Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Dua Pl{S Gianiar Dituntut 1,5 Tahun Penia Penlara
*
Dalam
asus Pemalsuan Tandatangan Bupati akan dilanjutkan pekan depan dengar agenda pledoi dariterdakwa." tutuD hakim Edward.
Dalam hakwaan disebutkan kasus pemalsuan tandatangan Bupati Gianyar dalam Surat liin Menggarap (SIM) untuk tanah
milik lProvinsi Bali di wilavah Gianyar ini berawal saat teida-
kwa Sfkadana menjabat sebagai Kasubas Pendataan Aset Pemkab
ilrllll,'
Gianyaidan terdakwa Sumerta
.
menjadi staftrya. Pada 2013; keduanva mense-
luarkan SIM untuk 64 oetini
TERDAKWA lB Nyoman (depan)dan I Nyoman pasek Sumerta (belakang) $ukadana usaijalani sidang dr Pen{adilan Tipikor Denpasar, beberapa waktu lalu.
NusaBa.li 64 ayat ( l) KUHP io pasal SS aydt ri Sipil (t) lie-f KUHp (PNS) Pemkab Gianyar yang Setelah membacakan halmem_ kasus pe- beratkan dan meringankan, lpU T:l-1191 l:*,"I*a Iil:ii"^ I"I111lc1l' ju paji membacakan tuntutan di hadapan Yillyj,:]T !:g 9-1qu lc th-"fgi" maietis hakim pi mpi nan Edward Sinaga. Memohon kepada :,'^':i^ry:it"?l:3'l-:!l"! Illl Harris jeli DENPASAR. __
i-Nlege -Dua _Pegawa
i: : lqc-i:1P".ltlTl l.1,ll_l
l-"ltj
:11Yifl1.jl-"11i)l$::1:i,
ma
s ha k
im u ntu k
pidana pen
m en jatuirka
n
ra kepada ked ua qan I Nyoman raseK 5umerta'5 r, ierdakwa seiama satu tahun dan dituntut hukuman 1,5 tahun pen- . ja
redJ," ujar pra.a"ra- iiain g Ji n-,igiqi13" iff ?j#f lJ,iiiflun, Tipikor Denpasat Selasa (17/5). Kedua terdakwa,uga diwaiibDalam tunrutan vane diba-
kan ."f.r" 'u"iJr"" _membayar kerugian negara i"til p.n",11"i.Urn"nr 'r"- Rp 37 iuta dengan ketentuan nJir"iJi iinui jika tidak mampu membayar i,v"ui t"au" t.i;;k*;.
",, v"ne si,*"arn"
";ii" r;ntb;i;;6;-;i
Kasubag P"enditaan
maka harta.bendanya akan dis'
ita untuk dilelang dan jika tidak fset pemp?U
Cianyar"dan terdakrlva Sumerta mencukupiakan digantidengan sebagai stafnva bersllah melaku- pidana kurungan selama I tahun, kan tindak pi"dana koruDsisecara "Terdakwa lB Nyoman Sukadana membayar uang pengganti Rp bersama_sima. Atas perbuatannya, kedua 8,5 iuta dan terdakwa Nyoman terddkw; dijerd( pasai 31o Pasal Pasek Sumerta membayar Rp
lB Undang-Undang No 3l ra- I 8,5 jutd.' tegasnya. hun l9q9 sebagaim4na dirubah Usai pembacaan tuntutan, dan disempurnakan dengan kuasa hukum kedua terdakwa, Undang-Undang No 20 tahun Ahmad Hadiyana dkk langsung 2001 tentang perubahan atas menyatakan akan menyampaiUndang-Undang No 31 tahun kan pledoi dalam sidang beri1999. tentang pemberantasan kutnya yang akan digelai Senin tindak pidana korufsi io Pasal (24l5) pelian depan. "sidang
Edisi Hal
:
:
Fob,,
Fd
5'
|l
>olb
penggErap di cianyar berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2011.
