IMPLEMENTASI PENDEKATAN BOTTOM-UP DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Riedel legi W. Y. Rompas, msi Jericho d. Pombengi ABSTRAK This study aims to determine how the Implementation of Bottom-Up Approach in Rural Development Planning in The Subdistrict Tumpaan South Minahasa District, also to determine the extent of Implementation of Bottom-Up Approach in Rural Development Planning can encourage community participation in rural development in Sub Tumpaan South Minahasa District, In the methods used in this research is descriptive-qualitative method. Research conducted in four villages that was taken from 10 villages in the District Tumpaan. Informant studies taken from various related elements, namely The Village Head, BPD, LPM, and Leaders/ Community Leaders entirety as many as 16 people. Date collection using interview techniques. The analysis technique used is qualitative analysis interactive models of Miler and Hubermann. Based on the research result deduced: (1) Implementation of a bottom-up approach to development planning in the village has been able to do well in the village in the subdistrict Tumpaan; (2) Implementation of bottom-up approach the planning of Rural Development must be supported by harmonious cooperation between the relevant institution; (3) The implementation of bottom-up approach the Rural Development planning is also supported by the participation of the entire community Keyword : Bottom-Up Approach, Rural Development Planning
50
PENDAHULUAN
prakarsa
dan
partisipasi
masyarakat
Latar Belakang
merupakan faktor utama pembangunan
Indonesia merupakan negara yang
desa, sedangkan pemerintah hanyalah
sebagian besar penduduknya bertempat
berperan memberikan arahan, bimbingan
tinggal dan hidup di daerah pedesaan.
dan bantuan fasilitas yang diperlukan.
Keanekaragaman kemiskinan dan keterbatasan
tersebut
Berdasarkan
kenyataan
menurunkan
pembangunan desa selama ini, terlihat
kualitas dan melemahkan semangat dan
adanya dua kecenderungan utama dari
kemampuan masyarakat desa (Bryant dan
individu-individu
White,
keadaan
kelompok
masyarakat
masyarakat desa yang demikian itu maka
hubungan
dengan
sangat wajarlah apabila pembangunan
pembangunan desa, yaitu : pertama,
desa
beroleh
partisipasi yang muncul karena prakarsa
perhatian yang besar dan prioritas yang
atau inisiatif sendiri dari indiividu-
tinggi dalam kerangka pembangunan
individu
nasional bangsa Indonesia sejak awal-
masyarakat (sering disebut partisipasi
awal pembangunan dicanangkan pada
sukarela), dan kedua, ialah partisipasi
masa pemerintahan orde lama, masa orde
bukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri
baru, hingga masa reformasi sekarang ini.
masyarakat yang bersangkutan, tetapi
1985).
dan
Dengan
masyarakat
Sebagaimana
desa
kelompokdesa
dalam
partisipasi
dalam
kelompok-kelompok
bahwa
karena digerakkan atau dimobilisasi oleh
yang
pemerintah (kadang-kadang mengandung
ditempuh oleh pemerintah Indonesia
unsur paksaan). Partisipasi bentuk kedua
selama ini ialah menjadikan masyarakat
ini memang dibutuhkan terutama pada
desa
tahap-tahap awal pembangunan desa
konsepsi
diketahui
atau
atau
pembangunan
sebagai
obyek
desa
(Sasaran)
dan
sekaligus sebagai subyek (Alat) dari
dimana
proses pembangunan desa itu sendiri.
masyarakat masih perlu dibimbing oleh
Dalam konsep pembangunan desa yang
pemerintah;
demikian itu maka pemerintah hanya
kesadaran
berperan
meningkat
sebagai
pemberi
arahan
kesadaran
akan
atau
tetapi
masyarakat maka
inisiatif
manakala
sudah
mulai
pendekatan
yang
(mengarahkan), bimbingan, dan bantuan
sifatnya top down ini perlu dikurangi, dan
fasilitas
sebaliknya pembangunan desa sedapat
yang diperlukan; sedangkan
masyarakat adalah merupakan pemeran
mungkin
utamanya. Dengan kata lain, inisiatif, 51
dilaksanakan
berdasarkan
pendekatan
yang sifatnya
bottom-up
partisipatif,
(Taliziduhu, 1997).
