III. PENGAIRAN IV. TENAGA KERIA VI. TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA VII. PERTAMBANGAN DAN ENERGI XX. PERTAHANAN DAN KEAMANAN 44

DAFTAR ISI

Sektor

Flalaman

I.

INDUSTRI

II.

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

III. IV. V.

VI. VII.

PENGAIRAN

TENAGA KERIA PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

VIII.

PAzu\7ISATA, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

IX. X.

PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP. DAN TATA RLTANG

XI.

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMTJDA, DAN OLAH RAGA

XII.

KEPENDUDLIKAN DAN KELUARGA

41

XIII.

KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

41

XIV.

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

XV.

AGAMA

XVI.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

XVII. HUKUM XVIII. APARATUR NEGARA DAN PENGA\rASAN

XIX.

POLITIK DALAM NEGEzu, HUBUNGAN LUAR NEGEzu, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI

XX.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

44

KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TANGGAPAN DAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM DPR.RI TENTANG NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN 2OO2 DALAM SIDANG PARIPURNA DPR-RI TANGGAL 12 SEPTEMBER 2OOI

I.

INDUSTRI Tidak ada pertanyaan

II.

I'ERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN Pertanyaan (Fraksi Partai GOLKAR,hlnt.15; dan FKB, hlm.6)z

N{engingat sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor andalan didalam memutar kembali roda perekonornian dan terbukti mempunyai daya tahan yang kuat terhadap dampak dari krisis moneter yang melancla Indonesia. Untuk iru agar SDM dan Kinerja Deparremen Perranian dapar dibangun secara optimal dalam mendukung harapan untuk menjadi sektor andalan dalam recouery ekonomi. Dalam kaitan tersebut kiranya Pemerinta[ perlu pula mengatasi peningkatan kesejahteraan petani dengan melaksanakan berbagai kebijakan seperti perlunya perlu;rsan lahan pertanian, ketersediaan air 1'ang cukup, tersedianya permodalan rnelalui kredit ketahanan pangan yang sesuai clengan kultur petani.

Dalam paudangan Fraksi Kebangkitan Bangsa sektor pertanian perltr mendapat perhatian. Pengeluaran sektor pertanian, kel'rutanan, kelautan dan perikanan yang hanya sebesar Rp. 3,2 trilyun (dalam pidato ltresirlen rlisebutknn Rp. 6,6 tilyun), sangar tidak seimbarrg dengan jumlal-r rakyat yang menggantungkan hidupnya dari sektor perranian yang dicapai 120 juta jiwa. Terlebih apabila pemerintah ingin melepaskan diri secara bertahap clari ketergantungan impor pangan.

Halaman

1

Jawaban Pemerintah:

Dalam pidato presiden RI mengenai I\ApllN z0oz, crana yang dialokasikarr pada sektor pertanian dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan ,lan perikunur-r, pengembangan keanekaragaman produksi dan konsumsi, pernberdayaan petani dan masyarakat pedesaan dengan bantuan penyediaan bibit, ptrpuk, obat-obatan, pemberantasan hama dan perbaikan jaringan pemasaran clan pengelolaan hasil serta perbaikan pe[ayanan penyuluhan dan inforrnasi.

Pembangunan sektor pertanian dilaktrkan melalui Z program utama, yaitr.r program pengembangan agribisnis dan program peningkatan ketahanan pangan. Ttrjuan kedua program ini adalah mengembangan sub sistem hulu, on farm, pengolahan, pemasaran, dan sub sistem penunjang sebagai satu kesatuan sistem yang sinergis, serta meningkatkan ketersediaan, mengembangkan diversifikasi pangan, mengembangkan kelembagaan pangan dan mengembangkan usaha pengolahan pangan.

Sementara itu pembangunan sektor perikanan dilakukan melalui program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan program pengembangan sumber daya perikanan, yang antara lain bertujuan untuk meingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengelola dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dan lestari, serta untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, devisa negara, pen)'erapan tenaga kerja, serta perbaikan gizi masyarakat. Dengan demikian dapat diielaskan bahwa, bahwa pembangunan pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejal-rteraan petani/nelayan, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah rangga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memelihara potensi lestari sumber daya kelautan dan perikanan. Keseltrruhan hal tersebut diharapkan dapat membanttt keandalan serta daya tahan sektor pertanian dan perikanan dari krisis ekonomi, serta membantu secara optirnal program pemulihal ekonomi. Dana yang dialukan pemerintah untr.rk pembangunan pertanian, kehutalap, kelautan, perikanan dan pengairan sebesar Rp 6,6 miliar pada dasarnya masil-r belurn mencukupi kebuttrhan secara keselurtrhan. Akan tetapi clana yang dialokasikan tersebut diharapkan dapat membanru rakyat pertanian melaltri program-program tersebut di atas, serta diharapkan dapat pula membantu secara bertahap melepas ketergantungan terhadap impor pangan.

Selain itu, dana tersebur juga dimaksuclkan untuk menggerakkan peran masyarakat dan swasta untuk lebih berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan regional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyaraka t tani/nelayan.

Halaman 2

III.

PENGAIRAN Pertanyaan (Fraksi Partai GOLKAR, hhn. 15): Pemanfaatan anggaran pembangunan sektclr pengairan terutama diarahkan untuk mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi melalui kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan jaringan irigasi, rawa
Jarvaban Pemerintah:

Sejalan dengan Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - Z0O4 dan rancangan Rencana Pembangunan Tahtrnan 70OZ yang telah dibahas cli Panitia Anggaran, maka pembangunan sektor pengairan diarahkan untuk menunjang tercapainya ketahanan pangan nasional dan pengembangan agribisnis, pengendalian banjir, serta penyediaan air baku.

Oleh karena itu kami sepakat dengan para anggora Dewan yang terhormat bal'rrva pemanfaatan anggaran pembangunan sektor pengairan rerLrtama diarahkan untuk mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi rnelalui kegiatan perneliharaan, rehabilitasi, dan pernbangunan jaringan irigasi, rawa dan air tanah serta waduk/embung. Selain itu, untuk rnengendalikan daya rusak air pada sentra produksi pertanian dan daerah permukiman, juga diupayakan penyediaan prasarana pengendalian banjir, rermasuk banjir lahar.

Untuk mewujudkan arahan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan sektor pengairan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) program yairu; (1) program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya; (2) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (3) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya; dan (4) Program Per-rgendalian Banjir dan pengamanan Pantai.

IV.

TENAGA KERJA Pertanyaan (Fraksi PKB, hlm. 6):

Begitu seriusnya masalah pengangguran sehingga pemerintah harus lebift sungguh-strngguh dalam mencari format pernecahan rnasalal-r pengangguran (employmenr crus), mengingat dampak yang ditirnbulkan dari semakin besarnya jumlah pengangguran adalah semakin tidak menenrunya kondisi sosial dan keamanan. Untuk itu rakyat sedang menunggu langkah konkrit pemerintah dalam menanggani rnasalah pengangguran.


Kami sangat setuju bahwa membengkaknya jumlah pengangguran

dan pendudtrk miskin tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional. Seperti

Halaman 3

yang disampaikan oleh F.PKB jumlah pengangguran ini akan lebih cepar dikurangi dengan mempercepat pemulihan ekonomi serta menggunakan peluang kesempatan kerja di luar negeri. Untuk itu pemerintah mJakukan berbagai kebilakan agar roda perekonomian dapat seceparnya dipulihkan.

Sedikit kami tambahkan bahwa jumlah penganggur terbuka pada tahun 2000 adalah 5,8 juta menurun dari 6 juta pada tahun 1999. Angka pengangguran sebesar 35,97 juta yang disampaikan F.PKB, kemungkinan besar adalah jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Menurut data BpS pada tahun 2000, jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu adalah 31,8 juta, dari jumlah tersebur terdapar 10,6 juta pekerja yang berkeinginan untuk pindah perkejaan dan mencari pekerjaan.

Pertanyaan (Fraksi PBB, hlm,4)z Perttrmbuhan ekonomi 5olo akan menghadapi kendala yang tidak ringan, khususnya kendala yang ditimbulkan oleh kepurusan menaikkan tarif BBM sebesar 30Yo pada tahun 2007 yang membawa mukiplyer effec berupa peningkatan biaya produksi dan harga jual setiap barang dan jasa sementara daya beli masyarakar tidak ukut meningkat dan tekanan laju inflasi yang semakin memberatkan masyarakat, akankah dalam keadaan demikian lapangan kerja dapat diciptakan dalam junrlah yang cukup?

Jawaban Pemerintah:

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5"/o pada tal-run 2,oo1, diperkirakar-r akan tercipta Z,r3 juta lapangan kerja baru. Namun demikian, angkatan kerja juga bertambah dengan sekitar 2,10 juta orang pada tahun zo0z. Dengan demikian secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonorni sebesar 5olo, tidak akan banyak mengurangi jumlah pengangguran terbuka. pada tahun 2002 diperkirakan jumlah pengangguran rerbuka adalah 6,7T juta orang atau 6,78n/n dari seluruh angkaran kerja.

V.

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI Pertanyaan (FKB, hlm.7

-

8)t

Subsidi bunga kredit program perlu dikelola secara efektif dan efisien.


Pemerintah sependapat dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa bahwa subsidi bunga kredit program perlu dikelola secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan ini pemerintah telah melakukan penyederhanaan skim kredit program menjadi kredit ketahanan pangan (KKP), termasuk di dalamnya lingkup yang

Halaman 4

dahulu adalah skim KUT, dan kredir perumahan rakyat (KPIU. Dalam skim ini pemerinrah hanya memberikan subsidi bunga, sedangkan peran bank adalalr sebagai executing sehingga penilaian kelayakan sepenuhnya adalah kervenangan Bank Pelaksana, dan pengembalian pokok pinjama^ pun menjadi resiko Bank Pelaksana. Dengan dernikian diharapkan bisa menjamin keamanan bagi perbankan dalam menyalurkan kredir sebagaimana yang disarankan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa. semenrara itu pandanguu Fr"kri Kebangkitan Bangsa bahwa untuk memberikan keyakinan kepada perbankan melalui penjaminan pembayaran bunga dengan cara menempatkan nominal tertentu atas nama departemen di perbankan perltr didahului pengkajian dan pertimbangan yang matang.

Dalam rangka meningkatkan akses pengusaha kecil kepada kredit/modal perbankan, pemerinrah menyadari bahrva skim penjaminan kredit yang saar ini diberikan oleh Perum Sarana Pengembangan Usaha (dahulu perum pKK) masih terbatas, dalam kapasitas baik pelayanan jumlah kredit maupun jangkauan rvilayah pelayanannya. Untuk itu perlu ditingkatkan partisipasi dunia usaha, terutama di daerah, dalam bidang jasa penjaminan kredit.

Pertanyaan (FKB,

hlm.9 no.4):

Keberpihakan Pemerintah terhadap ekonorni kerakyatan dalam I{ApllN TA. 2002 belum terlihat secara nyata. Peran Pemerintah dalarn mendorong perekonomian rakyat juga belum jelas.


l)alam hubungan dengan ekonomi kerakyatan, Pemerintah berpandangan bahrva membangun ekonomi kerakyatan adalah membangun sisrem. Dan prinsip membangunnya juga harus dilandaskan pada rnembangun kemandirian. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian pula arlalah upaya membangun kelembagaan pendukung yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi pengusaha kecil (ekonomi rakyar), termasuk lembaga pembiayaan yang mendorong terciptanya akses pembiayaan yang mudah terjangkau secara fisik dan murah (efisien) karena biaya transaksi yang rendal-r. Dengan demikian tumbuh dan berkembangnya institusi pembiayaan (bank dan bukan bank) beserta institusi penjaminan kredit yang lebih meluas menjadi upaya pembangunan. Dalam hubungan ini upaya pemerintah dapat dilakukan melalui insrrumen kebilakan (regulasi) dan sistem insentif yang rvajar (tidak distortif) sebagai srimulus yang efektif bagi terselenggaranya ekonomi kerakyatan, di samping bentuk bantuan langsung kepada masyarakat yang diakrkasikan dalam RAPBN.

Halaman 5

Pertanyaan (Fraksi Reformasi, hlm.3 no.l): Pembicaraan alokasi anggaran sektoral dilakukan panitia Anggaran Dewan dimana Pemerintah duduk bersama Anggota Dewanuntuk m".,"topkan pagu Anggaran. selama ini Pemerintahlah yang menetapkan pagtr pada saat penyampaian Nora Keuangan dan RAPBN sedangkan Anggota Dewan "mengikuti" pagu itu, karena mereka tidak memperoleh data riil dan akurat.


Pemerintah sepakat dengan Anggota Dewan, untuk selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan APBN. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pemerintah dan Dewan harus bekerja sama dalam tahap perryusunan anggaran maupun pengawasan anggaran. Mekanisme kerja penyusunan RAPBN 2002 tersebut telah disepakati anrara pemerintah dengan Dewan pada rvaktu yang lalu. Sebelum dilakukan penyusunan RAPBN, pemerintah dengan Dewan telah melakukan pembicaraan pendahuluan dan telah menyepakati pokok-pokok penyusunan RAPBN yang akan disampaikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil kesepakatan rersebut dan data serta perkiraan perkembangan terakhir perekonomian, pemerintah menyusun Rancangan APBN. Rancangan tersebut merupakan bahan yang akan dibahas bersama dengan Dewan untuk ditetapkan menjadi LIU. Dalam pembahasan rersebut, apabila Dewan membutuhkan data tambahan, dapat disediakan oleh departemeMembaga terkait.

Pertanyaan (Fraksi Reformasi, hlm.4 no.3): Fraksis Reformasi melihat bahwa defisit al"rggaran direncanakan akan ditutupi dari pinjaman proyek dan program serra dari hasil privatisasi BUMN dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan. Kalau ini dijumlahkan jelas akan mengurangi anggaran defisit anggaran. Namun harus diingat bahwa selayaknya Pemerintah jangan mengandalkan sumber pinjaman luar negeri

untuk menutupi defisit sebab akan membuat bangsa Indonesia menggantungkan terus nasibnya ke pihak asing.


Pencairan pinjaman program mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pembiayaan defisit anggaran. Namun demikian, penyerapan dana pinjaman program ini tergantung pada pelaksanaan dan penyelesaian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain : penyelesaian

Undang-undang mengenai Pencucian Uang (Money Inundering), Amandemen Undang-undang Bank Indonesia tenrang peningkatan kemandirian BI dalam pengelolaan dan supervisi moneter. Demikian pula

Halaman 6

halrrya dengan program restrukturisasi kelistrikan yang sedang dilaksanakan dengan persyaratan selesainya Undang-undang Kelistrikan. Rancangan undang-undang (RUU) Kelistrikan sesungguhnya masih dalam tahap penyelesaian dan telah diajukan ke DPR.

Diharapkan dengan dapat segera dilaksanakan dan diselesaikannya persyaratan-persyaratan tersebut, maka pencairan dana pinjaman program

untuk pembiayaan defisit anggaran tahun 2002 dapat juga

segera

direalisasikan.

Pinjaman proyek dalam RAPBN 2002 merupakan rencana penarikan dari proyek-proyek sedang berjalan di berbagai sektor yang naskah perjanjian pinjaman luar negerinya telah ditandatangani dalam tahun-tahun sebelumnya. Mengingat dana pinjarnan proyek tersebut sarlgar diperlukan serta untuk menghindari beban pembayaran commitment fee yang tidak perltr dari donor tertentu, maka penarikan dana pinjaman proyek dengan jalan penl'elesaian proyek-proyek tersebut perlu dipercepat.

Dalam rangka mempercepat penarikan pinjaman proyek tersebut, maka penyediaan kebutuhan dana pendamping merupakan prioritas dalarn pen)'usunan anggaran pembangunan tahun 2002,

Pertanyaan (Fraksi Reformasi, hlm.

4

no,Zlz

Bagaimana dengan besarnya komponen transfer modal utang luar negeri dari Indonesia ke negara donor. Hal ini tarnpak pada biaya konsultan yang tinggi, maintennnce dan spare-part yang mahal, keharusan membeli barang dari negara donor. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan kepada Pemerintah?


