IMPLEMENTASI KONVENSI SENJATA KIMIA DI INDONESIA

IMPLEMENTASI KONVENSI SENJATA KIMIA DI INDONESIA

Disampaikan dalam “Chemical Security Awereness Webinars for Indonesia” Kamis, 27 Juli 2017, Cyber 2 Tower - Jakarta

DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Konten 1. Latar Belakang 2. Konvensi Senjata Kimia

3. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1540 4. Implementasi Regulasi KSK 5. Kegiatan terkait KSK 6. Program ke depan

DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1

Latar Belakang Dalam tataran senjata pemusnah massal, kesehatan juga menjadi titik yang rawan sebagai sasaran. Melalui suatu penyebaran penyakit, suatu populasi dapat diserang dengan senjata pemusnah massal berupa instrumen senjata biologis. Dengan semakin canggihnya teknologi, saat ini manusia lebih mudah dan efektif dalam merakit senjata pemusnah massal yang berbasis Kimia, Biologi, Radiologi, Nuklir, dan Material Explosif (CBRNE). DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1

Latar Belakang Kejadian pemusnahan massal bukan hanya diawali dari bom Hiroshima dan Nagasaki 1945 saja namun sudah dimulai sejak abad 14.

Di jaman perang abad 14, ada sebuah strategi perang dengan cara menembakkan mayat ke suatu daerah untuk menebar penyakit. Cara perang seperti ini dilakukan oleh Crimea yang selanjutnya menjadi tren di Eropa. DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1

Latar Belakang Kejadian pemusnahan massal pertama kali secara terencana dilakukan oleh Cosmo Gordon Lang, Arcbishop of Canterbury pada 1937. Pasukan fasis ini menyerang Spanyol dan China dengan senjata kimia berupa gas mustard.

Efek gas mustard, Abyssina, 1936


1

Latar Belakang Berangkat dari permasalahan besar tersebut. Dunia mulai berbenah dengan mendirikan berbagai traktat dan konvensi yang dilengkapi dengan instansi pelaksananya. Traktat dan konvensi ini mengatur penggunaan barangbarang dual use yang sebenarnya bermanfaat untuk manusia namun dapat disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massal melalui kegiatan proliferasi. Traktat dan konvensi tersebut antara lain sbb. Kimia Chemical Weapon Convention (1993) Instansi – OPCW DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1

Latar Belakang Biologi Biological Weapon Convention (1972) Instansi - PBB Radiologi Traktat PBB (1957) Instansi - IAEA Nuklir Nuclear Non-Proliferation Treaty (1974) Instansi – Nuclear Supplier Group (NSG) DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2

Konvensi Senjata Kimia (KSK) . Chemical Weapon Convention (CWC)

KSK merupakan perjanjian dunia terkait pemusnahan senjata pemusnah massal khususnya senjata kimia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1992. KSK resmi diimplementasikan secara global pada 29 April 1997.

KSK bertujuan melarang pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia. KSK juga mengatur penanganan pemusnahan senjata kimia. EMPAT PILAR KSK 1. Pemusnahan senjata kimia dan fasilitas produksi : Article I, III, IV, & V 2. Non proliferasi, kecuali kegiatan yang diizinkan : Article VI 3. Assistance & protection : Article X 4. Kerjasama internasional : Article XI DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2

Konvensi Senjata Kimia (KSK) . Chemical Weapon Convention (CWC)

Instansi yang menangani KSK adalah The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon (OPCW). Lembaga ini memiliki mabes di Den Haag, Belanda. Lembaga ini dipimpin oleh Direktur Jenderal dan memiliki 165 negara pihak. Melalui suatu mekanisme election, OPCW juga memiliki Dewan Eksekutif yg berasal dari negaranegara pihak.

www.opcw.org


Resolusi DK PBB No. 1540

3

UN Security Council Resolution No.1540

Seiring dengan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB juga berupaya untuk mengintegrasi seluruh traktat/konvensi tersebut melalui suatu resolusi. DK PBB mengesahkan Resolusi 1540 pada tanggal 28 April 2004 dalam Bab VII Piagam PBB. Resolusi ini dibuat untuk mengendalikan proliferasi senjata kimia, biologi, dan nuklir melalui pengawasan terhadap peredaran peralatan/komponen utama dan pendukungnya serta teknologinya. DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Resolusi DK PBB No. 1540

