SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI No. SKB. 002/SKB/I/2013 Tentang BOARD MANUAL PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) PENDAHULUAN
I. Two Tier System di Indonesia Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam sistem tata hukum Indonesia merupakan hubungan yang berdasarkan pada prinsip two tier system : - perusahaan dipimpin dan dikelola oleh Direksi sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi. - Direksi dan Dewan Komisaris adalah dua badan yang terpisah dan berdiri sendiri. ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN 1.
Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris, termasuk Dewan Pengawas Syariah.
2.
Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan. DEWAN KOMISARIS
FUNGSI Dewan Komisaris bertugas : -
melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan.
-
melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan.
Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam 2 (dua) tingkatan yaitu :
1. Level Performance memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Level
Conformance
pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.
Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris:
1. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris bertindak sebagai Dewan dan tidak dapat bertindak sendirisendiri mewakili Dewan Komisaris.
1
3. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tugas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif.
4. Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil (ex post facto) atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil (preventive basis). I.
PERSYARATAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
1. Persyaratan 1.1.
Persyaratan Umum
a.
Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b.
Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan;
c.
Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
d.
Memiliki Komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai;
e.
Memiliki integritas dan reputasi yang baik;
f.
Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan menganalisa suatu masalah secara memadai dan independen;
g.
Memiliki akhlak dan moral yang baik;
h.
Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
i.
Memiliki kompetensi;
j.
Memenuhi persyaratan Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan dan Pengawasan Usaha.
1.2.
Persyaratan Khusus Persyaratan khusus yang dimaksud merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi Anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan Perusahaan.
1.3. a. b. c. d. e. f. g. h.
Keanggotaan Dewan Komisaris Paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Paling sedikit 20% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS Pembagian kerja Anggota Dewan Komisaris diputuskan oleh Dewan Komisaris. Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban Perusahaan. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain. Mantan anggota Direksi Perusahaan dapat menjadi anggota Dewan 2
i.
j.
1.4.
Komisaris pada Perusahaan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan yang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK atau mantan pegawai atau pejabat OJK menjadi anggota Dewan Komisaris jika yang bersangkutan berhenti bekerja dari lembaga tersebut kurang dari 6 (enam) bulan. Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari suatu: i. Perusahaan Perasuransian yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan; ii. Perusahaan di bidang jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena pelanggaran dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan; iii. Perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan yang dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; iv. Perusahaan yang mengalami kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaiannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; v. Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Masa Jabatan
a.
Para Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
b.
Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangan yang berlaku, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
c.
Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh RUPS.
d.
Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
e.
Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan 2.1.Program Pengenalan Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan dan program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Tanggung jawab untuk melakukan program pengenalan berada pada 3
b.
Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Materi yang diberikan pada program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut: i. Gambaran mengenai Perusahaan ii. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan. iii. Tugas dan Tanggung-jawab hukum Anggota Dewan Komisaris. iv. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Audit Eksternal, Sistem dan Kebijakan Pengendalian Internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. v. Penjelasan mengenai hubungan kerja, tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. vi. Team building.
2.2. Program Pendalaman Pengetahuan
a.
Program tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
b.
Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung-jawab untuk membuat laporan dan presentasi tentang program tersebut kepada Dewan Komisaris.
c.
Materi yang diterima dari Program tersebut harus terdokumentasi dan menjadi tanggung-jawab dokumentasi terdapat pada Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Komisaris Independen 3.1.Persyaratan Anggota Komisaris Independen a. b.
c.
d.
tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Perusahaan; tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari suatu: i. perusahaan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan; ii. perusahaan di bidang jasa keuangan yang dicabut izin usahanya dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan; iii. perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan yang dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; iv. perusahaan yang mengalami kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaiannya dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian 4
e. f.
dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan, kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan berdomisili di Indonesia.
3.2.Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen a.
Dewan Komisaris dan/ atau Komite Nominasi dan Remunerasi mengajukan nama-nama (lebih dari 1) yang diusulkan menjadi calon Komisaris Independen.
b.
Dalam pencalonan Komisaris Independen harus diupayakan agar pendapat Pemegang Saham minoritas diperhatikan dan diumumkan di media massa lengkap dengan agenda pada saat pengumuman RUPS.
c.
Calon yang dinominasikan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
d.
Pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Independen harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenai pengangkatan tersebut.
3.3.Tugas dan Kewajiban Komisaris Independen a. b.
c.
Komisaris Independen wajib membuat Laporan Tahunan. Laporan Tahunan disampaikan oleh Komisaris Independen kepada OJK paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya dan ditembuskan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) dan digital (soft copy). Jika terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris;
3.4.Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris a. b. c. d. e.
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko. Salah seorang anggota Komite di bawah Dewan Komisaris adalah anggota Dewan Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Dewan Komisaris tidak dapat membentuk komite lain, namun demikian fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan tetap dilakukan oleh Dewan Komisarsi dengan bantuan ke dua komite yang dimiliki.
5
II.
ETIKA JABATAN 1. Etika berkaitan dengan Keteladanan 2. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan 3. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya. 4. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan Selama menjabat, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
a.
Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk dirinya sendiri.
b.
Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.
5. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan Anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa:
a.
Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
b.
Mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perusahaan maupun perusahaan lain di dalam dan luar negeri.
c.
Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
d.
Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensi dalam melaksanakan tugas.
e.
Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut.
6. Etika berkaitan dengan Korupsi dan Penyuapan
III. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS 5.1. Kebijakan Umum a.
b.
Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam : - menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; - dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan - mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perusahaan, penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis Perusahaan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar, 6
RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi c.
membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris;
d.
Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan jajarannya serta komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
e.
Mengikuti perkembangan kegiatan
f.
Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan jajarannya.
g.
Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP; Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri; Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris diputuskan oleh Dewan Komisaris; Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaanpekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan; Melakukan self assesment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik.
h. i. j.
k. l.
Menerapkan dan memastikan / memantau Good Corporate Governance secara konsisten.
5.2. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk : a.
Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan aktivitas dan kinerja Dewan Komisaris kepada RUPS.
b.
Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS .
c.
Mengawasi pelaksanaan RKAP serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
d.
Memberikan pendapat dan saran bagi RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
e.
Dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
f.
Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang.
g.
Mengusulkan penunjukkan Auditor Eksternal kepada RUPS.
5.3. Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. 7
5.4. Terkait dengan Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi a.
Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif jika dibandingkan terhadap industri sejenis bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
b.
Mengusulkan sistem evaluasi kinerja dewan dan individu Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
5.5. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko a.
Membentuk Komite Manajemen Risiko
b.
Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
c.
Mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
d.
Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Dewan Komisaris.
5.6. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi Dewan Komisaris mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. 5.7. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal a.
Mengkaji efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
b.
Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.
c.
Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan untuk tugasnya.
d.
Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain.
5.8. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
a.
mengawasi agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan Perundangan yang berlaku secara accurate, reliable, timely, consistent dan useful.
b.
bertanggung-jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
c.
memastikan agar Perusahaan mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dalam Laporan Tahunan yang disesuaikan dengan best practice.
5.9. Terkait Pelaksanaan Pengawasan/ Pemberian Nasihat Oleh Dewan Komisaris Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. 5.10. Terkait dengan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) Memberikan persetujuan atas Pedoman Pelaksanaan PMN dan mengawasi pelaksanaan PMN.
8
IV. HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 1.
Anggota Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan; memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barangbarang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2.
Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya.
3.
Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi serta semua keterangan yang berkenaan dengan Perusahaan kepada Direksi.
4.
Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya, dan pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
5.
Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.
Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris dilarang: 1. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan; 2. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan; dan 3. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
V.
RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Mekanisme Pengawasan dan Rapat Dewan Komisaris Mekanisme Pengawasan dilakukan melalui: a. Pelaporan dari Direksi b.
Rapat
c.
Pembentukan Komite Khusus.
2. Kebijakan Umum
a. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
b. Dewan Komisaris harus menetapkan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris. c.
Rapat Internal Dewan Komisaris adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) bulan satu kali. 9
d. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat internal di luar jadwal yang telah ditentukan atas permintaan: i.
Komisaris Utama.
ii.
Permintaan dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris.
iii. Permintaan dari Komisaris Independen. iv. Permintaan tertulis Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
e. Dewan Komisaris dapat melakukan rapat dengan Rapat Gabungan dengan
Direksi yang hanya dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris.
f.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
g. Risalah rapat harus mencantumkan dissenting comments. h. Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah
kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan GCG.
3. Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
a. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
b. Undangan dan agenda Rapat
Dewan Komisaris bersama Direksi disampaikan kepada masing-masing pihak antara 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
c.
Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Materi rapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.
4. Mekanisme Kehadiran a.
Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis. Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya.
b.
Seluruh Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk.
c.
Rapat Internal Dewan Komisaris dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Komisaris Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.
d.
Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Komisaris Utama/ Direktur Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota 10
Dewan Komisaris dan Direktur. 5. Prosedur Rapat Dewan Komisaris
a. Sekretaris Dewan Komisaris menerima dan mendokumentasikan bahanbahan/ dokumen/ laporan manajemen dari Sekretaris Perusahaan, kemudian menyampaikannya kepada Komisaris Utama.
b. Komisaris Utama mempelajari bahan-bahan tersebut dan memberikan arahan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti.
c. Jika harus ditindaklanjuti dengan rapat, Sekretaris Dewan Komisaris segera
menyusun agenda rapat dan selanjutnya membuat surat undangan rapat setelah menerima semua masukan yang ada dari Anggota Dewan Komisaris.
d. Undangan Rapat tidak disyaratkan pada Rapat Internal Dewan Komisaris jika semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
6. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan
a.
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusankeputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris.
b.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
c.
Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian secara tertutup.
d.
Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris, harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.
e.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.
7. Pembuatan Risalah Rapat 7.1. Ketentuan Umum a.
Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat.
b.
Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
c.
Risalah Rapat Dewan jalannya dinamika rapat.
d.
Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan
Komisaris
harus
menggambarkan
11
Komisaris lainnya. e.
Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat.
7.2. Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris a.
Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan/ atau Ketua Rapat Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk membuat, mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat Dewan Komisaris.
b.
Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan.
c.
Perbaikan risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman.
d.
Jika keberatan dan/ atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/ atau perbaikan terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan.
7.3. Prosedur Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
a.
Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama bersama Sekretaris Perusahaan dan/ atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, bertanggung-jawab untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat.
b.
