IKLAN. CPA Indonesia Edisi

Edisi3 CPA 2014 Final.indd 1

10/29/2014 6:01:38 AM

2

IKLAN

CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:01:40 AM

IKLAN

3



10/29/2014 6:01:41 AM

4

DAFTAR ISI

08-17 Revolusi Pola Pikir Revolusi mental akan menghasilkan daya saing sumber daya manusia Indonesia yang hebat. Publik menaruh harapan besar terhadap gagasan revolusi mental ala Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun publik juga bertanya seperti apa sebenarnya pelaksanaan revolusi mental itu?

18-23 “Penghapusan Rotasi KAP: Mengamankan Kelangsungan Usaha KAP” Langgeng Subur dengan sabar menjelaskan perkembangan proses Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP).

24-31 “Konvergensi IFRS-PSAK Tahap 2: Konsistensi Fair Value Dalam Laporan Keuangan” Indonesia berhasil mengimplementasikan PSAK hasil konvergensi dengan IFRS tahap pertama pada tahun 2012. Pada tahapan pertama tersebut, konvergensi IFRS per posisi 1 Januari 2009 ditargetkan......

32-33

10

18

Optimalkan Peran AP dalam Penerimaan Pajak Penerimaan negara dari pajak itu mutlak, karena pajak bisa menentukan keberlangsungan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

26 CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:01:44 AM

DAFTAR ISI

5

36-37 “RAPBN 2015: Anggaran Pelayanan Publik Dapat Porsi Lebih” Sesuai janjinya saat kampanye, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memberikan porsi lebih pada pelayanan publik.

38-41 Tak Pernah Jemu Memotivasi Siapa tak kenal akuntansi. Bahkan di perguruan tinggiperguruan tinggi program studi ini menjadi primadona yang paling diminati para calon mahasiswa.

42-45 Menyoal Delik Korupsi BUMN (2) UU Tipikor mengatur bahwa pembuktian tindak pidana korupsi tidak mengharuskan adanya kerugian negara yang telah terjadi.

20

34

34 Rehat 35 Info IAPI 46-47 Opini 48 Konsultasi 49 Kilas IAPI Nusantara 50 Agenda 51 Direktori

32 CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:01:49 AM

6

DARI REDAKSI

REVOLUSI MENTAL

S

ejak Jokowi-JK mencanangkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres yang lalu, istilah Revolusi Mental menjadi suatu jargon yang semakin akrab kita dengar. Terlebih lagi setelah terpilihnya pasangan tersebut. Apa itu Revolusi Mental ? Apa menariknya dan apa relevansinya istilah tersebut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun kaitannya dengan profesi akuntan publik di Indonesia? Sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 kita selalu membanggakan diri bahwa kita adalah bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Namun apa yang kita lihat di dalam dunia keseharian kita baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun dalam lingkup yang lebih sempit yaitu didalam dunia profesi akuntan publik di Indonesia, sangatlah jauh dari itu. Carut marut dunia politik kita, dimana antar partai maupun antar politikus saling jegal menjegal, terjadinya tawuran antar kampung di berbagai wilayah, kenakalan remaja dalam berbagai bidang, merajalelanya penggunaan narkoba di kalangan remaja, semakin lebarnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, terpuruknya prestasi olah raga anak bangsa dan lain sebagainya, menjadi keprihatinan kita bersama. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa indeks korupsi Indonesia saat ini menduduki peringkat ke 64 dari seluruh Negara di dunia. Sedangkan dari sisi kemiskinan penduduk, 17,8 % penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Bagaimana dengan dunia akuntan publik di Indonesia? Sudah sejak lama di dalam dunia akuntan publik dikenal istilah “tukang stempel” yaitu para pelaku profesi yang sama sekali tidak menggunakan standar baku untuk menjalankan profesinya atau yang disebut sebagai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) ataupun ada-nya para “freelancer” yang tidak memiliki izin praktik namun mereka memiliki pangsa pasar yang besar dengan menggunakan ijin dari akuntan publik yang resmi, ditambah lagi adanya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai akuntan publik namun kenyataannya mereka tidak memiliki ijin sama sekali, alias “akuntan palsu”. Lahirnya UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 memberikan harapan bahwa praktik-praktik seperti ini akan hilang secara perlahan, namun kenyataannya tidaklah demikian, jauh panggang dari api. Karena memang penyelesaian dari semua permasalahan itu, baik yang terjadi dengan kondisi bangsa dan Negara secara umum, maupun yang terjadi di dalam lingkup yang sempit, yaitu di dalam dunia praktik akuntan publik, adalah perubahan mendasar di dalam mentalitas anak bangsa ini. Kita harus mulai membudayakan sikap untuk saling menghargai, mengakui kekurangan dan kelebihan yang kita ataupun orang lain miliki, memiliki sikap untuk tidak mudah meniru karya orang lain, menjauhkan diri dari budaya konsumtif yang hanya menjadikan kita sebagai pangsa pasar yang besar bagi produk bangsa lain, taat kepada aturan yang berlaku, memiliki budaya malu di saat kita melakukan pelanggaran hukum, bersikap inovatif, dan lain sebagainya. Inilah esensi dari Revolusi Mental! Saat ini, yaitu di saat telah terpilihnya presiden yang baru dan terbentuknya pemerintahan baru yang mengiringinya, dirasakan sebagai saat yang tepat untuk kita melakukan revolusi mental. Sekarang atau tidak sama sekali, kita bangkit sebagai Negara besar yang sangat diperhitungkan dengan segala sumber daya yang kita miliki, atau jatuh terjerembab sebagai bagian dari negara yang gagal! Untuk itulah Redaksi memutuskan untuk mengangkat tema Revolusi Mental sebagai sajian utama pada edisi yang ke 3 ini. Di usia yang terbilang masih seumur jagung ini, majalah CPA Indonesia sebagai corong dari profesi akuntan publik diharapkan turut menjadi bagian dari lokomotif bangsa yang akan membawa perubahan besar menuju kemajuan dan kejayaan bangsa kita. Semoga!!! Yanuar Mulyana Pemimpin Redaksi

Pengurus: Tarkosunaryo Hari Purwantono Suhartono M. Achsin Florus Daeli Direktur Eksekutif: Ahmadi Hadibroto Pengawas: Tubagus Chairul Amachi Tia Adityasih Ellya Noorlisyati Wawat Sutanto Wisnu B. Soewito

Pemimpin Redaksi: Yanuar Mulyana Wakil Pemimpin Redaksi: Michell Suharli Dewan Redaksi: Merliyana Syamsul Jansen Marpaung Heliantono Handoko Tomo Mawar I.R. Napitupulu Anton Silalahi Muhamad Razikun Mikail Jam’an Andy Eldes Redaktur Pelaksana: Hendra Permana Afriliana Bushtari Ariyanti Alamat Redaksi: Office 8 Building 12th floor, Unit 12I-12J, Sudirman Central Businiess Distric (SCBD), Senopati Raya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Telp. 021-2933 3151, 727 95445 (Hunting) [email protected] www.iapi.or.id Konsultan Media: PT Idea Kendilima Utama Perkantoran Kalimalang Square No.5 Jl. Raya Kalimalang - Pangkalan Jati No. 6E Jakarta 13430 Email: [email protected] Web: www.kendilima.com



10/29/2014 6:01:49 AM

SURAT PEMBACA

Salam Redaksi Majalah CPA Indonesia,

Saya baru saja lulus ujian CPA. Lalu saya berkeinginan membuka Kantor Akuntan Publik sendiri. Bagaimana proses dan persyaratannya? Mohon bantuannya. James Pardomuan Sitorus, Jakarta Selatan

Salam Pak James,

Sebelum mengajukan izin pendirian Kantor Akuntan Publik (KAP) ke Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) di Kementerian Keuangan, Anda terlebih dahulu harus mendapatkan izin Akuntan Publik (AP). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik pada pasal 6, persyaratan mendapatkan Izin AP yaitu: a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah (CPA Of Indonesia-IAPI) b. Berpengalaman praktik memberikan jasa audit, review keuangan, dan jasa asurans lainnya. c. Berdomisili di Indonesia d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik f. Tidak pernah dipidana g. Menjadi anggota IAPI h. Tidak berada dalam pengampunan Adapun pengalaman yang dimaksud yaitu bekerja sebagai auditor selama 1000 jam, dengan minimal 500 jam diantaranya sebagai ketua tim audit. Biaya administratif untuk pengurusan Izin AP baru sebesar Rp 1.000.000,-, begitu pula dengan perpanjangan izin AP. Proses perizinan AP diperkirakan membutuhkan waktu selama kurang lebih 22 hari kerja setelah data administrasi lengkap. Setelah izin AP terbit, Anda dapat mengurus izin KAP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik pada pasal 18 persyaratan mendirikan KAP yaitu: a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau NPWP pribadi untuk KAP yang berbentuk perseorangan. c. Mempunyai paling sedikit dua orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi

d. e. f.

7

Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu Membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor, serta maksud dan tujuan pendirian kantor Memiliki akta pendirian yang dibuat dan disahkan oleh notaris

Selain itu Anda juga harus melengkapi persyaratan administratif, seperti denah lokasi kantor dan foto kantor (tampak depan dan ruangan). Proses perizinan pendirian KAP diperkirakan membutuhkan waktu selama kurang lebih 22 hari kerja setelah data administrasi lengkap.

Halo Majalah CPA Indonesia,

Saya ingin menanyakan apakah Majalah CPA Indonesia menerima tulisan dari eksternal? Jika iya, apa saja syarat dan ketentuannya? Lalu rubrik apa saja yang bisa menerima artikel dari luar? Terimakasih Yoga Rizky Adrian Jakarta Timur

Halo Yoga,

Tentu kami menerima artikel dari pembaca. Adapun rubrik yang menerima artikel kiriman dari luar yaitu Opini, Konsultasi, dan Akademika. Persyaratannya antara lain: 1. Untuk rubrik Opini jumlah karakter 800-1600 kata, bersifat aktual, mendalam, relevan, logis, nasionalis, tidak menyinggung SARA, komprehensif dan memberi solusi. Bahasa tulisan bergaya tutur sehingga mohon tidak menyertakan tabel dan grafik. 2. Untuk rubrik Konsultasi kami menerima pertanyaan dari pembaca seputar hal-hal yang berkaitan dengan akuntan publik. 3. Untuk rubrik Akademika jumlah karakter 800-1600 kata. Terdapat dua kategori yang dapat dipilih. Pertama yaitu tulisan seputar gagasan maupun pandangan terhadap dunia akuntansi dari Akademisi (profesional). Kedua berupa tulisan seputar eksistensi jurusan Akuntansi di Universitas, bisa berupa ulasan kegiatan atau profile Ketua Program Studi dan mahasiswa. Tulisan dikirim ke email [email protected], disertai alamat lengkap, nomor telepon, foto pengirim, dan nomor rekening bank. Demikian informasinya. Kami tunggu artikel kiriman Anda.

Surat pembaca akan dimuat bila disertai fotocopi KTP atau identitas lainnya yang mendukung. Surat tanpa identitas diri akan diabaikan. Nama dan alamat dirahasiakan bila diminta. Surat pembaca bisa dikirim melalui : Email :

[email protected]



10/29/2014 6:01:49 AM

8

FOKUS

Revolusi mental akan menghasilkan daya saing sumber daya manusia Indonesia yang hebat. Publik menaruh harapan besar terhadap gagasan revolusi mental ala presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), namun publik juga bertanya seperti apa sebenarnya pelaksanaan revolusi mental itu?

B

ila ditelisik dari etika dan norma ber bangsa dan bertanah air, memang telah terjadi dekandensi moral dari level pejabat hingga masyarakat. Bisa dilihat jelas dari bagaimana maraknya kasus korupsi, jasa pelayanan publik yang buruk hingga penyakit masyarakat lain. Jokowi dalam satu kesempatan mengatakan bentuk revolusi mental yang akan ia munculkan adalah masalah pola pikir masyarakat itu sendiri. Sebab menurutnya, semuanya berasal dari sumber daya manusianya. Apabila pola pikir manusia bisa diubah, maka sikap dan perilaku juga bisa diubah. “Revolusi mental itu mengubah pola pikir, jangan dipikir tinggi-tinggi dan kita ingin tunjukkan karena saat ini waktunya untuk turun ke bawah melihat permasalahan,” katanya.



10/29/2014 6:01:52 AM

FOKUS Anies Baswedan menyebutkan, salah satu bentuk revolusi mental dan mengubah pola pikir masyarakat sendiri adalah dengan cara melihat pemimpinnya. “Kalau melihat pemimpinnya tidak canggung ‘blusukan’ menemui masyarakat di level bawah, tentu masyarakatnya pun akan berlaku seperti demikian,” kata Anies. Jokowi menyampaikan lima pekerjaan utama yang akan menjadi fokus kerja saat terpilih menjadi presiden. “Fokus terpenting adalah merubah paradigma pikir dan paradigma upaya manusia Indonesia, jika kita mau maju, bersaing, menegakkan martabat dan harga diri kita baik di kancah nasional maupun di kancah internasional,” katanya. Jokowi mengatakan bahwa lima pekerjaan utama ini tak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, tapi sekaligus meningkatkan kualitas manusianya. Kelima fokus pekerjaan ini melingkupi: pendidikan, pertanian, pengembangan energi, infrastruktur dan pertahanan. Dalam paparannya, Jokowi menjelaskan bahwa fokus pembentukan manusia Indonesia adalah pada pembentukan sikap, karakter dan pengetahuan. “Pendidikan menjadi fokus pertama dan utama dalam program kerja kita. Pembentukan karakter akan dilakukan sedini mungkin. Selanjutnya kita akan tambahkan pengetahuan dan juga keterampilan, sehingga manusia Indonesia nantinya akan terus berprestasi dan mampu bersaing dalam konteks persaingan regional dan global,” jelas Jokowi “Lewat program ini (revolusi mental), Jokowi dan Jusuf Kalla mengerti betul kalau peningkatan kualitas manusia Indonesia itu sangat penting,” ucap Anies

Baswedan menambahkan. Anies menjelaskan bahwa revolusi mental merupakan salah satu upaya Jokowi dalam memajukan kualitas manusia lewat pendidikan. “Banyak yang melihat bahwa pendidikan itu hanya sebatas pintar akademik saja, yang penting nilainya bagus. Padahal pembentukan karakter yang baik juga sama pentingnya demi mendapatkan manusia Indonesia yang kualitasnya lebih baik untuk meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan,” kata Anies Juru Bicara Jokowi lain, Hasto Kristiyanto, meyakini gagasan revolusi mental usungan Jokowi adalah cara paling efektif bagi Indonesia untuk menyalip kemajuan Singapura dan Malaysia. “Revolusi mental adalah solusi mengakar atas rendahnya sumber daya manusia Indonesia, sehingga dengan mudah Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura,” kata Hasto. Revolusi Mental ala Jokowi adalah membangun manusia berkepribadian Indonesia: takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berperikemanusiaan; memiliki tradisi musyawarah mufakat; bergotong royong dan selalu memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial. Hasto menjelaskan, revolusi mental adalah menyiapkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, cerdas dan berdaya guna untuk kepentingan bangsa. “Revolusi mental diciptakan melalui pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya. Dengan revolusi mental pula, penerimaan negara akan meningkat karena patriotisme aparat negara yang mengharamkan korupsi mempengaruhi penerimaan negara sehingga bisa digunakan untuk menaikkan gaji PNS.

9

“PNS sejahtera karena penyelamatan kekayaan negara dari pencurian, mafia impor daging, mafia minyak dan illegal logging.” Pendeknya, jelas Hasto, revolusi mental memerlukan pemimpin bersih dan tanpa beban. “Dengan demikian revolusi mental adalah cara mengejar ketertinggalan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura,” kata Hasto. Dalam pandangan Rama Gautama, pendiri Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra, revolusi mental mencakup dua dimensi. Pertama, dimensi nilai; kejujuran, saling menolong. Kedua, attitude atau mindset personal; figur kepemimpinan dan permisif. “Khusus Akuntan Publik revolusi mental itu merubah paradigma alam bisnis, Akuntan Publik selama ini hadir dan menempatkan diri untuk memenuhi aspek compliance. Misalnya untuk pinjam uang bank, untuk perusahaan yang akan Tbk, atau mau bayar pajak, jadi mereka akan membutuhkan Akuntan Publik untuk ketaatan administrasi perusahaan, sehingga Akuntan Publik sendiri menjadi bermental compliance,” katanya. Menurut Rama, Akuntan Publik seharusnya tidak hanya memenuhi aspek compliance tetapi juga sebagai partner atau narasumber yang bisa dilibatkan dalam proses di level strategic. Di dalam level strategic itu Akuntan Publik dilibatkan sebagai konsultan atau narasumber dalam tahap awal bisnis perusahaan. Masalah yang lain adalah mental hubungan dengan klien, Akuntan Publik itu mitra usaha bukan bawahan, walaupun mereka membayar tetapi fungsi Akuntan Publik adalah seimbang. “Sehingga Akuntan Publik tidak mudah dibelokkan,” kata Rama



10/29/2014 6:01:56 AM

10

FOKUS

ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS

“Mengajak Bersikap Optimistis & Mengawal Revolusi Mental” Erry Riyana Hardjapamekas masih semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majalah CPA INDONESIA karena kecintaannya pada Bangsa dan Negara Indonesia. Di tengah hiruk pikuk politik masa peralihan kepemimpinan nasional, mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 ini mengajak masyarakat untuk optimistis bahwa Revolusi Mental berhasil diwujudkan. Beliau juga mengajak seluruh komponen bangsa berpartisipasi untuk mengedepankan kepentingan publik. Akuntan Publik diharapkan menjadi teladan dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan membantu penegak hukum menemukan alat bukti dan/atau melakukan perhitungan yang dibutuhkan. Revolusi Mental, menurut Bapak ini akan menjadi sekedar slogan atau dapat terealisasi? Tentu kita harus optimistis bahwa revolusi mental ini dapat terlaksana dalam masa Pemerintahan baru Jokowi-JK. Alat uji yang paling awal adalah bagaimana Pemerintahan Baru nanti memilih orang-orang dalam kabinet. Masyarakat kita sudah mulai cerdas, publik bisa menilai apakah anggota kabinet itu mengikuti aspek profesional atau hanya pertimbangan politik semata. Pemerintahan Jokowi-JK harus mampu menunjukkan bahwa para pembantunya adalah orang-orang terbaik dalam bidangnya dengan rekam jejak kepemimpinan yang nyata, jujur, serta tak kalah pentingnya, memiliki keberanian melakukan perubahan yang cukup radikal.

Bagaimana Revolusi Mental ini dapat terwujud, mengingat banyak pejabat publik menjadi tersangka, bahkan terpidana korupsi? Untuk tidak jadi hanya sekadar jargon, maka apapun itu istilahnya, Bangsa Indonesia memang harus berubah, dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang lebih baik. Dari mana memulainya, harus ada political will dan itu dimulai dari tingkatan Pemimpin. Untuk Eksekutif, batu uji pertama adalah mampukah pemerintahan baru ini memberikan isyarat nyata dengan membentuk Kabinet Kerja. Langkah selanjutnya adalah program-program strategis dikawal agar berkelanjutan, antara lain pembenahan Aparatur Sipil Negara yang berujung pada perbaikan pelayanan publik, dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Lalu penegakan hukum, dengan terus berkomitmen pada pem-

berantasan korupsi. Saat ini pilihan yang ada adalah dengan menguatkan KPK. Upaya-upaya pelemahan institusi ini harus dihadang oleh pemerintahan Jokowi-JK, kalau terlihat saja pemerintah melakukan pembiaran atas upaya menghancurkan KPK, patut kita pertanyakan janji revolusi mental itu. Menguatkan KPK itu artinya termasuk menindak anasir-anasir dalam tubuh KPK yang terbukti sudah keluar dari aturan main atau tidak menjalankan due process of law. Melihat jejak rekam presiden dan wakil presiden yang baru, bagaimana optimisme atau pesimisme Bapak terhadap perwujudan Revolusi Mental? Saya senantiasa mengajak kita semua untuk tetap bersikap optimistis. Hormati proses politik yang sudah baik ini. Lebih baik menyalakan lilin daripada



10/29/2014 6:01:58 AM

FOKUS mengutuk kegelapan. Jokowi-JK tentu tidak bisa bekerja sendiri, saya pikir keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh komponen bangsa, serta mendukung segala sesuatu yang mengedepankan kepentingan publik. Bagaimana Pak Erry menilai prestasi KPK saat ini, apakah sudah melakukan kerja terbaik yang dapat mereka lakukan, atau seharusnya masih mampu berbuat lebih? Untuk menilai KPK, mari kita lihat statistik, dari 385 kasus yang masuk ke Pengadilan hingga September 2013, sebanyak 100% telah dieksekusi. Penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh KPK melalui penindakan sepanjang tahun 2004 sampai 2014, dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sudah disetor ke kas negara sebesar Rp 1,25 triliun. Ini berasal dari kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari penindakan kasus di pusat dan daerah. Hemat saya angka-angka ini cukup baik merepresentasikan keberhasilan KPK, sementara efek jera yang ditimbulkan layak diperkirakan jauh lebih besar. Meski ruang untuk peningkatan masih terbuka lebar bagi KPK, terutama dalam pembinaan 2 pilar utama organisasi yakni modal insani (human capital), termasuk di dalamnya manajemen kinerja dan pengendalian mutu kerja, serta pemutakhiran teknologi secara luas. Apa yang salah dan/atau apa yang perlu diperbaiki oleh pimpinan dan para pendidik di perguruan tinggi agar menghasilkan pejabat publik dengan mental yang bebas dari korupsi? Belajar dari pengalaman negaranegara lain, satu hal sederhana namun mendasar yang perlu ditanamkan sejak dini, adalah kesadaran dan pemahaman yang dalam tentang pemisahan antara wilayah dan kepentingan pribadi di satu sisi, dan wilayah serta kepentingan/kenyamanan publik di sisi yang lain. . Mekanisme audit adalah mekanisme untuk menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Mohon dijelaskan lebih jauh lagi dalam kaitannya dengan revolusi mental?