3

UN Security Council Resolution No.1540 Paragraf-1 : Komitmen umum menolak senjata pemusnah massal oleh non-state actor Paragraf-2 : Menindak secara hukum terhadap aktivitas pengembangan senjata pemusnah massal oleh non-state actor Paragraf-3a : Pengendalian dan audit material nuklir secara layak dan efektif Paragraf-3b : Perlindungan bahaya material nuklir secara layak dan efektif Paragraf-3c : Pengendalian perbatasan Paragraf-3d : Pengendalian ekspor nasional secara komprehensif Paragraf-6 : Daftar barang yang dikendalikan Paragraf-8b : Kewajiban perusahaan internasional tunduk kepada hukum dan regulasi domestik Paragraf-8d : Peningkatan pengendalian dengan industri dan masyarakat Paragraf-9 : Kerjasama dan dialog mengenai non-proliferasi Paragraf-10 : Kerjasama aktif terhadap pencegahan peredaran barang yang dicurigai sebagai komponen senjata pemusnah massal DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Implementasi Regulasi KSK

4

di Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


4

di Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9/2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia. 1. Kementerian Perindustrian adalah ‘leading institution’ dalam 2.

3.

4.

implementasi KSK dan di dalam kepengurusan OTNAS KSK Berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dunia sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mematuhi implementasi KSK yang telah diratifikasi melalui UU No. 6/1998 dan sebagai acuan hukum perdagangan internasional bahan kimia yang berfungsi ganda. Sebagai acuan hukum nasional dalam kaitan dengan pemanfaatan dan pelarangan bahan kimia sebagai senjata kimia. DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


4

di Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9/2008 mengamanatkan: 1. Penggolongan bahan kimia sebagai senjata kimia 2. Penggunaan yang diizinkan dan pelarangan penggunaan

3.

bahan kimia Pembentukan Otoritas Nasional Senjata Kimia  Mewakili Indonesia dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai salah satu negara pihak KSK  Sebagai koordinator dan penghubung pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional dan/ atau negara pihak  Sebagai koordinator penyelenggaraan kerjasama internasional dengan negara pihak dan organisasi internasional KSK

4.

Pembentukan Sekretariat Otoritas Nasional untuk mendukung pelaksanaan operasional Otnas DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


4

di Republik Indonesia Peraturan Presiden No. 19/2017 mengamanatkan: 1. Pembentukan Otoritas Nasional Senjata Kimia (OTNAS). 2. Penunjukan Kementerian Perindustrian sebagai Otoritas Nasional Senjata Kimia. 3. Tugas Otoritas Nasional Senjata Kimia:  Sebagai koordinator dan penghubung pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional dan/ atau negara pihak  Menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah terkait 4. Dalam melaksanakan tugas sebagai penghubung, Otnas berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri 5. Wewenang Otoritas Nasional Senjata Kimia: Menunjuk Tim Inspeksi Nasional untuk mendampingi Tim Inspeksi Internasional dan menjamin kelancaran pelaksanaan inspeksi. DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


4

di Republik Indonesia Keputusan Presiden No. 4/2017 merinci struktur OTNAS: • Ketua : Menteri Perindustrian • Wakil Ketua I : Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka • Wakil Ketua II : Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemlu • Sekretaris : Direktur Industri Kimia Hulu • Anggota : Sekjen. Kem. Kesehatan, Sekjen. Kem. Pertanian, Dirjen. Kekuatan Pertahanan, Kem. Pertahanan, Dirjen.Bea Cukai, Kem. Keuangan, Dirjen. Perdagangan Luar Negeri, Kem. Perdagangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kem. Pertahanan, Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara RI, Asisten Operasi Panglima TNI, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, LIPI, dan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


4

di Republik Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Distribusi bahan kimia daftar diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (termasuk Bahan Kimia Daftar) sebagaimana terakhir diubah dengan Permendag No. 75 Tahun 2014.


