MERAH PUTIH
INFORMASI
INSA
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN
: DEWAN PENGURUS PUSAT INSA
PENANGGUNGJAWAB
: DEWAN PENGURUS HARIAN INSA
EDISI
: 20/VII2017, JULI 2017
IMO Undur Penerapan Convensi Water Ballast Management
“Perlu Revisi SE Ditkapel”
JAKARTA--Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyambut baik dan mendukung sepenuhnya Surat Edaran dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. UM.003/8/6/BK-17 tertanggal Jakarta 25 April 2017. “Surat tersebut merupakan guidance bagi perusahaan pelayaran nasional Indonesia pada umumnya dan kapalkapal berbendera Indonesia pada khususnya, Tentang Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen AIR Ballas dan Sedimen dari kapal,” kata Penasehat DPP INSA Widihardja Tanudjaja.
pembuangan air ballas kapal dan sedimen dari suatu perairan ke perairan lain dengan menerapkan Standar Management Air Ballast (Section D) yakni Ballast Water Exchange Standard (D1) dan Ballast Water Performance Standard (D2). Peraturan D1 mewajibkan kapal melakukan pertukaran air ballas dengan jarak 200 M dari garis pantai terdekat dan kedalaman 200 M. Apabila tidak menemukan jarak 200 M dari garis pantai terdekat, pertukaran air ballas dilakukan pada jarak 50 M dengan kedalaman 200 M. Diundurkan
Surat edaran Ditkapel tersebut pada intinya menyatakan bahwa kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri harus memenuhi BWM Convention 2004 tentang Pengendalian dan Manajemen AIR Ballast dan Sedimen dari kapal.
Widi menambahkan, setelah tanggal 25 April 2017, IMO-MEPC71 kembali bersidang pada tanggal 3-7 Juli 2017 yang hasilnya berupa pengunduran berlakunya D2 hingga 2 (dua) tahun, yaitu dari tanggal 8 September 2017 diundurkan menjadi 8 September 2019. Sedangkan pemberlakuan D1 masih tetap, yaitu sebelum 8 September 2017.
Penerapan BWM Convention 2004 bertujuan untuk mengurangi dampak dan species invasif di laut melalui
Selain itu, katanya, disebabkan pemasangan dan sertifikasi peralatan yang ditetapkan pada D2 sangat erat
kaitannya dengan Renewal Survey Sertifikat IOPP yang berjangka waktu lima tahun, yaitu ketika dilakukan special survey dari kapal tersebut, maka pemberlakuan pemasangan peralatan yang ditentukan D2, diundurkan hingga 8 September 2024 (tahun 2019 + 5 tahun). Dengan kondisi itu, Pemerintah perlu merevisi SE Ditkapel No. UM.003/8/6/ BK-17 supaya selaras dengan hasil terkini dari hasil sidang IMO-MEPC71 tanggal 3-7 Juli 2017. “Tujuannya agar perusahaan Pelayaran dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan guidance terbaru yang diterbitkan, untuk diterapkan pada kapal-kapal bendera Indonesia.” Penyesuaian SE tersebut juga untuk menghindari kesulitan yang akan dihadapi kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri terhadap port state control pelabuhan yang dimasukinya. “Selain itu, revisi tersebut sebagai guidance bagi inspektur kita ketika memeriksa kapal asing yang memasuki pelabuhan-pelabuhan di dalam negeri,” katanya. (*)
TERAS INSA
2
