BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan Negara kesatuan mencakup wilayah Sabang sampai Merauke yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner ini, maka berdirilah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki sebuah konstitusi bernama UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUDNRI 1945, kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan.1 Namun, mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial-budaya yang beragam, UUDNRI 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUDNRI 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) yang bersifat otonom dengan mempertimbangkan asalusul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian, dalam 1

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta: 2007, hal. 100.

Universitas Sumatera Utara

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUDNRI 1945 telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain UndangUndang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.2 Landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu tertentu sebagai akibat dari adanya pengaruh perubahan politik pemerintahan yang memberi warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola kekuasaan, dan pola perilaku kepemimpinan kepala daerah. Sejak terbitnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai ketentuan normatif yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah.3 Pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah telah meletakkan peranan kepala daerah sangat strategis mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional karena menjadi subsistem dari pemerintahan nasional atau negara. Kepala daerah

2

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahn Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hal. 54. 3 J Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaaan, dan Perilaku Kepala Dearah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hal. 4.


merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintahan daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam

melaksanakan

fungsi-fungsi

administrasi/manajerial,

kepemimpinan,

pembinaan, dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah.4 Dalam memutar roda organisasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di daerah, kepala daerah secara terus-menerus dihadapkan oleh pelbagai tuntutan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal yang harus direspon dan diantisipasi sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi kepala daerah. Namun, penyelenggaraan otonomi daerah tidak berjalan mulus begitu saja. Jabatan justru bisa menimbulkan masalah. Hal ini terbukti di beberapa daerah di Indonesia yang dipimpin oleh kepala daerah terlibat masalah hukum. “Menteri dalam negeri Gamawan Fauzi menuturkan sebanyak 290 kepala daerah sudah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 251 kepala daerah atau sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi.”5 Kepala daerah yang terlibat kasus hukum tersebut harus menjalani proses pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4

J.Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hal. 4. 5 http:// http://www.tempo.co/read/news/2013/02/09/063460207.html, (diakses tanggal 15/11/2013 jam 08.46).


Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara karena dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian sementara kepala daerah untuk menjalani proses pengadilan memberikan kewenangan kepada Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah. Pengangkatan

pelaksana

tugas

(plt)

kepala

daerah

ini

menimbulkan

permasalahan dalam aspek hukum administrasi negara karena pelaksana tugas kepala daerah berbeda dengan kepala daerah definitif. Dalam hal pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah maupun kewenangan yang dimiliki pejabat pelaksana tugas kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Berbagai aspek di atas menjadi latar belakang bagi penulis untuk membuat skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam Pemerintahan Kota Menurut Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Kota Medan)”.


B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam Pemerintahan Kota Menurut Hukum Administrasi Negara ( Studi Pemerintah Kota Medan) akan dibatasi pada permasalahannya sebagai berikut : 1. Bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004? 2. Bagaimana batas kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 3. Bagaimana perspektif Hukum Administrasi Negara terhadap peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam Pemerintahan Kota Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: 1. Memahami bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2. Memahami batas kewenangan Pelaksana Tugas (PLt) Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?


3. Memahami peran dan kendala Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam menjalankan roda Pemerintahan Kota Medan. 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: a. Secara teoritis Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atauapun menambah pengetahuan terutama dalam Hukum Administrasi Negara mengenai peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam menjalankan roda pemerintahan kota. b. Secara praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan menambahkan wawasan tentang peranan dan kewenangan seorang Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

D. Keaslian Penulisan Adapun judul penulisan ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam Pemerintahan Kota Menurut Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Kota Medan), judul skripsi ini belum pernah ditulis dalam bentuk yang sama oleh Mahasiswa di Fakultas Hukum Sumatera Utara. Dengan demikian keaslian dari skripsi ini dapat di pertanggung-jawabkan secara ilmiah.


