II. TlklAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Pcincdiun Parti.sipiilir
Konsep dasar dari pemetaan partisipatif adalah informasi yang dituangkan kedaiam peta yang didasari olch pcnguatan masyarakat dalam
pengambilan
keputusan di tingkat masyarakat/desa. Informasi merupakan salaii satu unsur penting yang sangat diperlukan dalam memecahkan berbagai permasalahan. Informasi yang benar dan akurat akan turut menentukan berhasil tidaknya suatu tindakan atau keputusan, tcrutaina dalam memecahkan suatu persoalan. Selain itu, informasi juga merupakan satu hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan pandangan dan pemikiran terhadap suatu hal, yang pada akhimya menentukan juga tindakan yang akan diambil (USAID, 2006).
.
Menurut Nasution (2008) dalam proses pemetaan partisipatif baik itu dalam introduksi kepada masyarakat maupun dalam pelaksanaannya masyarakat
diperlukan
seorang
fasilitator.
Fasilitator adalah
oleh
orang yang
memfasilitasi atau memandu dan membantu untuk mempermudah berbagai proses pertemuan dalam kegiatan pemetaan partisipatif Seorang fasilitator tidak harus dari luar desa, dan lebih baik jika fasilitator berasal dari komunitas wilayah itu sendiri. Beberapa hal yang sebaiknya dimiliki oleh seorang fasilitator adalah mengenal dengan baik masyarakat yang difasilitasi, memiliki kemampuan untuk memfasilitasi, mengerti tentang peta dan pemetaan, serta menegetahui pentingnya peta dan kegunaannya. Dasar hukum dari pemetaan partisipatif adalah Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 menetapkan hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang masyarakat sebagai berikut: 1.
Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2.
M ., : v
<> ;
Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan.
3.
Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
5 2.2. Tata Ruang Menurut
Sondakh
(2008) Rencana Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
Nasional, RTRW Propinsi dan Rencana Daerah Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) pada tingkat Kabupalcii/Kota dan kuwasan
merupakan
inslrunicn stratcgis
pembangunan daerah, pedoman dan arahan bagi pclaku pembangunan, dan alat pcngcndali pembangunan yang bcrfungsi sebagai stratcgi mcredam dcgradasi ekosistem. RTRW harus bersifat dinamis (dalam berbagai hal), mcmberi pcrhalian pada pemanfaatan ruang secara bcnar, konsistcn, scsuai situasi, kondisi, dan potensi yang selalu berubah serta menuntut partisipasi aktif seluruh aktor pembangunan dalam proses penyusunannya.
Dinamika RTRW bukan hanya
dalam merefleksikan peluang investasi global. Proses penyusunannya harus dalam konteks sinergitas, kompetitif dan sustainaibilitas, karena pada dasamya tidak ada kawasan yang mumi otonom, tetapi antar kawasan saling tergantung. Diskusi pada saat f>enyusunan, Rencana tata ruang desa memperlihatkan bahwa warga desa mengetahui dan mengakui lahan-lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh anggota masyarakat. Di sisi lain, tidak ada pengakuan secara hukum dari pemerintah dan pihak swasta mengakibatkan potensi konflik antara desa dan pihak perusahaan cenderung untuk terus berulang (Meilantina, 2006). Menurut Meilantiana (2006) kegagalan rencana tata ruang selama ini adalah karena penyusunannya cenderung tidak mempertimbangkan secara serius kenyataan pola tata guna lahan yang berkembang secara tradisional di masyarakat, yang disusun pemerintah cenderung tidak merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga aplikasinya berbenturan dengan realitas di lapangan. Hal ini menjadi penghambat
proses pembangunan
karena teijadi
benturan
kepentingan baik antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha sehubungan tata gima lahan.
-•
Benturan tata guna lahan yang diiringi benturan konflik yang keras mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada biaya sosial yang tinggi, sekaligus berkurangnya
keamanan
keija
dan
rendahnya
jaminan
investasi.