(3)
Menggerakkan
Mengembangkan
Pendekatan
gotong-
dalam
royong dan swadaya masyarakat, dan (4)
perencanaan pembangunan desa terus
menumbuhkembangkan kondisi dinamis
ditingkatkan
era
masyarakat dalam rangka pemberdayaan
ini,
masyarakat.
sebagaimana yang disebutkan dalam
Dari
otonomi
bottom-up
partisipasi,
dan
pelaksanaannya daerah
di
sekarang
pengamatan wilayah
ini,
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
khususnya
2005 Tentang Desa pasal 63, bahwa
Tumpaan,
perencanaan pembangunan desa disusun
pendekatan
secara partisipatif oleh pemerintahan
perencanaan pembangunan desa belum
desa. Kemudian dalam penjelasan umum
maksimal
PP ini disebutkan bahwa yang dimaksud
efektif. Program-program pembangunan
dengan perencanaan pembangunan desa
yang disusun oleh pemerintah desa masih
secara
lebih
partisipatif
di
selama
Kecamatan
menunjukkan
bahwa
bottom-up
dapat
dalam
dilaksanakan
adalah
proses
pembangunan
yang
kepala desa dan perangkatnya ataupun
melibatkan berbagai unsur terkait dalam
pengurus LMD dan LPM, sehingga
masyarakat.
seringkali
perencanaan
Agar
pendekatan
bottom-up
mencerminkan
secara
tidak
keinginan
mendapat
dari
dukungan
penuh dari masyarakat. Selain itu, dari
dalam perencanaan pembangunan desa
pengamatan
dapat berjalan efektif, maka pemerintah
beberapa kendala dalam implementasi
desa
pendekatan
dibantu
oleh
Lembaga
menunjukkan
bottom-up
adanya
ini
dalam
Kemasyarakatan Desa (seperti Lembaga
perencanaan pembangunan desa, seperti :
Pemberdayaan Masyarakat atau LPM,
(1) belum berfungsinya secara maksimal
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Lembaga Kemasyarakatan (LPM) dalam
atau PKK, dan lainnya). Seperti di
melaksanakan
sebutkan dalam PP 72 Tahun 2005 pasal
pemerintah
91,
rencana
Lembaga
mempunyai Rencana
Kemasyarakatan
Tugas: Secara
Melaksanakan, Memanfaatkan,
(1)
Menyusun
Partisipatif,
tugasnya
desa
dalam
pembangunan
membantu penyusunan desa;
(2)
koordinasi antara lembaga-lembaga di
(2)
desa yang terkait dengan perencanaan
Mengendalikan,
pembangunan desa masih lemah; (3)
Memelihara
dan
kemampuan SDM aparat pemerintah desa
Mengembangkan pembangunhan secara
dan pengurus lembaga kemasyarakatan di 52
desa
dalam
menyusun
perencanaan
(Keban, 1998). Definisi konsep adalah
pembangunan desa masih kurang/rendah.
istilah atau definisi yang digunakan untuk
Beberapa
menggambarkan
kelemahan
tersebut
dapat
secara
kejadian,
desa secara bottom-up tidak berjalan
individu yang menjadi pusat perhatian
maksimal dan efektif sebagaimana yang
ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi
diharapkan.
mengenai
METODOLOGI PENELITIAN
dirumuskan atas dasar generalisasi dari
Jenis Penelitian
sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok
ialah implementasi pendekatan bottom-up
kelompok
:
menyebabkan perencanaan pembangunan
Sesuai dengan fokus penelitian ini
keadaan,
abstrak
suatu
atau
fenomena
individu
atau
yang
tertentu
(Singarimbun dan Effendy, 2002).
