I. PENDAHULUAN. Analisis Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan (Study Kasus pada Auditor... - Abik Afada

ANALISIS PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEJAKSAAN (STUDY KASUS PADA AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA) ANALYSIS OF INTERNAL AUDITOR ROLE IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF ATTORNEY (CASE STUDY IN INTERNAL AUDITOR FOR HIGH ATTORNEY NORTH SULAWESI) Abik Afada Staf Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Email : [email protected] (diterima tanggal 25 Juni 2015, direvisi tanggal 3 Juli 2015, disetujui 15 Juli 2015) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat Tugas pokok dan fungsi Auditor Internal dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mampu memperbaiki kinerja, melakukan komunikasi dengan auditor BPKP, Membantu Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi dan membantu jaksa dalam urusan penghitungan kerugian keuangan Negara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode observasi lapangan dan wawancara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara senantiasa memperbaiki kinerja dalam upaya refomasi birokrasi sehingga dalam perkara tindak pidana korupsi mampu memaksimalkan peran auditor internal dalam proses penghitungan kerugian keuangan Negara. Kata Kunci : Peranan, Kinerja, Korupsi Abstract This study aimed to strengthen the principal tasks and functions of the Internal Auditor in order to improve the quality of financial statements so as to improve performance, make communication with BPKP auditor, Helping prosecutor in criminal cases of corruption and assist prosecutors in the calculation of financial loss of State affairs. This study used qualitative research methods field observations and interviews. North Sulawesi High Court in an effort to continually improve the performance of bureaucratic reforms resulting in corruption cases is able to maximize the role of internal auditors in the process of calculating the financial losses of the State. Keywords: Role, Performance, Corruption

I.

PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9, Menteri/ Pimpinan Lembaga Negara sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga tersebut disampaiakan kepada Menteri Keuangan dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Keuangan yang dihasilkan melalui system akuntansi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan Demikian bentuk dan isi Laporan Keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 yang telah diubah dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan system Akuntansi dan pelaporannya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 59/pmk.06/2005 tahun 2005 tentang system akuntansi dan pelaporan pemerintah yang telah dirubah dengan PMK 171/PMK.06/2007 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang berupa Laporan

Untuk Mencapai Predikat Laporan Keuangan Menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memerlukan Komitmen Pimpinan, dan

Analisis Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan (Study Kasus pada Auditor.... - Abik Afada

319

tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan segala aspeknya. Syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Laporan Keuangan Keuangan Kejaksaan RI yang berkualitas baik dengan opini WTP didasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta efektivitas system pengendalian intern. Untuk mewujudkan negara yang maju di perlukan komitmen yang kuat oleh pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat secara umum agar perekonomian bangsa bisa tumbuh tanpa ada kecurangan atau fraud. Jenis fraud (kecurangan) yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda, hal ini karena praktek fraud antara lain sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Di negara maju dimana penegakan hukum sudah berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi masyarakat secara umum sudah cukup mantap maka praktek fraud lebih sedikit modus operasinya. Terjadinya fraud tidak melihat negara maju atau berkembang ini merupakan fenomena yang terjadi dibanyak negara. Di Indonesia sendiri, sejak bergulirnya reformasi, tuntutan akan trasparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan publik semakin kuat. Hal ini disebabkan karena sebelum adanya reformasi pemerintahan Indonesia cenderung bersifat sentralisasi. Untuk itu pemerintah pusat menyiapkan berbagai macam perangkat aturan (regulasi), memperkuat struktur kelembagaan dibidang pengawasan keuangan, penanganan korupsi dan langkah-langkah lainnya. Ada berbagai macam bentuk fraud yang terjadi pada organisasi sektor publik di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi. Kasus korupsi merupakan kasus yang sedang menjadi trend topik di republik tercinta ini. Berbagai kasus korupsi sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari di berbagai media massa. Kasus korupsi di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Begitu juga dalam upaya pemberantasannya yang belum optimal serta pemberian efek jera yang diharapkanjuga tidak terjadi. Sudah sama-sama kita ketahui penegakan hukum di Indonesia selalu saja melibatkan permainan uang dan pengaruh kekuasaan. Hal inilah yang 320

Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 5 No. 3 - 31 Juli 2015

membuat bangsa ini sulit untuk maju. Perilaku korupsi menjalar ke berbagai sendi dalam pemerintahan dan menjadi berbagai konspirasi dari berbagai instansi. Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di tingkat Kejaksaan juga meminta bantuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara agar proses penanganan tindak pidana korupsi bisa cepat terselesaikan. Tetapi kendala dilapangan proses penghitungan keuangan negara oleh BPKP terkadang membutuhkan waktu lama sehingga menghambat penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan sudah mulai memberdayakan audit internal dalam melakukan investigasi dalam menghitung kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Perkembangan dunia akuntansi yang semakin pesat pada saat ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tapi juga menjadi sumber masalah kecurangan (fraud) yang sangat kompleks seperti: korupsi, penyalahgunaan asset dan manipulasi laporan keuangan yang sulit atau bahkan tidak bisa di deteksi oleh proses audit keuangan biasa. Oleh karena itu disiplin ilmu akuntansi dituntut untuk dapat berubah mengikuti trend permasalahan terkini terutama yang terkait dengan isu kecurangan (fraud). Berkembangnya ilmu akuntansi forensik merupakan jawaban atas tantangan tersebut. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam arti luas, termasuk bidang auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian masalah hukum didalam dan luar pengadilan untuk penyelesaian masalah hukum didalam atau diluar pengadilan, disektor publik maupun privat (Tuanakotta, 2010). Di Indonesia penggunaan akuntansi forensik disektor publik lebih menonjol dibandingkan sektor privat, karena banyaknya jumlah perkara disektor publik yang menjadi perhatian oleh media massa. Maraknya kecurangankecurangan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik di Indonesia menjadikan profesi akuntan forensik sebagai profesi yang patut diperhitungkan dalam mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi.

Audit Investigatif berperan penting dalam mendukung proses pengadilan. Kasus korupsi akuntansi forensik pertama kali di Indonesia ditetapkan oleh Price Waterhouse Coopers (PWC) sebagai akuntan forensik dan auditor pada Bank Bali. Teknik akuntansi forensik dan audit investigatif memang telah lama berkembang. Ini merupakan prestasi dari akuntan forensik dimana Price Waterhouse Cooper dalam melakukan audit investigatif berhasil menunjukkan arus dana yang begitu rumit. Dan tahun 2005 merupakan tahun suksesnya audit investigatif dan sekaligus sistem peradilan di Indonesia. Disiplin ilmu akuntansi forensik ini memfokuskan diri dalam menyelidiki kasus-kasus kejahatan yang melibatkan aspek finansial yang kompleks. Disinilah peran auditor yang dianggap masyarakat dan penyidik sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi untuk mengindikasi ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi dan audit tujuan khusus yaitu untuk mengitung kerugian keuangan negara yang merupakan indikasi awal adanya tindak pidana korupsi. KejaksaanAgung beberapa kali menyatakan bahwa penyidikan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi banyak terganjal penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Misalnya dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2,1 GHz/generasi ketiga (3G) yang melibatkan anak perusahaan PT Indosat, Indosat Mega Media (IM2), yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp3,8 triliun. Kejagung tidak selalu harus menggunakan jasa BPKP dalam mengaudit kerugian negara, terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi. Pasalnya, institusinya bisa juga menggunakan tenaga audit dari internal kejaksaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah mengenai “Analisis Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan (Studi Kasus Pada Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara)”. PERMASALAHAN Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki auditor Internal dalam melakukan audit untuk membantu jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 2. Bagaimana peran Auditor Internal dalam membantu bagian pengawasan dalam meningkatkan kinerja institusi terutama di bidang keuangan.

