IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA TANJUNGPINANGTAHUN 2015 (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjungpinang Barat)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh ATIKA CHANDRA YUDHANTO SATYAGRAHA ADIPUTRA N.A DWI PUTRI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama
: Atika Chandra
NIM
: 110565201023
Jurusan/ Prodi : Ilmu Pemerintahan Alamat
: Jl. Pantai Impian Gang Ketam No. 60 Kota Tanjungpinang
Nomor Telp
: 0811 7073 293
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: Implementasi Kebijakan Kementerian Sosial Dalam
Program Keluarga Harapan Di Kota Tanjungpinangtahun 2015 (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjungpinang Barat)
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan. Tanjungpinang, 14 Desember 2016 Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Yudhanto Satyagraha Adiputra, M.A NIDN. 1015068301
N.A Dwi Putri, S.IP. M.Si NIP.19870192014042001
1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA TANJUNGPINANGTAHUN 2015 (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjungpinang Barat)
ATIKA CHANDRA YUDHANTO SATYAGRAHA ADIPUTRA N.A DWI PUTRI
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulana kemiskinan di Indonesia. Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Tanjungpinang Barat membawa dampak pada buruknya kualitas nutrisi dan gizi serta menyebabkan banyak anak–anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya di bangku sekolah. Tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini, diantaranya seperti masih ditemui kesulitan dalam bertukar informasi antara petugas yang terpencar di Kecamatan, dan masih terdapat ketidak jelasan dan kerancuan sistem manajemen pelaksanaan dalam mengenai kevalidan data kelayakan peserta yang dinilai bukan Rumah Tanggal Sangat Miskin. Tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana Impelmentasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjungpinang Barat. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Informan yang diambil dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Kementerian Sosial Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tanjungpinang di Kecamatan Tanjungpinang Barat Tahun 2015 belum berjalan dengan baik. menurut masyarakat hal ini belum tepat sasaran dan sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh, hal ini dibuktikan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui program Keluarga Harapan masih ada dan program ini masih tetap berjalan. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui dinas sosial juga belum optimal, sehingga jika terjadi penyimpangan tidak dapat langsung ditangani. Kemudian kerjasama belum berjalan dengan baik antara Kecamatan, kelurahan dan RW/RT setempat khususnya dalam pendataan Kata Kunci : Implementasi, Program, Keluarga Harapan
2
ABSTRACT
Family Expectations program is a program of aid and social protection are included in the first cluster strategy penanggulana poverty in Indonesia. The low economic capabilities of a household so poor at the Kecamatan Tanjung Pinang Barat brings bad impacts on the quality of nutrition and nutrition as well as cause many children are not able to continue his studies at the school. But in pelaksanaanya there are still problems or things that do not fit with the program, such as still found difficulties in exchanging information between officers who scattered in the district, and there is still a lack of clarity and confusion in execution management system about feasibility data kevalidan participants who rated not very poor Households. The purpose of this research is to how Impelmentasi Family Hope Program policies in Tanjungpinang. In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research. Informants are taken from the Government and the community. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. Based on the research results then can be drawn the conclusion that the implementation of the Social Policy Ministries in the Hope family Program (PKH) in the town of Tanjung Pinang in Tanjungpinang West 2015 has not been going well. According to the society it is yet right on target and socializing done yet thorough, it is proved that not all the people know there is still Hope family program and the program is still running. Supervision is carried out by government agencies through the social service is also not optimal, so that in case of deviation can not be directly addressed. Then cooperation has not been going well between districts, subdistricts and RW/RT, especially in local logging Keywords: Implementation, Programming, Family Expectations
3
A. PENDAHULUAN Sebagai
tunai bersyarat
upaya
percepatan
persyaratan
yang berkaitan dengan
pendidikan
dan
kesehatan.
penenggulanagan kemiskinan, sejak tahun
Kesinambungan dari program ini akan
2007
berkonteribusi
Pemerintah
melaksanakan
Indonesia
Program
telah
Bantuan
dalam
mempercepat
Tunai
pencapaian tujuan pembangunan milenium
Besyarat (BTB) yang dikenal dengan nama
(millennium development goals atau MDGs).
Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah
satu
tahapan
menuju
Millennium
sistem
(MDGs) atau
Development
dalam
bahasa
Goals Indonesia
perlindungan sosial. Program perlindungan
diterjemahkan
sosial
Pembangunan Milenium, adalah sebuah
yang
juga
dikenal
di
dunia
menjadi
Internasional dengan istilah Conditional
paradigma
Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup
dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi
berhasil dalam menanggulangi kemiskinan
Milenium
yang dihadapi di Negara-negara tersebut,
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New
terutama masalah kemiskinan kronis.
York pada bulan September 2000. Semua
Sasaran program keluarga harapan (PKH)
adalah keluarga
sangat
pembangunan
Tujuan
oleh
189
global
negara
yang
anggota
negara yang hadir dalam pertemuan tersebut
miskin
berkomitmen
untuk
(KSM) berdasarkan basis data terpadu.
MDGs
Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada
pembangunan
fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat.
menangani penyelesaian terkait dengan isu-
Kewajiban peserta PKH dibidang kesehatan
isu
meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu
pemenuhan
hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi
manusia,
serta
pembangunan. Deklarasi ini merupakan
timbang
kewajiban
anak
dibidang
mendaftarkan
balita.
Sedngkan
pendidikan
memastikan
adalah
sebagai
mengintegrasikan
yang
bagian nasional
sangat hak
kehadiran
paket
dan
upaya
tentang kebebasan
keamanan,
arah pembangunan
dan
global
yang
dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:
sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah.
1. Menanggulangi
Khusus anggota peserta PKH penyandang
Kelaparan,
kewajibannya
dalam
mendasar
asasi
perdamaian,
program
kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah
anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan
distabilitas,
dari
disesuaikan
Kemiskinan
dan
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk
dengan kondisi distabilitasnya (Pedum PKH,
semua,
2015 : 12)
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan
Program Keluarga Harapan merupakan
Pemberdayaan Perempuan,
program bantuan dan perlindungan sosial
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
yang
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
strategi
termasuk
dalam
penanggulana
klaster
pertama
kemiskinan
di
6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan
Indonesia. Program ini merupakan bantuan
Penyakit Menular Lainnya,
4
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan
Kesehatan, Kementerian pendidikan dan
Hidup, dan
Kebudayaan,
8. Membangun Kemitraan Global untuk
MDGs
Agama,
Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Pembangunan. Deklarasi
Kementerian
merupakan hasil
Kementerian
Tenaga
Kerja
Transmigrasi,
Kementerian
dan
Keungan,
perjuangan dan kesepakatan bersama antara
Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat
negara-negara
Statistik, PNP2K dan Pemerintah Daerah.
berkembang
dan
maju.
Negara-negara berkembang berkewajiban
Sumber
dana
Harapan
satunya Indonesia dimana kegiatan MDGs di
memberikan absahan system perlindungan
Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan
sosial
monitoring
negara-
menentapkan UU No 11 Tahun 2009 tentang
negara maju berkewajiban mendukung dan
kesejahteraan sosial, cukup jelas terdapat
memberikan
upaya
dalam Bab 1 (pasal 1) perlindungan sosial
keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.
adalah upaya yang di arahkan untuk
Sedangkan
bantuan
terhadap
Setidaknya ada 5 komponen tujuan
di
mencegah
dari
Keluarga
untuk melaksanakannya, termasuk salah
MDGs.
berasal
Program
Indonesia,
dan
APBN.
Untuk
pemerintah
mengatasi
resiko
telah
dari
MDGs yang di dukung melalui PKH, yaitu
guncangan dan kerentaan sosial seseorang,
penanggulangan kemiskian ekstrim dan
keluarga, kelompok, dan/ masyarakat agar
kelaparan, pencapaian pendidikan dasar
kelangsungan kehidupannya dapat di penuhi
untuk
sesuai kebutuhan dasar minimal (pedum
semua,
kesetaraan
gender
dan
pemberdayaan perempuan, pengurarangan
PKH, 2015 : 24).
kematian anak, dan peningkatan kesehatan
Program Keluarga Harapan (PKH)
ibu. Dengan Program Keluarga Harapan
adalah suatu program yang memberikan
diharapakan peserta PKH memilki akses
bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat
yang
memanfaatkan
Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi
pelayanan sosial dasar, yaitu : kesehatan,
persyaratan yang terkait dengan upaya
pendidikan, pangan dan gizi, termasuk
peningkatan kualitas sumberdaya manusia
menghilangkan
(SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.
lebih
baik
untuk
kesenjangan
sosial,
ketidakberdayaan dan keterasingan sosial
Tujuan utama
yang selama ini melekat pada masyarakat
Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi
miskin (Pedum PKH, 2013 : 7)
kemiskinan
Secara Keluarga
teknis, Harapan
kementerian
dan
kegitatan (PKH) lembaga
Program
yaitu
dan
sumberdaya
melibatkan
dari
Program
Keluarga
meningkatkan
manusia
kualitas
terutama
pada
kelompok masyarakat miskin.