“Terima Kasih INSA Indonesia” Pada 6 Juli-27 Juli, INSA mengirim dua orang delegasinya ke Cina untuk mengikuti “2017 Seminar on Tourism Talents Cultivation for The Belt and Road Initiative Country”, sebuah seminar yang diadakan oleh pemerintah Cina, disponsori oleh Kementerian Perdagangan Cina. Dalam seminar ini, Pemerintah cina mengundang 53 delegasi yang terdiri dari berbagai negara diantaranya Palestina, Jordan, Srilanka, Mongolia, Panama, Myanmar, Ukraina, Georgia, Haiti, Mozambik, dan Vanuatu. Dalam 21 hari, peserta seminar diajak tidak hanya untuk memahami pariwisata Cina dari sisi bisnis dan komersial tetapi juga mengenal budaya Cina dari berbagai sisi mulai dari bahasa, makanan, tradisi setempat. Rangkaian kegiatan yang disuguhkan adalah 40% kegiatan belajar mengajar di kelas dan 60% kunjungan ke beberapa tujuan wisata di 3 kota tujuan wisata Cina diantaranya Haikou, Shanghai, Shuzou, Qionghai, dan, Senya. Haikou merupakan kota pertama yang kami kunjungi dan merupakan kota utama dimana proses belajar mengajar di kelas diselenggarakan. Kegiatan belajar mengajar ini diisi oleh pembicara baik praktisi bisnis, utusan kementerian pariwisata cina, serta akademisi dari Universitas terkemuka yang tedapat di provinsi Hainan. Kota kedua yang kami kunjungi adalah Shanghai. Kota ini merupakan kota terbesar dan merupakan pusat ekonomi, perdagangan, dan finansial di Cina. Bund, daerah yang menjadi jantung kota ini tertata sangat indah dengan bangunan era kolonial serta tata cahaya yang sangat indah terutama pada malam hari. Selain Bund, selama di Shanghai kami dibawa ke Shanghai Dong Wu Yuan, kebun binatang untuk melihat secara langsung icon dari negara tersebut yaitu Panda. Kami juga mengunjungi City God Temple of Shanghai.
Kota ketiga yang kami kunjungi adalah Suzhou, berjarak dua jam perjalanan darat, kota ini terkrenal dengan tamantamannya yang indah serta merupakan salah satu pusat perdagangan di Cina.
Terakhir, kota yang kami kunjungi adalah Senya. Merupakan kota yang terletak di garis pantai yang indah dan di desain untuk menjadi kota wisata pantai seperti Bali dan Hawai.
Kota selanjutnya adalah Qionghai sebagai kota transit dimana kami menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Sanya. Di Qionghai kami diajak ke Hainan Tropical Bird Garden, dengan koleksi burung-burung tropis yang sejenis dengan burung-burung yang ada di Indonesia.
Sayang sekali di hari kami berkunjung area pantai ditutup karena adanya badai sehingga kami hanya dapat menikmati dari kejauhan. Di kota ini sangat banyak wisatawan yang datang dari negara Rusia sehingga Cina membuka jalur penerbangan langsung dari Hainan yang merupakan ibukota provinsi Senya menuju Moscow. Setelah berkunjung ke kota Senya, kami menempuh perjalanan pulang kembali menuju Haikou dengan menggunakan kereta cepat. Dalam tujuh menit kereta mencapai kecepatan 246 km/jam yang merupakan kecepatan maksimal untuk jarak 1 jam 15 menit perjalanan. Mengingat saat ini Indonesia juga sedang membangun fase pertama kereta cepat rute Jakarta-Bandung dengan menggunakan teknologi kereta cepat Cina, pengalaman ini memberikan gambaran yang menyenangkan untuk masa depan transportasi Indonesia. Terima kasih kepada INSA yang telah merekomendasikan kami sebagai delegasi untuk mengikuti program ini. (*)
TERAS INSA
3
KERJA SAMA: Halalbihalal DPC INSA Marunda dan stakeholders INSA dalam rangka mempererat kerja sama.
istimewa
APRESIASI: Pengurus INSA hadir pada Malam Pemberian Penghargaan dan Apresiasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2017. istimewa
SEMANGAT: Pengurus DPC INSA Marunda berkumpul membahas kegiatan organisasi.
UNDANGAN: Suasana seminar dimana INSA mengurus sejumlah peserta pada seminar The 2017 Seminar on Tourism Talents Cultivation for the Belt and Road Initiative Countries atas undangan MOFCOM.
