I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai sumber daya manusia dan bagian dari generasi muda, sudah selayaknya mendapakan perhatian khusus,baik bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Penyimpangan tingkah laku anak atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya
yang kurang sehat sehingga sianak dapat melakukan tindak pidana yang merugikan perkembangan pribadinya sendiri. Dalam menghadapi Anak yang menjadi Pelaku dan Korban tindak pidana perlu penanganan secara khusus, oleh sebab itu dalam menghadapi masalah Anak yang menjadi Pelaku dan Korban tindak pidana, orang tua dan masyarakat seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi Arief, 1996 : 46).
Anak yang menjadi Pelaku dan Korban tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus digambarkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) ataupun moral yang ada pada diri anak karena secara biologis, psikologis dan sosiologis kondisi fisik dan sosial anak berbeda dengan organg dewasa karena sifat dan keadaan yang melekat padanya tersebut maka anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri, masyarakat ataupun pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah perlu untuk memberikan pendidikan, bimbingan, serta perlindungan khusus kepada Anak yang menjadi Pelaku dan Korban tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonorni dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol. psikotropika, dan zat adiktif lainya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik
fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan beberapa perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana diantaranya, yaitu: (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana maksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pinana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui: a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b) penyediaan petugus pendamping khusus anak sejak dini; c) penyedikan sarana dan prasarana khusus; d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak: yang berhadapan dengan hukum; f) pemberian jaminan untuk mempertahankan huhungan dengan orang tua atau keluarga; dan g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui: a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
Proses perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana pada tahap penyidikan seperti yang dinyatakan Undang-Undang diatas, nyatanya sering diabaikan. Ketika diperiksa di kantor Kepolisian, anak tidak diperlakukan secara manusiawi dengan kata
lain pada tahap penyidikan anak dibentak-bentak dan diperlakukan secara kasar , petugas penyidik dalam melakukan penyidikan tetap memakai pakaian dinas, tidak didampingi oleh orang tua,psikolog atau penasehat hukum, anak tidak ditahan dalam ruang tahanan khusus tetapi di tahan dalam tahanan orang dewasa dan banyak lagi kejanggalan-kejaggalan atau bahkan pelanggaran hukum yang dialami anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana.
Sebagai contoh kecil kasus pada tahun 2008, Yudha Assiam alias Yudha yang mencuat secara nasional, siswa SMP di Kabupaten Bojonegoro itu di vonis bersalah oleh hakim. Kasus Yudha menarik perhatian nasional karena dia masih anak-anak, umurnya masih delapan tahun namun sidang dilakukan layaknya orang dewasa dan dilakukan secara terbuka. Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi “Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup”. Bahkan hakim pun pernah memerintahkan penahanan Yudha. Anak tersebut sempat dimasukkan di sel orang dewasa meski hanya beberapa saat dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainya yang dialami oleh Yudha pada tahap penyidikan (dikutip dari Republik.co.id. 05 Desember).
Meski sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh anak pada tahap penyidikan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana pada tahap penyidikan”
B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: a. Bagaimanakah bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban Tindak Pidana pada tahap Penyidikan? b. Apakah Faktor-faktor penghambat yang dijumpai dalam perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban Tindak Pidana pada tahap Penyidikan?
2. Ruang Lingkup Ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini hanya dibatasi berdasarkan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan penelitian ini dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
1.
Tujuan Penulisan Sesuai dengan pokok bahasan, maka tujuan penulisan dalam pelaksanaan penulisan ini adalah a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan khusus yang didapat anak yang menjadi pelaku dan korban Tindak Pidana. b. Untuk mengetahui hambatan yang dijumpai dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban Tindak Pidana.
2.
Kegunaan Penulisan Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. a) Secara teoritis sebagai pengembangan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki guna dapat mengungkapkan secara obyektif
melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada khususnya masalah perlindungan khusus yang didapat anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana.
b) Secara praktis kegunaan penulisan ini adalah untuk kegunaan penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan cakrawala berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan, penu1isan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum dalam rangka proses pemberian perlindungan khusus yang diberikan pemerintah terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana.
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1936 : 125 ).
Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh kerena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spritualnya secara maksimal (Darwan Prinst, 1997 : 4).
Didalam Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yaitu:
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana maksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pinana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui: a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. penyediaan petugus pendamping khusus anak sejak dini; c. penyedikan sarana dan prasarana khusus; d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak: yang berhadapan dengan hukum; f. pemberian jaminan untuk mempertahankan huhungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
Dengan kata lain perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartispasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. untuk mewujudkan tujuan tersebut sudah sepantasnya anak mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah baik pemenintah pusat maupun pemerintah daerah dan diimplementasikan kedalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya
2. Konseptual
Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istiah yang akan diteliti atau diinginkan (Soerjono Soekanto, l986 : 132). Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pembahasan dalam penulisan ini maka penulis akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini, adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). b. Perlidungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartispasi, secara opimal scsuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal I butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). c. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban: penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (Pasal 1 butir 15 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002). d. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu.(pasal 55 ayat 1 KUHP).
e. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.(Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
E. Sistematika Penulisan Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan dapat mudah dipahami secara keseluruhan maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:
I.
PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dikemukakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian anak pengertian perlindungan anak, perlindungan khusus yang didapat anak yang berhadapan dengan hukum dan prnlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kontes hukum pidana materil, formulir dan hukum pelaksanaan pidana.
III. METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data. penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisikan tentang hasil hasil penelitian dan hasil pembahasan di lapangan terhadap permasalahan dalam penulisan ini, yang akan menjelaskan bagaimana pengaturan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak pelaku tidak pidana dan anak korban tindak pidana, ditinjau dari hukum perlindungan anak.
V. PENUTUP Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dan penelitian dan beberapa Saran dari penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.
DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi 1996. Masalah perlindungan hukum terhadap anak. Ananta, Semarang Prinst, Darwan. 1997. Hukum anak lndonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung. Soekanto, Soerjono, 1996, Pengantar penelitian hukum. UI, Press, Jakarta. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Republik .co.id
