IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA YOGYAKARTA

Implementasi Kebijakan ... (Andrianus Silvester Firman Pous dan Argo Pambudi, M.Si.) 1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA YOGYAKARTA THE IMPLEMENTATION OF RUMBLE STRIPS POLICY IN YOGYAKARTA CITY Oleh: Andrianus Silvester Firman Pous dan Argo Pambudi, M.Si., FIS UNY, [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan implementasi dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini berupa analisis Implementasi Kebijakan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Yogyakarta melalui empat variabel implementasi Edward III. Pertama variabel komunikasi yang terdiri dari penyampaian informasi dan pemahaman dalam komunikasi. Penyampaian informasi kebijakan ini belum meluas dan belum jelas. Kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi berbeda, serta kurangnya pemahaman pihak sasaran akan informasi yang disampaikan. Variabel kedua adalah sumber daya yang terdiri dari sumber dana dan sumber daya manusia. Sumber dana implementasi kebijakan ini telah cukup dalam APBD dan swadaya masyarakat. Tetapi sumber daya manusia kebijakan ini masih kurang. Variabel ketiga adalah disposisi, disposis kebijakan ini telah baik, karena prosedur rekruitmen dan insentif telah sesuai dengan ketentuan. Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Struktur organisasi implementor menunjukan pemisahan pekerjaan dan kinerja sehingga hubungan aktivitas dan fungsinya dibatasi. Tetapi Prosedur Standar Operasional (SOP) kebijakan ini belum tersusun. Dari hasil analisis, hambatan implementasi kebijakan ini yaitu komunikasi yang kurang jelas dan belum meluas, informasi yang tidak dipahami oleh beberapa implementor dan masyarakat, kurangnya pegawai implementor, dan SOP yang belum tersusun. Menghadapi hambatan tersebut, implementor atau pelaksana kebijakan ini berencana akan kembali mengkomunikasikan kebijakan ini secara langsung kepada masyarakat, menambah pegawai dan mulai untuk menyusun SOP kebijakan Alat Pembatas Kecepatan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alat Pembatas Kecepatan, Hambatan Implementasi


Abstract This research aimed to analyzed policy implementation of rumble strips policy in the city of Yogyakarta. This study was also to determined the implementation barriers and efforts to overcame the implementation barriers. The research was a qualitative research with the descriptive studied method. The resulted of this research was the analyzed of policy implementation of Rumble Strips Policy in Yogyakarta City through the four variables implementation by Edward III. The first variable was communication which consisted of the delivery information and comprehension in communication. The delivery of this policy was not extend and unclear. The ability of implementor was different to captured and understood, with the least comprehension of the target group about the policy information. The second variable was a resource that consisted of sources of funds and human resources. Funds sourcethis policy had been adequate, in the budget and governmental organizations. But the human resources this policy was still lacking. The third variable was the disposition. Disposition this policy had been good, because recruitment procedures and incentive had been accordance withthe rule. The fourth variable was a bureaucratic structure. The organization structure of implementor was showing the division of work and performance, so that relations activities and functions were restricted. But the Standard Operating Procedure (SOP) this policy had not been arranged. From the analyzed, barriers of this policy that communication was not extend and unclear, information was not understood by some implementor and society, lack of employee implementor, and SOP that had not been arranged. Faced with these barriers, implementor planed to directly communicate again this policy to the public, add employees and begun to formulated a rumble strips policy SOP. Keywords: Policy Implementation, Rumble Strips, Implementation Barriers

kota yang memiliki keragaman suku

PENDAHULUAN Kota

dengan

transportasi tentunya,

yang

suasana berkembang

menimbulkan

berbagai

dan

budaya.

perkembangan

Dalam kota,

pesatnya tentu

saja

meningkatkan kepadatan arus lalu

permasalahan selain kemacetan juga

lintas.

permasalahan

kecelakan.

diperlukan suatu rekayasa lalu lintas

Yogyakarta sesuai perannya sebagai

yang tepat. Salah satu rekayasa yang

kota pelajar dan kota tujuan wisata,

dibuat adalah alat pengendali dan

menjadikan

pengaman pemakaian jalan. Alat

Yogyakarta

sebagai

Oleh

karena

itu

sangat


pengendali dan pengaman pemakai

kesehatan

jalan sangat bervariasi, tetapi yang

ketinggiannya. Akan tetapi polisi

banyak dijumpai dan digunakan

tidur

adalah

Indonesia

polisi

pembatas

tidur

atau

kecepatan

alat

(Rumble

yang

pengguna

umumnya lebih

ada

banyak

jalan

di yang

bertentangan dengan desain polisi tidur

Strips).