:
Secara
khusus,
tujuan
Program
Kementerian
Negara
Perencaan
Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas: (1)
Pembanguna
Nasional/
Bappenas,
Meningkatkan
Kementerian
Sosial,
Kementerian
kondisi
sosial
ekonomi
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (2)
5
Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak
ada biaya, begitu juga rendahnya tingkat
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (3)
kesehatan, karena tidak mampu membayar
Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu
biaya perawatan kesehatan merupakan hal-
hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun
hal yang sering mengemuka sebagai akibat
dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
rendahnya
(4)
kualitas
itu,rendahnya akses RTSM di Kecamatan
kesehatan,
Tanjungpinang Barat terhadap pendidikan
khususnya bagi Rumah Tangga Sangat
dan kesehatan juga disebabkan belum
Miskin (RTSM) (Pedum PKH, 2015 : 25).
tersedianya
Meningkatkan
pelayanan
akses
pendidikan
dan
dan
tingkat
pendapatan.
pelayanan
Selain
pendidikan
dan
Program ini adalah suatu program yang
kesehatan yang terjangkau oleh RTSM.
memberikan bantuan tunai kepada Rumah
Adapun Program Keluarga Harapan ini
Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berada
Besar
di Kecamatan Tanjungpinang Barat, jika
Keputusan
yang terkait dengan upaya peningkatan
Indonesia No 24/HUK/2015 tentang indeks
kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu
dan komponen bantuan sosial Program
pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama
Keluarga Harapan tahun 2015.
dari
PKH
kemiskinan sumber
adalah dan
daya
untuk
kualitas
terutama
pada
N
Tanjungpinang
1
sekaligus
sebagai
upaya
Sosial
dalam Republik
Daftar Indeks Jumlah Bantuan
O
Tujuan
ditetapkan
Tabel 1.2
kelompok masyarakat miskin di Kecamatan Barat.
Menteri
mengurangi
meningkatkan
manusia
bantuannya
tersebut
mempercepat
Indeks
Komponen Bantuan
Bantuan
Bantuan Tetap Bantuan Bagi Peserta
Rp. 500.000 PKH
pencapaian target Millenium Development
Dengan Komponen :
Goals (MDGs). Besaran bantuan tunai untuk
a. Ibu Hamil/ menyusui/ nifas/
peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bervariasi keluarga penerimaan
tergantung yang
jumlah
anggota
diperhitungkan
bantuan,
baik
2
dalam
komponen
kesehatan maupun pendidikan. Rendahnya
kemampuan
ekonomi 3
sebuah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Tanjungpinang Barat
4
membawa dampak pada buruknya kualitas
anak menyusui dibawah 6 tahun
Rp. 1.000.000
b. Anak SD dan sederajat
Rp. 450.000
c. Anak SMP dan sederajat
Rp. 750.000
d. Anak SMA dan sederajat
Rp. 1.000.000
Bantuan minimum per KSM per Tahun Bantuan maksimum per KSM per Tahun
Rp. 950.00
Rp. 3.700.000
nutrisi dan gizi serta menyebabkan banyak
Sumber :Pedum PKH 2015
anak–anak yang tidak dapat melanjutkan
Berdasarkan tabel di atas bantuan
pelajarannya di bangku sekolah. Alasan
berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6
tidak melanjutkan pendidikan karena tidak
tahun dan/atau ibu hamil/nifas, anak SD,
6
anak SMP, anak SMA. Besar bantuan ini
untuk peserta PKH meliputi anak usia SD,
tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
SMP, SMA, Ibu Hamil dan Balita.
Besar
bantuan
pendapatan
adalah
Rumah
16%
rata-rata
Tangga
Sangat
Tabel 1.3 Daftar KSM Kota Tanjungpinang
Miskin(RTSM) per tahun. Batas minimum NO
dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)
per
tahun
(Sumber
Tanjungpinang
2
Tanjungpinang
3
dan melayani 387.947 KSM di Indonesia,
338 Jiwa
Barat
kali dilaksanakan pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota 337 kecamatan
256 Jiwa
Kota
http://pkh.kemsos.go.id). Program Keluarga Harapan pertama
Penerima PKH
Tanjungpinang
1
:
Jumlah
Kecamatan
497 Jiwa
timur
4
Bukit Bestari
344 Jiwa
kemudian berkembang pada tahun 2010 Sumber : Data penerima program PKH
menjadi 20 provinsi 88 kabupaten/kota 946
Dinsos tahun 2015
kecamatan dan melayani 774.293 KSM.
Pemerintah
Salah satunya Kepulauan Riau termasuk
melakukan
salah satu provinsi yang melaksanakan
Harapan
(PKH)
setiap
mulai
dan
2012 dilaksanakan di Kabupaten Karimun,
dan
Lingga. Jadi untuk di Kota Tanjungpinang
Barat,
Kecamatan
pemenuhan
kebutuhan
dalam
meningkatkan
pemahaman
tentang
semua keluarga PKH memegang Kartu
miskin dasar
Pendamping
dan
beberapa keluarga PKH, sehingga tidak
Perlindungan Sosial (KPS).
Guna mengurangi beban pengeluaran sangat
kinerja
Kesehatan
dalam satu Rumah Tangga dapat terdiri dari
Bestari (Pedum PKH, 2015:29).
tangga
verifikasi
KPS adalah Rumah Tangga Sasaran dimana
Tanjungpinang Timur, dan Kecamatan Bukit
rumah
kinerja
Keluarga Harapan) adalah keluarga, sasaran
Kecamatan
Tanjungpinang
program
sasaran program, sasaran PKH (Program
sudah berjalan selama 3 tahun di empat
Kecamatan
pelaksanaan
pelaksanaan proses, Melakukan sosialisasi
di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten
Kota,
tahapan
Pendidikan
kemudian dilaksanakan lagi pada tahun 2013
Tanjungpinang
ritun
pemutakhiran data dan kinerja verifikasi;
Batam pada tahun 2010.Sedangkan di tahun
yaitu
secara
validasi, penyaluran bantuan, verifikasi,
dilaksanakan di Kabupaten Bintan dan Kota
Kecamatan,
pemantauan
Tanjungpinang
terhadap pelaksanaan program, antara lain
Program Keluarga Harapan (PKH).Program Keluarga
Kota
Sementara itu dalam jangka panjang
melalui di
program
Kota
ini
mengisyaratkan
keluarga
penerima untuk menyekolahkan anaknya,
Tanjungpinang dikucurkan bantuan Program
melakukan imunisasi balita,
Keluarga Harapan (PKH)sebanyak 1435 KK
memeriksa
kandungan bagi para ibu hamil serta
7
perbaikan gizi. Melakukan koordinasi Pusat
berkepentingan
dan
implementasi kebijakan program PKH
Daerah
Pemerintah mendukung
memastikan
kontribusi
Kota Tanjungpinang PKH
(Program
dalam
(Program
Keluarga
layanan
kesehatan
Harapan)
di
Tanjungpinang.
dan
2. Diharapkan penelitian ini berguna bagi
PKH (Program Keluarga
peneliti lain yang meneliti persoalan
Harapan) yang dilaksanakan di Kecamatan
atau permasalahan yang sama dengan
Tanjungpinang Barat dikatakan sudah cukup
subjek yang berbeda. Menjadi referensi
baik. Tetapi dalam pelaksanaanya masih
tugas
terdapat masalah/ hal-hal yang tidak sesuai
terutama
dengan program ini, diantaranya seperti ;
Pemerintahan.
pendidikan.
untuk
Keluarga
pelaksanaan/
Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota
Harapan) ; Memastikan kesiapan fasilitas dan
dalam
mahasiswa
FISIP
program
UMRAH
studi
Ilmu
Masih ditemui kesulitan dalam bertukar B. KONSEP TEORI
informasi antara petugas yang terpencar di
1. Kebijakan
Kecamatan, dan masih terdapat ketidak
Setiap kebijakan yang dijalankan oleh
jelasan dan kerancuan sistem manajemen
pemerintah tidak selamanya berjalan dengan
pelaksanaan dalam mengenai data kelayakan
baik.
peserta PKH yang dinilai bukan Rumah
Sebagaimana
Melihat dari uraian masalah tersebut
mendorong
Bagaimana Implementasi Kebijakan
diusaikan
di
atas,
timbulnya
masalah-masalah
yang rumit dalam implementasi kebijakan.
