79
IMPLEMENTASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG Oleh :
Pancatia Darma Suhadi Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan
Abstract In practice, the government has enacted a law on the non-tax revenues, such as Law No. 20 of 1997 regarding Non-Tax Revenues, as an umbrella in the collection, storage, administration and accountability of non-tax revenues by the state ministries. This study aims to investigate the implementation of State Revenue in the Education and Training Ministry Regional Bandung. The results showed Implementation of State Revenue in the Education and Training Ministry of Interior Regional City still face problems and challenges, such as levies without a legal basis, late / not paid to the State Treasury, the direct use of non-tax and non-tax revenues are managed outside mechanism State budget. Keywords: Constitution, Non-Tax Revenues, Education
A.
PENDAHULUAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus digalakkan pemerintah Indonesia saat ini, untuk ditingkatkan jumlahnya dari masa ke masa. Upaya ini terus dilakukan, mengingat penerimaan perpajakan yang merupakan andalan penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran atau belanja negara sampai saat ini masih belum mampu menutup seluruh biaya yang diperlukan dalam membiayai pengeluaran negara tersebut. Namun, dari usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan PNBP tidak berjalan mulus. Banyak hambatan dan kendala yang perlu dihadapi dalam mencapai maksud tersebut. Setiap komponen PNBP baik penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, maupun pendapatan Badan
80
Layanan Umum (BLU) menghadapi kendala dan tantangan tersendiri, yang tentunya memerlukan solusi dan kebijakan masing-masing. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (KAKL dan DIPA) merupakan pedoman anggaran yang harus dipedomani dan ditaati didalam pencairan anggaran, pengelola anggaran harus memahami mata anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, namun didalam pengelolaan anggaran di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung masih belum terealisasi secara optimal. Belum optimalnya pengelolaan anggaran di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung diduga karena adanya hal-hal sebagai berikut: 1. Kurangnya pengetahuan Bidang maupun Bagian dalam rangka penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 2. Belum adanya sumber daya manusia sebagai tim verifikasi yang berkompenten dibidangnya. 3. Anggaran yang di ajukan belum proporsional sesui dengan jenis belanja. 4. Belum tepatnya pencairan anggaran sesuai dengan jadwal perencanaan pencairan anggaran.
1. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung? 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung? 3. Upaya apa saja yang perlu diperbaiki dalam mengimplementasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung?
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui halhal sebagai berikut:
81
1. Gambaran tentang ImplementasiPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung; 2. Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung; 3. Upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusdiklat Kementerian alam Negeri Regional Bandung. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi Ilmu Pengetahuan: Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi public umumnya, khususnya dalam bidang studi manajemen sumber daya manusia. 2. Bagi Lembaga Diklat: Hasil penelitian ini dapat dijadikan input dalam penerapan dan perbaikan program pendidikan dan latihan pimpinan di lingkungan Pusat pendidikan Latihan Kementerian Dalam Negeri Ragional Bandung. 3. Metodologi Penelitian Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti terjun langsung ke lapangan melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur, wawancara dengan Kepala Pusdiklat Regional Bandung, serta dengan studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. 4. Tinjauan Pustaka Anggaran merupakan suatu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Pembahasan pengertian pengelolaan anggaran dalam kajian pustaka secara luas mengenai konsep yang digunakan dalam mendukung penelitian berikut variabel-variabel akan dibahas dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu pengelolaan anggaran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran menurut Mardiasmo terdiri dari empat tahap yang meliputi: 1. Tahap Persiapan Anggaran (preparation) dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia. 2. Tahap Ratifikasi (approval/ ratification). Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus memiliki managerial skill serta political skill juga salesmanship dan mempunyai
82
kemampuan untuk menjawab dan membeberkan argumen yang rasional atas segala bantahan dari pihak legislatif. 3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (approval/ ratification). Memiliki sistem informasi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer Keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi dalam hal pelaksanaan anggaran yang memadai dan handal. 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (reporting & evaluation). Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Bila tahap pelaksanaan telah didukung dengan sistem yang pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini aka banyak menemui masalah. Tujuan awal perumusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, adalah Kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara. Pengguna jasa diklat yang ingin menyelenggarakan diklat yang telah ditetapkan dalam kalander diklat dapat mengajukan permintaan kepada Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung. Untuk mendapatkan fasilitas penyelenggaraan diklat sesuai permintaan dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013) B.