Secara
keseluruhan, hal ini berdampak negatif terhadap kegiatan pembangunan daerah dan merugikan semua pihak baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Oleh
6 karena
itu partisipatif
(Meilantina, 2006).
sangat
^
diperlukan "
dalam
perencanaan
? , . , . . > . .
tata
ruang
,
Penataan ruang mencakup tiga tahapan yakni penyusunan rencana dan pemanfaatan ruang, dimana dalam setiap tahapannya memerlukan peta yang akurat. Untuk itu konsep pemetaan partisipatif yang biasanya berskala besar, akan sangat sesuai untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) (Akil, 2003). Menurut Akil (2003) Kebijakan dan strategi pemetaan partisipatif dalam penataan ruang, mencakup: 1.
. f
-
v - . -
Meningkatkan sumber daya pendukung pemetaan yang meliputi sumber daya manusia, perangkat keras, piranti lunak, dan sistem kelembagaan, sehingga an u i i u
proses partisipatif dapatdilaksanakan. 2.
Melibatkan stakeholder professional dalam pemetaan partisipatif Spasialisasi kawasan
dalam
bentuk
peta
akan
memudahkan
stakeholder
dalam
berpartisipasi, untuk itu pemetaan partisipatif yang melibatkan stakeholder professional dalam bidang pemetaan untuk dapat menyajikan gambaran kawasan secara spasial perlu terus ditingkatkan. 3.
Pemetaan partisipatif diarahkan supaya proses pemetaan dapat dilakukan oleh komunitas di daerah masing-masing. Sehingga informasi spasial yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijaga keberlangsungannya.
4.
Mendukung lancamya proses penyelenggaraan Penataan Ruang dalam era Otonomi Daerah melalui peningkatan pelibatan "masyarakat setempat" dalam penyusunan informasi spasial, dengan demikian karakteristik lokal dapat u • &>
dijabarkan kedaiam informasi spasial. Dalam
melakukan pengambilan data
dan
pembuatan
peta dalam
pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, juga mutlak diperlukan keterlibatan yang menyeluruh dari berbagai pihak seperti masyarakat yang langsung berhubungan dengan sumber daya alam, pemerintah di berbagai tingkatan, organisasi-organisasi atau individu-individu di luar keduanya seperti misalnya LSM, pihak swasta, dan tokoh masyarakat. Karena selain dari fakta fisik
7 di lapangan, pihak-pihak tersebut juga merupakan sumber informasi penting yang scbetulnya juga bisa "dipclakan". Metode pemetaan partisipatif bisa dijadikan satu cara yang dilakukan dalam proses tersebut, karena didalamnya berusaha untuk incningkalkan pcrun scinuu piliak-piiiuk ladi dalam |>cngumpulan infurmusi dun pengambilan keputusan (USAID, 2006). iil:
2.3.
Lahan Usaha Tani
a? t;!!,?
J!'>u J tvr^ S f ; i
n
Kir,;;
k
i-.t!
Lahan atau tanah merupakan sumbcrdaya alam fisik yang mcmpunyai peranan penting dalam segala kehidupan manusia, karena lahan atau tanah diperlukan manusia pertanian,
untuk tempat tinggal dan hidup, melakukan kegiatan
petemakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya.
Karena pentingnya peranan lahan atau tanah dalam kehidupan manusia, maka ketersediaannya juga jadi terbatas. Keadaan ini menyebabkan penggunaan tanah yang rangkap ( tumpang tindih ), misalnya tanah sawah yang digunakan untuk perkebunan tebu, kolam ikan atau penggembalaan ternak atau tanah hutan yang digunakan untuk perladangan atau pertanian tanah kering (Hasnudi et al, 2004). '
Dilema yang dihadapi oleh peruntukan lahan pada sektor pertanian
seringkali
bersaing
dengan
sektor
lain
seperti
industri,
pemukiman
dan
perdagangan. Pada daerah yang padat seperti Pulau Jawa, setiap tahunnya sekitar 50.000 hektar lahan pertanian yang berubah fiangsi penggunannya (Harsono, 1995 dalam Siswomartono et al, 1999). Penguasaan dan pemilikan lahan pertanian sering dikatakan sebagai masalah yang rumit, baik menyangkut berbagai aspek ekonomi, demografi, hukum, politik, dan sosial. Bahkan, kerumitan itu akan bertambah dengan keterkaitkannya dengan aspek-aspek teknis seperti agronomi, ekologi, dan lain sebagainya. Dilihat dari aspek hukum, hak memiliki dan menguasai itu pada umumnya dapat melekat pada dua jenis subyek hukum, yaitu masyarakat/penguasa
dan
perseorangan.