Kegiatan Terkait KSK

5

oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI

Deklarasi Inspeksi dan Verifikasi Penyampaian Data dan Informasi Pelatihan dan Workshop



5

oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI DEKLARASI

• Aggregate National Data – Article VI 1. Laporan tahunan kegiatan ekspor-impor bahan kimia daftar 2 & 3. 2. Indonesia tidak memproduksi bahan kimia daftar, namun hanya menggunakan bahan kimia daftar 2 sebagai bahan baku di industri. 3. Bahan kimia daftar 2 dan 3 yang umum digunakan adalah Triethanolamine, Methyl Diethanolamine, Phosphorus Trichloride 4. Paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret setiap tahun

• Program National Protective Purpose – Article X 1. Laporan tahunan program nasional terkait pencegahan insiden kimia yang meliputi program yang telah berjalan, elemen/unit utama yang bertanggung jawab terhadap insiden kimia, penelitian dan pengembangan. 2. Disampaikan paling lambat 120 hari pada tahun berikutnya. DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


5

oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI DEKLARASI

• Deklarasi Other Chemical Product Facilities (OCPF) – Article VI 1. Deklarasi fasilitas produksi yang memproduksi bahan kimia non-daftar (DOC/ Discrete Orgrete Chemical dan DOC- PSF/ Phosphor-SulfurFlourin) secara sintesis. 2. Sejak tahun 2001, Indonesia telah menyampaikan deklarasi OCPF untuk 34 fasilitas yang memproduksi DOC termasuk PSF. 3. Penyampaian dilakukan apabila ada update industri OCPF baru


DEKLARASI

Deklarasi Other Chemical Production & Facilities OCPF No

Nama Perusahaan

Lokasi

Product Group Codes

TAHUN 2011 1

PT. Kaltim Methanol Industri

Kalimantan Timur

Methanol (519)

2

PT. Medco Methanol Bunyu

Kalimantan Timur

Methanol (519)

3

PT. Petrokimia Gresik

Jawa Timur

Urea (519)

4

PT. Pupuk Iskandar Muda

Aceh

Urea (519)

5

PT. Pupuk Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Urea (519)

6

PT. Pupuk Kujang Cikampek

Jawa Barat

Urea (519)

7

PT. Pupuk Sriwidjaja

Sumatera Selatan

Urea (519)

8

PT. ASEAN Aceh Fertilizer

Aceh

Urea (519)

TAHUN 2013

1

PT. Asahimas Chemical

Banten

Vynil Chloride Monomer (511)

2

PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia

Banten

Purified Terehthalic Acid (513)

3

PT. Indo Acidatama Tbk

Jawa Tengah

Ethanol (512B)

4

PT. Nippon Shokubai Indonesia

Banten

Acrylic Acid (511)

5

PT. Pertamina Refinery Unit III Plaju

Sumatera Selatan

598

6

PT. Pertamina Refinery Unit IV Cilacap

Jawa Tengah

511, 598

7

PT. Pertamina Refinery Unit VI Balongan

Jawa Barat

598

DEKLARASI


Nama Perusahaan

Lokasi

Product Group Codes

TAHUN 2014 1

PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Banten

Purified Terehthalic Acid (513)

2

PT. Dover Chemical

Banten

Formaldehyde (519)

3

PT. Sintas Kurama Perdana

Jawa Barat

Formic Acid (513)

TAHUN 2015 1

PT. Lautan Otsuka Chemical

Banten

Azodicarbonamide (514)

2

PT. Sulfindo Adiusaha

Banten

Ethylene Dichloride, Vinyl Chloride Monomer (511)

3

PT. Petronika

Jawa Timur

DOP, DOTP, DINP (513)

4

PT. Arjuna Utama Kimia

Jawa Timur

Urea Formaldehyde, Melamine Formaldehyde (519)

5

PT. Justus Sakti Raya

Jakarta

Maleic Anhydride, Fumaric Acid (513)

6

PT. Styrindo Mono Indonesia

Banten

Ethylbenzene (511)

DEKLARASI


Nama Perusahaan

Lokasi

Product Group Codes

TAHUN 2016 1

PT. Polychem Indonesia, Tbk

Banten

Trietylene glycol, Diethylene glycol, Mono ethylene glycol, Ethylene oxide (511, 512)

2

PT. KAO Indonesia Chemicals

Jawa Barat

Linear alkyl benzene sulfonate, Sodium lauryl ether sulfate, Sodium lauryl sulfate (511, 519)

3

PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk

Banten

Alkyl benzene (511)

4

PT. Findeco Jaya

Jakarta

Sulphonic acid (LABS/BABS) – (511)

5

PT. Cheil Jedang Indoensia-Jombang

Jawa Timur

Mono Sodium Glutamate (541)

6

PT. BASF Care Chemical Indonesia

Jawa Barat

Texapon SLES series, Texapon SLS series, Calcium stearate dispersion, Ammonium stearate dispersion (519)