bagi

yang

diatur

berdasarkan

Highway

Keputusan Menteri Perhubungan No

(2005:1)

3 Tahun 1994, Undang-Undang

menjelaskan bahwa rumble strips

Nomor 20 Tahun 2009 dan untuk di

merupakan

Kota

Maryland

State

Administration

peninggian

yang

Yogyakarta,

Peraturan

ditempatkan pada permukaan jalan,

Walikota Yogyakarta Nomor 81

dipasang tegak lurus ruas jalan, agar

Tahun 2007. Hal yang demikian ini

kendaraan bermotor yang melewati

bahkan

penaikan atau pembengkokan jalan

keamanan

tersebut mengalami efek getaran dan

pemakai

suara. Tujuannya untuk memberikan

(wikipedia.org).

peringatan

kepada

dapat dan

membahayakan kesehatan

jalan

para

tersebut

Keberadaan polisi tidur dapat

pengemudi

bahwa mereka akan memasuki zone

membantu

jalan yang tidak biasa atau kondisi

kecepatan dan bahaya kecelakaan di

jalan yang tidak diharapkan dan

Provinsi

memberi

Yogyakarta, khususnya di Kota

peringatan

kepada

menanggulangi

Daerah

Istimewa

pengemudi tentang adanya rambu-

Yogyakarta.

rambu lain. Selain itu, polisi tidur

berkembangan

atau disebut juga sebagai Alat

kependudukan di Kota Yogyakarta,

Pembatas Kecepatan adalah bagian

mendorong dibangunnya berbagai

jalan

sarana

yang

ditinggikan

berupa

Dengan

semakin

transportasi

dalam

dan

menanggulangi

tambahan aspal atau semen yang

perkembangan tersebut. Polisi tidur,

dipasang melintang di jalan untuk

menjadi hal yang baik digunakan.

pertanda

Akan tetapi polisi tidur akhir-akhir

memperlambat

laju/kecepatan

kendaraan.

meningkatkan

keselamatan

Untuk dan

ini

mendatangkan

permasalahan.

Selain melanggar aturan, polisi tidur


yang dibangun justru menyebabkan

Kota

kecelakaan. Kebanyakan polisi tidur

menggunakan polisi tidur yang tidak

di

memenuhi

Kota

Yogyakarta

dibongkar.

Yogyakarta

yang

standar

masih

pemerintah

pembangunan

sehingga menganggu kenyamanan

polisi tidur selama ini di Kota

pengguna jalan. Sejauh ini Dinas

Yogyakarta mendatangkan masalah.

Perhubugan Kota Yogyakarta sudah

Untuk mengurangi pelbagai masalah

melakukan inventarisasi terhadap 14

lalu

kecamatan

Keberadaan

dan

lintas

dan

mewujudkan

di

Kota

Yogyakarta

keselamatan

dan

terkait dengan adanya polisi tidur

serta

tidak

yang tidak sesuai dengan Peraturan

menimbulkan masalah yang lebih


serius di warga masyarakat dalam

Tahun 2007 (tembi.net).