Program Keluarga Harapan (Pkh) Di
Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering
Kecamatan Tanjungpinang Barat
tidak mendapat dukungan yang memadai,
Tahun 2015 ?
bahkan cendrung mendapat tantangan dari
Adapun yang menjadi tujuan dalam
kelompok-kelompok kepentingan maupun
penelitian ini adalah : Mengetahui
dari para pelaku kebijakan itu sendiri.
Impelmentasi
Menurut Carl Friedrich ( Budi Winarno,
Kebijakan Program Keluarga Harapan
2012 : 20) ia memandang “kebijakan
di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan
Hasil penelitian ini diharapkan akan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
bermanfaat untuk : ini
diharapkan
manfaat
bagi
dalam
dapat
dan
pihak
suatu
memberikan
pihak
lingkungan
tertentu
hambatan-hambatan
dan
peluamg-peluang terhadap kebijakan yang
Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
telah
yang kompleks. Situasi seperti ini akan
permasalahan yang harus dijawab yaitu :
memberikan
menghadapi
implementasi kebijakan merupakan proses
sehingga penelitian ini dapat dirumuskan
1. Penelitian
kebijakan
masalah dalam proses implementasinya.
Tanggal Sangat Miskin (RTMS).
Untuk
Banyak
diusulkan
yang
untuk
menggunakan
dan
mengatasi dalam rangka mencapai suatu
8
tujuan atau merealisasikan suatu sasaran
secara umum, tugas implementasi adalah
atau suatu maksud tertentu.”
membentuk suatu kaitan (linkage) yang
Sedangkan menurut Ndraha (2012 :
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa
483) yang dimaksud “kebijakan dalam
direalisaiskan sebagai dampak dari suatu
proses pemerintahan adalah sistem nilai
kegiatan pemerintah.
kebijakan atau kebijakan di atas yang lahir
Sebuah kebijakan merupakan produk
dari kearifan aktor atau lembaga yang
dari
bersangkutan. ”Menurut Anderson (Budi
ndiungkapkan oleh pakar Inggris, W.I
Winarno,2012:
Jenskin (1978) Wahab (2012 : 15),kebijakan
21)
mendefenisikan
“kebijakan merupakan arah tindakan yang
sebuah
keputusan,
seperti
yang
publik adalah
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh
“A set of interrelated decisions taken
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam
by a political actoror group of actors
mengatasi suatu massalah atau persoalan.
concerning the selection of goals and the
Banyak
oleh
means of achievingthem within a specified
meminimalisirkan
situation where theese decisions should,in
masalah kemiskinan ini seperti melalui
principle, bewithin the power of theese
Program
Program
actors to achieve” (serangkaian keputusan
sebenarnya
yang salingberkaitan yang diambil oleh
merupakan salah satu dari usaha pemerintah
seorang aktor politik atau sekelompok
yang
aktor,berkenaan dengan tujuan yang telah
upaya
pemerintah
yang
untuk
Keluarga
Keluarga
masalah
Harapan.
Harapan
dilakukan
dilakukan
ini
guna
(Program
dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya
Keluarga Harapan) dilaksanakan melalui
dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang
itu pada prinsipnya masih berada dalam
Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim
batas-batas kewenangan kekuasaan dari para
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,
aktor tersebut).
No:
kemiskinan.
menanggulangi PKH
31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007
Menurut Syukur (Sumariadi 2005 : 76)
tentang "Tim Pengendali Program Keluarga
mengemukakan adanya tiga unsur penting
Harapan". Menurut Repley dan Frangklin
dalam proses implementasi yaitu : (i) adanya
(Winarno, 2002 : 148) berpendapat bahwa
program
implementasi adalah apa yang terjadi setelah
dilaksanakan
undang-undang ditetapkan yang memberi
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
otoritas program, kebijakan, keuntungan
dan diharapkan akan menerima manfaat dari
(benefit), atau suatu jenis keluaran yang
program, perubahan atau peningkatan: (iii)
nyata (tangible output). Sementara itu,
unsur
Grendle
organisasi
atau
perorangan
bertanggung
jawab
dalam
(winarno,
memberikan
2002
:
pandangannya
149)
juga
tentang
implementasi dengan mengatakan bahwa
atau (ii)
pelaksanaan
kebijaksanaan
yang
target
yaitu
group
(implementor)
baik untuk
memperoleh
pelaksanaan dan pengawasan dari proses
9
implementasi tersebut.” sedangkan menurut
sepenuhnya menguasai permasalahan yang
Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012 :
di garap diluar jangkaunnya sehingga betapa
149), membatasi implementasikan kebijakan
pun
sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan
hambatan yang ada tidak sanggup mereka
oleh individu-individu ( atau kelompok-
tanggulangi, akibatnya implementasi yang
kelompok) pemerintah maupun swasta yang
efektif sukar untuk dipenuhi.
gigih
usaha
mereka,
hambatan-
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
Berdasarkan pengertian implementasi
yang telah ditetapkan dalam keputusan-
di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
keputusan
menjalankan
kebijakan
sebelumnya.”
suatu
program
baejalan
Dikatakan Sumaryadi (2005 : 85) pengertian
sebagaimana semestinya yang ingin di
“implementasi adalah implementasi dari
terapkan di Kecamatan Tanjungpinang Barat
kebijakan dari perspektif target group lebih
harus didukung oleh pihak-pihak yang
terkait dengan jaminan bagi kelompok
terkait untuk bekerja sama seperti UPPKH
sasaran dan masyarakat seluruhnya untuk
(Unit
dapat menerima dan menikmati hasil atau
Harapan) Pusat, UPPKH (Unit Pelaksanaan
keuntungan dari kebijakan.”
Keluarga
Pelaksanaan
Program
Harapan)
Keluarga
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan program pemerintah ini
pendamping, Lembaga Pelayanan Kesehatan
tentang Program Keluarga Harapan harus
dan Lembaga Pelayanan Pendidikan tiap
dapat
Kecamatan Tanjungpinang Barat.
diimplementasikan
namun
kenyataanya ada yang bekerja tidak efisien dalam
mengemplementasikan
Menurut Goggin et al ( Purwanto dan
program
Sulistyastuti, 2012 : 89), Faktor-faktor yang
tersebut sehingga kebijakan yang disebut
bekerja
sulit untuk diimplementasikan. Sebagaimana
kebijakan
yang telah dijelaskan oleh Winaryo (2002 :
“pesan” dari pemerintah federal (pusat)
174)
kepada pemerintah daerah. “Keberhasilan
mengemukakan
“implementasi
dalam
proses
diasumsikan
sebagai
kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan
implementasi
publik, antara pembentukan kebijakan dan
dipengaruhi oleh 3 hal pokok:
konsekuensi-konsekuensi
kebijakan
-
bagi
Isi
pesan
implementasi”
kebijakan
tersebut
yaitu
suatu
sangat
meliputi
masyarakat yang dipengaruhinya. sedangkan
sumberdaya, manfaat kebijakan, serta
menurut
keterlibatan publik
Wahab
(2002:62)
tidak -
terimplementasikan mengandung arti bahwa:
Format kebijakan terdiri dari kejelasan
“Suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai
kebijakan (policy clarity), konsistensi
dengan rencana, mungkin karena pihak-
(policy consistency), frequency serta
pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya
penerimaan isi kebijakan ( receipt of
tidak mau bekerjasama, atau mereka telah
massage).
bekerja
secara
tidak
efisien,
bekerja
setengah hari, atau karenan mereka tidak
10
-
Reputasi aktor terdiri dari legitimasi
dilapangan
dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah
menanggulangi masalah. 3. Kelompok
daerah.
dalam
Sasaran/
upaya
target
group,
Sedangkan Rodinelli dan Cheema (
merupakan jaminan bagi kelompok
Purwanto dan Sulistyastuti, 2002 : 90)
sasaran dan masyarakat seluruhnya
mengidentifakasi
yang
untuk dapat menerima dan menikmati
mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :
hasil atau keuntungan dari kebijakan
a) kondisi lingkungan, b) hubungan antar
atau program yang dibuat.
empat
faktor
organisasi, sumberdaya, c) karakteristik institusi implementasi.