II. PEMBAHASAN 1.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Kementrian/Lembaga Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peratuan perundang-undangan. Kementerian/Lembaga mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan tersebut adalah untuk kepentingan antara lain : a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang


321

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. e. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f. 322

Menyediakan

informasi

mengenai


perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 2. Audit Investigatif Berkembangnya kompleksitas bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha dan investasi menyebabkan risiko terjadinya fraud semakin tinggi. Dalam pemerintahan kasus korupsi juga semakin meningkat. Mengacu ke berbagai kasus baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa fraud dapat terjadi di mana saja. Dalam rangka memperkecil kerugian akibat frauddan memperbaiki sistem pengendalian maka jika ada indikasi kuat terjadi suatu fraud, perusahaan diharapkan mengambil langkah yang tepat dengan melakukan audit investigasi. Pelaksanaan audit investigasi lebih mendasarkan kepada pola pikir bahwa untuk mengungkapkan suatu kecurangan auditor harus berpikir seperti pelaku fraud itu sendiri, dengan mendasarkan pelaksanaan prosedur yang ditetapkan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut pemeriksaan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya fraud yang terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak. Auditor harus peka terhadap semua hal yang tidak wajar baik hal itu dirasakan terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sering, terlalu rendah, terlalu banyak, terlalu sedikit, maupun kesan yang janggal. Auditor harus mampu berkomunikasi dalam “bahasa” mereka. Auditor juga harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Dan juga sangat penting bagi auditor untuk menyederhanakan konsep-konsep keuangan sehingga orang-orang pada umumnya dapat memahami apa yang dimaksudkannya. Menurut Tuanakotta (2010) auditor investigasi adalah “gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif (atau investigatif) Menurut Herlambang (2011) audit investigasi yaitu suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang

umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Jack Bologna dan Paul Shaw yang dikutip dalam Amin Widjaja (2005 : 36) mengatakan : “forensic accounting, sometimes called fraud auditing or investigative accounting, is a skill that goes beyond the realm of corporate and management fraud, embezzlement or commercial bribery. Indeed, forensic accounting skill go beyond the general realm of collar crime” Yang diterjemahkan sebagai berikut, akuntansi forensik kadang-kadang disebut audit penipuan, adalah keterampilan yang melampaui alam penggelapan dan penipuan manajemen perusahaan, atau penyuapan komersial. Memang, keterampilan akuntansi forensik melampaui wilayah umum kejahatan berkerah. Association of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip oleh Widjaja (2005), mendefenisikan audit investigasi sebagai berikut : “fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship, and an awareness of fraud perpetration and concealment efforts”. Dengan terjemahan sebagai berikut audit kecurangan merupakan suatu pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan akuntansi dan informasi, hubungan analitis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upaya penyembunyian. Secara garis besar audit investigasi mirip dengan istilah Fraud Examination sebagaimana yang dimaksud dalam Fraud Examination Manual yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Menurut panduan/manual para fraud examiners tersebut, yang dimaksud audit investigasi yaitu : “Methodology for resolving fraud allegations from inception to disposition. More specifically, fraud examination involves obtaining evidence and taking statements, writing reports, testifying findings and assisting in the detection and prevention of fraud”

Yang artinya adalah metodologi untuk menyelesaikan tuduhan-tuduhan penipuan dari awal sampai disposisi. Lebih khusus, pemeriksaan penipuan melibatkan memperoleh bukti dan mengambil laporan, menulis laporan, kesaksian temuan dan membantu dalam mendeteksi dan pencegahan penipuan. Dari ketiga definisi audit investigasi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit investigasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa fraud terutama dalam laporan keuangan yang kemungkinan sedang atau sudah terjadi menggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor (teknik audit). Sampai saat ini audit investigasi di Indonesia belum dibakukan prosedurnya oleh IAI. Selain itu, istilah yang resmi dari IAI juga belum turun. Sebagian ada yang menyebutnya audit kecurangan, audit forensik, audit khusus dan audit investigasi. Untuk memudahkan pembahasan, penulis akan menggunakan istilah audit investigasi dan mengasumsikan bahwa investigasi berkaitan dengan pengadilan atau hukum dan dilakukan mulai dari tahap pendeteksian sampai dengan persidangan. Dalam majalah Akuntansi No. 10 Tahun 1988 yang dikutip dalam Karni (2000) dijelaskan tentang akuntan investigasi sebagai berikut : sesungguhnya akuntan investigasi tidak berbeda dengan akuntan publik yang ada, hanya pada akuntan publik, mereka bertujuan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa dan kadang juga menemukan adanya kecurangan, sedangkan akuntan investigasi memang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang mati misterius (tidak wajar) Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara financial audit dengan audit investigasi yaitu : 1. Dasar Pelaksanaan Audit Pada financial audit, audit dilaksanakan berdasarkan permintaan perusahaan yang menginginkan laporan keuangannya diaudit. Dasar pelaksanaan audit investigasi adalah permintaan dari penyidik untuk mendeteksi fraud yang mungkin terjadi. Selain itu, audit investigasi juga dapat dilakukan atas


323

dasar pengaduan dari masyarakat tentang kecurigaan adanya fraud dan dari temuan audit yang mengarah pada kemungkinan adanya fraud yang didapat dari financial audit sebelumnya.

menguasai masalah akuntansi dan auditing, sedangkan pada audit investigasi, auditor harus mengetahui juga ketentuan hukum yang berlaku disamping menguasai masalah akuntansi dan auditing.

2. Tanggung Jawab Auditor Pada financial audit, audit bertanggung jawab atas nama lembaga audit atau KAP (Kantor Akuntan Publik) tempat auditor bekerja. Pada audit investigasi, auditor bertanggung jawab atas nama pribadi yang ditunjuk, karena apabila keterangan di sidang pengadilan merupakan keterangan palsu auditor yang bersangkutan akan terkena sanksi.

8. Laporan Hasil Audit Dalam financial audit, menyatakan pendapat auditor tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dalam audit investigasi, menyatakan siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus fraud yang ditangani, tetapi tetap menerapkan azas praduga tak bersalah.