ketertiban, kenyamanan

Permasalahan

berlalu lintas, Pemkot menerbitkan

pembangunan

81

polisi tidur terus berkembang hingga

Tahun 2007 tentang Alat Pengendali

saat ini, polisi tidur yang dibangun

Dan

secara

Peraturan

Walikota

Pengaman

Nomor

Pemakai

Jalan

penggunan

(jogjakota.go.id). Dinas

Perhubungan

Yogyakarta

liar,

telah

Kota

melakukan

setempat

membahayakan

jalan. di

Kota

Masyarakat Yogyakarta

merasa aman dengan adanya polisi

Alat

tidur, setidaknya dapat mengurangi

yang

kebisingan dan meningkatkan rasa

sering disebut polisi tidur di Kota

aman (tembi.net), tetapi polisi tidur

Yogyakarta

sesuai

yang dibangun tersebut bertentangan

dengan Peraturan Walikota Nomor

dengan aturan malah menimbulkan

81

masalah dan kecelakaan. Berbagai

inventarisasi Pembatas

Tahun

terhadap

Kecepatan

yang

2007

atau

tidak

tentang

Alat

Pengendali dan Pengaman Pemakai

kebijakan

Jalan. Windarto Kuswandono ATD,

pemerintah, Undang-Undang Nomor

MT, Staf Dinas Perhubungan Kota

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Yogyakarta

dan

di

Bidang

Teknik

telah

Angkutan

dibuat

Jalan

Keputusan

oleh

yang

Transportasi, mengatakan, hingga

melengkapi

Menteri

saat ini terdapat 14 Kecamatan di

Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994


Tentang Pengendali dan Pengaman

Kimpraswil dan beberapa wilayah

Pemakai Jalan disebutkan peraturan

atau jalan-jalan di Kota Yogyakarta

tentang polisi tidur, sampai pada

antara bulan Juni sampai dengan

Peraturan

Agustus 2016.

Walikota

Yogyakarta

Nomor 81 Tahun 2007 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai

Jenis dan Sumber Data

Jalan, maka mengamati berbagai

Adapun jenis data yang penulis

permasalahan

peroleh dalam penelitian lapangan

mencoba

tersebut,

untuk

Nomor

dan

ini adalah data primer dan data

implementasi

sekunder yang bersifat kualitatif

meneliti

menganalisis Peraturan

Walikota 81

penulis

Yogyakarta

Tahun

2007

maupun kuantitatif.

yang

disesuaikan dengan kebijakan lain di

Informan Penelitian

atasnya tersebut, dalam kaitannya

Informan

dengan alat pembatas kecepatan di

sebagai narasumber adalah Kepala

Kota Yogyakarta.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

dalam

penelitian

Dinas Perhubungan Kota,

ini,

Kepala

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu METODE PENELITIAN

Lintas Dinas Perhubungan Kota

Desain Penelitian

Yogyakarta, Staf bagian Hukum

Penelitian

ini

menggunakan

Seketaris Daerah Kota Yogyakarta,

pendekatan kualitatif dengan metode

Staf

deskriptif.

Pelengkap Jalan Dinas Kimpraswil Kota

Bagian

Seksi

Yogyakarta,

Bangunan

Pemimpin

beberapa daerah penelitian (Camat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Lurah

Penelitian ini dilaksanakan di Kota

masyarakat di daerah setempat dan

Yogyakarta,

beberapa penggguna jalan.

Dinas

tepatnya Perhubungan

di

kantor Kota

Yogyakarta, Kantor SETDA Kota Yogyakarta,

Kantor

Dinas

dan

RT),

beberapa


triangulasi.

Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi

adalah

untuk

teknik pemeriksaan keabsahan data

memperoleh penjelasan yang

yang memanfaatkan sesuatu yang

rinci dan mendalam mengenai

lain di luar data itu untuk keperluan

Implementasi Kebijakan Alat

pengecekan

Pembatas Kecepatan dan faktor-

pembanding terhadap data itu.

1. Wawancara

dilakukan

atau

sebagai

faktor yang mempengaruhi. 2. Observasi

dilakukan

untuk

Teknik Analisis Data

mendapatkan data meliputi data

Teknik analisis data yang digunakan

tentang kondisi fisik berbagai

meliputi, pengumpulan data, reduksi

Alat Pembatas Kecepatan atau

data, data display (penyajian data)

Polisi Tidur yang dibangun di

dan

beberapa

verifikasi

tempat

di

Kota

menarik

kesimpulan

atau

Yogyakarta. 3. Penelitian

ini

melakukan

dokumentasi

untuk

mendapatkan;

peraturan

perundang-undangan, laporan

dan

pendukung

lainnya

arsip, dokumen

HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN Implementasi

Kebijakan

Alat

Pembatas Kecepatan Implementasi

yang

kebijakan

alat

memuat pendapat para ahli

pembatas kecepatan atau polisi tidur

kebijakan sehubungan dengan

di

penelitian.

berdasarkan prosedur dan petunjuk

kota

Yogyakarta

dilakukan

yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan Alat Pembatas

Instrumen Penelitian dalam

Kecepatan atau Polisi Tidur di Kota

penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Yogyakarta diatur dalam Peraturan

Teknik Pemeriksaan Keabsahan


Data

Tahun 2007 tentang Alat Pengendali

Pemeriksaan keabsahan data dalam

dan Pengaman Pemakai Jalan. Pihak

penelitian ini menggunakan teknik

implementor kebijakan, Pemerintah

Instrumen

penelitian


Kota

Dinas

penanggulangan permasalahan

Yogyakarta,

lalu lintas dengan Perwal No.

