ARAH KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHDAN REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
oleh : DR. NURDIN, S.Sos, M.Si Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Disampaikan pada Workshop Pemetaan Urusan Persandian Dalam Rangka Fasilitasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Persandian Jakarta, 6 April 2016
I. TAHAPAN PERKEMBANGAN BIROKRASI Fase pertama adalah birokrasi konvensional. memiliki ciri-ciri antara lain; memposisikan diri hanya sebagai regulator (rule driven), lebih banyak berperan untuk mengatur masyarakat, membatasi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, sistem manajemen SDM berbasis pada kolusi dan nepotisme, serta tidak memiliki standar kinerja. Fase kedua adalah reformasi birokrasi. Mulai mempergunakan paradigma “New Public Administration” dimana pengelolaan mekanisme kerja dan pengambilan keputusan banyak mempergunakan pendekatan ilmu manajemen, seperti penggunaan standar kinerja, pengukuran kinerja, adanya penyusunan standar kompetensi bagi SDM, serta senantiasa mendasarkan diri pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat (customer driven) dalam setiap pengambilan keputusan. Fase ketiga adalah birokrasi profesional. Pada fase ini, birokrasi memiliki ciri seperti yang banyak ditemukan di negara-negara maju, mengembangkan pendekatan “Open Government Partnership” dimana kinerja birokrasi senantiasa mendasarkan pada keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat sehingga tercipta adanya sinergi kebijakan. Sistem manajemen SDM birokrasi dirancang bukan hanya didasarkan pada penerapan dan penilaian standar kompetensi, tapi pada penciptaan inovasiinovasi kerja dan layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya saing negara di kompetisi global.
II. Arah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: • peningkatan pelayanan, • pemberdayaan, dan • peran serta masyarakat, serta • peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
III. KONDISI PERANGKAT DAERAH SAAT INI Daerah Kecil (Nilai <40):
Daerah Sedang (Nilai 40-70):
Daerah Besar (Nilai >70):
1.
1.
a. Setda, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten; b. sekretariat DPRD; c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan .lembaga teknis daerah paling banyak 12 (duabelas).
2. 3. 4.
•
Setda: paling banyak 3 (tiga) asisten; Sekretariat DPRD; dinas paling banyak 12 (dua belas); lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan).
2. 3. 4.
Setda paling banyak 3 (tiga) asisten; Sekretariat DPRD; Dinas paling banyak 15 (lima belas); lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh).
DAPAT DIBENTUK LEMBAGA LAIN Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang- undangan
Akibatnya: 1. Tidak sinergis kelembagaan daerah dengan Urusan pemerintahan (Misal: Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UMKM dan Tenaga Kerja). 2. Dengan dibukanya lembaga lain, perangkat daerah berkembang tanpa batas walaupun jumlah dinas dan badan sudah dibatasi 3. Kriteria penentuan nilai dilakukan berdasarkan kriteria besaran daerah, sehingga tidak mencerminkan beban dari urusan pemerintahan tersebut
III. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN •
Menata ulang Kelembagaan Pemda sesuai dengan perubahan kewenangan antar susunan pemerintahan sebagai bagian dari penguatan otonomi daerah dan reformasi birokrasi.
•
Penyesuaian harus menjadikan Kelembagaan efektif dalam melaksanakan tugasnya
•
Kelembagaan bersifat asimetris yang memungkinkan kelembagaan dari satu daerah berbeda dengan daerah yang lain
•
Mendorong terwujudnya sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar jelas pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga di Daerah
•
Menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan h untuk mencapai target nasional dengan akselerasi realisasi target nasional tersebut.
•
Memastikan tersedianya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan
MENJADIKAN DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAKSANAAN NAWACITA
IV. KONSEP PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH Perangkat Daerah provinsi: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD;
Secara teoritis pengelompokan perangkat daerah terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu: • kepala Daerah (strategic apex) • sekretaris Daerah (middle line) • dinas Daerah (operating core) • Badan sebagai fungsi penunjang (technostructure) • staf pendukung (supporting staff).
c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan.
Perangkat Daerah Kab/Kota
a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas;
e. badan; dan f. kecamatan Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan sebagaimana dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Dinas dan Badan melaksanakan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian,
penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi)
V. TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH
PADA PRINSIPNYA SETIAP DILAKSANAKAN OLEH 1 DINAS PADA PRINSIPNYA SETIAP DILAKSANAKAN OLEH 1 BADAN
URUSAN
FUNGSI
PEMERINTAHAN
PENUNJANG
UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP TERSEBUT DI ATAS, DINAS DAN BADAN DIKATEGORIKAN KE DALAM •TIPE A (Skor lebih 800) •TIPE B. dan (Skor 601-800) •TIPE C (Skor lebih dari 400 – 600) TIDAK LAGI DIKENAL PERUMPUNAN DINAS DAN BADAN, KECUALI URUSAN YANG SANGAT KECIL SEHINGGA BEBAN TUGASNYA TIDAK MASUK KATEGORI TIPE C, DIWADAHI DENGAN KRITERIA: SKOR 300-400, SETINGKAT BIDANG SKOR KURANG DARI 300, SETINGKAT SUB BIDANG
VI. UPT DAN CABANG DINAS
Pada dinas dan Badan dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
Untuk urusan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota yang mempunyai urusan tersebut Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kelautan Pendidikan Menengah
VII. KRITERIA UPT DAN CABANG DINAS
1. UPT pada dinas Provinsi: • Kelas A, dipimpin oleh Pejabat Administrator, dengan 1 subbag Tu dan dua Seksi • Kelas B, dipimpin oleh Pengawas tanpa kepala seksi 1. UPT pada dinas Kab/Kota: • Kelas A, dipimpin oleh Pejabat Pengawas dg satu subbag TU • Kelas B, dipimpin oleh Pengawas tanpa subbag TU
1. Cabang dinas Provinsi: • Kelas A, dipimpin oleh Pejabat Administrator, dengan 1 subbag Tu dan dua Seksi • Kelas B, dipimpin oleh Pengawas tanpa kepala seksi
VIII. BESARAN DINAS/BADAN DAERAH PROVINSI URUSAN PEMERINTAHAN
Administrator: 4 Pengawas : 12 Pelaksana: ?