Dalam hal Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, risalah rapat dibuat oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir.
c.
Risalah Rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan oleh Direktur Utama, atau bila Direktur Utama tidak hadir maka ditanda-tangani oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari Direktur yang hadir.
d.
Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
e.
Risalah Rapat tersebut harus disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan.
f.
Perbaikan Risalah Rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman.
g.
Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/ atau yang diwakili serta Direksi yang hadir harus menyampaikan keberatannya dan/ atau usul perbaikannya, bila ada, atas Risalah Rapat tersebut.
h.
Jika keberatan atau usul perbaikan atau keberatan dan usulan perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka 12
disimpulkan tidak ada keberatan atau perbaikan atau keberatan dan perbaikan terhadap Risalah Rapat.
i.
Risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan sebagaimana layaknya dokumen Perusahaan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan salinannya oleh Sekretaris Perusahaan.
VI. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi / pemberian insentif bagi Dewan Komisaris dan dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/ atau menunjuk kembali Dewan Komisaris yang bersangkutan. Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators / KPI) Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi KPI kepada para Pemegang Saham/Menteri. Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. 8.1.Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS yang setidaktidaknya sebagai berikut: a. b.
Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada. Kontribusinya dalam proses pengawasan dan penasihatan terhadap Direksi beserta jajarannya.
c.
Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
d.
Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
e.
Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
VII. KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS Komite-komite tersebut bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. a. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko. b. Pembentukan komite-komite tersebut disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Pembentukan komite tambahan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
13
9.1. Komite Audit Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit : a.
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit;
b.
Ketua dan Anggota Komite Audit di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan;
c.
Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewam Komisaris yang merupakan Komisaris Independen;
d.
Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS;
Tugas Komite Audit : Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya GCG, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. 9.2. Komite Kebijakan Risiko Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris dalam mengkaji Sistem Manajemen Risiko yang disusun Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Kebijakan Risiko a.
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Kebijakan Risiko yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
b.
Ketua dan Komite Kebijakan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Anggota Komite Kebijakan Risiko dapat dijabat oleh Dewan Komisaris atau berasal dari luar Perusahaan.
c.
Ketua Komite Kebijakan Risiko adalah Anggota Dewan Komisaris.
d.
Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komite Kebijakan Risiko, dilaporkan kepada RUPS.
Tugas Komite Kebijakan Risiko: Tugas utama Komite Kebijakan Risiko adalah mendorong diterapkannya Enterprise Risk Management (ERM) System sehingga dapat membantu struktur pengendalian internal yang efektif, terbangunnya budaya kerja berbasis risiko. 9.3. Tata Kerja Komite a.
Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan Komite.
b.
Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
9.4. Rapat-Rapat Komite a.
Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
b.
Setiap Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani 14
oleh seluruh Anggota Komite yang hadir dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris. c.
Kehadiraan Anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Komite.
VIII. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretris Dewan Komisaris 1.
Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2.
Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan.
Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi pokok untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar tugas-tugas Dewan. 1.
Sekretaris Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa: a.
mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
b.
membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
c.
mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, Risalah Rapat maupun dokumen lainnya;
d.
menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
a.
sebagai penghubung (liason officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
b.
Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara: i.
Mencatat setiap keputusan
ii.
Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan dan melakukan upaya mendorong pelaksanaan hasil keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan Dewan Komisaris lainnya.
Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: 1.
memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan;
2.
memiliki integritas yang baik; 15
3.
memahami fungsi kesekretariatan;
4.
memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris 1.
Ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
Akses dan Kerahasiaan Informasi 1.
Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris Sekretriat Dewan Komisaris dapat mengakses informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2.
Sekretaris Dewan Komisaris wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas kepada Dewan Komisaris.
3.
Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
Evaluasi Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris Evaluasi terhadap Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.
IX. HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien.
BAGIAN KEDUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH I. Pembentukan dan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah 1. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan dinyatakan secara jelas dalam akta notaris. 2. Jika Dewan Pengawas Syariah Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, maka paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut wajib berdomisili di Indonesia 3. Komposisi Dewan Pengawas Syariah wajib menjamin pengambilan putusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk 16
melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. 4. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu pihak-pihak yang memiliki kriteria antara lain namun tidak terbatas pada: a.
Integritas, dapat dijabarkan menjadi : i. Akhlak dan moral yang baik; ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; iii. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional asuransi syariah yang sehat; iv. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. b. Kompetensi, dapat dijabarkan menjadi : i. Pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, dan ii. Memiliki pengetahuan di bidang perasuransian dan/ atau keuangan secara umum. Anggota DPS adalah para ahli di bidang Fiqih Muamalat. 5. Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 (satu) perusahaan. 6. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari suatu: a. perusahaan Perasuransian yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan; b. perusahaan di bidang jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan; c. perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan yang dinyatakan pailit dan telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan/ atau d. perusahaan yang mengalami kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaiannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
II.
Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi; 2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Perusahaan dan kegiatan operasional usaha asuransi dan reasuransi syariah lainnya. 3. Dewan Pengawas Syariah dapat menggunakan bantuan dari anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau anggota komite, karyawan, dan tenaga ahli profesional Perusahaan yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi. 4. Penggunaan anggota komite, karyawan, dan tenaga ahli profesional Perusahaan diberitahukan secara tertulis oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 5. Dewan Pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 17
6. Jika anggota Direksi menolak hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh Dewan Pengawas Syariah. 7. Dewan Pengawas Syariah memerintahkan kepada Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah. 8. Dewan Pengawas Syariah wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.