dalam perencanaan pembangunan desa di
Konsep
yang
menjadi
fokus
Kecamatan Tumpaan, maka penelitian ini
dalam penelitian ini ialah “Pendekatan
lebih memungkinkan apabila tingkat
Bottom-Up
eksplanasi menggunakan jenis penelitian
Pembangunan Desa”. Dalam hal ini,
metode kualitatif. Penelitian kualitatif
secara konsepsional pendekatan bottom-
pada umumnya adalah penelitian non
up dalam perencanaan pembangunan
hipotesis,
langkah
desa didefinisikan sebagai pendekatan
penelitiannya tidak perlu merumuskan
perencanaan pembangunan desa dari
atau menguji suatu hipotesis (Arikunto,
bawah
2002).
atau
pembangunan desa yang dibuat oleh
makna penelitian kualitatif tersebut, maka
pemerintahan desa bersama Lembaga
dalam
Kemasyarakatan
sehingga
Berdasarkan
penelitian
dalam
pengertian
ini
peneliti
ke
Dalam
atas
yaitu
Desa
Perencanaan
perencanaan
(LPM)
dan
mengembangkan konsep, menghimpun
melibatkan berbagai unsur masyarakat.
fakta dan menganalisis data, tetapi tidak
B. Sumber Data (Informan)
melakukan pengujian suatu hipotesis.
Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlal mementingkan
A. Definisi Konsep Fokus Penelitian Cara pengukuran variabel penelitian
jumlah informan/responden, tetapi lebih
biasanya dirumuskan dalam apa yang
mementingkan konten, relevansi, sumber
disebut definisi konsep dan definisi
yang benar-benar dapat memberikan
operasional.
informasi,
peneliti
Dalam
berusaha
definisi
konsep,
baik
mengenai
orang,
menggambarkan
peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik
batasan dari variabel yang hendak diteliti
pengambilan informan yang digunakan 53
dalam
penelitian
purposive
ini
ialah
teknik
berhadapan dengan kenyataan jamak; (2)
atau pengambilan informan
metode ini menyajikan secara langsung
dengan sengaja.
hakikat hubungan antara peneliti dan
Adapun yang menjadi sumber
responden; dan (3) metode ini lebih peka
data (informan) dalam penelitian ini
dan
diambil dari berbagai unsur yang terkait
dengan banyak penajaman pengaruh
dengan perencanaan pembangunan desa
bersama terhadap pola-pola nilai yang
yaitu : unsur Pemerintah Desa, unsur
dihadapi.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur
Lembaga
lebih
dapat
menyesuaikan
diri
Berdasarkan pendapat tersebut maka
Pemberdayaan
teknik pengumpulan data yang digunakan
Masyarakat (LPM), dan unsur warga
dalam penelitian ini ialah sebagai berikut
masyarakat.
1. Wawancara (Interview).
Informan/sumber
data
tersebut akan diambil di 4 (empat) Desa
Teknik wawancara ini digunakan
sampel yang dipilih secara random dari
untuk memperoleh data primer dari
10 desa yang ada di kecamatan Tumpaan
responden/informan.
yaitu Desa Tumpaan, Desa Matani, Desa
dilakukan dengan dua cara yaitu
Lelema, dan Desa Tangkuney. Dengan
wawancara
demikian jumlah seluruh informan dalam
pedoman yang telah dipersiapkan
adalah 16 orang.
lebih dahulu (interview guide), dan
Instrument dan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian kualitatif
wawancara secara mendalam (indepth
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan
tindakan; selebihnya ialah data tambahan
untuk memperoleh data sekunder
seperti dokumen dan lain-lain (Moleong,
yaitu data yang telah terolah atau
2006). Oleh karena itu instrumen utama
tersedia di lokasi penelitian terutama
dalam penelitian kualitatif adalah peneliti Penelitian
di kantor camat dan kantor kepala
kualitatif
desa.
menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara,
pengamatan,
penelaahan
dokumen.
metode
tersebut
3. Observasi.
atau
Teknik observasi ini digunakan untuk
Penggunaan
karena
mengamati
beberapa
lebih
mudah
secara
peristiwa/fenomena
pertimbangan : (1) menyesuaikan metode kualitatif
menggunakan
interview).
sumber data utama ialah kata-kata, dan
sendiri.
dengan
Wawancara
langsung nyata
yang
berhubungan dengan focus penelitian
apabila 54
ini.
Data
hasil
observasi
ini
Tumpaan terletak dengan batas-batas
merupakan pendukung data primer
wilayah sebagai berikut : a) Sebelah Utara berbatasan dengan
hasil wawancara.
Kabupaten Minahasa.
Teknik Analisis Data
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan
Sesuai dengan jenis penelitian
Kecamatan Amurang Timur.
ini yang merupakan penelitian kualitatif,
c) Sebelah Timur berbatasan dengan
maka teknik analisis data yang digunakan
Kecamatan Sulta.
ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini
d) Sebelah Barat berbatasan dengan
metode atau teknik analisis data yang
Kecamatan Tatapaan
digunakan ialah model analisis interaktif Kecamatan Tumpaan mempunyai
(Miles dan Hubermann dalam Rohidi dan
210,6 Km2 yang terbagi
Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis
luas wilayah
ini bahwa model analisis interaktif
pada sebanyak 10 Desa yang ada di
memungkinkan
kecamatan
peneliti
melakukan
ini.
Sedangkan
kegiatan analisis secara longgar tanpa
penduduk
harus melalui proses yang kaku dari
Desember 2012 yaitu sebanyak 15.434
pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi
jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak
data, penyajian data, dan berakhir pada
7.969 jiwa atau 51,63% dan perempuan
veriifikasi atau penarikan kesimpulan.
sebanyak 7.465 jiwa atau 48,37%.
HASIL
Hasil Penelitian
PENELITIAN
DAN
Kecamatan
Jumlah Tumpaan
1. Deskripsi Hasil Wawancara
PEMBAHASAN Gambaran Umum Tentang Kecamatan
Secara
Tumpaan
dimaksudkan
konsepsional dengan
yang
perencanaan
Kecamatan Tumpaan merupakan
pembangunan desa disini ialah proses
salah satu Kecamatan yang berada dalam
penyusunan rencana pembangunan di
wilayah
pemerintahan
Kabupaten
tingkat desa baik Rencana Pembangunan
Minahasa
Selatan
Sulawesi
Jangka Menengah Desa (RPJM) maupun
Propinsi
Utara yang terdiri dari 10 (sepuluh desa).
Rencana
Sebagian wilayah Kecamatan Tumpaan
(RKP-Desa)
berada
dengan
dimaksudkan dalam PP. No.72 Tahun
ketinggian dari permkukaan laut adalah 1
2005 pasal 63. Kemudian, yang dimaksud
Meter sampai 22 Meter. Kecamatan
dengan pendekatan bottom-up disini ialah
pada
pesisir
pantai
55
Kerja
Pembangunan sebagaimana
Desa yang
perencanaan atau penyusunan rencana
up dalam perencanaan pembangunan di
pembangunan desa dengan pendekatan
wilayah
dari bawah ke atas yang dibuat oleh
sebagaimana telah dideskripsikan di atas,
pemerintah desa dan lembaga terkait di
dapat dibuat rangkuman sebagai berikut:
desa (BPD dan LPM) yang melibatkan
a. Semua informan yang diwawncarai di
semua komponen atau unsur masyarakat
empat desa baik Kepala Desa atau
di desa yang bersangkutan. Sedangkan
Hukum Tua, ketua/anggota BPD,
yang
dimaksud
masyarakat
Kecamatan
Tumpaan
dengan
partisipasi
ketua/anggota LPM, dan tokoh/warga
ialah
dukungan
masyarakat
disini
menyatakan
bahwa
partisipasi masyarakat desa terhadap
perencanaan pembangunan desa di
pelaksanaan
desa mereka baik berupa Rencana
rencana
atau
program
pembangunan desa yang telah ditetapkan
Pembangunan
Jangka
melalui pendekatan bottom-up tersebut.
