IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA. IMPLEMENTATION

OF

BOARDING-HOUSE

POLICY

IN

THE

CITY

OF

YOGYAKARTA AND SURROUNDING AREAS. Oleh: Fifid Febri Ayu Andani, FIS UNY, [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, beserta faktor penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif . Implementasi kebijakan penyelenggaraan pondokan sudah baik dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan: sumberdaya terdiri dari manusia, anggaran dan peralatan; komunikasi atau penyampaian dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan; disposisi/sikap pelaksana mendukung (positif) pelaksanaan kebijakan, dan; struktur birokrasi sebagai bentuk menstrukturkan tugas terdiri dari fragmentasi dan standar operasional prosedur. Akan tetapi terdapat hambatan yaitu ketidakjelasan pengampu utama dalam pengimplementasian Perda, ketidaklengkapan jenis rumah singgah yang diatur dalam Perda, ketentuan pidana masih terdapat celah pelanggaran, serta kebijakan hanya mengatur penyelenggara pondokan saja dan tidak mengatur pemondoknya. Kata Kunci

: Implementasi Kebijakan, Pondokan.

Abstract This study aims to reveal the implementation of boarding-house policy in the city of Yogyakarta and surrounding areas including factors which inhibited the policy implementation. For this research, the descriptive qualitative design was used to explore the subsurface of the problem. The implementation policy of the boarding-house administration is good and fits the goals by considering: human resources, budget and equipment; communication or delivery which is carried out through socialization and guidance; disposition/supportive and positive attitude of implementer towards policy implementation; and the bureaucratic structure, as a form of structuring the duty, consists of fragmentation and Standard Operating Procedures. But there are major obstacles, such as the vagueness of the main holder in implementing Regional Regulation, the incompleteness of boardinghouse types regulated in Regional Regulation, there is still a violation gap, and the policy is rectricted in boarding-house organizers only instead of the boarders. Keywords: Policy Implementation, Boarding-house.

dari kota lain yang hendak menimba ilmu.

PENDAHULUAN Keberadaan memiliki

daya

Kota tarik

Yogyakarta tersendiri

bagi

pendatang dari luar kota untuk sekedar datang maupun menghuni sementara di Kota

Yogyakarta.

Khususnya

menjadi

tujuan para calon pelajar dan mahasiswa

Peningkatan

pengunjung

yang

tertarik

mengunjungi Kota Yogyakarta meningkat sebesar 17,90 persen dari 2013-2014. (dalam KRjogja.com, 01/03/2016). Melihat antusiasme pengunjung, masyarakat Kota Yogyakarta memanfaatkan peluang dengan

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 2

mendirikan sebagai

dan

rumah

menggunakan pondokan.

Di

rumah

didirikan

Kota

pondokan

pondokan. yang

Pendirian

terletak

di

usaha daerah

Yogyakarta tercatat sebanyak 1.782 rumah

perbatasan Kota Yogyakarta

pondokan. Akan tetapi hanya sebanyak 602

mengindikasi

rumah pondokan yang berijin resmi dengan

nyeleweng dari norma

prosentase hanya 30%. (Sumber: Dinas

Seperti di Kecamatan Gondokusuman, di

Ketertiban Kota Yogyakarta, 2016).

Kelurahan

masalah

banyak

sosial

yang

yang berlaku.

Demangan

yang

batas

Pesatnya pendatang yang semakin

wilayahnya tidak terlalu jelas. Sedangkan

tidak terkontrol, membuat kekhawatiran

daerah tersebut marak dibangun usaha

diberbagai pihak. Hal ini dikarenakan

pondokan.

semakin maraknya peredaran narkoba,

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 20013 tentang

minuman keras, dan pergaulan bebas yang

penyelenggaraan pondokan tersebut tidak

mulai mencoreng citra kota pendidikan

mempunyai

yang berkemungkinan dilakukan di rumah

wilayah

pondokan, untuk itu Pemerintah Kota

Penyelenggara pondokan yang berada di

Yogyakarta menerbitkan kebijakan yang

wilayah

mengatur pondokan yaitu Peraturan Daerah

kesadaran hukum mengenai pentingnya

Nomor

mematuhi

4

Tahun

2003

tentang

Akan

tetapi

perda

kewenangan Kota

diluar

Yogyakarta

perbatasan

Kota

batas sendiri.

belum

memiliki

ketentuan-ketentuan

perda

Penyelenggaraan Pondokan. Namun ada

pondokan yang berlaku sehingga saling

permasalahan yang muncul dari pemilik

mempengaruhi satu sama lain. Kesadaran

pondokan tidak melegalkan keberadaan

hukum

rumah pondok tersebut, tidak menyediakan

penyelenggaraan pondokan yang sangat

ruang tamu yang terpisah dari kamar dan

penting

harus

pengendalian

ada

induk

semangnya.

