I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Memasuki abad ke-21, Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis, baik dari segi eksternal maupun internal, yang harus diperhatikan oleh para penentu kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Untuk pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia, pada tahun 1999 Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah merumuskan dan mencanangkan suatu visi kesehatan yaitu Indonesia Sehat 2010. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus investasi bagi bangsa Indonesia untuk pencapaian keberhasilan pembangunan bangsa. Oleh karena itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi– tingginya. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan tercapainya kemampuan masyarakat untuk hidup sehat serta dapat terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, pemerintah telah membangun salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Adapun fasilitas yang dibangun pemerintah untuk memperluas pemerataan dan jangkauan
pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di seluruh pelosok daerah di Indonesia adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Puskesmas yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dasar dan terdepan di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, sehingga mutu pelayanannya terjaga. Keberadaan puskesmas sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas memiliki berbagai macam fungsi, salah satu fungsi dan tugas pokok puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerjanya yang paling banyak dimanfaatkan oleh golongan masyarakat menengah ke bawah. Propinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang harus mensejajarkan dirinya dengan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, memiliki masyarakat yang heterogen dan tingkat ekonomi yang beragam, mulai dari golongan yang paling miskin sampai golongan yang paling kaya, perlu mendapat perhatian khusus dari para pembuat kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta
yang
mempunyai
tugas
pokok
sebagai
regulator
untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Propinsi DKI Jakarta, perlu untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan
di
puskesmas
masyarakat yang optimal dapat tercapai.
2
sehingga
derajat
kesehatan
Untuk mewujudkan hal diatas, Dinas Kesehatan telah membuat berbagai kebijakan. Beberapa upaya yang telah dikembangkan untuk meningkatkan
mutu
pelayanan
pengembangan
program
puskesmas,
jaminan
mutu,
diantaranya
pemenuhan
melalui
kebutuhan
pembekalan, dan kemampuan manajerial petugas. Ternyata banyak faktor yang berperan aktif dalam menunjang hal tersebut, seperti komitmen manajemen, pengutamaan pada pelanggan, penetapan kebijakan mutu, perencanaan mutu, tanggung jawab serta wewenang. Perwujudan hal tersebut diatas tidak dapat dipisahkan dari sistem pembiayaan yang ada di puskesmas, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 92 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah, kedua kebijakan tersebut memberi peluang bagi puskesmas untuk dapat dikembangkan menjadi puskesmas unit swadana. Karena upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan memerlukan peningkatan pembiayaan, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 93A/Menkes.SKB/II/1996 dan nomor 17/1996 mengenai pemberian kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pola tarif dan segi pemanfaatannya.
3
Mengacu pada hal diatas, Gubernur Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan nomor 39 tahun 2000 tentang Penetapan Uji Coba Puskesmas
sebagai Unit Swadana Daerah. Adapun maksud
dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam membuat suatu kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat sebagai pengguna fasilitas kesehatan dan bagi puskesmas itu sendiri sebagai pelaksana kebijakan. Salah satu puskesmas swadana di Propinsi DKI Jakarta yang telah berupaya dan berhasil memberikan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerjanya, serta memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 yang dikeluarkan PT SGS Indonesia pada tahun 2003 adalah Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur. Dengan melihat keberhasilan
Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tersebut, kaitan
masalah pembiayaan yang diterapkan oleh puskesmas tidak dapat diabaikan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Merujuk hal diatas, sangat perlu untuk menelaah lebih lanjut mengenai manajemen yang telah digunakan puskesmas dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sejauh mana kepuasan yang telah dirasakan oleh semua pihak pengguna puskesmas, sehingga citra puskesmas meningkat. Berikut ini ditampilkan angka pencapaian target sasaran mutu yang telah dicapai oleh Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tahun 2004 (Tabel 1).