Desa (RPJMD) maupun Rencana
Untuk mengungkap bagaimana
Kerja
implementasi perencanaan pembangunan
Desa)
desa dengan pendekatan bottom-up, dan
pendekatan bottom-up (partisipatif),
apakah
karena dibuat/dibahas melalui forum
pendekatan
perencanaan
Pembangunan
Menengah
disusun
pembangunan desa secara bottom-up itu
musyawarah
dapat
pembangunan
mendorong
masyarakat
tingkat
dalam
partisipasi pelaksanaan
yang
Desa
(RKP
berdasarkan
perencanaan (musrembang)
desa
melibatkan/mengikutsertakan
pembangunan di desa, maka dilakukan
semua unsur terkait yaitu terutama
wawancara terhadap sebanyak 16 orang
BPD
informan
unsur
organisasi/kelompok-kelompok sosial
Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur
kemasyarakatan dan keagamaan, dan
LPM, dan unsur warga masyarakat di
para tokoh/pemuka masyarakat desa.
empat desa yang terpilih secara lokasi
Aspirasi dan usulan rencana program
sampel penelitian. Wawancara dilakukan
pembangunan yang disampaikan oleh
dengan
masyarakat dari tingkat dusun/jaga
yang
wawancara
diambil
menggunakan sebagai
dari
pedoman
panduan
(lihat
dan
LPM,
dan
juga
dan yang disampaikan oleh organisasi
lampiran 1).
atau
kelompok
2. Rangkuman Hasil Wawancara
tokoh/pemuka masyarakat dibahas dengan
Hasil wawancara dengan para informan
masyarakat
memperhatikan
dan
skala
prioritas, sehingga program yang
tentang implementasi pendekatan bottom56
ditetapkan benar-benar sesuai dengan
yang ditetapkan dengan pendekatan
kebutuhan mendesak warga desa
bottom-up tersebut selalu mendapat
umumnya.
Semua
informan
dukungan dari organisasi-organisasi
menyatakan
bahwa
pengambilan
atau kelompok-kelompok masyarakat
keputusan
penetapan
rencana
yang ada di desa. Semua informan
program pembangunan desa dalam
juga menyatakan bahwa pelaksanaan
forum
rencana program pembangunan desa
musyawarah
perencanaan
pembangunan desa tersebut diambil
yang
secara
pendekatan
demokratis
setelah
telah
ditetapkan bottom-up
dengan
itu
selalu
mempertimbangkan semua usulan,
mendapat dukungan partisipasi warga
dan aspirasi yang berkembang selama
desa
proses musyawarah. Semua informan
sumbangan dana, materi dan tenaga
juga menyatakan bahwa keputusan
sesuai kemampuan masyarakat itu
rencana
sendiri.
program
yang
sudah
ditetapkan tersebut disosialisasikan (diinformasikan
dan
yaitu
dengan
memberikan
Pembahasan Hasil Penelitian
dijelaskan)
Sebagaimana telah dikemukakan
secara transparan kepada masyarakat
dalam uraian tinjauan pustaka di atas
oleh kepala desa/perangkat desa,
bahwa perencanaan pembangunan desa
BPD, LPM, dan juga oleh para
dengan pendekatan bottom-up atau sering
Kepala Dusun/Jaga, sehingga selalu
juga
dapat diterima oleh masyarakat.
