I
Pasir Pengaraian, ,.26 Raiab 1435 H Jc, Mei 2A14'M
i.
Kepada yth
:
.
:
1. Sekretaris Daerah Kab.Rokan H'ulu 2. Sekretaris DPRD.' Kab.Rokan Hulu 3. lnspel
SURAT EDARAN Nomor: 8go/BKD-PKR/J6y 12014 TENTANG PEIVIBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR B.A.GI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan profesionalisme Pegawai Nageri Sipil (PNS) pengembangan PNS melalui pendidikan perh: dilakukan kompetensi, berbasis pemberian tugas. belajar dan izin belajar. bentuk berkelanjutan dalam Menteri Pendayagcrnaan Aparatur Negara Edaran Sur.at Menindaklanjuti terbitnya lndonesia Nomor : B|1299{M.PAN-RB/312013 Republik Birokasi dan Reformasi dan lzin Belajar Pegawai Negeri Sipil, maka bagi Belajar Tr-rgas Tentang Pemberian Pemberian lzin Belajar Tentqng 800/UM-8KD111912010 Bupati Nomor ,Surat Edaran Kabupaten Pemerintah di lirrgkungan Negeri Sipil Pegawai bagi .'dan Tugas Belajar perlu dan diganti perkembangan serta dengan lagi sesuai sudah tidak Rol
1.
Untul< meningkatl
dinyatakan tidak berlaku lagi.
2.
Penrberian lzin Belajar O* fugu. Belajar berclasarl
d. -: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan e.
Reformas-i
girokrasi Repr-rblik lncJonesia Noii.ror 04 Tahun 2013 Tanggal 21 Maret 2013 iunirng pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri.Sipil; Surat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Nomor :150 1Dff12005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Pendidil
n
",:' f. 3.
Surat Dir"ektorat Jenderal perguruan Tinggi Nomor : 595lDS.lff /2007 tanggat 27 F ehruari 2OO7 Tentan g LarJngan Kelai ja uh/Kelas Sabtu-Minggu;
Untul< lebih menjamin pelaksanaan'peraturan tersebut diatas maka ketentuan pemberian lzin Belajar sebagai berikut:
a. t'
PNS telah rnemiliki.masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
--
hj t Vendapat izin secara tertulis
cd.
dari pejabat yang benivenang;
Pendidikan d.iikuti d.iluar jam kerja d.an.tidak mengganggu /meninggatkan tugas jabatannya,dikecualil
e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. Tidak pernah melanggar kode etik pNS tingkat sedang atau berat; g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pNS; h.;,, Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan
pada urnit organisasi;
.
i. j.1
Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh pNS yang bersangkutan; Program stlrdi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan perseturjuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan masih
berlakur;
k.;r: Program pendidikan yang diikuti bukan l<etas jauh dan kelas sabtu
l.
- Minggu; Program pendidikan yang diil
m. Telah menclapat izin tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Rokan Hulu untuk mengikuti tes masuk eerguiua-n Tinggi, dengan persyaratan rnengajukan permohonan;
n.
PNS yang mengikuti program pendidikan wajib mengurus lzin Belajar paling lambat semester ll (dr-la), apabila melebihi semester tersebut lzin Beiajar tidak
dapat diberikan;
o.
PNS tidak berhak menuntut penyesuaia
p.
Setelah Iulus tes masuk Perguruan Tinggi, selanjutnya PNS tersebut dapat l melengkapi persyaratan lzin Belajar sebagai berikut:
n
ijazah ke dalam pangkat yang lebih
1) Buktitanda lulus mengikutites masuk Perguruan Tinggi; 2) Rekomendasi dari pimpinan Satuan Kerja (Format terlampir); 3) Permohonan dari yang bersangkutan kepada Bupati
Rokan
Hulu
c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4) 5)
Fotocopy DP3 / SKP tahun terakhir dengan nilai setiap unsur baik; Fotocopy SK Pangkat ter,akhir; '
*rn,
7)
Mahasiswa (dilesalisisir oleh Perguruan Tinssi atau
F:l?,;,"Jr1 B)Fotocopy ,..
8)
keterangan benar.sedang mengikuti kutiah dari perguruan l"]:!::rt " mencantumkan semester, fakultas dan jurusan/program
iinggi
studi;
9)' Fotocopy Sr.rrat l<eterangan A.kreditasi Perguruan Tinggi (dilegalisir oleh 10) Fotocopy Pernyataan dari Perguruan..Tinggi bahwa program yang diikuti .""--' bukan r<eras jauh dan keras sabtu MinggulFormat terlaripir); ' .o 11) Fotocopy Kartu pegawai (Karpeg)/Kartr: pegawai Etektronik (KpE); 12) Berkas.,disampaikan ,rangkap 1 (satu) I nstansi/Pejabat yang benruewenang ;
4
dan dilegalisisr oteh pimpinan
Ketentuan pemberian Tugas Belajar sebagai berikut: a,; PNS yang telah merniliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai pNS;
b.
Untuk bidang ilmr-r.yang.l1gl., sbrta.diperlukan oleh organisasi dapat diberil
c.,
Mendapatkan Surat Tugas dari pejabat yang benarenang; d.* Bidang ilmur yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi'dan-sesuai dengan analisis . beban kerja dan perencanaan sDM masing-masing instansi; e, Usia maksinral:
1)
f'
Program Diploma l, Diploma ll, Diploma lll, dan program strata (s-1) atau setara berusia paling tinggi25 (dua puluh lima) tahu"n;
2)
Program Strata ll (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga putuh tujuh) tahun;
3)
Program Strata tahun;
lll (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh)
Untuk daerah. terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperl-rkan, .\ usia maksimal dapat ditetapkan menjadi: 1) Program Diploma l, Diploma ll, Diproma lll, dan program strata I (s-1)
2) 3)
strata ll (s-2) atau setara berusia pating tinggi 42 (empat putuh
?rog.r?T dua ) tahun;
Program Strata tujuh ) tahun;
lll (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat putuh
di
dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan B dari lembaga yang benruenang dan masih
go,.Program studi
persetujuan/akreditasi minimal berlal
h.. Bagi PNS yang mendudr-rkijabatan struktural dibebaskan darijabatannya, i.-. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
j . Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai
k.
I
baik;
.
Tidal< sedang menjalani hukuman disiplin
tingkat sedang atarl berat; l.Tidak ...
-4-
r'
Tidak sedhng menjarani pemberhentin sementara sebagai pNS; ' rn. Jangka waktu-pelaksanaan Tugas Belajar: 1) Program Diploma llt (D lll) paling tarna 3 (tiga) tahun; 2) Program Diproma rv lo str"ata r ab-1i;;ii;!'rama + (empat) tahr.rn; 3) program strata fl.(l-? atau setara p"tingiJma'i tahun; 4) program strata ilr (s-3) atau setara'parini rama? (oua) lempat; tahun. nr,,,Jangka waktu.pelllr?n?.rn tugas belajar oro, huruf m masing masing dap.at cliperpinjang pating raiia 1'-tahun (2 semester) sesr-rai
vj/
o"iugriru";;;;";o
kebutuhaninstansidanpersetujuan-spons6rdanlalauinstansio-z PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke daram pangkat yang rebih tirrggi, kecuali terdapat formasi;
P'., setelah selesai me-ngikuti pendidikan yang bersangkutan bersedia kembali bertugas serama 10 (sepuruh) tahr-rn oi ri,igkungan"purn"rinti"Iilnuprtun Rokan Hulu;
q., setelah menerima Keputusan Tug.as Berajar wajib menyampaikan surat " pemberhentian tr-rnjangan aaii-Benaafrara;