C. KONSEP OPERASIONAL Menurut Wahab (Sumariadi, 2005: 85)
Implementasi kebijakan dapat dikaji dari
sudut
pandang
siapakah
proses
yakni 1) pemrakarsa/ the center,2 ) pejabat
implementasi kebijakan itu dilihat. dalam
pelaksana di lapangan/ the periphery, 3)
setiap kebijakan pemerintahan pasti akan
aktor perorangan di luar badan pemerintah
melibatkan sejumlah pembuat kebijakan
kepada siapa program itu di ajukan yakni
yang berusaha keras mempengaruhi perilaku
kelompok
birokrasi/pejabat lapangan atau street level
Permasalahan
bureaucrats dalam rangka
implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan
Permasalahan ini berkaitan dengan
sasaran/
di
ini
target
group.
berkaitan
dengan
Kecamatan
Tanjungpinang
implementasi kebijakan Program Keluarga
Barat, maka untuk membahas indikator
Harapan
Tanjungpinang
penelitian ini akan digunakan menurut
Barat, maka untuk membahas indikator
Wahab (Sumaryadi, 2005: 85) sebagai
penelitian ini akan digunakan menurut
Grend Teori.
di
Kecamatan
Wahab (Sumaryadi, 2005: 85) sebagai
Untuk memberi suatu pemahaman,
Grend Teori.
agar memudahkan penelitian,maka perlu
1. Pemrakarsa
center,
adanya beberapa batasan penelitian dan
yang
fokus penelitian ini yang dioperasionalkan
menjadi fokus impelmentasi kebijakan
melalui beberapa indikator serta perlunya
akan mencakup usaha yang dilakukan
identifikasi dan definisi terhadap variabel-
pejabat atasan atau lembaga tingkat
variabel yang akan diteliti,sebagai berikut :
merupakan
kebijakan/ suatu
the
program
pusat untuk mendapatkan kepatuhan
1. Pemrakarsa
dari lembaga atau pejabat di tingkat
merupakan
daerah.
menjadi fokus impelmentasi kebijakan
2. Pejabat
pelaksana
dilapangan/
kebijakan/ suatu
the
program
center, yang
the
akan mencakup usaha yang dilakukan
periphery merupakan adanya tindakan
pejabat atasan atau lembaga tingkat
atau prilaku para pejabat dan instansi
pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga atau pejabat di tingkat
11
daerah
tentang
Implementasi
tentang bagaimana implementasi kebijakan
Kebijakan.
program keluarga harapan untuk masyarakat
a. Sosialisasi
yang
pemerintah
dilakukan
di Kecamatan Tanjungpinang Barat. Bentuk
dengan
penelitian adalah Penelitian lapangan, yaitu
berkaitan
program keluarga harapan
yang menekankan penggunaan data primer
b. Pengawasan yang dilakukan di lapangan
yang melalui wawancara dengan informan
berkaitan
dengan
dalam rangka mengetahui efektivitas dan
program
keluarga
efisiensi suatu peraturan/ hukum/ kondisi
pelaksanaan harapan 2. Pejabat
tertentu atau melakukan kajian terhadap
pelaksana
dilapangan/
the
norma hukum tidak tertulis.
periphery merupakan adanya tindakan
Lokasi
penelitian
ini
Kecamatan
dilapangan, hal ini dilihat dari indikator
Tanjungpinang. Adapun alasan mengapa
sebagai berikut :
peneliti pihak
kecamatan
memilih
Tanjungpinang
dengan instansi terkait
Barat
di
atau prilaku para pejabat dan instansi
a. Kerjasama
Tanjungpinang
terletak
di
Barat
Kota
Kecamatan
sebagai
lokasi
penelitian adalah karena menurut hasil
b. Program keluarga harapan dapat
pengamatan
peneliti
di
Kecamatan
mengurangi angka kemiskinan di
Tanjungpinang Barat ini sebagian besar
Kecamatan Tanjungpinang Barat.
penduduknya sudah mendapatkan bantuan
3. Kelompok
Sasaran/
target
group,
tetapi
perkembangannya
terlihat
sasaran dan masyarakat seluruhnya
masyarakatnya masih tetap seperti biasanya.
untuk dapat menerima dan menikmati
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
masyarakat
yang penerima
keadaannya
a. Data primer adalah data yang diperoleh
dilihat dari indikator sebagai berikut : a. Kepuasan
dan
belum
merupakan jaminan bagi kelompok
hasil atau keuntungan, hal ini dapat
sejahtera
masih
langsung
dari
informan,
dirasakan
memakai teknik pengumpulan data
program
berupa interview (wawancara), serta
keluarga harapan di Kecamatan
melakukan
Tanjungpinang Barat
langsung terhadap penelitian).
b. Seberapa jauh program tersebut dapat
menunjang
dengan
b. Data
kehidupan
sekunder
diperoleh
sosial masyarakat
observasi
dari
adalah
(pengamatan
data
yang
dokumen-dokumen,
catatan-catatan, arsi-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam
D. METODE PENELITIAN
melengkapi data primer penelitian.
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kualitatif
tipe
yaitu
penelitian
deskriptif
memberikan
gambaran
Dalam penelitian ini tidak mengguna kan sampel melainkan Informan. Adapun informan
12
dipilih
untuk
mendapatkan
informasi yang jelas dan mendalam tentang
yang terdapat dalam pelaksanaan program
berbagai hal yang berhubungan dengan
ini sangat jelas dan detail. Program Keluarga
masalah penelitian. Prosedur pengambilan
Harapan merupakan program bantuan dan
informan awal dilakukan secara purposive
perlindungan sosial yang termasuk dalam
yaitu peneliti menemukan sendiri yang
klaster
strategi
penanggulana
diambil
kemiskinan di Indonesia.
Program ini
karena
pertimbangan
tertentu,
pertama
sedangkan informan selanjutnya dengan
merupakan bantuan tunai bersyarat yang
teknik snowball, yaitu mengambil satu orang
berkaitan dengan persyaratan pendidikan
untuk diwawancarai selanjutnya bergulir
dan
kepada informan lain secara berantai hingga
program ini akan berkonteribusi dalam
diperoleh
yang
mempercepat
diperlukan. Informan yang diambil dari
pembangunan
pihak pemerintah (Dinas sosial Provinsi atau
development goals atau MDGs). Setidaknya
Kab/Kota, UPPKH provinsi atau Kab/Kota,
ada 5 komponen tujuan MDGs yang di
Pengurus Kecamatan Tanjungpinang Barat,
dukung melalui PKH, yaitu penanggulangan
dan pendamping kecamatanTanjungpinang
kemiskian
Barat) dan pihak masyarakat (peserta yang
pencapaian pendidikan dasar untuk semua,
menjadi
kesetaraan
sejumlah
penerima
informan
PKH
dan
bukan
penerima).
Kesinambungan
pencapaian milenium
ekstrim
gender
tujuan (millennium
dan
dan
dari
kelaparan,
pemberdayaan
perempuan, pengurarangan kematian anak,
Informan terdiri dari pihak dinas sosial
kesehatan.
bidang
kesejahteraan
dan peningkatan kesehatan ibu.
masyarakat
Dengan Program Keluarga Harapan
berjumlah 1 orang, kemudian 1 orang
diharapakan peserta PKH memilki akses
Kepala seksi pemberdayaan masyarakat di
yang
Kecamatan Tanjungpinang Barat, 1 orang
pelayanan sosial dasar, yaitu : kesehatan,
pendamping dari pihak dinas, kemudian
pendidikan, pangan dan gizi, termasuk
masyarakat
menghilangkan
yaitu
1
orang
RT
dan
masyarakat penerima PKH.
lebih
baik
untuk
memanfaatkan
kesenjangan
sosial,
ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada masyarakat
E. PEMBAHASAN Sebagai
miskin (Pedum PKH, 2013 : 7)
salah
satu
program
Pemerintah
pengentasan kemiskinan yang digulirkan
melakukan
oleh Kementrian Sosial, Program Keluarga Harapan
(PKH)
merupakan
angka
sebagai
kemiskinan.
upaya
setiap
secara
ritun
tahapan
pelaksanaan
program
validasi, penyaluran bantuan, verifikasi,
menurunkan
Berkaitan
pemantauan
Tanjungpinang
terhadap pelaksanaan program, antara lain
program
bantuan yang baik dalam memberikan konstribusi
Kota
pemutakhiran data dan kinerja verifikasi;
dengan
dan
Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan
kinerja
Pendidikan
13
verifikasi kinerja
Kesehatan
Pendamping
dan dalam
pelaksanaan proses, Melakukan sosialisasi
baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator
dan
sebagai berikut Adanya sosialisasi terhadap
meningkatkan
pemahaman
tentang
sasaran program, sasaran PKH (Program
Implementasi
Keluarga Harapan) adalah keluarga, sasaran
kemiskinan
KPS adalah Rumah Tangga Sasaran dimana
harapan adalah agar masyarakat tahu tentang
dalam satu Rumah Tangga dapat terdiri dari
program tersebut, untuk mencapai kerangka
beberapa keluarga PKH, sehingga tidak
tujuan masyarakat yang sejahtera maka
semua keluarga PKH memegang Kartu
dibutuhkan pemahaman masyarakat tentang
Perlindungan Sosial (KPS).
program yang sedang dijalankan pemerintah
1. Pemrakarsa kebijakan/ the center
agar dapat saling membantu.