3. Tujuan Audit Tujuan financial audit adalah untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit investigasi bertujuan untuk membantu penyidik untuk membuat terang perkara denganmencari bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mendukung dakwaan jaksa. 4. Teknik dan Prosedur Audit Dalam financial audit, prosedur dan teknik audit yang digunakan mengacu hanya pada standar auditing, sedangkan audit investigasi mengacu pada standar auditing juga kewenangan penyidik sehingga dapat digunakan teknik audit yang lebih luas. 5. Penerapan Azas Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Pada financial audit menggunakan skeptis profesionalisme, sedangkan audit investigasi selain menggunakan skeptis profesionalisme juga menggunakan azas praduga tak bersalah. 6. Tim Audit Dalam financial audit, tim audit bisa siapa saja yang ada di KAP tersebut. Dalam audit investigasi, tim audit dipilih auditor yang sudah pernah melaksanakan bantuan tenaga ahli untuk kasus yang serupa atau hampir sama dan salah satu dari tim audit harus bersedia menjadi saksi ahli di persidangan. 7. Persyaratan Tim Audit Pada financial audit, 324

auditor

harus


Dalam Pusat Pendidikan dan Pengawsasan BPKP (2003) tentang audit investigasi adalah audit ketaatan bertujuan untuk mengetahui apakah seorang klien telah melaksanakan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otorisasi lebih tinggi. Dalam audit investigasi, ketentuan yang harus ditaati sangat luas, tidak hanya kebijakan manajemen, auditor investigasi sampai dengan hukum formal, hukum material dan lain-lain. Untuk itu, audit investigasi tidak hanya cukup untuk menguasai bidang ekonomi, tetapi juga mengerti tentang hukum yang berlaku. Dan tujuan investigasi yang di ambil dari K.H. Spencer Pickett and Jennifer Picket, Financial Crime Investigation and Control dalam Tuanakotta (2010) beberapa diantaranya yaitu: 1. Memberhentikan manajemen. Tujuannya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusiernya. 2. Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukup dan relevannya bukti. Tujuannya akan menekankan bisa diterimanya buktibukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. 3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. 4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. 5. Menemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi.

6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari invetigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu. 7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. 8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. 9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan. 10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Syafi’i dalam Yuhertiana (2005 : 2) juga mengungkapkan bahwa tujuan audit investigasi yaitu “mengadakan audit lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat”. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemilihan di antara berbagai alternatif tujuan investigasi tergantung dari organisasi atau permintaan penyidik untuk membantu penyidik mengungkapkan fraud yang terjadi dan menjebloskan oknum-oknum ke penjara. Tujuan ini juga untuk mengetahui apakah kecurigaan fraud tersebut terbukti atau tidak. 3.

Prinsip-prinsip Audit Investigasi Prinsip-prinsip berikut berdasarkan pengalaman dan praktek dapat dijadikan pedoman bagi investigator dalam setiap situasi sebagai berikut : 1. Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan. 3. Investigator mengumpulkan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga bukti-bukti yang diperolehnya dapat memberikan kesimpulan sendiri (bahwa telah terjadi tindak kejahatan dan pelakunya teridentifikasi). 4. Informasi merupakan napas dan darahnya investigasi sehingga investigator harus mempertimbangkan segala kemungkinan

untuk dapat memperoleh informasi. 5. Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian yang penting dalam investigasi. 6. Pelaku kejahatan adalah manusia, oleh karena itu jika ia diperlakukan sebagaimana layaknya manusia maka mereka juga akan merespon sebagaimana manusia. 4. Aksioma Audit Investigasi Ada tiga aksioma dalam melakukan audit investigasi. Aksioma menurut Tuanakotta (2010) adalah “asumsi dasar yang begitu gamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya”. 1. Fraud selalu tersembunyi. Fraud dalam hal ini menyembunyikan seluruh aspek yang mungkin dapat mengarahkan pihak lain dalam menemukan terjadinya fraud tersebut. Pihak-pihak yang terlibat menutup rapat-rapat kebusukan mereka. Metode dalam menyembunyikan fraud tersebut begitu rapi sehingga pemeriksa fraud atau investigator yang berpengalaman sekalipun dapat terkecoh. 2. Melakukan pembuktian timbal balik. Seorang auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat bukti yang dapat memberatkan seorang tersangka yang tidak pernah melakukan fraud. Dan sebaliknya, auditor juga harus dapat mempertimbangkan apakah bukti yang tidak memberatkan seseorang telah melakukan fraud. 3. Fraud terjadi merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskannya. Dalam menyelidiki fraud, investigator hanya membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya. Tetapi adanya suatu fraud yang terjadi dapat dipastikan jika telah diputuskan oleh majelis hakim dan para jury di pengadilan. Menurut metodologi internal audit, seorang fraud auditor dapat melakukan pengujian atau pemeriksaan beberapa hal yang berkaitan dengan subjek auditnya atau prosedur kerja dan organisasi dimana fraud diduga terjadi dan orang yang bersangkutan. Untuk mencari jawaban suatu fraud tanpa bukti yang lengkap,


325

auditor perlu membuat asumsi tertentu. Menurut Assosiation of Certified Fraud Examiners yang menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan Fraud Examination. Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu pemeriksaan investigasi atas kasus yang memiliki indikasi tindak fraud dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya. Pemeriksaan investigasi yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak fraud terdiri atas banyak langkah. Karena pelaksanaan pemeriksaan investigasi atas fraud berhubungan dengan hak-hak individual pihakpihak lainnya, maka pemeriksaan investigasi harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai predikasi. Predikasi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang didasari oleh profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang fraud, bahwafraudtelah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa predikasi, pemeriksaan investigasi tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa jika suatu institusi audit menemukan satu indikasi penyimpangan dalam pelaksanakan financial audit-nya, maka institusi tersebut dapat melakukan pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan investigasi belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilakukan pemeriksaan investigasi. Garis besar proses audit investigasi secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhir, dipilah-pilah sebagai berikut : 1. Penelaahan Informasi Awal Pada proses ini pemeriksa melakukan: pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta dan proses kejadian, penetapan dan penghitungan tentatif kerugian keuangan, penetapan tentatif penyimpangan, dan penyusunan hipotesis awal.