Perubahan radikal perilaku auditor dan auditee harus menuju semangat kemitraan. Auditor memperlakukan auditee bukan sebagai obyek pemeriksaan semata, melainkan lebih sebagai mitra. Demikian pula auditee memperlakukan auditor dengan cara yang sama, mitra dalam perbaikan dan pertumbuhan. Misalnya terkait mafia migas dan Pertamina, apakah selama ini audit Itjen, audit BPK maupun audit oleh Akuntan Publik tidak dapat menemukan korupsi? Seandainya tidak menemukan, mengapa metode audit tidak dapat menemukannya? Seandainya menemukan, mengapa sampai KPK berhasil menetapkan tersangka kepada Profesor, Pejabat sampai Menteri di bidang itu? Mafia Migas dan kasus yang melibatkan Menteri dimaksud merupakan 2 hal yang berbeda dengan upaya pemeriksaan yang berlainan, sehingga tidak tepat kita ‘menyalahkan” Itjen, BPK dan KAP, apalagi mempersoalkan metode audit yang digunakan. Pemeriksaan kasus biasanya didahului dengan penyelidikan, meliputi pemetaan, penelaahan hipotetis dan pencarian petunjuk awal yang relevan baik fisik maupun virtual. Bila hasilnya positif, dapat dilanjutkan dengan investigasi/penyidikan guna menemukan ‘2 alat bukti yang sah’ secara hukum ‘dan sangat meyakinkan’. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan lah maka metode audit investigatif, yang dapat pula meliputi forensik audit, berperan penting menghasilkan sesuatu yang memperkuat petunjuk atau ditemukannya 2 alat bukti tersebut. Dalam pelaksanaannya mengacu pada UU 3/71, UU 31/1999, UU 30/2002 dan UU atau aturan lain yang relevan, serta KUHAP. Bagaimana Bapak memandang etika Akuntan Publik (AP) yang tidak memperbolehkan AP mengungkap temuan audit ke pihak luar selain pemberi tugas, padahal temuan audit itu berkaitan dengan kekayaan milik negara, yang artinya milik publik Indonesia? Ini kaitannya dengan etika dan Hak Asasi. Untuk Akuntan Publik ada aturan main yang mengikat, Kode Etik Akuntan Publik membolehkan mengungkapkan

11

temuan audit kepada pihak berwenang apabila diminta, dengan sebelumnya memberi tahu pemberi tugas. Memberikan temuan secara gegabah kepada pihak luar atau publik merupakan tindakan yang melanggar etika dan tidak bertanggungjawab, tetapi mengungkapkan kepada pihak yang diberi mandat oleh negara berdasarkan UU malah wajib hukumnya. Dimana AP dapat berkontribusi penting dalam pelaksanaan Revolusi Mental bangsa dan negara Indonesia? Dapat sampai sejauhmana peran itu? Menjunjung tinggi integritas, senantiasa menunjukkan bahwa akuntan publik bukan bekerja semata-mata berdasarkan pesanan pemberi tugas, tapi menyajikan kewajaran kepada publik, menjadi teladan dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku, serta membantu penegak hukum menemukan alat bukti dan/atau melakukan perhitungan yang dibutuhkan. Seberapa penting jasa audit yang diberikan AP (melalui KAP) bagi kemajuan perusahaan swasta? Bagi perusahaan publik? Bagi keduanya sama-sama penting karena dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP yang kredibel, maka perolehan modal akan lebih mudah, perluasan hubungan kemitrausahaan akan terbantu, dan akuntabilitas perusahaan lebih baik. Pilkada, pileg dan pilpres menggunakan jasa AP untuk menegakan akuntabilitas proses demokrasi. Bagaimana pandangan Bapak tentang regulasi tersebut? Semua harus dikembalikan pada aturan main yang sudah disepakati dan diatur dalam undang-undang. Jika aturannya tegas, maka sebenarnya AP bisa sangat berperan dalam penegakan akuntabilitas proses demokrasi. Sayangnya aturan yang ada menempatkan AP sekadar kosmetik. Tidak ada sanksi tegas atas hasil yang diberikan oleh akuntan publik jika ternyata terbukti ada unsur-unsur yang secara kaidah akuntansi dan aturan perundangundangan tidak sesuai CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:02:00 AM

12

FOKUS

Berani Berubah

PT Kereta Api Indonesia dan PT Garuda Indonesia Tbk adalah dua BUMN yang lebih dulu melakukan revolusi mental

B

Bila kita hendak mengetahui apakah perusahaan “plat merah” itu sudah melakukan revolusi mental atau belum, kita bisa melihat bagaimana sepak terjang sang Menteri BUMN periode 2011-2014, Dahlan Iskan. Lho kok Dahlan, darimana parameternya? Sederhana saja, saban awal pekan atau setiap Senin pagi Dahlan menulis artikel yang ia beri tajuk “Manufacturing Hope” atau biasa dikenal dengan sebutan Manhop.

Dahlan Iskan

Menteri BUMN periode 2011-2014 Temanya seputar BUMN yang berani berubah, malas berubah dan siap mati. Dalam setiap tulisannya Dahlan menampilkan apa adanya sesuai kondisi yang terjadi, dan tulisan ini ampuh melecut persaingan antar BUMN untuk berubah menjadi lebih baik.

Bagaimana tak menumbuhkan spirit, jika BUMN itu berkinerja bagus dan sesuai kaidah tata kelola perusahaan yang baik maka Dahlan tak segan memuji habis-habisan, tetapi bila BUMN itu ‘hidup segan mati tak mau’ jangan harap ada belas kasihan, tulisan Dahlan membuat merah telinga para CEO BUMN yang disebut. Sejatinya ketika presiden Joko Widodo (Jokowi) menggagas revolusi mental, maka Dahlan Iskan sudah melakukannya pada BUMN semenjak ia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memimpin. Awalnya bisa dibilang seluruh CEO hingga karyawan BUMN tak nyaman dengan kehadiran Dahlan. Bahkan banyak yang meragukan kemampuannya. Namun semua anggapan itu menjadi mentah ketika Dahlan melakukan perombakan dan pembenahan total pada seluruh BUMN. Temanya memang bukan revolusi mental tetapi kurang lebih tujuannya sama. Sebab tak hanya kinerja yang didongkrak melainkan juga mental CEO dan karyawan BUMN yang awalnya kental dengan gaya birokrasi diubah menjadi korporasi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) adalah salah satu BUMN yang terkena sengatan itu. Dan sengatan itu bukan

Emirsyah Satar

Direktur Utama Garuda Indonesia

membuat KAI lemah, sebaliknya KAI berubah menjadi bintang dan kampium di bidang jasa perhubungan. “Saya bangga dengan KAI yang tahun ini menjadi pilihan utama pemudik,” kata Dahlan dalam tulisan BBM nya yang ditujukan ke Ignasius Jonan selaku Direktur Utama (Dirut) KAI kala itu. Dahlan juga mengaku terus menerima foto-foto pelaksanaan pengaturan mudik dari lapangan. Termasuk



10/29/2014 6:02:04 AM

FOKUS

Ignasius Jonan Mantan Direktur Utama KAI, Menteri Perhubungan Kabinet Kerja

foto Jonan yang sedang meringkuk tidur di kursi KA kelas ekonomi, kelelahan setelah berhari-hari mengawal Posko Angkutan Lebaran. Tak hanya angkutan penumpang, Lebaran kali ini KAI juga jadi bintang di sektor angkutan barang. Di saat semua truk dilarang beroperasi selama liburan Lebaran, KAI tetap bisa mengangkut barang jarak jauh. “Ke depan, dengan selesainya rel ganda SurabayaJakarta angkutan barang via KAI kian vital,” kata Dahlan optimistis. KAI adalah contoh revolusi mental dalam skup yang kecil. KAI ini menjadi cermin sekaligus sifat dan budaya masyarakat Indonesia. Dan KAI telah me-

mutarbalikkan anggapan pesimistis itu. Satu lagi dalam koridor BUMN pelayanan publik, PT Garuda Indonesia Tbk adalah contoh sukses revolusi mental. Kesuksesan Garuda sebagai maskapai penerbangan unggulan bukan karena ‘plat merah’, tetapi performa layanan dan kualitas sumber daya manusia yang tidak diragukan. Namun, berita bagus ini tidaklah ‘turun dari langit’. Perlu pembenahan yang maksimal di tubuh manajemen Garuda. “Ini bukan hanya keberhasilan satu dua orang tapi juga keberhasilan manajemen yang mau berbenah dan berubah. Milestone Garuda dimulai pada tahun 2005-2006. Saat itu, Garuda berusaha untuk survive dari keterpurukan. Tahun 2007-2009 proses dimana turn around dilakukan. Tahun 2010 hingga sekarang adalah masa pertumbuhan Garuda yakni dengan menciptakan inovasi dan membenahi sistem,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Garuda telah mempercantik diri dengan meningkatkan pelayanan.Tujuan pembenahan dan inovasi tersebut adalah ketika penumpang asing mau ke Indonesia akan merasa sudah berada di Indonesia ketika masuk pesawat Garuda Indonesia, sementara bagi orang Indonesia yang mau keluar negeri, mereka akan merasa seperti di rumah sendiri sampai saat meninggalkan pesawat. Setidaknya Garuda memetakan 28

13

touch point pelayanan, mulai dari pre journey hingga post journey untuk kenyamanan para penumpang. Mulai dari saat pemesanan tiket, boarding, checkin, di atas pesawat, hingga sampai tempat tujuan. Untuk menjaga kualitas ke 28 touch point pelayanan tersebut, setiap sebulan sekali dilakukan evaluasi dan kontrol sesuai unit masing-masing. Selain itu, Garuda juga memiliki layanan yang tidak dimiliki maskapai penerbangan lokal ataupun asing. Layanan tersebut bernama Immigration on Board. Immigration on Board adalah pemberian visa di atas pesawat bagi para penumpang yang menggunakan jasa penerbangan Garuda. Dengan demikian, para penumpang mendapatkan kenyamanan karena tidak harus antre pada counter imigrasi pada saat kedatangan. Visa on board ini merupakan pelayanan pertama di dunia dan hanya satu-satunya pelayanan pemberian visa bagi wisatawan. Untuk pengembangan kualitas SDM, Garuda secara berkesinambungan melakukan training dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada seluruh karyawan. Baik level atas hingga level bawah. Citra perusahaan bukan hanya dilihat dari aktivitas promosi dan pemasaran yang besar saja, tapi juga dari perilaku sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut,” katanya menegaskan



10/29/2014 6:02:07 AM

14

FOKUS

Mengubah Mindset Bagian dari Revolusi Mental R

evolusi mental tak mengenal pengecualian, Akuntan Publik sebagai profesi yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi juga harus direvolusi mental. Tidak ada profesi yang sempurna sekalipun itu Akuntan Publik. Profesi ini pun ikut andil dalam perkembangan proses berbangsa dan bernegara. Sejauh ini Akuntan Publik mawas diri, hal itu bisa ditunjukkan dengan kredibilitas akuntan pendahulu seperti Marie Muhammad dan Bambang Sudibyo. Kunci keberhasilan profesi Akuntan adalah mau mengubah mindset serta menjalankan nilai-nilai dasar profesi dengan sudut pandang strategis, dan memberikan kontribusi secara luas bagi negara dan masyarakat. Membicarakan lebih jauh berikut petikan wawancaranya:

Setujukah Bapak dengan ide revolusi mental? Mengapa? Esensi revolusi mental itu secara normatif terkait dengan pembangunan karakter, yang sesungguhnya merupakan prinsip dasar di dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya baik spiritual, sosial, dan ekonomi dengan nilai-nilai Pancasila; Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dengan Musyawarah Mufakat, dan Keadilan Sosial. Yang menjadi tantangan adalah selalu pada tingkat implementasi di dalam kehidupan keseharian berbangsa dan bernegara, di organisasi baik sektor publik maupun bisnis serta di dalam bermasyarakat. Praktiknya yang menjadi tantangan, bagaimana merealisasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Bagaimana membangun mentalitas masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa kita. Bagaimana revolusi mental dapat kita mulai, apabila beban-beban masa lalu seperti: KKN, SARA, kasus HAM masih melekat di pejabat-pejabat publik? Sederhana saja, sebenarnya penegakkan hukum secara fairness oleh penegak hukum yang independen, belum berhasilnya reformasi karena tidak ada

perubahan mindset para penyelenggara negara dan juga masyarakat, penegakkan hukum sarat dengan kepentingan politik, cara mengelola negara tidak ada perubahan mendasar dalam mindset dan kepentingan. Sebagian besar masalah korupsi karena konflik kepentingan dan ini tidak berhasil menentukan cut off nya untuk membangun konsensus bernegara hanya semu pergantian orang dengan mentalitas dan kepentingan pribadi maupun kelompoknya, akhirnya hilang semangat berbangsa dan bernegara. Siapa saja tokoh-tokoh yang berlatarbelakang Akuntansi pernah menjadi pejabat publik di masa lalu, yang prestasinya dapat dibanggakan hingga dapat dijadikan model Akuntan saat ini? Akuntan sebagai profesi telah melalui perjalanan panjang dalam kiprahnya sebagai profesi yang terus introspeksi dan mawas diri. Tidak ada profesi yang sempurna, setidaknya kontribusi akuntan pendahulu yang bisa kita sebut, antara lain Marie Muhamad dalam membenahi sistem perpajakan di pemerintahan, dan Bambang Sudibyo dengan penataan sistem ang-

Dwi Setiawan

Anggota Dewan Pengurus IAI

garan dari pola anggaran berimbang menjadi surplus defisit. Di masa depan, akuntan mesti mengubah mindset serta nilai-nilai dasar profesi antara lain integritas sebagai kunci keberhasilan profesi akuntan, dengan sudut pandang tidak hanya secara teknis tetapi strategis, dan memberikan kontribusi secara luas di negara dan masyarakat. Akuntansi bukan sekadar pelaporan keuangan dalam arti sempit, akan tetapi governance dalam tatanan kebijakan dan strategi berbagai level pemerintahan yang dihadirkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bapak pernah mengatakan bahwa Akuntan harus menjadi gaya hidup. Apa maksudnya? Iya, Akuntansi sebagai the way of life bukan hanya oleh para Akuntan tetapi juga manajemen sampai staf di organisasi dan keseharian masyarakat didalam mengelola rumah tangga, bahkan keuangan pribadi. Prinsip keseimbangan dalam Akuntansi men-



10/29/2014 6:02:08 AM

FOKUS jadi filosofi dasar menjalankan kebiasaan untuk menata kehidupan secara bijak dan menciptakan kebajikan yang berkelanjutan. Seimbang menciptakan manfaat bukan hanya pendapatan dalam arti sempit, tetapi creating value menciptakan surplus dalam ekuitas yang sustain, utang diperhitungkan secara cermat dengan manfaat dan setiap kewajiban yang terjadi merupakan utang yang mesti diselesaikan dengan nilai manfaat yang lebih besar untuk kebajikan masyarakat. Untuk pejabat publik sifatnya mutlak, karena mereka diberikan mandat kewajiban oleh rakyat yang tentunya mesti dijalankan untuk menciptakan surplus bagi publik. Akuntansi identik dengan akuntabilitas. Bagaimana hubungan akuntansi dengan kebijakan publik? Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seluruh pihak yang diberikan amanah di pemerintahan sektor publik secara luas. Rakyat mempunyai hak untuk mengetahui sebagai pembayar pajak. Akuntabilitas punya konsekuensi untuk digugat oleh publik apabila gagal dipenuhi oleh penerima amanah dengan dimensi akuntabilitas secara hukum, keuangan, kinerja, manajemen dan kejujuran. Dimana peran akuntansi sektor publik dalam Revolusi Mental? Peran Akuntansi Sektor Publik (ASP) adalah membangun tata kelola pemerintahan pada seluruh sumber daya negara, yang sudah diamanahkan dapat dikelola, dan kemudian disajikan akuntabilitas publiknya secara transparan, akuntabel dan fair. Peran Akuntansi akan menjadi prinsip dasar maupun instrumen tata kelola yang baik, tidak hanya secara pengelolaan keuangan tapi juga sumber daya secara luas. Sehingga akuntabilitas keuangan, hukum, kinerja manajemen dan kejujuran para penyelenggara negara dapat diungkapkan secara komprehensi dengan informasi akuntansi sektor publik. Di sinilah akuntan sebagai profesi akan mewujudkan tata kelola governance yang baik di pemerintahan untuk men-

capai kesejahteraan yang berkeadilan. Profesionalisme, integritas dan kepercayaan Akuntan didalam menjalankan mandat publik menjadi revolusi mental yang utama profesi Akuntan menjadi pemimpin perubahan. Apa keterkaitan, persamaan atau perbedaan antara Akuntan Sektor Publik dan Akuntan Publik? Dimana keduanya berkolaborasi untuk berbuat sesuatu yang penting bagi bangsa dan negara?

Kolaborasinya sangat strategis dengan peran Akuntan Sektor Publik di semua lini strategi, baik pengelola sampai pemeriksa keuangan negara, sementara Akuntan Publik dapat terlibat dalam membangun sistem tata kelola yang baik dan audit untuk akuntabilitas keuangan secara profesional, independen dan integritas fondasinya harus kokoh. Bapak juga mengusung ide Indonesia yang harmonis. Mohon penjelasan konsep atau makna Indonesia harmonis? Apa hubungan Akuntansi dengan Indonesia harmonis? Indonesia Harmoni adalah gagasan untuk harmonisasi kebijakan publik yang masih sering tumpang tindih dan berjalan masing-masing tidak sinergis, sehingga tidak memberikan nilai tambah malah jadi beban publik dalam bentuk misalnya high cost economy yang mesti ditanggung rakyat. Hubungan kehidupan harmoni dengan akuntansi adalah bagaimana akuntan dan akuntansi bisa memetakan kem-

15

bali kebijakan publik dan mengharmoniskan supaya sejalan dengan tujuan bernegara. Institusi sektor publik demikian banyaknya sehingga fungsi-fungsi sering overlap dan birokratis malah menjadi faktor penghambat didalam memberikan pelayanan publik. Pemerintahan sebagai regulator dan penjaga governance yang baik mesti ditata kembali agar sehat dan fit dalam menjalankan mandat untuk memberikan pelayanan publik. Di sinilah cara pikir Indonesia, harmoni yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Akuntan sebagai profesi merupakan leverage untuk mewujudkan cita-cita bernegara secara konkrit dalam mengelola sumber daya negara milik rakyat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Akuntan Publik memiliki kepercayaan publik karena tugasnya menjaga kepentingan publik. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Akuntan Publik untuk meningkatkan kepercayaan publik ini? Sebaliknya bagaimana regulator dan pengguna jasa membantu Akuntan Publik untuk meningkatkan kepercayaan publik itu? Akuntan Publik mesti kompetitif, profesional dan integritas yang dijalankan dalam perannya sebagai profesi akuntan publik karena 2015 ASEAN community dan kompetisi global menjadi tantangan agar Akuntan Publik Indonesia menata diri dan menjadi leader di negeri sendiri, serta secara regional dan global. Ditjen Pajak, BPK dan BPKP seringkali kekurangan tenaga pemeriksa untuk optimalkan penerimaan negara. Mungkinkah instansi pemerintah melibatkan Akuntan Publik? Akuntan Publik pasti akan dilibatkan didalam sinergi mengelola keuangan negara dan membangun akuntabilitas publik, tantangannya adalah bagaimana kesiapan akuntan publik untuk menjalankan amanah berpartisipasi dalam menciptakan governance pemerintahan transparan, akuntabel dan terwujudnya zero tolerance korupsi di pemerintahan CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:02:12 AM

16

FOKUS

HANS KARTIKAHADI

“AKUNTAN PUBLIK ADALAH GARDA PEMBANGUNAN” Presiden Joko Widodo mengusung “Revolusi Mental” tentang apa yang akan dilakukannya saat memimpin Bangsa dan Negara Indonesia ke depan. Saat masih berpraktek, Hans Kartikahadi memiliki reputasi sebagai Akuntan Publik yang menjunjung moral etika dan memiliki nasionalisme tinggi. Mental manusia Indonesia seperti itulah, yang perlu dikembangkan dalam orde “Revolusi Mental”. Akuntan Publik (AP) merupakan Garda Pembangunan, oleh karena AP sebagai penjaga (guard) pembangunan maka AP harus menunjukkan mental seperti itu.

