IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Ir. Wahyuningsih Darajati Darajati,, M.Sc Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Nasional/Bappenas
Di Disampaikan ik dalam d l Diskusi Di k i Panel P Panel Perubahan l Perubahan P b h Iklim Ikli , IESR Iklim, IESR IESR Jakarta, 26 Desember Jakarta, 26 Desember 2012 www.bappenas.go.id
1
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
OUTLINE
I. PENDAHULUAN II PERPRES NO. 61 TAHUN 2011 TENTANG II. PERPRES NO 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN GRK) KACA (RANGRK) III. KETERKAITAN PERPRES 61/2011 dan PERPRES 71/2011 IV. PELAKSANAAN PERPRES 61/2011
www.bappenas.go.id
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
I. PENDAHULUAN
www.bappenas.go.id
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
1 1. 2.
3. 4.
LATAR BELAKANG Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebagai Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebagai kontribusi kepada penurunan emisi GRK global Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim Æ sebagai negara kepulauan dan kegiatan ekonomi masyarakat b i k l d k i k i k bertumpu pada sumber daya alam. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai pembangunan yang lebih g p y p p g y g baik dan berkelanjutan Perlu respon untuk melakukan mitigasi dan adaptasi Æ agar masyarakat siap untuk menyesuaikan perubahan perubahan yang masyarakat siap untuk menyesuaikan perubahan‐perubahan yang terjadi akibat perubahan iklim (low carbon development & perubahan behavior). Indonesia secara sukarela dan aktif berkontribusi dalam penurunan gas rumah kaca (GRK) p g ( ) www.bappenas.go.id
4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
RAN-GRK dalam PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Visi 2025: Indonesia Vi i 2025 I d i Asri dan Lestari
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL 2005‐ 2025 RPJMN 2005 2009 2005‐2009
BALI ACTION PLAN
KOMITMEN PRESIDEN UNTUK MENURUNKAN EMISI (G20, Sept 2009)
INDONESIA CLIMATE CHANGE SECTORAL ROADMAP (ICCSR)
RPJMN 2010 2014 2010‐2014
RPJMN 2015 2019 2015‐2019
Mitigasi g
Adaptasi
www.bappenas.go.id
RPJMN 2020 2025 2020‐2025
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNA N EMISI GAS RUMAH KACA (RAN – GRK)
1. Pengarusutamaan pembangunan yang yang berkelanjutan 2. PI sebagai kebijakan lintas bidang
• APBN • Kerjasama Bilateral / Multilateral Inisiatif Swasta
ICCTF
5
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
II. PERPRES NO. 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK) ( )
www.bappenas.go.id
Prinsip Dasar dan Substansi RANRAN-GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Prinsip Dasar : ¾ Tidak menghambat pertumbuhan ekonomi g p ¾ Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berkelanjutan ¾ Perlindungan terhadap masyarakat miskin dan rentan Substansi dan Kriteria Kegiatan : S b t i d K it i K i t ¾ Terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Nasional dan ter‐ update secara rutin ¾ Kegiatan Inti Æ mencakup 5 (lima) bidang untuk penurunan emisi. Kegiatan tersebut menghasilkan penurunan emisi GRK dengan biaya satuan termurah g p g y & terintegrasi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan (cobenefit) ¾ Kegiatan pendukung Æ mendukung kegiatan inti (secara tidak langsung menurunkan emisi) melalui perkuatan kerangka kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, sosialisasi, penelitian, dan kegiatan lain yang mempunyai i d k l b i li i liti d k i t l i i andil menurunkan emisi ¾ Disusun berdasarkan kegiatan yang sudah ada, dan memiliki manfaat tambahan dalam penurunan emisi gas rumah kaca (kegiatan‐kegiatan pembangunan yang p g ( g g p g y g rendah karbon ¾ Dalam bidang kehutanan dan lahan gambut melalui pencegahan deforestasi, degradasi hutan, konservasi, serta kegiatan‐kegiatan lainnya
www.bappenas.go.id
7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Alokasi Penurunan Emisi di 5 Sektor/ Sektor/Bidang Utama Pada Tahun 2020
o Identifikasi Program Sektoral Identifikasi Program Sektoral Penurunan Emisi Penurunan Emisi SEKTOR
TARGET PENURUNAN (Gton CO2e) 26%
41%
Kehutanan dan Lahan Gambut
0.672
1.039
Pertanian
0.008
0.011
Energi dan Transportasi
0.036
0.056
Industri
0.001
0.005
Limbah
0.048
0.078
Total
0.767
1.189
www.bappenas.go.id
1. Target Emisi dan alokasinya dapat alokasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan metodologi Koord metodologi. Koord revisi Bappenas 2. Pedoman RAD‐GRK selesai dalam 3 selesai dalam 3 bulan. 3. RAD‐GRK selesai disusun dalam 1 tahun.