FOTO BERSAMA: Utusan INSA pada seminar The 2017 Seminar on Tourism Talents Cultivation for the Belt and Road Initiative Countries atas undangan MOFCOM foto bersama dengan penerima beasiswa dari negara lainnya.
FOTO BERSAMA—Pengurus DPP INSA foto bersama peserta Maritime Talk & Seminar Nasional tentang Dilema Kebijakan PNBP atas Sektor Kemaritiman yang dilaksanakan Fakultas Administrasi Universitas Indonesia.
PENGHARGAAN: Utusan INSA pada seminar The 2017 Seminar on Tourism Talents Cultivation for the Belt and Road Initiative Countries atas undangan MOFCOM menerima penghargaan.
GALERY
KEBERSAMAAN—Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto beserta pengusaha galangan dan pejabat Kementerian Perindustrian menunjukkan kebersamaannya dengan foto bersama di sela-sela Halal bi Halal Iperindo., Juli 2017
RAPAT—Rapat Dewan Pengurus Harian (DPH) INSA yang rutin dilaksanakan guna membahas perkembangan keorganisasian, keanggotaan dan program kerja dari masa ke masa, Juli 2017
HARMONISASI—DPP INSA berpartisipasi pada rapat harmonisasi regulasi impor kapal bukan baru , khususnya pasal pergantian bendera kapal di Kementerian Perhubungan yang selama ini menjadi salah satu konsen dalam program DPP INSA.
4
AKRAB: Pengurus DPP INSA bersama wartawan dari media elektronik dan wartawan senior di sektor transportasi laut Aidikar M. Saidi tampak akrab dan mengabadikan moment kebersamaan di sela-sela Halal bi Halal Iperindo, Juli 2017
DISKUSI—Pengurus DPP INSA hadir pada Rountabke Discussion International Law Regulating Security Operations and Armed Conflict at Sea di Jakarta, Juli 2017.
PNBP—Pengurus DPP INSA turut membahas masalah perpajakan di bidang kemaritiman seperti pada acara Maritime Talk & Seminar Nasional tentang Dilema Kebijakan PNBP atas Sektor Kemaritiman yang dilaksanakan Fakultas Administrasi Universitas Indonesia.
GALERY
5
Bakti INSA untuk Negeri di Belitung Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Cabang Belitung melaksanakan bakti untuk negeri di Belitung dengan menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang melanda dua kecamatan di Belitung Timur, Provinis Bangka Belitung.
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
dppinsa
Dok.dppinsa
INFORMASI
6
INSA Belitung Serahkan Bantuan Korban Banjir di Belitung Timur
JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Cabang Belitung menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang melanda dua kecamatan di Belitung Timur, Provinis Bangka Belitung. INSA bergandengan tangan dengan DPC APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat) Pelabuhan Tanjungpandan menyerahkan bantuan korban banjir di Posko Banjir yang berlokasi di Kantor Camat Gantung, Belitung Timur pada Senin, (16/7). Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Belitung Irwan Santoso mengatakan bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban para korban banjir di daerah ini. “Kami turut berduka dan kami berterima kasih kepada anggota INSA di Belitung yang berpartisipasi dengan memberikan bantuan kepada para korban banjir,” katanya kepada tim info INSA. Berdasarkan data terbaru, banjir yang terjadi di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, hingga 20 Juli 2017 atau satu minggu setelah kejadian, masih merendam puluhan rumah warga serta sejumlah ruas jalan.
Hingga 20 Juli, Banjir masih menggenangi puluhan rumah
Selain itu, BNPB bersama pimpinan daerah Belitung Timur melakukan distribusi logistik. Distribusi itu dilakukan melalui udara karena jalan darat tidak bisa digunakan.
Ketinggian air mencapai 30 sentimeter hingga 50 sentimeter, merendam kawasan Dusun Canggu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, Kamis (20/7/2017).