Bagaimana Bapak menilai dan memaknai Revolusi Mental dari Presiden Jokowi? Saya setuju sekali bahwa Revolusi Mental adalah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Revolusi Mental berbicara tentang manusia, tanpa manusia yang bermental baik maka kita tidak bisa kerja (baik). Mental itu terutama moral etika. Kita dapat melihat moral etika yang rusak mulai dari bawah, tawuran dan perbuatan asusila (di kalangan pelajar), sampai yang di atas seperti korupsi di Makamah Konstitusi yang mempermainkan kedaulatan rakyat. Sejarah Tiongkok selama 5000 tahun merupakan contoh baik yang dapat dijadikan pelajaran. Selama masyarakat bangsa tersebut hidup dalam tata krama yang bermoral etika luhur, khususnya berazaskan pada ajaran Confusius yang bersifat universal (antara lain juga dianut oleh Jepang, Korea Selatan dan Singapura), bangsa tersebut sangat makmur dan berjaya, misalnya di jaman Dinasti Tang dan Ming. Kedua dinasti tersebut kemudian runtuh karena kemerosotan moral etika. Kemerosotan moral etika yang paling parah di Tiongkok terjadi dalam sejarah modern yaitu ketika terjadi Revolusi Kebudayaan selama 10 tahun (1966-1976). Mao Tse-tung menyelamatkan Tiongkok dari kehancuran karena KKN yang hebat di zaman Kuomintang, tapi pada hari tuanya malah menjerumuskan negaranya ke jurang kehancuran dengan merusak tata nilai moral etika bangsanya dengan mengobarkan Revolusi Kebudayaan. Deng Xiaoping telah menyelamatkan bangsa tersebut dengan melakukan reformasi besar-besaran di semua bidang pembangunan. Khususnya moral etika, tapi budaya luhur yang telah dirusak selama 10 tahun telah terlalu parah, sehingga masih merupakan beban berat bagi pemerintah sekarang untuk membersihkan KKN yang telah berakar sangat kuat di negara tersebut. Dengan demikian tepat sekali Revolusi Mental bagi Bangsa Indone-

sia. Shock therapy, seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi dan Ahok di Jakarta, akan berguna saat diterapkan di seluruh Indonesia. Akuntan Publik dapat berkontribusi apa dalam Revolusi Mental bangsa kita? Akuntan Publik (AP) merupakan Garda Pembangunan. AP sebagai profesi yang seharusnya menguasai dengan baik tata kelola keuangan, khususnya akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem pengendalian intern, auditing, forensic audit, manajemen, lingkungan bisnis dan publik, peraturan perundangan di bidang bisnis dan keuangan sepatutnya menjadi Garda Pembangunan bangsa. Peran yang sama di sektor pemerintah adalah anggota BPK dan BPKP. Apa hubungan antara Revolusi Mental dan cara bekerja yang Bapak pelajari ketika di Jerman? Cara bekerja orang Jerman adalah disiplin, kerja keras, teamwork, bertanggung jawab, rasional, efektif dan efisien. Itu sebabnya Jerman cepat kembali jaya setelah sempat kalah dalam Perang Dunia II. Kita juga dapat belajar mental bangsa Jerman, ketika Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu kembali, sementara Uni Sovyet, Yugoslavia dan Cekoslovakia malah tercerai berai. Cara kerja dan nasionalisme hebat yang serupa juga ditunjukkan oleh Bangsa Jepang, yang cepat bangkit setelah kalah perang. Dengan demikian Revolusi Mental dapat kita nilai dari cara bekerja. Bagaimana hubungan Revolusi Mental dengan profesi AP? Saya sangat mencintai profesi AP. Sangat disayangkan bila kita menemukan AP yang lebih banyak mengeluh dan menuntut, daripada berjuang dan bekerja. Saya prihatin melihat AP yang tidak peka terhadap perkembangan jaman dan lingkungan. Lebih sedih lagi melihat AP kurang menyadari

PHOTO

tanggungjawab dan amanah sebagai akuntan publik. Menjadi AP harus menunjukan passion saat bekerja dan menyadari amanahnya. AP harus memiliki jiwa teamwork, bukan one man show. Apa tantangan profesi AP saat ini? Ada 6 (enam) tantangan profesi AP. Pertama, ada tiga mitos yang harus dihadapi. AP dianggap bekerja dengan modal dengkul, padahal AP berinvestasi besar pada teknologi sistem informasi yang berkembang pesat, serta investasi SDM dengan mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan sering kali sampai ke luar negeri yang sangat besar. AP dianggap atau menganggap diri sebagai superman/superwoman yang mampu mengaudit perusahaan jenis usaha apa saja. Mitos terakhir bahwa setiap klien bawa rezeki, padahal sembarang menerima klien dapat menyebabkan bencana. Tantangan kedua adalah era globalisasi menuntut AP memiliki mindset global. AP harus paham time management, misalnya terlambat dari deadline yang disepakati akan berdampak buruk meluas bagi klien. Tantangan ketiga perkembangan teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat dan mahal, tantangan keempat perkembangan lingkungan bisnis, terutama terkait masalah moneter dan valuta asing. Tantangan kelima standar profesi yang berkembang terus menuntut AP harus memuktahirkan kompetensinya, dan tantangan terakhir adalah risiko profesi yang terus bertambah. AP harus mampu mengelola dengan baik hubungannya dengan pihak yang saya sebut sebagai catur mitra dalam profesi AP, yaitu regulator, perguruan tinggi, organisasi profesi dan masyarakat pengguna jasa. Bisa Bapak jelaskan peran regulator terhadap profesi AP? Jelas (peran regulator) sangat penting bagi profesi AP. Regulator berperan



10/29/2014 6:02:16 AM

FOKUS sebagai pembina, pengembang, pengawas, pengayom dan pemersatu. Sebagai contoh rotasi KAP (Kantor Akuntan Publik) dalam penugasan audit, itu contoh kebijakan yang keliru. Jiwa suatu KAP tergantung pada dua unsur yang melekat seperti dua sisi suatu mata uang: SDM dan Klien. Kedua unsur tersebut harus ada dan berkembang secara berdampingan. Kewajiban rotasi penugasan audit kepada KAP bukan saja menghambat perkembangan KAP bahkan dapat membunuh profesi akuntan publik nasional. Penugasan tugas audit laporan keuangan suatu perusahaan yang berakuntabilitas publik seharusnya diserahkan kepada Dewan Komisaris dengan menerima masukan dari Komite Audit yang independen, bila ternyata KAP melanggar kode etik tidak usah menunggu batas waktu 6 tahun, setiap saat dapat dihentikan penugasan dan ditunjuk KAP lain yang dapat lebih diandalkan. Peraturan pemerintah tentang kewajiban rotasi penugasan audit harus segera dicabut karena telah terbukti tidak efektif dan tidak efisien dalam praktek auditing di Indonesia. Tidak ada negara maju yang menerapkan kewajiban rotasi tugas audit yang naïf tersebut. Inilah pentingnya AP harus aktif berkomunikasi dengan regulator, bukan untuk sekedar meminta (regulator mengikuti permintaan AP) melainkan agar lebih memahami cara kerja dan masalah yang dihadapi AP sebagai garda pembangunan yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa. Kita pernah punya Menteri Keuangan seperti Radius Prawiro dan Ali Wardhana, yang saya sebut sebagai generasi regulator yang mau mendengar dan memahami. Saat mengambil keputusan terkait profesi AP, moneter, pasar modal, perbankan dan lainnya, selalu mengajak AP duduk bersama untuk memahami perspektif AP sebagai garda pembangunan. AP tidak perlu berkonfrontir dengan regulator dan sebaliknya regulator memiliki kepedulian untuk mendengar pemikiran AP, itu hubungan harmonis yang perlu dikembangkan. Bagaimana hubungan dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi yang “memproduksi” akuntan, sehingga penting dilakukan program pendidikan bersama antara IAPI dan IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Kita menjadi sedih saat melihat tidak sedikit dosen seperti berada di menara gading, artinya mengajar dan hanya mengajar tanpa paham praktek akuntansi. Saat saya mengajar PPAk misalnya, banyak lulusan S1 Akuntansi tidak ngerti sama sekali tentang PSAK. Hal itu membuat saya bertanya, belajar apa saat kuliah S1? Banyak perguruan

tinggi dengan mudah membuka program studi akuntansi, tanpa mempersiapkan tersedianya dosen akuntansi yang kompeten. Tidak sedikit dosen pengajar sering kali tidak mengikuti perkembangan praktek akuntansi. Text book kuliah masih banyak mengacu pada US-GAAP, sedangkan standar kita convergence ke IFRS, atau ada buku yang berlabel IFRS namun kulitnya saja. Jadi penting sekali dosen akuntansi yang memahami praktek akuntansi terkini. Lalu bagaimana dengan organisasi profesi? IAPI harus memiliki visi global, program jangka panjang misal 5-10 tahun ke depan, mempererat teamwork, berinisiatif komunikasi dengan regulator, mau mendengarkan komunitas bisnis dan memahami kebutuhan mereka, serta mendengarkan anggota. IAPI dan organisasi profesi akuntan lain (IAI dan IAMI) harus bergandengan erat, sehingga dapat lebih kuat bersuara keluar. Kita tidak dapat meniru Amerika Serikat karena sejarah organisasi profesi kita berbeda. Amerika tidak punya organisasi akuntan yang mewadahi semua jenis akuntan (pendidik, publik, manajemen, dan sektor pemerintahan), sehingga kita tidak dapat “meniru” AICPA, AAA, AMA dan lainnya. Secara historis peran AP sangat besar dalam melahirkan dan mengembangkan IAI. IAI mewadahi semua jenis akuntan yang dibagi menjadi 4 kompartemen yaitu kompartemen akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen, dan akuntan sektor pemerintahan, yang selanjutnya KAP berubah menjadi IAPI dan KAM menjadi IAMI. Dengan demikian kita jelas berbeda dengan di luar negeri. Selain itu akuntan juga berbeda dengan profesi lain yang dalam satu profesi memiliki organisasi profesi lebih dari satu. Bagaimana dengan masyarakat pengguna jasa? Banyak pengguna jasa, termasuk regulator, yang tidak paham dengan tugas dan tanggung jawab AP. Buat mereka paham! Majalah IAPI merupakan salah satu alat untuk mendidik masyarakat luas, misal menampilkan artikel di publikasi internasional dengan ijin mereka. Dalam suatu sistem ekonomi pasar, bagaimana mungkin pasar modal (bursa efek) dan pasar uang (perbankan) dapat berjalan tanpa peran AP sebagai trustable profession, alias sebagai garda. Jika AP bangsa sendiri tidak dipercaya, tidak dikembangkan dan tidak diayomi maka AP luar negeri akan senang hati masuk dan berperan aktif di bumi Indonesia, sedangkan akuntan Indonesia tinggal menjadi “TKA” (Tenaga Kerja Akuntansi) di negara sendiri. AP harus memberi pemaha-

17

man ini kepada masyarakat pengguna jasa. Bapak adalah role model AP yang aktif di dunia akademis, organisasi profesi dan praktek AP. Mengapa Bapak menjalani ketiganya? Bagi saya, guru adalah profesi paling mulia dan agung dalam perkembangan peradaban manusia. Akademisi adalah guru yang menghasilkan akuntan dan saya berkomitmen menjadi guru selama 41 tahun, (catatan redaksi : Hans K. dianugerahi Satya Lencana Karya Satya 30 tahun atas darma bakti di bidang pendidikan dan pernah terpilih sebagai dosen terbaik program studi akuntansi FE-UI). Untuk organisasi profesi, wadah para praktisi harus diisi orang-orang baik dan mampu. Saya berpandangan bahwa salah satu syarat pekerjaan dapat disebut sebagai pekerjaan profesi adalah adanya wadah (organisasi) yang mampu menegakkan kode etik dan standar profesi. Berpraktek akuntan adalah keharusan bagi saya, karena profesi akuntan harus ada yang isi di jaman serba kekurangan. Saya terdaftar sebagai akuntan bernomor register D-230, ditambah 18 akuntan senior bernomor seri A, berarti saya adalah akuntan Indonesia yang ke-248 dari penduduk kurang lebih 108 juta ketika itu. Demikian sampai kini saya tidak pernah menyesal telah memilih jalan karir sebagai akuntan publik dan akuntan pendidik, dan berbangga terlibat aktif dalam pengembangan organisasi profesi. Mengapa Bapak pensiun meski tidak ada pembatasan usia bagi AP? Saya pensiun karena mengamalkan apa yang saya pelajari dari filsafat timur, yaitu “sebelum belajar naik, anda harus belajar kapan dan bagaimana turun”. Kita lihat banyak pemimpin dunia yang sudah lama menjabat, namun tidak mau turun. Mereka tidak sadar bahwa fisik berubah dan lingkungan berubah. Akhirnya mereka membahayakan diri, keluarga, organisasi, profesi, negara, bangsa dan orang banyak. Saya mempersiapkan pensiun lebih dari 10 tahun karena saya ingin smooth landing. Terakhir, apa pesan Bapak untuk AP generasi muda saat ini? Sebagai AP, pahami benar tugas sebagai AP. Pahami AP adalah garda pembangunan. Pegang teguh mental independen. Rajin belajar, tanggung jawab, siap kerja keras dan persevere (tidak mudah menyerah). Tantangan harus dihadapi, bukan malah mengeluh dan menghindari (tantangan) dan putus asa, lalu akhirnya keluar. Begitu kalian keluar dari profesi maka AP luar negeri dengan senang hati masuk menguasai Indonesia



10/29/2014 6:02:16 AM

18

SAJIAN KHUSUS

Penghapusan Rotasi KAP

Mengamankan Kelangsungan Usaha KAP L

anggeng Subur dengan sabar menjelaskan perkembangan proses Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebagai kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan, beliau menguraikan tujuan mulia perubahan rotasi Akuntan Publik (AP) dan penghapusan rotasi KAP. PMK Nomor 17/PMK.01/2008 menyebutkan bahwa rotasi AP dilakukan setiap tiga tahun dan rotasi KAP dilakukan setiap enam tahun. Peraturan rotasi ini telah lama diusulkan para AP untuk direvisi demi memperkuat eksistensi KAP milik AP Indonesia. CPA INDONESIA berhasil mewawancarai beliau di ruang kerjanya yang nyaman pada akhir September 2014.

Langgeng Subur Ketua Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP)

Kabarnya aturan mengenai rotasi AP dan KAP akan dihapus. Benarkah demikian? Sebentar lagi akan keluar Peraturan Pemerintah untuk merevisi PMK Nomor 17/PMK.01/2008. Dalam PP tersebut, keharusan melakukan rotasi KAP ditiadakan dan rotasi AP menjadi 5 tahun. Sekarang PP baru tersebut dalam proses di Sekretariat Negara untuk memperoleh tanda tangan Presiden. Bagaimana peraturan rotasi di negara-negara lain? Di negara lain peraturan rotasi sangat beragam. Misalnya di negaranegara Eropa ada aturan mengenai rotasi sampai belasan tahun, ini kan sama saja tidak ada rotasi. Di Amerika Serikat, aturan rotasi sudah mulai ditinggalkan.

Apa yang melatarbelakangi PPAJP mengubah regulasi mengenai rotasi auditor? Kami mendukung KAP untuk melayani klien lebih lama, yang akhirnya meningkatkan kompetensi profesional akuntan publik. Tahun pertama auditor mempelajari bisnis klien yang diaudit, tahun kedua mulai paham, tahun ketiga baru mulai pintar masa sudah harus lepas. Di lain pihak, auditor mencari klien sulit dan klien juga sulit mencari auditor yang cocok. Kami juga berupaya menciptakan keadilan bagi KAP perorangan dan yang berpartner sedikit karena regulasi rotasi banyak direspon dengan ganti nama KAP. Praktis yang memiliki sumber daya untuk mengganti nama KAP menjadi seolah-olah KAP baru, adalah KAP besar yang memiliki partner banyak. Ironis bahwa jum-



10/29/2014 6:02:19 AM

SAJIAN KHUSUS lah KAP perorangan berjumlah sekitar 200-an dari jumlah keseluruhan 400-an KAP di Indonesia. Dengan rotasi AP 5 tahun, maka KAP perorangan diharapkan termotivasi untuk berpartner agar dapat menahan klien lebih lama. Mereka akan tumbuh karena partner akan membawa keahlian berbeda-beda. Dengan demikian diharapkan kompetensi KAP dan para AP dapat terjaga dan terus meningkat. Ke depannya, bisa jadi jumlah KAP perorangan akan semakin sedikit dan KAP persekutuan akan bertambah. Sesungguhnya dasar pemikiran rotasi adalah menjaga independensi auditor. Diharapkan hubungan kerja yang tidak terlalu lama mampu menjaga indepedensi AP. Bagaimana indepedensi AP setelah rotasi KAP ditiadakan? Pertama, peraturan rotasi hanya salah satu alat (tool), bukan satu-satunya alat, untuk menjaga independensi auditor. Masih banyak tool lain untuk menjaga independensi auditor yang dapat kita terapkan. Kedua, perusahaan itu tunduk pada tata kelola yang baik (Good Corporate Governance / GCG) dimana perusahaan memiliki organ seperti Dewan Komisaris dan Komite Audit. Kita serahkan penentuannya pada komisaris dan komite audit di setiap perusahaan. Ketiga AP dan KAP bekerja berdasarkan peraturan, etika dan standar profesi. Bagi AP dan KAP yang sudah menjalankan

profesi secara profesional, seharusnya tidak terjadi masalah independensi. Kan tidak berarti AP menerima bayaran profesional dari klien menjadikan AP tidak independen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dengan demikian independensi AP dan KAP tetap terjaga dan dalam pengawasan. Bagaimana revolusi mental AP di era pemerintahan yang baru?

Revolusi mental AP Indonsia merupakan tantangan tersendiri, mengingat dari 1000-an AP itu terdiri dari lebih 60% sudah berusia di atas 70 tahun. Bagaimana mungkin kita merevolusi mental para senior itu, sedangkan anak muda yang mengurus ijin AP per tahun hanya belasan orang? Fenomena akuntan publik palsu, tanda tangan opini tanpa kertas kerja dan persaingan banting harga masih marak terjadi sehingga menyulitkan profesi AP sendiri. Dengan demikian,

19

saya hanya dapat berkata bahwa revolusi mental dimulai dari hal-hal yang kecil saja dan itu diawali dari diri sendiri. Bagaimana kesiapan AP Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)? Yang banyak terjadi adalah kita pintar saat kepepet, padahal seharusnya kita mempersiapkan diri sebelum kepepet. Jasa asurans belum dibuka untuk tahun pertama penerapan MEA, baru jasa penyusunan pembukuan yang boleh dilakukan akuntan asing. Namun demikian setiap tahun kita akan rapat dan membuka satu per satu jasa yang akan dibuka oleh masing-masing negara, misalnya jasa review, jasa perpajakan atau jasa asurans. Itu pun tidak harus jasa yang di bawah Kementerian Keuangan, melainkan jasa di bawah kementerian lain dapat diajukan sebagai alternatif. Semoga saya dapat menjaga jasa asurans ini tidak termasuk yang diliberalisasi sampai saya pensiun. MEA tidak selalu berupa ancaman bagi Indonesia, melainkan juga dapat menjadi peluang. Hal itu mengingat daya saing Indonesia masih lebih tinggi daripada beberapa negara ASEAN lain. Kita harapkan akuntan asing yang berpraktek di Indonesia dapat mentransfer ilmu dan skill ke orang kita. Nah sekarang tinggal bagaimana para AP mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan masing-masing untuk menghadapi persaingan tersebut



10/29/2014 6:02:25 AM

20

SAJIAN KHUSUS

Poppy Sofia :

Market Jasa Akuntansi Indonesia

Sangat Besar

T

ahun 2015 adalah tahun daya saing, karena Indonesia memasuki era baru, ASEAN open acces atau yang lebih dikenal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesiapan segenap Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia akan mendapat ujian sesungguhnya di sini, apakah siap berkompetisi atau tidak. Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Poppy Sofia punya cara pandang sendiri tentang MEA. Seperti apa cara pandang itu, berikut petikan wawancaranya: Daya saing SDM yang ideal seperti apa? Daya saing SDM Indonesia tidak dapat disimpulkan secara generalisasi. Harus berdasarkan kategori dan berdasarkan data. Tidak bisa mengarang atau pakai perasaan, harus dengan data. Jadi, dalam rangka menjawab pertanyaan ini, setelah saya cari, ternyata benar. Banyak variasi indikator daya saing SDM Indonesia. Saya berikan contoh, dalam aspek kesehatan SDM Indonesia berada pada

urutan ke 47 dari 187 negara tanpa menyebutkan negara mana saja yang ter survei. Lalu, SDM pertanian Indonesia, menempati urutan ke 6 di tingkat ASEAN sampai dengan tahun 2014. Karena ini adalah majalah CPA, tentu yang paling relevan adalah daya saing SDM AP Indonesia ya? Sekali lagi, saya harus bicara dengan data (seperti terlihat pada tabel). Mengutip hasil penelitian tentang Tenaga Kerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN yang dilakukan oleh ASEAN Study Center FISIP UI bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu tahun 2013, khususnya daya saing SDM Jasa Akuntansi Nah, mau bicara daya saing profesi akuntan atau akuntan profesionalkah dengan data di atas? Apabila daya saing didefinisikan sebagai probabilitas akuntan Indonesia lebih dipilih untuk digunakan jasanya di negara Indonesia, menurut saya, probabilitas lebih tinggi daripada akuntan asing sampai dengan saat ini. Jumlah akuntan Indonesia saat ini sebanyak 52 ribu lebih, relatif masih kurang untuk mengisi kebutuhan tenaga akuntan dalam negeri saja. Sebagai gambaran sederhana saja, di Indonesia terdapat lebih dari 500 entitas Pemerintah Daerah dengan paling sedikit 30 SKPD yang mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP, juga setiap Pemda memiliki fungsi internal asurans, bawasda/ Inspektorat, namun hanya sedikit Pemda yang sudah memiliki sarjana akuntansi. Beberapa Negara ASEAN seperti Brunei, Laos, Kamboja, dan Vietnam ternyata hanya memiliki sedikit akuntan, kurang dari 500 orang yang terdaftar pada asosiasi profesi. Surprise juga ya. Nah, barangkali daya saing akuntan profesional kita di sana dapat lebih tinggi? Belum ada hasil survei yang saya sudah baca. Maka, probabilitas akuntan Indonesia lebih dipilih untuk digunakan jasanya di Negara Asean selain Indonesia. Sampai dengan saat ini probabilitasnya lebih rendah dibanding akuntan asing. Kecuali, di tiga negara yang hanya memiliki sedikit akuntan. Apabila daya saing dengan indikator probabilitas dipilihnya akuntan Indonesia dibanding akuntan asing di negara ASEAN bergantung pada kualitas jasa yang diberikan serta harga jasa, maka akuntan Indo-



10/29/2014 6:02:29 AM

SAJIAN KHUSUS Jumlah Akuntan yang Menjadi Anggota Asosiasi Akuntan Nasional Di Negara-negara ASEAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Negara Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Filipina Singapura Thailand Vietnam Myanmar

Asosiasi BICPA KICPAA IAI LICPA MIA PICPA ICPAS FAP VAA MAC

2008 79 799 7.171 166 25.309 20.486 20.257 49.244 7.500 502

2009 81 256 9.624 172 27.920 21.939 24.758 60.365 8.000 1.232

2013 56 284 13.933 171 29.413 19.573 25.842 51.298 8.000 1.379

PPAJP 2013 Total akuntan beregister sampai Mei 2013 adalah 52.637, dan tidak seluruhnya bekerja sebagai akuntan. Tabel X.2. Jumlah Akuntan Beregister, Akuntan Publik, dan KAP di Indonesia

Akuntan Beregister Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Cabang Kantor Akuntan Publik KAP yang bekerjasama dengan KAP Asing/Organisasi Audit Asing

2010 49.348 928 408

2011 50.879 995 417

2012 52.270 1.016 396

2013 52.637 1.019 394

106

110

119

110

48

49

45

47

PPAJP 2013 nesia dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi karena harga jasanya dapat lebih murah dari akuntan non-Indonesia? (agak sensitif ya pernyataannya...? sekali lagi akurasinya harus dengan dukungan data. Pada pernyataan pertama, saya mengidentifikasikan pasar jasa akuntansi di Indonesia masih sangat tinggi dan belum dapat dilayani oleh akuntan Indonesia saat ini. Bukti kecil adalah lulusan sarjana akuntansi dari perguruan tinggi manapun terserap di dunia kerja sangat cepat. Waktu tunggu lulusan S1 akuntansi dari beberapa perguruan tinggi, bahkan negatif (belum lulus, sudah bekerja). Banyak posisi yang harus diisi oleh sarjana akuntansi pada satu entitas, bukan hanya sebagai penanggung jawab penyusunan laporan keuangan saja, namun juga pada fungsi kepatuhan perpajakan, asurans internal (internal audit), akuntansi biaya dan anggaran, juga pada fungsi komite audit. Akuntan Publik? Saya kira daya saing akuntan publik Indonesia masih lebih tinggi di Indonesia pada banyak segmen mana kala peraturan tidak mengharuskan kriteria penggunaan jasa akuntan publik

asing. Namun konsisten dengan pernyataan saya di atas, daya saing akuntan publik Indonesia di negara ASEAN di luar Indonesia, menurut saya sangat rendah (tanpa data akurat dan saya kategorikan KAP Big 4 Indonesia, sebagai KAP Indonesia bukan Asing). Siapa sebenarnya kompetitor Bangsa Indonesia dalam prihal SDM? Sebelum menjawab siapa kompetitor Bangsa Indonesia perihal SDM, saya identifikasikan terlebih dahulu jenis jasa yang ditawarkan SDM yang bersangkutan dengan daya saing rendah di Indonesia dengan indikator yang sama, yaitu probabilitas jasa SDM Indonesia lebih dipilih dari pada jasa SDM asing di Indonesia dan di ASEAN. SDM pada jasa teknik (insinyur dan konsultan teknik) Indonesia kurang dipilih di Indonesia dibanding SDM sejenis asing, khususnya Amerika, Jepang, Eropa, bahkan Korea. Sekaligus menjawab, siapa kompetitor SDM Indonesia. SDM negara negara tersebut adalah kompetitor SDM yang memberikan jasa sama baik di Indonesia maupun ASEAN.