Namuh dalam pembuatan 5lM ini, terdakwa Sukadana asal Banjar Lebah Desa Bukian, Pay-
angan, Gianyar dan Sumerta asal Jalan Pudak Gang Gunung
Agungcianyar tidak mengikuti
mekanisme yang seharusnya. Di mana rnateri subtansi SK (Surat Keputusan) maupun penomeran tidak dilakukan melalui Basian Hukum Pemkab Gianvar. Tidak hanya itu, tandatangan Bupatl Cianyar, AA Gede Agung Bharata untuk 64 SK tersebut
luga dipalsukan oleh kedua terdal{wa. Dengan SK StM fiktif tersebut, kedua terdakwa melakukan penagihan kepada petani penggarap atas tanah miIik Pethprov Bali dan tanah Aset Satuan Kerja Pelaksanaan lalan Nasional Metropolitan Denpasar yangada di Gianyardengan total Rp 49.832.520. Uang penagihan
tersebut harusnva -Balidisetorkan
ke kas Pemprov sebanyak 60 persen atau Rp 29.899.512 dan kei kas Pemkab Gianvar 40
persei atau Rp
19.93 3.008.
Akibat' perbuatan kedua terda-
kwa, menyebabkan kerugian Negara dan keuangan Pernkab Gianyar sebesar Rp 46.415.820 sesuai dengan perbitungan BPKP Wilayah Bali. 6 rcz
Sub Bagian Humas
{an Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
r(Asus
ilonu$l
[tpdishub Bali Diperiksa, Lain Nyusul fi$rsangka K{NSISTENS| Keiati
Bali dalam membongkar kasus Korupsl tengah diuii. pasalnya, saat ini sudah ada tiga ka_ $us Desar sudah menunggu dan harus diruntaskan. kasus
penama adatah dugaan korupsi banruan kapal nelavan Dmas perikanan dan Ke lau tan Bali senil* np t O mlliar ?Ieh dugaan korupsi jual beli izin anglcrian umum fD{. Kedua, di Organda Bali. Terakhir, Kejati .iiga ditankns lang.fotj
dugaan korupsi PDAM Karangasem. f€TDongkar uuf
kasus besaryairu dugaan korupsi Orga;da dan banpasti menerapkan tersangka dalam wal_ PT fupl u.r oeKar. mormasi yang dirangkum koran inl di [nskunean rJalr, penyidik Keiati Bali telah memangsil- Ke;la -l
l*ptl
Ie,au
P:rtu9llgqll Provinsi Bali. pemeriksaan terha'dap 1lur36. l(adiShub Bali dilalokan untuk melengkapi data dugaan kasus korupsi di tubuh Orsanda. Kabar segera adanya penetepan tersangka kasusOrganda nart lru rax drbantah namun iuga tak dibenarkan Kas-iOen_ Kum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan. Kepada
awak media kemarin (l7/5) siang, Ashari mengatakan, urganoa dati masih terus dilalekan penyelidikan. Namun, A6hatri membenarkan iika Kadishub Baii r\apan ada tersangka? .Serelah ini penyidik akan melaku_ xan eKspose,' uiar Ashari sinskat.
.;;[ J;;;ii;;
Disinggung kasus peniualanlset di lalan By pass Manrra, ^ ,.rsnan.Kembali mengatakan pihalo.rya juga lerus melakukan pemenrGaan saksi-saksi. Dijelaskan, ada tiga tersanpka tambahan s€lain terdakwa Made Bawa. Tiga tersangkaLrsebut sedanB proses BAp, khususn'" sa-ksi yang berkai"tan dengan Saat ini penyidik fokus merfoqr bawadi persidangar. .,Di mana pun masih tersangkanva. ka;f
,tf:IT#,d"l,BpN.