"Heli MI-17 mengangkut logistik berupa makanan siap saji, kid wear, perahu karet, dan lainnya yang akan disalurkan ke Kabupaten Belitung Timur," kata Willem.
Dalam release Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), wilayah yang terkena wilayah adalah daerah Belitung Timur dengan ketinggian air hingga 2 meter sehingga mengakibatkan beberapa daerah terisolasi karena tingginya air dan rusaknya beberapa infrastruktur.
Hingga kini, belum terdapat data pasti jumlah korban banjir di Belitung Timur. Diharapkan, data korban bisa segera selesai.
Sejauh ini, BNPB sudah melakukan pemantauan lokasi banjir menggunakan dua helikopter jenis Bloco dan MI-17 dan menunjukkan Kecamatan Gantung menjadi lokasi paling parah terendam banjir. "Dari udara terlihat bahwa masih banyak perumahan penduduk yang terendam banjir hingga atap rumah. Banjir belum surut karena debit sungai masih tinggi," tambah Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7/2017).
"Kita belum memperoleh data jumlah penduduk yang terdampak dan jumlah pengungsi yang lengkap. TNI dan Polri telah kita perintahkan untuk mempercepat pendataan," kata Willem. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan adanya beberapa jembatan yang roboh dan jembatan yang amblas. “Beberapa wilayah di Kecamatan Gantung dan Manggar terisolasi karena belum dapat dijangkau. Selain itu, masih terendam banjir,” katanya. (*)
INFORMASI
7
Hadiri Iperindo, “TundaHalalbihalal Penerapan Aturan Dana INSA Harap Galangan Kian Maju Jaminan Ganti Rugi Pencemaran” JAKARTA--Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto menghadiri halalbihalal Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Rabu (19/7). Acara halal bi hala sendiri dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian Perindustrian, Pengurus Iperindo, para sesepuh serta pada asosiasi serta mitra kerja Iperindo, termasuk INSA. halalbihalal yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta tersebut diawali dengan sambutan Ketua Umum Iperindo Eddy K. Logam dan diakhiri dengan do’a serta salam-salaman untuk saling memaafkan. Di sela-sela acara, Johnson W. Sutjipto mengatakan industri galangan dalam negeri harus terus dibina oleh Pemerintah. “INSA mengharapkan, Pemerintah terus membina industri galangan kapal nasional,” katanya kepada Tim INFO INSA.
Pemerintah terus membina industri galangan kapal nasional. Saat ini, sejumlah pengusaha galangan kapal dan industri penunjang mengaku sedih atas rencana sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli kapal dari galangan di luar negeri daripada membeli dari dalam negeri.
Direktur Utama PT Mariana Bahagia Johnlee Sutjipto mengaku sedih setelah mendengar rencana perusahaan BUMN yang akan memesan atau membeli kapal dari luar negeri.
BUMN itu antara lain PT ASDP berencana membeli 8 kapal penyeberangan senilai Rp650 miliar. PT Djakarta Llloyd telah membeli dua kapal dari Korea Selatan meskipun rencananya membangun 10 unit kapal di galangan dalam negeri. Adapun PT Pelni (Persero) berencana membeli kapal dari Jerman.
“Sejauh ini BUMN yang konsisten membina dan mempercayakan pembangunan bahkan perbaikan kapal-kapalnya adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Pelindo (Persero).”
Budhiarto Sulaiman, Direktur Utama PT Inti Lintas Samudera, mengatakan pengadaan kapal seharusnya diprioritaskan pada industri kapal dalam negeri. " “Sebab, industri kapal dalam negeri sudah bisa memenuhi kebutuhan kapal-kapal tipe tersebut," katanya, Rabu (19/7).