7

PT. DyStar Colour Indonesia

Banten

Azo based dyes (531)

8

PT. Indorama Petrochemicals

Banten

PTA (513)

9

PT. Saridaya Plasindo

Banten

DOP, DINP (513)

10

PT. Cheil Jedang Indonesia-Pasuruan

Jawa Timur

L-Lysine HCl, L-Lysine Sulfate, L-Tryptophan, L-Threonine (541)

INSPEKSI

Inspeksi dan Verifikasi 2011 s.d. 2017 No

Nama Perusahaan

Lokasi

Pelaksanaan

1


Jawa Timur

12-15 Januari 2004

2

PT. Medco Methanol Bunyu

Kalimantan Timur

26-29 April 2004

3

PT. Asean Aceh Fertilizer

Aceh

27-30 September 2004

4

PT. Pupuk Iskandar Muda

Aceh

28 Juni – 1 Juli 2005

5

PT. Pupuk Sriwidjaja

Sumatera Selatan


6

PT. Pupuk Kujang

Jawa Barat

14-16 Mei 2007

7

PT. Kaltim Methanol Industri

Kalimantan Timur

22-23 Mei 2007

8

PT. Pupuk Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

22-23 Juni 2009

9


Jawa Timur

4-8 Juli 2012

10


Jawa Timur

14-18 Juli 2014

11

PT. Pertamina UP IV

Jawa Tengah


12

PT. Asahimas Chemical

Banten

10 – 11 Juni 2015

13

PT. Pertamina UP III

Sumatera Selatan

19 – 21 Juli 2016

14

PT. Nippon Shokubai

Jawa Barat

24-25 Oktober 2016

15

PT. Lautan Otsuka

Jawa Barat

26-27 Oktober 2016

16

PT. BASF Care Chemical Indonesia

Jawa Barat

11-13 April 2017


5

oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI DATA dan INFORMASI

• Needs Assessment and Compilation of Tools, Guidances, and Best Practices on Chemical Safety and Security Chemical Management – Article XI 1. Informasi mengenai penilaian kebutuhan, kompilasi pedoman, panduan dan best practices terkait keselamatan dan keamanan penggunaan bahan kimia 2. Tindak lanjut dari konferensi Negara Pihak KSK tahun 2011 dan rekomendasi hasil Third Review Conference 2013 3. Saat ini, baru 16 Otoritas Nasional Negara Pihak yang menyampaikan ke Sekretariat Teknis OPCW (ST OPCW)



5


• Rapid Response Assistance Mission/RRAM – Article IX 1. ST OPCW memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan tanggap darurat 2. ST OPCW meminta Negara Pihak untuk menyampaikan contact person dari national focal point yang akan menangani isu-isu RRAM • National Implementation Measures – Article VII Penyampaian update regulasi nasional dalam kaitan implementasi KSK



5


• Needs Assessment and Compilation of Tools, Guidances, and Best Practices on Chemical Safety and Security Chemical Management – Article XI 1. Informasi mengenai penilaian kebutuhan, kompilasi pedoman, panduan dan best practices terkait keselamatan dan keamanan penggunaan bahan kimia 2. Tindak lanjut dari konferensi Negara Pihak KSK tahun 2011 dan rekomendasi hasil Third Review Conference 2013 3. Saat ini, baru 16 Otoritas Nasional Negara Pihak yang menyampaikan ke Sekretariat Teknis OPCW (ST OPCW)



5

oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI TRAINING & WORKSHOP

WORKSHOP PERDANA di INDONESIA The Table-Top Exercise on Prevention and Response to Attack on Chemical Installation, pada tanggal 19-20 Agustus 2013 di Jakarta Selatan – DKI Jakarta.



5


Table Top Exercise - Regional Workshop for States Parties in Asia on Assistance and Protection Against Chemical Weapons

Nusa Dua – Bali 8-10 April 2014 Diikuti oleh 45 orang dari 15 negara DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


5


Table Top Exercise The Regional Table Top Exercise for States Parties in Asia on Article X Related Issue

Kuta - Bali 24 – 26 Maret 2015 Diikuti oleh 45 orang dari 14 negara



5


Field Exercise - Regional Advanced Course and Field Exercise on Assistance and Protection againts Chemical Incidents for Asia-Pacific Countries.

