PROFIL PENDUDUK INDONESIA MENJEIANG ERA TINGGAL LANDAS
IdaBagoes Mantra* Abstract The most important factor of population development during the Second Long-Term Development {PJP 77) is the development of human resources, which is, in turn, one of the most essential element of development next to natural resources and technology. Before the development of human resources is carried out, the conditions of the human resources themselves should be first detected and indentified. Taking notes of the 1990 population data, it has been concluded that the profile of the population of Indonesia has improved substantially. The population structure of the younger age group has been gradually left behind in accordance with the decline of the population growth rate. Both birth and mortality rates have dropped as the result of the significant improvement of the family planning and community health programs. Spontaneous migration among regions of Indonesia has also increased in accordance with the development progress, the transport infrastructure, and the population mobility from rural to urban areas. The value of human quality, even though has experienced some increase, is still considered low so far. The characteristics of population demography need serioues considerations to be able to improve the efforts to promote the human wuality of the country.
-
Pendahuluan Sebentar lagi kita akan sampai pada akhir Pembangunan Jangka Panjang I (PJPI) dan bersiap untuk memasuki era tinggal landas pada Pembangunan Jangka Panjang II. Di bidang kependudukan pada PJP II yang akan datang titik beratnya adalah pada pembangunan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur pembangunan yang penting di samping sumber daya alam dan tehnologi. Menurut Sofian Effendi (1989) pesatnyapembangunan ekonomi di Jepang dan Eropa Barat yang mengalami kehancuran pada Perang Dunia II terutama disebabkan negara-
negara tersebut telah memiliki sumber daya manusia yang memadai. Sehubungan dengan haltersebut di atas, di dalam merencanakan pembangunan di suatu wilayah atau negara perlu diketahui lebih dahulu keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Makin lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat. Informasi mengenai sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak hanya mengenai jumlah yang tersedia, tetapi juga mengenai kualitasnya. Menurut Menteri Tenaga Kerja RI (1989) Pengembangan Sumber Daya
Prof. Dr. Ida Bagoes Mantra adalah dosen Fakultas Geografi UGM dan Staff Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
37
POPULASI, 1(2), 1991 Manusia (PSDM) secara konsepsional telah diterima sebagai strategi pembangunan jangka panjang bagi banyak negara, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan Komisi Sosial Ekonomi untuk Negara-negara Asia-Pasifik (ESCAP) dalam sidangnya tahun 1988 telah merumuskan langkah-langkah yang harus segera diambil oleh negara-negara anggota untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia. Langkah-langkah tersebut meliputi tiga bidang pokok, yaitu: perluasan lapangan kerja, penguasaan ilmu dan tehnologi, serta peningkatan mutu kehidupan (Cosmas Batubara, 1989). Sumber daya manusia adalah seluruh pendudukyang berada di suatu wilayah beserta karakteristik demografis, sosial, dan ekonominya. Profit demografis suatu negara merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang potensial maupun aktual, dan investasi diperlukan buat
pengembangannya. Pengembangan sumber daya manusia haruslah dilakukan dengan penuh perencanaan dan memperhatikan kebutuhan struktur sosial, sumber daya alam, dan tehnologi suatu wilayah. Apabila hal itu tidak dilaksanakan terjadi akan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sumber daya manusia yang menyebabkan pengangguran tenaga terdidik. Dengan demikian, menurut Sofian Effendi (1989) akan terjadi pemborosan yang besar karena sumber daya manusiaterdidik yang telah dihasilkan dengan investasi mahal tidak dapat dimanfaatkan tenaga dan keahliannya. Dalam usaha pengembangan sumber daya manusia perlu diketahui lebih dahulu kondisi sumber daya alam,
38
tehnologi yang dipergunakan, beserta kuantitas dan kualitasnya. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas tulisan ini menguraikan aspek demografi sumber daya manusia beserta mobilitas penduduknya. Karakteristik Demografis
Ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk beserta perubahanperubahannya dan perubahan tersebut disebabkan faktor kelahiran, kematian dan gerak penduduk disebut demografi. Studi demografi dapat juga dibagi menjadi dua yaitu struktur penduduk (jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk) dan proses penduduk (kelahiran, kematian, dan gerak penduduk yang sering disebut dengan mobilitas penduduk). Karakteristik demografis penduduk Indonesia yang diuraikan dalam makalah ini meliputi struktur dan proses penduduk selama dasawarsa terakhir.
Jumlah dan Persebaran Penduduk Sensus Penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 179 juta jiwa, sedang menurut hasil Survai Penduduk Antar Sensus 1985 (SUPAS) jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 164 juta jiwa (BPS, 1986). Diperkirakan pada tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 222 juta jiwa. Jumlah penduduk sebesar ini menempatkan Indonesia pada urutan kelima dalam jajaran negaranegara berpenduduk besar sesudah Republik Rakyat Cina, India, Rusia, dan Amerika Serikat. Di samping jumlah penduduk yang besar, persebarannya juga tidak merata. Lebih dari 60 persen penduduk Indonesia mengelompok dikedua pulau tersebut, yang luasnya hanya 6,9 persen
POPULASI, 1(2), 1991