Ia mengharapkan pemerintah dapat terus mendorong BUMN untuk memprioritaskan kebijakan untuk memajukan industri dalam negeri. “Para direksi dan komisaris BUMN dan Menteri BUMN mau mengubah rencana belanja kapalnya dari luar negeri dan kembali ke dalam negeri, sesuai dengan amanat Inpres No 2 Tahun 2009," tuturnya. (*)
INDONESIAN NATIONAL SHPOWNERS’ ASSOCIATION
Mengucapkan:
INFORMASI
8
Poros Maritim Dunia Ala Negeri Tiongkok TIDAK terasa sudah tiga tahun pemerintah menerapkan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, keriuhan slogan tersebut seolah sayup. Bisa jadi ini perasaan subyektif penulis. Siapa tahu pemerintah sudah menerapkan slogan tersebut bak kapal selam yang menyelam jauh menyusuri seluruh kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah. Misalnya, kapal selam itu muncul secara tiba-tiba di wilayah belakang pertahanan musuh dan tepat menghancurkan center of gravity. Mudah-mudahan poros maritim dunia ini bisa berhasil selama Presiden Joko Widodo berkuasa. Kalau belum, bisa berlanjut di periode kedua nanti. Sayangnya, harapan akan kedigdayaan poros maritim itu sulit terwujud. Kalau boleh dibilang mustahil terlaksana. Dari diskusi ratusan jam penulis dengan puluhan pakar kemaritiman sejak visi Presiden tersebut diluncurkan hampir semuanya sepakat bilang bahwa poros maritim memiliki kelemahan mendalam (embedded weakness) yang sulit diterapkan. Lantas, bagaimana dengan program tol laut? Bukankah ia sudah berjalan dan diklaim sudah mampu menekan disparitas harga antara kawasan barat Indonesia dan timur Indonesia? Betul. Namun, jujur saja, tanpa poros maritim dunia, konektivitas yang menjadi misi utama program tersebut akan berjalan dengan sendirian. Sebab ada adagium dalam bisnis pelayaran dunia yakni ship follows the trade. Tanpa perlu disuruh kapal akan bergerak ke pelabuhan di mana pun sejauh ada komoditas yang bisa diangkut. Apalagi bila pasokan komoditas itu cukup tersedia sehingga kapal bisa rutin bersandar. Kenyataannya, program tol laut melawan hukum fisika pelayaran. Yakni bisa memberikan subsidi kepada pelayaran yang mengarungi daerah yang tidak memiliki komoditas yang bisa diangkut ke Jawa atau pulau terdekat. Imbasnya, nilai subsidi tersebut sudah menyentuh angka ratusan milyar rupiah.
Program tol laut melawan hukum fisika pelayaran. Yakni bisa memberikan subsidi kepada pelayaran yang mengarungi daerah yang tidak memiliki komoditas yang bisa diangkut ke Jawa atau pulau terdekat. Imbasnya, nilai subsidi tersebut sudah menyentuh angka ratusan milyar rupiah. Semua pada kompak Kehadiran negara di laut itu digenapi dengan mendirikan ‘rumah kita’ di daerah untuk menghimpun komoditas yang akan diangkut armada tol laut. Lagi-lagi, program ini dinilai tidak berhasil. Kalau menyebut kebijakan poros maritim dunia masih sayup-sayup terdengar, seperti apa parameternya? Supaya jelas, ada baiknya kita dengan kebijakan poros maritim dunia milik China. Nah, visi negeri Tirai Bambu itu adalah belt and road initiative, disingkat BRI. Sebelumnya, istilah untuk program yang digagas Presiden Xi Jinping itu disebut one belt one road (OBOR). Penggantian istilah dilakukan untuk mereduksi kesalahan interpretasi yang melekat pada OBOR sejak pertama meluncur. Misalnya, kata one dalam singkatan ini cenderung dilihat sebagai satu pilihan. Dengan persepsi ini terbangun pula kompetisi yang tidak sehat. Adapun istilah BRI dipilih China untuk menunjukkan kesan mereka terbuka terhadap masukan dari para mitra agar tak terkesan China sentris. Maklum belt and road initiative (BRI) bertumpu pada dua kaki, yaitu silk route economic dan 21st-century maritime silk route. Istilah yang pertama mengacu kepada jaringan konektivitas modern –dalam hal ini kereta api- di atas Jalur Sutra klasik. Sementara yang kedua merujuk jalur pelayaran/pelabuhan yang pernah ditempuh oleh Laksamana Chen He.