PEMBAHASAN
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disetorkan ke rekening kas negara pada Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). SSBP merupakan dokumen sumber dalam penyetoran dan pencatatan penerimaan PNBP. 1.a. Tata Cara Penyetoran PNBP Penyetoran PNBP baik dalam mata uang rupiah maupun USD dapat dilakukan dengan sistem MPN melalui bank/pos persepsi atau bank persepsi mata uang asing. Dan penerimaan negara bukan pajak atas potongan SPM ditatausahakan oleh KPPN. a. Penyetoran PNBP Melalui Loket/ Teller
83
b. Pemotongan PNBP melalui Potongan Surat Perintah Membayar (SPM) c. Penyetoran Secara Elektronik 1.b Tata Cara Pemungutan Sistem pemungutan PNBP mempunyai ciri dan corak tersendiri dan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah PNBP yang terhutang, yaitu ditetapkan oleh instansi pemerintah (official assesment) atau dihitung sendiri oleh wajib bayar (self assesment). Untuk jenis PNBP yang menjadi terhutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah PNBP yang terhutang dalam hal ini ditetapkan oleh instansi pemerintah. Namun, dalam hal wajib bayar menjadi terhutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang terhutang dapat dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment). 1.c Tata Cara Pencatatan Satuan Kerja penerima PNBP menerima Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) baik yang berasal dari Wajib Pajak atau melalui potongan SPM maupun dari setoran Bendahara Penerimaan. Satuan Kerja melakukan pencatatan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Pencatatan dilakukan sesuai petunjuk yang ada pada aplikasi SAI. Untuk pencatatan setoran PNBP yang dipotong melalui SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran, pencatatan adalah sebesar nilai bruto SPM LS pada sisi penerimaan (debet) dan sebesar nilai PNBP pada sisi pengeluaran (kredit). 1.d Tata Cara Pengembalian PNBP PNBP yang telah disetor ke Kas Negara oleh Wajib Bayar/Wajib Setor dapat dikembalikan kepada Wajib Bayar/Wajib Setor apabila terdapat kelebihan setor dan/atau kesalahan penyetoran maupun kelebihan/kesalahan pemotongan dalam Surat Perintah Membayar. Tata Cara Pengembalian PNBP berpedoman kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 dan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut : a.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penerima PNBP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
84
b.
Seksi Bank Giro Pos melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan negara dan meneruskan pengembalian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
c.
Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran tagihan. Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN menerbitkan SKTB
d.
Dalam hal setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN lain, maka KPPN mitra kerja memintakan penerbitan SKTB kepada KPPN Penerima Setoran.
e.
Atas dasar SKTB Kepala KPPN menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian
f.
Penerbit SPP/SPM-PP adalah pejabat perbendaharaan pada satuan kerja yang memiliki dana dalam DIPA ayau Kepala Sub bagian Umum KPPN untuk satuan kerja/entitas yang tidak memiliki alokasi dana dalam DIPA.
g.
Pengajuan SPM-PP beserta kelengkapannya kepada KPPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengajuan SPM ke KPPN.
h.
Dalam hal PNBP yang dimintakan pengembalian merupakan PNBP yang disetor dalam tahun anggaran berjalan, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan.
i.
Apabila PNBP yang dimintakan pengembalian merupakan PNBP yang disetor tahun anggaran lalu, KPPN meneruskan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian, KTB dan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian ke Kantor Pusat. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Selanjutnya Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPM dan SP2D sesuai ketentuan.
1.e Tata Cara Koreksi/ Perbaikan PNBP Terhadap PNBP yang telah disetor ke Kas Negara dapat dilakukan perbaikan/koreksi. Koreksi/perbaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut dilakukan atas: a.
Kesalahan kode Akun (Mata Anggaran Penerimaan);
b.
Kesalahan kode unit organisasi;
c.
Kesalahan fungsi, subfungsi, dan program;
d.
Kesalahan lain yang tidak mempengaruhi kas.
