I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam
melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para pelaku ekonomi. Salah satu kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan tersebut adalah dengan mendorong terciptanya iklim investasi yang mendukung. Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun pembangunan dan atau pemeliharaan dan belanja modal), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (dan atau belanja modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi.
2
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. PDRB dapat diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang
bersifat
sentralisasi
dimana
pemerintah
tidak
memerhatikan
apakah
pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah. Pada hakekatnya otonomi daerah merupakan upaya pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional guna mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ahmad, 1998). Pelaksanaan otonomi daerah merupakan desentralisasi dari kebijakan pemerintah dalam menangani daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan sebagai suatu pemecahan dan jalan keluar yang lebih baik terhadap permasalahan yang timbul dari sentralisasi pembangunan selama ini yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pembangunan antar daerah. Penerapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sejak 1 Januari 2001, membuat pemerintah mengatur daerahnya masing-masing agar sesuai
3
dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. Kota Tangerang sebagai salah satu daerah pelaksana otonomi daerah berusaha
untuk memaksimalkan potensi
sumberdaya manusianya untuk mengolah potensi yang ada. Partisipasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masyarakat seharusnya mendukung pemerintah daerah dalam mengolah semua sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Kota Tangerang yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta, sehingga daerah ini merupakan daerah limpahan aktivitas dari Kota Jakarta antara lain limpahan industri, limpahan pemukiman, perkantoran, dan infrastruktur jalan serta kereta api. Perkembangan pembangunan Kota Tangerang tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah yang menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Tangerang tersebut. Adapun strategi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi Kota Tangerang adalah: (1) Strategi mendorong pertumbuhan/kinerja ekonomi berbasis ekonomi lokal untuk peningkatan daya beli masyarakat; (2) Strategi peningkatan kualitas Hidup masyarakat dengan pemenuhan hak dasar masyarakat; (3) Strategi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, yang meliputi kapasitas sistem, kapasitas kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia aparatur (BPS Tangerang, 2007). Seperti yang sudah disampaikan, salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan dalam lingkup daerah untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun
4
berdasarkan atas dasar harga konstan. Dari Gambar 1.1. terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang dalam kurun waktu dari tahun 1995-2009 berfluktuasi di mana angka tertinggi ditunjukan pada tahun 1998 yaitu 51,89 persen yang kemudian turun drastis menjadi 8,88 persen di tahun 1999. Pada masa setelah diberlakukannya otonomi daerah laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang cenderung stabil dan angka paling rendah ditunjukkan pada tahun 2004 yaitu 10,00 persen.
Sumber: BPS Kota Tangerang 1995-2009 (diolah)
Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1995-2009 Laju pertumbuhan PDRB yang berfluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti investasi, sumber daya manusia, perkembangan teknologi dan faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan untuk dapat mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga memerlukan modal yang relatif besar yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun sosial. Dana yang dibutuhkan untuk menambah modal tersebut biasa disebut investasi.
5
Tabel 1.1.Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2005-2009 (%) No.
Tahun
Lapangan Usaha 2005
1
Pertanian
2006
2007
2008
2009
0,18
0,16
0,15
0,16
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,78
55,03
53,07
50,43
47,54
Pertambangan dan 2
Penggalian
3
Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air
4
bersih
1,33
1,11
0,86
0,76
0,71
5
Konstruksi
1,65
1,65
1,74
1,93
2,11
24,42
25,52
27,95
29,94
31,06
10,72
11,40
10,93
11,10
12,17
Perdagangan, Hotel & 6
Restoran Pengangkutan &
7
Komunikasi Keuangan, Real estate
8
& Jasa Perusahaan
2,95
3,01
3,14
3,32
3,60
9
Jasa-jasa
1,97
2,13
2,20
2,37
2,66
100,00 100,00
100,00
TOTAL
100,00 100,00
Sumber: BPS Kota Tangerang, 2005-2009
Dari Tabel 1.1, dapat dilihat kontribusi sektor yang terbesar di Kota Tangerang adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.
Oleh
sebab
itu
sebaiknya
pemerintah
Kota
Tangerang
lebih
mengembangkan sektor-sektor tersebut seperti menanamkan investasi yang besar terhadap yang memberi nilai tambah besar.