dari luas seluruh daratan Indonesia. Padatahun 1980 jumlah pendudukyang bertempat tinggal di PulauJawa sebesar 61,91 persen, dari seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 1990 angka tersebut menurun menjadi 59,99 persen (BPS, 1990). Kalau di PulauJawa terjadi penurunan persentase jumlah penduduk.antara 1980 dan 1990, maka di pulau-pulau lain terjadi peningkatan. Sebagai contoh pada tahun 1980 persentase penduduk yang bertempat tinggal di Sumatra sebesar 19,85 persen, pada tahun 1990 meningkat menjadi 20,3 persen. Untuk Maluku dan Irian Jaya pada tahun 1980 jumlah penduduknya sebesar 1,82 persen dari penduduk Indonesia, pada tahun 1990 angka tersebut menjadi 2 persen. Di antara pulau-pulau besar di Indonesia, Pulau Jawa mempunyai angka kepadatan penduduk paling tinggi. Pada tahun 1990 angka kepadatan penduduknya sebesar 814 orang per km2 dan angka ini hampir 9 kali angka kepadatan Indonesia yang besarnya 93 orang per km2. Pulau-pulau lain pada tahun 1990 kepadatan penduduknya lebih rendah daripada kepadatan penduduk Pulau Jawa, misalnya Sumatra 77, Kalimantan 17, Sulawesi 66, Maluku dan Irian Jaya besarnya 7 orang per km2. Masaiah penduduk yang lain ialah, lebihdari 65 persen penduduk berdiam di daerah pedesaan dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian. Tidak semua penduduk memiliki lahan pertanian dan bagi yang memilikinya, umumnya luas lahannya sangat sempit. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diadakan di beberapa desa di Jawa (Penny dan Singarimbun 1973, Stoler 1975, Suharso et al 1976 dan Mkntra 1978) diperkirakan sekitar 50 persen penduduk di daerah pedesaan di Jawa
tidak memiliki lahan sawah, sedang bagi petani pemilik sebagian besar luas lahannya kurang dari 0,2 ha. Di samping makin menyempitnya pemilikan lahan pertanian akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan pertanian, beberapa dari lahan pertanian untuk digunakan keperluan non-pertanian. Hal ini terutama terjadi di daerah perkotaan dan di kawasan industri. Sebagai contoh di Lombok Barat, pembangunan yang pesat banyak menggunakan lahan pertanian yang subur. Juga pembangunan beberapa bendungan menyebabkan tergenangnya lembah sungai yang umumnya merupakan daerah pertanian yang subur. Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk dan berkurangnya lahan pertanian yang subur karena digunakan untuk keperluan sektor nonpertanian, telah mengurangi rata-rata luas lahan petani secara drastis. Menurut Sensus Penduduk 1980, jumlah petani yang tidak mempunyai lahan di Indonesia naik dari kira-kira 500 ribu kepala keluarga pada tahun 1973 menjadi 2,6 juta kepala keluarga pada tahun 1980. Petani yang berlahan kurang dari 0,5 ha naik dari 6,5 juta kepala keluarga pada tahun 1973 menjadi 11 juta kepala tahun keluarga pada 1980 (Soemarwoto, 1984). Masalah utama yang dihadapi penduduk dewasa ini adalah tekanan penduduk terhadap lahan pertanian, yang telah menyebabkan kerusakan hutan dan vegetasi lain. Akibatnya terjadi erosi tanah serta kerusakan tata air. Masalah ini muncul, yaitu terus meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Ada kecenderungan penurunan persentase penduduk yang bertempat
39
POPUIASI, 1(2), 1991
tinggal di pedesaan. Sebagai contoh pada tahun 1971 lebih dari 80 persen penduduk bertempat tinggal di pedesaan, dan pada tahun 1985 dan 1990 persentase tersebut menurun menjadi 73,8 dan 69,1 persen. Kalau persentase penduduk yang bermukim di pedesaan menurun, sebaliknya persentase penduduk yang bermukim di perkotaan meningkat. Pada tahun 1971 dari 119 juta penduduk Indonesia sebesar 20,8 juta atau 17,5 persen berada di perkotaan. Untuk tahun-tahun selanjutnya persentase tersebut mengalami peningkatan yaitu 22,4 persen pada tahun 1980 dan pada tahun 1990 persentase tersebut menjadi 30,9 persen. Kalau dilihat angka-angka per propinsi, pada tahun 1990 kecuali DKI Jakarta, propinsi-propinsi yang sudah tergolong tinggi persentase penduduk kotanya atau dapat disebut tingkat urbanisasinya adalah Kalimantan Timur 48,82 persen, DIYogyakarta 44,44 persen, Sumatra Utara 35,5 persen,Jawa Barat 34,51 persen, dan Riau 31,74 persen. Propinsi-propinsi lainnya masih berada di bawah angka nasional. Diperkirakan bahwa pada masa-masa mendatangtingkat urbanisasiakan terus meningkat. Gambaran makin meningkatnya persentase penduduk Indonesia yang tinggal di daerah kota juga dikemukakan dalam WorldDevelopmentReport tahun 1990. Persentase penduduk Indonesia yang tinggal di daerah kota diperkirakan telah meningkat dari 16 persen dalam tahun 1965 menjadi 27 persen pada tahun 1988. Meningkatnya perbandingan penduduk perkotaan dan pedesaan antara lain disebabkan adanya pertumbuhan pusat-pusat perkotaan baru, reklasifikasi daerah bukan kota menjadi kota dan perluasan batas
40
wilayah kota. Banyak kota-kota di Indonesia yang dalam kurun waktu 1980-1990 telah diperluas wilayahnya dengan menambahkan beberapa desa, bahkan kecamatan dari kawasan hinterland kabupaten di sekitarnya. Aldbatnya, kota-kota tersebut terekam seolah-olah mengalami lonjakan pertambahan penduduk sebagaimana dicerminkan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Sebaliknya kabupatenkabupaten yang harus memberikan sebagian wilayahnya dengan perluasan kotamadya itu, akan terlihat pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Beberapa contoh dari kota-kota yang mengalami perluasan wilayah adalah Aceh (9,9 persen), Padang (2,7 persen), Palembang (3,79 persen), Bengkulu (10,15 persen), Bandar Lampung (8,40 persen), Bandung (3,48 persen), dan Pekalongan (6,25 persen) (BPS, 1990). Sebaliknya ada kotamadya atau metropolis yang perubahan wilayahnya terjadi pada dekade sebelumnya (1971-1980), akibatnya pada dekade 1980-1990 pertumbuhan penduduknya menjadi kelihatan "reda", tidak setinggi dekade sebelumnya. Beberapa contoh kota-kota yang mengalami perluasan wilayah pada dekade 1971-1980 adalah DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, dan Semarang. Di samping peredaan tingkat pertumbuhan penduduk karena selesainya perubahan batas wilayah, juga di kawasan sekitar metropolis itumenjadi cepat urbanized, akibat pertumbuhan kawasan perkotaan yang sangat pesat (BPS, 1990). Luberan kawasan perkotaan menghasilkan fenomena konurbasi yang melampaui batas wilayah, yang berada di luar batas administrasi pusat metropolis. Hal ini tercermin dengan "redaH-nya tingkat pertumbuhan penduduk DKI Jakarta
POPULASI, 1(2), 1991
(2,4 persen), diikuti melonjaknya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor (4,13 persen), Tangerang (6,10 persen), dan Bekasi (6,21 persen). Begitu juga Surabaya (2,06 persen) kalah tinggi tingkat pertumbuhannya dengan Kabupaten Sidoarjo (3,18 persen).