326


2. Perencanaan Pemeriksaan Investigasi Pada tahapan perencanaan dilakukan : pengujian hipotesis awal, identifikasi buktibukti, menentukan tempat atau sumber bukti, analisa hubungan bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigasi. 3. Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan dilakukan : pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa dan review kertas kerja. 4. Pelaporan Isi laporan hasil pemeriksaan audit investigasi memuat : unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/ tindak melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihakpihak yang terkait dalam penyimpangan/ tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum. 5. Tindak Lanjut Pada tahap tindak lanjut ini : proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigasi kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pula tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigasi dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan. Dalam pelaksanaan audit investigative, ada dilakukan tahapan-tahapan yang termasuk dalam teknik audit, yang mana tehnik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Teknik audit yang biasa diterapkan dalam audit umum seperti : 1. Pemeriksaan Fisik Dalam pemeriksaan fisik yang biasa dilakukan yaitu penghitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aktiva

tetap, dan barang berwujud. Untuk teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu.

atau probing maupunpendalaman. Dari ketujuh teknik audit tersebut, dalam audit investigasi lebih ditekankan kepada review analitikal. Untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal, menurut Karyono (2013) seorang fraud auditor harus juga menguasai beberapa teknik investigasi, antara lain : 1. Teknik penyamaran atau penyadapan 2. Teknik wawancara 3. Teknik merayu untuk mendapatkan informasi 4. Mengerti bahasa tubuh 5. Dengan bantuan software

2. Konfirmasi Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (dari yang diinvestigasi) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam investigasi, investigator harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam investigasi. 3. Memeriksa Dokumen Pemeriksaan dokumen selalu dilakukan dalam setiap investigasi. Dengan kemajuan teknologi dapat dipastikan dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan. 4. Review Analitikal Review analitikal menekankan pada penalaran, proses berpikirnya. Dengan penalaran yang baik akan membawa pada seorang auditor investigator pada gambaran mengenai wajar, layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh. Review analitikal didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi.

5.

Tugas Pokok Auditor Kejaksaan 1. Membuat Laporan Keuangan Secara Berkala Satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara a. Mengumpulkan Dokumen Sumber (DS) dan Dokumen akuntansi berupa SP2D baik dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima. b. Membukukan/ Menginput dokumen sumber (DS) kedalam Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual( SAIBA). c. Menerima data BMN dari Petugas Akuntansi Barang.

5. Meminta Penjelasan Lisan atau Tertulis dari Auditan Permintaan informasi harus diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain.

d. Melaksanakan rekonsiliasi Internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.

6. Menghitung Kembali Menghitung kembali yaitu memeriksa kebenaran perhitungan. Dalam investigasi, perhitungan yang dihadapi sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegoisasi berkalikali dengan pejabat yang berbeda.

e. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.

7. Mengamati Teknik ini juga tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan fisik. Investigator juga menggunakan inderanya untuk melakukan pengamatan. Hanya dalam audit investigasi, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan”,

Dalam membuat laporan keuangan secara berkala satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengandung nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara yaitu:

f. Menyiapkan Konsep Pernyataan Tanggung Jawab dari BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) untuk di paraf oleh Kasubbag Keuangan dan tanda tangan dari Asisten Pembinaan.

1. Akuntabilitas Saya bekerja secara transparan dan


327

akurat mengenai pencatatan tanggal dan waktu transaksi keuangan berdasarkan SPM, SPP dan SP2D data yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sehingga menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat digunakan sebagai dasar monitoring bidang terkait. 2. Nasionalisme Saya bekerja sama dengan seluruh operator SAIBA dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk kelancaran dalam pengumpulan ADK SAIBA dan dengan operator laporam keuangan dari KPPN Kota Manado. 3. Etika Publik Saya berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada masing-masing operator SAIBA dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengenai pengiriman data back up aplikasi SAIBA yang harus segera mereka kirimkan untuk melakukan rekonsiliasi rutin perbulan dengan operator laporan keuangan KPPN. 4. Komitmen Mutu Laporan Keuangan dari Aplikasi SAIBA yang saya kerjakan menghasilkan laporan yang berdaya guna, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dimengerti dan tepat waktu untuk digunakan oleh petugas terkait yang membutuhkan data tersebut. 5. Anti Korupsi Dalam Pembuatan Laporan Keuangan berdasarfkan dengan data SPP, SPM Sesuai dengan kuitansi, cek sehingga setiap transaksi dapat di pertanggungjawabkan Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari kegiatan membuat Laporan Keuangan Berkala Satker Kejaksan Tinggi Sulawesi Utara adalah : 1. Visi Kejaksaan Dalam melaksanakan kegiatan membuat laporan keuangan secara berkala satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, telah dilaksanakan dan 328


dilaporkan tepat waktu, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat memberikan pelayanan prima. 2. Misi Kejaksaan Pelaksanakan kegiatan membuat laporan keuangan secara berkala satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya. Kegiatan Membuat Laporan Keuangan Secara Berkala Satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengandung nilai penguatan organisasi yaitu : 1. SATYA Kejujuran dalam membuat Laporan Keuangan sesuai dengan kecepatan pengiriman data back up aplikasi SAIBA. 2. ADHI Tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas mengenai pembuatan dan pelaporan Laporan Keuangan Satker Kejati Sulut Secara Berkala sesuai dengan Aplikasi SAIBA 3. WICAKSANA Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku terhadap seluruh operator SAIBA, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan juga operator laporan keungan dari KPPN dan para pegawai yang terkait dalam pembuatan dan pelaporan Keuangan Satker sesuai dengan Aplikasi SAIBA Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 2. Membuat Laporan Realisasi Anggaran per Program Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah mengumpulkan ADK berupa back up dari aplikasi

SAIBA Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara yang dikirim melalui email. b. Kemudian membuka aplikasi SAIBA untuk merestore back up tiap satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara untuk mengupdate Laporan Realisasi Anggaran tiap satker Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara di dalam aplikasi SAIBA. c. Setelah merestore back up SAIBA Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara, kemudian mengirim hasil back up tersebut ke aplikasi SAPPA-W untuk menggabungkan Laporan Realisasi Anggaran pada tingkat wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. d. Setelah semua back up SAIBA Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara selesai dikirim ke aplikasi Laporan Realisasi Anggaran Per Program, kemudian aplikasi dibuka untuk menerima back up dari aplikasi SAIBA tiap satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara, kemudian di klik proses untuk menggabungkan keseluruhan jumlah Laporan Realisasi Anggaran pada tingkat wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. e. Selanjutnya menginput data Laporan Realisasi Anggaran per Program yang dilihat dari aplikasi SAIBA sesuai dengan format yang telah ada.

ke Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara serta di email ke Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI. Pembuatan laporan realisasi anggaran per program kejaksaan tinggi Sulawesi Utara mengandung nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu : 1. Akuntabilitas Saya bekerja secara transparan dan akurat mengenai penginputan nilai LRA per program yang diambil dari aplikasi SAIBA sehingga menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diperbandingkan untuk dijadikan dasar monitoring penyerapan anggaran. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar akuntabilitas, maka berdampak pada terlambatnya Laporan Realisasi Anggaran per Program yang harus dilaporkan kepada Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI. 2. Nasionalisme Saya bekerja sama dengan seluruh operator SAIBA Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk kelancaran dalam pengumpulan ADK SAIBA.

f. Kemudian membuat surat pengantar Laporan Realisasi Anggaran per Program Kejaksaan Se-Sulawesi Utara sesuai dengan format yang telah ada.

Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Nasionalisme dalam bentuk kerjasama, maka berdampak pada tidak terkumpulnya data ADK SAIBA Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

g. Setelah menginput data LRA per Program, kemudian data dicetak beserta surat pengantarnya dan dilaporkan kepada Kasubag Keuangan kemudian dilanjutkan ke Asisten Pembinaan kemudian dilanjutkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk dilakukan otorisasi.

