RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 5/PUU-X/2012 Tentang “Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional Dapat Mengesampingkan Sistem Pendidikan Nasional” “ I.
PEMOHON 1. Andi Akbar Fitriyadi 2. Nadya Masykuria 3. Milang Tauhida 4. Jumono 5. Lodewijk F. Paat 6. Bambang Wisudo 7. Febri Hendri Antoni Arif,…………………..…sebagai Para Pemohon
II. POKOK PERKARA Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi 2. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) Para Pemohon menjelaskan dalam permohonannya adalah warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai orangtua murid, dosen, aktivis pendidikan
serta
aktivis
ICW
yang
merasa
dirugikan
hak-hak
konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, adalah : -
Pasal 50 ayat (3) “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”
B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : − Pembukaan Alinea ke 4 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
− Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” − Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” − Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” − Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” − Pasal 31 ayat (2) “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” − Pasal 31 ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” − Pasal 36 “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.”
VI. Alasan-alasan
Para
Pemohon
Dengan
diterapkan
UU
a
quo
Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena : 1. Bahwa para Pemohon menyatakan dana untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI berasal dari APBN berpotensi untuk terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan, karena terdapat sekolah yang tidak menggunakan dana ini untuk meningkatkan mutu sekolah melainkan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Selain itu seharusnya dengan dana untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI orang tua murid
tidak dibebani lagi dengan biaya sekolah pada prakteknya pihak sekolah setiap bulan masih memungut biaya pendaftaran, biaya gedung dan biaya Pendidikan; 2. Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, jika dilihat dari tujuannya agar Indonesia memiliki lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan di negara maju sangat baik, namun hal ini belum tentu sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia; 3. Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa dan menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia karena dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 terdapat frasa “satu sistem pendidikan nasional” yang dapat diartikan sebagai satu sistem yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan nasional maka dengan adanya satuan pendidikan bertaraf internasional menurut Pasal 50 undang-undang a quo menimbulkan dualisme pendidikan; 4. Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk liberalisasi pendidikan karena negara mengabaikan kewajibannya membiayai sepenuhnya pendidikan dasar dan membiarkan sekolah yang menyelenggarakan program RSBI dan SBI untuk memungut biaya pendidikan kepada masyarakat; 5. Bahwa
Satuan
pendidikan
bertaraf
internasional
menimbulkan
diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan hal ini melanggar hak bagi warga negara terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang sederhana atau tidak mampu, Program ini memang memberikan kuota bagi siswa miskin yang berprestasi namun hal ini dipertanyakan lagi bagaimana dengan siswa yang tidak berprestasi, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak; 6. Bahwa Pemohon mendalilkan satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia karena proses pendidikan RSBI dan SBI menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar dan
karakter yang hendak dibangun dari sekolah berstandar internasional dinilai tidak melahirkan manusia berkepribadian Indonesia. VII. PETITUM Dalam Provisi: 1. Menerima permohonan provisi Pemohon seluruhnya;---------------------2. Meminta hakim untuk memerintahkan Pemerintah untuk: a. Menunda operasional RSBI/SBI diseluruh Indonesia;-----------------b. Menghentikan anggaran/subsidi
RSBI kepada sekolah sampai
adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo;-------3.
Menangguhkan ketentuan tentang Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003
Tentang
Sistem
Pendidikan Nasional sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo;---------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan
mengabulkan
seluruh permohonan Pengujian
Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon;---------------------------2. Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1); Pasal 28I ayat (2);Pasal 31 ayat (1); Pasal 31 ayat (2); Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----------------------------------3. Memerintahkan DPR dan.atau pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU MK;----------------4. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadiladilnya-ex aequo et bono.--------------------------------------------------------