Berkembangnya areal dan penduduk kota metropolitan menyebabkan meningkatnya tekanan penduduk pada lingkungan hidup, seperti kebutuhan akan perumahan dan prasarana pengangkutan Jumlah angkatan kerja yang belum dapat diserap dalam kesempatan kerja produktif masih besar, timbul pemukiman kumuh, serta timbul tekanan-tekanan sosial psikologis. Pertumbuhan Penduduk Berbeda dengan trend jumlah penduduk Indonesia yang masih terus membesar, laju pertumbuhan penduduk per tahun terus menurun. Kalau pada periode tahun 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,3 persen, pada periode tahun 1980-1990 turun menjadi 1,97 persen. Diperkirakan angka pertumbuhan penduduk ini akan terus menurun karena adanya penurunan angka kelahiran. Pertumbuhan penduduk pada propinsi di PulauJawa sangat bervariasi. DI Yogyakarta pada peride 1980-1990 rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,57 persen, Jawa Timur 1,08 persen, Jawa Tengah 1,18 persen, sedangkan DKIJakarta danJawa Barat masing-masing tumbuh dengan 2,41persen dan 2,57 persen. Rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk bukan semata-mata karena telah tercapai
tingkat kelahiran yang rendah, tetapi juga karena adanya migrasi keluar
daerah propinsi pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Daerah-daerah tujuan migrasi di luar Jawa dewasa ini makin tersebar. Sebagai contoh, tiga propinsi pada periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduknya di atas 4 persen setahun, yaitu: Kalimantan Timur 4,42 persen, Bengkulu 4,38 persen, dan Riau 4,31 persen. Sementara Jambi, Sumatra Selatan, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Irian Jaya tumbuh dengan rata-rata per tahun di atas 3 persen (Tabel 1). Propinsi-propinsi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini selain merupakan daerah penerima transmigran, juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Aktivitas ini banyak menyerap tenaga kerja. Falsafah "ada gula ada semut" berlaku dalam arah gerak penduduk. Gerak penduduk akan menuju ke daerahdaerah di mana telah terdapat pasaran kerja. Kebijaksanaan penyebaran penduduk dengan landasan falsafah di atas, dapat diartikan pada penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja yang terus jumlahnya meningkat. Kebijaksanaan semacam ini perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan
mempertimbangkan keseimbanganyang lebih mantap pada antarsektor (Mantra, 1989). Untuk itu perlu makin disempurnakan sistem informasi ketenagakerjaan yang mencakup penyediaan, permintaan tenaga kerja antardaerah dengan menggunakan mekanisme yang tepat. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besarnya jumlah kelahiran, kematian, migran masuk, dan migran keluar. Jumlah kelahiran dan migran masuk menyebabkan jumlah penduduk
41
POPULASI, 1(2), 1991 TABEL1 RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN MENURUT PROPINSI ANTARA TAHUN 1980 DAN 1990.
Penduduk Hasil Sensus Penduduk 1980
Penduduk Hasil Sensus Penduduk 1990
Pertumbuhan Penduduk (r)*
(2)
(3)
(4)
(5)
11. Daerah Istimewa Aceh 12. Sumatra Utara 13. Sumatra Barat 14. Riau
2 610 528 8 350 950
3 415 393
2.72 2.07 1.62
Kode
(1)
Propinsi
10 252 311
Laju
3 406 132 2 463 896 1 141 476 4 627 719 767 988 4 624 238
3 998 677 3 281 046 2 014 054 6 275 945 1178 951
6 480 654 27 449 840 25 361 344 2 750 128 29 169 004
8 222 515 35 378 483 28 516 786 2 912 611 32 487 568
51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 54. Timor Timur
2 469 724 2 723 678 2 736 988
2 777 356
1.18
3 368 699 3 267 919 747 557
2.15 1.79 3.02
61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur
2 484 891
3 235 366 1395 861 2 596 647 1875 032
2.67 3.88 2.33 4.44 1.60 2.86
941 634
2 477 946 1703 330 6 980 589 1349 298
1408 451 1107 291
1851 087 1629 087
2.77 3.94
147 331 823
179 194 223
1.98
15. Jambi 16. Sumatra Selatan 17. Bcngkulu 18. Lampung
31. 32. 33. 34. 35.
71. 72. 73. 74.
DKIJakarta Jawa Barat Jawa Tengah
DI Yogyakarta Jawa Timur
Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara
81. Maluku 82. IrianJaya
INDONESIA
555 350
954 176 2 063 227 1214 602 2 114 822 1284 528 6 059 564
6 004 109
.
4.25 3.38 3 09 4.38 2.65 2.41 2.57 1.18
0.58 1.08
1.43 366
Catatatan: Tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap (tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah apung, dan masyarakat terpencil) yang berjumlah 121 418 orang. Sumber: BPS, 1990 *) Dihitung dengan rumus: Pt = Po (1 + r ) n
42
POPULASI, 1(2), 1991