21

Apakah Anda sependapat bahwa Indonesia kekurangan SDM profesional ? Ya. Indonesia kekurangan SDM Profesional karena kuantitas SDM profesional di Indonesia belum memenuhi kebutuhan jasa profesi di semua lini di Indonesia. Masih banyak konsumen jasa profesi Indonesia yang mencari dan memperoleh jasa profesi tersebut keluar Indonesia. Kesimpulan bahwa kuantitas SDM profesional Indonesia masih kurang secara kuantitas, sejalan dengan hasil penelitian tentang daya saing SDM pada 8 jenis jasa tertentu di Indonesia. Bagaimana kesiapan KAP dan para Akuntan Publik di Indonesia? AP dan KAP Indonesia belum siap menjual jasa keluar Indonesia. Sampai dengan tahun 2014, para AP dan KAP maupun asosiasi profesi belum ada strategi yang jelas kearah pembukaan (penetrasi) pasar luar Indonesia. Tentu, koreksi jika saya salah ya? Kenapa generasi muda kurang meminati profesi Akuntan Publik? Generasi muda yang berminat menjadi sarjana akuntansi sudah banyak. Bekerja pada bidang akuntansi di Perusahaan maupun sektor publik, juga banyak. Dukungan data jumlah PTN/PTS/STIE yang membuka Prodi akuntansi, jumlah mahasiswa maupun peminat yang relatif naik dari tahun ke tahun, serta jumlah lulusan. Namun minat generasi muda untuk menjadi Akuntan Publik (partner) atau bekerja di KAP sampai pensiun relatif tidak besar. Bagaimana dengan regulasinya, apakah sudah mendukung? Regulasi sudah mendukung lebih banyak generasi muda menjadi sarjana akuntansi. Jumlah SKS relatif sama dengan program studi lain, multi entry dari IPA maupun IPS, dari SMU, SMKK, maupun madrasah serta tidak banyak persyaratan fisik menjadi kendala, seperti buta warna untuk prodi dll menjadi bukti bahwa aturan mendukung meningkatnya jumlah peminat prodi akuntansi. Namun untuk menjadi AP meski peraturan yang berlaku adalah peraturan yang berlaku hampir sama dengan negara lain, mungkin relatif lebih berat untuk dipenuhi dibanding profesi akuntan lain yang non AP



10/29/2014 6:02:29 AM

22

SAJIAN KHUSUS

Bertahan di Tengah Persaingan Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, CPA, CA, Ak

KAP Syamsul Bahri TRB dan Rekan di Medan, Sumatera Utara

D

i tengah tekanan dan persaingan yang semakin ketat, para akuntan publik di daerah tetap setia memajukan profesinya. Meski kerap dipandang sebelah mata, tak sedikit pun muncul keputusasaan untuk melepas lencana profesi kebanggaannya. Salah satunya Syamsul Bahri TRB, seorang akuntan publik senior di kota Medan, Sumatera Utara. Pria 63 tahun ini sudah menggeluti bidang akuntan sejak tahun 1986. Karirnya diawali dengan menjadi staff auditor di beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP). Pekerjaan itu dilakoni bersamaan dengan pengabdiannya sebagai pengajar di Universitas Sumatera Utara, yang telah lebih dulu dijalani sejak tahun 1983. Pada 1991 ia dipercaya menjadi kepala cabang di KAP Drs. Albert Pakpahan, Ak. Jabatan ini diembannya selama empat tahun. Pengalaman yang cukup lama di bidang auditing rupanya membuka jalan ke arah yang semakin baik bagi karir pria kelahiran Aceh ini, hingga tahun 1996 ia menjadi partner dalam KAP Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA & Rekan. Rupanya Syamsul benar-benar mencintai dunia akuntansi. Profesi yang tidak pernah ditinggalkan sejak awal karir ini, semakin lama semakin melekat dalam hati dan pikirannya. Ia pun bercita-cita mendirikan KAP atas namanya sendiri di tanah tinggalnya, Medan. Meski ia tahu betul membangun bisnis KAP tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi ia telah melihat kenyataan bahwa banyak KAPKAP di Medan yang gulung tikar, akibat tak bisa menanggung biaya operasional yang terlampau besar. Pengalaman selama bekerja di KAP menjadi modal utama untuk membangun relasi. Pria bergelar Magister Manajemen ini paham betul, bahwa kunci awal membangun bisnis KAP yaitu memiliki jaringan seluas-luasnya. Akhirnya pada tahun 2004 ia meresmikan KAP sendiri, yaitu KAP Syamsul Bahri TRB dan Rekan. Dua tahun pertama sejak pendirian KAP merupakan masa-masa yang sulit bagi Syamsul dan rekan-rekannya. Mereka harus bekerja sekuat tenaga untuk menggaet klien demi mempertahankan eksistensi KAP-nya. “Awalnya kami hanya memiliki 5 atau 6 klien, itu pun perusahaan kecil, karena perusahaan-perusahaan besar pada umumnya sudah bekerjasama dengan KAP-KAP besar,” ujar Syamsul. Persaingan antar KAP di Medan cukup pelik bagi pemula seperti Syamsul dan rekan-rekannya kala itu. Selain bersaing dengan KAP yang ada disana, mereka juga bersaing dengan KAP-KAP besar di Jakarta yang pada umumCPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:02:31 AM

SAJIAN KHUSUS nya juga menjaring klien perusahaanperusahaan besar di Medan. Namun Syamsul tak pernah merasa putus asa. “Semua sudah ada pembagiannya. Biarlah perusahaan-perusahaan besar itu bekerjasama dengan KAP-KAP besar. Kami, KAP kecil, berusaha menjaring perusahaan-perusahaan menengah ke bawah saja.” kata Syamsul

satu kendala yang dihadapi. Umumnya auditor lapangan yang bekerja merupakan mahasiswa semester akhir yang tengah melakukan praktik kerja lapangan. Kebanyakan dari mereka pun mahasiswa Syamsul di Universitas Sumatera Utara. Lambannya regenerasi muda penerus profesi akuntan publik rupanya

sambil tertawa kecil. Perjuangan Syamsul dan rekanrekannya membuahkan hasil yang manis. Terbukti telah 10 tahun KAP Syamsul Bahri TRB dan Rekan mempertahankan eksistensi. Paling tidak dalam setahun minimal ada 40 klien yang mereka tangani, dengan 25 diantaranya merupakan klien tetap. Hasil pekerjaan mereka kini mampu memenuhi biaya operasional. Bahkan kini mereka telah memiliki kantor sendiri, sebuah bangunan berlantai empat di Komplek Setia Budi Point, Medan. “Dulu ketika baru berdiri, penghasilan kami sekedar untuk menutupi biaya operasional dan menggaji karyawan saja. Pelan-pelan, akhirnya bisa juga membeli bangunan sendiri,” lanjut Syamsul seraya tersenyum sumringah. Meski telah cukup lama KAP Syamsul Bahri TRB dan Rekan berdiri, bukan berarti bisnis mereka berjalan tanpa hambatan. Sulitnya mencari auditor lapangan yang mau bekerja sebagai pegawai tetap, menjadi salah

terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Meski program studi akuntansi di perguruan tinggi termasuk primadona, namun tak semua lulusannya memiliki kemauan untuk menggeluti profesi ini. Mengetahui hal itu, Syamsul sebagai dosen tak pernah lelah memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswanya. “Meski niat mereka hanya praktik kerja lapangan, namun saya ingin mereka merasakan dan memahami betul seluk beluk pekerjaan ini. Keputusan apakah nanti mereka akan melanjutkan profesi ini atau tidak, ada di tangan mereka,” ujar dosen mata kuliah auditing ini. Selain itu, kendala lain yang dihadapi bisnis KAP di Medan yaitu adanya persaingan tidak sehat antar KAP. Meski KAP di Medan terbilang masih sedikit, namun persaingan sangat ketat. Hal itu diakibatkan oleh minimnya perusahaan yang membutuhkan jasa akuntan publik. Pada umumnya perusahaan-perusahaan kecil hanya bekerjasama dengan KAP

23

untuk membuat laporan keuangan yang sifatnya jangka pendek. Misalnya ketika mereka membutuhkan jasa audit untuk laporan pajak. Setelah kebutuhan mereka terpenuhi, kerjasama dengan KAP pun terputus. Persaingan berubah menjadi tidak sehat ketika KAP-KAP saling membanting harga demi menggaet klien-klien jangka pendek itu. Perusahaan yang membutuhkan jasa KAP sekedarnya ini tentu akan memilih harga terendah. Tak jarang Syamsul dan rekan-rekannya menghadapi klien yang mempertanyakan harga jasa KAP mereka yang lebih tinggi dibanding KAP lain. “Mereka bertanya kenapa harga kita lebih mahal dibanding KAP lain. Lalu kami menjelaskan bahwa yang kami jual adalah kualitas, sehingga kami tidak mungkin menurunkan harga terlampau rendah,” tegas Syamsul. Pria yang pada tahun 2010 dinobatkan sebagai Best Accountant Public & Service Excellent Of The Year oleh International Good Company Award ini, menegaskan bahwa kepercayaan merupakan tiang utama dalam menjalani bisnis KAP. Sekali saja mereka mengkhianati kepercayaan klien, maka seterusnya nama mereka akan tercoreng. Syamsul tidak ingin masuk dalam pusaran persaingan yang mempertaruhkan nama baik KAP-nya, yang telah dibangun bertahun-tahun. Meski telah meraih kesuksesan di Medan, Syamsul belum terpikir untuk membuka cabang di kota lain. Baginya mengabdi di kota tempat tinggalnya merupakan hal yang utama. Terlebih lagi profesi akuntan publik di Medan sendiri masih perlu didorong kemajuannya, terutama dari segi pemahaman masyarakat yang masih minim. Ia ingin para pelaku usaha sadar betul fungsi akuntan publik, bukan sekedar mengecap profesi ini sebagai penyusun laporan keuangan belaka. Di samping itu ia juga berharap para pelaku profesi ini memiliki kesadaran untuk mempertahankan independensi dan kualitasnya sebagai akuntan publik. Karena bagaimana pun akuntan publik merupakan sosok yang seharusnya independen, dan tidak seharusnya mudah dipengaruhi oleh tekanan CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:02:33 AM

24

ISU STANDAR AKUNTANSI

KONVERGENSI IFRS-PSAK TAHAP 2

Konsistensi Fair Value Dalam Laporan Keuangan oleh:

Merliyana Syamsul Ketua Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan IAPI

I

ndonesia berhasil mengimplemen tasikan PSAK hasil konvergensi dengan IFRS tahap pertama pada tahun 2012. Pada tahapan pertama tersebut, konvergensi IFRS per posisi 1 Januari 2009 ditargetkan menjadi PSAK yang berlaku efektif di 1 Januari 2012. Saat ini, DSAK-IAI telah mencanangkan proses konvergensi tahap kedua dengan target melakukan konvergensi IFRS per posisi 1 Januari 2014, untuk menjadi PSAK yang berlaku efektif di 1 Januari 2015. Dengan demikian gap PSAK dan IFRS menjadi semakin pendek. Jika pada tahap pertama gap itu 3 tahun, maka tahap kedua gap menjadi hanya 1 tahun. Semakin pendek gap tersebut, diharapkan pelaporan akuntansi keuangan entitas di Indonesia semakin transparan dan semakin berkualitas, sehingga dapat disepadankan dengan entitas-entitas di bursa internasional. Pada proses konvergensi tahap kedua, sampai saat ini beberapa PSAK sudah disahkan, baik PSAK baru maupun PSAK revisi, diantaranya adalah (tampak dalam tabel dibawah): Terdapat beberapa dampak perubahan yang perlu diantisipasi oleh manajemen

terutama atas dampak pada angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. PSAK 1 (revisi 2013) Penyajian Laporan Keuangan Perubahan PSAK 1 mensyaratkan penyajian secara terpisah penghasilan komprehensif lain antara yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Selain itu PSAK 1 juga mengatur adanya informasi komparatif minimum dan tambahan sebagai bagian dari komponen laporan keuangan lengkap. Perubahan lain, penggunaan istilah “penghasilan komprehensif”, menggantikan “pendapatan komprehensif”, serta perubahan nama laporannya menjadi: “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain”. PSAK 24 (revisi 2013) Imbalan Kerja Perubahan dalam PSAK 24, diantaranya tidak lagi memberikan pilihan kepada manajemen, apakah akan melaporkan keuntungan dan kerugian aktuarial menggunakan corridor approach atau langsung ke penghasilan komprehensif lain (OCI) atau ke laba rugi. PSAK 24 (revisi 2013) mengharuskan bahwa semua keuntungan dan

SAK yang berlaku efektif 1 Januari 2014: • ISAK 27 Pengalihan Aset dari Pelanggan • ISAK 28 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas • ISAK 29 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka • PPSAK 12, Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum SAK yang akan berlaku efektif 1 Januari 2015 • PSAK 1 (revisi 2013) Penyajian Laporan Keuangan • PSAK 4 (revisi 2013) Laporan Keuangan Tersendiri • PSAK 15 (revisi 2013) Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama • PSAK 24 (revisi 2013) Imbalan Kerja • PSAK 46 (revisi 2014) Pajak Penghasilan • PSAK 48 (revisi 2014) Penurunan Nilai Aset • PSAK 50 (annual improvement) Instrumen Keuangan: Penyajian • PSAK 55 (annual improvement) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran • PSAK 60 (annual improvement) Instrumen Keuangan: Pengungkapan • PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian • PSAK 66 Pengaturan Bersama • PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas lain • PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar

kerugian aktuarial periode berjalan, harus langsung diakui dalam OCI. Jika selama ini entitas menggunakan corridor approach, dampak dari perubahan ini pada saat implementasi pertama kali, liabilitas (aset) neto program imbalan pasti dapat secara signifikan meningkat (jika terdapat kerugian aktuarial) atau menurun (jika terdapat keuntungan aktuarial). Sementara itu pada laporan penghasilan komprehensif, akan terjadi peningkatan volatilitas OCI. Perubahan dalam PSAK 24 ini dimaksudkan agar setiap entitas menggunakan pendekatan yang sama, mengurangi area dimana terdapat keragaman dalam praktik pelaporan, sehingga tingkat dapat diperbandingkan antara entitas dapat lebih tinggi. Selain pada perubahan tersebut di atas, PSAK 24 (revisi 2013) juga mengatur penggunaan hanya 1 tingkat diskonto, dengan memperkenalkan konsep interest on net asset (liability). Tingkat diskonto ditentukan dengan mengacu pada bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi. Biaya jasa lalu tidak dapat ditangguhkan, seluruh biaya jasa lalu yang timbul akan langsung diakui sebagai beban, terlepas apakah vested atau tidak. Seluruh perubahan pada PSAK 24 (revisi 2013) berlaku secara retrospektif pada 1 Januari 2015. Package of Five : Kepentingan pada entitas lain DSAK IAI melakukan perubahan, revisi dan penerbitan PSAK baru, atas 5 PSAK yang mengatur mengenai kepentingan pada entitas lain,yaitu: 1. PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 10. Tidak terdapat perubahan pada proses konsolidasi, namun lebih pada definisi pengendalian. Investor mengendalikan investee ketika memiliki eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil melalui kekuasaan atas investee. Dengan kata lain investor memiliki hak substantif untuk



10/29/2014 6:02:33 AM

ISU STANDAR AKUNTANSI mengendalikan aktivitas relevan dari investee. Definisi ini mengatakan bahwa pengendalian dapat diperoleh dengan berbagai cara, dan bukan semata-mata sebagai akibat dari kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi entitas lain. Kelompok usaha dengan struktur kepemilikan dan pengaturan yang kompleks, mungkin terkena dampak dari perubahan ini, jika sebelumnya tidak mengkonsolidasi, sekarang diharuskan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. 2. PSAK 66 Pengaturan Bersama. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 11, yang mengatur mengenai pengklasifikasian suatu pengaturan bersama atas operasi bersama atau ventura bersama. Jika para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut, maka pengaturan bersama tersebut merupakan operasi bersama. Sedangkan dalam ventura bersama para pihak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan yang memiliki hak dan kewajiban atas aset neto dari pengaturan tersebut, tanpa mengharuskan adanya bentuk badan hukum terpisah. Dalam operasi bersama, para pihak mengakui hak dan kewajiban atas aset dan liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan porsi masing-masing. Sedangkan untuk ventura bersama, pengaturannya mengikuti PSAK 15 (revisi 2013). 3. PSAK 4 (revisi 2013) Laporan Keuangan Tersendiri. Jika sebelumnya PSAK 4 mengatur mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri, maka dalam revisi 2013, PSAK 4 hanya mengatur laporan keuangan tersendiri, yaitu dalam hal entitas induk menerbitkan laporan keuangan induk sendiri. Tidak terdapat perubahan dalam pengaturannya, jika induk menerbitkan laporan keuangan tersendiri, maka laporan keuangan tersebut harus menjadi lampiran dari laporan keuangan konsolidasian. 4. PSAK 15 (revisi 2013) Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Tidak terdapat perubahan pengaturan dalam metode ekuitas yang digunakan untuk entitas asosasi. Jika sebelumnya PSAK 15 hanya mengatur penggunaan metode ekuitas untuk entitas asosasi, kini ventura bersama juga diharuskan menggunakan metode ekuitas. Tidak terdapat lagi pilihan bagi ventura bersama untuk menggunakan konsolidasi proporsional. 5. PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain. Keseluruhan pengaturan mengenai pengungkapan kepentingan dalam entitas lain, diatur dalam

PSAK 67 ini. Tujuan dari PSAK ini untuk mengatur informasi yang harus disajikan entitas yang diperlukan untuk mengevaluasi sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Kelima PSAK di atas berlaku efektif 1 Januari 2015 dan penerapan dini tidak diperkenankan. PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar PSAK 68 mengatur pengukuran dan pengungkapan nilai wajar untuk semua PSAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar. PSAK 68 menjawab pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan “nilai wajar”?, Bagaimana seharusnya entitas mengukur nilai wajar? Serta apakah yang harus diungkapkan mengenai pengukuran nilai wajar? PSAK ini tidak mengatur aset atau liabilitas mana, pendapatan atau beban mana, yang harus diukur dengan nilai wajar. Dengan semakin banyaknya SAK yang mengatur penggunaan nilai wajar, maka semakin banyak SAK yang terkait dengan PSAK 68 ini, termasuk model revaluasi untuk aset tetap (PSAK 16) dan aset tak berwujud (PSAK 19), model nilai wajar untuk properti investasi (PSAK 13), pengukuran dan pengungkapan nilai wajar untuk instrumen keuangan (PSAK 50, 55 dan 60), pengukuran berdasarkan nilai wajar atas aset dan liabilitas yang diterima dan imbalan dialihkan dalam kombinasi bisnis (PSAK 22), pengukuran pendapatan pada nilai wajar (PSAK 23), pengukuran nilai terpulihkan dalam penilaian penurunan nilai (PSAK 48) dan beberapa PSAK lain. PSAK 68 ini mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar dalam PSAK 68 lebih kepada exit price, daripada transaction price. Dalam konsep ini, pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama (principal market) untuk aset atau liabilitas, atau jika tidak terdapat pasar utama, maka di pasar yang paling menguntungkan (most advantegous market). Penerapan PSAK 68 untuk pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan

25

tertinggi dan terbaiknya (highest and best use). Penggunaan tertinggi dan terbaik aset nonkeuangan memperhitungkan penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan (physically possible), secara hukum diizinkan (legally permissible) dan layak secara keuangan (financially feasible). Jika dalam pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan, entitas menggunakan jasa penilai independen, maka manajemen harus memastikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai tersebut telah dilakukan sesuai dengan pengaturan dalam PSAK 68. PSAK 68 juga mengatur mengenai hirarki nilai wajar dengan memberikan prioritas tertinggi kepada harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (input Level 1) dan input selain harga kuotasian Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung (input Level 2) dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diobservasi (input Level 3). Hirarki nilai wajar tergantung pada input yang dapat atau tidak diobservasi dan bukan pada teknik penilaian. Jika terdapat aset nonkeuangan yang berada pada level 3 hirarki nilai wajar, maka disyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif untuk aset tersebut (misalnya: input tidak teramati, deskripsi proses penilaian yang digunakan entitas, keuntungan & kerugian yang diakui pada laporan laba rugi atau OCI, analisis sensitivitas, dan pengungkapan lain). PSAK 46 (revisi 2014) Pajak Penghasilan Pengaturan dalam revisi 2014 ini, mengeluarkan pajak final (final tax) dari komponen pajak penghasilan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pajak final memang tidak dikenakan pada penghasilan (income), namun pada nilai pendapatan/penjualan (revenue/sales). Yang menjadi pertanyaan, untuk entitas yang atas pendapatannya dikenakan pajak final, pada bagian mana dari laporan laba rugi, pajak final tersebut harus dilaporkan, apakah sebagai pengurang pendapatan atau sebagai bagian dari beban. PSAK Instrumen Keuangan Perubahan pada PSAK Instrumen Keuangan merupakan annual improvement, yaitu perubahan atau revisi, lebih karena adanya perubahan pada PSAK lain, misalnya dalam hal ini adalah perubahan pengukuran nilai wajar sesuai PSAK 68

Referensi: PSAK yang diterbitkan oleh DSAK – IAI.



