I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahan pesisir adalah suatu daerah yang kaya akan potensi sumberdaya alamnya. Daerah dengan potensi sumberdaya alam yang kaya memiliki potensi untuk menjadi daerah yang berkembang dengan pembangunan yang dilakukan didalamnya.Kegiatan
pembangunan
yang
dilaksanakan,
idealnya
selain
berwawasan sosial ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana, berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Manik, 2009: 32 dalamhttp://zulidamel.wordpress.com/2010/04/30/pembangunan
berwawasan
lingkungan/ di akses pada tanggal 5 November 2014 pukul 21.12 WIB).
Pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga keadaan suatu daerah sangat bergantung terhadap kebijakan pemerintahnya.Terdapat instansi atau organisasi pemerintahan yang berwenang membuat kebijakan publik.
Tidak hanya
demikian, dalam pelaksanaan pembuatan suatu kebijakan publik hal tersebut perlu melibatkan banyak instansi atau organisasi lain bahkan organisasi bukan pemerintah.
2
Kebijakan publik terdiri atas kebijakan dalam lingkup nasional dan dalam lingkup daerah atau provinsi. Kebijakan di lingkup nasional merupakan kebijakan yang sifatnya fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan negara seperti undang-undang, peraturan, keputusan, dan instruksi yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun menteri atau pejabat setingkat menteri. Sedangkan kebijakan di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Bupati atau Walikota, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Adapun bentuk kebijakan tersebut antara lain Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.
Selain
Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota, kebijakan publik dalam lingkup daerah juga terdiri dari Peraturan Desa (Perdes).
Peraturan desa
dikeluarkan untuk mengatur jalannya suatu kehidupan bermasyarakat di dalam lingkup desa.
Kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupdi daerah pesisir diantarannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil peninjauan awal peneliti (Mei 2014) yang telah dilakukan di daerah Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Kecamatan Pasir Sakti, maka hal yang menjadi perhatian peneliti, berkenaan dengan kebijakan pemerintah di daerah tersebut adalah kondisi tingkat kekritisan lahan setempat.
3
Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Seputih Sekampung pada tahun 2010 telah mengidentifikasi 427.550 ha lahan kritis atau29,2% dari total Daerah Aliran Sungai (DAS) di Lampung yang mengacu pada KPL 1 dan KPL 2 (Kelompok Penutupan Lahan 1 dan 2) (Kirmanto, 2010: 8). Tingkat kekritisan lahan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di peringkat ketiga dalam kondisi lahan kritis berat dengan luasan 985,55 ha dan peringkat kedua dalam kondisi lahan kritis sedang dan ringan dengan luasan 22.806,05 ha (Kirmanto, 2010: 3).
Tabel 1. Tingkat kekritisan lahan di kabupaten/kota WS Seputih-Sekampung
Sumber: Lampiran dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 592/KPTS/M/2010 Terkait tingkat kekritisan lahan di atas, melalui cuplikan citra satelit dapat diketahui bahwa kondisi lahan pesisir di Kecamatan Pasir SaktiKabupaten Lampung Timur cenderung terbuka. Berdasarkan peninjauan awal peneliti (Mei 2014), lahan terbuka tersebut merupakan lahan pesisir yang dimanfaatkan untuk pengusahaan tambak, ladang padi, dan kegiatan pertambangan pasir. Kondisi lahan yang demikian merupakan hal yang mengindikasikan tingkat kekritisan suatu lahan.Namun, selain itu terdapat pula areal mangrove di daerah tersebut.
4
Berikut ini adalah cuplikan kenampakan alam yang dilihat dari citra satelitLandsat OLI8 path/row123/64 tahun 2013.
Lahan pesisir didominasi pengusahaan tambak dan ladang padi Bakau/ mangrove
Tambang pasir Gambar 1. Cuplikan Citra Landsat OLI8 Path/Row 123/64 Tahun 2013
Terkait dengan hal-hal di atas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Pasir Sakti terdapat kegiatan penambangan pasir yang menurut tokoh setempat (Carik Desa Pasir Sakti) berjalan dengan tidak terkontrol, baik mengenai batasan luas areal yang dapat dikenai kegiatan maupun tingkat kedalaman galian.
Kenyataan
tersebut membuat kondisi lingkungan menjadi menurun seperti potensi pertanian sekitar menjadi menurun dan tampak pula infrastruktur Jalan Lintas Timur Sumatera di Kecamatan Pasir SaktiKabupaten Lampung Timur sebagiannya rusak.