Pelaksanaan pemanfaatan dana pinjaman/hibah luar negeri didasarkan kepada berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati bersama antara pihak donor dan Pemerintah Indonesia. Kesepakatan tersebut antara lain mengenai pengadaan barang dan jasa secara terbuka melalui mekanisme International Competitive Bidding (lCB) dan Local Competitive Bidding (LCB).

Untuk meningkatkan peran serta dunia usaha nasional dan penggunaan komponen dalam negeri dalam pelaksanaan proyek-proyek pinjarnan4ribah Iuar negeri, maka dalam Keputusan Presiden No. 18 dinyatakan : "pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional (lCB) supaya mengupayakarr pengikutsertaan penyedia barang/jasaa nasional seluas-luasnya, dan mengupayakan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/j asa nasional".

Halaman 7

Pertanyaan (Fraksi KKI, hlm.

l0

no.2.a):

Dari sisi

pembelanjaan Fraksi KKI mengusulkan: a. pengeluaran Pembangunan dari Rp. 47,147 triliun menjadi Rp. 60,0 triliun. Jawaban Pemerintah:

Usulan anggota Dewan untuk menaikkan pengeluaran pembangunan dari yang dir-rsulkan pemerinah sebesar Rp.47,1 triliun menjadi Rp.60,0 triliun dapat dipahami, mengingat besarnya kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Namun dalam penyusunan anggaran pembangunan 2002, pen'rerintah menghadapi berbagai kendala, diantaranya

-

-

:

Penyusunan anggaran negara terlebih dahulu harus disisihkan pengeluaran wajib yang harus disediakan negara, yaitu penyediaan dana perimbangan untuk daerah, belanja pegawai pusat, pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam dan luar negeri serta subsidi berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Kendala kedua adalah sasaran penurunan defeisit APBN secara bertahap lringga kondisi APBN yang sehat. Untuk tahun 2002, pemerintah merencanakan penurunan defisit APBN dari3,7o/o PDB pada tal-run z0o1 menjadi 2,5o/o pada tahun 2002.

Dalam keterbatasan anggaran pembangunan tersebut, pemerintah tetap memberikan prioritas pertama pada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan dengan Dewan.

Pertanyaan (Fraksi PBB, hlm.

2

alinea4)t

Mengapa sampai saat ini belum juga ada upaya pemerintah untuk menindaklanjuti temuan kebocoran anggaran karena hingga kini belum ada pihak bendaharawan yang dialukan ke pengadilan walau jumlah kebocoran anggaran sedemikian besar. Beranikah pemerintah memberikan jaminan pada

APBN 2002 yang akan darang kebocoran anggaran dapat ditekan hingga 107o, mengingat hal ini sangat-sangat penring, sebab ranpa adanya jaminan dari pemerintah selaku eksekutif maka perryalah gunaan, penyelervengan, penggelapan dan korupsi akan terus terjadi, dipihak lain rakyat diberikan beban untuk membayar segala akibat kebocoran-kebocoran APBN. Jawaban Pemerintah:

Untuk menekan kebocoran , pemerintah telah menyempurnakan ketentuanketentuan yang terkait dengan APBN yaitu Kepres No. 18 Tahun z0o0 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Dalam Kepres tersebur, ditekankan perlunya peningkatan kualitas aparat

Halaman 8

w

ry)dBAPPENAs LEIiIBAR EOARAT{

//2

IKat

7

tzoal

I 7 StP 2001

1.

2.

Segera

Rahasia

3. Penting 4. Biasa

Deputi Bidang Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri

CATA

fAN :

A,/,t/f, /

Ejunaedi Nodisur*ar€o

Dl,tr

L4 i 'hnt

//z

"i. tl !,.-"'.':-^." / .l --, "' *r al^

.

REPUBLIK INDONESIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL JALAN TAI\IAN SUROPATI2, JAKAR'I'A I03IO TELEPON : JJ6207 - 3905650

Nomor Lampiran Perihal

y/tl

/su/09/2001

1 (satu) berkas

Jakarta, 14 September 2001

Tanggapan atas Pemandangan Umum DPR-RI tentang RAPBN T.A. 2002 Kepada Yth.

Sdr. Kepala Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan di

JAKARTA

sehubungan dengan surat saudara Nomor s-028/MK.1il200i

tertanggal 12 september 2001 perihal pokok surat, bersama ini lgampaikan jawaban _dan tanggapan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas atas Pemandangan Umum DpR-Rl teniang Penyampaian Nota Keuangan oan nRpgN T.A. zo}2sesuai bidang tugas kami.

Kiranya perlu kami informasikan bahwa agar

lebih

memudahkan, kami telah mengelompokkan pertanyaan DpR-Rl dan tangglpan/jawaban Pemerintah ke dalam sektor-sektor yang ada dalam RAPBN Tahun 2002. Demikian, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.: 1. Bapak Meneg PPN/Kepala Bappenas (sebagai laporan); 2. Bapak Menteri Keuangan

;

pelaksana proyek yang meliputi pemimpin proyek, bendahara proyek, dan panitia pengadaan termasuk penentuan kualifikasi dari rekanan penyedia barang/jasa. Kepres tersebut juga menekankan prinsip-prinsip efisiensi,

efektifitas, rransparansi,

adil dan tidak diskriminatif serra prinsip

aktrntabi[itas.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan, juga dipertegasnya fungsi pengawasan di setiap tahapan proses pengadaan sangsi-sangsi atas berbagai penyimpangan. Bahkan dalam hal-hal rerrenru dimungkinkan adanya pengawasan oleh pihak ketiga atau masyarakat atas pelaksanaan proyek. Sistem pengawasan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres tersebut antara lain adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan. pelaksanaan proyek pembangunan. Setiap kontrak yang diketahui terdapat unsur KKN dalam prosesnya dapat dilakukan pemlrrusan kontrak dengan pengenaan sangsi kepada pihak-pihak yang kemudian terbu kti melakukan penyimpangan. Selanjutnya apabila terdapat remuan yang mengarah kepada indikasi tindak pidana, maka pelaku tersebut akan diserahkan pemerintah kepada aparar KepolisianKejaksaan untuk ditindak lanjuti. Untuk pejabat/bendaharawan proyek yang terlibat kasus penyimpangan, disamping dikenakan sangsi pidana juga dapat dikenai sangsi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pertanyaan (Fraksi Partai GOLKAR, hlm. 4-5\:

Fraksi Golkar berpandangan bahwa Pernerintah yang baru sekarang ini hendaknya tidak menyia-nyiakan kepercayaan dan harapan masyarakat yang begitu besar terhadap pemulihan ekonomi nasional sebagaimana terefleksi melalui sentimen positif pasar terhadap nilia tukar rupiah. Pada awal terbentuknya pemerintah baru, nilai tukar rupiah terhadap satu dolar AS cenderung menguar dari rara-rata Rp 10.900,- menjadi Rp 8.300,-. Namun dernikian dalam dua minggu terakhir, nilai tukar rupiah tersebut kembali melemah dan bahkan sempar mencapai Rp 9.000,-. Mengamati kecenderungan tersebut, fraksi kami ingin memperoleh penjelasan lebil-r lanjut tentang tindakan dan kebilakan apa saja yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk mempertal'rankan sentimen positif dari masyarakat khususnya dtrnia usaha terhadap nilai tukar rupiah tersebut dalam triwulan terakhir Tahun Anggaran 2001.


Seperti kita ketahui bersama, pergerakan nilai tukar rupiah tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi tetapi juga faktor non-ekonomi. Fakror nonekonomi saat ini sudah lebih positi( dan ini yang perlu dipertahankan ke depan. Halini tidak dibahas lebih laniut di sini.

Halaman 9

Adapun untuk faktor ekonomi, guna mempertahankan sentimen positif, ada Z hal yang akan dilaksanakan:

1.

Menetapkan kebijakan pemulihan ekonomi secara realistis.

z.

Melaksanakan kebijakan yang sudah disusun tersebut secara konsisten.

Upaya menetapkan kebilakan yang realistis anrara lain dicoba dalarn penyusunan RAPBN 2002. Kebijakan fiskal diarahkan unruk mewujudkan fiscal sustainnbilfty, sehingga tentu tidak akan mampu menjadi sumber urama

pemulihan ekonomi. Namun demikian, kebi;akan fiskal masih kontribusinya paling tidak karena 3 hal

ada

:

L

Penyusunan RAPBN Z00Z yang mengarah pada /rsccl sustahnbility, agar dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Z.

Pembiayaan defisit RAPBN 7002 yang direncanakan ridak menggunakan

Sisa Anggaran Lebih (SAL), sehingga memberikan kelonggaran aliran dana bagi swasta, dalam kerangka sasaran jumlah uang beredar yang konsisten dengan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang sudah ditetapkan.

3.

Dalam RAPBN 2002 juga ditetapkan sasaran privataisasi BUMN dan penjualan aset perbankan, yang dil'rarapakan akan dapat mendorong eairah investasi.

Llpaya menetapkan kebiiakan secara realistis, perlu diikuti dengan implementasi secara konsisten. Pengalarnan menunjukkan, konsistensi kebilakan juga sangat menentukan sentimen pasar.

Pertanyaan (Fraksi Partai GOLKAR, hlrn. 5): Fraksi kami ingin memperolel'r penjelasan lebih lanjut tentang upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat bunga SBI tersebut sebagai salah satu tindakan nyata untuk mendorong proses pemulihan ekonomi sampai Desember 2001.


Kebijakan yang terkait dengan tingkat suku bunga SBI, sebagaimana dimaklumi, merupakan wewenang Bank Indonesia dan bukan wewenang Pemerintah. Namun kiranya dapat karni sampaikan pandangan sebagai berikut. Pengaruh tingkat suku bunga dalam perekonomian adalah pada nilai riilnya, dan bukan nilai nominal. Tingkat suku bunga SBI 1 bulan secara riil pada bulan Agustus, yang dapat dihittrng secara sederhana dengan mengurangkan

Halaman 10

laju inflasi tahunan yang r7,Z3olo dari tingkat suku bunga nominal 17,67n/o, adalah sekitar 5,4o/o. Tingkat ini sudah mendekati angka pra-krisis (19901997) yang sekitar 4,Bo/o. Tingkat suku bunga riil yang telalu rendah dapat mendorong masyarakat enggan memiliki rupiah, dan menukarkannya d"ngnn matauang asing. Dengan kata lain, tingkat suku bunga riil yang terlalu rendah dapat mendorong depresiasi rupiah, yang pada gilirannya dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi. Dengan pemahaman ini, maka cara untuk menurunkan tingkat suku bunga nominal adalah dengan menurunkan laiu inflasi.

Dalam mengendalikan laju inflasi, pemerintah akan berupaya agar kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru dapat terkendali. Di samping itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia agar laju inflasi secara bertahap menurun.

Pertanyaan (Fraksi P-GOLKAR, hlm. 5):

Perlu adanya keseirnbangan antara Sektor Ekonomi Makro serta Sektor Ekonomi Makro.


Secara garis besar, masalah-masalah pembangunan pertanian seperti perkebunan, agroindustri, perikanan, peternakan, pertambangan, dan parirvisata merupakan masalah-masalah yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya, dan membutuhkan penanganan yang rerlls-menerus. Beberapa langkah dari pemerintah pusat telah disiapkan dalam anggaran pembangunan pemerintah pusat. Namun kita juga mengharapkan peran serta yang lebih luas dari pemerintah daerah, dan juga masyarakar. Bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, perannya tidak sebatas dalam akrkasi anggaran tetapi juga dalam menetapkan kebilakan yang dapat mendukung dan tidak justru menghambat sektor-sektor tersebut. Hal ini yang tengah dan akan terus dicermati.

Pertanyaan (Fraksi P-GOLKAR, hlm. 6):

Dalam RAPBN 2002, Pemerintah menargerkan nilai tukar rupiah pada patokan antara Rp 8.000, - Rp 9000 per dolar Amerika, dengan cararan Pemerintah harus konsisten mempertahankan stabilitas politik dan keamanan serta penegakan hukum.

Halaman

11

Jawaban Pemerintah:

Pemerintah sependapat dengan anggota Dewan untuk mempertahankan stabilitas keamanan dan penegakan hukum, serta bersama-sama dengan Dewan mempertahankan stabilitas politik.

Pertanyaan (Fraksi Partai GOLKAR, hlm. Z):

Fraksi Partai GOLKAR ingin memperoleh penjelasan lebih rinci dari Pemerintah tentang langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk mendorong investasi. Fraksi GOLKAR juga ingin mempertanyakan secara khtrsus kebijakan-kebijakan di bidang investasi apa saja yang secara spesifik dirancang untuk menarik investasi ke Kawasan Timur Indonesia. Fraksi kami berharap agar perhatian ke Kawasan Timur Indonesia tidak lagi hanya retorika belaka terapi didukung oleh kebijakan nasional yang nyara.

Jawaban Pemerintah: Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekspor terutama ekspor nonmigas, maka investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun terdapat beberapa masalah yang mengganggu iklim berinvestasi di Indonesia seperti gangguan keamanan, k.rangnya penegakan hukum serta ketidakstabilan politik nasional.

Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia adalah meningkatkan penegakkan hukum serta mengurangi peraturan-peraturan daerah yang menghambat investasi agar momentum pemulihan ekonomi dapat dipercepat yang pada giliranrrya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Sementara itu, prosedur perijinan dan tatacara pelayanan investasi juga akan disempurnakan. Selanjutnya, sejauh mungkin akan memberikan perlakuan yang sama amara investor asing dan investor dalarn negeri untuk memasuki hampir semua sektor usaha termasuk sektor pertambangan migas. Disamping itu, mekanisme pemberian insentif (berupa insentif fiskal termasuk fasilitas bea masuk dan pajak pertambahan nilai) kepada invesror dan syarat-syarar untuk mendapatkannya akan dilakukan secara lebih transparan. Dengan langkahlangkah kebiiakan rersebur diharapkan dapat meningkatkan minar para investor terutama investor asing untuk menanamkan modalnya di Indclnesia. Sementara itu, memang masih terdapat ketimpangan antara investasi di Ka*'asan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Proporsi investasi antara KBI dan KTI untuk sektor pertanian boleh dikatakan sudah hampir seimbang. Namr:n untuk sektor jasa dan industri, proporsi invesrasi di KBI jauh lebih besar dibandingkan dengan di KTI. Hal tersebut dikarenakan di KBI telah tersedia sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.

Halaman 12

U'tuk

mengurangi ketimpangan dalam investasi antara KBI dan KTI untuk jasa sektor dan industri dan mendorong iklim berinvesrasi di KTI akan diupayakan melalui pemberian insentif tambahan. Insentif tambahan rersebur dapat berupa pembebasan dan keringan pajak untuk suatu jangka waktu tertentu, fasilitas bea masuk serta pengurangan kondusif terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pertanyaan (Fraksi Partai GOLKAR, hhn.9): Pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah 72 dolar Amerika perbarel dengan alasan pendekatan konservatif padahal asumsi harga minyak yang tertinggi adalah 24 dolar Amerika per barel. Fraksi kami mengusulkan agar harga patokan tersebut dinaikkan menjadi 23 dolar per barel yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dari segi penerimaan pajak serta penerimaan dari penjualan minyak yang berasal dari bagian pemerintah.


Penytrsunan asumsi-asumsi RAPBN 2002 memang ridak mudah, di tengah ketidakpastian yang membayangi perkembangan perekonomian dunia dan kondisi perekonomian dalam negeri yang masih belum sepenuhnya stabil. Dalam keadaan yang demikian, kiranya diperlukan kehati-hatian agar sejauh mungkin dapar dihindari perlunya penyesuaian APBN, seperri yang dialami pada tahun 2001 ini. Oleh karena, penyesuaian tersebut membutufikan rvaktu sehingga mengurangi waktu bagi pelaksanaan anggaran.

Ada 2 faktor penring yang dapat berdampak memburuknya ApBN, yairu melemahnya nilai rupiah dan tingkat suku bunga SBI. Meskipun kedua unsur tersebut sudah diperhitungkan secara hati-hati, tetap masih ada kemungkinan

dapat lebih buruk dari yang diperkirakan. Pengalaman sdelama ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memang sulit untuk diprediksi, mengingat begitu banyak faktor yang dapat nrempengaruhinya. Sedang trntuk harga minyak, Pemerintah memperkirakan cukup konservati( dengan kemungkinan dapat lebih tinggi dari yang diperkirakan. FIal ini dimaksudkan agar jika nilai rupiah dan tingkar suku bunga SBI lebih buruk dari yang diperkirakan, masih dapat "ditutup" dengan kemungkinan lebih baiknya harga minyak menrah. Dengan demikian, program kerja yang sudah disusun dalarn tahun anggaran 2002 tetap dapat terlaksana.