Pemrakarsa
kebijakan/
seperti
penanganan
program
keluarga
center
Dalam komunikasi ada informasi yang
merupakan suatu program yang menjadi
harus disampaikan lewat pertemuan saja.
fokus
Hal
implementasi
the
program
kebijakan
akan
ini
membicarakan
tentang
data
mencakup usaha yang dilakukan pejabat
masyarakat, syarat maupun prosedurnya.
atasan atau lembaga tingkat pusat untuk
Selama ini sosialisasi tidak pernah dilakukan
mendapatkan kepatuhan dari lembaga atau
khusus
pejabat
tentang
Tanjungpinang Barat secara menyeluruh.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga
Sosialisasi hanya bagi para Rukun Tetangga
Harapan,
(RT) agar RT nantinya menyampaikan
di
tingkat
daerah
hal ini dilihat dari indikator
sebagai berikut a. Sosialisasi pemerintah
informasi yang
oleh
pihak
kepada
Kecamatan
masyarakat
berkaitan
dilakukan
dengan program keluarga harapan tersebut.
dengan
Selama ini sosialisasi dilakukan hanya
berkaitan
program keluarga harapan
sebatas pertemuan yang dilakukan pihak
Sosialisasi kebijakan sebelumnya juga
Kelurahan dengan perwakilan masyarakat
penting guna pengawasan yang lebih baik
atau RT maupun RW.
dan efektif, artinya masyarakat juga akan
Sosialisasi
yaitu
dilakukan
oleh
turut berperan serta dalam mencapai tujuan
instansi terkait, meliputi sosialisasi secara
sebuah kebijakan apalagi kebijakan tersebut
langsung,
berdampak langsung pada kehidupan sehari-
langsung. Sosialisasi secara langsung yang
hari. Sosialisasi juga tidak bisa dijadikan
dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi
sebagai formalitas karena lewat sosialisasi
terkait seperti kelurahan dan dapat bekerja
segala informasi dapat tersampaikan.
sama dengan kelompok, organisasi sosial
dan
sosialisasi
secara
tidak
Implementasi kebijakan yang efektif
(Orsos) melalui kegiatan interaktif dan
terjadi apabila para pelaksanaan keputusan
ceramah. Sedangkan, sosialisasi secara tidak
tahu yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas
langsung ini dapat melalui media cetak
apa yang akan dijalankan itu akan dapat
maupun media elektronik.
terlaksana bila komunikasi berjalan dengan
14
Dari hasil wawancara dengan seluruh
PKH, sosialisasi dilakukan sepanjang tahun
informan dan dari hasil observasi di
2015, sebanyak 3 kali. Sosialisasi ini
lapangan maka dapat dianalisis bahwa
diharapkan dapat mensinergikan elemen
sosialisasi sudah pernah dilakukan baik dari
elemen
pihak
mengimplementasikan
kecamatan
Tanjungpinang
Barat.
yang
terlibat
di
PKH
program
dalam program
Namun menurut masyarakat hal ini belum
yang akan dicapai. Kegiatan sosialisasi PKH
tepat sasaran dan sosialisasi yang dilakukan
ini disambut antusias oleh peserta yang
belum menyeluruh, hal ini dibuktikan bahwa
hadir,
tidak semua masyarakat mengetahui bahwa
pertanyaan yang diajukan kepada pemateri
Program Keluarga Harapan masih ada dan
ini
ditandai
Program
dengan
PKH
bukan
banyaknya
merupakan
program ini masih tetap berjalan. Sosialisasi
kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai
merupakan langkah awal dalam pelaksanaan
(SLT)
program.
membantu
Dalam
setidaknya tentang
sosialisasi
fasilitator
profil
lembaga,
menginformasikan
lembaga
diberikan rumah
dalam tangga
rangka miskin
mempertahankan daya belinya pada saat
nama
pemerintah melakukan penyesuaian harga
lembaga, alamat lembaga, visi dan misi
BBM. Namun, PKH lebih dimaksudkan
lembaga, bidang kerja lembaga dan bisa juga
kepada
prestasi yang telah dicapai oleh lembaga.
perlindungan
Selain profil lembaga, yang tidak kalah
miskin. Sosialisasi harus dilakukan agar
pentingnya
masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Barat
adalah
seperti
yang
sosialisasi
program
upaya
membangun
sosial
kepada
masyarakat
seperti nama program, tujuan program,
khususnya
konsep program, jangka waktu pelaksanaan,
program ini yang pada dasarnya dapat
sasaran dan target program.
memutus rantai kemiskinan antar generasi
Berdasarkan
tujuan
melalui Peningkatan kualitas kesehatan/
sebenarnya
nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan
sudah dilakukan pada tahun 2015 sosialisasi
anak di masa depan (price effect) anak
dilakukan sebanyak 3 kali yang dilakukan
RTSM b.memberikan kepastian kepada si
oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan
anak akan masa depannya.
bahwa
observasi
tentang
maka
diketahui
hasil
memahami
sistem
sosialisasi
pihak Kecamatan, namun saarannya adalah pihak
kecamatan,
sehingga
sebagian
kelurahan
dan
masyarakat
b. Pengawasan
RT.
lapangan
tidak
pelaksanaan
mengetahuinya.
yang
dilakukan
di
berkaitan
dengan
program
keluarga
pengawasan
dilakukan
harapan
Hadir dalam sosialisasi tersebut adalah
Mekanisme
perwakilan dari setiap RT, kelurahan dan
oleh pendamping fungsi utama pendamping
Kecamatan yang mempublikasikan tentang
PKH diantaranya: Mendampingi langsung
standar serta prosedur, kriteria dan segala
penerima manfaat PKH dalam memenuhi
syarat yang berhubungan dengan program
komitmen. Menjembatani penerima manfaat
15
dengan pihak-pihak lain yang terlibat (di
penyimpangan dalam pelaksanaan program
kecamatan,
kabupaten,
sosialisasi
program
dll).
Melakukan
program
PKH.
Melakukan
adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan
pengawasan pelaksanaan PKH di lapangan.
dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah
Setiap
yang
dilakukan sesuai dengan rencana yang telah
mendapatkan
di tetapkan, kebijaksanaan yang telah di
keluarga
mengikuti
sangat
PKH
miskin
akan
keluarga
harapan
Pengawasan
pendampingan. Tugas seorang pendamping
gariskan dan perintah
adalah
dan
berikan. Dalam hal ini pengawasan juga
penjelasan kepada peserta PKH tentang
penting karena dapat menjadi tolak ukur
prosedur yang harus dilalui. Pendamping
dalam
bertugas memberikan penjelasan tentang
pekerjaan
seseorang
ketentuan dan persyaratan program agar
kebijakan.
Pengawasan
bantuan yang diterima tidak dihentikan.
kebijakan atau program sangat dibutuhkan
Mekanisme
apabila
memberikan
informasi
kontrol,
monitoring,
dan
evaluasi mekanisme kontrol disiapkan unit pengaduan
masyarakat
penilaian
terhadap
dalam
sebuah
dalam
sebuah
program tersebut akan mencapai
tujuannya.
berfungsi
Salah satu dari lima fungsi dasar
mengakomodasi segala jenis pengaduan
manajemen adalah kontrol atau pengawasan
terkait
yang
dengan
yang
memberikan
(aturan) yang di
pelaksanaan
PKH
dan
berfungsi
membantu
memastikan
penanganan penyelesaiannya. Informasi ini
apakah aktifitas yang dilakukan pegawai
akan diterima dan disalurkan hingga ke
administrasi sesuai dengan hasil
tingkat pusat melalui system informasi dan
diinginkan. Selain itu, fungsi ini juga dapat
manajemen PKH yang telah dipersiapkan.
digunakan untuk memfasilitasi bagaimana
Mekanisme
melakukan perbaikan terhadap hal tersebut.
informal
Keterlibatan
unsur‐unsur di luar pelaksanaan Program
Pengawasan
Keluarga Harapan dapat berupa kontrol
pimpinan,
tapi
sosial
pimpinan
melakukan
terhadap
pelaksanaan
program.
adalah
tanggung
karena
tidak
pengawasan
dilimpahkan
pengawasan
pengawasan.