8
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pembagian Tugas (Perpres No. 61/2011) BAPPENAS
Kementerian/ Lembaga
Daerah (Gubernur)
•Koordinasi evaluasi dan kajiulang RAN‐GRK •Menyusun Pedoman RAD‐GRK •Memfasilitasi Penyusunan RAD‐GRK •Melaporkan hasil‐ hasilnya kepada Menko Perekonomian
•Melaksanakan RAN‐GRk pada bidang masing‐ masing •Melakukan inventarisasi Melakukan inventarisasi pada bidang masing‐ masing •Melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN‐GRK kepada Menko Ekuin, Bappenas, dan KLH
MENKO PEREKONOMIAN •Koordinasi Pemantauan •Menetapkan perubahan Matriks b h M ik •Melaporkan kepada Presiden
KLH
•Wajib Menyusun RAD‐ GRK (12 bulan setelah Perpres RAN‐GRK) di‐ datandangani bedasarkan g Rencana Aksi Kabupaten/Kota •Menyampaikan Laporan RAD‐GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas PPN/Kepala Bappenas
•Mengkoordinasikan inventasisai GRK •Menyusun Pedoman MRV •Memfasilitasi Penyusunan RAD‐GRK •Melaporkan hasil‐ hasilnya Kepada Menko Perekonomian
MENKO Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat •Koordinasi Pemantauan Inventory GRK, penyusunan pedoman dan metodologi MRV dan metodologi MRV
Kementerin g Dalam Negeri •Memfasilitasi Penyusunan RAD‐GRK
www.bappenas.go.id
9
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Hubungan Sinergis RAN-RAD GRK
RAN GRK Target: 26-41%
Hutan dan L h Gambut Lahan G b t
Pertanian e ta a
RAD GRK Provinsi 1
Energi dan T Transportasi t i
Industri dust
RAD GRK Provinsi 2
RAD GRK Provinsi 3
Limbah ba
RADGRK adalah bagian dari RANGRK www.bappenas.go.id www.bappenas.go.id
10
Substansi RAD-GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
3.Usulan Rencana Aksi Mitigasi g 4. Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi
2.BAU Baseline Emisi GRK
1. Sumber , Potensi dan Karakteristik dan Karakteristik Emisi GRK
Substansi RAD GRK
www.bappenas.go.id
5. Kelembagaan dan Pendanaan
11
Struktur RAD-GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
• Format • Sistematika
: Dokumen Kerja RAD GRK : 7 Bab + Lampiran
Bab RAD-GRK
Substansi
1
PENDAHULUAN
2
PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK
3
PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP
4
ANALISIS EMISI GRK
5
STRATEGI IMPLEMENTASI RAD GRK
6
MONITORING DAN EVALUASI
7
PENUTUP
LAMPIRAN
MATRIK RAD-GRK RAD GRK www.bappenas.go.id
12
PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Tahap Persiapan
Tahap Pengumpulan Data
Tahap Penghitungan
Tahap Perumusan Rencana Aksi
Tahap Penetapan
www.bappenas.go.id
13
Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
a) Bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Provinsi (dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota) yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan rencana strategis daerah b)) Tidak menghambat g pertumbuhan ekonomi dan p p pengentasan g kemiskinan dan tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan c) Rencana e ca a a aksi s ya yang g te terintegrasi teg as a antara ta a satu b bidang da g de dengan ga b bidang da g ya yang g lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan g g serta p perencanaan tata ruang g dan p peruntukan p penggunaan gg lahan d) Komitmen dan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK demi mencapai hidup lebih bersih, rendah emisi dan pembangunan berkelanjutan e) Pendekatan baru dalam pembangunan yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK.