adalah proses penyusunan perencanaan
b. Semua informan yang diwawancarai di
empat
baik
pendekatan
partisipatif
pembangunan desa oleh pemerintah desa
Kepala
bersama lembaga kemasyarakatan desa
ketua/anggota
dan melibatkan berbagai unsur terkait
BPD, ketua/anggota LPM, tokoh dan
dalam masyarakat. Dan seperti yang
warga masyarakat desa menyatakan
dikatakan oleh Marzuki (2004) bahwa
bahwa
ada dua ciri penting dari pendekatan
Desa/Hukum
desa
disebut
Tua,
implementasi
bottom-up
dalam
pendekatan perancanaan
bottom-up
(partisipatif)
dalam
pembangunan di desa mereka telah
pembangunan desa, yaitu : (1) adanya
dapat
partisipasi
kemitraan atas dasar kesamaan antara
masyarakat. Para informan semuanya
pemerintah dan masyarakat setempat
menyatakan
yang
mendorong
bahwa
pelaksanaan
rencana program pembangunan desa
diwujudkan
dalam
fase
pengambilan keputusan dan implementasi 57
keputusan program; dan (2) bahwa
dihargainya inisiatif masyarakat dalam
masyarakat
setempat
sendiri
yang
setiap tahapan proses pembangunan desa;
keputusan
mereka
dan
dan (4) munculnya kemandirian dari
mengambil tanggung jawab penuh dalam
masyarakat dalam mengatasi masalah
perencanaan, implementasi, monitoring
yang ada di lingkungannya.
membuat
dan evaluasi program dengan dukungan
Penelitian
pemerintah.
mengungkapkan
Menurut
Jamiesson
(dalam
pendekatan
ini bahwa
dapat implementasi
bottom-up
dalam
Marzuki, 2004), ada dua perspektif yang
perencanaan
mendasari
pembangunan
wilayah kecamatan Tumpaan Kabupaten
pendekatan bottom-up atau partisipatif
Minahasa Selatan sudah dapat dilakukan
yaitu:
masyarakat
dengan baik. Perencanaan pembangunan
setempat dalam pemilihan, perancangan,
desa yang meliputi rencana pembangunan
dan pelaksanaan program atau proyek
jangka menengah desa (RPJMD) dan
yang akan mewarnai hidup mereka,
nrencana kerja pembangunan (RKP-
sehingga
dapatlah
Desa) disusun oleh pemerintahan desa
dijamin bahwa persepsi setempat, pola-
melalui forum musyawarah perencanaan
pola sikap dan pola berpikir serta nilai-
pembangunan (musrembang) desa yang
nilai
melibatkan/mengikutsertakan
paradigma
(1)
melibatkan
dengan
dan
demikian
pengetahuannya
ikut
pembangunan
desa
di
semua
dipertimbangkan secara penuh; dan (2)
unsur terkait yaitu terutama BPD dan
membuat
umpan-balik
LPM, dan juga organisasi/kelompok-
terhadap
program/proyek
dasarnya
merupakan
(feedback) yang
pada
bagian
tak
kelompok sosial kemasyarakatan dan keagamaan,
dan
para
tokoh/pemuka
terlepaskan dari kegiatan pembangunan
masyarakat desa. Aspirasi dan usulan
desa. Oleh karena itu, tujuan yang dapat
rencana program pembangunan yang
dicapai dengan menerapkan pendekatan
disampaikan oleh masyarakat dari tingkat
bottom up dalam semua tahapan atau
dusun/jaga dan yang disampaikan oleh
proses pembangunan desa ialah: (1)
organisasi/kelompok
mengikutsertakan
tokoh/pemuka
semua
kelompok
masyarakat
masyarakat
dan
dibahas
kepentingan dalam setiap tahapan proses
dengan memperhatikan skala prioritas,
pembangunan desa; (2) menumbuhkan
sehingga program yang ditetapkan benar-
rasa memiliki masyarakat terhadap setiap
benar sesuai dengan kebutuhan mendesak
tahapan
warga desa umumnya.