85
1.f Tata Rekonsiliasi Dengan Bun Dokumen yang harus ditatausahakan oleh Bendahara Penerima pada penatausahaan pendapatan negara pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian/lembaga adalah dokumen sumber penerimaan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006, yang dimaksud dengan dokumen sumber penerimaan yang selanjutnya disebut dokumen sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan negara. a.
Penganggaran Dana yang Berasal Dari PNBP
b.
Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L
c.
Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka
d.
Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung bendahara, bendahara dan anggota sekretariat) menggunakan akun belanja barang
1.g Pelaporan Realisasi PNBP Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2004 Pejabat pada instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun Rencana dan Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah bersangkutan yang sekurang kurangnya memuat jenis, tarif dan jumlah PNBP. Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Pejabat Instansi Pemerintah yang tidak atau terlambat menyampaikan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku antara lain peraturan terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Faktor-faktor Pendukung, Penghambat, dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengoptimalkan Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Peningkatan Kualitas Penyelengaraan Diklat Tidak dapat disangkal bahwa setiap kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akan memiliki Faktor-faktor pendukung dan penghambat. Untuk mengetahui apa saja Faktor pendukung, penghambat, dan upaya untuk mengatasi Faktor-faktor penghambat, berikut ini penulis akan mengemukakan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dirangkum, sebagai berikut.
86
2.a Faktor-faktor Pendukung Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung supaya berjalan dengan baik tidak terlepas dari beberapa Faktor pendukung. Adapun Faktor pendukung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan pendidikan dan pelatihan, antara lain: a.
Legalisasi/ ketepatan hukum, merupakan pengakuan keberadaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung dan UU PNBP
b.
Sumber Daya Manusia,
c.
Sumber Dana/ Keuangan,
d.
Komunikasi Antar Organisasi,
2.b Faktor-faktor Penghambat Adapun fakto-faktor pengahambat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung dalam implementasi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat pada Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung, antara lain: a.
Birokrasi dalam melakukan setoran dari daerah pengirim serta lamanya proses revisi
b.
Masih belum terpenuhinya permintaan anggaran sesuai dengan kinerja organisasi
c.
Pengelolaan PNBP masih didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
d.
Ketidakpastian kebijakan/ pengambilan keputusan,
e.
Pimpinan/ Kepala Satker kurang melakukan pengawasan melekat
f.
Pelaksanaan tugas tidak mengacu padanSOP,
g.
Adanya peraturan di KKPN yang berubah-ubah
2.c Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut.
87
a.
Setiap Kementerian/ Lembaga yang mempunyai PNBP harus memiliki peraturan perundangan (minimal PP) tentang jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing Kementerian/ Lembaga.
b.
Tehadap UU Sektoral, pada satu sisi dengan adanya Amandemen UU 1945 tentunya terjadi banyak perubahan yang menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian, selain juga karena adanya Paket UU Keuangan Negara.
c.
Manajemen pengelolaan PNBP yang baik, yaitu mengatur bagaimana hubungan antara fungsi Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer dengan kementerian/ lembaga, atau hubungan antara Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga dalam menjalankan kebijakan publik.
d.
Mengikutsertakan pengelola anggaran dalam kegiatan diklat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga para pengelolaan dapat bekerja secara profesional dan tetap terus dibina oleh atasannya
e.
Berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan daerah serta mengadakan Monitoring serta evaluasi kegiatan baik untuk penyelenggara, Widyaiswara maupun untuk peserta diklat.