Pengertian
penguasaan
adalah
memberikan kewenangan seperti pemilikan, namun penguasaan dan pemilikan lahan terdapat perbedaan tergantung pada subyeknya. Seperti cara penguasaan oleh pihak pengembang dan para spekulan terletak pada kepemilikan modal kuat, sehingga ribuan hektar lahan menjadi terlantar yang akhimya menjadi lahan tidur
8 yang sebcnarnya dapal dibudidayakan untuk pembangunan pertanian ( Baharsyah, 1998 dalam Siswomartono
a/, 1999).
2.4. Desa Dayun
Desa Dayun terletak dalam wilayah Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi
Riau. Desa ini discbclah
Sclatan
bcrbalasan
dengan
Kabupaten
Pelalawan, sebelah Utara dengan Merempan/Mempura, sebclah barat dengan Banjar Seminai/Pangkalan Makmur serta disebclah timur dengan Benlcng Hulu. Desa Dayun memiliki tiga Dusun, dusun 1 Pematang Pctai, Dusun I I Cengal dan Dusun I I I Pangkalan Lanjut. Pada umumnya masyarakat Desa Dayun bcrmata pencaharian pertanian di bagian perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet. Untuk pertanian tanaman pangan di Desa Dayun sangat kecil. Adapun potensi lahan yang ada di Desa dayun sangat mendukung seperti lahan terbuka yang luasnya l,254.49,ha (Faperta UNRI dan JICA, 2009). Potensi wisata yang terdapat di Desa Dayun berupa kawasan Zamrud. Sebutan Zamrud sendiri diambil dari keelokan tempat tersebut, terutama jika dilihat dari udara. Pantulan aimya yang berwama hitam di tengah hutan rawa menyerupai permata berwama hijau. Di tempat itulah hidup satwa dan tumbuhan selama ratusan tahun. Kawasan Zammd sekarang terdiri dari dua danau dan hutan alam rawa gambut. Sejumlah satwa terkenal yang masih hidup di antaranya harimau sumatera malayanus),
(Panthera tigris
sumatrensis),
burung serindit (Loriculus
galgulus),
beruang merah
(Helarctos
serta berbagai jenis ular
(Admin, 2008). Sejak 25 November 1980, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 846/Kpts/ UM/II/1980, kawasan Zamrud ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa (KSM) yang tertutup untuk umum. Keputusan itu dikuatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 668/Kpts-II/1999 yang menetapkan luas Kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah 28.237,95 hektar. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sedang menjadikan kawasan ini menjadi Taman Nasional Zamrud. Hutan rawa primer Zammd berada di ketinggian 5-10 meter dari permukaan air laut. Secara geografis, lapisan tanah di tempat itu membentuk
9 sebuah cekungan raksasa. Pada musim hujan kedalaman air di danau itu bisa mcncapai 6-8 meter. Pada musim ini suhu danau tidak bcrbcda dengan suhu udara normal (Riza, 2006).
'' •'• " '
•
,
•
i '
,-
AOJ'!!
^.
J...
' '
'
'
'
•
' •
^' •?-:gr-;r?-iS;.pn
p
.::G,^y .'r til ps,,ia .
^- .
2bi'':
-y-l;^.'v<:V;-?1it>.-
'
.
)",;.•
.
•.
i-
(*'"';
• .
• '
•
• *
' a-- ' J A\U\i,
.
'A'
,
t,
.
/
.