proses
pembangunan;
(3) 58
Pengambilan
keputusan penetapan rencana program
tanggapan,
pembangunan
forum
kepada pihak pemerintah mengenai hal-
musyawarah perencanaan pembangunan
hal menyangkut jawaban, tanggapan,
desa tersebut diambil secara demokratis
laporan, keluhan, dan lainnya; (2) melalui
setelah
pendekatan bottom-up masyarakat dapat
desa
dalam
mempertimbangkan
semua
jawaban
atau
usulan, dan aspirasi yang berkembang
mengemukakan
selama proses musyawarah.
aspirasi, permintaan atau tuntutannya
Penelitian mengungkapkan pendekatan
ini bahwa
juga
kepada
implementasi
bottom-up
dan
feed-back
masyarakat;
menyalurkan
(3)
melalui
pendekatan bottom-up dapat terjadi tawar
dalam
menawar, permufakatan atau kerjasama
perencanaan pembangunan desa pada
antara masyarakat dan pemerintah; (4)
desa-desa
melalui pendekatan bottom-up dapat
di
wilayah
kecamatan
Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
terjadi
ternyata dapat mendorong partisipasi
masyarakat dan pemerintah.
masyarakat
dalam
pelaksanaan
proses
maka
program
implementasi
perencanaannya pendekatan diterima partisipasi
disusun
bottom-up dan
desa
masyarakat
di
yang
dapatlah
dinyatakan
pendekatan
bahwa
bottom-up
dengan
dalam perencanaan pembangunan desa
dapat
secara baik dan benar akan mendorong
dukungan
masyarakat desa untuk berpartisipasi;
selalu
mendapat
antara
Berdasarkan hasil penelitian ini
pembangunan di desa mereka. Programpembangunan
exchange
dalam
artinya
semakin
baik
implementasi
pelaksanaannya baik berupa sumbangan
pendekatan
dana/material maupun tenaga. Ini dapat
perencanaan pembangunan di desa maka
dimaknai
perencanaan
akan semakin mendorong partisipasi
pembangunan desa secara bottom-up
masyarakat dalam pembangunan desa.
efektif mendorong partisipasi masyarakat
Oleh karena itu, implikasi penting dari
dalam pembangunan di desa mereka.
penelitian ini adalah pemerintahan desa
Sebagaimana hasil penelitian dari Bryant
harus
dan White (1985) yang mengemukakan
mengimplementasikan
bahwa
bottom-up
bahwa
pendekatan bottom-up dalam
perencanaan pembangunan desa sangat
bottom-up
berupaya
dalam
pembangunan di desa.
efektif karena : (1) melalui pendekatan bottom-up masyarakat dapat memberi 59
dalam
dapat pendekatan perencanaan
KESIMPULAN DAN SARAN
selalu dapat diterima dan mendapat
Kesimpulan
dukungan
Berdasarkan
penelitian
kelompok dalam masyarakat, dan
tentang implementasi pendekatan bottom-
juga partisipasi warga desa baik
up dalam perencanaan pembangunan
dalam bentuk sumbangan dana dan
desa di kecamatan Tumpaan Kabupaten
material maupun partisipasi tenaga.
Minahasa Selatan
hasil
organisasi/kelompok-
sebagaimana telah
Saran
dideskripsikan di atas, maka dapatlah
Bertolak dari hasil penellian ini
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
maka dapatlah direkomendasikan saran
1. Implementasi pendekatan bottom-up dalam
perencanaan
kepada
pembangunan
di
desa-desa
di
1. Implementasi pendekatan bottom-up
rencana program pembangunan desa (baik RPJMD maupun RKP-Desa)
melibatkan
dan
memiliki
pengetahuan
dan
pembangunan.