III. Dewan Pengawas Syariah dilarang: Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan, memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan, dan mengambil/ menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
IV. Rapat Dewan Pengawas Syariah
1. Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Dewan Pengawas Syariah membuat Tata Cara Rapat Dewan Pengawas Syariah. 3. Hasil Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah. 4. Perbedaan pendapat dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah disertai alasannya. 5. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah. 6. Jumlah Rapat dan Jumlah kehadiran Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. BAGIAN KETIGA DIREKSI
I.
FUNGSI Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang, bertanggung-jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan, dan mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
II. KOMPOSISI DAN PERSYARATAN DIREKSI 2.1 Komposisi, Ketentuan Jabatan dan Keanggotaan Direksi a. Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang; b. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan 18
pengalaman di bidang pengelolaan perasuransian; c. Komposisi Direksi Perusahaan terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi di bidang asuransi, keuangan, hukum serta manajemen d. Komposisi Direksi Perusahaan dapat berubah sesuai kebutuhan Perusahaan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. e. Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. f. Jika jabatan Direktur kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari harus diselenggarakan RUPS. Selama jabatan itu kosong maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Direktur yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. g. Jika Perusahaan tidak mempunyai Direktur, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi dalam waktu selambatlambatnya 30 hari untuk memanggil RUPS. h. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan jika telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS sebagai Direktur, para calon yang telah lulus wajib menandatangani Kontrak Manajemen. 2.2 Persyaratan Umum
a. b. c.
d. e. f. g. h.
i. j. k.
Direksi wajib berdomisili di Indonesia; Memiliki integritas dan reputasi yang baik; Berwatak baik, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha, memiliki pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi dan memiliki pengetahuan dibidang perasuransian; Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Memenuhi persyaratan Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Komite Evaluasi; Mampu melaksanakan perbuatan hukum; Tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lain, Direktur pada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan Perusahaan, pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/ atau daerah dan/ atau militer; Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonannya; Tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga. Tidak merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan dan/ atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang:
a.
berasal dari pegawai atau pejabat aktif lembaga pembina dan pengawas usaha 19
perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan;
b.
merupakan mantan pegawai atau pejabat lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian,
c.
pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari suatu perusahaan Perasuransian yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 tahun sebelum pengangkatan, perusahaan di bidang jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 tahun sebelum pengangkatan;
d.
perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan yang dinyatakan pailit dan telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan/atau
e.
Belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan.
2.3 Ketentuan mengenai Masa Jabatan Direksi: a. Jabatan Direktur akan berakhir jika masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. b. Masa jabatan Direktur adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Direktur sewaktu-waktu. c. Direktur dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan suara terbanyak biasa. d. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS Luar Biasa. e. Jika RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum. f.
Direktur boleh mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
g. Jika terdapat penambahan Direktur, masa jabatan Direktur tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur lainnya. h. Setelah masa jabatannya berakhir, Direktur dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 2.4 Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan
1. Program Pengenalan Program pengenalan yang diberikan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lain yang dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Pelaksanaan program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Program pengenalan Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota Direksi yang baru pertama menjabat di Perusahaan berupa presentasi, pengkajian dokumen, kunjungan ke fasilitas Perusahaan, perkenalan dengan para Kepala Divisi, Kepala Biro, Unit Kerja, Kepala Cabang dan Karyawan di Perusahaan 20
b. c.
serta program lainnya. Tanggung jawab untuk melakukan program pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan. Materi yang diberikan pada program pengenalan meliputi hal-hal: i. Gambaran mengenai Perusahaan. ii. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan. iii. Tugas dan Tanggung-jawab hukum Anggota Direksi. iv. Kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Audit Eksternal, Sistem dan Kebijakan Pengendalian Internal dan Komite-komite yang ada di Perusahaan. v. Hubungan kerja, tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. vi. Team building.
2. Program Pendalaman Pengetahuan Ketentuan tentang Program Pendalaman Pengetahuan bagi Direksi adalah:
III.
a.
Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas Direksi.
b.
Dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
c.
Setiap Direktur yang mengikuti seminar/pelatihan menyajikan presentasi kepada Direktur lain.
d.
Membuat laporan tentang pelaksanaan Program Pendalaman Pengetahuan dan disampaikan kepada Direksi.
e.
Materi yang diterima terdokumentasi dengan rapi dan tanggung-jawab dokumentasi terdapat pada Sekretaris Perusahaan.
diwajibkan
untuk
INDEPENDENSI (KEMANDIRIAN) DIREKSI Untuk menjaga independensi Perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:
IV.
1.
Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
2.
Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3.
Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan. ETIKA JABATAN
Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan standar etika yaitu etika keteladanan, etika kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi, dan etika yang berkaitan dengan peluang Perusahaan. Direksi dilarang untuk mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk dirinya sendiri, menggunakan aset Perusahaan, dan berkompetisi dengan Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perusahaan. 21
Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan
a.
Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.
b.
Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
c.
Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada perusahaan lain.
d.