10/29/2014 6:02:34 AM

26

ISU PERBANKAN

Peran BI Kuatkan OJK Perlu pemahaman dalam mengetahui persoalan makro dan mikro prudensial yang perannya sekarang sudah dipisahkan antara BI dan OJK.

K

ewenangan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perihal penanganan pengaduan konsumen yang berkaitan dengan sistem berjalan beririsan. “Misal, konsumen merasa tak ambil uang, tapi ternyata jumlah rekeningnya berkurang,” kata Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sri Rahayu Widodo di Bandung, baru-baru ini. Agar harmonis, BI menjalin kerjasama dengan OJK. Kerjasama ini penting, karena sengketa dalam sistem pembayaran menyinggung kewenangan BI dan OJK. Wewenang OJK berkaitan dengan produk layanan lembaga jasa keuangan. Sedangkan BI berwenang mengawasi sistem pembayaran dan penyelenggaranya. BI dan OJK sebenarnya sudah punya standar operasional masing-

masing. Namun, untuk mempercepat proses penanganan pengaduan di sektor ini, OJK dan BI akan terus bekerjasama hingga ke daerah. “Setiap kali ada pengaduan di sektor alat pembayaran, kami bekerjasama dengan BI,” katanya. Kerjasama lainnya adalah pemberian sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen di sektor sistem pembayaran. Setiap sanksi yang dikeluarkan OJK akan ditembuskan sebuah surat pemberitahuan ke BI. Begitupun sebaliknya. “Jadi tidak akan jalan sendirisendiri, terkaget-kaget dalam memberikan peringatan. Tujuan akhir dari pengawasan itu adalah untuk stabilitas sektor keuangan, jadi kalau ada yang mengganggu harus dihindari,” ujarnya. Senada, Asisten Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Mutiara Sibarani mengatakan, perlindungan konsumen di sistem pembayaran ini merupakan amanat dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Sibarani optimistis bahwa tidak akan terjadi benturan kewenangan antara BI dan OJK terkait penanga-

nan pengaduan di sistem pembayaran. Hanya saja, kerjasama keduanya akan terus dilakukan. “Dari awal perbankan dialihkan ke OJK, sudah ada kerjasama intensif BI dan OJK,” jelasnya. Tidak hanya konsumen saja yang memperoleh perlindungan dari BI, tetapi pelaku usaha juga diberikan. Hal tersebut terlihat dari konsumen yang dilindungi adalah konsumen yang memiliki itikad baik dalam melaksanakan sistem pembayaran. Untuk mekanisme penanganan pengaduan, hingga saat ini, ada kerjasama antara departemen di sistem pembayaran BI dengan departemen komunikasi BI. “Mekanisme pengaduan BI bekerjasama dengan departemen komunikasi. Ada agen yang terima telepon, jika agen tersebut tidak bisa menangani, diteruskan ke satuan kerja sistem pembayaran. Hal ini terdapat dalam draf SE BI mekanisme pengaduan yang sudah dibahas dan tinggal disahkan,” tuturnya. Sebagaimana diamanatkan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika tidak ada kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha, baru aduan bisa dilakukan melalui cara lain. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



10/29/2014 6:02:36 AM

ISU PERBANKAN

adalah lembaga yang bisa menangani aduan konsumen. Pengaduan sengketa yang dilakukan ke BPSK tidak dipungut biaya. Batas waktu penyelesaian maksimal 21 hari, melalui BPSK, pengaduan sengketa bisa dilakukan melalui tiga cara, yakni konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Deputi Komisioner Manajemen Strategis BI, Lucky FA Hadibrata mengungkapkan perlu pemahaman dalam mengetahui persoalan makro dan mikro prudensial yang perannya sekarang sudah dipisahkan antara BI dan OJK. “Sebenarnya di dunia pun masih jadi polemik antara pembagian makro dan mikro prudensial. Masing-masing negara berbeda,” ujar Lucky. Penting untuk membuka wawasan mengenai fungsi masing-masing lembaga serta mencari celah yang memungkinan untuk melakukan sinergisitas kebijakan. Apalagi, industri keuangan semakin tumbuh cepat dan dinamis yang menuntut pengawasan ekstra. Peran itulah yang dijalankan OJK dengan fokus pada market conduct dan melindungi konsumen atau pada mikro prudensial. Sementara itu, BI berperan di makro prudensial dengan fokus menjaga kesehatan dan stabilitas sektor keuangan.

27

Sesuai UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK tanggal 22 November 2011, tujuan dibentuknya lembaga ini adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pem-

biayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya). OJK mulai mengatur dan mengawasi Pasar Modal dan IKNB sejak 31 Desember 2012. Sedangkan sektor Perbankan baru mulai diatur dan diawasi sejak 31 Desember 2013. Sementara itu, terhitung 1 Januari 2015, OJK juga akan mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Mikro CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:02:42 AM

ISU AUDITING

28

Reformat Opini Auditor (Bagian Pertama) Oleh:

Dedy Sukrisnady Partner dan Technical Director RSM AAJ Associates/Anggota DSPAP-IAPI

Dengan berlaku efektifnya Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2013 bagi audit atau reviu atas laporan keuangan entitas selain emiten dengan tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014, para praktisi audit atau auditor wajib untuk menerapkan SPAP 2013 tersebut dalam tahun ini. Opini audit yang merupakan hasil dari suatu proses audit, tentunya menjadi perhatian utama para praktisi audit. Oleh karena itu, Standar Audit (SA) 700 yang mengatur perumusan opini audit atas laporan keuangan akan menjadi salah satu standar yang sangat penting bagi auditor, dimana standar ini mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan opini atas laporan keuangan.

P

ara praktisi audit atau auditor juga perlu memahami bahwa yang dicakup dalam SA 700 ini adalah opini atas laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) yang lengkap. Apabila auditor hendak merumuskan opini atas laporan keuangan bertujuan khusus (special purpose financial statements), maka dia harus menggunakan SA 800 bukan SA 700. Demikian pula, apabila auditor hendak merumuskan opini atas laporan keuangan bertujuan umum yang tidak lengkap, misalnya laporan keuangan tunggal atau akun tertentu, maka dia harus merujuk ke SA 805 bukan SA 700. SA 700 ini secara khusus mengatur bentuk opini audit tanpa modifikasian (unmodified opinion) dengan memberikan beberapa ilustrasi mengenai bentuk opini. SA 700 beserta SA seri-7 lainnya seperti SA 705, SA 706 dan SA 710, memberikan panduan yang cukup lengkap bagi auditor dalam merumuskan opini dan melaporkan laporan keuangan yang diauditnya. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai SA, susunan kata-kata atau kalimat dalam laporan auditor tanpa modifikasian akan memuat beberapa komponen pokok, antara lain judul, pihak yang dituju oleh laporan, para-

graf pendahuluan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, dan opini audit. Susunan kata atau kalimat yang digunakan pun sudah baku, kecuali apabila terdapat paragraf tambahan mengenai penekanan suatu hal atau hal lain. Pemakaian susunan

kata yang sudah baku ini akan mendorong konsistensi dalam laporan auditor. Konsistensi dalam laporan auditor ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mendukung kredibilitas dalam pasar global dengan membuatnya lebih mudah diidentifikasi bahwa audit

yang telah dilakukan sesuai dengan standar yang diakui secara global. Kedua, meningkatkan pemahaman pengguna dan membantu pengguna untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak biasa (seperti modifikasi laporan auditor) ketika hal tersebut terjadi. Dalam memahami isi dari SA seri7 ini, khususnya SA 700, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dari auditor. Untuk menghindari kesalahan penerapan, hal-hal berkenaan dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan entitas dalam menyusun laporan keuangannya; perbedaan susunan kata-kata dalam opini atas laporan keuangan yang disusun dengan kerangka pelaporan wajar atau kerangka kepatuhan; dan penggunaan pendekatan angka koresponding dalam opini audit, akan diuraikan lebih lanjut dalam paragraf-paragraf berikut ini. Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan Sebagaimana telah disebutkan, SA 700 ditulis dalam konteks laporan keuangan bertujuan umum, yakni laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum. Dalam SA 700 ini terdapat dua kerangka pelaporan bertujuan umum



10/29/2014 6:02:43 AM

ISU AUDITING yang secara khusus disebut, yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan Dewan SAK Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Kementerian Republik Indonesia. Auditor perlu memahami bahwa SA 700 juga harus diterapkan untuk kerangka pelaporan bertujuan umum lainnya yang tidak disebut secara khusus di atas. Oleh karena itu, sebagai contoh, apabila entitas menggunakan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), SA 700 tetap diterapkan karena SAK ETAP juga merupakan suatu kerangka pelaporan bertujuan umum. Pembedaan kerangka penyajian wajar dan kerangka kepatuhan Lebih lanjut, SA 700 memberikan pedoman pelaporan audit dengan membedakan apakah suatu laporan keuangan disajikan dengan kerangka penyajian wajar atau kerangka kepatuhan. Suatu kerangka penyajian wajar merujuk pada suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan dalam kerangka tersebut dan: (i) mengakui secara eksplisit atau implisit bahwa untuk mencapai penyajian laporan keuangan yang wajar, kemungkinan perlu bagi manajemen untuk menyediakan pengungkapan yang melebihi pengungkapan yang telah ditentu-

kan oleh kerangka tersebut, atau (ii) mengakui secara eksplisit bahwa kemungkinan perlu bagi manajemen untuk menyimpang dari suatu ketentuan kerangka untuk mencapai penyajian laporan keuangan yang wajar. Penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan bila dianggap perlu dalam kondisi yang sangat jarang. Dengan merujuk pada PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” paragraf 19, SAK yang ditetapkan oleh IAI telah memenuhi persyaratan kerangka penyajian wajar yang disebut di atas. Oleh karenanya SAK tersebut merupakan suatu kerangka penyajian wajar. Sementara itu, suatu kerangka kepatuhan digunakan untuk merujuk pada suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan dalam kerangka tersebut, tetapi tidak mengandung pengakuan dalam butir (i) atau (ii) paragraf tersebut di atas. Auditor perlu memperhatikan bahwa apabila suatu entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan suatu kerangka kepatuhan, maka susunan kata-kata yang digunakan dalam opini auditnya akan berbeda dengan apabila laporan keuangan disusun dengan menggunakan kerangka penyajian wajar. Tabel berikut ini meringkas perbedaan dalam susunan kata-kata dalam laporan auditor dari kedua kerangka pelaporan keuangan tersebut.

29

Penggunaan pendekatan angka koresponding Sesuai ketentuan penerapan dalam SA 700, seluruh laporan auditor atas laporan keuangan harus menggunakan pendekatan angka koresponding, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau laporan keuangan diterbitkan untuk tujuan transaksi aksi korporasi. Dalam hal laporan keuangan diterbitkan untuk tujuan transaksi aksi korporasi, laporan auditor menggunakan pendekatan angka komparatif (comparative amount approach). Dengan pendekatan angka koresponding, opini auditor atas laporan keuangan hanya mengacu pada periode kini. Ketika angka koresponding disajikan (informasi komparatif disajikan dengan menggunakan pendekatan angka koresponding), opini auditor tidak boleh mengacu ke angka-angka koresponding kecuali dalam kondisikondisi tertentu. Contoh dari kondisi tersebut adalah apabila opini periode lalu adalah opini dengan modifikasian dan hal yang menyebabkan opini modifikasian tersebut tidak dapat diselesaikan dalam periode kini, maka opini periode kini harus dimodifikasi dan angka koresponding boleh diacu dalam opini auditor. Dalam kondisi ini, auditor harus memodifikasi opini periode kini dengan menambahkan paragraf “Basis untuk Modifikasi”. Auditor harus memperhatikan bahwa pengacuan pada angka koresponding hanya dilakukan dalam paragraf “Basis untuk Modifikasi” saja (Bersambung...) CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:02:46 AM

30

ISU INTERNASIONAL

Revolution of Accounting Standard Setter:

The Proposal from London One could argue that after a country has fully adopted IFRS, it should cease to have a national accounting standard setter (NSS). Besides most of the due process required in standard setting is now undertaken by the International Accounting Standards Board (IASB) and adopting countries are discouraged from making “carve outs” of the standards. The closure of the Accounting Standard Board of the UK in 2012, despite strong lobbying from the country’s academics and also from the Australia standard setters against this , strengthened this idea. A report by ACCA also suggested that national standard setters may reduce their budget after the IFRS adoption process . However as one of the delegate who attended the World Standard Setters and International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS, formerly NSS) meeting in London last end of September, I would like to argue that the NSS role is increasingly important in the international standard setting arena. World Standard Setters Meeting (WSS) and the meeting of International Forum of Accounting Standard Setter (IFASS) are the two meetings of NSS at a global level. Members of IFASS meet twice a year with one meeting is in Europe at before WSS meeting to save on costs and time for the delegate as most IFASS members also attend WSS. The other IFASS meeting depends on the bid of the NSS who are willing to host the meeting, usually in Asia or South America around May. Beside WSS and IFASS, Indonesian Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) also attend other regional meetings such as AOSSG (Asian Oceanian Standard Setters Group) or EEG (Emerging Economies Group). IFRS is an international standard, thus it should reflect international needs and not only the needs of a few jurisdictions. Very few realised that many IFRS amendments and revisions were initially discussed in these regional and international forums of NSS and not in the

IASB board room. For example the recent amendment to IAS 41 Agriculture to allow historical cost for Bearer Biological Assets was initially presented by the Malaysian standard setter at an IFASS meeting in Rome in 2005 (it was then known as an NSS meeting ). National standard setters are important actors in shaping IFRS and their role should not be undermined by the fact that the country has not yet fully adopted IFRS. NSS brings new ideas, new research and new issues from their jurisdictions which make IFRS earn the title “international” which is an intrinsic part of its name. World Standard Setters Meeting World Standard Setters Meeting (WSS) is a meeting hosted by IASB every September in London attended by more or less 300 national standard setters. The purpose of the WSS meeting is to gather feedback from the NSS delegates on several on-going IASB projects. This one-and-a-half day meeting is also used by the IASB as to provide the latest updates on IFRS development through a parallel series of optional education sessions. At the end of the meeting, each of the chair of regional standard setters (AOSSG, GLASS, EFRAG, PAFA) plus USFASB share a panel session to provide the latest updates on the discussions and research from each jurisdiction. This meeting also provides ample opportunity for networking activities among standard setters during coffee breaks, lunches and dinner. The meetings usually start at 9 am in the morning with a welcoming speech from IASB Chairman followed by a high level summary of IASB update. This year, the IASB asked for feedback on the conceptual framework project, specifically about measurement. After a-25-minute summary from the IASB Research Directors, delegates were then divided into five smaller groups to debate three questions put forward by the board. The questions

By: Ersa Tri Wahyuni

focused on the relationship between measurements and the qualitative characteristics of financial statements . The question for example: Do you agree that the level of uncertainty associated with the measurement of an item isone of the factors that should be considered when selecting a measurement basis; and if a measurement is subject to a high degree of measurement uncertainty, the fact does not, by itself, mean that the measurement does not provide relevant information? Why or why not? The chairs of each group then brought the conclusion from the discussions in the plenary session. This activity was repeated after lunch with the topic of “Disclosure initiative-materiality”. IASB started a presentation in the plenary session to update the project and list the questions they ask to the delegates. The delegates then broke out in to five smaller groups for closer discussions. In each group there were several IASB members and staff. I found the debate during the small group discussions candid, lively, and intellectually challenging. Especially with the disclosure initiative, it is still a research project by the staff, so it is at a very early stage in the standard setting process. The second day, the meetings starts early from 8 am where delegates could choose one of five optional education sessions: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, IFRS 9 Financial Instruments, Leases, IFRS adoption and



10/29/2014 6:02:46 AM

ISU INTERNASIONAL

translation issues, and Post-Implementation review of IFRS 3 Business Combination. After coffee breaks, delegates also broke out in to smaller group sessions to discuss IFRS for SMEs, Insurance Contracts, Macro Hedge Accounting or Rate Regulated Activities and emissions trading scheme. All discussions were very helpful in terms of understanding to the views and benchmarking implementation challenges face by other jurisdictions. The London Proposal As is discussed above, the typical meeting of standard setters always full of IFRS technical debates. However, at WSS meeting this year, there is non-IFRS issues intrigued me as PhD student researching the process of IFRS adoption in several countries. During WSS meeting, IASB proposed what they think an ideal model of national standard setter. The document is titled “ A Model of National Standard Setter” and it envisions the ideal form of National Standard Setters (NSS) which highlights the qualitative characteristic of independence and technical competence. The model is proposed for the IFRS adopting countries or countries that are still in the process of adopting IFRS as excerpted below: […] The Model is written primarily for NSSs in jurisdictions that are committed to the adoption of IFRS for publicly accountable entities (see paragraph 1.9 below). However, it is also intended to be useful for NSSs in jurisdictions that have not yet committed to adopting IFRS or have standard-setting authority that extends to entities that are not currently addressed by the IASB. Furthermore, it might be useful for other bodies involved in the standard-setting process, such as bodies that monitor, fund or oversee NSSs, or bodies that assess IFRS for adoption in their jurisdiction for the purposes of making recommendations to the legislature. (Paragraph 1.4, “A Model of National Standard Setters”) Based on my PhD research, when countries adopt IFRS, they are not only adopting the standard, but also the governance of the standard setters. The IFRS adoption decision has made some countries reformed their standard setting pro-

cess and adopt the organisation model of IASB and FASB. Japan created an independent standard setter; ASBJ with main job is to adopt IFRS. Brazil created a new standard setter CPC after the adoption of IFRS. Other countries who established new accounting standard board to support the decision of IFRS adoption include South Korea (Arnold 2012) and South Africa (ACCA 2010). I believe it is up to the countries how they should set up their accounting standards. Country should consider the consequences of establishing an independent private standard setter similar to US FASB or IASB. Private standard setters are lacking of democratic legitimacy, thus the decision by private standard-setter needed to be supported by the “due process” and an oversight body (Ordelheide 2004). This explains the lengthy formal due process undergone by Canada during the decision period to seek legitimacy for the IFRS decision. Canada needs about 4 years just to make decision if they should adopt IFRS and abandon the harmonization with the US GAAP. The rigorous due process such as the publication of exposure drafts, public hearings, outreach meetings, also make the whole standard setting process more expensive. Independent professional standard setter like FASB and IASB is expensive to operate. In 2012 for example total expense of IASB is more than 23.8 million pound sterling while FASB is more than 19.3 million. Most of the countries could not afford to hire members of standard setters to become a full time standard setter. Canada for example can only afford to hire a full time chairman, thus the others members are volunteers. ASBJ only have 4 full times Board members out of 13 and also relies on secondment for the technical support. Indonesia, Malaysia, Brazil and Philippines do not have a single full time member on the Board and completely run by volunteers. Is it really necessary for IASB to prescribe the model of national standard setters for the IFRS adopters? The model proposed by IASB will give pressure for the country to establish an independent accounting standard setter. The problem is not every country would like to spend

31

millions of dollars just for the accounting standard setting exercise. The accounting standard setter in China is still inside the Ministry of Finance, yet China seems to moving forward with its IFRS adoption process and has gained influence in IASB. China for example sits in the ASAF (Accounting Standard Advisory Forum), where South Korea with its independent standard setter does not. ASAF is a prestigious group consist of 12 representative of strong standard setter to provide technical advice to IASB. Shouldn’t IASB give the seat to South Korea instead to China if South Korea has more independent standard setter? The proposed model emphasizes that NSS should work for the public interest. The standard setter in Indonesia, Philippines, Canada and Hong Kong can be perceived as not independent as they are fully funded by the accounting profession. An independent accounting standard setter should also be independent from the accounting profession. Ideally, the funding of NSS should not come only from one source. But again not every country has strong interest to spend money for the accounting standard setting. The standard setter of Indonesia and Hong Kong is gaining more influence in the international arena of IFRS. Canada Accounting Standard Board has always been a strong player in the IFRS arena. In the world of increasing transnational regulations, we cannot deny that rules and regulations are becoming more international. We have International standard of auditing (ISA), international agreement for banking governance (BASEL), even model for international good corporate governance (IOSCO Framework). But in other international standardizations, the international rule makers do not prescribe how the country runs their standard setter. IFAC for example, as the rule maker of ISA, I don’t believe it has a model for an ideal Auditing Standard Setter. So my comments for IASB, let the countries make decision what is the best for their accounting standard setter. The pursuance of one global accounting standard does not necessarily come from a uniform accounting standard setter CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:02:47 AM

32

INFO PAJAK

P

enerimaan negara dari pajak itu mutlak, karena pajak bisa menentukan keberlangsungan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, dalam praktiknya penerimaan negara dari pajak selalu disebut belum optimal. Penyebab di antaranya karena kebocoran dan kewajiban membayar pajak yang masih rendah dari para Wajib Pajak (WP). Guna mengoptimalkan sejumlah cara diterapkan, seperti melalui pemberian insentif, keringanan pajak hingga usulan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, usulan terakhir ini masih menjadi polemik, dan harus melalui sebuah kajian yang matang, terutama terkait implementasi teknis dan regulasinya. “Ada cara lain dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Cara itu melalui pelibatan para Akuntan Publik (AP). AP bisa mendukung kelancaran penghitungan pajak dengan membantu manajemen perusahaan dalam mematuhi tugas perpajakannya, tetapi tentu perlu ada modifikasi atau adjustment dalam pelaporannya supaya sesuai dengan perpajakan,” kata Petrus Kismantoro, mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Kemenkeu kepada Majalah CPA Indonesia di Jakarta, 5 September 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang saat ini digunakan oleh AP, katanya, lebih ke arah pasar atau bisa dikatakan pembukuannya lebih mengikuti perkembangan

Kismantoro Petrus Mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Kemenkeu

Optimalkan Peran AP dalam

Penerimaan Pajak kepemilikan. Sedangkan pajak mengikuti perkembangan kemampuan ekonomis. Pada awalnya, hingga tahun 1990-an PSAK dan Pajak itu sama, karena prinsip dasarnya memang sama. Yang berubah hanya konservatisme saja (kalau kemungkinan untung tidak dicatat tetapi kalau kemungkinan ada kerugian akan dicatat). “Jadi pajak itu mengikuti apa yang riil atau yang memang hak-nya,” ujarnya. PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. PSAK menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial

statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Entitas menerapkan PSAK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Lantas seberapa besar kepercayaan aparatur pajak (fiskus) terhadap opini AP sebagai auditor independen?



