1
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perdamaian dunia merupakan isu penting dalam upaya pencapaian keamanan dan ketentraman manusia dalam suatu negara. Oktober
1945,
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
dalam
Pada tanggal 24
rangka
mewujudkan
perdamaian dunia tersebut, telah melakukan penandatanganan piagam yang dilakukan oleh mayoritas negara anggota, termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan. Stabilitas, baik di kawasan atau wilayah tertentu maupun internasional atau seluruh dunia, merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di dunia maupun di kawasan tersebut. Salah satu elemen yang turut berpengaruh terhadap berbagai upaya perdamaian dan stabilitas baik kawasan maupun internasional yaitu kemampuan suatu bangsa atau kekuatan secara nasional dalam memanfaatkan segala aspek sumberdaya yang dimiliki.
Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan
nasional, setiap negara perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain termasuk bidang pertahanan agar tujuan nasional dapat terpenuhi. Kerja sama pertahanan telah banyak dilakukan oleh hampir negara-negara di seluruh dunia.
Berbagai bentuk kerja sama pertahanan secara multilateral telah
banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, seperti SEATO (South East Asia Treaty Organization), ANZUS (Australia, New Zeland, and United States), NATO (North Atlantic Treaty Organization), CENTO (Central Treaty Organization), atau dikenal dengan Pakta Baghdad, maupun Pakta Warsawa.
2
Muthanna (2006:52) mengatakan bahwa pada tingkat politik atau tingkat makro, kerja sama pertahanan dan militer internasional dapat digunakan sebagai alat keterlibatan strategis sekaligus sebagai indikator kemauan untuk mengejar kerja sama yang lebih luas, saling percaya dan komitmen untuk mengatasi dan mengelola perbedaan. Kerja sama pertahanan dan militer internasional juga dapat digunakan sebagai sarana memperkenalkan transparansi, terutama yang berkaitan dengan niat dan kemampuan bangsa, membangun atau memperkuat persepsi bersama, memberikan dukungan untuk reformasi pertahanan, dan dapat juga digunakan untuk mendorong negara-negara mitra saling bekerja sama dalam areaarea lainnya. Bagi Indonesia, kerja sama internasional bidang pertahanan dan militer merupakan salah satu dari sepuluh program pembangunan nasional bidang pertahanan, yang dilaksanakan dalam rangka membangun kekuatan TNI hingga disegani di kawasan regional dan internasional. Program tersebut sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025, ditujukan untuk meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara.
Kerja sama
internasional bidang pertahanan berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, sehingga harus senantiasa dilaksanakan dengan prinsip one gate policy. Kementerian Pertahanan RI sesuai Kebijakan Umum Pertahanan 2010-2014 (Perpres No. 41 Tahun 2010) telah memberikan prioritas kerja sama internasional bidang pertahanan. Arah yang diprioritaskan tersebut yaitu pertama, peningkatan
3
kerja sama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, melalui program-program yang mendorong penyelesaian persoalan perbatasan secara damai. Kedua, peningkatan kerja sama dengan negara-negara sahabat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan kemampuan (capacity building) pertahanan negara Indonesia. Kerja sama tersebut, khususnya dalam upaya penanganan terorisme, kegiatan bidang pendidikan dan latihan, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, penegakan hukum di laut dan di udara, serta transfer teknologi untuk alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ketiga, akselerasi usaha-usaha mewujudkan ASEAN Security Community yang
solid
dan
kuat,
dengan
mempromosikan
nilai-nilai
perdamaian,