bertambah, jumlah kematian dan migran keluar menyebabkan jumlah penduduk berkurang. Untuk wilayah-wilayah di Indonesia, apakah penduduknya bertambah atau berkurang antara tahun yang satu dengan yang lain tergantung dari faktor-faktor dominan dari keempat faktor tersebut. Untuk tingkat nasional pertumbuhan penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Migran masuk dan keluar dianggap nol karena tidak banyak orang luar negeri yang menetap di Indonesia, begitu juga orang Indonesia yang menetap di luar negeri. Migrasi penduduk antarwilayah di Indonesia telah lama terjadi, ada yang spontan, ada juga yang disponsori oleh pemerintah. Program pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa sudah terjadi sejak 86 tahun yang lalu. Pada waktu itu program tersebut bernama kolonisasi. Hingga akhir tahun 1941 jumlah penduduk yang mampu dipindahkan dengan program ini sebesar 229.959 orang. Dari sejumlah ini sebesar 173.959 orang (76 persen) berada di proyek-proyek kolonisasi di Lampung, yang lainnya berada di proyek-proyek kolonisasi lain, misalnya Sumatra Selatan, Bengkulu, Kalimantan, dan Sulawesi (Pelzer, 1945; Hardjono, 1977). Setelah kemerdekaan, program pemindahan penduduk dariJawa keluar Jawa tetap dilaksanakan, bahkan daerah pengirimnya ditambah dengan Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat. Ada perbedaan tujuan antara program program dengan kolonisasi transmigrasi. Pada masa kolonial tujuan program kolonisasi bersifat demografis yaitu mengurangi tekanan penduduk di Jawa, dan mencukupi tenaga kerja yang sangat dibutuhkan oleh perkebunanperkebunan di luar Jawa. Program
bertujuan untuk mengirimkan tenaga manusia sebagai tenaga pembangunan di luar Jawa. Di samping itu kebijaksanaan transmigrasi diarahkan. pada kemakmuran para transmigran. Para transmigran akan dibimbing dalam membangun penghidupan agar dalam waktu singkat para transmigran dapat mencapai taraf hidup yang layak di daerah baru (Amral
transmigrasi
Sjamsu, 1985). Bagi transmigran yang berhasil, mereka mengabarkan keberhasilan mereka kepada sanak saudara dan masyarakat daerah asal, danhal inidapat merangsang penduduk daerah asal untuk bermigrasi ke daerah tersebut. Di samping memberikan informasi mengenai daerah tujuan, para transmigran juga membantu migran yang baru datang di daerah tujuan (Mantra, 1989). Proses seperti ini juga berlaku bagi migrasi spontan. Mabogunje (1971) melihat kontribusi migran terdahulu di daerah tujuan sangat besar dalam membantu migran baru yang berasal dari desa atau daerah yang sama dengan mereka. Hal ini terutama terjadi pada tahap-tahap awal mekanisme penyesuaian diri di daerah tujuan. Para migran baru tidak sekedar ditampung di rumah migran lama, tetapi juga kebutuhan makan dicukupi dan dibantu •untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan relasi yang dimiliki. Keadaan semacam ini
menyebabkan lapangan pekerjaan tertentu di suatu kota atau daerah sering
didominasi oleh migran yang berasal dari desa atau daerah tertentu pula, karena proses mencari pekerjaan biasanya terjadi pada antarrelasi migran sedaerah asal. Sejalan dengan program redistribusi penduduk di atas, pemerintah juga
43
I POPULASI, 1(2), 1991
meningkatkan pembangunannya di segala bidang. Pusat-pusat pendidikan, perdagangan, industri, dan lain-lainnya dibangun di propinsi-propinsi lain di luarjawa. Prasarana transpot baik darat, laut, udara maupun yang menghubungkan daerah-daerah di seluruh Indonesia telah ditingkatkan. Kesemuanya ini meningkatkan arus migran spontan antarwilayah di Indonesia (Mantra, 1989). Apabila dilihat jumlah migran semasa hidup (life time migrant) pada tahun 1971, 1980 dan 1985 terlihat ada kenaikan. Pada tahun 1971 besarnya 2.914 ribu orang, tahun 1980 besarnya 5.428 ribu orang, dan pada tahun 1985 meningkat menjadi 5 745 191 orang. Jadi selama 5 tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 5,8 persen. Dari jumlah ini lebih dari 50 persen dari seluruh migran, pulau tempat
kelahirannya adalah Pulau Jawa (Mantra, 1987). Hasil SUPAS 1985 menunjukkan bahwa hampir di seluruh wilayah di Indonesia dijumpai penduduk yang tempat kelahirannya bukan di wilayah tempat mereka dicacah. Walaupun telah terjadi migrasi penduduk antarwilayah di Indonesia, tetapi migrasi penduduk tersebut masih didominasi oleh arus migrasi antar Pulau Jawa dan Sumatra. Arus migrasi penduduk yang deras di antara kedua pulau ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kedua pulau tersebut letaknya berdekatan; kedua, sarana transpot baik, dan ketiga ada program kolonisasi pemerintah (pemindahan penduduk dari Jawa ke Sumatra Selatan) yang dilaksanakan sejak tahun 1905. Arah dan arus migrasi penduduk sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pasang surutnya
44
pembangunan di propinsi tujuan; kedua, tersedianya pasaran kerja di propinsi tersebut, dan ketiga, propinsi ini merupakan daerah penerima transmigrasi. Dengan memperhatikan hal- hal di atas, maka arah dari arus migrasi penduduk yang didapat dari hasil sensus satu dengan yang lain berbeda. Kalau pada tahun 1971migran masuk tersebut pada tiga propinsi yaitu DKI Jakarta, Lampung, dan Irian Jaya, maka pada tahun 1980 persebarannya bertambah luas, yaitu menuju ke Propinsi DKI Jakarta, Lampung, Riau, Jambi, dan Kalimantan Timur. Pada periode ini pembangunan fisik di tiga propinsi terakhir ini maju pesat sehingga banyak menarik para migran. Walaupun demikian DKI Jakarta dan Lampung tetap merupakan propinsi penerima migran terbesar. Pada tahun 1985 arah migran sedikit berubah, persentase migran menuju Riau menurun,Jambi tetap seperti tahun 1980 dan Kalimantan Timur meningkat. Walaupun DKI Jakarta dan Lampung mengalami penurunan, tetapi tetap menjadi tujuan utama migran. Namun demikian secara keseluruhan, arah migran pada tahun 1985 tidak jauh berbeda dengan tahun 1980 (Tabel 2). Kalau tadi dibicarakan arus dan arah migrasi penduduk di Indonesia, maka sekarang akan dibicarakan determinan pertumbuhan penduduk yang pertama dan kedua yaitu kelahiran dan kematian. Selisih antara kelahiran dan kematian tersebut dengan pertumbuhan