10/29/2014 6:02:49 AM

INFO PAJAK Saat memilih WP yang akan diperiksa, bahwa opini AP menjadi bahan pertimbangan dan prioritas dalam pemeriksaan WP. AP yang bekerja berdasarkan pembukuan akan mengeluarkan opini sesuai dengan apa yang benar di dalam pembukuan melalui pembuktian. Tetapi, laporan AP tidak selalu menjamin kebenaran dibandingkan dengan laporan pajak yang mencatat fakta. Kenapa demikian? Karena laporan pembukuan itu tergantung kejujuran AP yang memberikan pembukuan. Jadi dapat dikatakan opini yang dikeluarkan AP terhadap WP tetap menjadi patokan orang pajak, namun bila ada temuan berdasarkan penelusuran dari kantor pajak, WP tetap dikenakan sanksi dan denda. Mungkinkah bagian penerimaan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi filter utama bahwa WP Badan yang miliki aset di atas Rp 50 miliar harus diaudit oleh AP independen sesuai amanat UU Perseroan Terbatas, dengan tujuan memperingan beban Ditjen Pajak dalam menganalisis kewajaran laporan keuangan WP yang dilaporkan? Petrus menjawab UU Pajak tidak mempunyai keterkaitan dengan UU Perseroan Terbatas. Tujuan utama aturan tersebut untuk membuat pengusaha menjadi tertib administrasi. Pasal 34 UU KUP mengatur tentang rahasia informasi atau data dari wajib pajak. Jadi data yang ada di Ditjen Pajak dari WP bukan milik Ditjen Pajak kecuali untuk keperluan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menguji apakah WP sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. “Jadi kalau meminta hubungan Ditjen Pajak untuk meminta data WP menjadi tidak pas karena UU KUP itu ditetapkan atas dasar kewajiban pajak, sedangkan kewajiban dari UU Perseroan Terbatas mungkin akan mengikat dengan perusahaannya, tetapi tidak bisa diimplementasikan dengan data perpajakan. UU Pajak

sendiri menggunakan dasar Pasal 28 UUD 1945 yaitu melindungi hak asazi WP,” urainya. Petrus berharap kontribusi pajak ke depan akan semakin optimal, namun hal itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kontribusi AP untuk memperbaiki atau mengangkat mental WP yang kurang baik menjadi baik. Misalnya jika ada perusahaan yang berma-

salah AP berani melakukan black list. Sebenarnya menarik ketika Presiden terpilih Joko Widodo mengultimatum dilakukannya revolusi mental karena menurutnya sektor perpajakan adalah yang paling strategis untuk di-

33

bidik terlebih dahulu. Anggota tim ekonomi PresidenWapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Arif Budimanta mengatakan, terdapat juga kendala untuk mengoptimalkan penerimaan dari WP yang menyimpan asetnya di luar negeri. Hal itu khususnya terjadi pada aset dalam bentuk saham di perusahaan yang sudah go public. “Untuk mendorong dana di luar agar masuk ke dalam, perlu dicatat juga banyak perusahaan yang sudah IPO,” ujar dia. Arif mengakui target penerimaan pajak dalam RAPBN 2015 memang sangat besar, senilai Rp 1.370 triliun. Dia menjelaskan, Jokowi akan fokus untuk intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Antara lain untuk mengefektifkan penerimaan dari WP yang ada. Saat ini, hanya 50 persen WP yang terdaftar di NPWP yang aktif melaporkan pajaknya. “Statistik sektor formal yang punya NPWP hanya 20 juta orang, dan yang aktif melaporkan pajak hanya 10 juta orang,” ujarnya CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:02:51 AM

34

REHAT

Rama Gautama

Atlit Adalah Life Style R

ama Gautama adalah penyuka triathlon, olah raga yang memerlukan fisik ekstra prima, karena di dalamnya ada renang, bersepeda, dan marathon. Rama menyukai jenis olah raga ini tak secara kebetulan melainkan hobi yang sudah lama dilakoninya. “Saya dan beberapa orang teman ikut dalam komunitas triathlon. Saya menjadikan triathlon sebagai kebutuhan, karena atlit bagi saya adalah life style. Setiap hari saya dan teman-teman selalu menyempatkan diri untuk melakukan training mandiri bahkan kadang-kadang menggunakan jasa pelatih,” kata CEO Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra di Jakarta, baru-baru ini. Rama mengaku melakukan latihan lima kali dalam seminggu. “Dalam sesi latihan sebagai atlit non profesional kami juga mengundang pelatih profesional. Sebagai atlit non profesional kami tidak mengejar hadiah podium ataupun kemenangan, namun yang kami cari adalah kebugaran,” akunya diplomatis. Rama memberikan tips, bahwa atlit triathlon itu harus sehat. “Bagi saya kebugaran itu penting, karena jika kita bugar maka kita dapat melakukan aktivitas secara berlebih. Makanya jika kita lihat syarat jadi presiden adalah kesehatan bukan kebugaran, mungkin jika bugar tidak ada yang lolos,” ungkapnya. Dan jika kita mau bugar maka harus berlatih secara terus-menerus alias rutin. “Selain triathlon, saya ikut komunitas lari dan sepeda. Lari dan sepeda sangat bagus buat kesehatan, jika sehat akan dapat menunjang aktivitas sehingga dapat mengurangi stress.” Mens sana in corpore sano, di dalam badan sehat terdapat jiwa atau mental kuat. “Sehingga dapat menunjang saya dalam mengambil keputusan dengan lebih baik. Rama mengaku baru-baru ini ia ikut event Singapore International Triathlon, Bintan Triathlon dan Bali Marathon 2014. “Saya juga ikut Jawa Pos Cycling Audax 2014, dengan rute Surabaya - Banyuwangi yang menempuh jarak kurang lebih 333 kilometer,” akunya. Tahun depan mungkin lebih banyak lagi mengikuti event-event lainnya. Rama yang lulusan S2 pada IPMI Business School ini mengenyam banyak pengalaman di berbagai organisasi. Selain tercatat sebagai member IAPI, Rama juga member IAI, Institute of Internal Auditor, USA, American Accounting Association, USA, Council of Petroleum Accountants Societies, USA, MAPPI dan member pada IACVA, Canada.

Tasya & Cita-Cita KAP S

elebritis menjadi Akuntan Publik, itulah Tasya Karmila. Tasya bagi dunia selebritis memang sudah tak asing lagi, namun bagi profesi Akuntan Publik termasuk pendatang baru. “Setelah lulus kuliah kegiatanku lebih banyak di dunia entertainment. Sembari aku juga membantu audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) GPAA. Ya, hitung-hitung persiapan untuk tes CPA,” katanya di Jakarta, baru-baru ini. Tasya mengaku saat ini lebih banyak disibukkan dengan urusan main film, FTV, nyanyi, dan menjadi presenter. “Saat ini aku sedang road show event di mana aku jadi MCnya, banyak juga kegiatan nyanyi off air, aktif menjadi Duta Lingkungan dan Duta Konsumen Nasional, serta beberapa kegiatan di TV. Kendati sibuk dengan dunia keartisan, Tasya tetap pada harapan besarnya: “Ya apalagi, karena papa ku adalah managing partner (founder) dari KAP nya. Aku ingin bisa meneruskan dan mengembangkan KAP papaku kedepannya,” urai alumni Akuntansi Universitas Indonesia ini. Berbeda dengan dunia selebritis yang gemerlap, profesi Akuntan Publik cenderung kurang peminat. Tasya berpendapat telah menjadi stereotype, bila pekerjaan Akuntan Publik atau auditor adalah seharian di depan komputer sampai lembur untuk menghitung duit orang, sangat membosankan. “Padahal, career option dari Akuntan Publik sangat beragam dan pekerjaannya pun menantang, as in banyak memerlukan analisis,” ujarnya. Menurut Tasya informasi tentang pekerjaan seorang Akuntan Publik sebaiknya disosialisasikan secara menarik ke anak-anak sekolah, khususnya anak SMA, melalui event seperti career day. Karena selama ini yang tampil di career day seringnya dokter, engineer, ilmuwan, pemusik, pengusaha, jarang sekali Akuntan Publik. “Yang harus di-highlight adalah ragam career option dari Akuntan Publik (Mulai dari assurance, consulting, sampai forensic audit), kemudian betapa pentingnya opini yang dikeluarkan auditor (sampai harus punya license untuk mengeluarkan opini), dan bahwa pekerjaan Akuntan Publik akan selalu on demand.



Tasya Kamila 10/29/2014 6:02:53 AM

INFO IAPI

35

Simposium Nasional Akuntansi XVII

Dunia Pendidikan Bersiap Menghadapi MEA 2015

P

erhelatan akbar yang memperte mukan para praktisi dan akademisi di bidang akuntansi kembali digelar. Tahun ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadakan Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-17 di Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tema yang diangkat adalah Peranan Akuntan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelaporan Terintegrasi. Kegiatan SNA ini juga menekankan pentingnya kesiapan dunia pendidikan akuntansi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Ketika MEA diberlakukan, maka sumber daya manusia (SDM) bidang akuntansi dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di kawasan ASEAN. Dunia pendidikan sebagai kawah candradimuka penyiapan SDM yang profesional sangat penting peranannya. Menurut Ketua Kompartemen Akuntan Pendidik IAI Supriyadi, SNA 17 merupakan ajang latihan dan meningkatkan kemampuan para pendidik dalam melakukan penelitian yang relevan kaitannya dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Terlebih lagi sejak tahun 2012 telah diterapkan standar akuntansi berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS), sehingga para praktisi maupun pendidik dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya sesuai standar internasional,” ujar Supriyadi. Hal senada disampaikan oleh Pembantu Rektor Universitas Mataram, lalu Wirasapta Karyadi. Menurutnya para akuntan di Indonesia sudah seharusnya beradaptasi terhadap standar internasional untuk menyetarakan diri dengan negara-negara maju. “Sehingga akuntansi mampu meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan perekonomian dan keuangan negara,” kata Lalu. Dalam acara yang diadakan pada 2427 September 2014, ini Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) turut andil menyajikan beberapa makalah kepada para dosen, ketua program studi akuntansi, pimpinan fakultas ekonomi dan bisnis, serta para akademisi akuntansi lainnya

terkait akuntan publik. Pada hari pertama, Ketua Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI, Handri Tjendra memaparkan makalah berjudul “Perkembangan Praktik Audit Berdasarkan International Standards On Auditing (ISA) dan Standar Audit Berbasis ISA di Indonesia”. Menurut Handri pada awalnya standar profesi terkait akuntansi dan audit beragam, sehingga dibutuhkan keseragaman aturan yang diakui secara internasional. “Diperlukan integritas proses yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia dapat diandalkan, relevan, dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan,” papar Handri.

Seiring dengan iklim investasi yang terus berjalan, profesi akuntansi menjadi profesi global tanpa mengenal batasbatas negara. Saat ini profesi akuntansi telah menggunakan standar global yg sama seperti IFRS, ISA, kode etik, dan standar lainnya. Hal itu membuat batasbatas negara menjadi tipis, sehingga sangat mudah terjadi arus perpindahan tenaga profesional akuntansi dari satu negara ke negara lain. Kondisi ini juga menjalar di kawasan ASEAN, sehingga dalam MEA 2015 bidang akuntansi termasuk yang terkena imbasnya. Oleh karena itu kesiapan SDM termasuk dunia pendidikan akuntansi sangat penting. Dalam SNA 17 ini ketua IAPI Tarkosunaryo dan pengurus IAPI M. Achsin, juga memperkenalkan serta memberikan informasi terkait perkembangan Certified Public Accountant (CPA)

di Indonesia dalam Forum Ketua Program studi Akuntansi S1 dan D4. CPA of Indonesia merupakan satu-satunya sertifikasi yang dipersiapkan untuk mendapatkan SDM calon-calon akuntan publik berkualitas di Indonesia, sekaligus mempersiapkan mereka agar mampu bersaing di kawasan ASEAN. Pemegang CPA nantinya dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan ASEAN CPA dengan memenuhi persyaratan tertentu, sehingga dapat bekerja di negara-negara kawasan ASEAN. IAPI sebagai asosiasi profesi Akuntan Publik bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi standar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Selain itu Tarkosunaryo menjelaskan bahwa CPA Of Indonesia merupakan wujud ukuran kompetensi profesional dan komitmen etika di bidang akuntansi dan auditing di Indonesia. “Terlebih lagi peran akuntan publik telah diatur dalam berbagai Undang-undang, diantaranya UU Perseroan Terbatas, UU Pemeriksaan Keuangan Negara, UU BUMN, dan sebagainya,” ujar Tarko. Mengingat masih minimnya pengetahuan masyarakat akan peranan akuntan publik di segala bidang, maka IAPI terus berupaya melakukan sosialisasi. Misalnya dengan mengadakan acara ke universitas-universitas, memperbanyak test center di daerah-daerah, juga menggandeng pihak lain untuk sosialisasi, seperti halnya dalam acara SNA 17 ini. Dengan adanya acara bertaraf nasional seperti Simposium Nasional Akuntansi ini, diharapkan IAPI mampu mensosialisasikan keberadaannya secara luas kepada para praktisi dan pendidik di berbagai daerah. Selain itu acara ini juga membuka kesempatan bagi IAPI untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan kualitas SDM bidang akuntansi



10/29/2014 6:02:58 AM

36

VARIA

RAPBN 2015

Anggaran Pelayanan Publik

Dapat Porsi Lebih

S

esuai janjinya saat kampanye, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memberikan porsi lebih pada pelayanan publik. Anggota DPR, Gede Pasek Suardika mengungkapkan volume RAPBN 2015 membengkak karena dialokasikan untuk peningkatan pelayanan publik dan bukan merupakan potensi korupsi di kementerian tertentu. “Mendingan membengkak dalam sektor kebutuhan rakyat, daripada meningkat pada anggaran-anggaran birokrasi,” katanya di Jakarta, pertengahan September 2014. Pemerintahan ke depan akan memangkas anggaran-anggaran yang memboroskan. Biaya perjalanan dinas kementerian dan anggaran rapat ke-

menterian serta lembaga yang jumlahnya mencapai Rp 33 triliun juga akan dipangkas. Kelebihan dari anggaran-anggaran tersebut akan didorong ke sektor fasilitas umum dan pelayanan publik. “Itu kan anggaran yang kami rancang, yang nanti kami bahas bersama, tetapi plot-plot anggarannya difokuskan untuk pelayanan publik,” kata anggota Komisi IX DPR tersebut. Gede menambahkan, naiknya anggaran di kementerian tertentu berarti pemerintah ingin fokus pada perencanaan pembangunan di kementerian tersebut. Bahkan, RABN 2015 merupakan anggaran yang pro rakyat. “Anggaran kesehatan naik, berarti pemerintahan ke depan akan lebih

fokus untuk perbaikan kesehatan, kan ada program Indonesia Sehat” katanya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan anggaran sebesar Rp 20,3 triliun dalam RAPBN 2015 yang akan dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional maupun program prioritas lain. Menteri Keuangan Chatib Basri dalam rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan 2015 dengan Komisi XI DPR menjelaskan perincian belanja tersebut berasal dari Rp 18,49 triliun yang merupakan pagu anggaran baseline dan pagu belanja sebesar Rp 1,58 triliun untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, ada tambahan alokasi sebanyak Rp 223,3 miliar untuk pagu belanja kenaikan gaji sebesar enam persen dan uang makan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum masuk dalam draf usulan awal RAPBN 2015. “Ini belum memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan uang makan PNS,” kata Menkeu. Sementara, apabila diperinci dari sumber dana, pagu sebesar Rp18,49 triliun ini berasal dari rupiah murni Rp17,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Rp720 miliar serta Pinjaman dan Utang Luar Negeri Rp103,48 miliar. Direktorat yang mendapatkan alokasi pagu belanja terbesar adalah Sekretariat Jenderal, yaitu sebesar Rp7,2 triliun, diikuti Direktorat Jenderal Pajak Rp5,3 triliun serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp2,6 triliun. Menkeu mengharapkan pagu tersebut memadai dalam upaya menjaga penerimaan negara dari sektor perpajakan dan meningkatkan pelayanan kepabeanan yang saat ini masih terkendala oleh masalah dwelling time.



10/29/2014 6:03:00 AM

VARIA Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo menilai pemerintah perlu mengubah paradigma penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara agar lebih dapat menyejahterakan masyarakat. “Ketika membuat APBN dari zaman orde baru hingga sekarang, pemerintah tidak pernah berpikir mengenai fungsi kesejahteraan masyarakat jangka panjang,” kata Rimawan. Menurut dia, logika penyusunan APBN tidak jauh berbeda dengan penyusunan anggaran rumah tangga dalam keluarga. Dalam keluarga, terdapat orangtua dengan anak-anaknya, dimana orang-

tua akan berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak mereka nanti di masa mendatang. “Untuk memenuhi kebutuhan itu, pertanyaan saya sederhana, pernahkah kita nabung atau kita malah memper-

37

banyak utang terus menerus,” katanya. Pola penganggaran pemerintah masih bersifat procyclical atau jumlah uang yang ada akan dihabiskan. “Seharusnya perlu upaya untuk berpindah menjadi counter ciclycal, yaitu menabung ketika ekonomi boom dengan melakukan ekspansi pengeluaran saat krisis,” katanya. Rimawan mengatakan ketika pemerintah tidak berfikir secara jangka panjang, maka beban ekonomi bagi generasi mendatang akan sangat besar, dan keberlangsungan pembangunan dipertaruhkan. “APBN kita orientasinya cuma untuk satu tahunan, sedangkan di negara maju untuk tiga tahunan,” katanya.



10/29/2014 6:03:09 AM

38

AKADEMIKA

Tak Pernah

Jemu

Memotivasi Susi Retna Cahyaningtyas SE, M.Si, Ak Ketua Program Studi Akuntasi Universitas Mataram

Siapa tak kenal akuntansi. Bahkan di perguruan tinggiperguruan tinggi program studi ini menjadi primadona yang paling diminati para calon mahasiswa. Namun banyak yang menganggap ilmu ini menakutkan, dan sulit dipahami. Lantas bagaimana membuat para mahasiswa menikmati proses pembelajaran ilmu yang erat kaitannya dengan seni pencatatan keuangan ini?