Yogyakarta,

Perhubungan

Kota

Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

81

beserta

mengenai

SKPD

terkait

harus

tahun

2007

terutama

Alat

Pembatas

melaksanakan tahapan dan bertindak

Kecepatan atau Polisi Tidur,

sesuai

dan

maka dapat dikatakan bahwa

kewenangan yang telah digariskan

sejauh ini Pemerintah Kota

dalam kebijakan yang dituangkan

Yogyakarta

dalam Perwal No. 81 Tahun 2007.

untuk menangani permasalahan

dengan

tugas

telah

berupaya

proses

berkaitan dengan alat pembatas

Alat

kecepatan atau polisi tidur di

Pembatas Kecepatan atau Polisi

Kota Yogyakarta dengan tujuan

tidur di Kota Yogyakarta telah

dan sasaran kebijakan yang

disebutkan

sudah jelas.

Tahapan

setiap

implementasi

kebijakan

secara

jelas

melalui

peraturan tersebut dan akan menjadi

Kegiatan pertama yang

pedoman bagi tindakan implementor

dilakukan dalam implementasi

kebijakan.

kebijakan

Proses

Implementasi

Alat

Pembatas

Kebijakan Alat Pembatas Kecepatan

Kecepatan atau Polisi Tidur

atau

yaitu

Polisi

Tidur

di

Kota

komunikasi

Yogyakarta dianalisis berdasar teori

Pemerintah

model

antara

Kota,

Dinas

Perhubungan

dan

Dinas

George C. Edwards III. Model

Kimpraswil

dengan

pihak

implementasi

Pemerintah

lokal,

implementasi

memberikan

kebijakan

kebijakan pandangan

ini bahwa

Camat,

Lurah, RT/RW yang kemudian

implementasi kebijakan dipengaruhi

kepada

oleh

Komunikasi ini dilakuakan bak

empat

variabel,

yakni

masyarakat.

komunikasi, sumberdaya, disposisi

secara

langsung

(sikap), dan struktur birokrasi.

melalui pengantara. Dari hasil

1. Komunikasi

penelitian

disebutkan

maupun

bahwa

hasil

proses komunikasi yang terjadi

penelitian dalam rangka upaya

dalam implementasi kebijakan

Berdasarkan


Alat Pembatas Kecepatan atau

sedikit, apalagi mereka dibagi

Polisi tidur dalam Perwa No. 81

dua

tahun

mengurusi

2007

dengan

belum

baik,

berjalan

dikarenakan

penyampaian informasi yang

dalam

dua

tim

yang

keseluruhan

bangunan dan rekayasa lalu lintas di Kota Yogyakarta.

sasaran,

Sumber daya anggaran

kemampuan

selain mengandalkan APBD,

implementor dalam menangkap

pembangunan dalam hal alat

dan memahami informasi yang

pembatas kecepatan atau Polisi

disampaikan juga berbeda, serta

Tidur juga dlakukan dengan

tanggapan yang kurang dari

swadaya

masyarakat.

pembangunan

kurang

mencapai

perbedaan

Ketersediaan Manusia

penanganan

Sumber dalam

masalah

hal Alat

Untuk resmi

berdasarkan

2. Sumber Daya

Daya

masyarakat.

rencana

Pemerintah Kota Yogyakarta, dana Pembangunan Polisi tidur, telah

ada

dalam


APBD

Tidur

Sedangkan untuk pembangunan

di

tingkat

Dinas

Kota

rancangan

Perhubungan Kota Yogyakarta

yang

masih kurang sehingga Dinas

Pemerintah dan Dinas terkait,


sumber dana atau anggaran

melakukan

upaya

berasal dari Masyarakat sendiri.