4
Tabel 1. Sasaran Mutu di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Tahun 2004. No
Unit Kerja
Variabel Mutu
Target
Realisasi
1
Seluruh Unit Kerja
Kepuasan Pelanggan
80%
76,4%
2
Loket
Waktu Tunggu Jumlah Keluhan
8’ 10 keluhan
11’07” 5 keluhan
3
Pelayanan 24 Jam
Waktu Tunggu Jumlah Keluhan Akurasi Data Stock Obat Obat kadaluarsa
2’ 5 keluhan 100% 0%
4’08” 1 keluhan 100% 0%
4
Laboratorium
Waktu Tunggu Jumlah Keluhan
12’ 8 keluhan
25’02” tidak ada
5
Apotik
Waktu Tunggu Jumlah Keluhan Akurasi Data Stock Obat Obat Kadaluarsa
15’ 10 keluhan 100% 0%
11’53” tidak ada 100% 0%
6
Poli Anak, Umum, Gigi
Waktu Tunggu Jumlah Keluhan Akurasi Data Stock Obat Obat Kadaluarsa
40’s.d.45’ 10 keluhan 100% 0%
22’08”s.d.72’03” 0 s.d. 3 keluhan 100% 0%
Sumber: Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kodya Jakarta Timur, 2005
Penerapan konsep swadana di tingkat puskesmas bukanlah semata-mata untuk meningkatkan pendapatan sebesar-besarnya untuk pembiayaan puskesmas, tetapi lebih bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan puskesmas melalui peningkatan manajemen keuangan. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati telah memberikan citra yang baik bagi puskesmas di mata masyarakat sebagai pengguna puskesmas. Mulai saat ini masyarakat
telah
menaruh
kepercayaan
penuh
terhadap
semua
pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sehingga jumlah masyarakat yang berobat ke puskesmas meningkat setiap tahunnya seperti yang disajikan pada data jumlah kunjungan pasien yang datang untuk berobat
5
ke Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tahun 2001 sampai dengan 2005 (Tabel 2). Tabel 2. Jumlah Kunjungan Pasien Berobat ke Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005. No
Tahun
Jumlah Kunjungan (Orang)
1
2001
72.841
2
2002
81.552
3
2003
83.542
4
2004
96.584
5
2005
124.688
Sumber: Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kodya Jakarta Timur, 2006
Meningkatnya jumlah masyarakat yang berobat ke Puskesmas disebabkan karena semakin tingginya tingkat kepercayaan masyakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas, sehingga masyarakat golongan menengah ke bawah tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk dapat berobat ke rumah sakit karena mutu pelayanan di puskesmas sudah sangat memadai dan memuaskan. Data lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk melihat keberhasilan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati adalah data pendapatan puskesmas. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas tidak luput dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh para pembuat kebijakan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat puskesmas itu sendiri. Sejak krisis moneter tahun 1998 sampai saat ini Negara Republik Indonesia sedang giat–giatnya melakukan berbagai reformasi di segala bidang, termasuk
6
untuk instansi pemerintah. Sehubungan dengan bergantinya sistem kepemimpinan nasional, maka salah satu kebijakan yang mendapat perhatian khusus dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia adalah mengenai penerapan konsep swadana di instansi pemerintah. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keuangan di tingkat instansi pemerintah, maka konsep swadana di tingkat puskesmas dalam waktu dekat akan dihapuskan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka penerapan konsep unit swadana di tingkat puskesmas perlu diteliti lebih lanjut mengenai halhal sebagai berikut: (1) Sejauh mana dampak positif dan negatif yang telah diterima oleh semua pihak pengguna puskesmas. (2) Keunggulan yang telah diberikan oleh puskesmas bagi masyarakat. (3) Peningkatkan
mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, sehingga
derajat kesehatan masyarakat di Propinsi DKI Jakarta dapat ditingkatkan.
1.2. Identifikasi Masalah Dari hasil penelusuran data sekunder, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati setiap tahun selalu melakukan evaluasi terhadap mutu pelayanan kesehatan. Pada Tabel 1 diperlihatkan pencapaian sasaran mutu yang telah dicapai puskesmas. Dampak dari semakin baiknya sasaran mutu pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas kepada
7
masyarakat membuat angka kunjungan pasien setiap tahunnya meningkat pula yang tertera pada Tabel 2. Dengan mempertimbangkan tanggapan masyarakat pengguna puskesmas dan pegawai puskesmas serta data sekunder yang ada, maka identifikasi masalah yang dapat dikumpulkan adalah sebagai berikut: 1. Unit swadana yang telah diterapkan di tingkat puskesmas memberikan berbagai dampak positif.