3. Etika Publik Saya berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada masing-masing operator SAIBA Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara mengenai pengiriman data back up SAIBA yang harus segera mereka kirimkan.

h. Terakhir data LRA per Program dan surat pengantar yang telah selesai dikirimkan ke Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI dan ditembuskan

Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar etika publik maka tidak terjalin


329

komunikasi yang baik antara saya dengan bidang terkait. 4. Komitmen Mutu Laporan Realisasi Anggaran per Program yang saya kerjakan telah menghasilkan laporan yang berdaya guna, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dimengerti dan tepat waktu untuk digunakan oleh petugas terkait yang membutuhkan data tersebut. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar komitmen mutu, maka berdampak pada menumpuknya Laporan Realisasi Anggaran per Program yang belum dilaporkan dan ketidaktercapaian target kerja. 5. Anti Korupsi Dalam pengiriman berkas surat pengantar dan laporan realisasi anggaran per program Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, petugas pengiriman/bendahara pengeluaran tidak menaikkan harga biaya pengiriman. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Anti Korupsi, maka berdampak pada kerugian keuangan Negara akibat dari mark up biaya pengiriman suratsurat. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari kegiatan membuat Laporan Realisasi Anggaran per Program Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara adalah : 1. Visi Kejaksaan Dalam melaksanakan kegiatan membuat Laporan Realisasi Anggaran per Program Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, telah dilaksanakan dan dilaporkan tepat waktu, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat memberikan pelayanan prima. 2. Misi Kejaksaan Pelaksanakan 330

kegiatan

membuat


Laporan Realisasi Anggaran per Program Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya. Kegiatan membuat Laporan Realisasi Anggaran per Program Kejaksaan Tinggi Tinggi Sulawesi Utara mengandung nilai penguatan organisasi yaitu : 1. SATYA Kejujuran dalam menginput Laporan Realisasi Anggaran per Program yang nilainya dilihat dari aplikasi SAIBA per satker. 2. ADHI Tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas mengenai pembuatan dan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran per Program Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara 3. WICAKSANA Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku terhadap seluruh operator SAIBA Kejaksaa Tinggi Sulawesi Utara dan para pegawai yang terkait dalam pembuatan dan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran per Program Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 3. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan Tahapan Kegiatan : a. Mengumpulkan dan merekap SPP atau SPM yang telah dikeluarkan dalam periode satu bulan. b. Melakukan Rekapitulasi transaksi dari Kuitansi, Pajak dan transaksi rutin selama satu bulan yang telah berjalan berasal dari semua transaksi SP2D, Pengambilan uang, Penyetoran Pajak dan Pungutan pajak c. Melakukan posting dalam aplikasi SAS d. Melakukan pencetakan BKU (Buku Kas Umum)

e. Membuat dan Merekam Berita Acara Rekonsiliasi f. Sehingga menghasilkan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Membantu Bendahara Pengeluaran dalam membuat Laporan mengandung nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu : 1. Akuntabilitas Saya merekapitulasi Laporan Pertanggung Jawaban yang berisi Data Transaksi Operasional dalam sebulan Sehingga menghasilkan LPJ yang sesuai dengan transaksi yang ada dan didukung dengan data pendukung yang memadai. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar akuntabilitas, maka berdampak pada keterlambatan atas laporan yang tidak transparan dan akan menghambat kegiatan operasional Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 2. Nasionalisme Saya bekerja sama dengan seluruh petugas administrasi dan Operator SAIBAsehingga mampu menyelesaikan LPJ dengan baik dan benar. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Nasionalisme dalam bentuk kerjasama, maka berdampak pada tidak terkumpulnya data LPJ Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara 3. Etika Publik Dalam hal ini, saya berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada masingmasing staff bendahara dan operator SAIBA Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar etika publik, maka tidak terjalin komunikasi yang baik antara saya dengan bidang terkait.

4. Komitmen Mutu Rekapitulasi data laporan bulanan Pertanggung Jawaban Bendahara yang saya kerjakan telah menghasilkan laporan yang berdaya guna, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan dapat digunakan oleh petugas terkait yang membutuhkan data tersebut. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar komitmen mutu, maka berdampak pada menurun kinerja instansi dan ketidaktercapaian target kerja. 5. Anti Korupsi Pencatatan dan pelaporan nilai yangb terkandung dalam LPJ Bendahara sesuai dengan SPP, SPM dan SP2D yang dikeluarkan dan dokumendokumen pendukung lainnya. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Anti Korupsi, maka berdampak pada kerugian Negara atas kesalahan pencatatan atau manipulasi data terkait dalam mengeluarkan SPP, SPM dan SP2D. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari kegiatan membantu Bendahara dalam membuat LPJ Bendahara Pengeluaran adalah : 1. Visi Kejaksaan Dalam melaksanakan kegiatan membuat LPJ rutin Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara, telah dilaksanakan dan dilaporkan tepat waktu, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat memberikan pelayanan prima. 2. Misi Kejaksaan Pelaksanakan kegiatan membuat LPJ rutin Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara telah mengoptimalkan peranan bidang


331

Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya. Kegiatan membantu membuat LPJ Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengandung nilai penguatan organisasi yaitu : 1. SATYA Kejujuran dalam membantu membuat LPJ Rutin Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara sesuai dengan data pendukung yang ada seperti SPP, SPM, SP2D dan data pendukung lainnya. 2. ADHI Tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas mengenai membantu membuat LPJ Rutin Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara. 3. WICAKSANA Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku terhadap seluruh Operator SAIBA Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan para pegawai yang terkait dalam perekapan dan pelaporan data laporan bulanan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 4. Mendistribusikan Surat-surat ke Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara Tahapan Kegiatan : a. Menerima fax/email/surat masuk dari Kejaksaan Agung RI atau surat yang dibuat dari bagian keuangan yang selanjutnya harus didistribusikan ke setiap Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara b. Membuat Konsep Surat tentang revisi anggaran tentang aplikasi baru, atau informasi penting lainnya c. Meminta Paraf Kasubbag Keuangan dan tanda tangan Asisten Pembinaan sebelum distribusi Surat d. Memintakan nomor surat pada bidang Tata Usaha. e. Memperbanyak dan membubuhkan stempel pada surat yang akan dikirim.

