BAB I
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR dalam hal ini merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Aplikasi dari sistem demokrasi ini, Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh rakyat melainkan dipilih oleh MPR. Sedangkan untuk Anggota DPR dan DPRD dipilih oleh rakyat serta utusan daerah dan golongan dipilih oleh Presiden. Selanjutnya,
dengan
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar karena telah menempatkan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dengan amandemen tersebut, maka pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku diberikan hak pilih secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan-peraturan teknis pelaksanaan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk mengevaluasi partisipasi politik rakyat dan mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang berpedoman pada ketentuan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 3. Peraturan-peraturan teknis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
1.2. Maksud dan Tujuan 1.
Maksud Maksud pembuatan laporan
ini adalah dalam rangka memenuhi
kewajiban Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Tugas dan Wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diantaranya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
| 2
melakukan
evaluasi
dan
membuat
laporan
setiap
tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta memenuhi Surat KPU RI Nomor
1499/SJ/IX/2014
tanggal
15
September
2014
perihal
Permintaan Laporan. 2.
Tujuan : a.
Untuk memberikan informasi mengenai kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2014 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
b.
Menghimpun seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Tahun 2014 di Kabupaten
Sumedang untuk dijadikan sebagai dokumen kelembagaan.
1.3. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, terdiri ; 1.
Pendahuluan, berisi latar belakang perlunya disusun buku laporan, maksud dan tujuan pembuatan laporan serta dasar hukum yang dijadikan landasan pembuatan laporan.
2.
Tahapan Persiapan, berisi informasi tentang penataan organisasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif, pengelolaan data dan informasi Pemilu Legislatif.
3.
Tahapan Pelaksanaan, berisi informasi tentang pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan pencalonan Pemilu Legislatif
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
| 3
Tahun 2014, pengadaan dan distribusi logistik, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, keberatan dan PHPU serta pengucapan sumpah janji. 4. Tahapan Penyelesaian, berisi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, evaluasi dan pembubaran panitia Pemilu Legislatif. 5.
Permasalahan dan Rekomendasi, berisi informasi tentang masalahmasalah yang berkenaan dengan tahapan Pemilu Legislatif dan masalah-masalah lain yang berkenaan dengan tugas-tugas penunjang Pemilu Legislatif.
6. Penutup.
1.4. Dasar Hukum Dasar Hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 meliputi : 1. Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
| 4
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
| 5
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2013; 13. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; 15. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
| 6
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; 17. Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 18. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013; 19. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
| 7
Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
| 8