Tetapi
yang
memadai
terhadap
jawab mungkin
semuanya
Tujuannya adalah untuk memastikan adanya
pada
dalam
yang
maka unit
melakukan
bentuk‐bentuk penyimpangan, baik dalam
pengawasan pimpinan akan dibantu oleh
penyaluran dan pemanfaatan bantuan tunai,
beberapa
maupun
dipenuhinya
bidangnya masing- masing sehingga proses
komitmen‐komitmen oleh semua pihak,
pengawasan dapat lebih efektif dan lebih
yaitu
efisien.
tidak
peserta,
pelaksana,
maupun
dilakukan
agar
dapat
bertugas pada
merupakan suatu program penanggulangan
Dalam menjalankan program tentu saja pengawasan.
yang
Program keluarga Harapan (PKH)
penanggungjawab PKH
membutuhkan
manajer
kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan
Pengawasan
bagian
meminimalisir
16
dari
program-program
penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH
harapan
berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi
pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik
secara keseluruhan, nantinya pemerintah
di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu
diharapkan
akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH
pertanggungjawaban untuk bisa diaudit oleh
dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga
sinergi yang baik. Pendamping merupakan
bisa diketahui apakah pelaksanaan kali ini
merupakan pihak kunci yang menjembatani
sudah benar-benar seperti yang diharapkan.
penerima manfaat dengan pihak-pihak lain
Audit ini diperlukan mengingat besarnya
yang terlibat di tingkat kecamatan maupun
dana
dengan program di tingkat kabupaten/kota.
program keluarga harapan ini.
Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi,
kepada
program
Untuk
keluarga
harapan
memberikan
yang
PKH
masyarakat.
digunakan
merupakan
laporan
untuk
program
program
lintas
pengawasan dan
Kementerian dan Lembaga, karena aktor
mendampingi para penerima manfaat dalam
utamanya adalah dari Badan Perencanaan
memenuhi
Pembangunan Nasional, Departemen Sosial,
komitmennya.
Dalam
pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi
Departemen
yang membantu kelancaran program di
Pendidikan Nasional, Departemen Agama,
tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas
Departemen Komunikasi dan lnformatika,
menyampaikan informasi berupa undangan
dan
pertemuan, perubahan data, pengaduan dan
mensukseskan
seterusnya serta menyampaikan bantuan ke
dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan
tangan penerima manfaat langsung.
konsultan World Bank.
Pengawasan rehabilitasi dilakukan oleh Dinsosnaker.
Pusat
Statistik.
program
Untuk
tersebut,
maka
Program Keluarga Harapan (PKH) sebenamya telah dilaksanakan di berbagai
dengan informan maka dapat dianalisa
negara, khususnya negara-negara Amerika
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
Latin dengan nama program yang bervariasi.
instansi pemerintah melalui dinas sosial, jika
Namun secara konseptual, istilah aslinya
terjadi penyimpangan maka
adalah Conditional
ini
Cash
Transfers
(CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan
pelaksanaan program keluarga harapan kali
Tunai Bersyarat. Program ini "bukan"
ini
dimaksudkan sebagai kelanjutan program
melibatkan
turun
seharusnya langsung.
akan
sebaiknya
hasil
Badan
Departemen
wawancara
dinas
Dari
Kesehatan,
Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan dan perangkat
Subsidi
pemerintah
diberikan dalam rangka membantu rumah
setempat
sebagai
unsur
Langsung
(SLT)
mempertahankan
yang
pengawasan atas program keluarga harapan.
tangga
Jaksa Agung juga memerintahkan para
belinya pada saat pemerintah melakukan
kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh
penyesuaian
Indonesia mengawasi program keluarga
dimaksudkan kepada upaya membangun
17
miskin
Tunai
harga
BBM.
PKH
daya
lebih
sistem
perlindungan
sosial
kepada
Pemerintah
dalam
menjalankan
masyarakat miskin.
fungsinya melakukan berbagai upaya dalam
2. Pejabat pelaksana dilapangan/ the
menanggulangi Masalah
periphery Pejabat
pelaksana
dilapangan/
the
masalah
kemiskinan
aspek-aspek
lain
kemiskinan.
berkaitan seperti
dengan
kesehatan,
peripher merupakan adanya tindakan atau
pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan
prilaku para pejabat dan instansi dilapangan
aspek lainnya. Pada dasarnya masyarakat
dalam
miskin
upaya
menanggulangi
masalah
memiliki
kelemahan
dalam
kemiskinan di Kecamatan Tanjungpinang
kemampuan mencukupi kebutuhan hidup
Barat, hal ini dilihat dari indikator sebagai
serta kemampuan berusaha dan terbatasnya
berikut :
akses terhadap kegiatan sosial ekonomi
a. Kerjasama
pihak
sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain
kecamatan
dengan instansi terkait
yang memiliki potensi lebih tinggi. Oleh
Rendahnya kualitas hidup penduduk
karena itu perlu adanya upaya untuk
miskin berakibat pada rendahnya tingkat
menanggulangi masalah kemiskinan dalam
pendidikan dan kesehatan sehingga dapat
bentuk kebijakan berupa program-program
mempengaruhi
Dengan
pembangunan.Seperti yang telah dijelaskan
kondisi seperti ini menyebabkan dapat
sebelumnya bahwa salah satu permasalahan
meningkatkannya
ketergantungan
dari negara berkembang adalah di bidang
bagi masyarakat. Penduduk yang masih
sosial ekonomi khususnya adalah masalah
berada di bawah garis kemiskinan mencakup
kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu
mereka yang berpendapatan rendah, tidak
mengembangkan strategi untuk mengatasi
berpendapatan
masalah kemiskinan ini.
produktivitas.
tetap
berpendapatan demikian
beban
sama
maka
penanggulangan
atau sekali.
tidak Dengan
pengentasan
dan
pihak
dalam
mensukseskan
program
yang
Keluarga Harapan sangatlah penting untuk
diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat
dilakukan karena dengan adanya kerja sama
mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.
maka tujuan dari program ini akan tercapai.
Salah satu upaya pengentasan kemiskinan
Untuk
melalui program keluarga harapan, namun
pemerintah Indonesia telah meluncurkan
pelaksanaan
berbagai program. Dari hasil wawancara
di
kemiskinan
Kerja sama yang baik antara berbagai
lapangan
tentu
saja
melibatkan banyak pihak.
menanggulangi
kemiskinan,
dengan informan maka dapat dianalisa
Keberhasilan program akan berhasil
bahwa kerjasama belum terjalin dengan
apabila didukung kerjasama oleh seluruh
baik. Seperti dalam masalah pendataan
pihak yang nantinya bisa memberikan yang
warga yang berhak mendapatkan bantuan
terbaik
tersebut antar RT dengan pihak kelurahan
dalam
mencapai
keberhasilan
program tersebut.
tidak sama.
18
Dari
hasil
hasil
kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya
observasi yang penulis dilakukan maka
kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh
dapat dianalisis bahwa kerjasama memang
dari masyarakat lainnya yang mempunyai
belum berjalan dengan baik. Perlu adanya
potensi lebih tinggi. Dengan menggunakan
kerjasama
perbatasan
perspektif yang lebih luas lagi, David Cox
kewenangan antara berbagai pihak agar
dalam Suharto (2009, h.18-19) membagi
program ini dapat dijalankan dengan baik.
kemiskinan
Keberhasilan pelaksanaan program Keluarga
kemiskinan yang diakibatkan globalisasi,
Harapan juga dipengaruhi oleh keterampilan
kemiskinan
pelaksana.
pembangunan,
dan
dan
perbaikan
Keterampilan
pelaksana
keberhasilan
pelaksanaan
mempengaruhi program.
wawancara
yaitu
berkaitan
kemiskinan
dengan
sosial
dan
kemiskinan konsekuensial. Bahwa selama ini program keluarga
Keluarga Harapan, keterampilan pelaksana
harapan memang belum dapat menurunkan
dibutuhkan
angka kemiskinan secara signifikan, karena
saat data,
pelaksanaan
yang
beberapa
program
verifikasi
Dalam
kedalam
sosialisasi pencairan
program, dana,
dan
perlu adanya program lainnya sebagai
pembuatan laporan pelaksanaan. Hampir
pendamping
semua
tersebut.
program,
pelaksanaannya
program
yang
Maka dapat
dianalisa
adanya
diperlukan koodinasi antar pelaksana supaya
Kecamatan Tanjungpinang Barat belum
program dapat berjalan dengan baik dan
dapat secara signifikan menurunkan angka
lancar. Koordinasi antar pelaksana sangat
kemiskinan.
program,
yang
hubungan
antar
internal,
dan
digambarkan dukungan
digambarkan pelaksana, kualitas,
sebagai
antar
Berdasarkan
melalui
dilapangan
harapan
hasil
diketahui
di
wawancara
bahwa
program
komunikasi
keluarga harapan memang sudah sangat
koordinasinya
membantu masyarakat namun belum bisa
keterpautan
institusi,
keluarga
bahwa
membutuhkan tim pelaksana, untuk itu
diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan
program
sudah ada
dan
dan
langsung mengurangi angka kemiskinan di
sebagai
Kecamatan Tanjungpinang Barat. Program
komunikasi antar organisasi.
ini
adalah
program
nasional
yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat.
b. Program keluarga harapan dapat mengurangi angka kemiskinan di
Melalui
program
Kecamatan Tanjungpinang Barat
memberikan bantuan kepada masyarakat
Menurut Sudarwati dalam Kartasasmita
untuk mendapatkan hak atas pendidikan dan
pemerintah
(2006 : 22), kemiskinan merupakan masalah
kesehatan.
dalam pembangunan yang ditandai dengan
informan yaitu masyarakat yang pernah
pembangunan
mendapatkan bantuan.
dan
keterbelakangan
Dijelaskan
ini
kembali
oleh
kemudian meningkat menjadi ketimpangan.