332


f. Membuat Amplop Kebutuhan

Sesuai

dengan

g. Menulis/mengetik nomor dan tujuan surat pada amplop surat serta memasukkan surat tersebut ke dalam amplopnya. h. Surat yang sudah siap untuk dikirim diserahkan ke bagian Tata Usaha untuk dikirimkan ke setiap Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara. Mendistribusikan Surat-surat ke Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara mengandung nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu : 1. Akuntabilitas Saya bertanggung jawab terhadap suratsurat yang didistribusikan sehingga sampai tepat waktu dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Akuntabilitas, maka berdampak pada terlambatnya pengiriman suratsurat ke Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi utara 2. Nasionalisme Saya bekerja sama dengan staf di Tata Usaha untuk kelancaran dalam pengiriman surat-surat. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Nasionalisme dalam bentuk kerjasama, maka berdampak pada keterlambatan dalam pengiriman suratsurat. 3. Etika Publik Dalam hal ini saya berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada staf di bagian Tata Usaha untuk kelancaran pengiriman surat-surat. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar etika publik, maka tidak terjalin komunikasi yang baik antara saya dengan bidang terkait. 4. Komitmen Mutu Pengiriman surat-surat tepat waktu

sehingga dapat diterima dengan tepat waktu pula oleh pihak yang berkepentingan. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Komitmen Mutu, maka berdampak pada keterlambatan surat sampai pada pihak yang berkepentingan.

1. SATYA Kejujuran dalam mendistribusikan surat-surat ke Kejaksaan Negeri SeSulawesi Utara adalah dengan tidak menyelipkan surat atau dengan sengaja tidak mengirimkan satu atau beberapa surat yang seharusnya segera dikirim juga.

Penggunaan kertas dan tinta printer secara efisien, sehingga tidak merugikan Negara dalam hal ini adalah menghemat stok barang habis pakai yang digunakan dalam keperluan kantor.

2. ADHI Tanggung jawab terhadap pendistribusian surat-surat ke Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara agar dikirim tepat waktu dan diterima tepat waktu oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Anti Korupsi, maka berdampak pada cepat habisnya stok barang habis pakai yang ada di kantor.

3. WICAKSANA Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku terhadap staf di bagian Tata Usaha guna kelancaran permintaan nomor surat dan pengiriman surat.

5. Anti Korupsi

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari kegiatan mendistribusikan surat-surat ke Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara adalah : 1. Visi Kejaksaan Dalam melaksanakan kegiatan mendistribusikan surat-surat ke Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara, telah dilaksanakan tepat waktu, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat memberikan pelayanan prima. 2. Misi Kejaksaan Pelaksanakan kegiatan mendistribusikan surat-surat ke Kejaksaan Negeri SeSulawesi Utara telah mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya. Kegiatan mendistribusikan suratsurat ke Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara mengandung nilai penguatan organisasi yaitu :

5. Mengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar Tahapan Kegiatan : 1. Menerima fax/email/surat masuk dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara maupun dari Instansi Lain yang telah didisposisi oleh Bagian Umum 2. Mengambil arsip surat keluar yang telah selesai pengadministrasiannya sampai ke pengiriman. 3. Mengcopy surat masuk tersebut dan diberikan kepada Kasubag Keuangan atau yang berwenang dalam perihal tujuan surat masuk. 4. Mengarsip surat masuk yang asli ke dalam outner surat masuk. 5. Mengarsip surat keluar yang asli ke dalam outner surat keluar. 6. Mengetik/menulis daftar surat pada form surat masuk yang terdiri dari no urut, nomor dan tanggal surat, pejabat/ yang mengeluarkan dan tentang/ perihal. 7. Membuat dan menempelkan no urut (lidah surat) pada bagian kanan atas surat masuk untuk mempermudah pencarian surat jika diperlukan.


333

Mengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar mengandung nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu : 1. Akuntabilitas Saya bertanggung jawab terhadap pengarsipan surat-surat masuk yang diarsipkan ke dalam outner surat masuk dan surat keluar. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Akuntabilitas, maka berdampak pada hilangnya arsip surat masuk dan surat keluar. 2. Nasionalisme Penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pengetikan/ penulisan pada form daftar list surat masuk dan surat keluar. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Nasionalisme, maka berdampak pada form daftar list surat masuk dan surat keluar akan sulit dipahami oleh staf yang ingin mencari arsip surat masuk dan surat keluar untuk keperluannya. 3. Etika Publik Dalam hal ini, saya berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada staf yang memerlukan arsip surat masuk dan surat keluar untuk keperluannya. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar etika publik, maka tidak terjalin komunikasi yang baik antara saya dengan staf yang memerlukan arsip surat masuk dan surat keluar tersebut. 4. Komitmen Mutu Dalam pengarsipan surat masuk atau surat keluar, didasarkan atas nilai efektifitas dan efisiensi maksudnya adalah pengarsipan surat masuk atau surat keluar yang tepat waktu dan pendayagunaan outner surat masuk atau surat keluar agar mempermudah dalam pencarian arsip surat masuk atau surat keluar. 334


Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Komitmen Mutu, maka berdampak pada sulitnya mencari arsip surat masuk atau surat keluar apabila diperlukan. 5. Anti Korupsi Pendayagunaan outner secara efisien yaitu jika masih ada outner lama yang sudah tidak terpakai tetapi masih dapat digunakan, sebaiknya didayagunakan kembali untuk keperluan sekarang sehingga tidak merugikan Negara dalam hal ini adalah menghemat stok barang habis pakai yang digunakan dalam keperluan kantor. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Anti Korupsi, maka berdampak pada cepat habisnya stok barang habis pakai yang ada di kantor. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari kegiatan mengarsip surat masuk dan Surat Keluar adalah : 1. Visi Kejaksaan Dalam melaksanakan kegiatan mengarsip surat masuk dan surat keluar, telah dilaksanakan pengarsipan tepat waktu, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat memberikan pelayanan prima. 2. Misi Kejaksaan Pelaksanakan kegiatan mengarsip surat masuk dan surat keluar telah mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya. Kegiatan mengarsip surat masuk dan surat keluar mengandung nilai penguatan organisasi yaitu : 1. SATYA Kejujuran dalam mengarsip surat masuk atau surat keluar adalah dengan

tidak menyelipkan surat masuk atau surat keluar atau dengan sengaja tidak mengarsipkan surat masuk atau surat keluar atau dengan sengaja menghilangkannya. 2. ADHI Tanggung jawab terhadap pengarsipan surat masuk atau surat keluar agar diarsip tepat waktu dan diarsipkan di outner surat masuk sehingga mempermudah dalam pencarian arsip surat masuk atau surat keluar apabila diperlukan. 3. WICAKSANA Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku terhadap staf yang memerlukan arsip surat masuk atau surat keluar untuk keperluannya. 6. Melaksanakan Piket Kantor Tahapan Kegiatan : a. Melaporkan keadaan kantor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. b. Mencatat keadaan kantor di buku harian laporan piket yang meliputi : hari, tanggal, nama petugas piket, kegiatan selama piket dan keadaan kantor. c. Menerima tamu dan mengantarkannya ke tujuan. d. Membuat Berita Acara Serah Terima dengan satpam kantor atau dengan petugas piket yang baru Melaksanakan piket kantor mengandung nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu : 1. Akuntabilitas Saya melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab mengenai situasi dan kondisi kantor. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar Akuntabilitas, maka berdampak pada teguran dari pegawai bahkan Kajati karena banyak tamu yang keluar masuk tanpa memperhatikan peraturan yang ada.