penduduk alami. Apabila diperhatikan trend dari tingkat kelahiran dan kematian di Indonesia sejak periode tahun 1961-1971 hingga 1980-1985 terlihatlah bahwa kedua-duanya terjadi penurunan. Pada periode 1961-1971, tingkat kelahiran kasar per tahun
TABEL 2 MIGRAN SELAMA HIDUP MENURUT PROPINSI TAHUN 1971, 1980, DAN 1985
No. Propinsi 1. DIAceh 2. Sumatra Utara 3. Sumatra Barat
4. Riau 5. Jambi 6. Sumatra Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. DKI Jakarta 10. Jawa Barat 11. Jawa Tengah 12. DI Yogyakarta 13. Jawa Timur 14. Bali 15. NTB
*
cn
Migran neto
Migran keluar
Migran masuk 1971
1980
1985
1971
1980
1985
1971
3,0 8,0 3,1 12,5 15,6 9,5 6,9 36,1 39,7 1,7 1,2 4,0 1,1 1,0 1,5
5,5 6,6 3,9 15,9 20,4 13,2 15,8
5,4 5,0
3,3 2,9 11,6 2,6 2,7 5,8 4,8
4,4 5,0 16,4 4,0 3,3 7,2 5,1 1,2 6,2 5,4 12,7 9,2 5,5 4,8 1,6
4,0 6,0 15,1 3,7 2,9 6,9 4,2 1,9 7,5 5,4 12,3
-0,3 5,1 -8,5 9,9 12,9 3,7 2,1 35,0 36,8 -3,8 -7,0 -6,7 -1,8 -1,7 0,9
38,6 39,8
3,5 1,3
6,4 1,5 2,6 1,9
3,7 12,3 19,6 10,7 12,7 31,5 38,9 4,4 1,9 7,8 1,8 2,0 2,0
1,1 2,9
5,5 8,2 10,7 2,9 2,7 0,6
22,4 5,8 6,0 1,4
1980
1985
1,4 1,0 . 1,0 1,6 -11,4 -12,6 11,9 8,6 16,7 17,1 3,8 6,0 8,5 10,7 29,4 37,4 31,4 33,6 -1,0 1,9 -10,4 -11,4 -14,6 -2,8 -4,0 -4,0 -4,0 -2,2 0,6 0,3
1
A
at
Lanjutan Tabel 2
$
Migran masuk
Migran keluar
Migran neto
No. Propinsi
NTT Timor Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan 25. Sulawesi Tenggara 26. Maluku 27. Irian Jaya 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Jumlah
1985
1971
1980
1985
1971
1980
1985
1,3
1,4
1,1
1,7
-0,5
2,9 2,9 12,3 8,0
-
-
1,7 1,6 5,0 3,2 3,5 3,8 4,7 4,3
-0,7 5,5 -1,1 2,2 -0,7 1,8 -3,4 -0,7 0,5 18,0
1,3 12,1 -1,3 21,3 1,6
3,4 4,3
2,9 2,6 8,2 2,8 5,7 2,6 8,5 9,6 4,6 1,4
1,9 1,3 2,6 3,2 8,6 3,2 6,5 2,1 8,2 6,1 5,2 1,9
-0,7
4,2 14,7
11,7 -6,7 1,6 4,3 7,0
-0,5 1,6 0,3 9,1 -0,6 22,1 -3,3 9,1 -6,3 8,2 2,1 9,4
4,8
6,8
7,0
0
0
0
1971
1980
0,4
-
1,0 7,1 3,9 5,4 2,8 5,6 1,3 3,6 3,9 22,3 4,8
6,9 24,1 4,2 14,4 1,8
25,3
8,4
3,2 11,2 1,9 14,3 7,3 11,3
6,8
7,0
11,1 8,9
Catatan: Persentase dihitung dari jumlah penduduk masing-masing propinsi Sumber: BPS (1984, 19 dan 25) BPS (1987, 29 30 dan 31)
-
-
Jo ÿo
1
ARUS MIGRASI PENDUDUK ANTAR PROPINSI BERDASARKAN DATA SENSUS PENDUDUK 1980 (HANYA UNTUK LEBIHDARI 10.000 MIGRAN) 250 000 migron 50 000 35 000
Aeen
25 000 17 500
Maluku
Jambi
Jawa
Jawa timur
borai
Sumber Hugo ct oi 19£7
A
-sj
Vogya karto
barat
timur
ARUS MIGRASI PENDUDUK ANTAR PROPINSI BERDASARKANDATASUPAS 1985
Jva TLhiub
POPULASI, 1(2), 1991
besarnya 39,9 orang per seribu penduduk, pada periode 1980-1985 besarnya 33,7 orang. Jadi selama dua periode ini terjadi penurunan tingkat kelahiran kasar sebesar 21,5 persen. Di lain pihak pada periode tahun 19611970 tingkat kematian kasar besarnya 18,7 per seribu penduduk, pada periode tahun 1980-1985 besarnya 11,8 orang, dan selama dua periode ini terjadi penurunan sebesar 37 persen. Penurunan tingkat kelahiran dan kematian disebut dengan transisi
demografi. Kini Indonesia sedang mengalami proses transisi demografi. Tingkat kematian yang semula tinggi karena beberapa penyakit belum diketemukan obatnya, kini menurun dengan cepat karena ada perkembangan di bidang medis dan di bidang pembangunan. Jadi tehnologi kesehatan yang diambil, antara lain yang berwujud antibiotika dan imunisasi mampu menurunkan mortalitas secara drastis. Revolusi mortalitas ini menimbulkan berbagai kejutan. Menurut Aris Ananta (1989), masyarakat belum siap menghadapi akibat yang ditimbulkannya. Ketidaksiapan tersebut disebabkan bahwa sebagian besar anak mereka kini dapat bertahan hidup yang mengakibatkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat, terutama terkonsentrasi pada usia muda dan belum produktif. Tadi telah disebutkan bahwa penurunan fertilitas tidaklah secepat penurunan mortalitas. Untuk menurunkan fertilitas ada dua syarat yang diperlukan, yaitu: pertama, adanya persepsi masyarakat yang menginginkan jumlah anak sedikit dengan mutu tinggi; kedua, tersedia alat pengatur kelahiran yang murah dan berdaya guna. Kedua persyaratan ini tidak cepat dapat dipenuhi di Indonesia.
Tiap-tiap negara ingin segera mengakhiri masa transisi demografinya. Apabila negara tersebut telah mengakhirinya, maka pencapaian persentase transisi demografi sebesar 100 persen. Pada saat ini nilai Net ReproductionRate (NRR) besarnya = 1, dan pertumbuhan penduduknya stabil atau seimbang. Untuk menghitung berapa persen pencapaian transisi demografi telah dilampaui di suatu wilayah, dilaksanakan dengan memperbandingkan antara Total Fertility Rate (TFR) dengan General Fertility Rate (GFR) maksimum dengan angka TFR atau GFR yang dialami oleh wilayah tersebut pada saat dilakukan (1969) pengukuran. Bogue menggunakan angka fertilitas maksimum untuk TFR sebesar 7500 dan untuk GFR sebesar 235, apabila proses transisi demografi telah dilampui maka angka TFR dan GFR masing-masing menjadi 2200 dan 60. Apabila digunakan angka-angka di atas maka menghitung transisi demografi di suatu wilayah rumusnya sebagai berikut: 7500-TFR PPTD = 1/2 (
235-GFR
) x + 175 5300
100.