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam berbagai forum yang telah terbentuk. Keempat, peningkatan peran aktif dalam Peace Keeping Operation (PKO) berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB serta peran aktif dalam mewujudkan keamanan regional. Di antara kegiatan kerja sama pertahanan dengan negara lain, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Tiongkok. Hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok memiliki lembaran sejarah khusus. Kedua negara telah membuka hubungan diplomatik pada tanggal 13 April 1950. Namun, hubungan ini sempat dibekukan pada 30 Oktober 1967 karena terjadinya peristiwa Gerakan 30 September yang kemudian oleh pemerintahan presiden Soeharto ditengarai sebagai gerakan Partai Komunis Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Hal ini sebagaimana disampaikan Sukma (1994:54) bahwa,
4
“ hubungan berubah drastis pasca pecahnya pemberontakan G30S/PKI di Indonesia. Dimana China dicurigai terlibat dalam usaha percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, bahwa China telah turut mencampuri urusan domestik dalam negeri Indonesia serta memeberikan pelatihan kepada warga negara Indonesia di China untuk melakukan huru-hara di dalam negeri Indonesia. Selain itu pemerintah China juga melakukan kecaman-kecaman terhadap Indonesia, serta melakukan propaganda anti-Indonesia di China, dan secara resmi berakhir dengan pembekuan hubungan diplomatik dengan China oleh Indonesia pada 30 November 1967.” Hubungan bilateral kedua negara pulih kembali setelah ditandatanganinya memorandum mengenai pembukaan kembali hubungan diplomatik pada tanggal 8 Agustus
1990
di
Jakarta
(Sinaga,
2010
:
www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik internasional/ 324 memaknaitahun-persahabatanindonesia-cina- Diakses tanggal 30 April 2013). Kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tiongkok (KPIT) diselenggarakan
dalam
konteks
kepentingan
nasional
Indonesia,
untuk
membangun kemampuan pertahanan serta penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. Hal tersebut dilaksanakan setelah ditanda-tanganinya deklarasi bersama mengenai kemitraan strategik oleh kedua Kepala Negara pada 25 April 2005. Pada intinya, kedua negara (RPJMN, 2009-2014:II-VI-33) sepakat untuk membangun hubungan yang lebih sistematis dalam tiga bidang, yaitu di bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan,
serta bidang ekonomi dan
pembangunan. Sebagai realisasi dari kemitraan strategis bidang pertahanan tersebut, pada tanggal 7 November 2007 di Beijing (Buku Putih Pertahanan, 2008:148) telah ditandatangani naskah persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah RRT tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan. Tiongkok
5
dan Indonesia mengakui bahwa diperkuatnya kerja sama bidang aktivitas pertahanan akan bermanfaat bagi peningkatan kemampuan pertahanan nasional, khususnya angkatan bersenjata ke dua negara. Kemampuan pertahanan nasional Indonesia dapat terwujud jika didukung kesiagaan militer sebagai salah satu unsur dari kekuatan nasional. Dengan demikian, maka implikasi kebijakan KPIT harus mampu meningkatkan kesiagaan militer di Indonesia. Tiongkok dan Indonesia secara bersama-sama berkeinginan untuk memperkuat hubungan baik, berdasarkan prinsip saling menghormati, tidak saling campur tangan urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan, saling menguntungkan, dan damai berdampingan. Hal ini sebagaimana dalam naskah persetujuan (2007) kerja sama aktivitas bidang pertahanan tersebut, bahwa : “Indonesia dan Tiongkok akan memperkuat dan mengembangkan hubungan baik dan kerja sama bidang pertahanan berdasarkan prinsipprinsip saling menghormati atas kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial, tidak saling melakukan agresi, tidak saling campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan, saling menguntungkan dan damai berdampingan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan normanorma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal. Kedua negara berkeinginan untuk meningkatkan atau mempererat saling percaya dan kerja sama dalam bidang pertahanan untuk meningkatkan perdamaian serta stabilitas kawasan dan internasional.” Sebagaimana halnya dengan sejumlah kerja sama yang lain, KPIT dilaksanakan dalam rangka mendukung program pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019 bahwa salah satu dari sepuluh sasaran pembangunan nasional bidang pertahanan yaitu program kerja sama militer internasional.