www.bappenas.go.id
14
4.4 Jadwal Penyusunan RAD-GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No
Kegiatan g
Tugas g
Bulan 1 ‐ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. TAHAP PERSIAPAN Pembentukan Tim Sidang Pleno I : Arahan dan Persiapan Sidang Pleno I : Arahan dan Persiapan Kajian Awal Persiapan Teknis Sosialisasi I : Persiapan Penyusunan RAD II.TAHAP PENGUMPULAN DATA Data dan Informasi Umum Data dan Informasi Teknis Identifikasi Kelembagaan Publik Identifikasi Kelembagaan Masyarakat III.TAHAP ANALISIS Analisis Emisi BAU Baseline g Analisis Usulan Aksi Mitigasi Analisi Peran Kelembagaan Daerah IV.TAHAP PERUMUSAN RENCANA AKSI Sidang Pleno II : Konsolidasi hasil Pokja Seleksi dan Penentuan Prioritas Seleksi dan Penentuan Prioritas Penentuan Target Reduksi Emisi GRK Formulasi Strategi Implementasi V. TAHAP PENETAPAN D ft N k h P t Draft Naskah Peraturan Gubernur G b Penetapan Peraturan Gubernur Sosialisasi II : Diseminasi RAD GRK
3 ‐ 4
5 ‐ 6
7 ‐ 8
9 ‐ 10
11 ‐ 12
TP TP TT TP, TT TT TT TP,TT,PM TT TT TT TT TT TT TT TP, TT TT TP,TT TT TT TP TP,TT,PM
www.bappenas.go.id
Keterangan: TP = Tim Pengarah; TT = Tim Teknis, PM = Perwaklian Masyarakat
15
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
III. KETERKAITAN PERPRES NO. 61/2011 dan PERPRES NO. 71/2011
www.bappenas.go.id
MEMASTIKAN PENGHITUNGAN EMISI GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Komitmen Presiden pada G‐20 Pittsburgh dan COP15 M k i i hk d h 2020 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26% Upaya sendiri
26+15=41% 6 % Upaya Sendiri dan Dukungan internasional
KEHUTANAN DAN KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT PERTANIAN
ENERGI DAN TRANSPORTASI INDUSTRI
Perpres No. 61/2011 RANGRK
Perpres No. 71/2011 GHG Inventory dan MRV
www.bappenas.go.id
LIMBAH
17
RAN-GRK, INVENTORY DAN MRV KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
RAN GRK RANGRK
INVENTORY
(Perpres 61/2011)
(Perpres 71/2011)
Sistem MRV (Perpres 71/2011) 1. Ketiganya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan Æ perlu dibangun secara bersama dan integratif. integratif 2. Inventory dan MRV perlu berdasarkan data yang tersedia terutama di daerah (localized indicator) Æ mulai dari data yang ada dan mudah dilakukan Æ membangun data yang dibutuhkan data yang dibutuhkan Æ perbaikan/penyempurnaan data 3. Sistem MRV‐nationalized (sesuai kondisi nasional/domestik) namun tetap g sistem gglobal sesuai dengan www.bappenas.go.id
18
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
IV. PELAKSANAAN PERPRES NO. 61/2011
www.bappenas.go.id
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kemajuan
1. Peluncuran Perpres p 61/2011 dengan / g Kementerian/ / Lembaga, Mitra Pembangunan, LSM, Universitas, Swasta 2. Koordinasi Pelaksanaan RANGRK dengan stakeholders pusat : a. Pembentukan Tim Koordinasi dengan Pokja per bidang b Penyepakatan b. P k metodologi d l i dan d perhitungan hi (i dik (indikator) ) – on going 3 Peluncuran Pedoman Penyusunan RADGRK 3. RAD GRK
www.bappenas.go.id
20
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD-GRK
RAN‐GRK www.bappenas.go.id
RAD‐GRK
21
Rencana Ke Depan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
1.
Koordinasi p pelaksanaan RANGRK dengan g stakeholders pusat : a. Penyepakatan metodologi dan perhitungan (indikator) ‐ l j lanjutan b. Penyepakatan sistem Monitoring dan Evaluasi (MRV) Æ Perpres No.71/2011 No 71/2011 2. Koordinasi pelaksanaan dengan stakeholders daerah : a. Pembentukan Pokja di daerah b. Sosialisasi dan pendampingan g bagian g dari RAN‐GRK untuk c. Memastikan RAD‐GRK sebagai mendukung pencapaian target penurunan emisi Indonesia 3. Kerjasama/Jejaring Æ Perguruan Tinggi, NGO, kelompok strategis t t i (pemuda, dll) ( d dll) www.bappenas.go.id
22
Rencana Sosialisasi Daerah
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Langkah selanjutnya : 1. Sosialisasi di daerah: a. b. c. d. e.
Palembang , 7‐8 Februari g 2012 Denpasar, 14‐15 Februari 2012 Makassar, 20‐21 Februari 2012 Semarang, 23‐24 Februari 2012 Balikpapan, 28‐29 Februari 2012
2 Pendirian Help Desk atau 2. Help Desk atau Sekretariat di Pusat untuk pelaksanaan RAN‐GRK dan penyusunan RAD‐GRK p g / 3. Pendampingan/fasilitasi 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 5. Pengintegrasian dengan sistem MRV www.bappenas.go.id
23
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
www.bappenas.go.id
24