Setelah dihitung berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 1980 dan SUPAS 1985 (BPS, 1982, 1986) maka angka PPTD (Persentase Pencapaian Transisi Demografi) tahun 1980 dan 1985 untuk masing-masing propinsi di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 3 Dari hasil perhitungan yang didasarkan atas data Survei penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985, persentase pencapaian transisi demografi sebesar 57,9 persen untuk daerah pedesaan, 70,8 persen untuk daerah perkotaan dan 61,6 persen untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Dengan memperhatikan angka-angka ini, maka diperkirakan
49
TABEL 3 POSISI TRANSISI DEMOGRAFI INDONESIA
s
1985
1980
1971
No. Propinsi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
DIAceh Sumatra Utara Sumatra Barat
Riau Jambi Sumatra Selatan
Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali NTB
Desa
Kota
40,36 10,6 31,14 24,05
66 34 33,51 24,05 23,87 52,4 13,3 19
24,73 29,5 40,9 16
-
30,25 46,5 55,03 57,42 50,42 28,95
47 44,6 60 69,95 65,68
30,54 30,5
Desa + Kota
42,69 17 32 24,63 26,14 35,8 17 16 47 32,7 48,5
58,06 58,92 27,72 30,30
Desa 40 21,5 46,82 44,3 50,89 53,1 40,6 28
-
43,4 56 75,39 77,47 73,83 14,2
Kota
53,64 52,5 72,01 60,11 53,65 75,95 21,5 42,5 62 49,5
65' 79,93 81,10
75,07 42,6
Desa + Kota
41 44,5 50,8 49,% 50,81 33,8 23,5 30 61
42,6 58 76,54 78,39 65,30 18,4
Desa
46 34 45,86 43,56 49,73 41,5 50,7 45,5 56 53,7 72 80,61 76,72 66,29 30,3
Kota
63,86 60,5 69,91 61,13 52,28 60,5 39,5 54,5 76 64,2 72,5 91,12 80,59 78,90 50,55
Desa + Kota
47,84 42,5 49,57 48,44 49,74 46,8 40,8 47 75
56,5 66,5 87,72 77,59 79,89 32,35
Lanjutan Tabel 3
Desa 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
cn
NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Irian Jaya P. Jawa P. Sumatra P. Kalimantan P. Sulawesi
29,1 34,8 16,77 41,85 32 21,3 18,8 27,73 4,15 12
INDONESIA
39,52
-
45,79 14,50 33,74 48,8
Kota
Desa + Kota
31,3 39,7
29,4 34,7 17,58
37,8 32,4 25,91
49,59 37,5
23,4
41,08 32 26,8 20,6 32,32 9,84 15 36,61 47,9 16,20 56,11 28,7
50,85
41,98
19,75 38,42 35,5 46,4 40,2 49,15 61,5 34
35,84 54,59 26,12 36,34
1985
1980
1971 No. Propinsi
Desa
Kota 57,25 58,6 44,48 62,17
35,8 25,4 47,43 29
51 75 56,9 62,32 36,5
22,5 45,23 57 27,62 37,38 63,5
50 50,92 64 37,36 55,86. 40,7
48,14
60,65
Desa + Kota
Desa
Kota
55,5 65,4 65,60 82,82 67,5 83,8 71,2
Desa + Kota
45,6 46,9
39,35 35,3 27,95 52,22 42,5 47,1 27,9 49,30 29,5 25,5 46,58 58,7
44,65 39,7 43,15 62,88 48,5 66,5
22,76 41,13 44,45
78,90 48,80 71,8
66,29 71,16 56
79,89 54,87 50,7
50,89
57,90
70,83
61,64
43,1 60,79 30,5 27,5 44,04
-
69,86 47
72,0 51,49
-
46,94 67,47 57 69,9 45,8 62,57 32,21 33,5 45,74
-
POPULASI, 1(2), 1991 Indonesia akan mengalami masa transisinya pada tahun 2005- Pada saat ini diperkirakan angka harapan hidup waktu lahir sebesar 65,0 tahun untuk laki-laki dan 67,5 untuk perempuan. Tingkat kelahiran kasar sebesar 19,5 orang per seribu penduduk, tingkat kematian kasar sebesar 7,6 orang per seribu penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk alami sebesar 1,9 persen. Dengan kondisi seperti ini, pada tahun 2005 penduduk Indonesia akan berjumlah 223,18 juta (ArisAnanta, 1990). Perlu dijelaskan di sini bahwa angka pencapaian persentase transisi demografi di masing-masing propinsi sangat bervariasi. Ada 9 propinsi yang angka pencapaian transisi demografinya di atas angka nasional. DI Yogyakarta mencapai angka tertinggi yaitu 87,7 persen, dan yang terendah adalah Propinsi Sulawesi Tenggara. Propinsipropinsi yang lain yang PPTDnya di bawah 40 persen adalah Nusa Tenggara Barat (32,37) dan Maluku (33,70) (Tabel 3). Kualitas Penduduk
Setelah meninjau keadaan struktur demografis dan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia menjelang era tinggal landas, sekarang akan dilihat keadaan kualitas penduduknya. Tolok ukur yang paling umum dipakai untuk mengukur kualitas penduduk adalah dengan Physical Quality of Life Index (PQLI) yang menggunakan Tingkat Kematian bayi (IMR), Angka Harapan Hidup (LE) dan Tingkat Melek Huruf. Berdasarkan indeks PQLI di tahun 1970-an, Indonesia memperoleh angka 51. Hal ini berarti berada di tengahtengah dalam peringkat nilai 0-100. Pada tahun ini Indonesia masih di atas India dengan nilai 41 tetapi dibawahThailand
52
dengan nilai 70 dan Srilangka dengan nilai 83- Setelah tahun 1971 terjadi kenaikan indeks PQLI di Indonesia. Pada tahun 1976 angka PQLI di Indonesia sebesar 55 dan pada tahun 1980 mencapai 59 (BPS, 1986). Walaupun terjadi peningkatan indeks PQLI pada dasawarsa terakhir ini, namun kualitas penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Perkiraan Tingkat Kematian Bayi (IMR) di Indonesia berdasarkan SUPAS 1985 adalah sebesar 74 persen per 1000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan hasil perhitungan IMR dengan menggunakan data hasil Sensus penduduk tahun 1971dan 1980, terlihat ada penurunan yang berarti (IMR tahun 1971 dan 1980 masing-masing besarnya 132 dan 112) (Tabel 4). Menurut World Resources, pada periode tahun 1985-1990 tercatat bahwa Indonesia mempunyai IMR sebesar 74 per 1000 kelahiran hidup. Angka inisama dengan yang dicapaiAsia, namun berada di atas IMR dunia yang besarnya 71. Dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia termasuk negara yang mempunyai IMR tertinggi pada periode tersebut. IMR terendah dicapai oleh Singapura (9 per 1000 kelahiran hidup). Keadaan ini juga tercermin pada tingkat kematian Balita, di mana Indonesia juga masih mempunyai angka tertinggiyaitu 117 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan di bayi Indonesia masih memprihatinkan dan perlu upaya peningkatan kesehatan yang lebih baik (Tabel 5). Walaupun umumnya kondisi kesehatan Indonesia yang ditunjukkan oleh indikator harapan hidup menunjukkan perkembangan yang semakin baik, yaitu dari 52 pada tahun