Administrator: 3 Pengawas : 9 Pelaksana: ?
Administrator 2 Pengawas : 6 Pelaksana: ?
IX. BESARAN DINAS/BADAN DAERAH KAB/KOTA URUSAN PEMERINTAHAN
Administrator: 4 Pengawas : 12 Pelaksana: ?
Administrator: 3 Pengawas : 9 Pelaksana: ?
Administrator 2 Pengawas : 6 Pelaksana: ?
X. BESARAN PERANGKAT KAB/KOTA (KECAMATAN)
BUPATI/WALIKOTA
SEKRETARIAT DAERAH
XIII. INTEGRASI KEBIJAKAN BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
UU 5/2014 SISTEM MERIT SEBAGAI STRATEGI UNTUK MEMBANGUN PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA • mengatur fungsi, tugas dan peranan, serta hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara. • memberi landasan bagi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.
XIV. Implikasi terhadap Organisasi • Penataan jabatan ( restructuring dan rightsizing) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi. • Penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja untuk setiap jabatan • Penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan • Penyempurnaan sistem remunerasi • Penempatankembali pegawai, termasuk redistribusi • Penyusunan rencana pengembangan karier, termasuk program Diklat
XV. KERANGKA INTEGRASI PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH SERTA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Urusan Pemerintahan Kelembagaan Perangkat Daerah
Program & Anggaran
IKU
PROGRAM ANGGARAN
Peta Jabatan dan Atributnya • • • • •
Kepala Administrator Pengawas JFT JFU
Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan
Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan Indikator
Langkah Kerja
Kriteria Unjuk Kerja Pemaketan dan Penilaian Kompetensi Penilaian Kinerja Individu Kinerja Organisasi, Daerah, Program dan K/L di Daerah
Pegawai ASN pd Perangkat Daerah Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah • JPT/Admnistrator • Administrator • Pengawas • JFT • JFU
XVI. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan Kelembagaan Perangkat Daerah TIPELOGI Perangkat Daerah • Kepala • Administrator • Pengawas • Pelaksana • JFungsional
Analisis Jabatan Peta Jabatan Uraian Jabatan
KEBUTUHAN PEGAWAI
ANALISIS BEBAN KERJA
Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan Jenis Layanan/Fungsi Dasar/Tugas Urusan Pemerintahan Jangkauan Layanan/Indikator
Jabatan Utama URAIAN TUGAS TUGAS UTAMA TUGAS PENUNJANG
JUMLAH LAYANAN
Jabatan Penunjang
Evaluasi Jabatan
XVII. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KOMPETENSI SDM PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan
Program & Anggaran
IKU
Kelembagaan Perangkat Daerah Peta Jabatan dan Atributnya
Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan
Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan Langkah Kerja
Kriteria Unjuk Kerja Pemaketan Kompetensi Penilaian Kompetensi dan Sertifikasi
Pegawai ASN pd Perangkat Daerah Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah JPT/ Admnistrator Administrator Pengawas JFT JFU
KKNIPDN: Ahli Suvervisor Operator
XVIII. PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH DEGAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN Urusan Pemerintahan
Sub Urusan Pemerintahan
Program & Anggaran
Kewenangan
Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan
IKU PROGRAM
SPM
Indikator
Langkah Kerja
ANGGARAN
Kriteria Unjuk Kerja Penilaian Kinerja Individu Kinerja Organisasi, Daerah, Program dan K/L di Daerah
XIX. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antarkabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai. (2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan 26 informatika.
Evolusi Layanan Pemerintah 1
3
2
Loket Bergerak
Web Online
Loket Kantor
Sms
Messenger
Live Chat
Telephon analog
Ip-Phone
Video Converence
Anjungan Layanan
Televisi
Jejaring sosial
XXI. TINDAK LANJUT
• Untuk pertama kalinya, pemetaan urusan pemerintahan harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat bulan April tahun 2016. • hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lambat bulan bulan Mei tahun 2016. • Perda pembentukan perangkat daerah harus sudah ditetapkan paling lambat akhir Juni 2016.
• Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah paling lambat awal Desember 2016.
TINDAK LANJUT
• Dalam hal hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah tanpa menunggu hasil penetapan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
SIMULASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN TIPELOGI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN http://fasilitasi.otda.kemendagri.go.id
•
[email protected] • 0852 1042 0329 •
DI PAPUA TEMPATNYA BURUNG CENDRAWASIH CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH
28