Program ini ditujukan untuk
meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka
6
menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara. Setelah melakukan kerja sama pertahanan dengan Tiongkok, paling tidak ada kontribusi yang diterima Indonesia dalam rangka peningkatan kekuatan nasional melalui kesiagaan militer. Kontribusi tersebut yaitu pertama, Indonesia akan
memperoleh
informasi
kelembagaan
yang
sangat
penting
bagi
pengembangan kekuatan nasional, khususnya dalam bidang organisasi, doktrin, dan kebijakan. Kedua, Indonesia dapat memperoleh informasi perkembangan kurikulum pendidikan militer terkini. Ketiga, Indonesia dapat melakukan alih teknologi dalam pengembangan alutsista, termasuk mempelajari kemungkinan produksi bersama. Keempat, dengan melakukan latihan bersama, sangat dimungkinkan bahwa militer Indonesia akan dapat meningkatkan kemampuan diberbagai bidang seperti, anti teror, bela diri militer, pembebasan sandera dan lainnya. Dengan demikian, kekuatan nasional akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas organisasi, doktrin, kebijakan dan kurikulum pendidikan militer. Kekuatan nasional juga akan meningkat melalui kesiagaan militer dengan berjalannya alih teknologi alutsista, modernisasi tata kelola dan kepemimpinan, serta peningkatan kemampuan militer. Melalui KPIT, diharapkan Indonesia menjadi lebih maju dan mandiri. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan nasional dalam RPJPN tahun 2005-2025 dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Di samping itu, kerja sama pertahanan antara Indonesia
7
dengan Tiongkok juga mendukung delapan misi pembangunan nasional jangka panjang, khususnya misi yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; misi yang keempat mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; serta misi yang ketujuh mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Jika terbukti mendukung visi dan misi pembangunan nasional, maka KPIT dapat juga dikatakan turut berperan dalam mengatasi persoalan perdamaian dunia dan stabilitas kawasan. Peran kerja sama pertahanan terhadap pembangunan nasional disumbangkan melalui penyelesaian berbagai persoalan pembangunan bidang pertahanan (Rencana Kerja Pemerintah, 2013: I-2) dalam pengembangan TNI yang tidak saja terlatih, namun juga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam penugasan, didukung dengan upaya modernisasi kekuatan dan alat utama sistem persenjataan. Besarnya peran kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tiongkok, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato penyampaian nota keuangan di DPR RI (2011) yang menyebutkan, bahwa jumlah alutsista TNI masih kurang, tingkat kesiapan alutsista TNI rata-rata baru mencapai 65,13 %, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi. Demikian juga, Jenderal TNI Moeldoko (2013) saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, tanggal 21 Agustus 2013 menyampaikan
bahwa
(http://nasional.news.viva.co.id/news/read/438028
8
Diunduh pada 12 September 2013) pada tahun 2013, jumlah prajurit TNI terlalu kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah maupun jumlah warga Indonesia yang perlu dilindungi. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, seorang prajurit harus menjaga wilayah seluas 5,79 kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan keselamatan jiwa warga Indonesia, juga sangat jauh. Satu orang prajurit TNI harus melindungi 722 orang warga Indonesia. Perbandingan beban tugas prajurit dalam pengamanan wilayah dan melindungi warga negaranya tergambar pada tabel 1.1. Tabel 1.1. Perbandingan Beban Tugas Prajurit Dalam Pengamanan Wilayah dan Melindungi Warga Negara. (Sumber: Diolah dari paparan Jenderal TNI Moeldoko di Komisi I DPR RI, 21-08-2013 Dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/438028)
No. 1. 2. 3. 4.
Negara Indonesia Malaysia Thailand Singapura
Luas Wilayah yang diamankan oleh 1 orang Prajurit (Kilo Meter Persegi) 5,79 4,12 2,71 0,01
Jumlah Warga Negara yang Dilindungi 1 orang Prajurit (Orang Warga) 722 310 342 91
Selanjutnya, berkaitan dengan kasus klaim Malaysia atas Ambalat, Malaysia menganggap Indonesia tidak memiliki kekuatan penangkal (deterrent) yang memadai. Postur pertahanan Indonesia saat ini jelas tidak dapat mencegah niat Malaysia untuk mencoba menguasai wilayah Indonesia di Ambalat. Ditinjau dari segi teknologi pertahanan dan kecanggihan peralatan perang, harus diakui bahwa Indonesia tampak sudah ketinggalan dari Malaysia, terutama pada kekuatan matra laut dan udara. (http://www.pab-indonesia.com/berita/tajuk-
9
rencana/7688-ambalat-dan-kelemahan-pertahanan.html. September 2013).