Berdasarkan seluruh uraian mengenai faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat tersebut, dapat diambil intinya bahwa faktor-faktor pendukung bisa dikembangkan secara maksimal, sedangkan faktor-faktor penghambat dapat diatasi apabila seluruh unsur yang ada pada Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung mempunyai kemauan, tekad. C.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Implementasi penerimaan Negara bukan pajak di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri Regional Bandung, yaitu masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/ tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme APBN. Di samping itu, keberadaan Undang-undang sektoral yang mengatur materi mengenai pengelolaan PNBP
88
seperti tarif dan penggunaan dana PNBP, menjadi permasalahan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan-perundangan di bidang PNBP. 2. Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung, yaitu adanya Ketidakpastian kebijakan/ pengambilan keputusan, segala kegiatan yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. 3. Upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung, yaitu setiap Kementerian/ Lembaga yang mempunyai PNBP harus memiliki peraturan perundangan (minimal PP) tentang jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing Kementerian/ Lembaga. Peraturan Pemerintah tersebut digunakan sebagai dasar pemungutan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan terhadap keseluruhan dari kesimpulan hasil penelitian, antara lain sebagai berikut: 1. Sosialisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang penyusunan anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri 2. Penyempurnaan
pengaturan
pengelolaan
PNBP
dalam
Undang-Undang
ini
berlandaskan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. 3. Pimpinan kementerian/ lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian/ lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan. 4. Pimpinan/ Kepala Satker haruslah mempunyai sistem tindak lanjut yang efektif untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh pengelola anggaran 5. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelola anggaran, kiranya dapat ditempuh sebagai berikut: a. Jangka pendek, kebijakan diarahkan pada pengembangan individual yang berhubungan dengan pengembangan pegawai melalui pelaksanaan berbagai
89
kebutuhan diklat teknis pengelolaan anggaran, sehingga pegawai semakin terampil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. b. Jangka menengah, kebijakan diarahkan untuk memantapkan dan mengarahkan penempatan pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga pegawai akan melaksanakan tugasnya dengan lancar. Demikian pula mengarahkan agar pegawai tetap dapat menambah wawasannya, baik mengikuti workshop, atau pertemuan-pertemuan dalam seminar-seminar. c. Jangka panjang, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelola anggaran, baik melalui jalur pendidikan formal ke berbagai perguruan tinggi guna melakukan perubahan sikap dan perilaku dalam menghadapi tugas-tugas pekerjaan yang dihadapinya. Implementasi PNBP sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain dan sangat perlu dukungan dan berkoordinasi dengan Instansi lain di daerah terutama wilayah kerja yang meliputi 6 Provinsi karena PNBP Fungsional Pusdiklat Regional Bandung merupakan dana Kontribusi dari daerah yang mengirimkan peserta diklat.
Daftar Pustaka A. Buku-buku: Atmodiwirio, Soebagio. 2005. Manajemen Pelatihan, Jakarta: Ardadizya Jaya Bastian Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta: BPFE UGM Bungin, Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Dunn, Wiliam. N. 2000, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Edwards III. George C, 1998. Implementing Public Policy (Implementasi Kebijakan Publik). Terjemahan Santoso. Jakarta: Gramedia. Gomes, F. C. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset.
Harits,
Benyamin. 2002. Paradigma Baru Dimensi-Dimensi AdministratorPublik. Bandung: Lemlit UNPAS Press.
Prima
90
Mangkunegara, Anwar. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan ke Dua, Bandung: emaja Rosda Karya. Marwansyah dan Mukaram. 2000.Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung, Pusat Penerbit Administrasi Niaga. Miles, M.B., dan Huberman. M. 2002. Analisis Data Kualitatif: Buku tentang SumberSumber Baru Universitas Indonesia. Jakarta Nasir, M. 2003, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Nugroho, Riant, Dwidjowijoto. 2008. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Jakarta: Elex Media-Gramedia Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ketiga Yogykarta. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakaan Negara, Jakarta: Sinar Grafika Sugiyono. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta. __________. 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta.
Suwitri. 2008. Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Presindo Ulum, Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UMM PRESS
Wahab,
Solichin.Abdul. 2004. Analisis Kebijakan, dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
ke
Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia. Yin, Robert K. 2002. Case Sudy Research: Design and Methods (Third Edition). Sage Publication, Inc.
Yuwono, 2002, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Jakarta: Ghalia Indonesia B. Dokumen-dokumen: 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Penerimaan Keuangan Pusat dan Daerah Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
91
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Keputusan Menteri Dalam Nageri dan Otonomi Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang pelimpahan Pengawasan Fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Gubernur. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tanggal 17 Februari 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. tanggal 22 Mei 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Bandung Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Buku I, Pengelolaan PNBP pada Satker Kementerian Negara/ Lembaga Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran Buku II, Topik-topik Khusus Pengelolaan PNBP. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran Bahan Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2012 Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP Bab I Pasal1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 1. Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