plsu periksa nanti," ruIas Ashari. (ran/rld)
Edisi
Hal
: FqO,;,lta t,rua U! t>3
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
2 Tahun,
Pengeriaan
tor Camat Dilanjutkan |
r I
^ti,liiiiit*ya
optimis, ketisa
Iiff ",;:i#i:,ii.il",l:T,'"ii'.i::
*3i"li:;i/':,1"oil#;ii::"" Di
sampingitu, pihaknya akan
mqngoptimalkan pengawasan, sehingga seluruh tahapan pekerjaqn bisa tunbs. Sehingga tahun 2016 juga gedung tersebut bisa dihanfaatkan untuk oelavanan masyarakat. Di bagian lain, Camat Abang AA Made Agung Surya laya ber-
gedungkantor camitsele-
rangun pada 20L6. Apalagi
PEMBANGUNAN
Kantor Camat Sidemen terhenti sejak tahun 2014. gedung tersebut dilanjutlan.
I
dan Kantor Camat Kubu densan proyek camat tiga kantor ca
anggaran Rp tiga kantor 2016. Ke-
pemban-
gunannya tert adalah Kantor
2014
KantorCamat Camat Kubu. Dinas
Umum Su-
IPU]
tirtayasa pura, Selasa [17
di Amla-
Edisi
Hal
Untuk Kantor Camat Sidemen, yang mendaftar lelang 31 rekan-
nya menawar Rp 418,89 iuta, dan
Di-
Abang
422
t&
hanya mencapai 40 persen, sebatas membangun tembok tanDa atap. Semenura gedung Kantbr Camat Abang dan Kantor Camat Kubu yang tinggal finishing.
Rp
hrngga
dengan
Kondisi Kantof Camat Sidemen paling parah. Pembangugan yang berlangsung pada 20'J.4
Kantor
molor
katakannfd, Camat Sidemen 1,4 miliar,
-
an, pemenangnya menawar Rp 1,385 miliar. Sedangkan lanjutair pengerjaan Kantor Camat Abang diikuti 25 rekanan, pemenangi
menyatakan,
tidak ada lagi
476juta.
j\ta,
t!u,r'
Kantor Camat Kubu diikuti 24 rercrnan, pemenangnya menawar
,r-016
untuk
rnan publik. II DPRD Karan-
Mardana Wimagarlanjutan
Sub Bagian Humas {an Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Pemkab Sulit Tara , Tapal Batas karena Terkendala Status Lahan
Pemkab Baduhg di Jalan Cokroaminoto meniorok ke Badung kesulitan menala tapal bbtas karena teikendala
b
NusaBali
antara Kabupatdan Kota Denp;sar
belum'tersentuh' seperti di falan Barat maupun di
perbatasan Sempidi,.Keiamatan Mendwi. Pemkab mensklaim telah bersurat ke Badin Pert4hanhn Nasional (BPN) untul meminta ketegasan status t+ah di lokasi tapal batas
adalah tanah pribadi, salah juga nanti," kata Kepala DKP Badung Putu Eka Merthawan,
Minggu [1sls). Nah, karena alasan status
tanah, Merthawan berjanji
akan membantu Bagian Aset
Pemkab Badung
iustrt menjorok pat n tapal
ke dalam,
Badung bisa leluasa nrelakuKan penataan.
belum jelas. Apa-
kah atau p
ribadi
"Sekarang saja dokumen status tanah yang sudah lengkap itu, hanya yang di Mengwitanl, lalan Raya lmam Bonjol, dan di Kuwum. Yanqbelum jelas di tapal batas Sempidi, ialan Gatot Subroto Barat, dan di Suwung," tandas Merthawan.
Sementara itu, Kabag Aset
Pemkab Badung
status tanah semkarena di lokari itu berdiri, status
uk aset pemkab penyanding/tanah
t. Karena
nyele-
status tanah jelas, dan DKP
dimalsudl Salair satu yang mencolok adalaf di perbatasan SempidiDenpFsar, tepatnya di lalan Cokr(am{nito, Wilayah tapal batas yanf masuk Kota DenDasarlkelihatan tertata. Sedanekan iapal batas milik Badung
m e
saikan masalah ini. Sehingga
I
Wayan
Puja, mengakui masalah aset
,adi kendala. "Kami masib
melakukan pendataan aset, apakah tanah p e nya nd ing itu milik Pemkab Badung atau milik pribadi. Kamijuga sudah melayangkan surat ke Badan Pertahanan Nasional
(BPNJ untuk menegas ka h ta tus tanah. Ddngan begitu, bila status tanah jelag, pemerintah bisa melakukah s
penataan," katanya.