Diunduh
pada
12
Demikian juga, pengelolaan perusahaan negara Indonesia
bidang pertahanan masih banyak hambatan, seperti kekurangan modal, ditinggal pergi atau dipaksa pergi para ahli dan teknisi, serta minimnya pesanan yang sebenarnya muncul sejak akhir dekade 90-an, namun tidak segera diselesaikan secara tuntas. http://politik.lipi.go.id/kolom/keamanan/475-problematika-industripertahanan-indonesia. html Diunduh pada 12 September 2013) Oleh karena itu, peneliti sangat berminat melakukan penelitian untuk menganalisis implikasi kerja sama pertahanan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRT terhadap kesiagaan militer di Indonesia.
Peneliti akan
melakukan analisis tentang kinerja kerja sama pertahanan antara pemerintah RI dan pemerintah RRT dengan memperhatikan kandungan atau konteksnya, sehingga diharapkan dapat mengungkapkan manfaatnya bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesiagaan militer.
Analisis dimulai dengan
mengevaluasi implementasinya, tingkat keberhasilan dan manfaatnya, yang dilanjutkan
dengan
analisis
terhadap
peran
kondisi
lingkungan
yang
mempengaruhi implementasi program kebijakan kerja sama pertahanan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRT dan terhadap kesiagaan militer di Indonesia.
1.2. Permasalahan Penelitian Kerja sama pertahanan merupakan isu penting bagi hampir setiap negara di dunia. Menurut Kemhan RI (2008:140), dalam rangka membangun kerja sama
10
bidang pertahanan dengan negara lain, ada tiga substansi yang menjadi sasaran sekaligus tahapan yang dikembangkan. Ketiga substansi itu yakni membangun saling percaya, mencegah konflik, dan bersama-sama mencari solusi terbaik apabila terdapat atau terjadi perselisihan, sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Kerja sama pertahanan dengan Tiongkok, bagi Indonesia merupakan bagian yang sangat strategis dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun pertahanan serta penanganan isu-isu keamanan bersama. Fokus utama sekaligus program-program dalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tiongkok yaitu pertukaran informasi kelembagaan, pertukaran dalam rangka pendidikan dan pelatihan, pertukaran data ilmiah dan teknologi, kerja sama institusi bidang teknologi pertahanan dan industri, serta latihan militer bersama.
Melalui program-program kerja sama tersebut, para
personil yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas individu, sehingga mampu meningkatkan kinerja satuan yang berdampak terhadap kesiagaan militer di Indonesia. Dalam melaksanakan kerja sama pertahanan dengan Tiongkok, Kemenhan RI, Mabes TNI maupun Mabes Angkatan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan juga telah menginvestasikan seluruh sumberdaya yang tersedia guna optimalnya pelaksanaan kerja sama tersebut.
Dengan demikian, diharapkan
segala kepentingan Indonesia dapat diwujudkan dari berbagai manfaat yang diterima melalui hasil melaksanakan program kerja sama pertahanan dengan Tiongkok, khususnya dalam rangka meningkatkan kesiagaan militer.
11
Meskipun demikian, kondisi ideal yang diinginkan tersebut, baru asumsi yang diharapkan terjadi, dan belum dilakukan analisis secara akademis. Anggapan dan asumsi tersebut masih belum pernah diteliti secara mendalam guna membuktikan kebenarannya. Bahkan masih ditemukan berbagai kondisi yang menyebabkan ketidaksiagaan bagi militer Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah mengapa KPIT sudah diimplementasikan tetapi belum mampu meningkatkan kesiagaan militer di Indonesia? Guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka secara spesifik, perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu : a.