Namun jika dalam pelaksanaan semester IZ0OZ, nilai rupiah dan tingkar suku btrnga SBI ternyata sesuai perkiraan untuk sepanjang tahun dan t..nyatu harga minyak melebihi perkiraan untuk sepanjang rahun, maka pemerintah dan DPR dapat membahas penggunaan "tambahan" dana tersebut.

Halaman 13

Pertanyaan (Fraksi Partai GOLKAR, hlrn.I0):

Apa alasan pemerintah untuk tidak rnenjadikan tax ratio yang ditetapkan dalam Propenas sebagai patokan penerimaan pajak

?


Perkiraan tax ratio dalam Propenas disusun berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi yang melingkupinya. Sektor swasta dan masyarakat pada umumnya, sebagai basis pajak, diperkirakan pada waktu itu sudah lebih baik dari keadaan yang sekarang. Jika keadaan tersebut tercapai, maka dapat dilakukan upaya-upaya memperluas cakupan pengenaan pajak dan peningkatan tarif pajak. Namun, dalam kondisi pemulihan ekonomi dewasa ini yang masih sangat rentan gejolak, dan perkiraan bahwa tahun depan juga masih dalam tal'rap konsolidasi/stabilisasi, maka pembebanan pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat proses pemulihan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilaksanakan saat ini, kiranya sudah merupakan yang optimat antara memenuhi kebutuhan belanja negara tanpa terlalu membebani proses pemulihan ekonomi.

Pertanyaan (Fraksi PDKB, hlm.2l: Memberikan catatan: Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun Z0O1 diperkirakan hanya mencapai sekitar 3,5o/o. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan konsumsi domestik yang pada semester kedua tahun 2001 diperkirakan tumbuh sebesar 5-6 o/o. Perrumbuhan permintaan domestik yang kuat tersebut belum akan didukung oleh kinerja ekonomi dunia dan peningkatan investasi luar negeri yang signifikan.


Dasar Proveksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2OO2:

.

.

Perekonomian tahun 2002 tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi sampai triwulan lIlZ}}L dan paska SI-MPR. Pelaksanaan SI-MPR yang berjalan lancar dan aman telah meningkatkan stabilitas politik dan sekaligus memberi dorongan awal bagi pulihnya kepercayaan masyarakat. Indikasi tersebut terlihat dari menguatnya kurs rupiah, ditingkatnya prcrspek (outlook) peringkat utang Indonesia, serta dicapainya kesepakatan program kebijakan ekonomi dan keuangan dengan IMF. Secara umum respon awal yang diberikan oleh pasar paska SI MPR positif. Krrrs rupiah menguat secara tajam dari Rp IL366,- per dolar AS pada akhir minggu II Juli 2001 menjadi Rp 9.525,- per dolar AS pada akhir Juli 2001 dan bahkan menguat hingga Rp 8.425,- per US$ pada sesi penutupan 14 Agustus 2001. Dengan demikian kurs harian menguat

Halaman 14

sekirar 30% dari kurs rerendah dalam 4 bulan terakhir. I{elatif sama dengan penguatan kurs harian saat pemilu tahun 1999 yang lalu berjalan lancar (sekitar 28Vo). Sejalan dengan penguatan rupiah, kegiatan pasar modal mulai bergairah. Nilai kapitalisasi pasar meningkat dari Rp 266,3 triliun pada akhir Juni 2001 menjadi Rp 283,2 triliun pada akhir Juli 2001. Kepercayaan masyarakat internasional mulai menunjukkan perbaikan. Pada tanggal 30 Juli 2001, standard and Poor's (s€/P) merevisi prospek (outlook) peringkat utang jangka panjang dari 'negatif menjadi 'srabil', meskipun peringkat utang pemerintah (souereign rating) yaitu untuk utang jangka panjang dalam valura asing masih CCC+; sedangkan mara uang lokal rnasih B-. sebagai catatan peringkat CCC+ adalah peringkat yang menggambarkan adanya resiko utang yang tidak bisa dibayar dan kemampuan membayar utang sangat bergantung pada situasi bisnis,

keuangan, dan kondisi ekonomi. Sedangkan peringkat BB menggambarkan bahwa meskipun surat utang masih mengandung unsur spekulatif, tetapi tidak rentan terhadap resiko untuk tidak dibayar. Strrvei yang dilakukan oleh Danarelca Research rnstitute menunjukkan peningkatan yang signifikan pada ekspektasi konsumen dan dunia usaha. Indeks Kepercayaan Konsumen (lKK) yang dipengaruhi oleh lndeks Situasi Sekarang (lSS) dan Indeks Ekspektasi (lE) meningkat dari 91,6 pada bulan Juni 2001 menjadi 94,1 pada Juli 2001; kemudian naik lagi menjadi IlZ,3 pada bulan Agusrus 2001. Dernikian pula Indeks Kepercayaan Bisnis (lKB) yang dipengaruhi oleh Indeks Situasi sekarang (lSS) dan Indeks Kepercayaan Terhadap Pemerinrah, meningkat dari 109,0 pada bulan Juni-Juli 2001 menjadi 116,0 pada bulan AgustusSeptember 2001. Ekspektasi konsumen dan dunia usaha belum renru terealisasikan dalam kegiatan di sektor riil karena disamping itu dibutuhkan kebilakan yang kondusif untuk mewujudkannya. Namun pulihnya kepercayaan masyarakat merupakan modal pokok yatry diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan IKK dan IKB dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

INDEKS KEPERCAYAAN KONSUMEN 160

-

\,/ 'r 60

()ct-99 Ircb-00 rrn-00 ( )ct-fJ0 Ircb-O1 -f

f

un-O1

€-tKK-O.tss -Y-lti

Halaman 15

INDEKS KEPERCAYAAN BISNIS 140 130

120 110 100

90

S0Frttrtttrltl Oct-Nov 99

Apr-N{ay

00 Oct-Nov 00

Apr-May 0l

-EFIKB.I>ISS +IE

I Di tengah meningkatnya

NHJ NHJ NHJ NHJ

S RIRS S R?RS S R?RS S R?RS

HM;ML

kepercayaan masyarakat, terjadi perlambatan perekonomian dunia, termasuk tiga negara tujuan ekspor terbesar, yaitu Amerika serikat, Jepang, dan singapura. Dalam triwulan IVZ001 (y-o-y) perekonomian AS dan Singapura berturut-turut tumbuh O,2o/o dan-0,8olo. Sedangkan dalam triwulan ll700l (y-o-y) perekonomian Jepang tumbuh O,to/o. Sebagai pembanding dalam triwulan II1Z00O perekonomian AS dan Singapura tumbuh 6,0% dan 8,07o. Sedangkan dalam triwulan I/2OOO perekonomian Jepang masih tumbuh 0,7o/o. Perlambatan perekonomian dunia berpengaruh terhadap harga-harga komoditi terurama komoditi primer di luar migas. Pada akhir triwulan lllz00l, harga karet RSS-I di bursa New York, kayu lapis di bursa Tokyo, minyak kelapa sawit Sumatera di bursa Rotterdam, kopi robusta Lampung di bursa New York, lada putih di bursa Singapura, timah di bursa Kuala Lumpur, alumunium di bursa London turun berturut-turut I0,7o/o, 5,7o/o, 14,7o/o, 37,2o/o, 51,8o/o, 77,Io/o dan 3,5o/o. Menurunnya permintaan eksternal dan merosotnya harga K6Odl6HMsehrrr frrrrrt menvrrmhans hagi nerlamhatan kineria eksnot

N?EC;MDD BCTGAC: ML RGKCB: .

INDEKS KEPERCAYAAN BISNIS r40 130

120 110 100

90 80

Oct-Nov

99

00 OcrNov 00 Apr-May €F IKB.} ISS .+ IE

Apr-May

01

Di

tengah meningkatnya kepercayaan masyarakat, terjadi perlambatan perekonomian dunia, termasuk tiga negara tujuan ekspor terbesar, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Dalam triwulan IIlZO0l (y-o-y) perekonomian AS dan Singapura berturut-turut tumbuh 0,2olo dan -0,8%. Sedangkan dalam triwulan Il200I (y-o-y) perekonomianJepang tumbuh 0,1olo. sebagai pembanding dalam triwulan II/2000 perekonomian AS dan Singapura tumbuh 6,00lo dan 8,0olo. Sedangftan dalam triwulan IIZOOO perekonomian Jepang masih, qumbuh A,,7 o/o ; *Ner[ambatan, ;perekonomian dunia berpengaruh terhadap harga-harga komoditi rerutama komoditi primer di luar migas. Pada akhir triwulan rrlz}u, harga karet RSS-I di bursa New York, kayu lapis di bursa Tokyo, minyak kelapa sawit Sumarera di bursa Rotterdam, kopi robusta Lampung di bursa New York, lada putih di bursa Singapura, timah di bursa Kuala Lumpur, alumunium di bursa London turun berturut-turut I0,7o/o, 5,Zo/o, 14,7o/o, 37,2o/o, 5I,8o/o, 77,1o/o dan 3,5olo. Menurunnya permintaan eksternal dan merosotnya harga komoditi tersebut rurut menyumbang bagi perlambatan kinerja ekspor nasional. Total nilai ekspor dalam bulan Juni 2001 hanya mencapai US$ 4,80 miliar, turun sekitar 1olo dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut selama semester I/20u, total nilai ekspor mencapai US$ 29,30 miliar atau lebih rendah 0,2% dibandingkan dengan semester yang sama tahun 2000. Penurunan tersebut terurama didorong oleh nilai ekspor nonmigas yang tumbuh negatif sekitar 7,zo/o; sedangkan nilai ekspor migas naik sekitar 6,70/o dengan masih tingginya harga ekspor minyak mentah di pasar internasional.

Dalam semester ll700l, perekonomian tumbuh sekitar 3,4o/o. Dengan perkembangan pasca SI MPR rersebur, dalam triwulan III dan IVIZOOI

kepercayaan masyarakat diperkirakan pulih secara bertahap. Pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam triwulan III dan lVlZOOl diperkirakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (y-o-y) berkaitan dengan menurunnya faktor ketidakpastian politik dan faktor musiman (hari raya dan akhir tahun). Demikian pula untuk investasi. Dalam triwulan III dan IV/2001 perekonomian diperkirakan tumbuh berturutturut menjadi sekitar 3,4o/o dan 3,9olo dibandingkan dengan triwulan yang

Halaman 16

sama tahun sebelumnya (y-o-y), sedikit lebih ringgi dari proyeksi pertumbuhan yang dilakukan dalam Laporan perkembangan Ekonomi Makro Triwulan I|Z00I. Dibandingkan dengan triwulan seb.lumnya (q_t_ q), perekonomian triwulan III dan IVl2O0I tersebut diperkirakan tumbuh sekitar 2,lo/o dan -0,2o/o. Pertumbuhan ekonomi dalam keseluruhan tahun 2001 diperkirakan sekitar 3,5o/o.

upaya Menjaga stabilitas Ekonomi Makro dalam rangka Mempercepat Proses Pemulihan Ekonomi

Dalam tahun 2002, kebiiakan ekonomi makro ditekankan pada dua bidang pokok yaitu pemeliharaan stabilitas ekonomi makro dan konsolidasi kebijakan ekonomi makro yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan kemungkinan masih lambatnya pertumbuhan ekonomi eksternal, pertumbuhan ekonomi tahun 2002 diupayakan didorong oleh kegiatan investasi dengan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Dalam kaitan itu beberapa langkah pokok yang perlu ditempuh anrara lain adalah sebagai berikut.

'

r

'

Memelihara ketahanan fiskal terutama dalam upaya memperkecil defisit anggaran melalui peningkatan sisi penerimaan dan pengetatan pada sisi pengeluarannya. Pada tahun 2002 defisit anggaran direncanakan sebesar 2,5o/o PDB, lebih rendah dibandingkan tahun 2001 yang sebesar 3,7olo PDB. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara khususnya pajak diperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta di dalam pelaksanaannya ridak justru menghambat kegiatan pemulihan ekonomi. Sedangkan dalam pengeluaran mencakup penundaan kegiatan yang kurang terlalu mendesak. Ketahanan fiskal diperkuat dengan memanrapkan pengalihan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan kepada daerah dan tanggung jawab pembelanjaannya. Mempercepat penjualan aser yang berada di bawah pengawasan BppN. upaya ini tidak saja dimaksudkan untuk menurup defisit anggaran terhadap beban yang timbul selama krisis, tetapi lebih lauh adalah untuk kembali mendorong sektor swasta sebagai motor penggerak terutama dalam proses pemulihan ekonomi. Mempertahankan stabilitas ekonomi untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin baik. Konsistensi BI dalam mengendalikan uang primer ditingkatkan. Dalam kaitan itu pertumbuhan uang primer periode Maret 2001 hingga Maret 7007 ditargerkan sebesar lz,5o/o,lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebes ar 16,10/o. Stabilitas ekonomi juga ditingkatkan melalui konsistensi kebilakan ekonomi makro termasuk dengan mengurangi announcement efGct yang berkaitan dengan pengurangan subsidi BBM dan penyesuaian harga barang dan jasa lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah. Dalam tahun anggaran 2002 harga BBM dinaikkan rata-rata sekitar 30olo. Dengan

Halaman 17

pertumbuhan uang primer sebesar l2-r3o/o tersebut, kurs rupiah diharapkan relatif stabil pada nila sekitar B.500AJS$, serra kebqakan harga barang dan jasa yang dikendalikan pemerintah (administered prices) tersebut, maka laju inflasi tahun 2002 diperkirakan

8olo.

Selanjutnya dengan dicapainya kesepakatan lerter of intent (Lol) yang baru diharapkan risk premium menurun yang pada gilirannya uk"r, melunakkan tekanan pada suku bunga secara bertahap. potensi turunnya suku bunga di dalam negeri juga akan didorong rendahnya suku bunga internasional sebagai upaya dari negara-negara maju untuk mendorong perekonomian negaranya. Dalam tahun 7oor, Bank Sentral Amerika Serikat (Fed) telah menurunkan suku bunga (prime rate) sebanyak ? kali. Terakhir pada tanggal 7I Agustus menjadi 3,5o/o. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, suku bunga SBI3 bulan dalam tahun 2002 diperkirakan akan turun menjadi nta-rata l4o/o. Mempertahankan kepercayaan masyarakat baik dalam dan luar negeri agar momentum penguatan rupiah yang tercipta setelah pelaksanaan

sidang Istimewa MPR dapat secara cepat dimanfaatkan untuk menyelesaiakan program-program pokok yang diburuhkan bagi percepatan pemulihan ekonomi termasuk upaya menunda pembayaran utang melalui Paris Club II dan persiapan CGI. Keberhasilan menunda pembayaran utang luar negeri melalui Paris Club II dan komitmen CGI sangat diperlukan untuk mengamankan neraca arus modal khususnya tahun 2001 baik karena menurunnya kinerja ekspor maupun karena respon arus modal asing yang masih membutuhkan waktu untuk masuk kembali ke Indonesia.

Menciptakan iklim invesrasi yang kondusif baik bagi penanaman modal dalam maupun luar negeri antara lain dengan mendorong daerah untuk menyederhanakan proses perijinan, mengurangi pungutan-punguran yang memberatkan, serta memperlancar arus barang dan jasa antar daerah. selanjutnya hubungan pengusaha dan karyawan perlu dikembangkan secara transparan dan harmonis agar tercipta hubungan yang penuh pengertian dan saling mengunrungkan anrara kedua belah pihak. selanjutnya upaya penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menjamin kepastian usaha terhadap kegiatan investasi di Indonesia. Potensi investasi di Indonesia masih cukup besar. Dalam semesrer llz}ol tercatat Rp 37,7 triliun proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui oleh pemerintah atau naik 146,90/o dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan proyek penanaman modal asing

(PMA) tercatat senilai US$ 5,0 miliar atau naik rr3,7o/o untuk kurun

waktu yang sama.

Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2002 terutama didorong oleh investasi masyarakat yang tumbuh sekitar r7,9o/o dan konsumsi masyarakat yang naik sekitar 4,9o/o. Dari sisi

produksi, perekonomian akan didorong oleh sektor industri terutama

Halaman 18

nonmigas yang tumbuh sekitar 7,3o/o. sektor pertanian diperkirakan mengalami perlambatan berkaitan dengan p..rgrruh El-Nino. sementara sektor-sektor lainnya diperkirakan tumbuh sekitar 5,zo/o. proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun sampai dengan tahun z00z dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

RINGKASAN PROYEKST PENT (dalam oersen) 2000

200

Pertumbuhan

PDB PDB Nonmigas Sumbangpn thd Pcrnrmbuhan Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Pembcntukan Modal Tetap Bruto Ekspor Neto

Iikspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa

4,8

qt

Lunnyt

3,5

\1

**\

?nn? 5,0 R1

2,6

3,3

3,5

nq

-0,2

_1

1

1,6

1,5

)

0,1

-1 11

-1

3,9

2,0

2,5

-3,8

_1

-J-t

I)ertanian

Industri Industri Nonmigas

l*)

6,2 1a 5.1

1

1,8

1,4

5,2

6,8

5,7

7,3

J'J

q)

Pertanyaan (Fraksi PPP, hlm. 2):

Di

dalam rangka pembahasan RAPBN zo0z ini, Fraksi parrai persatuan Pembangunan meminta kepada Pemerintah untuk mencermati berbagai

perkembangan ekonomi, khususnya indikator makro ekonomi. Kecenderungan adanya perbail
dan laju inflasi yang stabil merupal
Sasaran dan target pencapaian makro ekonomi dalam RAPBN zoo2. setidaknya banyak mempertimbangkan beberapa perkembangan makro ekonomi yang cenderung membaik akhir-akhir ini. Namun p.ilu disadari bahwa membaiknya indikator makro ekonomi akhir-akhir ini masih bersifat simplistis karena membaiknya indikator tersebut belum dapat dinilai sebagai adanya perbaikan kinerja pemerintah. Oleh karena iru, Fraksi partai Persatuan Pembangun an mengingatkcn kepada Pemerintah bahwa stabilitas makro el,anomi masih alun menghadapiberbagai guncclrlgon d,on itu artbrya alun mengganggu kesinambungan fi sl
Mengingat pertanyaan ini memiliki nuansa substansi sebagaimana ditanyakan oleh F-PDKB, maka mohon lihat jawaban halaman 14.

Halaman 19

Pertanyaan (Fraksi PPB hlm.3): Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta penjelasan pemerintah sejauh mana upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam pengembangan ekspor dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif terutama mewujudkan stabilitas keamanan, konsistensi dan deregulasi peraturan serta masalah perburuhan.

Jawaban Pemerintah:

Kami sependapat dengan anggora Dewan bahwa pembenahan dalam iklim investasi dan pengembangan ekspor sangat penting melalui langkah-langkah yang lebih mendasar dan komprehensif dalam upaya menggairahkan dunia usaha. Berkaitan dengan masalah perburuhan, pemerinrah telah melakukan upaya dengan mendorong peran dan fungsi lembaga tripartite sebagai sarana komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pemerintah dalam menangani masalah perburuhan, melaksanakan peningkatan pengawasan dan perlindungan terhadap penerapan hak-hak dasar pekerja antara lain meliputi aspek pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, dan mengupayakan perselisihan industrial secara cepat, tepar, adil dan konsisten. Untuk lebih memberikan pemahaman mengenai peraturan yang berkaitan dengan hak/kewajiban pekerja dan pengusaha, dilakukan sosialisasi bentuk-bentuk konvensi, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menakertrans yang berkaitan dengan kepentingan pekerja dan pengusaha. Pemerintah sedang melakukan pembaharuan hukum ketenagakerjaan dengan melihat aspirasi yang berkembang dimasyarakat, baik yang berskala lokal, nasional, maupun internasional.

Pertanyaan (Fraksi PPP, hlm.4): Seiring dengan adanya keterbatasan dalam sumber pembiyaaan yang tersedia, maka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal

mungkin. Formulasi distribusi distribusi alokasi dan penentuan besarnya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan memegang peranan penting dalam pencapaian targer kebijakan fiskal. Oleh karena iru, dalam kerangka mewujudkan konsisrensi kebilakan fiskal pemerintah harus mengupayakan stabilitas makro ekonomi agar implementasi anggaran negara yang berjalan tidak kembali mengalami revisi. Untuk itu, Fraksi Partai Persatuan Pembanguan meminta penjelasan kepada pemerintah tentang langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menjaga stabilitas makro ekonomi.

Jawaban Pemerintah:

Mengingat pertanyaan ini memiliki nuansa substansi sebagaimana ditanyakan oleh F-PDKB, maka mohon lihat jawaban halaman 14.

Halaman 20

Pertanyaan (Fraksi PPP, hlm.S):

oleh karena itu,

F-PPP meminta pemerintah agar jumlah utang luar negeri terus diturunkan dan ini harus menjadi pedoman sasaran dalam p.ogo* pembangunan ekonomi. Dalam kaitan utang luar negeri, F-ppp meminta penjelasan pemeritnah, sejauh mana upaya-paya yang dilakukan untuk mengurangi beban utang luar negeri dan berapa tahun lagi ekonomi kita bisa keluar dari cengkeraman utang atau tahun berapa utang pemerintah akan berada pada posisi Tero growth.

Jawaban Pemerintah:

Mengingat pertanyaan ini memiliki nuansa substansi sama, jawaban dapat dilihat pada jawaban pertanyaan F-KKL

Pertanyaan (Fraksi PDI Perjuangan, hlm.3,4lt Pemerintah diminta untuk mengambil sikap yang jelas dengan kreditur luar negeri untuk memperoleh penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman luar negeri yang dapat berlangsung anrara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Jawaban Pemerintah:

Pemerintah sependapat dengan F-PDIP bahwa beban pembayaran cicilan pokok dan pembayaran bunga luar negeri saat ini dan untuk beberapa tahun mendatang sangat berat, sehingga Pemerintah perlu meminta penjadwalan utang luar negeri kepada para kreditur. Namun demikian mengingat ketentuan yang berlaku dalam forum Paris Club penjadwalan utang teresebut sekaligus dalam jangka 5 sampai dengan 10 tahun kiranya tidak mudah dilakukan. Menurut prinsip dan ketentuan umum dalam forum Paris Club yang berlaku penjadwalan utang diberikan secara kasus demi kasus sesuai disesuaikan dengan keadaan masing-masing negara debitur pada saat itu dan berdasarkan konsensus semua kreditur. Sebagai negara yang dikategorikan berpendapatan menengah bawah, Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara yang pola restrukturisasi utangnya mengikuti pola Houston Terms. Eligibilitas Indonesia untuk memperoleh terms tersebut dikaji secara kasus per kasus oleh kreditur Paris Club, dengan memperhatikan historis kinerja Indonesia dengan Paris Club, pertimbangan IMF dan kriteria lainnya terutama tingkat utang per kapita dan beban pembayaran urang, serra keadaan neraca pembayaran Indonesia. Ketentuan yang sangat penting dan terkait dengan pertanyaan dari F-PDIP adalah bahwa jangka waktu penjadwalan utang sangat terkait erat dengan keikutsertaan negara tersebut dalam program IMF dan kinerjanya selama mengikuti program tersebut. Selama ini maksimal penjadwalan cicilan utang yang akan jatuh rempo sesuai dengan partisipasi dalam progtam IMF (mulriyears drrangement) adalah antara

Halaman

21

2 sampai dengan 3 tahun. Selain itu, dapat disampaikan di sini bahwa utang yang dapat diladwalkan melalui Paris Club adalah utang-utang bilateral, tidak mencakup utang-utang multilateral.

Namun demikian, Pemerintah tetap akan mengupayakan langkah-langkah yang dapat mengurangi beban pembayarn utang luar negeri tersebut antara

lain dengan meminta pola

restrukturisasi yang

lebih lunak, dan memanfaatkan mekanisme lain seperti Debt Swap (misalnya Debt to Nature Surap, debt for aid, dan sebagainya). Di sisi lain, Pemerintah optimis bahwa dengan tercapainya pemulihan ekonomi dan meingkatnya kemampuan penerimaan negara, maka kesulitan pembayaran utang luar negeri tersebut secara bertahap dapat dikurangi.

Pertanyaan (Fraksi PKB, hlm.3):

RAPBN tahun anggaran 7007 yang telah ditetapkan sebesar Rp 332,46 triliun, akan diisi dengan pos penerimaan sebesr Rp 289,43 triliun (dalam pidato presiden disebutkan Rp. 291,4) ini berarti terjadi defisit Rp 4: triliun, yang berarti defisit RAPBN adalah sebesar 2,5o/o dariPDB. Defisit ini menurut

pemerintah akan ditutup dengan penjualan assec BPPN dan program privatisasi BUMN, yang tentunya sangat kurang mengingat dari kedua lembaga tersebut belum memberikan kontribusi berarti bagi APBN 2001. Sehingga, untuk mencapai de{isit 7,5o/o, angka pertumbuhan ekonomi harus didongkrak naik minimal diatas 10o/o. Apabila realisasi penerimaan dari

privatisasi BUMN pada PABN 2001 hingga kini masih kosong dan penerimaan dari BPPN tetap dibawah target. Jadi, asumsi defisit APBN sebesar 2,5 persen, menurut FKB terlalu optimis, dan korban dari optimisme tersebut sudah pasti adalah rakyat. Mungkin kisaran wajarnya adalah seperri tahun lalu yaitu 3,7o/o dari PDB. Karena dengan defisit iru, pemerintah harus mendongkrak pertumbuhan ekonomi diatas dua digit. Jawaban Pemerintah:

Angka defisit 2,5o/o PDB seperri yang direncanakan dalam RAPBN zooz, diperkirakan masih mungkin dibiayai dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Jika angka defisitnya lebih besar, misalnya 3,2% pDB, maka jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai defisit tersebut justru harus makin besar. Jika kita tidak ingin menambah jumlah hutang baik luar negeri maupun dalam negeri, defisit yang lebih besar tersebut harus dibiayai dengan hasil privatisasi BUMN dan penjualan aset BPPN yang lebih besar dari yang direncanakan sekarang. oleh karena itu, kiranya defisit z,5o/o pDB cukup memadai. Mengenai sumber pertumbuhan, memang lebih diharapkan dari kegiatan masyarakat, utamanya dunia usaha, dan bukan dari pemerintah. Untuk tahun z00z diperkirakan pertumbuhan PDB secara riil sebesar 5o/o, sedang

Halaman 22

pertumbuhan PDB secara nominal diperkirakan r5o/o, Dalam menyusun rasio APBN, yang digunakan adalah PDB dalam nilai nominal.

Pertanyaan (Fraksi TNI/Polri, hlm. 3)

:

Dari prinsip-prinsip penyusunan, asumsi dasar dan susunan RAPBN zooz F-

TNI/Polri menyampaikan tanggapan dan pertanyaan kepada pemerintah terhadap beberapa masalah sebagai berikut:

Pertama: Asumsi nilai tukar rupiah Rp 8500 per l$US cukup ralistik meskipun pemerintah harus bekerja keras untuk mewujudkan situasi kondusif di bidang ekonomi dan non ekonomi.

Kedua: suku

bunga

sBI

l4o/o adalah hal yang masih berat untuk membangkitkan sektor riil. Apakah tidak sebaiknya pemerintah mencari usaha agar bunga sBI bisa lebih rendahdari r4o/o.

Jawaban Pemerintah:

Pemerintah sependapat dengan anggota Dewan, bahwa untuk mewujudkan nilai tukar rupiah Rp 8.5004JS$ diperlukan siruasi yang kondusif di bidang ekonomi dan non-ekonomi. Untuk faktor non ekonomi, antara lain dengan memelihara ketertiban dan keamanan, menjaga stabilitas politik, serta menegakkan hukum.Untuk faktor ekonomi, antara lain ditempuh dengan melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten yang didukung dengan upaya memelihara stabilitas ekonomi. Dalam upaya ini, langkah yang ditempuh adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Tingkat suku

bunga l4o/o, merupakan perkiraan jika jumlah uang beredar tersebut dikendalikan pada tingkat yang selaras dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi (laju inflasi 8%).

Pertanyaan (Fraksi Reformasi, hlm. 4): Fraksi Reformasi berpendapat bahwa asumsi dasar yang dibuat pemerintah supaya lebih realistik, misalnya:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Kami melihat bahwa pertumbuhan sebesar lima persen akan sangat ditentukan oleh peran sektor swasta. Sektor swasta akan berperan signifikan jika kondisi perbankan nasional semakin membaik, dan diikuti kepercayaan investor asing yang sudah pulih. Namun yang penring juga diingat adalah lingkungan eksternal berupa semakin lesunya dua raksasa ekonomi, yakni Amerika Serikat dan Jepang. Jika kedua raksasa tersebut mengalami resesi akan berimplikasi pada resesi global, rermasuk Indonesia. Apakah Pemerintah sudah mempertimbangkan hal ini?

Halaman 23

Jawaban Pemerintah:

Mengingat pertanyaan ini memiliki nuansa substansi sebagaimana ditanyakan oleh FPDKB, maka mohon lihat jawaban halaman 14.

Pertanyaan (Fraksi Reformasi, hlm. 5): Asumsi kurs rupiah yang diparok Rp 8.500ruS$ bukan sasaran yang mudah dicapai.

Jawaban Pemerintah:

Dari pengukuran depresiasi riil rupiah, masih dimungkinkan perkuatan nilai rupiah. Namun untuk itu, diperlukan perbaikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Meskipun saat ini dirasakan kembalinya tingkat kepercayaan tersebut, masih belum sepenuhnya pulih. Premi swap 1 bulan misalnya, di bulan Agustus yang lalu masih tercatat 15,2o/o,

meningkat dari bulan sebelumnya yang

14,5o/o.

di

samping itu, Pemerintah sependapat dengan Dewan, bahwa dari permintaan dan penawaran devisa, perlu diupayakan agar adanya keseimbangan. Untuk itu, pemerintah akan mengupayakan agar arus modal masuk pemerintah (official capinl inflow) masih akan memadai, terutama melalui penyerapan pinjaman program dan penjadwalan hutang luar negeri. Hal ini sekaligus untuk mendukung pembiayaan defisit APBN. Di samping itu, dengan privatisasi BUMN dan penjualan aset perbankan, diharapkan pula akan mendorong aliran modal masuk swasra (priuate capinl ,nflo*).Arus modal masuk ini diharapkan akan mengimbangi arus modal keluar seperti pembayaran utang yang jatuh tempo, sehingga tetap akan terjadi keseimbangan dalam pasar matauang asing.

Namun ditinjau

Pertanyaan (Fraksi Reformasi, hlm,. 5l

Tingkat inflasi yang dipatok

8

:

persen. Angka

ini

kemungkinan sulit

diwujudkan.

Jawaban Pemerintah: Perkembangan inflasi sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai rupiah. Pada tahun 1998, ketika terjadi depresiasi rupiah sekitar 40olo dibandingkan tahun sebelumnya, inflasi membumbung sampai dengan 77,630/o. Sebaliknya pada tahun 1999, dengan nilai rupiah yang menguat sekitar 13olo, laju inflasi dapat terkendali pada tingkat sekitar 2,0ro/o (pada tahun 1999 ini pertumbuhan ekonomi hanya 0,8o/o). Dari angka perkiraan di tahun 7002, dengan asumsi nilai rupiah yang Rp 8.500ruS$, berarti perkuatan sekitar I3o/o daiperkiraan

Halaman 24

tahun 2001 yang rara-rata Rp9.600AJS$, yang akan mempunyai kontribusi dalam meredam laju inflasi. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 5o/o dan penyesuaian harga anrara lain kenaikan harga g'Blrd, lisffik dan cukai rokok, maka laju inflasi diperkirakan masih uk".L"rr."p"i Bo/o.