Jumlah

kaitannya

dengan

diperhatikan, dan

sebagai

izin

bentuk

pengawasan

dari

pelanggaran pondokan pada tahun 2015

pemerintah daerah yang terkait. Oleh

sebanyak 13 pelanggar, dengan kasus tidak

karena

memiliki

permasalahan

surat

izin

penyelenggaraan

itu

penulis

tertarik

tentang

pada

bagaimana

pondokan dan pondokan yang dimiliki

implementasi kebijakan penyelenggaraan

dihuni oleh dua jenis kelamin.

pondokan

Permasalahan

lain

yang

menjadi

Sekitarnya

di

Kota

serta

Yogyakarta

faktor

dan

penghambat

sorotan yaitu masalah pondokan yang

implementasi kebijakan penyelenggaraan

berada di sekitar Kota Yogyakarta yaitu

pondokan

daerah perbatasan yang sangat marak

Sekitarnya.

di

Kota

Yogyakarta

dan

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 3

Penelitian ini menggunakan wawancara

METODE PENELITIAN

semi terstruktur yaitu pertanyaan yang

Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

yang ada. Kemudian Observasi yang

Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta. Tepatnya di Kota Yogyakarta Dinas

Ketertiban.

Penelitian

ini

dilakukan pada tanggal 22 April 2016

penelitian Kota

peneliti datang di tempat kegiatan tetapi tidak ikut terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat. Dan dokumentasi yang adalah

data

tentang

Kota

Yogyakarta berisi tentang keadaan umum

Subyek Penelitian Subyek

digunakan adalah observasi pasif yaitu

digunakan

sampai 28 Juli 2016.

Ketertiban

namun pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang sesuai dengan alur kondisi

kualitatif.

dan

terbuka menggunakan pedoman wawancara

adalah

Dinas

Yogyakarta

bagian

Pengendalian Operasional, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatankecamatan Kota Yogyakarta, dan sebagian dari pemilik pondokan di Kota Yogyakarta. Instrumen Penelitian Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama, dan dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa buku catatan lapangan, pedoman wawancara dan pedoman observasi. Sumber Data Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan bertatap muka langsung terhadap informan penelitian dan observasi di tempat penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang didapat di lokasi penelitian. Teknik Pengumpulan Data

dan kondisi geografis. Dan data dari Dinas Ketertiban yang berisi profil, struktur organisasi

serta

data-data

terkait

implementasi kebijakan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi

sumber.

Yaitu

dengan

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan

suatu

informasi

yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik Analisis Data Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu

proses

analisis

yang

dilakukan

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis data ini menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 4

HASIL

PENELITIAN

DAN

optimal seperti Perda Pondokan di Kota Yogyakarta.

PEMBAHASAN. Impementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta dan

Implementasi

kebijakan

pe-

nyelenggaraan pondokan sudah baik dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan

Sekitarnya.

aspek-aspek Sebuah

kebijakan

yang

telah

Yang

Pelaksanaan

mempengaruhi

Implementasi

diterbitkan tidak akan berarti apabila tidak

Penyelenggaraan

dilaksanakan

Yogyakarta dan Sekitarnya:

proses

implementasi

Kebijakan

Pondokan

di

Kota

kebijakan. Seperti halnya pada kebijakan

Pertama, sumberdaya yang terdiri dari

peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003

sumberdaya manusia: staf Dinas Ketertiban

yang mengatur tentang penyelenggaraan

yaitu Bidang Pengendalian Operasional,

pondokan di Kota Yogyakarta termasuk

dan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja

daerah perbatasan yang masih dalam

sebagai penegak peraturan daerah Kota

kewenangan

Yogyakarta.