Apabila benturan kepentingan dan/ atau terjadinya perkara menyangkut seluruh Direktur, maka Perusahaan akan diwakili oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Etika berkaitan dengan Korupsi dan Penyuapan Direksi senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi, gratifikasi yang dianggap dapat merugikan Perusahaan. V. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI 1. Kebijakan Umum Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:
a.
Melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.
b.
Wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat dan dapat bertindak secara independen.
c.
Mengelola Perusahaan dengan iktikad baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.
d.
Tunduk pada ketentuan peraturan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
e.
Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten.
f.
Mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan.
g.
Melaksanakan Perusahaan.
h.
Menetapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.
i.
Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perusahaan.
j.
Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
k.
Bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
l.
Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
pengurusan
Perundang-undangan
Perusahaan
untuk
yang
kepentingan
berlaku,
dan
tujuan
m. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap;
n.
Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah
o.
Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas Syariah.
p.
Melakukan pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan. 22
q.
Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus mengenai kepemilikan saham Direktur dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan.
r.
Wajib melaporkan mengenai kepemilikan sahamnya/ keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
s.
Penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan;
t.
Bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
2. Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham a.
Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:
i.
Nama dan alamat Pemegang Saham;
ii.
Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham;
iii. Jumlah yang disetor atas setiap saham; iv. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham, dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia;
v. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; vi. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. b.
Memberikan informasi material kepada Pemegang Saham untuk membuat keputusan.
c.
Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.
d.
Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham
e.
Memberikan laporan berkala Pemegang Saham.
f.
Memberikan pertanggung-jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS.
g.
Menandatangani Laporan Tahunan.
h.
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
i.
Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/ atau RUPS Luar Biasa
j.
Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu untuk:
i.
Mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan perbuatan hukum.
ii.
Pemanggilan RUPS kepada para Pemegang Saham paling lambat 14 23
(empat belas) hari sebelum Rapat.
iii. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
k.
Meminta persetujuan RUPS jika Perusahaan ingin membeli kembali saham termasuk pengalihannya,dan jika ingi menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal Perusahaan.
l.
Mengajukan semua dokumen Perusahaan yang diperlukan dalam RUPS.
m. Membuat dan memelihara Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi. 3. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
a.
Menyiapkan Visi, Misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan.
b.
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
c.
Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan tepat pada waktunya.
d.
Menyiapkan RKAP untuk mendapatkan pengesahan oleh Dewan Komisaris tepat pada waktunya.
e.
Mengupayakan tercapainya target sasaran pada RKAP & RJPP.
4. Terkait dengan Manajemen Risiko a.
Bertanggung-jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dan eksposur risiko.
b.
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional satu kali atau lebih dalam satu tahun jika terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha.
c.
Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan sosialisasi akan pentingnya pengendalian intern yang efektif.
d.
Bertanggung-jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan Biro Enterprise Risk Management (ERM) dan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.
e.
Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
f.
Memastikan peningkatan kompetensi SDM terkait penerapan manajemen risiko melalui program pendidikan dan latihan secara berkesinambungan.
g.
Memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan dengan dibentuknya Biro Enterprise Risk Management (ERM).
h.
Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
i. Keakuratan metodologi manajemen risiko. ii. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko. iii. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. 24
5. Terkait dengan Etika Bisnis dan Anti Korupsi
a.
Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan.
b.
Direktur dilarang melakukan Gratifikasi
6. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal a.
memastikan aktivitas bisnis mematuhi peraturan pedoman GCG maupun kebijakan Perusahaan.
Perundang-undangan,
b.
mengamankan investasi dan aset Perusahaan,
c.
menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial,
d.
meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku,
e.
mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran.
Sistem Pengendalian Internal harus dapat mendayagunakan Laporan Manajemen; Laporan Auditor Internal; Opini dan Laporan Auditor Eksternal; Laporan dan pendapat aktuaris mengenai tingkat risiko dan premi. Pengendalian Internal terdiri dari 5 (lima) elemen utama, yaitu:
i.
Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian;
ii.
Identifikasi dan Penilaian Risiko;
iii. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi; iv. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi; v. Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan. Direksi menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang mencakup:
a. Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur, terdiri dari: i.
Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
ii.
Filosofi dan gaya manajemen;
iii. Cara manajemen melaksanakan kewenangan dan tanggung-jawabnya; iv. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan v. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha c.
Aktivitas pengendalian, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
d. Sistem informasi dan komunikasi, mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan;
e. Monitoring, meliputi fungsi Internal Audit pada setiap tingkat dan unit. 7. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi1
25
a.
Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan Perundangundangan yang berlaku secara accurate, reliable, timely, consistent dan
useful.
b.
Informasi yang disampaikan berupa:
i.
Informasi/ data non publik yaitu informasi/ data yang disampaikan untuk keperluan laporan pada otoritas moneter dan keuangan.
ii.
Informasi/ data publik yaitu informasi/ data yang disampaikan sebagai laporan kepada Pemegang Saham.
c.
Direksi mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG
d.
Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat Direktur harus tetap dijaga sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
e.
Direksi harus mengutamakan kepentingan Perusahaan kepentingan individu atau kelompok berkaitan informasi rahasia.
daripada
8. Terkait dengan Laporan-laporan Perusahaan a.
Laporan Tahunan yang mencakup:
i.