Pertanyaan (Fraksi KKI, hlrn. Z):

F-KKI berpendapat Pemerintah harus membatasi pinjaman luar negeri dan mengusahakan rescheduling secara total dalam waktu 5 tahun terhadap pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan sebagai substitusi agar pemerintah mampu membangun perekonomian yang lebih baik dengan kekuatan sendiri, maka menurut F-KKI sudah waktunya pemerintah dan DPR mengeluarkan suatu kebijakan yang dapar menarik kembali dana-dana masyarakat Indoneisa yang ada di luar negeri.

Jawaban Pemerintah:

Pemerintah sependapat dengan pandangan F-KKI betapa pentingnya

Indonesia meningkatkan kekuatan sendiri dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai kemandirian pembangunan. Dalam kaitan itu, sesuai dengan amanar GBHN 1999 di mana utang luar negeri pemerinrah secara bertahap harus dikurangi, Pemerintah sejak tahun anggaran |gggI1aOOO telah mengurangi aliran masuk pinjaman luar negeri bersih. pada tahun 199912000 pinjaman luar negeri bersih adalah Rp. 29,4 triliun, meniadi Rp. 19,0 triliun pada tahun 2001 dan diproyeksikan Rp 17,6 triliun pada RApBN 2002. Secara bertahap aliran masuk pinjaman luar negeri bersih (di luar pinjaman dari IMF) ini diupayakan menjadi negatif sehingga dengan demikian secara absolut nilai stok utang luar negeri pemerintah akan berkurang. Dapat disampaikan di sini bahwa khusus pinjaman luar negeri bersih dari IMF mulai tahun 2001 ini sudah mulai negatif. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat kenaikan utang luar negeri pemerintah. Berkaitan dengan penjadwalan utang sekaligus 5 tahun, dapat dilihat pada jawaban pertanyaan F-PDIP yang menanyakan hal serupa. Sedangkan mengenai perlunya Pemerintah dan DPR mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat menarik kembali dana-dana masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, maka sesuai dengan rezim devisa yang dianut dalam UU Lalu Lintas Devisa kebi;akan yang dapat diupayakan adalah yang bersifat tidak langsung. Sehingga intervensi kebijakan secara langsung unruk menarik dana tersebur kembali ke Indonesia tidak dimungkinkan. Dengan kata lain, yang perlu dikembangkan unruk menarik masuknya dana ke dalam negeri adalah menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terciptanya kegiaian produksi dan investasi di dalam negeri. Untuk itu perlu dikembangkan kebijakan-kebijakan serta peraturan perundangan yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi, sosial dan politik, mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Halaman 25

dan menjamin kepastian usaha. Jika hal ini terjadi, dengan sendirinya danadana tersebut akan kembali masuk ke dalam negeri, bahkan ditambah dengar1 masuknya aliran dana luar negeri terutama dalam bentuk investasi.

VI.

TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA Pertanyaan (Fraksi PDI Perjuangan, hlm,2)z Subsidi harus dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak, atau efektif (tepat sasaran) dan efisien dalam pelaksanaannya.

Jawaban Pemerintah: Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 7) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang

Kewenangan Pemerintah Daerah Sebagai Daerah otonom, maka untuk kegiatan pemerintah di bidang transportasi perkotaan adalah merupakan kewenangan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian seluruh kebilakan, program dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan adalah merupakan kewenangan penuh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Sedangkan kewenangan propinsi adalah yang mencakup penyelenggaraan angkutan yang bersifat lintas kabupaten, dan kewenangan pusat adalah untuk angkutan lintas antarpropinsi serta fungsi-fungsi lain yang terkait dengan standar keselamatan dan keamanan tansportasi.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi PDI-P bahwa subsidi harus dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak, atau efektif (tepat sasaran) dan efisien dalam pelaksanaannya.

Dalam hal adanya kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan biaya operasi angkutan yang pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif. Sehingga pemilik kendaraan baik yang berbentuk perusahaan, perorangan atau koperasi tidak secara langsung menerima dampak kenaikan BBM apabila tarif angkutan tersebut dinaikkan. Namun demikian, berdasarkan pada manajemen sebagian besar perusahaan angkutan perkotaan, menempatkan pengemudi hanya sebagai "subkontraktor" yang dibebani targer seroran oleh pengusaha/pemilik kendaraan, sehingga beban pengemudi akan semakin berat apabila para pengusaha tersebut ikut pula menaikkan setoran selain kenaikan tarif yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, masalah keberpihakan kepada para pengemudi angkutan tersebut lebih merupakan kebilakan manajemen perusahaan umumnya dari pada masalah transportasi. Berdasarkan pada upaya agar para pengemudi dapat menerima subsidi secara langsung serta agar para pengemudi juga dapat sebagai pemilik kendaraan umum, maka terdapat dua isu dalam teknik pelaksanaan yang mungkin berbeda yang perlu dilaksanakan yaitu mekanisme pemberian subsidi dan

Halaman 26

mekanisme pengelolaannya. Namun demikian seharusnya kebijakan yang diprioritaskan arau diarahkan untuk sasaran akhir kebijakan, yaitubagaimanl untuk dapat menyediakan pelayanan angkutan kota yang terjangkau oleh masyarakat. Apabila diperlukan adanya subsidi maka bagaimana agar angkutan tersebut dapat dilaksanakan secara murah dan terjangkau s.ita aman dan nyaman, dengan pelaksanaan mekanisme subsidi yang repar sasaran dan efisien.

Apabila mekanisme subsidi diberikan secara langsung kepada pengemudi, maka secara administrasi pelaksanaannya akan sulit, baik akuntabilitas serta efisiensinya, terutama apabila para sopir tersebut banyak yang bersifat temporer/berpindah-pindah operasinya. Begitu pula dalam hal koordinasi kepemilikan angkutan secara perorangan, maka dalam hal perijinan dan pengaturan pelayanan angkuran akan lebih kompleks, apalagi bila para pemilik dapat memindahtangankan secara sendiri-sendiri. Namun demikian adanya suatu kerja sama dalam suatu kebijakan perusahaan atau koperasi yang memungkinkan para pengemudi juga dapat sebagai pemilik saham sarana angkutan akan mendorong kerja sama yang lebih baik dalam pengelolaan maupun keadilan kedua belah pihak.

VII.

PERTAMBANGAN DAN ENERGI Pertanyaan (Fraksi PDI Perjuangan, hlm.2)z Penghapusan subsidi harga BBM yang direncanakan pada tahun 2004 lebih cepat dilaksanakan akan lebih baik sepanjang dampak negatifnya dapat diatasi dengan baik pula. Kenaikan harga BBM akan mendorong penghematan energi, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mencegah penyelundupan BBM.

Jawaban Pemerintah:

Peningkatan harga BBM sampai tingkat keekonomiannya akan mendidik masyarakat untuk semakin berhemat dan tidak konsumtif meski memang akan banyak memberikan akibat seperti yang disampaikan. Dengan peningkatan harga BBM perlu dipersiapkan pula kebijakan/peluang alternatif penyediaan energi karena kebutuhan energi tidak akan menurun. Bagi masyarakat kelompok lapisan bawah dan industri kecillrakyat perlu pula diberi pilihan alternatif sumber energi yang relatif murah seperti briket batubara yang diharapkan mampu bersaing terhadap BBM tanpa diberikan subsidi.

Halaman 27

Pertanyaan (Fraksi PDKB, hlm,3

no.5lt

Fraksi PDKB sepenuhnya memahami rencana penyesuaian harga BBM, akan tetapi diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan rerencana guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga ,iduk menimbulkan akibat yang justru kontraproduktif. Sehubungan dengan ini perlu terus dilakukan peningkatan efisiensi Pertamina dan yang ridak kalah pentingnya adalah memperjelas dan mengamankan dana kompensasi yang disediakan bagi masyarakat miskin.

Jawaban Pemerintah: Pada saat ini yang masuk dalam kategori BBM yang harganya ditetapkan oleh

Pemerintah adalah: Minyak Tanah; Bensin-Premium dan Minyak Solar (transportasi). Penetapan harga BBM ini merupakan suatu usaha unruk melokalisir dan memperjelas subsidi yang terarah. Dengan adanya pengelompokan ketiga macam BBM tersebut maka penghapusan subsidi dapat ditargetkan secara jelas. Usaha-usaha peningkatan efisiensi Pertamina merupakan aktifitas prioritas utama dalam program-program yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perramina (RKAP) tahun z00Z yang mencakup kegiatan penyediaan BBM dalam negeri dan usaha-usaha Pertamina dalam mencari keuntungan.

Pertanyaan (Fraksi KKI, hlm. 6): Pelaksanaan subsidi BBM harus dibarengi dengan program substitusi yang riil yang bisa diterima oleh masyarakat sehingga tidak mengganggu pelaksanaan

kenaikan BBM, disamping Pemerintah harus mampu mereformasi pertamina dari sarang penyelundupan BBM dan sarang KKN

Jawaban Pemerintah:

Kami sependapat dengan usulan Anggota Dewan yang terhormat. Dengan struktur organisasi Pertamina yang baru dan komitment para direksi untuk menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin tajam diberbagai lini usahanya, menunjukkan bahwa waktu tidak memihak Pertamina lagi, karena dengan dibukanya keran pasar bebas, mau tidak mau, suka tidak suka Pertamina harus berbenah diri ke dalam dan keluar untuk menghadapi tantangan tersebut, Pertamina harus memperbaiki budaya kerja, kemampuan dan kesiapan untuk lebih efisien sehingga mampu tumbuh dan berkembang. Sejalan dengan dikuranginya subsidi BBM, secara tidak langsung akan mengurangi penyelundupan BBM secara drastis, selain itu perlu ditingkatkannya pengawasan dan menindak tegas pegawai Perramina yang terlibat.

Halaman 28

Pertanyaan (Fraksi partai GOLKAR dan Fraksi pDU, htm. g):

Rencana tingkat produksi minyak rersebut rebih rendah dari yang . direncanakan sebelumnya sesuai pembicaraa., p"^d"huluan RApBN 2002 dengan Paniria Anggaran Dewan iairu sebes", i,3g_l ,42 jutabarel per hari. Tentang hal ini fraksi kami ingin mengetahui lebih lanfut alasan pemerintah

menurunkan rencana produksi tersebut . Fraksi kami mengusulkan agar harga patokan minvak mentah dinaikan dari usD zz menyadiuso n;:; ilr?r karena pendekatan konservatif yang tertinggi adalah USD 24. pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signi{ikan terhad"p p..ra"p"tan negara dari bagian Pemerintah Kebijakan untuk merealokasi dana subsidi kenaikan harga BBM hendaknya diberikan secara lebih selektif dan repar sasaran serta beisifat crash progr"; dan menghindari pemberian subsidi melalui mekanisme harga penjualan. Mekanisme penyampaian subsidi ini hendaknya ,rn*p"r"r, dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat masih demikian banyak orang -i;ki" yang terkena. dampak langsung dari kenaikan harga BBM yang membutuhkan langsung dari Pemerintah. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap para peraku penyelundupan serra diiringi dengan upaya penyediaan dan distribusi BBM h"ru, dilakukan secara sungguh-sungguh dan harus berani untuk memberikan sangsi hukum kepada pihak-pihak yang relah terbukti menyengsarakan rakyat banyak ranpa pandang bulu.

Jawaban Pemerintah:

Perkiraan produksi 1,38-r,42 juta barel per hari merupakan angka yang diperoleh pada tahun 2000 dan tahun zoot, sesuai dengan perjalan wakru dan.operasi dilapangan pada tahun 2001 ini maka diperor-eh p".kir""., ;;k; produksi sekitar r,2.32 juta barel per hari. Angka perkiraan terakhir ini merupakan data yang_diperoleh paling- kini yaitu-d..i". memperhitungkan kemampuan produksi Pertamina J"" fps serra fukro, a".pr"ri (clepletian factor)

masing-masing lapangan pemboran minyak.

Harga minyak usD zz. per barel merupakan hasil perhitungan/perkiraan yang cukup rasional karena harga ini merupakurr rutu-r"tu dalam setahun. Menurut perkiraan khalayak perminyakan, harga minyak mentah dunia akan berfluktuasi antara usD 1z sampai dengan usD 26 per barel pada tahun 2007'. Bahkan para investor dunia perminyakan mempunyai kecenderungan dalam menetapkan investasinya dengan perkiraar, nurgu minyak mentah sekitar usD 18 sampai dengan uso-tq per barel. p.rkiaan harga minyak jfam RAP,BN sebesar usD 22 per barel t"mp"kny" ,ra"r, cukup konservatif qan raslonal.

Mekanisme penyampaian subsidi masih akan rerus diperbaiki sehingga memenuhi semua harapan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Penerapan_dan penegakan huku- y".rg ,r".rrpur"., dan adil Juga diharapkan menjadi kenyataan setelah semua dasar dan konsep yang akan

Halaman 29

digunakan dalam mekanisme penentuan harga BBM serta aturan/hukumnya dapat rerlaksana.

Pertanyaan (Fraksi partai GOLKAR,hlm.

ll)t

P,ertama, penghitungan yang teliti mengenai tingkat efisiensi produksi BBM dalam negeri yang nanrinya dikaitkan dengan h"rg" BBM yang lebih rasional. Demikian juga halnya dengan penghitungan h"rg" BBM impor.

Kedua, penjelasan pemerintah tentang kesiapan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM sehingga mencegah manipulasi h"rgu di daerah-daerah terpencil, mencegah produksi maupun impor BBM yang berlebihan. Ketrga, penjelasan rentang target zero subsidi BBM pada

tahun zoo4.

Keempat, penjelasan tentang sampai sejauh mana keberhasilan program kesejahteraan sosial dan compensation yang telah diberikan kep"da .r-t y"i miskin yang terkena dampak kenaikan h"rg"-BBM sosial.

jawaban Pemerintah: Pertama: Tingkat efisiensi produksi BBM pada kilang dalam negeri telah diusahakan untuk mencapai tingkat produksi optimaliya. Namun demikian, karena kebutuhan BBM dalam negeri sangar tinggi maka pendekatan yang diambil adalah mengusahakan untuk -.hku[I. produksi semaksimal mungkin sehingga mendekati kemampuan maksimum kilang bersangkutan. LangkahJangkah selanjutnya adalah dengan melakukan modifikasi kolposisi input dari kilang-kilang rersebut (crude assy)

Untuk BBM impor dilaksanakan melalu i: import dari spor market dan crude processing deal. semua pilihan disini diusahakan yu.,g -.^berikan biaya

serendah mungkin.

Kedua: Dalam pengawasan distribusi BBM telah dilaksanakan audit oleh Departemen Energi dan sumber Daya Mineral serra adanya pihak independen. Hasil dari audit ini akan dibandingkan serra dievaluasi untuk meningkatkan kemampuan pengawasan distribusi BBM daram negeri. Ketiga: Terminologi target zero subsidi BBM yang dimaksud adalah subsidi untuk pengadaan BBM akan dihapuskan menjadi zero (tidak ada subsidi), tetapi dengan tingginya harga BBM pada waktu mendarang masih aja peluang untuk subsidi terarah (sesuai sasaran-rdrgeted, subsidy) y*g airu;ut bagi kelompok kurang mampu secara ekonomi. "., Keempat: Tingkat keberhasilan program kesejahteraan sosial dan kompensasi kenaikan harga BBM yang relah diberikan kepada rakyat miskin

masih dalam evaluasi yang benar-benar obyektif. Hal ini masih dapat Jiperdebatkan dan ditelusuri lebih lan;ur cara-cara yang paling cocok dapat dilukranukan secara seksama unruk mencapai kelompok s"r.rrr yang repat.

Halaman 30

Pertanyaan (Fraksi pDU, hlm. g,9):

secara sosiologis, pengalaman telah menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM biasanya selalu mendapat reaksi dari masyarakat. unruk iru, pemerintah seyogyanya telah merumuskan langkah yang cepar untuk merealokasikan dana subsidi kepada masyarakat ,!r,,r"-" yang terkena langsung dengan dampak kenaikan BBM. semenrara itu, kebijakan unruk merealokasi dana subsidi kenaikan harga BBM hendaknya diberikan secara lebih selekdf dan tepat sasaran serta bersifat crash program dan menghindari pemberian subsidi melalui mekanisme harga p.rriu"1u.ri pada saat y"ig b..rumaan, mekanisme penyampaian subsidi ini hendaknya ffansparan dan dapat aip.rruffi.rg jawabkan mengingat masih demikian banyak orang miskrn v""g ,"i[."" dampak langsung dari kenaikan harga BBM yang memiutuhkan langsung dari

pemerintah.