staf

Dalam hal ini pembangunan

pengoptimalan

kinerja

tida

Yogyakarta.

dilakukan

untuk menyelesaikan pekerjaan

yang

yang berkaitan dengan polisi

berdasarkan

tidur. Tetapi hal ini dinilai

pengarahan

masih

membantu,

Perhubungan Kota Yogyakarta.

karena di Dinas Perhubungan

Dalam hal ketersediaan dana

Kota

atau

kurang

Yogyakarta

yang

dilakukan

oleh

masyarakat izin

dari

anggaran

Dinas

untuk

mengurusi bagian bangunan dan

implementasi

rekayasa

pembatas kecepatan di Kota

lalu

lintas

masih

kebijakan

dan

alat


Yogyakarta,

dapat

sudah

dikatakan

berada di Seksi Manajemen

dalam

Rekayas Lalu Lintas Dinas

proses


cukup

melancarkan

sebagian

implementasi.

besar

merupakan

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Disposisi Dalam

implementasi

kebijakan

alat

kecepatan

atau

pembatas polisi

tidur

Seperti yang kita ketahui bahwa rekruitmen

PNS

beberapa

melalui

prosedur

dengan

dalam Perwal No.81 tahun 2007

persyaratan tertentu. Selain itu

di Kota Yogyakarta, kemauan

rekruitmen

dan

secara terbuka dengan seleksi

kesungguhan

pelaksana

dalam

para

melakukan

PNS

tertulis,

dlakukan

online

maupun

implementasi kebijakan Alat

wawancara.

Pembatas Kecepatan atau polisi

dikatakan bahwa pegawai Seksi

tidur dinilai sudah cukup baik.

Manajemen

Walaupun

berbagai

Lintas Dinas Perhubungan Kota

kekurangan dan kendala yang

Yogyakarta merupakan orang-

ada, mereka tetap berusaha

orang pilihan yang memiliki

untuk

integritas

dengan

mensiasatinya

seperti

penggunaan barang dan fasilitas pribadi

untuk

kelancaran

tinggi

Sesuai

dengan

III,

yang

teori menjadi

Lalu

dalam

Terkait dengan pemberian insentif,

berdasarkan

wawancara dengan

kebijakan.

Edward

Rekayasa

dapat

mmenjalankan tugasnya.

menunjang pelaksanaan

Sehingga

hasil

beberapa

informan tidak terdapat insentif khusus

dalam

hal

perhatian mengenai Disposisi

Kebijakan

dalam implementasi kebijakan

Kecepatan atau polisi tidur di

yaitu

rekruitmen

Kota

pemberian

hanya

pegawai

mengenai dan

Alat

kegiatan Pembatas

Yogyakarta.

Pegawai

menerima

insentif

insentif. Rekruitmen pegawai,

Tunjangan

dalam hal ini pegawai yang

Penghasilan

Perbaikan (TPP)

dan


Tunjangan

Kepada

Pelaksana (PPTK).

Teknis Dimana

Pejabat Kegiatan pemberian

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber.

beberapa

Sehingga

Dinas

tunjangan PPTK dilaksanakan


satu tahun sekali dan untuk satu

menggunakan sebuah konsep

orang satu kegiatan tidak boleh

yaitu

lebih.

pelaksanaan masalah

4. Struktur Birokrasi Berdasarkan

petunjuk

hasil

umum penanganan

Alat

Pembatas

Kecepatan atau Polisi Tidur.

pengamatan dan wawancara,

Belum

struktur organisasi pada Dinas

tersebut


mengakibatkan

menggambarkan dengan jelas

keseragaman

pemisahan kegiatan pekerjaan

dalam

antara yang satu dengan yang

prosedur kerja yang digunakan

lain

masing-masing

sehingga

hubugnan

aktivitas dan fungsi dibatasi.

adanya

polisi

SOP

tentunya tidak para

bekerja

ada

pelaksana dikarenakan

organisasi

berbeda.