pemerintah

daerah

Kota

Pihak

kecamatan

yang

Yogyakarta. Akan tetapi kondisi daerah

pengeluarkan

perbatasan

Yogyakarta

pondokan

dan

Ketentraman dan Ketertiban serta Bantuan

dengan

meliputi

Kabupaten

Kota Bantul,

Kota

izin

yang

penyelenggaraan

dibantu

oleh

Kasi

Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman

Kendali

menjadi bentuk permasalahan yang perlu

Kelurahan. Anggaran yang diterima Dinas

diperhatikan. Hal ini dikarenakan Perda

Ketertiban

Pondokan di masing-masing Kabupaten/

penertiban sebesar 1,4 milyar dari dana

Kota tidak sama mengenai isi substansial

APBD Kota Yogyakarta yang digunakan

perda,

untuk

proses

implementasi,

hingga

operasi

(BKU),

pada

tahun

kelancaran

dan

2016

pihak

untuk

pelaksanaan

pelaksanaan penertiban dan pengawasan.

implementasi maupun penertiban serta

Di

perbaikan

Kabupaten

peraturan

Bantul

daerah

penyelenggaraan

tidak

terdapat

peralatan,

peralatan

seperti

yang

mengatur

microvon, mobil, komputer/laptop, buku-

pondokan,

mengingat

buku bahan pelaksanaan implementasi,

penyelenggaraan pondokan di Kabupaten

handy talk,

Bantul tidak sebanyak di wilayah Kota

penertiban dan pengamanan oleh Satpol PP

Yogyakarta

Kota Yogyakarta antara lain: kertas-kertas

dan

Kabupaten

Sleman.

Sedangkan pelaksanaan Perda Pondokan di Kabupaten Sleman tidak dijalankan secara

surat

telepon. Sedangkan untuk

panggilan,

berita

acara

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 5

pemeriksanaan, berita acara penyitaan,

pemberian izin penyelenggaraan pondokan

komputer, kendaraan.

Kota

Yogyakarta

dilakukan

ditingkat

Kedua, Komunikasi yaitu penyampaian

Kecamatan yang telah berjalan dengan

informasi dilakukan melalui sosialisasi dan

baik. Peningkatan kerja dalam pelaksanaan

pembinaan meliputi transimi (penyampaian

implementasi

informasi), Dinas Ketertiban berkoordinasi

penertiban penyelenggaraan pondokan di

dengan Dinas Perizinan yang berfungsi

Kota Yogyakarta serta pembinaan untuk

menyampaikan

memperketat ketertiban umum di area

perihal

perizinan,

meliputi

Disperindakoptan terkait dengan peredaran

pondokan

narkoba dan minuman keras yang beredar

pelanggaran

dan banyak dilakukan di rumah pondokan,

ketentuan Perda.

Disdukcapil yang mempunyai tugas perihal administrasi

kependudukan.

Kemudian

agar

yang

Keempat, bentuk

tidak

peningkatan

terdapat

celah

menyeleweng

struktur

menstrukturkan

dari

birokrasi

yaitu

tugas

dan

kejelasan informasi yang diberikan cukup

wewenang yang terdiri dari fragmentasi

jelas karena pelaksana kebijakan ada yang

dan standar operasional prosedur, dimana

ikut serta dalam perumusan kebijakan

ketentuan-ketentuan

tersebut, dalam hal ini di tahap agenda

kebijakan penyelenggaraan pondokan di

setting.

Ketertiban

Kota Yogyakarta seperti yang tertera pada

mengetahui dengan jelas bentuk-bentuk dan

isi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003

substansi

tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota

acuan Nomor

Sehingga

Dinas

kebijakan,

pada

konsisten

dengan

ketentuan-ketentuan

4

Tahun

penyelenggaraan

2003

pondokan

di

perda

dimana

pelaksanaan

implementasi kebijakan pondokan terdapat

Koya

persebaran tanggungjawab melalui bentuk koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat

disposisi/

ikap

penyelenggaraan Yogyakarta

Pada

tentang

Yogyakarta. Ketiga,

Yogyakarta.

implementasi

sikap

pelaksana

dalam pelaksanaan implementasi. Pada

pelaksana

kebijakan

birokrasi yang mempunyai fragmentasi

pondokan

di

luas

mendukung

Kota

apabila

tidak

diimbangi

dengan

(positif)

koordinasi yang teratur dan terstruktur

pelaksanaan kebijakan. Dukungan tersebut

dapat menjadi penghambat implementasi

dilakukan dengan menunjukkan kinerja

kebijakan.

yang baik, mengingat itu sudah menjadi

melaksanakan kebijakan penyelenggaraan

tugas dan fungsi pelaksana kebijakan. Salah

pondokan

satu bentuk sikap positif pelaksanaan

peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003

Sedangkan

sudah

SOP

mendasarkan

dalam

pada

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 6

tentang penyelenggaraan pondokan di Kota

permasalahan

Yogyakarta.