Oleh
ketua/anggota
LPM
perlu
diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai di bidang perencanaan
para tokoh/pemuka masyarakat desa.
pembangunan.
2. Implementasi pendekatan bottom-up
2. Implementasi pendekatan bottom-up
pembangunan
dalam
desa di wilayah Kecamatan Tumpaan
perencanaan
pembangunan
desa harus didukung pula oleh adanya
telah dapat mendorong partisipasi
kerjasama
masyarakat di dalam pelaksanaan yang
dengan
Perangkat Desa, ketua/anggota BPD,
kemasyarakatan dan keagamaan, dan
program
didukung
karena itu, para Kepala Desa dan
organisasi/kelompok-kelompok sosial
setiap
harus
perencanaan
berbagai
Perangkat Desa), dan juga unsur
perencanaan
desa
pembangunan
kemampuan yang memadai di bidang
unsur/lembaga terkait (BPD, LPM,
dalam
perencanaan
yang
perencanaan
pembangunan (Musrembang) tingkat yang
dalam
tersedianya sumber daya manusia
dibuat/disusun dan ditetapkan melalui
desa
kebijakan
berikut :
wilayah
Kecamatan Tumpaan, karena semua
musyawarah
pengambil
ataupun pihak-pihak terakit, yaitu sebagai
desa sudah dapat dilakukan dengan baik
para
yang
harmonis
antara
lembaga-lembaga yang terkait dalam
ditetapkan
perencanaan pembangunan yang ada
tersebut. Setiap rencana program
di desa terutama antara kepala desa,
pembangunan desa yang disusun 60
perangkat desa, BPD dan LPM. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi
Mubyarto, 1984, Strategi Pembangunan
yang baik dan saling menghargai
Pedesaan, Yogyakarta, P3PK- UGM.
kewenangan masing-masing diantara lembaga-lembaga tersebut.
Moeleong, L. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Rosdakarya.
DAFTAR PUSTAKA
Ohama,Y., 1999, Kerangka Teoritis dan Arikunto Suharsimi, 2000, Prosedur
Metode-Metode
Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis,
Participatory Local Social Development,
Jakarta, Rineka Cipta.
Pelatihan
Praktis
Internasional
JICA
untuk
untuk
PLSD, JICA, Nagoya. Beratha
I.
Nyoman,
1992,
Desa,
Masyarakat Desa, dan Pembangunan
Poerwadarminta, S., 1990, Kamus Umum
Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Bahasa Indonesia, Jakarta, PT.Gramedia.
Bryant Coralie dan Louise White, 1985,
Rohidi dan Moeljarto, 2002, Analisis
Manajemen Pembangunan untuk Negara-
Data Kualitatif, UI-Press, Jakarta.
Negara
Berkembang,
terjemahan,
Jakarta, LP3ES.
Singarimbun,M. Dan Sofian Effendy, 1995, Metode Penelitian Survei, Jakarta,
Cohen, John dan Norman Uphoff, 1977,
LP3ES.
Rural
Siagian, S.P., 1994, Proses Pengelolaan
Developement
Participation,
Cornnel University Press.
Pembangunan Nasional, Jakarta, Gunung Agung.
Hartoyo
dkk,
1986,
Pembangunan
Masyarakat Desa, Modul UT, Jakarta,
Syamsi
Kanurika UT.
Perencanaan,
Ibnu,
Pembiayaan Marzuki Muhammad, 2004, Pendekatan
1996,
Pokok-Pokok
Pemprograman, Pembangunan,
dan Jakarta,
Gunung Agung.
dan Proses Pembangunan Partisipatif, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam
Taliziduhu Ndraha, 1997, Pembangunan
Negeri.
Masyarakat, Jakarta, Bina Aksara 61
Sumber-sumber lain: UU No.32 Tahun Pemerintahan Daerah
2004
tentang
PP. No.72 Tahun 2005 tentang Desa
62