Hal serupa tergambar dalam Dinas

Kimpraswil,

sebagai

Hambatan

patner Dinas Perhubungan Kota

Kebijakan

Yogyakarta dalam mewujudkan

Kecepatan

implementasi kebijakan polisi

1. Hambatan

Implementasi Alat

Pembatas

dari

Internal

Lembaga terdiri dari:

tidur. Implementasi

kebijakan

a. Keterbatasan Sumber Daya

alat pembatas kecepatan atau

Manusia,

sehingga

Polisi Tidur di Kota Yogyakarta

menyebabkan

program

dalam Perwal belum memiliki

yang direalisasikan masih

SOP

prosedur-prosedur

belum optimal dan belum

kerja. SOP masih dalam taraf

dapat menjangkau secara

pembahasan di tingkat Dinas

umum

atau

Perhubungan Kota Yogyakarta.

lingkungan


masyarakat di seluruh Kota

2. Hambatan

dari

eksternal

lembaga terdiri dari:

Yogyakarta. b. Sosialisasi yang dilakukan

a. Faktor

Lokasi,

letak

Masih

geografis dan keadaan serta

dan

situasi jalan-jalan di Kota

pengendara kendaraan di

Yogyakarta, yang sebagian

Kota

yang

besarnya sulit dijangkau

mengetahui

atau dikontrol oleh Dinas

mengenai adanya Peraturan

terkait karena banyak jalan-

Walikota yang mengatur

jaln kecil di lingkungan

mengenai

lokal pemukiman.

masih

kurang.

banyak

masyarakat

Yogyakarta

belum

alat

pembatas

kecepatan atau polisi tidur. c. Komunikasi

yang

menyeluruh

tidak

dilakukan,

b. Faktor

Pemahaman

Masyarakat. Dalam hal ini permasalahan

alat

hanya sebatas pada pihak

pembatas kecepatan atau

Lurah atau RT/RW saja.

polisi tidur lebih banyk

Sedangkan

ke

terjadi karena kurangnya

lebih

kepedulian masyarakat baik

masyarakatnya dilakukan

melaui

media

atau secara online.

dengan

Peraturan

berlaku

maupun

yang dengan

d. SOP yang masih dalam

situasi jaln dan lingkungan.

taraf Pembahasan tingkat

Berdasarkan penelitian dan

Dinas Perhubungan Kota

pengamatan

Yogyakarta mengakibatkan

kebanyakan alat pembatas

masing-masing

kecepatan atau polisi tidur

memiliki

organisasi

prosedur

kerja

dibangun

peneliti,

berdasarkan

sendiri sehingga tidak ada

emosi

keseragaman

para

pribadi berdasarkan suatu

dalam

kejadian tertentu di jalan

pelaksana melaksanakan pokoknya.

tugas

dan

lingkungannya.

keinginan

Sehingga

banyak sekali polisi tidur


yang dibangun tidak sesuai

Upaya

dengan

Implementasi

aturan

dan

di

Kota

ketentuan

Mengatasi

Hambatan

Kebijakan

Alat

Pembatas Kecepatan 1. Upaya yang dilakukan oleh

Yogyakarta. c. Faktor

Pemahaman

Pengendara

Kendaraan.

Dinas

Perhubungan

Yogyakarta dalam mengatasi

Hamabatan eksternal lainya

hambatan

adalah

kebijakan

kurangnya

Kota

implementasi alat

pembatas

pemahaman dan pengertian

kecepatan atau polisi tidur di

baik

pengendara

kota

kendaraan

di

meningkatkan

Yogyakarta.

Kebanyakan

dari

pengendara

Kota

kendaraan

menimbulkan

masalah

kinerja.

Permasahan

atau

hambatan

yang terjadi dalam lingkungan Dinas

Perhubugan

Kota

Yogyakarta, lebih pada kurang

secara

menyeluruh dan menjangkau

ngebut-ngebutan

pada masyarakat dalam proses

kendaraannya

dan tanpa mengindahkan

implementasi.

rambu-rambu

kekurangan

yang

dengan

mengendarai

dengan

ngawur,

Yogyakarta

ada.

lalu Hal

lintas tersebut

khusus

Manajemen

damapak

Lintas.

dan

personil

pada

tentunya akan membawa negatif

Dikarenakan terlebih

bagian

Seksi

Rekayasa

Lalu

Dengan

menambah

permasalahan dalam laju

anggota lagi tentunnya agar

jalur lalu lintas di Kota

lebih

Yogyakarta.