P

elajaran telah berjalan kurang lebih satu setengah jam lamanya. Susi paham betul mahasiswamahasiswanya mulai merasa jenuh. Dosen sekaligus Ketua Program Studi Akuntansi di Universitas Mataram ini kembali duduk ke bangkunya yang berada di depan kelas. Ia memilih sebuah judul lagu di antara puluhan judul lain yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa-mahasiswa sejak awal pembelajaran, di komputernya. Beberapa

detik kemudian lantunan musik pun memenuhi ruangan kelas. Seorang gadis terperangah merasa lagunya diputar. Beberapa teman menoleh ke arahnya. “Lagu milik siapa ini?” tanya Susi sambil menoleh ke arah para mahasiswa-mahasiswanya. Si pemilik lagu mengacungkan tangannya dengan spontan. Beberapa detik kemudian terjadi percakapan antara dosen dan anak didiknya. Susi menanyakan dimana gadis itu tinggal. Lalu ia bertanya lagi, apa mata pencaharian masyarakat di sana. Lalu dosen berkerudung itu pun menanyakan kaitan antara bisnis masyarakat setempat dengan aturan debit dan kredit yang lima belas menit lalu diajarkan di muka kelas. Begitulah cara Susi mengajar mahasiswa-mahasiswanya. Sebisa mungkin ia menggunakan metode santai agar dapat dengan mudah menjejali mereka dengan pelajaran akuntansi yang dianggap sulit. “Saya



10/29/2014 6:03:14 AM

AKADEMIKA

pernah baca suatu tulisan. Untuk membuat mahasiswa memahami pelajaran yang sulit, sebelumnya kita harus membuat otak mereka relaks terlebih dahulu. Tujuannya agar ilmu yang diberikan diterima oleh otak mereka dengan mudah,” jelas Susi. Susi sadar bahwa pelajaran akuntansi masih dianggap momok bagi sebagian besar orang. Umumnya, calon mahasiswa memilih program studi akuntansi karena mereka menganggap akan mendapat pekerjaan lebih mudah dibanding program studi lain. Padahal Susi berharap mahasiswanya tak sekedar mempelajari, tapi juga mampu mempraktekkan dengan baik ilmu yang dipelajari, agar memberi dampak positif tak hanya bagi kehidupan mereka, tapi juga bagi masyarakat luas. Dengan alasan itu pula, Susi tak bosan-bosannya memberikan motivasi kepada para mahasiswanya. Saat mengajar, kerap kali ia memberikan contoh bagaimana pengamalan ilmu yang dipelajari di kelas, dalam kehidupan sehari-hari. “Misalnya mahasiswa saya yang tinggal di Narmada. Di sana kan banyak sawah. Maka saya memberi contoh bagaimana mengolah hasil sawah agar menjadi bisnis yang dapat dikembangkan bahkan hingga ke luar daerah,” cerita wanita asal Kediri ini. Empat tahun sudah Susi menjabat sebagai Ketua Program studi. Beberapa upaya terus ia lakukan untuk meningkatkan kualitas program studi yang dibawahinya. Ia sadar bahwa Mataram bukan kota sebesar ibu kota yang mudah dijangkau. Bahkan toko

buku besar ternama yang jaringannya nasional pun baru ada satu di ibu kota Nusa Tenggara Barat ini. Itu pun tidak update persediaan bukunya. “Misalnya buku-buku baru yang sudah berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS), disini kan tidak langsung ada. Maka saya berinisiatif bekerjasama dengan penerbitan di Jakarta untuk mengirimkan buku ke sini. Nanti di sini kami jual bukunya kepada mahasiswa melalui koperasi jurusan, sehingga mereka bisa membayarnya dengan mengangsur,” urai Susi. Selain itu, Susi juga berkeinginan membuat sebuah ruang baca yang memuat jurnal maupun laporan dari berbagai instansi agar dapat dipelajari oleh mahasiswa. Hal itu untuk memudahkan mereka mempelajari jurnal maupun laporan tersebut dan membandingkannya dengan ilmu yang diberikan di kelas. Diharapkan hal itu dapat mengembangkan wawasan dan kemampuan mereka, terutama untuk membuat skripsi yang berkualitas ketika akan lulus nanti. Kendala lain yang juga ia sadari membatasi kreatifitas mahasiswanya antara lain lingkungan dan finansial. Kedua hal ini tidak terbantahkan mengingat mereka tinggal di kota sederhana ini. Namun begitu, Susi selalu memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya agar mau berkem-

39

bang dan terbuka terhadap lingkungan di luar. Berbagai program ia selipkan di sela-sela jadwal kuliah yang padat, diantaranya kunjungan ke instansi terkait, kuliah umum dengan dosen tamu praktisi, hingga mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan akuntansi. “Salah satunya Olimpiade Akuntansi Tingkat SMA se-NTB yang diadakan setiap tahun. Melalui acara ini kami ingin berinteraksi dengan masyarakat di luar Universitas Mataram, terutama siswa-siswa sekolah menengah, sekaligus untuk memupuk ketertarikan mereka terhadap akuntansi,” cerita wanita yang sudah 18 tahun mengajar. Kini, Susi cukup puas melihat kelanjutan hidup alumnus akuntansi Universitas Mataram yang telah bekerja di berbagai instansi. Bahkan tak hanya diam di Mataram saja, ada juga yang mengabdi di luar pulau. Susi menegaskan bahwa sesungguhnya akuntansi memang ilmu yang dibutuhkan hampir di semua lini. Namun ia berharap mahasiswa-mahasiswanya dapat menerapkan ilmu yang dipelajari dengan bijaksana, agar turut mengembangkan instansi maupun daerah tempat mereka bekerja. “Jangan sampai akuntansi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar, misalnya penggelapan uang,” seloroh Susi sambil tertawa



10/29/2014 6:03:17 AM

40

AKADEMIKA

Menghijaukan Akuntansi dan Akuntan (Bagian Pertama) “Kalian para akuntan jangankah bersikap konservatif. Ketika dunia, negara dan korporasi menghadapi kerusakan dan krisis lingkungan yang kian serius, kalian malah tidak mau berubah. Kalian tidak mau mereformasi paradigma akuntansi konservatif dan standar akuntansi agar lebih ramah lingkungan. Harap diingat, akibat sikap konservatif akuntansi, krisis sosial dan lingkungan kian serius. Kalau akuntansi tidak mau segera berubah, maka profesi akuntan akan kian kurang menarik dan bahkan bisa ditinggalkan para stakeholder....”

P

ernyataan yang menohok tersebut dilontarkan seorang aktivis LSM lingkungan dalam suatu seminar keuangan dan pasar modal pada akhir tahun 2007. Ketika itu, saya menjadi salah satu pembicara yang memaparkan hasil riset disertasi saya tentang relevansi nilai informasi laporan keuangan untuk pasar modal. Mendengar kritikan itu, awalnya saya agak terkejut. Namun setelah berpikir sejenak, saya justru sepakat dengan pernyataan itu. Saya membayangkan, seandainya informasi sosial dan lingkungan disertakan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan, maka relevansi nilai informasi laporan keuangan untuk pasar modal dan para pemakai lainya akan kian meningkat. Laporan akuntansi pasti akan semakin relevan dan penting. Karena itu, pada saat menjawab pertanyaan, saya menyatakan berterima kasih atas kritikan dan saran dari penanya tadi. Saya pun berjanji akan mempelajari dan mengembangkan teori akuntansi dan model praktikum akuntansi yang lebih progresif. Yaitu, akuntansi yang tidak hanya berfokus pada proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan dan pelaporan informasi dari transaksi-transaksi atau peristiwa keuangan tapi juga berfokus pada transaksi-transaksi atau peristiwa sosial dan lingkungan. Tujuaannya, agar laporan akuntansi dapat menyajikan informasi akuntansi secara utuh, yaitu mencakup informasi

keuangan, sosial dan lingkungan, kepada para pemakai. Akuntansi pemicu krisis Setelah seminar itu, saya mulai mengumpulkan literatur akuntansi sosial lingkungan dan akuntansi CSR (corporate social responsibility) serta mempelajarinya. Setelah melakukan telaah kritis literatur, saya baru menyadari bahwa pernyataan dari salah satu peserta seminar di atas ternyata benar. Akuntansi memang bersikap konservatif ketika korporasi menghadapi tuntutan publik dan tekanan global agar turut bertanggung jawab mengatasi krisis lingkungan. Saya juga terkejut karena dalam beberapa literatur dikatakan bahwa akuntansi dan para akuntan adalah pihak penyebab terjadinya krisis sosial-lingkungan yang semakin parah dan membahayakan. Alasannya, informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi dan dikerjakan para akuntan tidak menyertakan informasi akuntansi sosial dan lingkungan. Akuntansi hanya berfokus pada proses akuntansi keuangan dan menggunakan paradigma keuangan untuk menghitung laba suatu korporasi. Sementara bagaimana interaksi korporasi dengan masyarakat sekitar dan lingkungan alam serta bagaimana dampak-dampak ekternalitas yang ditimbulkan entitas korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan tidak diperhitungkan dalam proses akuntansi.

Oleh:

Andreas Lako Guru Besar Akuntansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata Semarang

Akibatnya, angka-angka akuntansi yang terlaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Nilai aset, liabilitas, ekuitas, biaya dan laba yang dilaporkan bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hal tersebut dinilai telah menyesatkan manajemen dan banyak pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya. Selain itu, dalam sejumlah literatur juga dikatakan bahwa ada sejumlah salah kaprah yang serius dalam proses pengakuan, pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap semua transaksi keuangan dan nonkeuangan suatu korporasi dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Semua transaksi tersebut diproses dari perspektif akuntansi keuangan. Akibatnya, laba dan nilai ekuitas pemilik yang dilaporkan menjadi terlalu rendah. Dalam banyak praktik akuntansi CSR, pengorbanan sumberdaya ekonomi untuk investasi sosial dan lingkungan diperlakukan sebagai beban korporasi yang mengurangi laba. Hal itu menyebabkan manajemen korporasi berusaha keras menghindari CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) karena dianggap merugikan perusahaan dan pemilik. Hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran dan komitmen korporasi melaksanakan CSR atau TJSL. Tidak hanya itu. Akibat perlakukan akuntansi yang sangat berfokus pada per-



10/29/2014 6:03:18 AM

AKADEMIKA

spektif keuangan maka tidak ada akun-akun investasi sosial dan lingkungan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Semua pengeluaran dalam rangka melaksanakan TJSL diperlukan sebagai beban sosial dan beban lingkungan yang mengurangi laba. Padahal, perlakuan akuntansi yang tepat terhadap pengorbanan tersebut adalah sebagai investasi. Perlakuan yang keliru tersebut tidak hanya telah merugikan korporasi, tapi juga merugikan pemegang saham, pemilik dan pemerintah. Selain itu, laporan keuangan juga dikritik telah menyesatkan dan merugikan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dinilai hanya menyajikan indikator-indikator dan sinyal-sinyal kesuksesan korporasi secara ekonomi atau keuangan. Sementara itu, indikator dan sinyal-sinyal kesuksesan atau kegagalan secara sosial dan lingkungan sama sekali tidak disertakan. Berdasarkan sejumlah kelemahan tersebut, sejumlah pemikir akuntansi lalu menyarankan agar akuntan segera introspeksi dan berbenah diri. Paradigma akuntansi diharapkan segera direformasi atau direkonstruksi kembali agar lebih sensitif, responsif dan adaptif dengan dinamika lingkungan ekonomi dan bisnis yang kian mengalami tantangan serius akibat krisis sosial dan lingkungan. Para akuntan diharapkan segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk merekonstruksi rerangka konseptual, teoriteori, prinsip-prinsip, standar-standar dan proses praktik akuntansi agar lebih sensitif dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Singkatnya, para akuntan diminta segera mereformasi paradigma akuntansi konservatif agar bisa mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan dengan pelaporan, sosial dan lingkungan dalam satu paket pelaporan akuntansi. Tujuannya, agar para pemakai informasi akuntansi bisa mendapatkan informasi yang utuh sehingga tidak disesatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya. Hanya dengan cara begitu maka para akuntan akan ikut berpartisipasi aktif dalam kolaborasi global untuk mengatasi krisis lingkungan. Hanya dengan cara itu pula akuntansi dan akuntan akan selalu berperan aktif dalam gerakan go green untuk mendukung terwujudnya tatakelola bisnis dan tatakelola korporasi yang ramah lingkungan. Hanya dengan cara itu juga akuntansi dan para akuntan akan berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan laba dan bisnis

korporasi, serta keberlanjutan lingkungan, sosial dan perekonomian suatu negara melalui akuntabitas dan transparasi informasi akuntansi kepada para pemakai. Dengan begitu, akuntansi dan profesi akuntan akan semakin relevan dan dibutuhkan para stakeholder. Menghijaukan akuntansi dan akuntan Setelah mendapatkan kesimpulan tentang problema dan tantangan akuntansi tersebut, saya lalu berpikir serius bagaimana caranya menghijaukan akuntansi dan akuntan agar lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengembangkan mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan untuk menjadi mata kuliah wajib pada Program S1Akuntansi. Sejak awal 2008 hingga saat ini, Program Studi Akuntansi Unika Soegijapranata telah menjadikan mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah wajib. Saya menjadi salah satu pengajarnya. Pada tahun 2012, saya juga sudah mengembangkan mata kuliah Akuntansi Berkelanjutan yang memadukan pendekatan akuntansi keuangan, akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan dalam satu paket. Tujuan dikembangkan mata kuliah tersebut adalah agar mahasiwa sebagai calon akuntan bisa memahami dan melakukan proses akuntansi berkelanjutan secara benar untuk menghasilkan pelaporan akuntansi berkelanjutan (sustainability accounting reporting). Model pelaporan tersebut memadukan informasi keuangan, sosial dan lingkungan dalam satu paket laporan dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap, relevan dan reliabel kepada para stakeholder. Langkah kedua yang saya lakukan adalah mengkaji dan mengembangkan rerangka teoritis dan model praktik akuntansi sosial-lingkungan, akuntansi CSR dan akuntansi berkelanjutan. Sejumlah riset empiris dengan menggunakan mahasiswa bimbingan skripsi, tesis dan disertasi juga dilakukan. Saya juga berupaya mendiseminasikan hasil-hasil kajian dan pemikiran kritis tentang isu, rerangka teoritis dan realitas empiris isu-isu akuntansi berkelanjutan (sustainability accounting) atau akuntansi hijau (green accounting) dalam sejumlah forum ilmiah di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, maupun dalam forum-forum profesi akuntansi. Saya juga telah menulis banyak artikel Akuntansi Hijau atau Akuntansi Berkelanjutan di sejum-

41

lah media massa dan jurnal ilmiah. Selain itu, saya juga telah mengumpulkan kembali tulisan-tulisan tersebut untuk diterbitkan dalam suatu buku. Hingga kini, telah ada dua buku yang diterbitkan. Dalam pidato pengukuhan guru besar pada 28 Mei 2011, saya juga mengangkat topik “Rekonstruksi Paradigma Bisnis dan Akuntansi: Menuju Akuntansi Berkelanjutan” (Penerbit Unika Soegijapranata, 2011). Selain mengkritisi salah kaprah paradigma bisnis dan akuntansi terhadap CSR dan TJSL, dalam pidato tersebut saya juga menekankan pentingnya mereformasi paradigma teoritis dan praktik akuntansi. Paradigma pendidikan akuntansi juga perlu direformasi. Dalam pidato tersebut, saya juga mengembangkan model teoritis dan praktik Akuntansi Berkelanjutan untuk menghasilkan Pelaporan Akuntansi Berkelanjutan. Pertanyaannya, untuk apa saya melakukan semuanya itu? Apa motifnya? Jawabannya, untuk membantu menghijaukan akuntansi dan akuntan agar semakin relevan dan berguna dalam konstelasi kehidupan umat manusia. Secara khusus, motif saya melakukan semuanya itu adalah karena didorong oleh tanggung jawab profesi sebagai akuntansi pendidik. Sebagai anggota dan pengurus IAI Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd), saya memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menghijaukan akuntansi dan profesi akuntansi agar bisa memberi kontribusi nyata secara berkelanjutan dalam kolaborasi nasional dan global untuk mengatasi krisis sosial-lingkungan. Harapan saya, dengan melakukan semuanya itu maka para dosen akuntansi selaku pendidik calon akuntan dan para akuntan yang mengerjakan pekerjaanpekerjaan akuntansi akan mulai terbuka mata-hati dan pikiran tentang pentingnya mengembangkan dan menerapkan akuntansi sosial dan lingkungan, atau akuntansi berkelanjutan dalam praktik akuntansi. Setelah terbuka mata hatinya, saya berharap semua profesi akuntansi akan bersama-sama bersatu dan berkolaborasi melakukan reformasi akuntansi secara terintegrasi agar lebih sensitif dan responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Reformasi tersebut mencakup pengembangan rerangka konseptual akuntansi, perumusan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU) dan standar akuntansi, serta pengembangan model praktik akuntansi dan praktik pengauditan yang berterima umum



10/29/2014 6:03:18 AM

42

ANALISIS

Menyoal Delik Korupsi BUMN (Bagian Kedua) Kerugian Negara atau Kerugian Bisnis?

Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA Praktisi & Akademisi Akuntansi dan Hukum Bisnis

B

erdasarkan pengamatan penulis, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah banyak menjatuhkan vonis pidana korupsi berdasarkan penjelasan atas pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Dari sekian banyak putusan yang telah diambil, ada dua putusan yang menarik untuk dicermati. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengulas secara singkat dua putusan kasasi MA, yaitu putusan MA dalam kasus korupsi dalam penyaluran kredit Bank Mandiri dan putusan MA dalam kasus korupsi dalam penyewaan pesawat PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Pada tingkat kasasi MA dalam putusannya No.1144 K/Pid/2006 tertanggal 13 September 2007, MA menyatakan E.C.W Neloe (waktu itu Dirut Bank Mandiri) bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan melawan hukum baik secara pidana maupun perdata dengan mengacu kepada pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Berdasarkan putusan MA, E.C.W Neloe dianggap menyetujui pemberian kredit walaupun tidak secara pasti meyakini adanya itikad baik, kemampuan dan kesanggupan debitur, PT Cipta Graha Nusantara untuk melunasinya, Tindakan pemberian kredit dianggap melanggar Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM 2000) yang merupakan bagian dari SOP Bank Mandiri pada waktu itu. E.C.W Neloe

UU Tipikor mengatur bahwa pembuktian tindak pidana korupsi tidak mengharuskan adanya kerugian negara yang telah terjadi. Potensi kerugian negara (belum terjadi) saja sudah cukup dijadikan dasar. Penjelasan atas pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dianggap sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Permasalahan ini menjadi titik penting dalam penetapan tersangka koruptor. dianggap mengabaikan nota analisis kredit yang harus diperhatikan dalam menyalurkan kredit. Dan hakim menganggap tindakan Dirut Bank Mandiri yang melanggar KPBM 2000 sebagai suatu tindakan yang melawan hukum (wederrechtelijk). Sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim menyamakan KPBM 2000 dengan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh Dirut Bank Mandiri. Sikap MA tersebut didasarkan pada penjelasan atas pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Vonis tingkat kasasi MA lainnya adalah putusan Majelis Hakim MA pada tanggal 28 Februari 2014 yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam kasus pengadaan pesawat yang dilakukan oleh Merpati Nusantara Airlines (MNA). Dalam kasus tersebut, Hotasi Nababan (mantan Dirut MNA) dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara 4 tahun terkait perjanjian sewa pesawat dengan pihak Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG). Perjanjian tersebut dianggap merugikan negara karena panjar penyewaan pesawat sebesar USD 1 juta tidak dikembalikan TALG kepada MNA, walaupun transaksi kemudian batal dilakukan. Bukti lain yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa Hotasi Nababan dianggap telah melakukan pengadaan pesawat fiktif dengan menunjuk TALG tanpa tender.

Pada persidangan lainnya, MNA dimenangkan oleh pengadilan tinggi Amerika Serikat dalam gugatan perdata melawan TALG. Pihak MNA dinyatakan menang dan hakim memerintahkan TALG mengembalikan uang panjar sebesar USD 1 juta kepada MNA. Kasus MNA menarik perhatian banyak ahli hukum di Indonesia dan dianggap dapat menjadi preseden buruk dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam kasus tersebut, Dirut MNA dianggap telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang melawan hukum atau wederrechtelijkheid, sehingga dianggap sebagai suatu tindak pidana. Istilah ‘wederrechtelijk’ dalam bahasa Belanda menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud atau suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Wederrechtelijkheid sering diartikan sebagai tindakan melawan hukum dalam pengertian hukum pidana yang didasarkan pada asas legalitas. Secara teoritis, wederrechtelijkheid berbeda dengan onrechmatige daad (tindakan melawan hukum dalam pengertian perdata). Dengan kata lain, mungkin Dirut MNA kurang berhatihati dalam menetapkan TALG sebagai vendor. Tetapi, apakah tindakan kurang hati-hati dalam melakukan tugas dapat dianggap sebagai tindak pidana? Tentu tidak. Tindakan kurang hati-hati adalah



10/29/2014 6:03:19 AM

ANALISIS

suatu kelalaian yang merupakan ranah hukum perdata (onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ada beberapa isu yang menjadi perhatian para ahli hukum terkait jatuhnya vonis pidana penjara 4 tahun oleh MA atas mantan Dirut MNA. Pertama, semestinya MA mempertimbangkan putusan pengadilan Amerika Serikat yang memenangkan MNA dan memerintahkan TALG untuk mengembalikan uang panjar transaksi sewa menyewa tersebut. Putusan ini membuktikan bahwa transaksi sewa menyewa tersebut benar-benar ada dan bukan transaksi yang fiktif. Kedua, tindakan Dirut MNA yang menunjuk TALG tanpa melalui tender tetap dapat dibenarkan manakala vendor tersebut adalah vendor dengan barang dan jasa yang spesifik atau yang sulit mencari pembandingnya. Dan lagi, seorang Dirut tentu saja memiliki kewenangan diskresi (freies ermessen) yang cukup dalam organisasi BUMN untuk menentukan vendornya berdasarkan business judgement. Ketiga, dalam menentukan ada tidaknya tindakan melawan hukum dalam kasus MNA, adalah sangat bijak apabila terlebih dahulu mempertimbangkan apakah prinsip-prinsip fiduciary duty telah diindahkan dalam pemilihan vendor penyewaan pesawat. Prinsip-prinsip tersebut adalah good faith (itikad baik), care (kehati-hatian), diligence (saksama dan cermat), independence (kemandirian atau tanpa paksaan), dan no conflict of interest (bebas dari benturan kepentingan pribadi). Apabila kelima prinsip tersebut telah dipegang teguh dalam pengambilan keputusan, maka sewajarnya kerugian yang diderita MNA dianggap sebagai kerugian bisnis yang dapat dialami perusahaan mana saja. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak diperhatikan, maka Dirut MNA dapat digugat secara perdata atau dihadapkan pada pengadilan tipikor. Untuk mengarah kepada ada tidaknya tindak pidana korupsi, tentu 3 unsur sebagaimana diatur dalam UU Tipikor harus terpenuhi. Hanya saja dalam memutuskan apa-

kah perbuatan melawan hukum telah terjadi, perlu dilakukan dengan kehatihatian dan penuh pertimbangan sebagaimana disinggung sebelumnya. Pertimbangan lain dalam menentukan apakah Direksi BUMN telah mengindahkan prinsip-prinsip fiduciary duty adalah dengan mengevaluasi ketaatan terhadap ketentuan sebagaimana tertuang dalam UU Perseroan terbatas pasal 97 ayat 5 telah dipenuhi. Berdasarkan UU Perseroan terbatas pasal 97 ayat 5, seorang anggota Direksi BUMN tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila (1) kerugian BUMN bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (2) anggota Direksi tersebut telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (good faith) dan kehati-hatian untuk kepentingan dan tujuan pendirian BUMN, (3) anggota Direksi tersebut tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan (4) anggota Direksi BUMN yang bersangkutan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. UU Perseroan Terbatas mengatur sepenuhnya terkait perdata sehingga UU Perseroan terbatas pasal 97 ayat 5 tersebut digunakan dalam hal terdapat gugatan perdata. Walaupun demikian, penulis menganggap pertimbangan yang ada pada UU Perseroan Terbatas pasal 97 ayat 5 dapat juga digunakan dalam memutuskan perkara pidana. Sebab apa yang dipertimbangkan hakim dalam putusan pidana sebaiknya memiliki kesesuaian dengan apa yang diputuskan dalam perdata. Dalam menetapkan ada tidaknya tindak pidana korupsi, harus dilakukan penekanan pada prinsip itikad baik (good faith) dan ada tidaknya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini sejalan dengan konsep dasar delik pidana korupsi yang merupakan delik formil, yaitu menekankan pada unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan yang didasarkan pada niat pelaku. Hal yang penulis bahas terakhir membedakan apakah suatu kerugian itu sebenarnya adalah murni kerugian bisnis yang bisa dialami BUMN sebagai