Edisi
Hal
,
[r^br, te 1.N^' u"tl, 2
-,-r
asa
Sub Bagian Humas pan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Pengadaan Laptop Siswa SD Disiapkan Rp 140 Miliar *
Untuk 17 Ribu Murid Kelas V dan Vl SD Neqeri
MANGUPURA, NusaBali Dinas Pendidik4n Pem'uda
dan Olahraga [Disdikpora) Badung telah meniyelesaikan
kajian pengadaan laptop untuk siswa kelas V dan VI sekolah
dasar (SD). Dari hasil kajian tersebut, rencananya pengadaan laptop dildksanakan
pada2017.
I
Pengadaan laptop sesuai kajian Disdikpora Badung mencapai 17 ribu uhit. fumlah tersebut sesuai jurhlah siswa kelas V dan VI SD negeri.
"Kami menghitung sekitar
17 ribu lebih siswe dari
SD
negeri untuk kelas V dan kelas
VI," kata Kepala Disdikpora
Badung I Ketut Widia Astika,
Senin (17l5).
.
Walaupun pengadaan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, namun tidak me-
nutup kemungklnan dipercepat.
Tentu harus sesuai instruksi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Menurut Astika. bila bupati menginginkan untuk dipercapat, maka pengadaan bisa dilakukan pada tahun 2016
yakni di APBD Ferubahan.
"Yang jelas kami sudah siapkan kajiannya. Untuk eksekusi adalah kewenangan pimpinan, termasuk realisasinya apakah di anggaran20IT atau dipercepat pada anggaran
p".ub"hrn 2 01 6i' kata mantan kepala SMKN 1 Kuta Selatan, tersebut.
Terkait soal anggaran,
pejabat asal Kerobokan, Kuta
Utara,
ini
naik atau turun tergantung kajian lebih lanjut di Bappeda dan Litbang. Bagaimana dengan status laptop? Menurut Astika sesuai aturan tidak boleh ada hibah kepada pribadi atau .perse-
orangan. Jadi flaptop) tetap
menjadi aset pemerintah. Mes-
ki demikian, laptop tersebut
diperbolehkan untuk dibawa
:
pulang untuk pembelajaran di
mempersiapkan segala sesua-
rumah masing-masing. "Laptop seperti buku-buku milik
tunya demi mendukung pen-
sekolah, boleh dibawa pulangi'
cukup alat saja, banyak hal yang harus dipertimbangkan.
imbuhnya. Sedangkan untuk pemerliharaan tetap jadi tanggungan pemerintah.
Seflerti diketahui, laptop untuk piswa SD adalah bagian dari vibi misi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil
Edisi Hal
i7
mengungkapkan
sebesar Rp 140 miliar. Akan tetapi anggaran bisa bergerak
gadaan laptop tersebut. "Tidak
Orang beli kulkas tapi tidak ada
listrik, akhirnya tidak bermanfaat," kata Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Badung I Made Gede Putra Wijaya. Menurut dia, yang terpenting
Bupati I Ketut Suiasa, pada saat kampanye politik waktu Pilkada Badung. Pada bagian lain, rencana
adalah sarana dan prasarana pendukung. Termasuk yang tak kalah pentingnya, perawatan peralatan bila terjadi kerusa-
Pemkab Badung melakukan pengapaan laptop disambut positiflmasyarakat. Meski begitu telap pemerintah diminta
kan.'Apakah sudah diantisipasi sejauh itu. Hal ini patut diperhitungkan oleh Pemkab Badung' ucapnya.6 asa
'