Menurut catatan sejarah, sang laksamana memulai ekspedisi dari Nanjing (Ibukota China kuno) hingga ke Mombasa di Afrika. Dalam perjalanannya sempat singgah di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Terlihat ada hal menarik bila meneropong poros maritim dunia ala negeri Tirai Bambu yang menjadi pembeda antara poros maritim dunia ala Indonesia. Pertama, visi China didukung data kompilasi dari berbagai kementerian atau lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, data ini diolah di National Marine Data and Information Service (NMDIS). Lembaga ini diklaim berhasil membuat gross ocean product (GOP) yakni formulasi penghitungan GDP berbasis kelautan. China mengklaim mereka satu-satunya negara yang berhasil dalam hal ini. Kedua, terjadi sinergi yang kompak antar instansi pemerintah di China. Bila kita berdiskusi dengan semua instansi China pada hari ini, maka para pejabat bakal menyisipkan visi belt and road initiative disertai dengan penjelasan yang seragam. Last but not least, korporasi Tiongkok akan melengkapi upaya itu dengan investasi atau proyek di bawah payung BRI.
Penulis: Siswanto Rusdi Direktur Namarin Institute
INFORMASI
9
Loket Pelayanan Terpadu Kemenhub Pindah ke Lantai I JAKARTA – Mulai 17 Juli 2017, Kementerian Perhubungan resmi memindahkan sebagian loket Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kantor Kementerian Perhubungan dari Lantai 6 Gedung Karya ke Lantai 1 Gedung Cipta. “Hal ini dilakukan agar masyarakat pemohon perizinan dan non perizinan lebih mudah untuk mengakses,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan, J. A. Barata seusai meninjau operasi layanan perizinan dan non perizinan di tempat yang baru sebagaimana dikutip dari www.dephub.go.id . Dia menjelaskan Menhub sangat memberi perhatian terhadap kemudahan dan keterbukaan dalam pemberian layanan publik, oleh karena itu Pelayanan Satu Atap Kemenhub yang semula ada di lantai 6 dipindahkan ke lantai 1. Tujuannya agar lebih terlihat, mudah dijangkau dan supaya efisien dan praktis bagi para pemohon perizinan dan non perizinan yang membutuhkan, dengan demikian layanan publik di Kemenhub menjadi lebih terbuka dan lebih jelas.
Barata menambahkan saat ini memang belum semua layanan perizinan dan non perizinan yang ada di lantai 6 Gedung Karya pindah ke lantai 1 Gedung Cipta. Dia menjelaskan memang belum semua layanan perizinan dan non perizinan pindah, setidaknya terdapat 45 pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah dipindah. “itu semua merupakan layanan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Ditjen Perhubungan Laut, sedangkan layanan lain masih dilayani di lantai 6 Gedung Karya, namun dalam waktu dekat ini secara bertahap juga akan dipindah semua ke lantai 1 Gedung Cipta," jelasnya. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang mulai beroperasi di lantai 1 Gedung Cipta adalah perizinan dan non perizinan dari Subdit Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal, Subdit Kepelautan, Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Subdit Keselamatan Kapal, serta Subdit Pencegahan Pencemaran, Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Di Perairan. (*)
INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email:
[email protected]. website: www.dppinsa.com
INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION
MENGUCAPKAN Selamat Uang Tahun Kepada Para Pengurus DPP INSA yang Merayakan pada Bulan Juli • • •
Sugiman Layanto : Wakil Ketua Umum DPP INSA Eksan : Anggota Bidang Penumpang & Roro Lisa Yulia : Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri.
www.dppinsa.com