pondokan karena tedapat homestay atau

Hambatan

Implementasi

Penyelenggaraan

Kebijakan

Pondokan

di

Kota

ketidakefektifan

perda

rumah singgah yang berizin pondokan. 3. Ketentuan pidana diatur masih terdapat celah pelanggaran pondokan sangat

Yogyakarta dan Sekitarnya.

tinggi. Denda dan hukuman yang diatur 1. Ketidakjelasan pengampu utama dalam pengimplementasian

Perda

Kota

belum memberikan efek jera sehingga pelanggaran

dapat

dengan

mudah

Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003.

dilakukan, denda dan hukuman yang

Penanggungjawab utama menjadi faktor

diterima tidak seberapa jumlahnya. Hal

yang

tersebut dapat menghambat pelaksanaan

sangat

penting

keberlangsungan

untuk

implementasi

implementasi

dalam

kebijakan. Karena sebagai instansi yang

penyelenggaraaan

paling

Penyelenggara

dominan

implementasi.

dalam Pada

pelaksanaan Perda

kota

Yogyakarta No 4 Tahun 2003 belum diatur

pemerintah

Kota

yang

hal

izin

pondokan. akan

menyepelekan

dengan tidak segera mengurus izin penyelenggaraan pondokan. 4. Kebijakan

hanya

mengatur

bertanggungjawab penuh pelaksanaan

penyelenggara pondokan saja dan tidak

perda. Apabila tidak diatur dengan jelas,

mengatur

dapat mengakibatkan implementasi tidak

penyelenggaraan pondokan yang berlaku

berjalan sempurna sesuai ketentuan yang

di

ada pada perda.

mengatur

Kota

pemondoknya.

Yogyakarta

Kebijakan

hanya

pondokannya,

sebats

tidak

ada

2. Ketidaklengkapan jenis rumah singgah

ketentuan hukum lain selain untuk

yang diatur dalam Perda (Homestay, Kos

pondokannya. Apabila melihat realitas

eksklusif). Perlu dipertegas kembali jenis

permasalahan pondokan itu kebanyakan

rumah penginapan atau pondokan yang

dilakukan

harus berizin. Perda tersebut mengatur

misalnya kericuhan, hal-hal negatif.

tentang

rumah

pondokan

hotel, dan penginapan. Akan tetapi semakin marak usaha rumah singgah yang tidak diatur seperti homestay atau singgah.

pemilik

pondokan,

yang

mengecualikan untuk keluarga, usaha

rumah

oleh

Menimbulkan

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Pada

implementasi

penyelenggaraan Yogyakarta

dan

pondokan

kebijakan di

sekitarnya

Kota perlu

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 7

memperhatikan daerah yang berada di perbatasan kondisi

Kota

Yogyakarta.

kebijakan

Karena

penyelenggaraan

Disposisi/sikap pelaksana

pelaksana,

implementasi

penyelenggaraan

Sikap

kebijakan

pondokan

di

Kota

pondokan Nomor 4 Tahun 2003 tidak dapat

Yogyakarta mendukung (positif) dalam

menyelesaikan permasalahan pondokan di

pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat dari

wilayah perbatasan yang bukan menjadi

pelaksanaan pemberian izin, peningkatan

kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta.

penertiban dan peningkatan pembinaan

Pada

kebijakan

kepada penyelenggara pondokan di kota

di

Yogyakarta dan sekitarnya.

implementasi

penyelenggaraan

pondokan

Kota

Yogyakarta dan sekitarnya ini dianalisis

Struktur birokrasi, sebagai bentuk

dengan empat aspek yang mempengaruhi

menstrukturkan tugas dan wewenang yang

keberhasilan atau kegagalan implementasi

terdiri

kebijakan yaitu: Sumberdaya yang terdiri

operasional prosedur seperti yang tertuang

dari sumberdaya manusia meliputi Bidang

pada ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah

Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban

Nomor

serta pihak Kecamatan dan Kelurahan se-

penyelenggaraan

Kota Yogyakarta, sumberdaya anggaran

Yogyakarta.

yang

diperoleh

APBD

4

fragmentasi

Tahun

dan

standar

2003

pondokan

tentang di

Kota

Kota

Keempat indikator tersebut secara

operasional

umum telah terpenuhi dan mencukupi.

implementasi kebijakan, serta sumberdaya

Implementasi kebijakan yang dilakukan

peralatan cukup lengkap dan memadai

oleh Pemerintah sudah baik dan tepat

untuk pelaksanaan implementasi kebijakan

sasaran baik secara kuantitas maupun

penyelenggaraan

kualitas.