2. Nasionalisme Dalam menerima tamu saya tidak mendiskriminasi atau membedabedakan suku dan agama tamu dan saya menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Nasionalisme, maka terjadi konflik antar suku atau agama dan juga masyarakat dapat merasakan kekecewaan akibat dari tidak digunakannya Bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pelayanan publik. 3. Etika Publik Melaksanakan sesuai perintah dengan kedisiplinan dan melayani tamu dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Di samping itu saya memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada tamu. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Etika Publik, maka menyebabkan tamu/masyarakat merasa kecewa dan sakit hati apabila saya menggunakan tata bahasa yang kurang sopan dan kasar. 4. Komitmen Mutu Memberikan pelayanan publik yang efektif yaitu dengan hadir di pos piket tepat waktu dari mulai hingga berakhirnya jam piket kantor. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Komitmen Mutu, maka menyebabkan tamu/masyarakat merasa kecewa karena pelayanan publik yang tidak tepat waktu. 5. Anti korupsi Bebas dari gratifikasi dalam bentuk apapun dan bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam hal penerimaan tamu. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi


335

dengan nilai Anti Korupsi, maka berdampak pada pembentukan pola pikir masyarakat bahwa semua dapat berjalan lancar dengan uang ataupun pemberian hadiah. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari kegiatan melaksanakan piket kantor adalah : 1. Visi Kejaksaan Dalam melaksanakan kegiatan piket kantor telah dilaksanakan dengan tepat waktu, bertanggung jawab, bebas dari tekanan dari pihak manapun dan terbuka dalam pemberian informasi kepada masyarakat agar terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat memberikan pelayanan prima. 2. Misi Kejaksaan Pelaksanakan kegiatan piket kantor telah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hakhak publik. Kegiatan melaksanakan piket kantor mengandung nilai penguatan organisasi yaitu : 1. SATYA Kejujuran untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun dan dari manapun. 2. ADHI Tanggung jawab terhadap situasi dan keadaan kantor dari dimulainya piket hingga berakhirnya jam piket kantor. 3. WICAKSANA Kebijaksanaan dalam tutur kata dan tingkah laku dalam menerima tamu. 7. Melakukan Komunikasi dengan BPKP Perwakilan Sulut. Tahapan Kegiatan : a. Mengumpulkan permasalahan dalam melakukan pembuatan laporan 336


keuangan baik dari kejati maupun dari kejari se-sulawesi utara. b. Melakukan komunikasi aktif dengan auditor BPKP dalam pembuatan Laporan keuangan yang Andal dan Akuntabel Menerima masukan dan saran dari Auditor BPKP dalam pembuatan laporan yang lebih baik c. Memperbaiki secara aktif hal-hal yang perlu dilakukan revisi secara penulisan maupun secara substansi nilai material dalam laporan keuangan. Melakukan Komunikasi dengan BPKP Perwakilan Sulut mengandung nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu : 1. Akuntabilitas Saya bertanggung jawab terhadap saat melakukan komunikasi dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga mampu menciptakan laporan keuangan yang lebih baik. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar akuntabilitas maka akan berdampak pada proses komunikasi dengan BPKP terkait pembuatan laporan yang tidak akurat dan kurang mendapat opini yang baik dalam pembuatan laporan keuangan dalam proses audit 2. Nasionalisme Saya akan bekerja sama dengan Auditor BPKP dan Melakukan komunikasi aktif dalam proses pembuatan laporan keuangan yang andal, akurat dan akuntabel. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Nasionalisme dalam kerjasama, maka akan berdampak pada Proses pembuatan laporan Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Sulut maupun Kejaksaan negeri se-Sulawesi Utara menjadi kurang transparan 3. Etika Publik Dalam hal ini, Saya akan berkomunikasi

dengan baik dan sopan kepada auditor BPKP dalam proses kuinikasi aktif dalam melakukan proses pembuatan laporan keuangan yang baik Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar etika publik maka tidak akan terjalin komunikasi yang baik antara saya dan Auditor BPKP Perwakilan Sulut. 4. Komitmen Mutu Laporan Keuangan Bulanan Keuangan yang saya kerjakan dan saya buat dengan komunikasi BPKP harus menghasilkan laporan yang berdaya guna, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dimengerti dan tepat waktu untuk digunakan oleh petugas terkait yang membutuhkan data tersebut. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar komitmen mutu, maka akan berdampak pada ketidaktahuan mengenai peringkat kerja pelaksanaan Transparansi dan pembuatan Laporan Keuangan yang andal Kejaksaan Sulawesi Utara dan ketidaktercapain target kerja. 5. Anti Korupsi Dalam proses komunikasi dengan BPKP dan dalam proses pembuatan laporan keuangan berdasarakan data factual transaksi keuangan yang dilakukan oleh Kejati sulut atau Kejati se-Sulawesi Utara tidak ada data yang di tambah atau menaikan nilai material. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai Anti Korupsi, maka akan berdampak pada kerugian keuangan Negara akibat dari kegiatan yang di mark up anggaran. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari kegiatan Melakukan Komunikasi dengan BPKP Perwakilan Sulut adalah : 1. Visi Kejaksaan

Dalam melaksanakan kegiatan melakukan komunikasi dengan BPKP Perwakilan Sulut, telah dilaksanakan pengarsipan tepat waktu, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat memberikan pelayanan prima. 2. Misi Kejaksaan Pelaksanakan kegiatan melakukan komunikasi dengan BPKP Perwakilan Sulut telah mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya. Kegiatan melakukan komunikasi dengan BPKP Perwakilan Sulut mengandung nilai penguatan organisasi yaitu : 1. SATYA Kejujuran dalam Komunikasi dengan BPKP adalah berupa kejujuran, tanggung jawab dan trasnparansi Laporan Keuangan dalam Membuat Laporan Keuangan 2. ADHI Tanggung jawab terhadap pola komunikasi adalah langkah awal dalam pembuatan laporan keuangan yang transparan dan kredibel sehingga menunjukan anggran basis kinerja dalam pembuatan laporan keuangan. 3. WICAKSANA Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku terhadap para auditor BPKP sehingga menjadi laporan keuangan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang telah di tetapkan. 7. Membantu Jaksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tahapan Kegiatan : 1. Mengidentifikasi Penyimpangan yang terjadi yaitu adanya mark-up/kemahalan harga, kualitas barang lebih rendah, kontrak / pembayaran fiktif harga barang terlalu rendah dan sebagainya,