Bagaimana implementasi program kebijakan KPIT yang di tanda tangani tahun 2007?
b.
Bagaimana implikasi pelaksanaan program KPIT terhadap peningkatan kesiagaan militer di Indonesia?
c.
Bagaimana peran kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan politik) terhadap implementasi program KPIT dan kesiagaan militer?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : a.
Menganalisis implementasi program kebijakan KPIT yang di tanda tangani tahun 2007.
12
b.
Menganalisis
implikasi
pelaksanaan
program
KPIT sehingga dapat
meningkatkan kesiagaan militer di Indonesia. c.
Menganalisis peran kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan politik) terhadap implementasi program KPIT dan kesiagaan militer di Indonesia.
1.3.2. Manfaat Penelitian a.
Memperkaya bidang penelitian dan pengembangan teori tentang kerja sama pertahanan, sehingga dapat menjadi referensi bagi kalangan peneliti dan akademisi dalam melakukan penelitian sejenis.
b.
Merekomendasikan instrumen-instrumen kebijakan publik yang dapat digunakan pemerintah untuk memantau, membina, dan mengatur pelaksanaan kerja sama pertahanan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional dan meningkatkan kesiagaan militer di Indonesia.
c.
Menjadi masukan dan rujukan bagi para pelaksana kerja sama pertahanan mengenai
pilihan
kebijakan
dan
strategi
yang
tepat
dalam
mengimplementasikan kebijakan kerja sama pertahanan. d.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pelaksana kebijakan untuk menyempurnakan kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam melaksanakan program kerja sama pertahanan di masa yang akan datang.
13
1.4.
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan naskah ini disusun secara komprehensif agar dapat menggambarkan hasil penelitian secara lengkap. Naskah disusun mulai bab pertama tentang pendahuluan, bab ke dua tentang tinjauan pustaka dan landasan teori, bab ke tiga tentang metode penelitian, bab ke empat tentang gambaran umum persetujuan KPIT 2007, bab ke lima tentang implementasi KPIT 2007, bab ke enam tentang implikasi KPIT terhadap kesiagaan militer di Indonesia, bab ke tujuh tentang peran kondisi lingkungan terhadap implementasi KPIT dan kesiagaan militer di Indonesia, dan diakhiri dengan bab ke delapan tentang penutup. Mengawali naskah disertasi ini yaitu Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian maupun sistematika penulisan. Latar belakang penelitian menguraikan tentang situasi dan kondisi yang terkait dengan kerja sama pertahanan, hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti, alasan peneliti tertarik melakukan penelitian ini, dan harapan peneliti terhadap hasil penelitian ini. Permasalahan penelitian memuat permasalahan utama yang diuraikan melalui tiga pertanyaan penelitian.
Tujuan dan manfaat penelitian baik bagi pemerintah,
institusi, lembaga akademis dan peneliti berikutnya. Keaslian penelitian diuraikan tentang berbagai perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sistematika menguraikan urutan penyajian naskah hasil penelitian agar dapat tidak ada data dan hasil analisis yang terlewatkan.
14
Dasar-dasar yang akan digunakan sebagai pemecahan masalah dituliskan pada Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori dan kerangka pikir. Tinjauan pustaka, menguraikan tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya agar dapat mengetahui peta gap penelitian yang terjadi dan untuk mengetahui posisi penelitian ini. Sedangkan landasan teori menguraikan tentang dasar-dasar teori yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis terhadap permasalahan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk penerapan, perbaikan, dan pengembangan kebijakan kerja sama pertahanan pada masa yang akan datang. Gambaran tentang pelaksanaan penelitian, diuraikan pada Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, pengumpulan data, dan teknis analisis data. Rancangan penelitian menguraikan tentang jenis penelitian ini, area penelitian, desain penelitian, mekanisme pengamatan, mekanisme analisis hasil pengamatan, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Pengumpulan data menguraikan tentang teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini serta menjelaskan tentang populasi dan sample penelitian. Sedangkan teknis analisis data menguraikan tentang analisis yang digunakan pada penelitian ini, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta analisis implikasi dan peran variabel. Untuk menambah wawasan terkait dengan materi penelitian, diberikan ulasan pada Bab IV Gambaran Umum Persetujuan KPIT 2007. Pada bab ini berisi tentang kebijakan kerja sama pertahanan Indonesia dan dinamika yang mendasari persetujuan KPIT.