E. Tinjauan Kepustakaan Dalam penelitian skripsi ini, penulis memberikan judul yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam Pemerintahan Kota Menurut Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Kota Medan)”. Sebelum penulis melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu penulis mencoba memberikan beberapa penjelasan, pengertian secara umum dari judul skripsi ini, sekaligus memberikan penegasan demi mencegah kesimpangsiuran atau kekaburan dalam memahami tulisan ini. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.6 Wakil Kepala Daerah adalah wakil dari pucuk pimpinan (kepala daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan.7 Walikota adalah pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD Kota. Namun sebagai bagian dari pelaksana kebijakan pemerintah nasional, walikota juga pelaksana semua peraturan perundangan baik yang dibuat bersama dengan DPRD Kota, DPR, dan Presiden, Menteri maupun Gubernur. Semua peraturan perundangan yang sah harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Walikota.8 Pelaksana Tugas (Plt) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya

6

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia.html(diakses tanggal 28/11/ 2013, jam 07.23). 7 http://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_kepala_daerah.html (diakses tanggal 28/11/2013, jam 07.51). 8 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta:2007, hal. 218.


berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.9 Pelaksana tugas Walikota adalah pejabat pengganti walikota yang melekat pada wakil walikota dikarenakan diberhentikannya walikota untuk menghindari kekosongan jabatan walikota, yang dalam hal ini pelaksana tugas walikota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.10 Pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Walikota dan DPRD Kota menurut asas otonomi daan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.11 Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam

9

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelaksana_Tugas.html (diakses tanggal 28/11/2013,jam 23.20). Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 11 Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 10


penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.12 Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.13 Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undangundang kepada organ pemerintahan.14 Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.15 Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.16

F. Metode Penelitian Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan metode pendekatan untuk kesempurnaan

tulisan

sehingga

menjadi

tulisan

yang

benar

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,17 karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.

12

Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor: 2007, hal. 91. 13 Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 14 Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta: 2006, hal. 104. 15 Ibid., hal. 105. 16 Ibid. 17 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nprmatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2003, hal. 23.


Penulis juga melakukan pendekatan penelitian, antara lain: 1. Penelitian Pustaka (Library Research) Dalam metode ini penulis melakukan penelitian melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku

yang berhubungan

dengan pokok

permasalahan, peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan serta mendukung kesempurnaan skripsi ini. Data tersebut penulis uji dengan penelitian di lapangan agar mengetahui lebih mendalam tentang permasalahannya. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan riset ke Kantor Walikota Medan yang merupakan kantor pemerintahan kota Medan dan ke Kantor Gubernur yang merupakan kantor pemerintahan Provinsi Sumatera Utaradengan maksud untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah, bagaimana peranan seorang Pelaksana Tugas (plt) Walikota dalam pemerintahan kota dan sejauhmana kewenangan yang dimiliki oleh Pelaksana Tugas (plt) walikota dalam menjalankan roda pemerintahan kota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan sasaran penelitian penulis. Penulis secara langsung turun kelapangan meminta data-data yang diperlukan. Dengan cara inilah Penulis megumpulkan data guna melengkapi dan mendukung uraian selanjutnya dalam penyelesaian skripsi ini. 3. Sumber data Guna kepentingan penulisan skripsi, penulis menggunakan data sebagai berikut: a. Data primer, adalah data yang diperoleh dengan pengamatan langsung pada objek yang berhubungan langsung di lapangan.


b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.Yang terdiri atas: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan pendapat atau doktrindoktrin dari para pakar hukum. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.


4. Analisis data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisa data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisa hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana bab-bab tersebut disesuaikan dengan isi dan maksud dari tulisan skripsi ini, secara garis besar pembahasannya dibagi lagi dalam sub-sub bab sesuai dengan penulisan skripsi. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

: Tinjauan umum Pemerintah Daerah Disini penulis menjelaskan tentang pengertian pemerintah daerah, pertimbangan perlu adanya pemerintahan di daerah, tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelimpahan dan penyerahan kewenangan serta good governance dalam pemerintahan daerah.


Bab III

: Tinjauan tentang Pelaksana Tugas (PLt) Walikota Pada bab ini penulis mencoba menguraikan tentang pengertian pelaksana tugas (plt) walikota, prosedur pengangkatan pelaksana tugas (Plt) walikota, dan kewenangan pelaksana tugas (plt) walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota

Bab IV

: Peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Medan menurut Hukum Administrasi Negara Didalam bab ini diuraikan tentang landasan hukum terbentuknya Pelaksana Tugas (PLt) Walikota Medan, peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dalam Pemerintahan Kota Medan, kendala-kendala yang

dihadapi

Pelaksana

Tugas

(PLt)

Walikota

dalam

penyelenggaraan pemerintahan kota Medan, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelengaraan pemerintahan kota Medan. Bab V

: Penutup Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan – kesimpulan atas pembahasan tulisan ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangan penulisan atau pendapat yang mungkin bermanfaat.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus

Recommend Documents