Kriteria Umum: i).
Disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (akan lebih baik) dan dicetak pada kertas berwarna terang
ii). Mencantumkan identitas Perusahaan yang jelas. iii). Pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perusahaan iv). Rapat-rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan dalam satu tahun buku.
ii.
Ihtisar Data Keuangan Penting: i).
Informasi keuangan dalam perbandingan selama 5 tahun buku;
ii). Memuat informasi harga saham dan penutupan serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 tahun buku berakhir (jika sudah tercatat di Bursa).
iii. Laporan Dewan Komisaris: i).
Penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan mencakup hasil yang dicapai dan ditargetkan, serta kendala dan rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris.
ii). Penilaian atas penerapan tata kelola yang baik termasuk rekomendasi atau nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris iii). Pandangan atas prospek usaha dan strategi pencapaiannya yang disusun Direksi; iv). Komite-komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris; 26
v). Perubahan komposisi Dewan Komisaris; vi). Laporan Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya.
iv. Laporan Direksi: i).
Kinerja Perusahaan mencakup kebijakan strategis antara hasil yang dicapai dan ditargetkan, serta kendala yang dihadapi Perusahaan;
ii). Prospek usaha dan strategi pencapaiannya; iii). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik iv). Perubahan komposisi Direksi; v). Laporan Direksi ditandatangani oleh seluruh Direktur dengan menyebutkan nama dan jabatannya.
v. Profil Perusahaan: i).
Nama dan alamat Perusahaan;
ii).
Riwayat singkat Perusahaan;
iii).
Bidang usaha;
iv).
Struktur organisasi;
v).
Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat Dewan Komisaris dan Direktur;
vi).
Komposisi Pemegang Saham;
vii). Daftar anak perusahaan dan/ atau perusahaan asosiasi; viii). Kronologis pencatatan saham dan Efek (jika ada); ix).
Jumlah karyawan (komparatif pengembangan kompetensinya;
2
tahun)
dan
deskripsi
x).
Penghargaan dan sertifikasi perusahaan
xi).
Nama dan alamat lembaga dan profesi penunjang pasar modal (jika ada);
xii). Nama dan alamat anak perusahaan dan/ atau kantor cabang atau kantor perwakilan.
vi. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan: i).
Tinjauan operasi per-segmen;
ii).
Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan;
iii).
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal;
iv).
Bahasan & analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian luar biasa & jarang terjadi;
v).
Uraian komponen subtansial dari pendapatan/beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha Perusahaan; 27
vi).
Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan dari penjualan/pendapatan bersih, maka wajib disertai bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/ atau adanya produk atau jasa baru;
vii). Bahasan dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi selama 2 (dua) tahun; viii). Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan; ix).
Uraian tentang prospek usaha Perusahaan & aspek pemasaran;
x).
Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per-saham dan jumlah dividen pertahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 tahun buku terakhir;
xi).
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (jika ada);
xii). Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/ modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi; xiii). Uraian mengenai perubahan peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan;
yang
xiv). Uraian mengenai kebijakan akuntansi Perusahaan.
vii. Good Corporate Governance: i).
Visi dan Misi Perusahaan;
ii).
Uraian Dewan Komisaris;
iii).
Uraian Direksi;
iv).
Komite Audit;
v).
Komite Nominasi (jika ada);
vi).
Komite Remunerasi (jika ada);
vii). Komite-komite lain yang dimiliki oleh Perusahaan; viii). Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan; ix).
Uraian mengenai pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal (Internal Audit and Control);
x).
Akuntan Perusahaan;
xi).
Uraian mengenai risiko Perusahaan;
xii). Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung-jawab sosial Perusahaan xiii). Akses informasi dan data Perusahaan; xiv). Etika Perusahaan.
viii. Informasi Keuangan: i).
Surat pernyataan Direksi tentang tanggung-jawab atas laporan 28
keuangan; ii).
Opini akuntan atas laporan keuangan Perusahaan;
iii).
Deskripsi Auditor Independen di opini;
iv).
Laporan Keuangan yang lengkap;
v).
Penyajian Laporan Arus Kas;
vi).
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi;
vii). Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; viii). Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan;
b.
ix).
Aktiva dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing;
x).
Komitmen dan Kontijensi.
Laporan Keuangan Perusahaan terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Triwulanan. Laporan Keuangan disampaikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan.
9. Hubungan dengan Stakeholders2 a.
Menjamin hak stakeholders yang timbul dari peraturan Perundangundangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan stakeholders.
b.
Memastikan Perusahaan melakukan tanggung-jawab sosialnya.
c.
Memastikan Perusahaan memperhatikan kepentingan stakeholders.
d.
Memastikan aset, lokasi usaha, serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
e.
Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Karyawan.
f.
Dalam melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan berkaitan dengan penghasilan yang tidak diwajibkan atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan dari RUPS.
g.
Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan/ harrasment).
10. Terkait Sistem Akuntansi dan Keuangan a. b. c.
Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Memastikan data memiliki kelengkapan, akurasi, klasifikasi dan otorisasi yang memadai Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan
11. Terkait dengan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah3
29
a. Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah. b. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah (UPKN) pada Sub Divisi Manajemen Mutu Pelayanan & Tata Kelola Perusahaan (MMP & TKP).
c.