Pelaksanaan: 4 - 8 April 2016 di Jakarta & Sentul



5


Laboratory Training - Course on the Analysis of Chemical Related to the Chemical Weapons Convention, didanai oleh US Dept. of State bekerjasama dengan VERIFIN. Tiga tahapan pelatihan: 1. Tahap 1: 1 minggu di Indonesia 2. Tahap 2: 2 minggu di Finlandia 3. Tahap 3: 1 minggu di Indonesia Balai Besar Kimia dan Kemasan 23 – 27 Mei 2016 DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


5


Workshop on Needs Assessment and Best Practices on Integrated Chemical Management

Jakarta, 20 – 22 Maret 2017, Peserta: 50 orang dari 23 negara DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


5


Memfasilitasi penyelenggaraan Industrial Attachment of the Associate Programme 2017. Proyeksi pelaksanaan Rencana pelaksanaan 4 – 22 September 2017 Di PT. Pupuk Kujang, Cikampek



5


 ST OPCW menyelenggarakan beberapa kegiatan

pelatihan internasional/ workshop/ course bekerjasama dengan Negara Pihak antara lain: • OPCW Associate Programme • Laboratory Course • Basic Course for National Authority Personnel • Regional Basic Training Course for National Authorities of Asian States Parties • Field Exercise • Table Top Exercise • Integrated Chemical Management Workshop • Natural Products Chemistry Training DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

5

Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI TRAINING & WORKSHOP

Kegiatan internasional yang diikuti oleh partisipan dari Indonesia No

Kegiatan

Lokasi

Waktu

Instansi

1

Assistance and Protection Course for Instructors

Republik Ceko

18 – 25 Mei 2016

Ditziad

2

Basic Course on Assistance and Protection

Turki

30 Mei – 3 Juni 2016

Puslabfor

3

Training Course on Conducting Sampling and Analysis in a Highly Contaminated Environment

Polandia

6 – 11 Juni 2016

LIPI

4

Basic Course on Assistance and Protection against Chemical Weapons

Swiss

18 – 22 July 2016

Puslabfor

5

Laboratory Course on Analysis of Chemical Weapons Agents Samples

Belanda

3 – 7 Oktober 2016

LIPI

6

International Advanced Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons

Pakistan

14 – 18 November 2016

Puslabfor



5



Kegiatan

Lokasi

Waktu

Instansi

Swiss

21 – 25 November 2016

Puslabfor

2016

Universitas Brawijaya

23 – 25 February 2016

Kemenperin, RCI, Universitas Brawijaya

4 – 8 April 2016

Universitas Brawijaya

29 Juli – 30 September 2016

Kemendag

7

Swiss Lab Course

8

Annual Workshop on Article X

Qatar

9

Seminar on the Chemical Weapons Convention and Chemical Safety and Security Management for Member States of the OPCW in the Asia Region

Qatar

10

Chemical Safety and Security Management

11

Associate Programme

Jerman


5

Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI TRAINING & WORKSHOP


Kegiatan

Lokasi

Waktu

Instansi

Banglades

2–4 November 2016

FIKI, Akademisi, RCI

2–4 November 2016

Kemenperin, FIKI, PT. NSI

7–8 Desember 2016

PT. CAP

13 – 15 Desember 2016

FIKI, PT. NSI

22 – 24 Maret 2016

FIKI

12

Seminar on Chemical Safety and Security Management for SAARC and ASEAN

13

Seoul Workshop on the Peaceful Development and Use of Chemistry for Member State of the OPCW in the Asian Region

Korea Selatan

14

Forum on Addressing Challenges of Integrated Chemical Management in Petrochemical Industries

Qatar

15

Workshop on Needs Assessment and Best Practices on Chemical Safety and Security Management

Latvia

16

Training Course for NA Involved in Fulfilling Article VI Declaration Requirement of the CWC


6

Program ke depan 1.

UU No. 9 Tahun 2008 mengamanatkan untuk menetapkan beberapa peraturan teknis senjata kimia antara lain: a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar b. Rancangan Peraturan Menteri tentang Daftar Bahan Kimia Daftar, Prekursor, dan Discrete Organic Chemical

2.

Rencana Kerja: a. Identifikasi seluruh industri terkait dengan deklarasi OCPF b. Penyusunan regulasi terkait tanggap darurat penanggulangan insiden kimia c. Penyusunan Pengurus Sekretariat Otoritas Nasional KSK d. Pembentukan tim inspeksi nasional


TERIMA KASIH

DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2017

IMPLEMENTASI KONVENSI SENJATA KIMIA DI INDONESIA

Recommend Documents