Harus kita akui, pengurangan

subsidi BBM memang tidak seramnya berbanding lurus dengan k.naikun BBM. Artinya faktor efisiensi dalam proses produksi dan distribusi di pertamina merupakan sarah satu fakror penring dalam menghasilkan yang bersaing dengan harga BBM di pasar _BBM internasional, sejalan dengan hal itu maka sebenurrryu kenaikan h"rgu bBM bukanlah satu-satunya cara yang efektif untuk p.*b.r"rrtasan tindakan penyelundupan. Dalam har ini, penegakan hukum terhadap o"r" p"i"t, penyelundupan serta diiringi dengan upaya penyediaan dana distribusi BBM

harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan harus berani unruk

menjatuhkan sangsi kepada pihak-pihak v""g telah terbukti menyengsarakan rakyat banyak ranpa pandang bulu, Dengan demikian, sebelumnya menaikan BBM, pemerinrah hendaknya lebih dulu_mempersiapkan konsep yang jelas dan kebiiakan yang kongkret untuk memberdayakan masyarakat. selain itu, semua dana yang nantinya akan

dijadikan dana kompensasi dari penghapusan srbsidiini h#rk;;; dialokasikan secara transparan, baik melalui skema yang jelas dan juga

dengan mekanisme yang gampang untuk dikontrol. Harus diakui model dana kompensasi yang ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah yang terkena kebijakan ini' rawan sekali untuk disalahgunakan. oleh karena, rransparansi dan akuntabilitas yang jelas sangat diperlukan ug* dur* ini tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak berhak.

]awaban Pemerintah: Pemerintah sependapat dengan Dewan, bahwa dana kompensasi ditentukan secara selektif dan tepat sasaran, dengan mekanisme y^rrg ,ru*paran dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disalurkan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penentuan sasaran dan mekanirm" penyatr."r, au.,u kompensasi atas kenaikan harga BBM untuk tahun 20oz akan dituntaskan sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM tersebut. Dalam persiapan tersebur, akan dikaji secara mendalarn- pengalaman selama ini untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas prog."* kompensasi tersebut.

Halaman

31

Pertanyaan (Fraksi Reformasi, htm.?) z Pemberian subsidi yang.dilakukan pemerintah selama ini hanya bersifat sinterklas' Padahal da.,"-d"na tersebui justru berasal dari dana rakyat sendiri yang dikompensasikan, misarnya dari crana kompensasi BBM. Kami supaya anggaran subsidi rersebut 'rendesak diorganisir dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional' Dalam sistem ini istitusi arau deparremen tidak lagi terlibat dalam urusan pemberian subsidi, dan sifat subsidi tersebut dilakukan secara langsung, yakni mensubsidi pendaparan rumah rangga agar efektif direrima ke sasaran yang diinginkan

Jawaban Pemerintah:

Usulan mengenai sisrem Jaminan/perlindungan sosial ini amat kami hargai dan kami tunggu-tunggu. sistem jaminan sosiar sebagaimana yang ada di negara-negara maju belum diterapkan di Indonesia, -pernah rneskipun hal tersebur telah diumunutkun dalam uu'D rg45.Kebutuhan atas sistem jaminan/perlindunga. sosial tersebut .ukup mendesak untuk dilembagakan agar dalam mengar-rtisipasi terjadinya krisis maupun hal_hal tersebLrt juga

lain yang mendesak dapat diatasi ,'lduru ,"gur"r.

a;-

nenghindarkan adanya program-program jangka pendek yang seringkali memunculkan kontroversi dan terjadi keterlanrbata' perziksanaan program. untuk merealisasikannya, sistem_perrâ,,"rr" sosiar ini dapat dirumuskan bersama-sama DpR dan pemerintahmenjadi produk perundang-undangan.

Pertanyaan (Fraksi TNl/polri, hlm. S)t 'lTalaupun kebijakan pengurangan subsidi BBM TA 2002 cukup realisitis sesuai amanar dalam propenas 2000-2004, harus ,riwaspadai karena kenaikan harga BBM tidak tiru dihi.rdari dari dampak .ori^r yang terjadi. T"-i me-ngharapkan langkah-langkah unruk disosialisasikan kepada -uryo-rukut ."Ju." dini untuk mencegah dampak sosial yang lebih buruk. Disamping itu, agar dikornpensasikan kepada masyarakat antara rain untuk p"ndidikun, kesehatan, transportasi massal dan UKM.

.

yr;

--rffi"ru.,

Jawaban Pemerintah:

Kompensasi Bly atau program penanggulangan Dampak Pengurangan subsidi Energi (ppD-psEl""p"al r.a. z00l dilaksanakan meliputi 7 bidarU, yairu: (a) OpK Beras; (b) Pendidikan; (c) Kesehatan; (d) -Air Bersih; (e) Kredit LKM; (0 Pemberdayaan Masyarakat pesisir; (g) Transpo.turi kor".

Halaman 32

sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM berakibat pada

menurunnya daya beli sebagian besar unt,k 'rasyarakat rnencukupi kebutuhan dasarnya. Hal ini berimbas pada berkurangnya konsumsi rnasyarakat atas bahan pu.rgrrr, pe.didikan bagi anak-anak dikesampingkan, dan kualitas kesehatan memburuk. Banyak kel.rarga yang anaknya

kekurangangizi, harus putus sekolah, ,orup,i., tiiak sanggup lagi berobat ke P.skesmas dan rumah sakit. p,,rke'o* dan rumah sakit tidak mampu menjalankan pelayanannya dengan baik, karena harga obat dan peralatan yang tidak lagi terjangkau sehingga pelayanannya pun menurun. Untuk itu pada T.A. 7002, PPD-PSE dipertajarn rneliputi 2 (dua) cakupan kegiatan yaitu:

a.

Kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan berupa pemberian bantuan beasiswa bagi murid dan mahasiswa keluarga miskin.

b.

Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin.

sedangkan kegiatan penyediaan pangan reguler.

(opK Beras) dijadikan kegiatan

Pelaksanaan PPD-PSE dilakukan dengan dilengkapi mekanisme 'safeguarding' sebagai upaya rnenciptak an giood gouemance dengan menrapkan prinsip: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi ptr blik. Implernentasi me kanisme'safeg uar ding, tersebui'relip' ti: (a) penyebarltrasan dan pelayanan inforrnasi (b) pelayana.

pengaduan dan penanganan masalah dan (c) fasilitasi forum publik dalam pemanrauan pelaksanaan oreh masyarakat maupun representrasinya (Ornop, perguruan Tinggi, LSM, maupun media massa) Khusus mengenai transparansi dan sosialisasi dalam ppD-psE, dilakukan langkah-langkah untuk mendiseminasikan program seluas-luasnya pada seluruh lapisan masyarakat melalui L".b"g"i

media (baik cerak maupun elektronik). Di samping iru, Pemerintah rnengeluarkan Laporan Regulei yang

menggambarkan kinerja program yang menunj'kkan indikator input, proses, dan output.

Pertanyaan (Fraksi Reformasi)

:

Pelaksanaan subsidi BBM harus dibarengi dengan program subsitusi yang

riil

yang bisa diterirna oleh masyarakat ,"hingin iiaot nengganggu BBM, disampi.g pemeri.tah harus mamDu

pelaksanaan kenaikan

Halaman 33

mereformasi Pertamina dari sarang penyelundupan BBM dan sarang KKN.

Jawaban Pemerintah:

Mengenai program substitusi sebagai pengganti pengurangan subsidi yaitu PPD-PSE (dikenal luas dengan nama kompensasi sosial BBM) telah dilakukan sejak tahun T.A. 2000 dengan program yang yang mencakup 3 bidang yairu: Kredit uKM, cash transfer, dan penyediaan prasarana masyarakat. Untuk r.A 2001 mencakup 7 bidang yaitu: (a) OPK Beras; (b) Pendidikan; (c) Kesehatan; (d) Air Bersih; (e) Kredit LKM; (f) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; (g) Transportasi Kora.

T.A 2002, direncanakan mencakup 2 bidang, yairu perlayanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk

di

Pertamina, pemerintah sangat sependapat dan terima kasih karena tujuan pemerinrahan ini adalah

usulan mengenai reformasi

menciptakan gootl gouenutnce yang berpihak pada kepentingan rakyat. Reformasi tersebur tidak hanya dilakukan di pertamina saja, rerapi juga pada BUMN-BUMN yang lain serra seluruh jajaran birokrasi di segala lapisan. Untuk itu dorongan, dukungan dan pengawasan dari

seluruh komponen bangsa-terurama DpR sebagai

lembaga

pengawasan-sangat dibutuhkan untuk meencapai hal tersebur.

V[I.

PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA Tidak ada perranyaan

IX.

PEMBANGUNAN DAERAH Pertanyaan (Fraksi Reformasi, hlm.

6l:

Sejauh mana komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan Oronomi Daerah. Dalam APBN 2002, anggaran pembangunan daerah terurana ulruk pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat berkurang dari Rp 14,1 triliun pada 2001 menjadi Rp 2,5 triliun pada 2002. Jawaban Pemerintah:

1.

Program-program pengembangan wilayah yang relah dilaksanakan maupun direncanakan untuk terus dilaksanakan pada TA 2002 pada dasarnya mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah unruk mewujudkan kemandirian daerah dalam pengelolaan dan pemanfaaran produk-produk r-rnggulan daerah sesuai dengan kapasitas dan karakteristik daerah.

Halaman 34

7.

Program-program _pengembangan wilayah yang terah dicanangkan Pemerintah dalam pRopENAS, d itui uka n u nt uk ri-r. u.,g percepar an pengembangan wilayah atau percepatan âot pembangunan daerah ,laram mengantisipasi era pasar bebas arau era globaliruri yu'g akan dihadapi langsung oleh daerah melalui peningkatan kuaritas produk ungguran daerah agar bernilai komparatif dan kompetitif.

3.

Program-program pengembangan wilayah berrujuan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan masyarakat di daerah.

4.

Pada TA 2001 Anggar-an dalam ringkup sektor pembangunan Daerah berjumlah Rp 3.078,7 miliar, yang meliputi,

. . ' 5.

Program Pemberdayaan Masyarakat; dan

Program Pengembangan Transmigrasi dan permukiman perambah Hutan

Pada TA 2002 Anggaran dalam lingkup sektor pembangunan Daerah berjumlah Rp j.362,4 miliar, yang meliputi:

' . t .

X,

Program Peningkatan Kapasitas Daerah;

Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Pengembangan lTilayah Program

tansmigrasi

Program Pemberdayaan Masyarakar

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA

RUANG

Tidak ada pertanyaan

XI.

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA, DAN OLAH RAGA Pertanyaan (Fraksi PDIP hlm.6):

walaupun telah dinyatakan bahwa arokasi anggaran untuk sekror pendidikan telah mencapai2!,5o/o dari anggaran beranja pembangunan, namun pers.alan aktual dan mendasar masih memerlukan pembahasan. Sejalan dengan pasal 3l ayat (1) uuD 1945, \7ajib Berajar 9 tahun r"ru.,ggui,.,ya bukln hanya kewajiban melainkan. juga hak. Dengan demikian, semua anak usia 6 s.d. l5 tahun seharusnya bisa ditampung disekolah negeri. Apabila mereka

Halaman 35

disekolahkan di sekolah swasra, berarri biayanya tuanya sendiri.

di tanggung

oreh orang

Jawaban Pemerintah:

Tentang !7ajib Belajar 9 Tahun, pemerintah sangar sependapar dengan Anggota Dewan dari Fraksi pDIp bahwa ,,Tiap-tiip warganegara berhak memperoleh pengajaran". Dengan demikian pemerintah-..lulu berupaya

.ntuk

memo-erikan pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun demikian,

karena berbagai keterbatasan sumber keuangun yu.,g ai-iliki, pemerintah *semua tidak dapat memberikan pendidikan gratis bagi warga negara. Pemberian bantuan lebih dititik beratkan bagi anak-anak yang berasal dari

keluarga miskin.

Untuk jenjang pendidikan dasar, yaitu SDMI dan SLTpMTs, pemerinrah telah berusaha membebaskan semua murid dari sumbangan pembangunan pendidikan (sPP). Namun kenyataannya sumbangan-rr-ut.ug. lulu* bentuk lainnya seperri sumabngan Bp3 masih terla,Ji diberbag;i rempar. Pemerintah setuju model subsidi silang diterapkan dalam dunia p.,-,.lidiLu.r. Murid dari kelurga mampu secara ekonomi dikenai sumbangan yang relatif tinggi, sedangkan murid dari keluarga miskin dapar dibebaskan daii ,a-u sekali dari segala penguran/iurarVsumbangan pembiayaan pendidikan. Upaya itu dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menikmari layanan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas khusunya sampai jenjang penmtJidikan dasar.

Pemerintah dari waktu ke waktu terus berupaya meningkatkan jangkauan dan akses serra kualitas pendidikan. Berbagai metode seperti sistem guru kunjung, sekolah kecil, sekolah terbuka dilakukan untuk menampung anak-anak yu.rg

tidak dapar mengikuti sekolah reguler di kelas. Dalam kesempatan inl Pemerinrah ingin menyamakan pendapat bahwa pendidikan tidak harus dilakukan didalam kelas tetapi juga dapat melalui cara-cara lain yang memungkinkan.

untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin, pemerintah memberikan berbagai beasiswa di semua jenjang dan jenis pendidikan. sebagai contoh pada tahun 1998199 relah diberikan beasiswa bagi sekitar 3,5 jura murid SDMI dan SLTPMTs. Jumlah yang sama diberikan pula pada tahun 199912000 untuk mempertahankan tingkat partisipasi murid pada 1en1a.,g pendidikan dasar. sejalan dengan itu pemerintuh teru, pula berusaha urrtuk meningkatkan kualitas pendidikan yang anrara lain dilakukan melalui

penyediaan alar-alat pendidikan, buku, pendidikan bagi guru, dan sebagainya.

Pada saat yang sama,

kita semua perlu menyadari bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya ranggung jawab pemerintah, rerapi juga

tanggungjawab masyarakat. oleh karena itu pemerintah telah be.upuya u.rr.lk terus mendorong peran serta masyarakat dalam penyerenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan sekolah swasra perlu ditingkatkan. Dengan kererbatasan sumber keuangan, pemerintah perlu

bekerjasama

dan

bahu-membahu dengan masyarakat d^lum

Halaman 36

menyelenggarakan pendidikan dasar untuk semua. Berbagai perhatian pemerintah diberikan antara lain melalui penyertaan guru-guru swasra dalam pendidikan lanjutan, penyediaan bantuan buku dan sarana pendidikan lainnya, beasiswa bagi murid yang tidak mampu, serta pemberian banruan biaya operasional sehingga sekolah-sekolah swasta yang relatif kurang mam.pu dapat terbantu dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Pertanyaan (Fraksi PKB hlm.S): Hingga sejauh ini belum diketahui secara persis penyebab terjadinya {luktuasi junrlah anak putus sekolah, namun yang pasri anrara lain adl karena tingginya biaya pendidikan dan rendahnya anggaran pendidikan.

Untuk itu, F.PKB mendesak agar upaya peningkatan pendidikan perlu dipercepat dan dilakukan bersama-sama untuk mencegah lost generation (generasi yang hilang).

F.PKB juga menghimbau kepada Pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru, antara lain permasalahan gaji yang tidak memadai dan masalah keterlambatan pembayararan rapel di beberapa daerah.

Jawaban Pemerintah: Pemerintah sangat berterimakasih atas berbagai masukan yang diberikan oleh Anggota Dewan yang terhormat dari Fraksi PKB dalam upaya neningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Tepat sekali bahwa beberapa tahun terakhir terjadi angka putus sekolah yang sangat mencolok di semua jenjang pendidikan. Penyebab utama terjadinya masalah tersebut adalah menurunnya daya beli masyarakat karena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Peningkaran tingkat kemiskinan penduduk berpengamh sangat nyata terhadap meningkatnya angka putus sekolah yang lebih lanjut berdampak pada menurunnya parrisipasi pendidikan. Sangat dapat dimaklumi bahwa masyarakat miskin lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pangannya terlebih dahulu dibanding dengan menyediakan biaya untuk sekolah anak-anaknya.

Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah, dengan berbagai banruan dari lembaga-lembaga donor seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, berusaha keras untuk menahan laju peningkatan angka purus sekcllah. Untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin, Pemerintah memberikan berbagai beasiswa di semua jenjang dan jenis pendidikan. Sebagai contoh pada tahun l999l99 telah diberikan beasiswa bagi sekitar 3,5 jura murid SDMI dan SLTPMTs. Jumlah yang sama diberikan pula pada tahun 199912000 untuk mempertahankan tingkat partisipasi murid pada jenjang pendidikan dasar. Upaya peningkatan partisipasi dalam pendidikan telah dilakukan juga oleh anggota Dervan yang terhormat pada tahun 2001 yaitu dengan menambah anggaran pendidikan sebesar Rp. 2,4 trilun untuk menampung anak-anak

Halaman 37

diluar sisrem o.,lrô:1r-li:dan putus sekolah (drop out) sebanyak I juta siswa. Selanjutnya pada pertenganhun tuhun Z00l atas usular yang terhorma t uga telu h dir" t,,iui p..b..iurr i r"_U"t pendidikan vu.g f,..ur"f a".t i,1-pensasi kenaikan harga BBM diberikan.

;::iT#:il:l?:ffi?

*[::iT,l?ii;11,1]:",;',';;3;il.ffi ";;;lT"l..,"n,"q"ai",,tJ.,,o Kami menyadari pula bahwa masalah pendidikan yang dihadapi saat ini tidak hanya terbatas pada.tinggt.t;;;k; purus sekolah. Jangkauan dan kualitas pendidikan juga masih *tu'-."iro* perhatian yr.,g ,".iur. perhatian -l'"oendidikan kesejahreraan gu:r dan bagi ,.nrru rainnya juga harus rerus ditingkatkan agar kinerja ditingkatkan. -";d;;t Berkaitan dengan masalah keterlambatan rapel gaji guru, kami juga sangar menyesalkannya. pemerinrah melarui koordinasi il.;[;'i.sra telah meneliti masalah ini densan baik dan *uh,rr.nrrmbil keputuru,-, pemerintah nuh*a Daerah p".lu ,"f"ra melakukar, ..uiri-apBD cran membayarka. rapel rersebur segera dan dalam jumlah vr.,g utuh. Kami ,"0";J;;;;il'rr,*" perlu tindakan um Pemeri"'"h D'".uh

il:ffi ,lt|ff

,#?ffi

'.ffi;f

vu,,e,"r"n

...r"i"r,i

PêmerintahJangat mengharapkan bantuan Anggota Dewan yang terhormat dari semua Fraksi untuk b.rrnmu-run'u ,'..rdoro*rrg p"."rinrah Daerah tingkat propinsi maupun krbuput"nfkota baik untuk memberikan perhatian Iebih bagi pembangunan yang

pendidikan

di Indonesia ,iaut saja melalui penvediaan angsaran pembangunun d?.":?h ;;;i ;;.r pendidikan, rerapi juga dalam p".,yu.u.,rkebiia[an o..,ataitu., d" .;;l""Ji p..ry.l..,ggaraan pe.didikan diderahnya. lvfemang i.i:: bahwa pembangunan pendidikan tidak memberikan hasil vang i"ori iirtn", Jrr"* *ll,ur ri.,gk"r, tapi kita senua mengetahui bahwa pembangunan pendidikan sangar menenrukan keberhasilan kita dalam p..ur"g""?" s.ekror lri.,nyu di'n'r* mendarang. Pembangunan nasional tidak baik ,,a"r. i,r," dilakuka. sunberdaya manusia yang "k";^;;"lan oleh berkualitas.

Pertanyaan (Fraksi PDKB hlm.3): Pengeluaran di sektor pendidikan mengalami peningkatan dari anggaran sebelumnva. rahun Jika dikaitkan dengan k.r.;a;;;r?n - -,; dana yang ada,

['i;",iil ilruTil,

;;^.1^'

r.o"'],"';

;il;o

"i","du

kesej a h te ra a n

Lain dari iru, F.pDKB berpendapar bahwa keterbatasan dana yang disediakan t-

:::'

"ffi",i,il*iff"j;ilf

Li',".,. u,,

d

;;; il;gk

utk u

n I n""

",,,

Hafaman 38

Jawaban Pemerintah:

sependapat dengan Anggota Dewan dari Fraksi PDKB bahwa keterbarasan dana yang disediakan bagi sektor pendidikan harus lebih memacu efisiensi dan efektiviras penggunaannya. Upaya peningkatan efisiensi akan terus dilaksanakan untuk memberikan hasil yang sebesai-besarnya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Tahun z0Ol*merupakan awal era dilaksanakannya oronomi daerah rermasuk desentralisasi di bidang pendidikan. Perubahan manajemen pendidikan dari sistem pengelolaan pendidikan yang sentralistik dan seragam ke sistem pengelolaan-p..,didiku., yang terc{esentralisasi, mengakomodasi keberagaman ln.,di.i di daerah, serta mendorong rumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pendiciikan, akan terus diperkuat pada tahun 2002.

fami

Dalam Propenas 2000-2004 dinyatakan bahwa upaya untuk penguaran kelembagaan pengelolaan pendidikan di daerah dilakukan anrara lain melalui

pembentukan Dewan Sekolah/Dewan pendidikan di setiap KabuparenKota serta dilakukannya pembentukan/penguaran Komite Sekolah - ,li setiap sekolaVnagari/ desa. Keanggotaan Dewan Sekolah dan Komite Sekolah diharapkan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan pendidikan paling tidak di wilayah masingmasing. Dengan sistem ini diharapkan berbagai elemen masyarakac dapar berperan aktif dalam pembangunan pendidikan, sejak perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaanya. Manajemen pendidikan berbasis sekoiah dan masyarakat (sclwollcommunity basetl marutgement) akan mendorong terjadinya sistem pendidikan yang lebih demokratis, transparan, efektii efisien, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pada tahun 2001 telah dilakukan sosialisasiAonsultasi/diseminasi dan

perintisan (piloting) konsep manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat di beberapa propinsi dan kabupaten. Sosialisasi/konsultasi/ diseminasi dan perintisan di tahun z0or, dimaksudkan untuk mengetahui

aspirasi, pandangan dan keinginan tokoh-tokoh masyarakat, pakar pendidikan, birokrasi pendidikan di daerah terhadap konsep tersebur. pada tahun 2002, perintisan konsep manajemen berbasis sekolah dan nasyarakat akan terus dilanjutkan dan diperluas dengan terus dilak.kan penyempurnaan dan perbaikan berdasarkan masukan-masukan yang telah didapatkan di t"hu., 2001. sehingga pada tahun 2002 dapat dirumuskan dengan jelas tugas, fungsi, ranggung-jawab dan wewenang Dewan Pendidikan/l)ewan Sekolah serta Komite sekolah, yang tentu saja tidak perlu seragam terapi sesuai dengan kondisi, aspirasi, kemampuan dan kapasitas daerah r.r.n prr. Pada tahun 2001 perangkat pemerintah pusat bidang pendidikan di daerah, diharapkan sudah terintegrasi ke dalarn sisrem pemerinrahan Propinsi arau KabupatenKota. oleh karena it' isu penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan pada tahun zo0z adalah mengefekti{kan lembaga baru pengekrla pendidikan di tingkat propinsi dan Kabuput"nKota. Isu kedua yang merupakan tugas penting lembaga baru pengelola pendidikan di daerah adalah memperrahankan hasil-hasil pembang.nu^ p..rdidikan yang telah dicapai selama ini, terutama yang berkenaan dengan penLrntasan \waiib

Halaman 39

Belajar Pendidikan Dasar (\7AJAR DIKDAS) sembilan tahun di masing_ masing daerah. usaha untuk menuntaskan WAJAR DIKDAS sembilan ruh.i., harus menjadi program utama di setiap KabupatenKota yang dana uramanya bersumber dari Anggaran pendapata' Belanja Daeralr (APBD), dan masyarakat.

Dana perbantuan dari Pemerintah pusat kepada daerah, sifatnya adalah trnttrk pemeraraan dan keadilan (equlty), di prioriraskan untuk pendidikan dasar (utamanya penuntasan WAJAR DIKDAS), dan prioritas selanjurnya adalah peningkatan kualitas pendidikan dasar, serra apabila masih rnemungkinkan unruk peningkatan kualitas dan akses pendidikan menengah. Untuk mewujudkan dana perbantuan yang adil dari pemerinrah pusat ke daerah, maka pada tahun 2002 direncanakan dapat diwujudkan perumusan (ormula) dana perbantuan berbentuk hibah (btock grunt) dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi dan KabupatenKora.

Pada tahun 7002, perumusan kebijakan pendidikan di tingkar pusar, diharapkan dapat dicapai kesepakatan antar instansi yang terkait di bidang pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, Deparremen Agama, Departemen Dalam Negeri dan otonomi Daerah, dan BAPPENAS), utamanya untuk pendidikan dasar, menengah dan ltrar sekolah. Dengan adanya kebilakan yang integrati( komprehensi( dan kohesiv dari pusar, diharapkan kebijakan pendidikan dapat difahami dan tidak menimbulkan kebingungan di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. z5lzooo, wewenang pemerintah pusat dalam pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah, antara lain berkaitan dengan: srandar kompetensi siswa/warga belajar, kurikulum nasional, penilaian hasil belajar secara nasional, standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, persyaratan penerimaan/perpindahan/sertifikasi si.swa/warga belajarl mahasiswa, penerapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif bagi pendidikan dasar/menengah/luar sekolah, serra pembinaan dan pengembangan bahasa/sastra Indonesia.

Sedangkan wewenang propinsi dalam pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah menurur PP No.5/2000, anrara lain meliputi: penetapan kebijakan

penerimaan siswa dari masyarakat minoritas/terbelakang/tidak mampu, penyediaan banruan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan tuntuk taman kanak-kanak/pendidikan dasar/pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah, penyelenggaraan sekolah luar biasa, serta balai pelatihan dan atau penataran guru.

Mempertimbangkan kewenangan pemerintah pusat dan propinsi sebagaimana tersebut diatas, maka KabupatenKota mempunyai kewenangan yang besar pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah, yang anrara lain meliputi: pengaturan dan penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar (KBM), pemeraraan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat (penambahan akses dan keadilan memperoleh penclidikan), penyusunan kurikulum lokal, pemenuhan jumlah dan kualitas guru yang

Halaman 40

cukup, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, koordinasi dan reorganisasi pendidikan dasar/menengaMuar sekolah di KabupatenKota, serta

segala wewenang

diluar wewenang Pemerintah Pusat

dan Propinsi.

XII.

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA Tidak ada pertanyaan

KII.

IGSEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pertanyaan (Fraksi Partai Golkar hlm.l4):

Di sektor Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 4,3 triliun yang dipergunakan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi penduduk miskin, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia, penyandang cacat, serta untuk membantu para pengungsi korban bencana alam dan kerusuhan sosial.

Dilihat dari prosentase anggaran pada RAPBN 2002, Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar kiranya Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk sektor ini minimal mendekati kebutuhan standar \7HO atau 5o/o dari rotal APBN. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai harapan Fraksi kami ini.

Demikian pula anggaran untuk Badan POM sebagai organisasi yang baru berdiri sendiri perlu adanya anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan wajar untuk kebutuhan operasionalnya.

Jawaban Pemerintah:

Anggaran belanja pembangunan pemerintah pusat untuk sektor keseharan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan pada RAPBN Z00Z direncanakan sebesar Rp 4,3 Triliun arau 9,17o dari total pengeluaran pembangunan. Rencana anggaran sektor ini meningkat sebesa r l4o/o jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2001, Sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, maka anggaran pembangunan sektor kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan di daerah diharapkan mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Propinsi maupun KabupatenKota melalui RAPBD. Pada prinsipnya Pemerintah sependapat dengan harapan Fraksi Golkar bahwa

alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, kesejahteraan sosial dan

\fHO atau dari total APBN. Namun demikian, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor ini terus diupayakan secara bertahap. pemberdayaan perempuan minimal mendekati kebutuhan srandar 5o/o

Halaman

41

Khusus untuk Badan PoM sebagai organisasi baru, pada RAPBN 2002 direncanakan akan mendapar alokasi anggaran sebesar Rp 45,3 milyar. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pelaksanaan program obar, makanan, dan bahan berbahaya dengan kegiatan pokok yang lebih ditekankan pada kegiaran pengawasan obar dan makanan. Pada tahun 2O0l anggaran untuk kegiatan pengawasan obar dan makanan adalah sebesar Rp 42 milyar. Kami sependapat dengan Fraksi Golkar bahwa anggaran unruk Badan PoM perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyara dan wajar unruk kebutuhan operasional.

Pertanyaan (Fraksi Partai Golkar hlm.l4): Berkaitan dengan masalah pengungsi korban bencana alam dan kerusuhan sosial, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar kiranya indek uang lauk pauk pengungsi yang masih berlaku sekarang Rp. 1.500,- per orang per hari dinaikkan menjadi Rp. 5.000,- per orang per hari disesuaikan dengan perkembangan harga sekarang ini. Dengan demikian diharapkan dari segi kesehatan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang baik.

Jawaban Pemerintah:

Kami sependapat dengan pernyataan Dewan bahwa penanganan pengungsi korban bencana alam dan kerusuhan harus mendapat perhatian. Dalam RAPBN TA 2002 penanganan pengungsi merupakan prioriras dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial. Untuk itu dalam upaya menjamin kelangsungan hidup pengungsi yang terus meningkat jumlahnya dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara maka melalui RAPBN TA 2002 dialokasikan dana sekitar Rp 800,0 milyar yairu unruk menyediakan bantuan pangan bagi 1,3 juta jiwa pengungsi di 19 propinsi (berdasarkan dara bulan Agustus 2001) selama satu tahun.

Pertanyaan (Fraksi Partai Golkar hlm.14):

Di dalam bidang

pemberdayaan perempuan, Fraksi Partai Golkar melihat anggaran untuk Sub Sektor Pemberdayaan Perempuan tidak tercanrum. Untuk itu Fraksi partai Golkar mengharapkan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah apa sebab anggaran untuk Sub Sektor Pemberdayaan Perempuan tidak tercantum dalam RAPBN 2002 dan pada kesempatan ini pula Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar kiranya perlu adanya anggaran yang secara memadai untuk Sub Sektor Pemberdayaan Perempuan, sebagai kekuatan pembangunan bangsa yang secara populasi dan potensi belum dimanfaatkan secara optimal.

Halaman 42

Jawaban Pemerintah:

Anggaran Sub Sektor Pemberdayaan perempuan dalam APBN 2002 telah dicantumkan sebagai bagian dari anggaran sektor Kesejahteraan s.sial, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun dana untuk sub sektor Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 26.600,0 juta rupiah murni dan Rp. 7.700,0 hibah luar negeri. Sesuai dengan amanar PROPENAS 2000-2004 pembangunan pemberdayaan

perempuan dilakukan secara lintas bidang dan lintas program. Unruk itu, anggaran pembangunan pemberdayaan perempuan dalam APBN 2002 selain tercantum pada anggaran Kantor Menteri Negara Pemberdayaan perempuan, juga tercantum pada anggaran di 1Z instansi yaitu Dep. pendidikan Nasional; Dep. Sosial; Dep. Perindustrian dan Perdagangan; Menneg Kebudayaan dan Pariwisata; Dep. Dalarn Negeri; Dep. Kehakiman dan HAM: Mahkamah Agung; Kejaksaan Agung; BKKBN; Dep. Agama; Dep. Tenaga Kerja da. Transmigrasi; Badan Pengembangan sumber Daya Koperasi dan pKM.