Semula puskesmas hanya memiliki
pelayanan kesehatan umum saja, namun sekarang puskesmas telah memberikan pelayanan kesehatan spesialis. Hal ini sangat sesuai dengan
tuntutan
masyarakat
di
Propinsi
DKI
Jakarta
yang
membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik namun sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat. 2. Sistem manajemen dan sistem kompensasi insentif yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas setelah diterapkannya konsep unit swadana di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati telah menimbulkan kepuasan kerja pegawai, sehingga terjadinya peningkatan mutu pelayanan
kesehatan
di
puskesmas.
Dikhawatirkan
dengan
berubahnya sistem manajemen di tingkat puskesmas membuat kinerja pegawainya menjadi turun. 3. Dengan adanyanya puskesmas unit swadana, membuat angka kunjungan pasien setiap tahun meningkat karena mutu pelayanan kesehatan cukup baik. Hal ini memberikan suatu asumsi bahwa masyarakat cukup merasa puas terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Apabila kebijakan puskesmas unit swadana dihapus
8
dalam waktu dekat, maka perlu untuk dibuat suatu kebijakan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dapat dipertahankan. 4. Dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan suatu kebijakan untuk menghapus konsep swadana di instansi pemerintah, sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah telah terjadi penyimpangan dengan diterapkan konsep swadana di tingkat puskesmas. 5. Mengingat berbagai kemajuan yang telah diberikan puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Propinsi DKI Jakarta, sangat disayangkan apabila sistem manajemen puskesmas yang telah diterapkan saat ini dengan konsep puskesmas unit swadana harus dihapuskan. Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta perlu mempertimbangkan dan membuat suatu kebijakan yang lebih baik untuk mengantisipasi hal tersebut. Mengacu pada berbagai masalah diatas, agar mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas tetap terjaga sehingga derajat kesehatan masyarakat tidak menurun diperlukan suatu kebijakan pelayanan publik yang baik. Selain itu untuk mengantisipasi keluarnya keputusan pemerintah yang menggantikan konsep swadana di tingkat puskesmas dan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, maka perlu dilakukan penelitian ini.
9
1.3. Batasan Masalah Timbulnya permasalahan perubahan kebijakan dalam penerapan puskesmas unit swadana di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta sangat terkait dengan berbagai macam factor dan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu untuk meneliti keunggulankeunggulan yang didapat oleh Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, batasan masalah yang dikaji oleh penulis dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut: (1) Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas (2) Sarana dan Prasarana Puskesmas (3) Kepuasan Pegawai Puskesmas (4) Kepuasan Pelanggan Puskesmas
1.4. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dan dikaji lebih lanjut adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah
dampak
positif
dan
negatif
bagi
puskesmas,
masyarakat, dan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta dengan diterapkannya konsep swadana ditingkat puskesmas? 2. Sejauh mana kepuasan masyarakat dan pegawai puskesmas terhadap pelayanan dan manajemen puskesmas setelah diterapkannya konsep unit swadana puskesmas?
10
3. Bagaimana rekomendasi atau kebijakan yang dapat diberikan kepada Dinas
Kesehatan
Propinsi
DKI
Jakarta
terhadap
pelaksanan
peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas apabila penggunaan konsep swadana ditingkat puskesmas dihapus?
1.5. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang diperoleh puskesmas, masyarakat dan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta dengan diterapkannya konsep puskesmas swadana. 2. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan pegawai puskesmas dalam
upaya
meningkatkan
mutu
pelayanan
dan
manajemen
puskesmas. 3. Merumuskan masukan bagi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta sebagai
regulator,
dalam
menetapkan
suatu
kebijkan
untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi puskesmas di masa yang akan datang.
11
UNTUK SELENGKAPNYA TERSEDIA DI PERPUSTAKAAN MB IPB
12