337

menelaah dasar hukum yang diaudit standar akuntansi keuangan, keputusan presiden, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya, meneliti kasus yang terjadi apakah termasuk kategori merugikan keuangan Negara 2. Mengidentifikasi Transaksi missal Pengadaan barang/ jasa, atau penyaluran kredit dsb, Menentukan jenis kerugian (misalnya hilang/ kurang diterimanya suatu hak, penerimaan diterima lebih kecil/ tidak diterima dan sebagainya. 3. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi dan Analisis Bukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan Negara. 4. Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti bukti yang telah di identifikasi, dikumpulkan, di verifikasi, dan di analisis, kemudian dihitung jumlah kerugian Negara yang terjadi. Membantu Jaksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi mengandung nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu : 1. Akuntabilitas Saya bertanggung jawab terhadap Membuat Laporan/ Matriks Kerugian keuangan Negara menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat di gunakan sebagai dasar dalam langkah pemeriksaan dan keterbutuhan pemberian keterangan Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar akuntabilitas maka akan berdampak pada proses pembuatan laporan yang tidak akurat dalam memberikan keterangan terkait nilai material kerugian negara. 2. Nasionalisme Saya akan bekerja sama dan membantu Jaksa pemeriksa maupun Auditor BPKP dan Melakukan proses pengumpulan data untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan Negara sehingga menghasilkan data laporan yang andal, akurat dan akuntabel. 338


Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi dengan nilai Nasionalisme dalam kerjasama, maka akan berdampak pada proses penghitungan kerugian keuangan Negara dan kurang akurat dalam melukan proses penyelidikan maupun proses penyidikan. 3. Etika Publik Dalam hal ini saya dapat berkomunikasi dengan baik dan sopan dengan Tim penyelidik/Penyidik dalam membantu proses penghitungan kerugian keuangan Negara. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar etika publik maka tidak akan terjalin komunikasi yang baik antara saya dan Auditor BPKP Perwakilan Sulut. 4. Komitmen Mutu Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang saya kerjakan harus menghasilkan laporan yang berdaya guna, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dimengerti dan tepat waktu untuk digunakan oleh petugas terkait atau Jaksa yang membutuhkan data tersebut. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai dasar komitmen mutu, maka akan berdampak pada proses penghitungan Negara yang tidak segera selesai. 5. Anti Korupsi Dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara berdasarakan data faktual transaksi keuangan yang dilakukan oleh subyek yang sedang diperiksa tidak ada data yang di tambah atau menaikan nilai material. Analisa Dampak : Jika kegiatan ini tidak dilandasi nilai Anti Korupsi, maka akan berdampak pada kerugian keuangan Negara akibat tidak melakukan penghitungan sesuai dengan data yang di miliki.

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari kegiatan Membantu Jaksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah : 1. Visi Kejaksaan Dalam melaksanakan kegiatan membantu Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi telah dilaksanakan dengan tepat waktu, berdaya guna dan tepat sasaran agar terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat memberikan pelayanan prima. 2. Misi Kejaksaan Pelaksanakan kegiatan membantu Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi telah mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya. Kegiatan membantu jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi mengandung nilai penguatan organisasi yaitu : 1. SATYA Kejujuran dalam membantu jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi adalah dengan menghitung atau membuat matrik kerugian keuangan Negara berdasakan dari data pendukungnya. 2. ADHI Tanggung jawab terhadap membantu jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan administrasi yang tertib dan perhitungan yang dapat di pertanggungjawabkan. 3. WICAKSANA Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku terhadap tim penyidik dan auditor dari BPKP serta terhadap pihak-pihak yang terlibat.

2. Auditor internal juga sangat dibutuhkan oleh satuan pengawasan internal dalam rangka penguatan dan peningkatan kinerja kejaksaan secara khusus dalam melakukan penelitian awal atas laporan keuangan un audit dari lembaga kejaksaan sebelum diaudit oleh BPK RI, serta berperan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi yang ditangani oleh kejaksaan secara khusus perkara korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. b. Saran 1. Pola baru dalam melakukan peran auditor secara maksimal ini harus tetap diselenggarakan dan ditingkatkan mutunya guna menciptakan ASN Kejaksaan RI yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dalam mewujudkan supermasi hukum secara professional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepautan. 2. Perlu dilakukan pelatihan secara berkala bagi para auditor internal kejaksaan baik di lingkungan badiklat kejaksaan maupun bekerjasama dengan badiklat BPK RI atau BPKP.

DAFTAR PUSTAKA

Kesimpulan

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).2004, July. Forensic services, audits, and corporate governance: Bridging the gap (Discussion memorandum). New York: Author.

1. Peran Auditor dalam meningkatkan kinerja

A.A., Arens, Elder, dan Beasley, Auditing dan jasa

III. PENUTUP a.

Kejaksaan RI adalah awal untuk melakukan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Kejaksaan yang mampu membuat Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel secara un audit, secara khusus di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dengan menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA).


339

Assurance Pendekatan terintegrasi Jilid 1 Edisi kedua belas, Erlangga, Jakarta, 2008 Agoes, Sukrisno, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid Dua, Edisi Ketiga, Penerbit FEUI, Jakarta, 2004 Association of Certified Fraud Examiners. (2006). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Austin, TX: Author. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2006). Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2006). Audit Investigatif. Baheram, L.1992. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta: Aksara Baru. Bakker, Anton dan Achmad Chairis Zubair. (1994). Pustaka Filsafat : Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Kanisius. Bolgna, J. G., dan Linquist, R. J. 1995. Fraudauditing and forensic accounting. New York: Wiley. Boynton, Johnson, dan Kell, Modern Auditing Jilid 1 Edisi Ketujuh (Alih Bahasa Rajoe, P.A., Gania, G., Budi, I. S.), Erlangga, Jakarta, 2003 Crumbley, D. Larry, Journal of Forensic Accounting, dari home page-nya Chandri, Hudri, Modul Internal Audit, Pamulang, 2009 Danim, Sudarwan.2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia Djarwanto, Pokok-pokok Analisa Laporan keuangan, BPFE, Yogyakarta, 2001 Guy, Dan. M., Wayne Alderman, dan Alan J. Winters, Auditing, Jilid 2, Edisi 5 (Alih Bahasa Sugiyarto), Erlangga, Jakarta, 2002 . Fitriyani, Rika.2012.Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan. Universitas Pasundan. Harahap, Sofyan Syafri, Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002 Kasmir, Manajemen Perbankan, PT Rajagrafindo Persada Jakarta, 2003 Karyono Ak, 340

MM.

2013.

Forensic

Fraud.


Yogyakarta: Penerbit Andi. Iskamto.2012.Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI.Jakarta : Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI. Sawitri, Sari . 2009. Analisi Faktor-faktor Penentu Kualitas Audit yang dirasakan dan Kepuasan Auditee di Pemerintahan Daerah. Universitas Diponegoro Sawyer. Edisi Kelima. Terjemahan Desi Adhariani, Salemba Empat, Jakarta, 2005 Sukarno, Edy, Sistem Pengendalian Manajemen. Suatu Pendekatan Praktis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 Tuanakota, Theodorus M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tugiman, Hiro, Standar Profesional Audit Internal, Edisi Kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2006 Warren, Reeve, dan Fess, Accounting (Pengantar Akuntansi) Buku Satu Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2008 Wahyudi, Darngiyanto.2010.Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Peran Operasional Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

I. PENDAHULUAN. Analisis Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan (Study Kasus pada Auditor... - Abik Afada

Recommend Documents