penyampaian

terfokus

dan

terbagi

informasi

implementasi

dan

kepada

masyarakat. Selain masyarakatnya,

itu

kepada Dinas

Perhubungan Kota Yogyakarta berusaha untuk lebih jelas dan


terbuka

menyampaikan

dari Dinas Perhubungan. Jadi

informasi

dan

ketentuan

yang mengambil andil besar

mengenai

alat

pembatas

dalam hal ini lebih kepada

kecepatan atau polisi tidur. Informasi

tersebut

Dinas Perhubungan. Menanggapi

lebih

persoalan

menekankan pada kesiapan dan

yang ada Dinas Kimpraswil

keterbukaan

hanya

Dinas

berusaha

pada

Perhubungan dalam membantu

peningkatan pengawasan dan

masyarakat dalam membangun

penegakan larangan dan sanksi

Polisi Tidur.

yang sesuai dengan peraturan

Untuk sampai saat ini pun Dinas

Perhubungan

masih

yang berlaku. Selain itu Dinas Kimpraswil

berusaha

untuk

dalam proses Penyusunan SOP

menegakan proses koordiansi

untuk membuat arah dan tujuan

yang lebih efektif dan efisien.

serta

kinerja

yang

jelas

3. Upaya

penanganan

juga

mengenai Peraturan Walikota

diusahakan oleh pihak Bagian

Yogyakarta Nomor 81 Tahun

Hukum Sekretariat Daerah Kota

2016 terutama berkaitan dengan

Yogyakarta.

alat pembatas kecepatan atau

penanggung

Polisi Tidur.

aturan dan hukum, pemerintah

2. Upaya yang dilakukan oleh

Sebagai jawab

bagina

Kota Yogyakarta telah berusaha

Dalam

untuk meingkatkan penegakan

menghadapi berbagai persoalan

Hukum berkaitan dengan Alat

mengenai polisi tidur atau alat

pembatas Kecepatan atau polisi

pembatas

tidur.

Dinas

Kimpraswil.

kecepatan,

sebenarnya Dinas Kimpraswil tidak

memiliki

banyak

wewenang. Dinas Kimpraswil hanya sebagai pembangun alat

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Kesimpulan

Implementasi

kecepatan yang resmi dan hal

kebijakan Alat Pembatas Kecepatan

tersebut menunggu surat resmi

atau Polisi Tidur dalam Peraturan



pemisahan pekerjaan dan kinerja

Tahun 2007 di Kota Yogyakarta

antara yang satu dengan yang lain.

berdasarkan indikator implementasi

Hal ini dilihat dari alur serta

Edward III yang digunakan peneliti

keberadaan setiap divisi dan tugas,

pertama

adalah

sehingga hubungan aktivitas dan

komunikasi,

dimana

proses

fungsi dapat dibatasi dengan jelas.

implementasi

kebijakan

Alat

Dalam hal ini hal yang menjadi


kendala adalah belum adanya SOP

Tidur, tidak berjalan dengan baik

untuk

atau

kecepatan

Indikator

kurang

optimal.

Indikator

kebijakan

alat

ini,

pembatas

dan

hanya

kedua adalah sumber daya, dimana

menggunakan petunjuk umum atau

sumber

berdasarkan pertemuan dan rapat.

dana,

implemantasi

kebijakan ini tidak kekurangan dana, karena

dana

yang

dibutuhkan

semuanya tersedia, baik dari APBD

Saran 1. Bagi

Pemerintah

Kota

maupun dari swadaya masyarakat.

Yogyakarta

Masalah yang muncul dalam hal ini,

Pemerintah dalam hal ini baik

adalah

masalah

manusia. pelaksana

Jumlah dalam

sumber

daya

Pemerintah

Pusat

pegawai

atau

daerah,

agar

implementasi

berikutnya

lebih

memperhatikan dan mengawasi setiap peraturan atau kebijakan

kebijakan ini masih kurang. Indikator

maupun

adalah

disposisi. Sesuai dengan indikator ini, Para pelaksana sudah cukup

yang telah ditetapkan dan telah dikeluarkan. 2. Dinas Perhubungan

baik dan bersungguh-sungguh dalam

Diharapkan

proses implementasi kebijakan ini.

meningkatkan lagi kinerjanya.