43

suatu korporasi, atau kerugian negara yang terindikasi korupsi. Urgensi Legislasi Lex Specialis Dua kasus yang dipaparkan penulis di atas merupakan contoh penerapan pasal-pasal UU Tipikor yang rancu dalam putusan hakim. Keberadaan BUMN sebagai objek keuangan negara tidak semestinya disamakan dengan instansi pemerintah atau lembaga yang murni melakukan pelayanan publik yang menggunaan APBN/APBD. Orientasi instansi pemerintah atau lembaga pelayanan publik adalah ketaatan terhadap anggaran dan tercapainya program pemerintah. Sedangkan BUMN memiliki peran ganda, yaitu sebagai organisasi berorientasi laba dan Public Service Obligation (PSO). Sehingga sudah sewajarnyalah delik korupsi di lingkungan BUMN dilihat dengan perspektif yang berbeda. Dalam menilai apakah pengurus BUMN yang telah mengambil keputusan bisnis yang benar atau tidak haruslah dilihat dari prinsip-prinsip fiduciary duties dan business judgment. Kerugian bisnis BUMN tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi apabila manajemen telah memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Dan untuk mengevaluasi bukanlah kompetensi seorang hakim yang adalah ahli hukum. Hakim haruslah meminta pendapat ahli bisnis, ahli keuangan, ahli akuntansi dan lain-lain yang relevan dalam menentukan apakah business judgment yang dilakukan sudah tepat atau sebenarnya tindak pidana korupsi telah terjadi. Karakteristik BUMN yang memiliki dua wajah, yaitu sebagai badan hukum privat dan sekaligus badan hukum publik mengharuskan legislasi terkait tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN diatur secara spesifik (lex specialis). Legislasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang diutarakan penulis di atas. Disamping itu, UU Perseroan Terbatas, UU BUMN, UU Keuangan Negara dan UU Tipikor tampaknya saling tumpang tindih dan pemerintah perlu melakukan perubahan sehingga terdapat kesesuaian satu sama lain CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:03:19 AM

44

ANALISIS

Sanksi Pidana Bagi

Akuntan Publik S

Oleh:

Dr. Wirawan B. Ilyas, SH, MH, Ak, MSi, CPA

ampai saat ini pengenaan sanksi pidana bagi Akuntan Publik (AP) masih menyisakan persoalan yang belum tuntas. Pasal 55 sampai 57, UU N0. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UUAP) belum memberikan kepastian bagi profesi AP. Sekalipun MK sudah membuat keputusan Nomor 84/PUUIX/2011 tanggal 19 Desember 2012, profesi AP masih dibayangi ketidakpuasan dan ‘kegelisahan’ saat melakukan tugas keprofesian sebagai AP. Kekhawatiran AP dikriminalisasi berkaitan dengan Pasal 55 UUAP menyisakan persoalan yang perlu ditemukan jalan keluarnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa AP yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, atau memalsukan data berkaitan dengan jasa yang diberikan, dipidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 300 juta. Padahal profesi AP merupakan bagian penting dalam pemenuhan prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel, yang akan menjadi pegangan pengambil keputusan ekonomi untuk kemajuan ekonomi nasional. Dengan adanya Putusan MK, sedikitnya terdapat dua persoalan hukum yang menjadi kajian dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana menyikapi Putusan MK berkaitan dengan sanksi pidana bagi AP? Kedua, bagaimana sesungguhnya tanggung jawab hukum AP atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Direksi ? Pasca Putusan MK Pada intinya MK berpendapat bahwa pertama, tanggung jawab AP terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan suatu enti-

tas, sedangkan penyajian laporan atau informasi merupakan tanggung jawab manajeman. AP diberikan kebebasan melakukan pekerjaan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kedua, audit yang dilakukan AP bertujuan menentukan apakah Laporan Keuangan suatu entitas disajikan secara wajar. MK menyatakan kata ‘manipulasi’ dalam Pasal 55 UUAP dimaknai sebagai hal positif sebagai tindakan menggunakan alat mekanis dengan cara terampil, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang jahat. Ketiga, kata ‘manipulasi’ akan menjadi perbuatan yang digolongkan kejahatan bila dilakukan dengan niat jahat untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak lain secara melawan hukum, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena AP tidak luput dari kemungkinan berlaku baik atau benar, atau berlaku jahat atau salah. Atas pertimbangan itu, MK memutuskan Pasal 55 UUAP tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata ‘manipulasi’ tidak dimaknai sebagai perbuatan yang didasari niat jahat mencari keuntungan bagi dirinya atau pihak lain secara melawan hukum. Dengan putusan bersyarat yang dibuat MK, dalam penilaian penulis seakan MK sama dengan tidak memberikan putusan. Putusan yang mengikat secara bersyarat sepertinya tidak memiliki makna apa-apa. Putusan MK tidak memberikan kepastian hukum dari norma dalam UUAP. Putusan MK pun sulit dipahami karena tidak memberikan dampak hukum bagi AP. Putusan bersyarat MK yang menggolongkan kata ’manipulasi’ dilakukan dengan niat jahat sebagai kejahatan, merupakan hal yang sudah dipahami secara umum. Penegasan MK terkesan tidak memberikan penafsiran konstitusional norma sanksi dalam UUAP. Sebagian pihak berpendapat jika kata ‘manipulasi’ mengandung makna niat jahat, apa gunanya dimasukan sebagai norma hukum positif. Oleh karena niat jahat sudah digolongkan tindak keja-



10/29/2014 6:03:20 AM

ANALISIS hatan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Putusan MK hanya menegaskan doktrin atau ajaran kesalahan yang dikenal sebagai mens rea (pertanggungjawaban pidana) bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat atau tiada dipidana jika tidak ada kesalahan (actus nonfacit reum nisi mens sit rea atau geen straf zonder schuld). Itu sebabnya putusan MK sulit dipahami bagaimana makna sesungguhnya. Kebijakan Penal Ketika AP telah melakukan tugas sesuai SPAP, apakah ada jaminan AP tidak dikriminalisasi? Persoalan ini yang sebenarnya diinginkan AP untuk ditanggapi oleh MK. Penulis memahami bahwa penempatan pidana dalam UUAP merupakan kebijakan penal (penal policy) yang diinginkan negara. Negara punya kewenangan menentukan sanksi dalam UU supaya ditaati. Dalam berbagai per-UU-an yang dibuat negara, kebijakan penal (penal policy) berupa pidana sengaja diatur, misalnya pada UU Profesi seperti UUAP, UU Advokat, UU Praktek Kodokteran. Demikian juga pada UU bersifat administratif seperti UU Pajak, UU Lingkungan Hidup. Jika dikaji lebih jauh, pidana pada UUAP berbeda dengan pidana dalam UU Advokat (UU No. 18 Tahun 2003) yang lebih ditujukan pada orang yang bukan advokat tetapi menjalankan profesi sebagai advokat. Perumusan pidana dalam UU Advokat tidak ditujukan pada perbuatan dari Advokat, tetapi ditujukan kepada orang lain tidak berhak menjalankan profesi advokat Pidana pada profesi dokter juga dirasakan janggal ketika diatur bahwa para Dokter atau Dokter Gigi yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan sengaja tidak memasang papan nama dikenakan pidana 3 tahun dan denda Rp. 100 juta. Para Dokter akhirnya melakukan pengujian UU. 29/2004. MK mengabulkan permohonan para dokter dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Praktek Kedokteran.

Dari tiga UU profesi tersebut, pembuat UU tampaknya tidak memiliki struktur hukum yang jelas dalam merumuskan norma pidana untuk setiap jenis profesi yang ada. Rumusan pidana berbeda antara profesi yang satu dengan profesi yang lain. Pertanyaan lainnya, apakah diperlukan kebijakan penal dalam UUAP maupun UU profesi lainnya, jika dasar hukum memberikan penal (hukuman) sudah terdapat ada dalam KUHP? Tampaknya dua alasan menjawab pertanyaan di atas. Pertama, kuatnya rezim pemidanaan yang dilakukan penegak hukum akhir-akhir ini (seperti maraknya kasus korupsi), menjadi sinyal kuat pembuat UU mencantumkan pidana pada setiap per-UU-an. Kedua, banyaknya norma pidana baru belum ditempatkan dalam KUHP, sehingga perlu dicantumkan pada per-UU-an baru yang dibuat negara. Dengan mencantumkan norma pidana dalam UU, pemerintah tidak perlu dengan menambah norma pidana baru dalam KUHP. Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Penegak hukum seharusnya memahami tanggung jawab hukum profesi AP. Ketika AP sudah melakukan profesi sesuai SPAP, maka AP sudah melakukan tugas profesionalnya sesuai UUAP. SPAP merupakan acuan yang ditetapkan menjadi ukuran yang wajib dipatuhi AP dalam pemberian jasa. Apabila AP tidak menjalankan profesi sesuai SPAP, sanksi administrasi yang dikenakan seperti pembekuan ijin, pencabutan ijin ataupun denda, sudah sangat memberatkan. Besaran denda dengan jumlah besar jauh lebih efektif memberikan efek jera AP yang melanggar hukum. Ketika AP sudah melakukan audit sesuai standar terhadap suatu Laporan Keuangan, tanggung jawab hukum atas kebenaran Laporan Keuangan ada pada Direksi. Pasal 69 ayat (3) UU PT No 40 Tahun 2007 menyatakan ‘Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap

45

pihak yang dirugikan.’ Juga dijelaskan ‘Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan.’ Tanggung jawab hukum demikian juga ditegaskan Pasal 23 UU No. 19/2003 tentang BUMN bahwa laporan harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan, mereka harus menyebutkan alasan secara tertulis. Dengan demikian, tugas profesional AP sebatas memberi opini berdasarkan kewajaran Laporan Keuangan yang dibuat Direksi. Sejalan dengan itu, MK pun sudah menyatakan hal sama mengenai tugas seorang AP. Dengan demikian jika Direksi sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyajikan Laporan Keuangan tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain, maka Direksi yang bertanggungjawab penuh. Jadi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan jika AP sudah melakukan tugas sesuai SPAP serta mengikuti UUAP. Persoalan pidana sekali lagi harus dipahami dalam konteks adanya perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap orang tanpa kecuali, termasuk para AP. Dengan memahami hal demikian, sanksi pidana bagi AP tidak perlu dikhawatirkan. Simpulan Menyikapi kenyataan hukum seorang AP, dua hal dapat disimpulkan. Pertama, pidana dalam UUAP merupakan tatanan hukum yang bertujuan supaya hukum ditaati dan merupakan politik hukum per-UU-an menerapkan pidana bagi AP yang melakukan pelanggaran hukum. Kedua, ketika perbuatan pidana dapat dibuktikan, hukum harus ditegakan agar hukum tetap menjadi panglima. Sekalipun demikian, penegak hukum diharapkan dapat memahami profesi AP dan harus berhati-hati melakukan kriminalisasi terhadap AP sepanjang AP sudah menjalankan profesi sesuai SPAP. Dengan cara itu, AP dapat menjalankan tugas keprofesionalan tanpa dihantui perasaan khawatir CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:03:21 AM

46

OPINI

Manusia Independen Dewasa ini Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih dalam pemerintahan lima tahun ke depan menjadi ikon hampir dalam sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Apapun judulnya nuansa Jokowi begitu kental. Berkaitan dengan itu penulis ingin menyandingkan revolusi mental ala Jokowi dengan revolusi mental Akuntan Publik (AP), yang juga pernah penulis geluti dan rasakan.

Mustofa

Mantan Akuntan Publik Anggota Kehormatan IAPI

R

evolusi mental bagi AP sejatinya tidak demiki an menjadi penting atau berpengaruh terhadap profesi ini sendiri. Kenapa demikian? Karena AP sudah mempunyai etika atau standar profesi. Selama AP mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan maka secara mental dia sudah hebat. AP adalah manusia terpilih karena AP merupakan sosok independen. Ada enam kiat yang bisa dijadikan model untuk AP dalam menjalankan profesinya di masa sekarang ini. Pertama kesungguhan AP dalam menjalankan dan mengembangkan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana KAP merupakan orientasi para AP. Kedua memahami keterbatasan. Kalau kita bekerja sendiri pasti terbatas dibandingkan bekerja dengan tiga atau empat orang. Karena bisnis demikian luas. Jika saya mengerti mengenai bisnis properti, belum tentu saya mengerti bisnis perkebunan atau pertambangan, oleh karena itu saya harus ber-partner atau terbuka mencari teman tanpa melihat golongan, alumni dan agama, yang penting adalah kesungguhan menjalankan profesi. Ketiga membangun jiwa entrepreneur, dengan konsep ke dalam membangun kantor, sedangkan keluar membangun bisnis. Keempat keinginan berkembang mencari member firm internasional. Kenapa perlu firm internasional? Karena mereka



10/29/2014 6:03:23 AM

OPINI memiliki referensi yang banyak seperti referensi standar, referensi peraturan sampai dengan referral klien atau rujukan klien. Kelima yang diperlukan adalah leadership artinya bisa me-manage KAP dengan baik. Keenam kemauan berbagi dengan baik dan adil dalam menjalankan bisnis. Itu semua dapat dipelajari sambil berjalan dengan pikiran, dan semangat positif. Dimulai dengan membangun jaringan, dan tidak meletakan diri sendiri selalu di atas. Karena sebenar-nya tidak ada literature atau ilmu tentang bagaimana membuka KAP yang baik dan terkenal, sehingga selain ilmu akuntan, diperlukan juga ilmu manajemen untuk marketing, manajemen klien, Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, Informasi dan Teknologi (IT) sampai dengan risk manajemen. Pengaruh Perubahan Dahulu jiwa AP terbentuk saat masih menempuh pendidikan dengan membangun manusia berjiwa independen, beretika, dan mempunyai aturan standar. Jadi jika sudah mempunyai jiwa AP tidak terlalu diperlukan revolusi mental. Karena tujuan revolusi mental adalah mengubah manusia Indonesia menjadi lebih baik dengan bersikap disiplin dan bekerja keras.

Dahulu jiwa AP terbentuk saat masih menempuh pendidikan dengan membangun manusia berjiwa independen, beretika, dan mempunyai aturan standar. Jadi jika sudah mempunyai jiwa AP tidak terlalu diperlukan revolusi mental. Karena tujuan revolusi mental adalah mengubah manusia Indonesia menjadi lebih baik dengan bersikap disiplin dan bekerja keras.

Banyak perubahan positif dari AP di masa kini, terutama kemajuan standar, sehingga memaksa AP untuk belajar bersungguh-sungguh, dikarenakan banyak perubahan standar-standar profesi itu. Jadi AP wajib mengikuti perkembangan profesi, pengetahuannya mengenai standar akuntansi keuangan, pemahaman mengenai standar auditing, pemahaman etika profesi yang terus menjadi perhatian sehingga terbentuk standar Good Corporate Governance (GCG). Kata kuncin ya adalah jika AP belum mau melakukan praktik lebih baik, maka dia belum mau berkembang secara profesional. Dan menjadi tugas organisasi profesi untuk mengajak anggotanya untuk praktik lebih baik, tanpa melihat perusahaan itu besar atau kecil. Bagi pemerintah seyogyanya membuat UU Akuntan Publik yang sifatnya mendukung, bukan sebaliknya. Penulis mengikuti perkembangan terkini tentang rotasi AP dan KAP yang digagas pemerintah. Menurut penulis rotasi itu diperlukan, namun sebaiknya rotasi lebih condong kepada partner akuntannya saja. Sejarah timbulnya rotasi dikarenakan skandal Enron, kemudian Sar-

47

banes Oxley Act di Amerika mengatur rotasi KAP untuk perusahaan publik, dimana diatur bahwa rotasi KAP lima tahun dan AP tiga tahun. Di Indonesia aturan tersebut diterapkan secara berlebihan hingga mengatur seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan audit. Padahal di Amerika sendiri aturan tersebut hanya diberlakukan untuk listed company. Akibatnya setelah lima tahun, KAP di Indonesia berganti nama dan partner. Partner lama dicutikan, lalu memasukan partner dan KAP baru, sehingga yang terjadi justru pemborosan. Di sisi lain kliennya sendiri tidak ingin pindah karena sudah merasa nyaman, mengingat kunci dari bisnis KAP adalah kepercayaan. Penulis menggarisbawahi, jika AP sudah bekerja sesuai dengan kewajibannya maka dia telah membantu negara secara luar biasa. Membantu negara dalam memastikan penghasilan kena pajak, membantu dunia usaha bagaimana laba yang benar digunakan untuk dividen, CSR, dan hasilnya bisa menjadi bahan untuk memastikan sebuah perusahaan sudah melakukan hal yang benar atau belum. Jadi, jika AP bekerja dengan sungguh-sungguh maka dia adalah pahlawan CPA Indonesia | Edisi 03 | 2014


10/29/2014 6:03:25 AM

48

KONSULTASI

Agar terbebas dari potongan PPh 23

K

ami memiliki PT dan CV yang bergerak di bidang jasa konsultasi sistem informasi dan aplikasi komputer. Pendapatan kami setahun kurang dari 4,8 miliar sehingga kami membayar PPh Final 1% dari omzet setiap bulan. Kami telah mengajukan permohonan bebas dipotong PPh 23 ke KPP, sudah diminta data invoice dan rekening koran. Namun sampai tahun kedua permohonan kami belum disetujui, menurut AR kami. Akhirnya kami membebankan pajak dibayar dimuka PPh 23 untuk menghindari lebih bayar.

Dr. Muhammad Razikun, CPA Pertanyaannya bagaimana agar tahun buku 2014 dan seterusnya kami dapat bebas dari potongan PPh 23? Jika KPP tetap tidak mengeluarkan bebas PPh 23, bagaimana agar kami tidak kelebihan bayar PPh terkait? Hendra – Jakarta Barat

Jawaban: Kepada Pak Hendra, Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ./2013, permohonan pembebasan dari pemotongan PPh bagi Wajib Pajak yang telah dikenai PPh Final sebesar 1% akan dianggap diterima jika KPP belum memberikan putusan dalam waktu 5 (lima) hari sejak permohonan tertulis diterima lengkap. Setelah menerima permohonan tertulis yang lengkap, Kepala KPP wajib

menerbitkan SKP dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu tersebut terlampaui. Sehubungan dengan hal di atas, menurut pendapat kami, perlu dicari tahu dulu penyebab belum diberikannya putusan atas permohonan SKB yang telah diajukan. Bisa jadi, permohonan yang telah diajukan perusahaan Bapak belum lengkap, sehingga belum dapat diterbitkan putusan. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak di atas, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar permohonan dapat ditindaklanjuti oleh Dirjen Pajak, yaitu: a. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya permohonan, jika Wajib Pajak telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum tahun diajukannya SKB; b. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa yang menginformasikan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima

atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh yang bersifat final, dengan disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan hingga bulan sebelum diajukannya SKB, jika Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak diajukannya SKB; c. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung lainnya; d. Permohonan SKB ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus yang dilampirkan pada permohonan. Demikian penjelasan kami, terima kasih.

Salam



10/29/2014 6:03:27 AM

KILAS IAPI NUSANTARA

Lokakarya PSAK terkini - Critical Review Dampak Penerapan PSAK Konvergensi Tahun 2015 - Laporan Keuangan Konsolidasian, Kombinasi Bisnis & Pengaturan Bersama, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain & Pengukuran Nilai Wajar, di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta 24 September 2014

Kajian Peraturan Pelaksana Undang-undang No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik Lokakarya Konvergensi IFRS - Overview Perkembangan dan Update PSAK Terkini sampai dengan Tahun 2014 Lokakarya Akuntansi - Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) sesuai SAK Terkini serta Aplikasinya terhadap Rumah sakit, di Hotel Jayakarta Daira, Palembang, 12-13 September 2014

Gebyar Akuntansi UNJ : Direktur Eksekutif IAPI, Ahmadi Hadibroto menerima cinderamata setelah sesi sosialisasi Certified Public Accountant Of Indonesia (CPA Of Indonesia) dalam acara Gebyar Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta, 16 Oktober 2014.

49

Diskusi RPP tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Dampaknya terhadap Profesi Akuntan Publik, di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, 29 September 2014

Dwi Martani menerima plakat dari Ketua Program Studi Akuntansi Indonesian Banking School, Komar Darya, atas partisipasinya memaparkan makalah seputar perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 55 dalam acara Accounting Goes To IBS (AGTI) pada 11 Oktober 2014.

Diseminasi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Sosialisasi Certified Public Accountant Of Indonesia (CPA Of Indonesia) di Universitas Padjajaran, Bandung 9-10 Oktober 2014



10/29/2014 6:03:29 AM

AGENDA

50

Rencana PPL November - Desember 2014

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Minggu Ke - I I II II III III IV IV

November 2014

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Series Pengelolaan Resiko Etika dan Manajemen Krisis SPAP Series Isu Terkini terkait Restitusi pajak, Pemeriksaan Pajak, Ke bertatan Badan, dan Gugatan Kode Etik Profesi Akuntan Publik Audit dengan Prosedur Disepakati atas Laporan Dana Kampanye Pemilu Aspek Pajak Industri di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perpajakan Terkini Akuntansi Pemerintahan

No Minggu Ke - Desember 2014 1. I Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) 2. I Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Series 3. I Membangun Komunitas Efektif dengan Klien 4. I Sistem Informasi Akuntansi berbasis Komputer dan Sistem Perdagangan Elektronik, serta Komunikasi Data 5. II SPAP Series 6. II “Resiko Pelaporan Keuangan Korporasi (Tips Bagi Manajemen dan Akuntan Publik dalam Menghadapi Resiko Gugatan Terhadap Penyusun Laporan Keuangan)” 7. II Upaya Hukum Mengatasi Sengketa Pajak dan Kriminalitas Perpajakan

Test Center CPA Test Center

Alamat

Kota

Institut Akuntan Publik Indonesia

Perkantoran Office 8, Lt. 12, Jl. Senopati Raya No. 8B

Jakarta

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)

Jl. Menur Pumpung No. 30

Surabaya

Universitas Lampung (Unila)

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro 1

Lampung


10/29/2014 6:03:30 AM

DIREKTORI

009.

51

Aset Keuangan

Setiap aset yang berbentuk: (a) kas; (b) instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain; (c) hak kontraktual; (i) untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain; atau (ii) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, atau (d) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan: (i) nonderivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau (ii) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk instrument keuangan yang mempunyai fitur opsi jual (puttable financial instruments) yang dikategorikan sebagai instrumen ekuitas, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likiudasi dan dikategorikan sebagai instrumen ekuitas, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa yang akan datang.

ISTILAH AKUNTANSI


10/29/2014 6:03:31 AM


10/29/2014 6:03:32 AM

IKLAN. CPA Indonesia Edisi

Recommend Documents