Berdasarkan Informasi yang penulis
Masyarakat miskin umumnya lemah dalam
dapatkan dilapangan dapat diketahui bahwa
19
pada kenyataannya, tidak semua orang
bagi masyarakat terutama bagi masyarakat
mampu memenuhi kebutuhan pangan karena
yang miskin.
alasan ekonomi atau kemiskinan. Berbagai
Kebijakan program Bantuan Sosial
keterbatasan pada orang miskin tersebut, dan
di
program keluarga harapan merupakan salah
Sebagaimana dituangkan dalam Undang-
satu program yang membantu masyarakat
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
miskin memenuhi kebutuhan pendidikan dan
1945 yang mengamanatkan bahwa Negara
kesehatannya. Kemudian dari hasil observasi
berkewajiban
juga ditemukan bahwa adanya program
untuk
keluarga
membuat
Indonesia dan memajukan kesejahteraan
masyarakat di Kecamatan Tanjungpinang
umum dalam rangka mewujudkan keadilan
Barat terbantu, banyak yang merasakan
sosial
manfaatnya,
adanya
Bantuan sosial adalah merupakan transfer
program ini tidak serta membuat angka
uang atau barang yang diberikan kepada
kemiskinan menurun, karena masih banyak
masyarakat
permasalahan lain yang harus diselesaikan
kemungkinan terjadinya resiko sosial dan
sebagai faktor dari kemiskinan. Program
untuk
Keluarga Harapan adalah salah satu program
masyarakat.
pemerintah untuk membantu masyarakat
meningkatkan
yang miskin dan rawan pangan, agar mereka
agar
mendapatkan hak untuk kebutuhan rumah
kemiskinan
tangganya.
mendorong dan mempercepat pertumbuhan
3. Kelompok Sasaran/ target group
masyarakat
harapan
memang
namun
memang
Kelompok sasaran merupakan jaminan
Indonesia
menjadi
atau
sangat
bertanggung
jawab
segenap
bangsa
melindungi
bagi
seluruh
rakyat
guna
Indonesia.
melindungi
meningkatkan Bansos
dari
kesejahteraan
difokuskan
derajat
untuk
hidup masyarakat
terlepas dari permasalahan rantai yang
miskin
berkepanjangan,
menjadi
produktif, mandiri, memperbaiki
dan
seluruhnya untuk dapat menerima dan
kebijakan yang sudah ada. Pemerintah
masyarakat
sejahtera
bagi kelompok sasaran dan masyarakat
menikmati hasil atau keuntungan dari
penting,
dengan
menyempurnakan
selalu
memberikan
Program Keluarga Harapan sesuai pedoman
perhatian dan tanggung jawab terhadap
yang telah di tetapkan, hal ini dapat dilihat
perlindungan
dari indikator sebagai berikut :
masyarakat
sosial, miskin.
khususnya Untuk
bagi
memberikan
dirasakan
keabsahan sistem perlindungan sosial di
program
Indonesia, pemerintah telah menetapkan
keluarga harapan di Kecamatan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Tanjungpinang Barat
tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas
Program ini sudah berjalan dalam
tercatat dalam bab 1 (pasal 1) perlindungan
waktu yang tidak sebentar. Tentu saja
sosial adalah upaya yang diarahkan untuk
diharapkan membawa banyak perubahan
mencegah
a. Kepuasan masyarakat
yang penerima
20
dan
mengatasi
resiko
dari
guncangan
dan
seseorang, keluarga, masyarakat
kerentanan
sosial
dalam Program Keluarga Harapan ini.
kelompok,
dan/atau
Program Keluarga Harapan merupakan salah
agar kelangsungan
hidupnya
satu
program
pengentasan
kemiskinan
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
melalui peningkatan infrastruktur. Berbagai
dasar minimal. Salah satu kebijakan sosial
masalah yang dialami oleh masyarakat
yang
miskin menunjukkan bahwa kemiskinan
dikembangakan
adalah Program Program
oleh
pemerintah
Keluarga
Harapan.
Keluarga
Harapan
bersumber
adalah
dari
ketidakmampuan
program yang memberikan bantuan uang
memenuhi
tunai
pembangunan
kepada
rumah
tangga
sangat
miskin.
masyarakat
hak-hak yang
dan dalam
dasar,
kebijakan
bersifat
sektoral,
berjangka pendek dan parsial serta lemahnya
Sebagai imbalanya sangat
ketidakberdayaan
miskin
rumah
diwajibkan
tangga
koordinasi antar instansi dalam menjamin
memenuhi
penghormatan,
perlindungan
dan
persyaratan
yang terkait
dengan
upaya
peningkatan
kualitas
sumber
daya
b. Seberapa jauh program tersebut
manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan.
dapat menunjang kehidupan sosial
Tujuan utama program keluarga harapan
masyarakat.
adalah membantu mengurangi kemiskinan
Program
dengan
cara
sumber
daya
masyarakat
meningkatkan manusia pada sangat
pemenuhan hak-hak dasar.
Keluarga
umum sudah memberikan dampak positif
kelompok
dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial
dengan
fakir miskin, khususnya dalam pemenuhan
miskin
kebutuhan.
bagi keluarga miskin dalam mengakses
hanyalah
salah
layanan kesehatan dan pendidikan tertentu.
Padahal,
rumah
ini
Meskipun
demikian,
satu
unsur
tangga
rumah
kebutuhan.
miskin
masih
memberikan
dihadapkan dengan penghasilan rendah,
kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Selama
kekurangan pangan, tidak terakses dengan
ini penaggulangan kemiskinan hanya dalam
pelayanan
kesehatan
bantuan uang atau sembako saja memiliki
Sehingga,
masih
kepuasan
lanjutan
tersendiri
Permasalahan
sudah
secara
kualitas
memberikan bantuan dana tunai bersyarat
Program
harapan
bagi
kemiskinan
masyarakat. yang
cukup
selama
diperlukan
program
pengurangan
angka
Barat.
pihak secara bersama dan terkoordinasi. penanganannya
pendidikan.
kemiskinan di Kecamatan Tanjungpinang
kompleks membutuhkan intervensi semua
Namun
untuk
dan
Program ini mulai dilaksanakan pada
ini
tahun
cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.
2007
pelaksanaannya
Dari hasil wawancara penulis dengan
dan dapat
berkesinambungan
diharapkan
dilakukan
setidaknya
hingga
informan dilapangan dapat dianalisa bahwa
tahun 2015.
tingkat kepuasan masyarakat berbeda-beda
membantu mengurangi beban pengeluaran
21
Program keluarga
secara
harapan
rumah tangga yang sangat miskin seraya
masyarakat yang nantinya akan menjadi
berinvestasi
suatu
bagi generasi
melalui peningkatan pendidikan. dikelola
Program oleh
(Kemensos),
depan
kesehatan
dan
keluarga
Perencanaan
ada
Sosial
pengawasan
penguatan
sosial
dalam
usaha
memberdayakan masyarakat miskin yang
harapan
Kementerian
dengan
Badan
masa
di
daerahnya.
Penggunaan
istilah
pemberdayaan terkait dengan penguatan
ketat
ketidakberdayaan
Pembangunan
masyarakat
masyarakat
miskin,
diberdayakan
dengan
Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010
memanfaatkan pengetahuan dan kearifan
Sekretariat
lokal
Tim
Nasional Percepatan
agar
menjadi
subyek
dalam
Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor
pembangunan, mandiri, mampu menolong
Wakil
dirinya
perluasan
Presiden, cakupan
harapan,
yang
penyelenggaraan efisien
mulai
dan
mendorong
program
keluarga
semangat
pada
setempat.
berdampak program
berdampak
sendiri,
serta
kepercayaan
mengembangkan diri
masyarakat
yang
lebih
Tujuan utama dari PKH adalah untuk
positif
bagi
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
penduduk miskin.
kualitas sumberdaya manusia terutama pada
Kehidupan sosial adalah kehidupan
kelompok
masyarakat
miskin.