Memastikan kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit terkait secara konsisten.
d. Menetapkan kewenangan untuk memberikan keputusan akhir atas transaksi mencurigakan.
e. Melaporkan transaksi mencurigakan yang disusun oleh UPKN kepada Menteri Keuangan atau PPATK.
f.
Memastikan Jajaran Manajemen dan Karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
g. Direksi dapat memberikan pelimpahan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap hal tersebut.
12. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS. 13. Anggota Direksi dilarang: a. b. c. d.
VI.
melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan; memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan; mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan memenuhi permintaan Pemegang Saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang ditetapkan dalam RUPS.
HAK DAN WEWENANG 1. Umum: a.
Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
b.
Menetapkan Perusahaan.
c.
Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan / pengelolaan maupun pemilikan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d.
Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
e.
Mempergunakan saran profesional;
f.
Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS;
g.
Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya
kebijakan
dalam
kepemimpinan
dan
kepengurusan
30
ditetapkan oleh RUPS; 2. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris: a.
Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain dan memberikan pinjaman jangka pendek atas nama Perusahaan;
b.
Mengagunkan aktiva tetap; melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak, dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati, yang ditetapkan oleh RUPS;
c.
Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha;
d.
Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Perusahaan.
3. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS setelah mendengar pendapat dan saran Dewan Komisaris a.
Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru;
b.
Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam perusahaan lain atau badan-badan lain;
c.
Menerima dan/ atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, serta memberikan pinjaman jangka pendek;
d.
Melepaskan dan/ atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/ panjang;
e.
Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak yang mempunyai dampak keuangan bagi Perusahaan;
f.
Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist);
g.
Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang.
4. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan. 5. Kewenangan menjalankan tindakan-tindakan lainnya VII.
PENETAPAN KEBIJAKAN PENGURUSAN PERUSAHAAN OLEH DIREKSI 1. Prinsip-prinsip Kebijakan Pengurusan Perusahaan a.
Dalam hal suatu kebijakan yang diambil oleh Direksi merupakan sesuatu yang substansinya menyangkut citra Perusahaan, risiko atau konsekuensi material maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Rapat Direksi.
b.
Dalam mengambil kebijakan atau keputusan, setiap Direktur wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
i.
Itikad baik;
ii.
Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup; 31
iii. Investigasi memadai; iv. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan;
v. Koordinasi dengan Direktur lainnya. c.
VIII.
Pendelegasian wewenang Direksi kepada Karyawan atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama.
HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI 1. Pemisahan Fungsi Direktur baik sendiri-sendiri maupun bersama harus mampu memisahkan fungsi dan peranan jabatannya sebagai Direksi Perusahaan, Pemegang Saham dan/ atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi. 2. Mekanisme Pengawasan Mekanisme pengawasan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dilakukan dengan: a.
Penempatan wakil Perusahaan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direktur Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
b.
Keberadaan unit khusus yang menangani pengawasan dan pelaporan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi (jika diperlukan).
3. Transaksi dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
IX.
X.
a.
Pada prinsipnya Perusahaan mengedepankan prinsip;
b.
Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, maka kepentingan Perusahaan harus didahulukan.
PENDELEGASIAN WEWENANG DI ANTARA DIREKTUR PERUSAHAAN
1.
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak mewakili Perusahaan yang telah disetujui dalam Rapat Direksi.
2.
Setiap Direktur Perusahaan berhak mengambil keputusan berdasarkan sektor/ bidang masing-masing menurut ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.
PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI
1. Prosedur Terkait Dengan Pembagian Tugas Direksi Kewenangan menetapkan Job Description ada pada RUPS. Apabila kewenangan tersebut tidak dijalankan maka penetapan Job Description dilakukan oleh 32
Direksi sendiri.
2. Direktur Utama 3.1.
Hak dan Wewenang
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
b. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham.
c. 3.2.
Direktur Utama berhak menyelenggarakan Rapat Direksi setiap waktu apabila dipandang perlu. Tugas dan Fungsi
a.
Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan berdasarkan prinsip kehematan, efektif dan efisien, sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan Perusahaan;
b.
Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh;
c.
Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan;
d.
Melakukan supervisi dan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur;
e.
Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
f.
Menyelesaikan Laporan Tahunan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup;
g.
Menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
h.
Menyiapkan kebijakan umum Sistem Pengendalian Internal;
3.3.
Tanggung-jawab
a.
Direktur Utama bertanggung-jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
b.
Direktur Utama bersama Direktur lainnya bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
3. Direktur Teknik dan Luar Negeri Direktur Teknik dan Luar Negeri bertanggung-jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat Teknik dan Luar Negeri.
4. Direktur Pemasaran Korporasi a.
Direktur Pemasaran Korporasi bertanggung-jawab atas pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat Pemasaran Korporasi.
keseluruhan
5. Direktur Keuangan dan Investasi a.
Direktur Keuangan bertanggung-jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat Keuangan 33
6. Direktur Operasi Ritel a.
XI.
Direktur Operasi Ritel bertanggung-jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat Operasi Ritel.