Ianjutan Tabel 3
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Irian Jaya P. Jawa P. Sumatra P. Kalimantan P. Sulawesi INDONESIA
in
Desa
Kota
Desa + Kota
29,1
31,3 39,7
29,4 34,7 17,58 41,08 32 26,8 20,6 32,32 9,84 15 36,61 47,9
37,8 32,4 25,91 49,59 37,5 35,8 25,4 47,43
23,4
16,20 56,11 28,7
50,85
41,98
34,8 16,77 41,85 32 21,3 18,8 27,73 4,15 12
-
45,79 14,50 33,74 48,8 39,52
19,75 38,42 35,5 46,4 40,2 49,15 61,5 34 35,84 54,59 26,12 36,34
1985
1980
1971
No. Propinsi
Desa
Kota
Desa + Kota
39,35 35,3 27,95 52,22 42,5
27,62 37,38 63,5
57,25 58,6 44,48 62,17 51 75 56,9 62,32 36,5 50 50,92 64 37,36 55,86 40,7
22,76 41,13 44,45
48,14
60,65
50,89
29
22,5 45,23 57
47,1 27,9 49,30 29,5 25,5
46,58 58,7
Desa
44,65 39,7 43,15 62,88 48,5 66,5 43,1 60,79 30,5 27,5 44,04
Kota
55,5 65,4 65,60 82,82 67,5
Desa + Kota
45,6 46,9
46,94
83,8 71,2 69,86 47 72,0 51,49
67,47 57 69,9 45,8 62,57 32,21 33,5 45,74
78,90 48,80 71,8
66,29 71,16 56
79,89 54,87 50,7
57,90
70,83
61,64
-
-
-
POPULASI, 1(2), 1991
Indonesia akan mengalami mas a transisinya pada tahun 2005. Pada saat ini diperkirakan angka harapan hidup waktu lahir sebesar 65,0 tahun untuk laki-laki dan 67,5 untuk perempuan. Tingkat kelahiran kasar sebesar 19,5 orang per seribu penduduk, tingkat kematian kasar sebesar 7,6 orang per seribu penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk alami sebesar 1,9 persen. Dengan kondisi seperti ini, pada tahun 2005 penduduk Indonesia akan berjumlah 223,18 juta (ArisAnanta, 1990). Perlu dijelaskan di sini bahwa angka pencapaian persentase transisi demografi di masing-masing propinsi sangat bervariasi. Ada 9 propinsi yang angka pencapaian transisi demografinya di atas angka nasional. DI Yogyakarta mencapai angka tertinggi yaitu 87,7 persen, dan yang terendah adalah Propinsi Sulawesi Tenggara. Propinsipropinsi yang lain yang PPTDnya di bawah 40 persen adalah Nusa Tenggara Barat (32,37) dan Maluku (33,70) (Tabel 3). Kualitas Penduduk
Setelah meninjau keadaan struktur demografis dan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia menjelang era tinggal landas, sekarang akan dilihat keadaan kualitas penduduknya. Tolok ukur yang paling umum dipakai untuk mengukur kualitas penduduk adalah dengan Physical Quality of Life Index (PQLI) yang menggunakan Tingkat Kematian bayi (IMR), Angka Harapan Hidup (LE) dan Tingkat Melek Huruf. Berdasarkan indeks PQLI di tahun 1970-an, Indonesia memperoleh angka 51. Hal ini berarti berada di tengahtengah dalam peringkat nilai 0-100. Pada tahun ini Indonesia masih di atas India dengan nilai 41 tetapi di bawah Thailand
52
dengan nilai 70 dan Srilangka dengan nilai 83. Setelah tahun 1971 terjadi kenaikan indeks PQLI di Indonesia. Pada tahun 1976 angka PQLI di Indonesia sebesar 55 dan pada tahun 1980 mencapai 59 (BPS, 1986). Walaupun terjadi peningkatan indeks PQLI pada dasawarsa terakhir ini, namun kualitas penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Perkiraan Tingkat Kematian Bayi (IMR) di Indonesia berdasarkan SUPAS 1985 adalah sebesar 74 persen per 1000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan hasil perhitungan IMR dengan menggunakan data hasil Sensus penduduk tahun 1971dan 1980, terlihat ada penurunan yang berarti (IMR tahun 1971 dan 1980 masing-masing besarnya 132 dan 112) (Tabel 4). Menurut World Resources, pada periode tahun 1985-1990 tercatat bahwa Indonesia mempunyai IMR sebesar 74 per 1000 kelahiran hidup. Angka inisama dengan yang dicapaiAsia, namun berada di atas IMR dunia yang besarnya 71. Dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia termasuk negara yang mempunyai IMR tertinggi pada periode tersebut. IMR terendah dicapai oleh Singapura (9 per 1000 kelahiran hidup). Keadaan ini juga tercermin pada tingkat kematian Balita, di mana Indonesia juga masih mempunyai angka tertinggiyaitu 117 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia masih bayi memprihatinkan dan perlu upaya peningkatan kesehatan yang lebih baik (Tabel 5). Walaupun umumnya kondisi kesehatan Indonesia yang ditunjukkan oleh indikator harapan hidup menunjukkan perkembangan yang semakin baik, yaitu dari 52 pada tahun
POPULASI, 1(2), 1991 TABEL4 PERKIRAAN IMR DARI HASIL SENSUS PENDUDUK 71, SENSUS PENDUDUK 80, DAN SUPAS 85
PROPINSI
1971
1980
1985
(1)
(2)
(3)
(4)
140 116 157
91 89 126 113
56 58 78 67 70
1. Daerah lstimewa Aceh 2. Sumatra Utara 3. Sumatra Barat 4. Riau
5. Jambi 6. Sumatra Selatan 7. Bcngkulu
139 157
147 167
118 100
75
105 98
61 58
81
33 91 73
8. Lampung
148
9. DKIJakarta
Jawa Barat
122 164
11. Jawa Tengah 12. DIYogyakarta 13. Jawa Timur
137 93 117
129 91 55 98
14. 15. 16. 17.
121
88
219 147
190 126
-
-
74 93
18. Kalimantan Barat 19. Kalimantan Tengah 20. Kalimantan Selatan 21. Kalimantan Timur
141 123 168
120 104
71 61
126 98
85 50
22. Sulawesi Utara 23. Sulawesi Tengah 24. Sulawesi Selatan 25. Sulawesi Tenggara
111 112
96
134
160 164
107 107
57 105 73
26. Maluku 27. IrianJaya
168 111
125 107
85
142
112
71
10.
Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Timor Timur
INDONESIA
Sumber:
100
29
75 48 112
82
74
BPS, 1988
53
POPULASI, 1(2), 1991 TABELS TINGKAT KEMATIAN BAY1 (IMR), BAIJTA DAN USIA HARAPAN HIDUP BEBERAPA NEGARA (1985-1990)
Negara
IMS
Tingkat Kematian Balita
Indonesia Philipina Thailand Malaysia Singapura
74 45 39
Asia
74 71
Dunia
Sumber:
11 108
106
61 64 64 69 73 61 61
Kantor Meneg KLH (1989)
1980 menjadi 60 pada tahun 1985, namun angka kematian penduduk yang pada tahun 1985 tercatat 7 jiwa meninggal per 1000 penduduk disebabkan oleh penyakit, dan dari angka ini 12 persen disebabkan oleh diare, 9 persen oleh tuberkolusis, dan kecelakaan 5 persen (Kantor Meneg KLH 1989). Hal ini mengungkapkan bahwa masalah fasilitas sanitasi lingkungan dan kesadaran masyarakat akan kebersihan masih perlu
ditingkatkan.
Kesimpulan Dari data kependudukan beserta perkembangannya dapatlah disimpulkan bahwa profit penduduk Indonesia sudah semakin membaik. Struktur penduduk muda sudah berangsurangsur ditinggalkan berkat kesuksesan BKKBN dalam usaha menurunkan tingkat kelahiran. Masyarakat berangsur-angsur menerima gagasan "keluarga kecil" karena rendahnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir. Halini
54
26 9
117 72 49 35
Usia Harapan Hidup
dicapai berkat keberhasilan program kesehatan masyarakat oleh Departemen Kesehatan. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yang diperkirakan masih tetap di atas 2 persen setahun hingga tahun 2000 ternyata dapat ditekan menjadi 1,97 persen pada periode 1980-1990. Dengan sistem kerja gotong royong di antara beberapa departemen, instansi terkait dan masyarakat, diharapkan pada tahun 2005 Indonesia telah dapat mengakhiri masa transisi demografinya. Tingkat urbanisasi terus meningkat begitu pula gerak penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lain yang berarti akan dapat memanfaatkan kerja untuk potensi tenaga pembangunan secara optimal. Bagi Indonesia, gerak penduduk ini akan meningkatkan fungsi dan peranan aspek di bidang kependudukan pembangunan, baik ditinjau dari sudut pembangunan daerah maupun dari sudut pembangunan sektoral. Ditinjau dari aspek ideologi, gerak penduduk berfungsi untuk meningkatkan
POPULAS1, 1(2), 1991
kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari aspek politik, hal ini akan merupakan alat penunjang pembauran etnis, mempersempit kesenjangan kelas maupun wilayah, serta dapat meningkatkan hubungan antarkelompok. Dari sudut ekonomi akan timbul integrasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Dari aspek sosial budaya akan dapat ditimbulkan integrated plural society. Dari sudut mana pun kita memandang, gerak penduduk antarwilayah ini mempunyai nilai yang penting. Kualitas penduduk, walaupun nilainya mengalami peningkatan, masih tergolong rendah. Untuk menghadapi PJP II(PembangunanJangka Panjang II) Indonesia perlu mengembangkan strategi pembinaan sumber daya manusia yang tepat agar mampu menguasai tehnologi yang akan berkembang serta memanfaatkan kesempatan pasaran dunia pada era tersebut (Sofian Effendi, 1989). Di dalam hubungannya dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berlanjut {sustainable development) dengan meningkatnya kualitas penduduk, diharapkan mereka dapat mengatur penggunaan lahan secara proporsional agar dapat diciptakan kualitas lingkungan hidup yang optimal. Di dalam upaya memanfaatkan sumber daya, yang harus dipegang teguh ialah prinsip bahwa kebutuhan akan energi harus benar-benar disesuaikan dengan penyediaan sumber daya yang tersedia. Keseimbangan antara harus benar-benar keduanya dipertahankan sehingga tidak terjadi pengurasan tanpa batas sumber daya tersebut.
Instrumen apa yang perlu dalam usaha dikembangkan meningkatkan sumber daya manusia perlu mempertimbangkan ciri-ciri demografis penduduk Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas.
DAFTAR PUSTAKA Ananta, Aris. 1989. "Revolusi fertilitas di Warta kapan?", Indonesia; Demografi, 19(12): 8-10.
Effendi, Sofian. 1989. "Pembangunan sumber daya manusia pada Pelita V dan tahap pembangunan jangka kedua," makalah panjang disampaikan pada Seminar Ilmiab dalam rangka Munas VI KAGAMA, Denpasar 26 Juni - 1Juli 1989. Hardjono, J.M. 1977. Transmigration in Indonesia. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1988. Perkiraan angka kelabiran dan kematian. Jakarta.
--
. 1991. Penduduk Indonesia basil
Sensus Penduduk 1990. Jakarta.
Indonesia. Kantor Menteri Negara KLH. Kependudukan dan 1989. lingkungan bidup suatu tinjauan.
Jakarta. Mantra, Ida Bagoes. 1987. Migrasi penduduk diIndonesia berdasarkan basil Survei Penduduk antar Sensus 1985 Yogyakarta: Pusat Penelitian ÿ
Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
-. 1989.
"Distribusi keruangan dan mobilitas geografis penduduk Indonesia," disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Geografi UGM. Tidak diterbitkan.
55
POPULASI, 1(2), 1991 Pelzer, KailJ. 1945.Pioner settlement inthe Asiatic tropics, studies in land utilizationinSoutheasternAsia. New York: International Secretariat Institute of Pacific Relation.
Soemarwoto, Otto. 1984. "Tekanan
Penny, D.H. dan Masri Singarimbun. 1973. Population and poverty in rural Java: some economic aritbemetics fromSribarjo. NewYork: Department of Agricultural Economics, Cornel University.
Stoler, Anne. 1975. Garden use and household concumption patterns in a Javanese village. Columbia: Department of Anthropology. University. Mimeograph
Salim, Emil. 1979. lingkungan bidup dan pembangunan. Jakarta: Mutiara.
Sjamsu, Amral. 1985- "Transmigrasi: gagal ataukah berhasil?," dalam Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun (eds.), Transmigrasi di Indonesia 1905-1985. Jakarta: UI Press, Hal.:
324-329.
56
terhadap lingkungan, khususnya lahan dan tanggung jawab dunia usaha dan industri," Majalab Manajemen, Maret - April.
Suharso. 1976. Pola perpindaban penduduk dan urbanisasi di Jawa tabun 1968-1973- Ringkasan disertasi pada Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.