Kebijakan kerja sama pertahanan Indonesia
15
menguraikan tentang kebijakan negara dan kebijakan pemerintah Indonesia. Dinamika yang mendasari persetujuan KPIT menguraikan tentang perkembangan di Laut Tiongkok Selatan, keputusan penandatanganan persetujuan KPIT Tahun 2007, dan kepentingan Indonesia dan Tiongkok. Jawaban atas pertanyaan penelitian yang pertama, diuraikan pada Bab V Implementasi KPIT 2007. Pada bab ini berisi tentang tindakan regulatif dan tindakan alokatif. Tindakan regulatif menguraikan tentang aturan pelaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait implementasi kegiatan KPIT, pengendalian yang telah dilakukan agar implementasi tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan sosialisasi agar segala aturan pelaksanaan yang telah dibuat dapat dimengerti oleh para pelaku dan pelaksana kegiatan KPIT. Tindakan alokatif memberikan uraian tentang dilakukannya penunjukan pejabat pelaksana,
disusunnya
program
dan
anggaran
yang
diperlukan
dalam
implementasi kegiatan KPIT, dan menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka KPIT, yaitu pertukaran informasi kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, pertukaran data ilmiah dan teknologi, bidang industri pertahanan dan latihan bersama. Jawaban atas pertanyaan penelitian kedua, diuraikan pada Bab VI Implikasi KPIT terhadap kesiagaan militer di Indonesia. Pada bab ini berisi tentang manfaat kerjasama pertahanan dalam peningkatan kesiagaan militer, manfaat KPIT, dan implikasai KPIT terhadap kesiagaan militer.
Manfaat kerjasama pertahanan
dalam peningkatan kesiagaan militer diuraikan secara umum. Manfaat KPIT menguraikan tentang manfaat KPIT terhadap kesiagaan individu, manfaat KPIT
16
terhadap kesiagaan satuan dan perbandingan manfaat KPIT bagi kepentingan individu dan kesiagaan satuan. Implikasai KPIT terhadap kesiagaan militer, menguraikan tentang peningkatan kemampuan penguasaan teknologi militer, peningkatan kemampuan strategi kepemimpinan militer, dan peningkatan kapasitas personel militer. Selanjutnya uraian tentang jawaban pertanyaan kenelitian yang ketiga, dilakukan
pembahasan
pada
Bab VII Peran kondisi lingkungan terhadap
implementasi KPIT dan kesiagaan militer di Indonesia.
Pada bab ini berisi
tentang peran kondisi lingkungan terhadap implementasi KPIT dan peran kondisi lingkungan terhadap kesiagaan militer di Indonesia. Peran kondisi lingkungan terhadap implementasi KPIT, menguraikan tentang peran elite politik terhadap implementasi KPIT, peran anggaran terhadap implementasi KPIT, peran pimpinan satuan terhadap implementasi KPIT, dan peran partisipan terhadap implementasi KPIT.
Peran kondisi lingkungan terhadap kesiagaan militer di Indonesia,
menguraikan
tentang
peran
kondisi
lingkungan
terhadap
penguasaan
teknologi militer, peran kondisi lingkungan terhadap strategi kepemimpinan militer, dan peran kondisi lingkungan terhadap kapasitas personel militer. Sebagai hasil akhir dan rekomendasi diuraikan pada Bab VIII Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menguraikan tentang implementasi kegiatan KPIT, implikasi kebijakan KPIT bagi kesiagaan militer di Indonesia, dan peran kondisi lingkungan terhadap implementasi kebijakan KPIT dan kesiagaan militer di Indonesia. Rekomendasi
17
menguraikan tentang langkah yang perlu diambil dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan kerja sama pertahanan.