Indikator terakhir adalah struktur

Peningkatan

birokrasi, dimana struktur organisasi

dengan perbaikan ke dalam

Dinas

Dinas

Yogyakarta

Perhubungan menunjukan

menggambarkan

dengan

Kota dan jelas

menambah pegawai

untuk

itu

disesuaikan

sendiri,

dengan

personil yang

lebih

atau

mengurusi


rekayasa lalu lintas. Selain itu mulai

untuk

sosialisasi

meningkatan

dan

komunikasi

4. Masyarakat

Masyarakat pembuat polisi tidur diharapkan

dan

memahami

di

Kota

Polisi

Tidur)

langsung kepada masyarakat menyeluruh

(Pembuat

untuk

lebih ketentuan

Yogyakatra mengenai ketentuan

pembangunan

Perwal. Mengenai SOP, Dinas

kecepatan atau polisi tidur dan

Perhubungan diharapkan untuk

menerapkannya dengan benar.

segera melanjutkan SOP dan

alat

pembatas

5. Pengendara Kendaraan

itu

Pengendara kendaraan di Kota

perlu peningkatan koordinasi

Yogyakarta diharapkan untuk

dengan

memahami

melaksanakannya,

pihak

selain

Pemkot

dan

Dinas, serta instansi lainnya.

dan

memberikan

pengertian baik saat berkendara.

3. Dinas Kimpraswil Diharapkan untuk lebih tegas

DAFTAR PUSTAKA

menindak

Sumber Buku:

pelbagai

masalah

terutama pembangunan polisi tidur yang tidak sesuai dengan Perwal.

Perlunya

koordinasi

dan

juga

komunikasi

yang lebih baik dengan Pemkot dan berbagai Dinas maupun Instansi lainnya. Selain itu, diharapkan untuk meningkatkan bentuk

sosialisasi

kepada

masyarakat mengenai ketentuan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur kepada masyarakat di seluruh Kota Yogyakarta.

Abdul, Chaer. (1984). Kamus Idiom Bahasa Indonesia. Flores: Penerbit Nusa Indah Alwi Hasan. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Arie Bayu Wibawa. (1996). Tata Guna Lahan dan Transportasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. Universitas Diponegoro. Semarang Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Dwiyanto Indiahono. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.


Yogyakarta: Penerbit Gaya Media. Erwan

Purwanto dan Dyah Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik (konsep dan aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.

Haryono Sukarto. (2006). Transportasi Perkotaan dan Lingkungan. Jurusan Teknik Sipil-Universitas Pelita Harapan. Banten. Hessel Nogi S Tangkilisan. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. Hobbs, F.D. (1995). Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas. Yogyakarta: UGM Press Husna Qoriatul. (2009). Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota. Bandung: Yayasan Lembaga Penyelidik Masalah Bangunan. Islamy Irfan M. (1997). PrinsipPrinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Joko

Widodo. (2001). Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Leo, Agustino. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta. Malayu Hasibuan. (1996). Organisasi dan Motivasi & Dasar-Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Muchlis Hamdi. (2014). Kebijakan Pulik (Proses, Analisis, dan Partisipasi). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Mulyo Hendarto. (2005). Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ria

Lestari Rahayu. (2007). Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Kota Jakarta Tahun 1989-2004, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.

Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta. Elex Media Komputindo Rosdakarya. Solichin Abdul Wahab. (2004). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.


Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sumber Jurnal: Elize

Jr, R. Marshall. (1993). Guidelines for the Design and Aplication OF Speed Humps. ITE JOURNAL

Cynecki, dkk. (1993). Rumble Strips and Pedestrian Safety. ITE JOURNAL.

Sumber Kebijakan: 1994. Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 3 2005.

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta: 16

2007.

Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81

2009. Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Undang-Undang Nomor: 20

Sumber Internet: gudeg.net (diakses pada tanggal 19 Juni 2016) jogja.go.id (diakses pada tanggal 19 Juni 2016) Kompas.com (diakses pada tanggal 3 April 2015) wikipedia.org (diakses pada tanggal 3 April 2015) www.jogjakota.go.id (diakses pada tanggal 19 Juni 2016) www.tembi.net (diakses tanggal 19 Juni 2016)

pada

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA YOGYAKARTA

Recommend Documents