Hal ini mendorong pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa
(Perdes) yaitu Desa Pasir Sakti berupa Peraturan Desa Pasir Sakti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kontribusi Pengangkutan dan Tata Laksana Galian C. Menurutnya peraturan tersebut dikeluarkan dengan maksud agar membatasi
5
kegiatan pertambangan pasir untuk mengantisipasi dampaknya yang hanya tinggal desa tersebut yang belum terkena dampak atas kegiatan tersebut.
Selain kegiatan penambangan pasir, di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur terdapat pula pengusahaan tambak. Berdasarkan dialog dengan Bagian Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lampung Timur, Bapak Sigit Purwanto (Mei 2014), pengusahaan tambak di Kecamatan Pasir Sakti dilakukan di atas lahan milik, di mana pemerintah setempat cenderung tidak banyak melakukan campur tangan selain upaya penyuluhan-penyuluhan. Adapun terkecuali areal lindung yang ditetapkan di sempadan pantai, di mana masyarakat dibatasi melakukan kegiatan di dalamnya dan terdapat sanksi atas pelanggaran didalamnya.
Adapun program-program yang dilakukan oleh BLH pada umumnya meliputi upaya rehabilitasi yang sifatnya tidak mengikat masyarakat setempat. Diketahui pula bahwa daerah pesisir Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang sejak puluhan tahun yang lalu terdapat abrasi dengan intensitas tinggi yang hingga kini masih terjadi. Dengan maraknya pengusahaan tambak, abrasi tersebut semakin dipercepat oleh berkurangnya fungsi greenbelt. Namun kini terdapat kelompok masyarakat lokal yang telah diberikan penyuluhan dan tengah mengembangkan upaya rehabilitasi dengan adanya penanaman mangrove dengan harapan dapat mengurangi besarnya abrasi di daerah setempat. Namun menurut salah satu petani tambak yang tinggal di tempat, garis pantai masih bergeser ke arah daratan dapat dilihat garis pantai awal yang ditandai
6
dengan tiang-tiang bambu kini telah digenangi air laut sejauh 300 meter dari tepi pantai.
Karena idealnya,setelah ditetapkannya suatu kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah setempat, semestinya permasalahan di atas dapat ditanggulangi atau diminimalisir. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan ini perlu dilakukan agar dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kondisi kekritisan lahan pesisir di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tetap terjadi.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Kegiatan penambangan pasir (galian C) berjalan tanpa kontrol, yang berarti tidak terimplementasinya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah jelas mengatur tentang: a. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu pada Bab V Bagian Kesatu Umum Pasal 8, b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu pada Bab V Bagian Ketiga Penganggulangan Pasal 21, c. pemulihan fungsi lingkungan hidup yaitu pada Bab V Bagian Keempat Pemulihan Pasal 22,
7
d. pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup yaitu pada Bab VI Bagian Kesatu Umum Pasal 23, e. pengawasan dan sanksi yaitu pada Bab VIII Pengawasan dan Sanksi, f. pos pengaduan masyarakat yaitu pada Bab XI Bagian Keempat Pos Pengaduan. 2. Kondisi kekritisan lahan yang ditandai dengan pergeseran garis pantai akibat abrasi masih terjadi yang menandakan tidak adanya perhatian pemerintah daerah setempat dalam upaya untuk merehabilitasi kondisi lahan setempat. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang: a. Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) yaitu pada Bab III Pasal 5, b. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kajian daya dukung dan daya tempung lingkungan hidup yaitu pada Bab IV Pasal 7, c. partisipasi masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah yaitu pada Bab VII Pasal 33 dan 34.
C. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah BagaimanaImplementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Pasir Sakti?
8
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Pasir Sakti. 2. Mendeskripsikanpermasalahan
yang
ada
terkait
denganimplementasi
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan judul penelitian di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut.
1. Manfaat secara Teoritis Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai berikut. a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu kebijakan publik khususnya. b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang terkait dalam masalah tersebut. Artinya, setiap hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa dikembangkan menjadi suatu ilmu yang terkonsep yang nantinya dapat
9
dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara Praktis Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai berikut. a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang tidak berujung pada pencemaran lingkungan. b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang lestari dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah pesisir.