Tujuan
yang di dalamnya terdapat unsur-unsur
tersebut
sekaligus
sebagai
upaya
sosial/ kemasyarakatan. Sebuah kehidupan
mempercepat
disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana
Dalam
ada interaksi antara individu satu dengan
tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun
individu lainnya, dan dengannya terjadi
tujuan umum adalah untuk mengurangi
komunikasi yang kemudian berkembang
angka dan memutus rantai kemiskinan,
menjadi
meningkatkan
saling
membutuhkan
kepada
pencapaian target
pelaksanaannya
kualitas
PKH
MDGs. memiliki
sumber
daya
sesama. Dalam hal yang terjadi di lapangan,
manusia, serta merubah prilaku RTSM yang
kehidupan sosial sangat erat kaitannya
relative kurang peningkatan kesejahteraan.
dengan bagaimana bentuk kehidupan itu
Pengadaan program keluarga harapan
berjalan. Dalam hal ini, seperti juga telah
adalah
diterangkan di paragraf awal, bahwa ada dua
kemiskinan. Maka implementasi program
kehidupan sosial yang secara umum ada,
keluarga harapan diharapkan lebih optimal,
yaitu kehidupan sosial di pedesaan dan
sehingga apa yang menjadi tujuan dan
kehidupan sosial di perkotaan.
harapan dari program ini dapat terwujud.
Dari hasil wawancara yang telah
untuk
Implementasi
mengatasi
masalah
program
untuk
kemiskinan
harusnya
penulis lakukan dapat diketahui bahwa
menanggulangi
kehidupan sosial masyarakat berubah seiring
berjalan
dengan adanya Program Keluarga harapan
masyarakat dapat melihat dan mengetahui
memang perlu dilakukan perubahan sosial di
bahwa program untuk masyarakat
22
secara. merata, agar supaya
miskin
itu ada dan dapat menjadi jalan keluar
kelurahan
untuk
khususnya dalam pendataan. Perlu
masalah
yang
dihadapi.
dan
RW/RT
Implementasi atau penerapan yang baik
adanya
akan berdampak pada hasil dari program
perbatasan kewenangan antara berbagai
yang
pihak
akan
dilaksanakan.
Implementasi
kerjasama
agar
dan
setempat
program
perbaikan
ini
dapat
yang baik dari program keluarga harapan
dijalankan dengan baik. Keberhasilan
diharapkan
juga
mampu
pelaksanaan
kemiskinan
dengan
cara
kualitas
sumber
daya
mengurangi meningkatkan
manusia
Harapan
program
juga
Keluarga
dipengaruhi
oleh
pada
keterampilan pelaksana. Keterampilan
kelompok masyarakat miskin di bidang
pelaksana mempengaruhi keberhasilan
pendidikan dan kesehatan.
pelaksanaan
program.
pelaksanaan F. PENUTUP
Harapan,
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat
diambil
Implementasi
kesimpulan Kebijakan
Dalam
program
Keluarga
keterampilan
pelaksana
dibutuhkan saat sosialisasi program,
bahwa
verifikasi data, pencairan dana, dan
Kementerian
pembuatan
laporan
pelaksanaan.
Sosial Dalam Program Keluarga Harapan
Hampir
semua
program,
(PKH) di Kota Tanjungpinang di Kecamatan
pelaksanaannya
Tanjungpinang Barat Tahun 2015 belum
pelaksana,
berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat
koodinasi
dari :
program dapat berjalan dengan baik
1. Sosialisasi sudah pernah dilakukan dari
membutuhkan
untuk antar
itu
tim
diperlukan
pelaksana
supaya
dan lancar.
pihak kecamatan Tanjungpinang Barat.
3. Adanya program keluarga harapan
Namun menurut masyarakat hal ini
memang
belum tepat sasaran dan sosialisasi
Kecamatan
yang dilakukan belum menyeluruh, hal
terbantu,
ini dibuktikan bahwa tidak semua
manfaatnya, namun memang adanya
masyarakat
program
program ini tidak serta membuat angka
Keluarga Harapan masih ada dan
kemiskinan menurun, karena masih
program ini masih tetap berjalan.
banyak permasalahan lain yang harus
Pengawasan instansi
mengetahui
yang
pemerintah
membuat
masyarakat
Tanjungpinang banyak
dilakukan
oleh
diselesaikan
melalui
dinas
kemiskinan.
yang
sebagai
di
Barat
merasakan
faktor
Program
dari
Keluarga
sosial juga belum optimal, sehingga
Harapan adalah salah satu program
jika terjadi penyimpangan tidak dapat
pemerintah
langsung ditangani.
masyarakat yang miskin agar mereka
2. Kemudian kerjasama belum berjalan dengan
baik
antara
untuk
mendapatkan
Kecamatan,
kepuasan
23
membantu
haknya.
masyarakat
Tingkat
berbeda-beda
dalam Program Keluarga Harapan ini,
DAFTAR PUSTAKA
ada
Buku : BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial. 2002. Penduduk Fakir Miskin Indonesia. Jakarta: BPS. Muhammad, Abdul Kadir. 2007, Metodologi Penelitian, Bandung: CitraAditya. Ndraha, Taliziduhu. 2012. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta. Nugroho, Riant. 2012. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Patilima, Hamid. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2002. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sarwono, Jonatahan 2005. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu. Subarsono, AG. 2008. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan. Aplikasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan PublikPanduan Praktis Mengkaji Maslah Dan Kebijakan Sosial. Bandung : Alfabeta. Sumaryadi, I. Nyoman, 2005, EfektivitasImplementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta, Citra Utama Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif,dan R&D. Bandung, Alfabeta,cv. Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Malang: Intrans Publishing.
masyarakat
yang
mengatakan
terbantu ada juga yang menginginkan adanya program lainnya. Bersadarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
adapun
saran
yang
dapat
disampaikan agar Implementasi Kebijakan Kementerian Keluarga
Sosial
Dalam
Harapan
Tanjungpinang
(PKH) di
Program di
Kota
Kecamatan
Tanjungpinang Barat dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut : 1. Seharusnya
pemerintah
melakukan
pertemuan antar RT, mengumpulkan masyarakat dibalai pertemuan dengan membuat kegiatan khusus penyuluhan program PKH tersebut yang meliputi prosedur, syarat, serta tujuan dalam program PKH ini. 2. Seharusnya da pengawasan langsung seperti pada saat penyaluran, kemudian pendataan saat di lapamngan oleh Dinas Sosial ke
Kecamatan agar
mengetahui kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini agar bisa segera diberikan solusi. 3. Sebaiknya ada program lainnya yang diberikan sebagai
pemerintah kelanjutan
dari
pemerintah Program
Keluarga Harapan (PKH) ini, misalnya bantuan modal, bantuan usaha, bantuan peningkatan sumber daya manusia yang produktif agar masyarakat dapat lebih mandiri.
Tarwiyah Tuti. 2005. Kebijakan pendidikan Era 0tonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada Usman, Husaini. Akbar, dan Purnomo Setiady. 2006. Metodologi
24
Penelitian Sosial. Bandung: Bumi Aksara Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yokyakarta: Media Presindo. Wahab, Solichin A. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.
Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008″ tanggal 08 Januari 2008. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.
Dokumen : Data penerima manfaat program PKH Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2013 Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2015
Website : Kota Tanjungpinang, 2013. Pencapaian MDGs Kota Tanjungpinang, (http://kepri.bkkbn.go.id/infoprogra m/Documents/01.Kota Tanjungpinang.ppt, diakses 17 April 2016, 16.30 Wib)
Perundang-undangan : Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program
Tato Sebagai Bentuk Non-Verbal). Naskah Publikasi. Jurusan Sosiologi. Universitas Indonesia. Sumber Internet: Charlie, A. 2003, “ Mengenal Jenis-jenis Aliran Tattoo”, dalam Metropolitan Life, edisi 5 Agustus s/d 4 September 2003,(http://www.kenttattoo.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2016 17.31 wib) Subhanie, Dzikry, 2014,“Mengenal Sejarah Dan Keunikan Tato Mentawai” edisi 16 November 2014,(http://daerah.sindonews.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 14. 25 wib) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009, (http//:www.kemenpora.go.id/previ ew/perundangan, di akses pada tanggal 29 Juli 2016 pukul 23.20 wib) Profil Komunitas Indoneisa Subculture , (www.Indonesiansubculture.org/ab out/, diakses pada tanggal 11 Februari, pukul 20.20 wib).
25