6
Selain investasi, faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Dilihat dari jumlah penduduk, Kota Tangerang merupakan kota yang kepadatan penduduknya tergolong besar yaitu 10.043,09 jiwa per km2. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan peningkatan kebutuhan ekonomi pada masing-masing penduduk. Misalnya saja, kebutuhan orang dewasa tentu saja berbeda dengan kebutuhan anak-anak. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bila tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Salah satu faktor yang memengaruhi permintaan tenaga kerja adalah tingkat upah. Bagi pekerja, kenaikan upah akan memperbaiki daya beli pekerja yang akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan peningkatan produktivitas bekerja, sedangkan bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja, maka pemerintah memandang perlu untuk mengatur masalah pengupahan ini. Penetapan upah minimum oleh pemerintah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja. Dari uraian di atas, penting untuk diketahui seberapa besar pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja, dan upah tenaga kerja, terhadap pertumbuhan ekonomi
7
Kota Tangerang. Dengan demikian pemerintah kota dapat mempersiapkan strategi pembangunan dan menerapkan kebijakan yang tepat guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan investasi, jumlah tenaga kerja, serta upah tenaga kerja Kota Tangerang terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB Kota Tangerang dengan menggunakan metode analisis regresi (Ordinary Least Square (OLS). Serta melihat seberapa besar keberhasilan kebijakan otonomi daerah yang berjalan di Kota Tangerang tersebut.
1.2.
Perumusan Masalah Pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunannya
tidak selamanya tepat dan benar. Hal itu terlihat dari masih adanya ketimpangan yang nyata pada pembangunan antar daerah atau wilayah dan kelompok tertentu. Masyarakat jelas mengharapkan pemerataan kesejahteraan dan meminimumkan ketimpangan pembangunan antar daerah atau wilayah dan kelompok tertentu. Kebijakan
pembangunan
yang
tersentralisasi
telah
menyebabkan
ketimpangan yang nyata pada pembangunan antar wilayah dan kelompok pendapatan. Dengan demikian keadaan ini akan menyebabkan pembangunan di Indonesia rentan terhadap goncangan yang terjadi sehingga menimbulkan krisis ekonomi, sosial politik yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat. Dengan diberlakukannya otonomi daerah merupakan awal dari redistribusi kekayaan negeri ini, pemerataan kesejahteraan dan meminimalisir ketimpangan pusat dan daerah. Selain itu otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan sektor
8
perekonomian di daerah tersebut dan juga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
Sumber : BPS Kota Tangerang, BKPM, Dinas Tenaga Kerja 1995 - 2009
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita, Investasi, Jumlah Tenaga Kerja, dan UMR Kota Tangerang tahun 1995-2009 Kota Tangerang merupakan kota dengan kepadatan penduduk yang cukup besar diantara kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa serta memiliki potensi sumber daya manusia dan alam cukup memadai, tetapi kondisi perekonomian dan pertumbuhan ekonominya dilihat dari PDRB perkapita relatif tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor. Hal itu tercermin dari tingkat penyerapan angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja belum optimal. Demikian pula dengan investasi yang belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Dalam perspektif yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi bukanlah satusatunya kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Aspek-aspek seperti kualitas kehidupan manusia, pemerataan hasil-hasil pembangunan, keberlanjutan
9
(sustainability), kualitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat juga menjadi tolok ukur. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi tetaplah aspek dominan yang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam merencanakan program pembangunan. Sehubungan dengan informasi yang disampaikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Seberapa besar pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja, dan upah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang sebelum dan pada saat otonomi daerah? 2. Apakah otonomi daerah yang dicanangkan sudah memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan maka
tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Menganalisis pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja, dan upah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang sebelum dan pada saat otonomi daerah. 2. Menganalisis dampak otonomi daerah yang dicanangkan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.
10
1.4.
Manfaat Penelitian Penelitian ini memberi gambaran mengenai pengaruh investasi, jumlah
tenaga kerja, dan upah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang sebelum dan pada masa otonomi daerah yaitu dari kurun waktu tahun 1995-2009. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah Kota Tangerang dalam mengembangkan faktor-faktor yang signifikan dan berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dalam menganalisis faktorfaktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masa otonomi daerah atau pada masa sebelum diberlakukan otonomi daerah.
1.5.
Ruang Lingkup Penelitian ini menganalisis pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja, serta
upah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang dari tahun 19952009 yaitu pada masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah sampai saat ini, serta melihat apakah kebijakan otonomi daerah sudah terlaksana dengan baik di Kota Tangerang.