RAPAT DIREKSI 1. Kebijakan Umum Agenda Rapat Direksi dapat diusulkan oleh masing-masing Direktur kepada Sekretaris Perusahaan dengan menyatakan bahan tertulis untuk disiapkan undangan dan agendanya. Setiap kali rapat dibuat daftar hadir dan ditandatangani oleh seluruh yang hadir dalam rapat tersebut. Berita acara rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan. 2. Jadwal dan Agenda Rapat
a. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
b. Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi. c.
Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal.
d. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan kepada para Direktur dengan sarana apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut.
e. Materi rapat
disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.
Materi
rapat
3. Mekanisme Kehadiran Rapat
a.
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Direktur atau wakilnya.
b.
Seorang Direktur hanya dapat mewakili seorang Direktur lainnya dengan kuasa tertulis.
c.
Direktur Utama memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk oleh Direktur Utama untuk maksud tersebut.
4. Proses Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan
a.
Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
b.
Masing-masing Direktur mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pandangan dan pendapat terhadap permasalahan yang dibahas.
c.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak.
d.
Setiap Direktur yang memiliki benturan kepentingan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara. Kenyataan tersebut harus dicatat dalam Risalah Rapat. 34
e.
Setiap Direktur berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara Direktur yang diwakilinya.
f.
Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama berimbang, maka usul tersebut dianggap ditolak.
g.
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi (sirkuler). asalkan keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Direktur.
h.
Keputusan yang menyangkut aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi.
5. Berita Acara atau Risalah Rapat
XII.
a.
Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Berita Acara atau Risalah Rapatnya.
b.
Berita Acara atau Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat.
c.
Berita Acara atau Risalah Rapat Direksi harus dibacakan sebelum rapat ditutup, khususnya yang berkaitan dengan keputusan/ kesepakatan yang diambil.
d.
Berita Acara atau Risalah Rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh yang hadir dalam Rapat Direksi, didistribusikan kepada seluruh Direktur (termasuk yang tidak hadir dalam Rapat Direksi) dan dapat juga didistribusikan kepada pihak-pihak terkait dengan keputusan yang diambil. Salinan Berita Acara atau Risalah Rapat Direksi juga disampaikan kepada Dewan Komisaris.
e.
Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama bertugas untuk membuat, mengadministrasikan, mendistribusikan dan mendokumentasikan Berita Acara atau Risalah Rapat.
f.
Berita Acara atau Risalah Rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan sekurang-kurangnya oleh salah seorang Direktur lainnya. Apabila berita Acara atau Risalah Rapat tersebut dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak dipersyaratkan.
g.
Berita Acara atau Risalah Rapat Direksi harus disampaikan kepada seluruh Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Rapat dilaksanakan.
h.
Perbaikan Berita Acara atau Risalah Rapat Direksi dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman.
SEKRETARIS PERUSAHAAN Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat satu level di bawah Direksi. 1. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. 2. Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan adalah: a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal (investor relation) yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan, stakeholders (public relation) yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan; 35
b. c. d. e. f.
Sebagai penghubung (liaison officer) atau contact person antara Perusahaan dengan masyarakat; Menjamin kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan (compliance officer); Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/ secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Perusahaan.
3. Tugas lainnya: a.
Menghadiri Rapat Direksi dan dan membuat Berita Acara atau Risalah Rapat Direksi;
b.
Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham;
c.
Bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan RUPS;
d.
Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporanlaporan/ kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar dan yang diperlukan berkaitan dengan hal hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
e.
Menyelenggarakan Rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin;
f.
Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta penanggung jawabnya dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat;
g.
Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan serta pengadministrasiannya.
4. Wewenang Sekretaris Perusahaan: a. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan;
b. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi;
c. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh person in charge;
d. Meminta data/ informasi/ penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada
pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi;
e. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/ atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan;
5. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan
dengan: a. Ditetapkannya kualifikasi khusus bagi Sekretaris Perusahaan. b. Diberikannya wewenang dan sumber daya yang memadai c. Kewajiban Sekretaris Perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya 36
d. XIII.
secara berkala kepada Direktur Utama. Dievaluasi efektivitasnya secara berkala.
KOMITE-TIM DIREKSI Persyaratan pembentukan Komite-Komite Direksi adalah:
XIV.
1.
Eksistensi komite tidak dilarang oleh Anggaran Dasar Perusahaan;
2.
Beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang;
3.
Eksistensi komite ini bertujuan untuk membebaskan tanggung-jawab Direksi.
membantu,
tetapi
tidak
dapat
HUBUNGAN DENGAN PROFESI PASAR MODAL Perusahaan perlu memperhatikan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri atas:
XV.
1.
Akuntan.
2.
Konsultan Hukum.
3.
Jasa Penilai.
4.
Notaris dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
PENGGUNAAN SARAN PROFESIONAL Ketentuan dalam penggunaan saran profesional atas biaya Perusahaan bagi Direksi sebagai berikut: 1.
Berdasarkan kebutuhan Perusahaan.
i. Penggunaan saran profesional oleh masing-masing Direktur dimungkinkan
dengan ketentuan masih dalam batas-batas efisiensi dan efektivitas serta dilengkapi dengan Panduan berisi ruang lingkup pekerjaan (job description), Job Specification, wewenang dan tanggung-jawab serta mekanisme Pelaporan dan Pertanggung-jawaban.
2.
Penggunaan kebijakan ini dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
37