Yogyakarta

dari

dari

untuk

pondokan

di

Kota

Yogyakarta dan sekitarnya.

Hanya

saja

banyak

pemilik

pondokan yang tidak bisa menerapkan

Komunikasi, Penyampaian informasi

kebijakan tersebut.

atau transmisi dilakukan melalui sosialisasi

Dalam

Implementasi

dan pembinaan oleh pelaksana kebijakan,

penyelenggaraan

serta kejelasan informasi satu konsisten

Yogyakarta

dengan acuan pada ketentuan-ketentuan

hambatan, yaitu ketidakjelasan pengampu

perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang

utama dalam pengimplementasian Perda

penyelenggaraan

Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003,

Yogyakarta.

pondokan

di

Koya

pondokan

kebijakan

masih

terdapat

di

Kota

beberapa

ketidaklengkapan jenis rumah singgah yang diatur

dalam

Perda

(Homestay,

Kos

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 8

eksklusif), ketentuan pidana diatur masih

Untuk Masyarakat:

terdapat

1. Masyarakat

sangat

celah

pelanggaran

tinggi,

serta

pondokan

kebijakan

hanya

sebagai

penyelenggara

pondokan hendaknya memahami dan

mengatur penyelenggara pondokan saja dan

sadar

tidak mengatur pemondoknya.

mematuhi kebijakan pondokan. 2. Seharusnya

Saran Untuk

hukum

Pemerintah

khususnya

Dinas

penuh

pentingnya

masyarakat

dengan

peraturan

Ketertiban Kota Yogyakarta:

mengenai

mendukung

mematuhi

yang

tertera

ketentuan

pada

perda

tersebut, dan tidak mencari-cari celah 1. Hendaknya

segera

diatur

mengenai

pelanggaran.

Agar

tetap

tercipta

penanggungjawab paling utama yang

ketertiban, keamanan dan ketentraman

melaksanakan implementasi kebijakan

dalam kehidupan bermasyarakat di Kota

penyelenggaraan pondokan.

Yogyakarta.

2. Untuk

menyelesaikan

permasalahan

daerah

perbatasan,

hendaknya

pemerintah Kota Yogyakarta saling berkoordinasi

dengan

Pemerintah

Kabupaten Sleman, kalau tidak dapat memecahkan permasalahan pondokan di daerah perbatasan, maka lebih baik ditarik ke pusat (Daerah Istimewa Yogyakarta). 3. Seharusnya ada jadwal teratur untuk melakukan rapat koordinasi, tidak hanya insidentil,

dilaksanakan

koordinasi

apabila sudah terjadi permasalahan. Lebih

baik

menekan

terjadinya

permasalahan

daripada

menunggu

adanya permasalahan. Pada pelaksanaan penertiban dan pembinaan hendaknya diperketat semakin dengan tegas agar penyelenggara pondokan yang belum berizin segera sadar hukum.

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 9

DAFTAR PUSTAKA Arikunto S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisisi Revisi VI. PT Rineka Cipta: Jakarta. Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Budi Winarno. 2004. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2012. Buku

Profil Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 2015. Yogyakarta.

Burhan Ash Shofa. 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Rineka Cipta: Jakarta. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Pembinaan Polisi Pamaong Praja. Jakarta. Depdagri. Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Leo

Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.

Problematika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Samodra Wibawa, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakkarta: PT Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. ______________. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta:Bumi Aksara. Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta. Sujamto. 1984. Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Jakarta: Ghlia Indonesia. Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah. PT Alumni: Bandung. Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.

Miles, M.B.&Huberman, A.M. (1992). Analisis data Kualitatif (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Internet:

Moeleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

http://TAHAPAN ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF_ masadepanpenuhharapan.htm

Ni’matul Huda. 2005. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan

http://krjogja.com/read/247646/kunjunganwisatawan-2014-lampaui-target.kr

http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/det ail.aspx?x=General&y=cybernews|0| 0|4|3591

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan... (Fifid Febri Ayu Andani dan F. Winarni, M.Si) | 10

Peraturan-peraturan: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Lurah untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kota Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah