http://www.mb.ipb.ac.id
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan
sub sektor perkebunan sebagai bag ian dari
pembangunan ekonomi nasional
pada hakekatnya merupakan suatu
pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata. Potensi ekonomi . yang
harus
digali
tersebut
meliputi
sumberdaya
alam,
sumberdaya manusia, modal, teknologi dan kemampuan berorganisasi (Ditjen Perkebunan, 1986). Sejalan dengan arah pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, maka pembangunan perkebunan diarahkan perhatiannya kepada masyarakat yang berpendapatan rendah seperti buruh tani dan petani yang berlahan sempit. daerah-daerah
kritis
Disamping itu wilayah yang kurang maju dan harus
mendapat
perhatian.
Pembangunan
perkebunan karena sifat penjabaran usahanya yang meluas diseluruh nusantara dan diusahakan oleh para petani kecil, maka selain dari peranannya
meningkatkan
produktivitas
nasional,
peningkatan
pendapatan petani, mendukung pengembangan industri, sebagai sumber pendapatan devisa negara dan pelestarian sumber daya alam, juga diarahkan untuk melakukan misinya terhadap hal-hal yang khusus, seperti yang dikemukakan di atas.
http://www.mb.ipb.ac.id
2
Bertitik tolak dari peranan pembangunan perkebunan dan karena usaha perkebunan merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat banyak, maka
pembangunan
perkebunan
ditempuh
melalui
empat
pola
pengembangan yaitu : •
Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)
•
Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
•
Pola Swadaya (PS)
•
Pola Perkebunan Besar (PB)
Dengan keempat pola pengembangan tersebut, menurut Ditjenbun. (1986), secara konsepsional terkandung maksud untuk menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat seperti: •
Petani yang tidak mempunyai sumber daya (Iahan dan modal) dibantu melalui pola PIR.
•
Petani yang mempunyai lahan saja ditangani dengan pola UPP.
•
Petani yang sudah punya potensi untuk berkembang ditangani melalui pola swadaya dengan kegiatan yang dibantu pemerintah hanya bersifat parsial, sehingga swadaya dari pad a petani dapat tergugah.
•
Para pengusaha yang mempunyai modal dan kemampuan didorong untuk berpartisipasi di dalam pengembangan perkebunan besar baik dengan pol a PIR maupun bukan pola PIR.
3
http://www.mb.ipb.ac.id
Perusahaan Inti Rakyat adalah pola untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi peserta dan didukung oleh suatu sistem pengelolaan usaha dengan memadukan berbagai kegiatan produksi, pengelolaan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan besar sebagai inti dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan (Ditjen Perkebunan, 1986). Pola PIR memanfaatkan perkebunan besar milik negara dan swasta sebagai inti pengembangan perkebunan rakyat dan dilaksanakan pad a areal bukaan baru, pad a areal yang terpencil (remote) dan masih jarang penduduknya.
Pada
pol a
tersebut,
perusahaan
inti
disamping
mengusahakan kebunnya sendiri, berkewajiban membantu petani peserta dalam
membangun
kebunnya
dengan teknologi
maju,
melakukan
pengolahan serta melakukan pemasaran hasil. Pembangunan perkebunan melalui pola PIR telah berkembang dan tersebar di banyak lokasi dan telah memberikan banyak manfaat seperti peningkatan pendapatan petani, pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan mendukung program transmigrasi. pembiayaan proyek,
Berdasarkan alas
peserta proyek dan sasarannya maka pol a PIR
dapat digolongkan atas PIR-BUN yang meliputi PIR Swadana yaitu PIR Lokal & PIR Khusus Perkebunan, 1996).
dan PIR Berbantuan
serta
PIR-TRANS (Ditjen
Pembangunan perkebunan dengan pol a PIR-BUN
http://www.mb.ipb.ac.id
4
sampai dengan saat ini telah dikembangkan 562.156 Ha terdiri dari 397.762 ha kebun plasma dan 164.394 ha kebun inti dengan berbagai macam komoditas yakni karet, kelapa sawit, tebu, kapas, kelapa hibrida dan kakao yang tersebar di 20 propinsi (Ditjen Perkebunan, 1995). Dengan Pola PIR-TRANS telah dikembangkan 584.627 Ha terdiri dari kebun plasma seluas 425.417 Ha meliputi 381.227 Ha komoditas kelapa sawit dan 44.190 Ha komoditas kelapa hibrida serta 159.210 Ha kebun inti yang meliputi 148.162 Ha komoditas kelapa sawit dan 11.048 Ha komoditas kelapa hibrida yang tersebar di 11 propinsi (Ditjen Perkebunan, 1997) Didalam
pelaksanaannya
dijumpai
masalah/kendala
yang
mengakibatkan tidak selesainya program sesuai dengan rencana yang mengakibatkan antara lain pelaksanaan akad kredit tidak tepat waktu, sehingga calon petani peserta terlambat menerima pendapatan dari kebun, perusahaan inti menanggung beban bunga dan petani peserta meninggalkan lokasi sehingga proses sertifikasi tidak dapat berjalan sebagaimana
mestinya.
Dalam
upaya
untuk
menyempurnakan
pengembangan perkebunan dengan pol a PIR di masa mendatang, maka penelitian untuk mengidentifikasi masalah/kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dapat dikerjakan perlu dilakukan.
http://www.mb.ipb.ac.id
5
B. Perumusan Masalah
Pola PIR telah dikembangkan selama hampir 20 tahun dan saat ini masih terus berjalan.
Didalam rencana pengembangan wilayah Indonesia
bag ian Timur pola PIR juga dikembangkan. Dengan pola tersebut telah terjawab sebagian masalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktifitas, ketimpangan penyebaran penduduk, pertumbuhan antar wilayah dan peningkatan devisa, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa masalah yang perlu diselesaikan agar tidak terjadi pada pelaksanaan pola PIR selanjutnya. Beberapa masalah/kendala yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sebagai berikut : 1. Tahap persiapan Pada tahap persiapan kendala yang dihadapi adalah kelengkapan legalitas atas kebun yang akan diusahakan seperti ijin untuk membuka lahan, ijin dari Menteri Kehutanan apabila lokasinya terkena wilayah hutan. Kendala pada tahap persiapan ini terkadang memerlukan waktu yang
cukup lama sehingga mempengaruhi waktu untuk
memulai pekerjaan lapangan. Dalam tahap pembangunan kebun, kendala yang dihadapi seperti antara lain: kekurangan lahan karena terjadinya okupasi, kekurangan bibit sebagai akibat kurang cermatnya perencanaan dan serangan hama dan penyakit.
http://www.mb.ipb.ac.id
6
2. Tahap persiapan pengalihan pemilikan kebun plasma(konversi) Pada tahap ini kendala yang dihadapi antara lain pergantian petani yang
mempengaruhi proses sertifikasi, kelengkapan administrasi
untuk usulan kepada bank pelaksana dan kelayakan teknis kebun. 3. Tahap pasca konversi Pada tahap ini masalah yang dihadapi antara lain: •
Penjualan hasil kebun plasma ke luar perusahaan inti.
•
Kondisi jalan dari kebun sampai sarana pengolahan.
•
Arus informasi antara perusahaan inti dan petani kurang lancar.
•
Kelembagaan petani belum mantap.
•
Terjadinya penjualan terhadap kebun yang telah menghasilkan. Dalam pengembangannya kedepan , masalah-masalah diatas
hendaknya dapat diatasi agar pengembangan perkebunan dengan Pola PIR dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Dalam penelitian ini permasalahan difokuskan pad a pola PIR-TRANS mengenai faktor- faktor yang paling berpengaruh terhadap ketepatan waktu akad kredit
dan
bagaimana cara-cara I upaya yang dilakukan agar tahapan-tahapan pada proses pengalihan pemilikan kebun plasma (konversi) dapat dilaksanakan tepat waktu.
7
http://www.mb.ipb.ac.id
C. Tujuan Penelitian dan Ruang Lingkup 1. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji hal-hal sebagai berikul : -
Menganalisis
tahapan-tahapan
kegiatan
yang
mempengaruhi
ketepatan waktu akad kredit. -
Menganalisis waktu yang diperlukan oleh masing-masing tahapan kegiatan sesuai pelaksanaan di lapangan.
-
Memberikan rekomendasi kepada perusahaan inti dan instansi terkait mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan kapan waktu memulai pelaksanaannya.
2. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pad a proyek PIR-TRANS dengan komoditas kelapa sawit tahun tanam 1985/1986 sampai dengan tahun tanam 1993/1994 yang menurut ketentuan teknis telah memenuhi syarat untuk dialihkan (kelas A).
D. Manfaat Penelitian •
Sebagai
masukan
bagi
Instansi
pemerintah
agar
dapat
menyelesaikan kebijakan/peraturan seperti penetapan satuan biaya kebun plasma dan penetapan besar beban kredit kebun plasma
8
http://www.mb.ipb.ac.id
dengan tepat waktu agar perusahaan inti tidak menjumpai kendala didalam menjalankan tahapan-tahapan dalam proses pengalihan pemilikan kebun plasma. •
Sebagai masukan bagi Departemen Pertanian/Direktorat Jenderal Perkebunan
mengenai
informasi
lebih
lanjut
mengenai
proses
pengalihan pemilikan kebun plasma PIR-TRANS komoditas kelapa sawit. •
Sebagai masukan bagi Perusahaan inti agar mengetahui secara jelas mengenai tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu tahapan, waktu yang diperlukan, kapan memulai suatu tahapan dan tahapan apa yang paling berpengaruh terhadap proses pengalihan pemilikan kebun plasma (konversi) berdasarkan pengalaman dari perusahaan inti yang telah melaksanakan akad kredit.