Dana yang dialokasikan untuk Kanror Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dalam RAPBN 2002 sebesar Rp. 25.000 juta rupiah murni dan Rp. 7.700 juta hibah luar negeri akan digunakan untuk pengembangan dan penyerasian kebiiakan pembangunan nasional dan daerah yang responsif gender, fasilitasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang bias gender, dan peningkatan peran masyarakat dalam pengarusutamaan gender, termasuk lembaga-lembaga eksekutif, legislati( dan yudikarif. Sedangkan anggaran di instansi lainnya terutama akan dipergunakan antara lain untuk pengembangan kebilakan pembangunan sekror (antara lain pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, agama, hukum, renaga kerja dan koperasi) yang berwawasan gender.

Pertanyaan (Fraksi PPP hlm.3):

Seiring dengan mengkerutnya Volume APBN z0o2 kiranya

sulit mengharapkan peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Untuk itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang sekarang masih menghantui perekonomian kita.

Jawaban Pemerintah:

Kami sependapat dengan pernyaraan Dewan bahwa

penanggulangan

kemiskinan merupakan salah satu prioritas pernbangunan Kesejahreraan Sosial TA 2002. Penanggulangan kemiskinan rersebur dilakukan oleh berbagai sektor (linras sektoral) secara komprehensif. Dalam upaya untuk rneningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi fakir miskin agar dapar hidup mandiri sebagai sumber daya yang produktif maka melalui Sub Sekror Kesejahteraan Sosial dilakukan kegiatan pemberdayaan bagi keluarga miskin

Halaman 43

melalui bimbingan sosial, morivasi dan kemampuan berusaha disertai dengan pemberian modal usaha bagi keluarga miskin serra pemanrapan kelompok usaha bersama (KUBE).

XIV.

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Tidak ada perranyaan

XV.

AGAMA Tidak ada pertanyaan

XVL

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Tidak ada pertanyaan

XV[. HUKUM Tidak ada pertanyaan

XVIII. APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Tidak ada pertanyaan

XIX. POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI Tidak ada pertanyaan

XX.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pertanyaan (Fraksi PDIP hlm.6): Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa fungsi keamanan harus terpisah dari pertahanan. Keamanan adalah memberikan jaminan keamanan pada setiap penduduk untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Jarninan keamanan bagi setiap penduduk itu harus dilakuka. dengan penegakan hukum bukan dengan kekerasan atau senjata. Dengan demikian anggaran belanja rutin dan pembangunan bagi apararur penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus dipenuhi seoprimal mungkin. Sebagaimana kita pahami bersama ratio jumlah Polisi dan Penduduk kita saat ini adalah 1 : 1200. Dipihak lain demi tegaknya hak asasi manusia melalui penegakan hukum PBB mensyararkan perbandingan minimum adalah 1 : 350. Demikian jelaslah bahwa negara Indonesia sebagai anggora PBB masih jauh

dari memenuhi ratio yang telah diretapkan PBB tersebut. Untuk iru di tengah-tengah masih sulitnya keuangan negara kita, maka diperlukan

Halaman rl4

kebijaksanaan terobosan menambah renaga kepolisian. Kebijaksanaan demikian ini setelah berakhirnya perang Vietnam telah dilakukan oleh Amerika Serikat yang sekarang bernama National Guard di bawah kendali Pemerintah Pusat atau Pemerintah Federal.

Kalau kita mau mengacu kepada beberapa negara, kesejahteraan aparar penegak hukum khususnya Polisi dan apararur di bidang keuangan adalah yang tertinggi diantara pegawai negeri sipil lainr-rya. Oleh karena itu disamping membenahi jumlah dan peralatan yang diperlukan oleh kepolisian dan aparatur di bidang keuangan juga kesejahteraannya harus ditingkatkan secara signifikan.

Di

negara-negara maju tersebut rekrutmen orang-orang di Kepolisian dan Apartur Keuangan adalah putra-putra terbaik dari bangsa itu yang diperoleh dengan melakukan seleksi yang sangat ketat. Rasanya negara kitapun tidak mungkin memperoleh jaminan keamanan dengan penegakan

hukum serta peningkatan penerimaan APBN dari perpajakan

tanpa

melakukan hal yang sama. Harap tanggapan Pemerintah.

Jawaban Pemerintah:

Pemerintah sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan bahwa fungsi keamanan harus terpisah dari pertahanan. Oleh karena itu didalam penyusunan RAPBN 2002 fungsi keamanan dipisahkan dari fungsi pertahanan, dalam sub sektor masing-masing. Salah satu upaya mengatasi keterbatasan kapasitas TNI dan Polri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan dalam negeri diwujudkan melalui pelaksanaan amanat Tap MRP No. VIMPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sehubungan dengan tugas dan fungsi Polri dalam memberikan jaminan keamanan pada setiap penduduk untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, Polri dituntut mampu berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai tindakan berdimensi kekerasan serta mencegah eskalasi pertentangan atau permusuhan yang mengarah pada tindakan anarkhi. Ratio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk sampai saat ini sebesar I : 1200 adalah sangat kurang memadai. Untuk itu anggaran pembangunan pada sub sektor keamanan pada tahun 2002 diantaranya akan digunakan oleh Polri untuk melakukan pembangunan kekuatan personil Polri guna mencapai ratio jumlah kekuatan Polri dengan jumlah penduduk 1 : 900 dalam rangka pencapaian ratio I : 750 pada akhir tahun 7004, yairu melalui peningkatan intake personil baru dan penahanan masa dan usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama. Pembangunan kekuatan Polri juga dilakukan melalui peningkatan fungsi PNS Polri sebagai komponen yang mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang staf.

Halaman 45

Pertanyaan (F.PDIP hlm.?)

:

(l) UUD 1945 yangberbunyi : ,,Tiapberhak dan wajib ikur serra dalam usaha pembelaan

Sesuai dengan ketenruan Pasal30 ayat

tiap warga negara negara", maka ancaman yang datang dari luar adalah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Perkembangan global saar ini di bidang pertahanan ancaman dari luar itu adalah berupa teknologi persenjataan atau yang dikenal dengan Rudal. Oleh karena itu sistem pertahanan kita juga adalah teknologi persenjataan. Di dalam RAPBN Tahun Anggaran 2002 dialokasikan anggaran pembangunan sub sektor pertahanan sebesar Rp 2,5 triliun, sementara sub sektor keamanan Rp 872,2 miliar. Anggaran Belanja Pembangunan sebesar itu oleh Menteri Pertahanan dikatakan untuk membeli spare part atau suku cadang, dan mesin-mesin perang yang ada kita miliki saat ini. Pertanyaannya bagi Fraksi PDI Perjuangan selama ini suku cadang itu tidak dibeli, tidak terjadi masalah apa-apa di bidang pertahanan. Memang selama inipun dan untuk dekade beberapa yang akan datang dapat dipastikan tidak akan ada serangan atau ancaman kepada Negara kita dari negara manapun, sehingga diperlukan pengkajian anggaran sebesar itu hanya untuk memelihara alat-alat perang yang ada.

Jawaban Pemerintah:

Alokasi anggaran pembangunan untuk sub sektor pertahanan pada setiap tahunnya adalah sangat terbaras sehingga hanya mampu untuk pemeliharaan kekuatan yang ada secara terbatas (hanya sekitar 3,5 o/o dari kebutuhan norma pemeliharaan). Hal tersebut sangat mempengaruhi upaya pencapaian tingkat kesiapan alat utama sistem senjata dan profesionalitas prajurit seperti yang diharapkan. Dengan meningkatnya potensi disintegrasi bangsa, maka diperlukan dukungan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang mampu mengamankan wilayah hukum nasional serta gangguan keamanan dalam negeri dengan mendayagunakan secara optimal dan terpadu segenap komponen kekuatan pertahanan negara.

Dengan keterbatasan anggaran pada sub sektor pertahanan tersebut, maka anggaran pembangunan material pada tahun 2002 diarahkan untuk memelihara kekuatan material yang sudah ada, sedangkan pengadaan material baru diprioritaskan untuk mengganti material yang sudah memerlukan penggantian karena habis usia pakainya atau secara ekonomis tidak menguntungkan bahkan membahayakan keselamatan personil. Adapun pembangunan fasilitas diarahkan untuk melanjutkan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada dengan mengganti fasilitas yang tidak layak pakai karena usia atau akibat bencana alam.

Pertanyaan (Fraksi TNI/Polri hlm.6)

:

Sub Sektor keamanan dan penegakan hukum diutamakan untuk mengatasi berbagai gangguan keamanan dan konflik horizontal serta menciptakan rasa

Halaman 46

aman terhadap ancaman teror dan mengatasi masalah keamanan dalam negeri lainnya yang dilaksanakan oleh Polri didukung oleh TNI. Disamping itu peningkatan operasi kamtibmas, penegakan hukum, dan melindurrgi keamanan para investor, serta pemberantasan kejahatan penyelundupan iii perlu diimbangi dengan pengembangan kekuatan dan kemampua., ,..tn profesionalisme Polri serta mencukupi keburuhan peralatannya. Pada sub sektor pertahanan seyogyanya alokasi pengeluaran pembangunan diutamakan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dan kesiapan serta kemampuan alat utama sistem senjata (alut sista) dan penggantian atau pengadaan beberapa alat peralatan persenjataan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, serta membantu polri dalam menciptakan stabilitas Keamanan Dalam Negeri.

Jawaban Pemerintah:

Pemerintah sependapat dengan Fraksi TNI/Polri bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalah sebagaimana disampaikan Fraksi TNI/Polri perlu peningkatan kekuatan dan kemampuan serta profesionalisme Polri. Untuk itu anggaran pembangunan sub sektor keamanan pada tahun 2002 diantaranya akan digunakan untuk meningkatkan profesionalitas dan kesiapan Polri dalam mengungkap perkara serta pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, memelihara dan membangun sarana dan prasarana, serta mengembangkan kekuatan dan kemampuan Polri, yaitu dengan membangun dan memelihara fasilitas markas komando, sarana dan prasarana, melaksanakan pendidikan dan latihan, pembinaan mental dan dlsiplin personil polri, serta melaksanakan rekruitmen personil Polri.

Dengan konstelasi geostrategis sebagai negara kepulauan, upaya untuk mempertahan keutuhan Negara Kesaruan Republik Indonesia sangat tergantung pada tercipranya sistem dan kemampuan operasional pertahanan dan keamanan nasional dalam tingkat yang memadai. Untuk itu TNI sebagai institusi pertahanan negata, dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas personil maupun alat utama sistem senjata (alutsista) serta dengan kondisi geostrategis yang berat, diupayakan untuk mampu melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu anggaran pembangunan pada sub sektor pertahanan pada tahun 2002 akan digunakan pembangunan sistem, personil, material, dan fasilitas sehingga terwujud TNI yang kekuatan dan kemampuan sebagai daya tangkal yang handal untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan (Fraksi Reformasi hlm.6):

Kami mengamati bahwa anggaran pertahanan dan keamanan meningkat sebesar 40,9o/o. Kami ingin mempertanyakan, bahwa besarnya peningkatan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja? Di tengah-tengah

Halaman 47

masyarakat sekarang ini rasa aman masyarakat masih sangat rendah. Bahkan pada beberapa kasus, banyak oknum-oknum militer yang justru terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Lebih jauh dari itu, kredibilitas TNI dan Polri semakin

jatuh di mata rakyat. Jadi, peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan harus memberi manfaat besar bagi rakyat, terutama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dari ancaman riil. Jawaban Pemerintah :

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Reformasi bahwa citra positif dan kredibilitas TNI/Polri di dalam masyarakar perlu dibangun kembali dan masih perlu untuk terus ditingkatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, peningkatan anggaran pada tahun 2007 untuk bidang pertahanan diantaranya akan digunakan untuk melanjutkan penataan organisasi TNI sesuai dengan paradigma baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalitas TNI, meningkatkan profesionalitas TNI melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan latihan termasuk kurikulum pendidikan dan tenaga didik yang handal, membangun/memelihara kekuatan

dan

kemampuan TNI melalui peningkatan kelayakan fasilitas pangkalan'/perkantoran, fasilitas peralatan dan fasilitas pendukung lainnya serta menambalVmelengkapi dan memelihara alat utama sistem senjata TNI untuk mewujudkan kesiapan operasional satuan. Adapun di bidang keamanan, anggaran pembangunan tahun 2002 diantaranya akan digunakan untuk menyelenggarakan identifikasi dan penilaian terhadap seriap perkembangan keadaan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, upaya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) untuk mencegah dan'/atau mengurangi seminimal mungkin kesempatan terjadinya gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan norma-norma sosial dan keagamaan serta menjunjung tinggi HAM, upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian melalui pendidikan dan latihan, pembinaan mental dan disiplin personil Polri, melanjutkan validasi organisasi Polri pada tingkat kewilayahan yang dimulai dari satuan seringkar Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri dan satuan setingkat Polres selaku Kesatuan Operasional Dasar

sampai setingkat Polwil dan Polda,

pembangunan kekuatan personil, material, fasilitas dan jasa berupa sarana dan prasarana, alat khusus dan alat utama kepolisian dalam rangka mendukung keberhasilan tugas kepolisian.

Peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan dalam RAPBN 2002 tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat dan pencegahan disintegrasi bangsa sehingga setiap warga negara dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara normal dengan sebaik-baiknya.

Halaman 48

Pertanyaan (Fraksi PDKB hlm.3): Alokasi dana bagi sektor Pertahanan dan Keamanan direncanakan meningkat sebesar 17,4n/o. Peningkaran ini dapat dipahami mengingat keberhasilan pembangunan memang akan sangat ditentukan oleh mantapnya stabilitas sosial dan keamanan. Sehubungan dengan ini perlu diiaga agar stabilitas tidak diciptakan atas dasar tindakan yang bersifat represif dan melawan prinsip HAM dan demokrasi. Karena itu bentuk-bentuk kebilakan yang mengaral.r pada penyeragaman dan kooptasi atas kebebasan berdemokrasi harus ditolak, khususnya dilingkungan DPR sendiri. Perbedaan pendapat harus disalurkan demi kemaslahatan bersama. Perbedaan pendapat tidak boleh diladikan alasan untuk memfitnah pihak lain dan saling menyakiti.

Jawaban Pemerintah :

Pemerintah sependapat dengan FPDKB. Kebebasan berdemokrasi harus dijunjung tinggi dalam setiap praktek penyelenggaraan negara. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan diarahkan antara lain untuk mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. Upaya tersebut, sebagaimana pandangan FPDKB, diupayakan dengan pendekatan kesejahteraan melalui kegiatan-kegiatan bhakti sosial dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif bagi pembangunan di daerah. Dengan pendekatan kesejahteraan tersebut diharapkan selain dapat merebut simpati masyarakat sekaligus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat guna membatasi, mempersempit pengaruh, dan ruang gerak kelompok yang berusaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

Pertanyaan (Fraksi PBB hlm.4-5): Terhadap asumsi dasar nilai tukar rupiah ini, kami ingin mengingatkan bahwa perhitungan nilai yang wajar dari nilai tukar rupiah tersebut menjadi kurang akurat dan signifikan dalam RAPBN 2002 mengingat fluktuasi nilai tukar rupiah terjadi bukan atas dasar perhitungan fundamenral dan teknikal ekonomi, tetapi lebih dipengaruhi oleh senrimen pasar yang berbanding lurus dengan rumor kondisi sosial, politik dan keamanan, apabila faktor yang mempengaruhi sentimen pasar tersebut tetap bergejolak. Sehingga dengan kata lain Fraksi Parpai Bulan Bintang menggarisbawahi bahwa untuk menempatkan nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, yang harus dilakukan adalah menjaga kestabilan sosial, politik dan keamanan.

Jawaban Pemerintah:

Nilai tukar rupiah yang stabil tidak hanya ditentukan oleh situasi makro ekonomi, melainkan ditentukan pula oleh tingkat stabilitas sosial, politik dan keamanan. Dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, banyaknya

Halaman 49

permasalahan sosial, politik, dan keamanan yang belum terselesaikan sangat mempengaruhi ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Untuk itu upaya menciptakan stabilitas keamanan dilakukan melalui pembangunan polri sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diupayakan mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai tindakan berdimensi kekerasan serta mencegah eskalasi pertentangan atau permusuhan yang mengarah pada tindakan anarkhi..

Halaman 50

III. PENGAIRAN IV. TENAGA KERIA VI. TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA VII. PERTAMBANGAN DAN ENERGI XX. PERTAHANAN DAN KEAMANAN 44

Recommend Documents