r'
Gaji aktif dibayarl
s. ?gyf pendidikan disesuaikan dengan ketersedian tugas belajar - - -'-" dana : . APBD Kabupaten Rol
pada
t',," Telah mendapat rekomendasi untr-tl< mengikutites masuk perguruan Tinggi dari Bupati Rokan Hutu, dengan persyaratan #Uag"in"ri[rt, 1) Rekomendasi dari pimpinan satuan rce4alrormat-ilnampir); 2) Permohonan_ dari yang bersangkutan kepada Bupati Rokan Huru c.q. Kepala Badan Kepegawaian Dierah Kabupaten Ro[an Huru-; 3) Fotocopy Dp3 / sKp tahun terakhir dengan nilaisetiap unsur baik; 4) Fotocopy SK pangkat teral
5) Fotocopy St( Jabatan terakhir; 6) Surat Pernyataan persetujuan atasan meninggalkun i.,nr., 7) Surat perjanjian di atas kertas bermaterai, setelah selesai mengikuti pendidikan,yang bersangkutan bersedia kembali bertugas selama
B)
10
(sepuluh) tahun di lingkungan pemerintah Kabupaten Roka"n Hulu; Fotoc.opy. S-ufql keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi minimal Ter Akreditasi B (dilegalisir oleh perguruan Tinggil :
9)
Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)/Kartu pegawai Elektronik (KpE);
10) Berkas. disampaikan rangkap 1 (satu) Instansi/Pejabat yang berwewenang;
u.
dan dilegalisir oleh
pimpinan
Setelah persetujuan mengikuii tes diperoleh dan telah lulus tes masuk Perguruan Tinggi, selanjutnya PNS tersebut dapat dipertimbangkan untuk
m'engikLtti tugas belajar dengan melengkapi kembali berkas sebagaimana pada
huruf t, ditambah dengan: 1) Buktitancla lulus mengikutites masuk Perguruan Tinggi;
2)
Fotocopy l<eputusan pembebasan dari jabatan struktural atau keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional;
5.Pengajuran...
-5-
-S
Pengajuan lzin_BetajT,drl aqr3j{ harus -?flti,uni{ yane h.rg*loru Iysi: kepegawaian" pada sekretariat Daerah/" sekret*iri opnD/ lnspektorat/ Badan Dinas/ Kantor/ RSUD/ Kecamatanl Xeturifran. "'"""' 6' surat lzin Belajar dan T-urgas. Belajar dapat dikeluarkan oleh Bupati , [anya. Rokan Hulu sedanskan o'"'r]ni5;kr.i;;J"ijiiioT''tnspektur lnqpektorat/ Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Direltur'RSUol camat/ Lurah tidak diperbolelrkan megeruarkan surat tzin Berajar oun'iugru Berajar. 7' sekretaris Daerah /sekretaris DPRD/ lnspektur tn=p""ttorauia"r"," Baddn/ Dinas/ ' Kantor/ Dir"ektur RsuD/ camau Lurah agar' seter# irr"rn memberikan rekomendasi lzin
sJ[rlt*ii'
B'
Belajar dan Tugas Belajar. PNS yang melaksanakan lzin Belajar atau Tugas Belajar wajib kepada Burpati Rokan Huru c.q. Kepafa Bad;;-Kepegawaian membuat laporan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut: , B'1' Laporan kemajt-tan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang (satu) 1 kali setiap tahun;
B'2' Laporan hasil pelaksanaan lzin Belajar atau" Tugas Belajar, pada akhir pelalcsanaan lzin Belajar atau
Tugas AeLlar. Pegawai Negeri sipil yang mengikuti pendidikan tanpa izin Bupati Rokan l-lulu al
I'
Nomor53Tahun2010tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil.
10'PNS yang nrelaksanakan lzin Belajar atau Tugas Belajar dan telah memperolelr Belaiar atau Tugas Belajar dari Bupati Rolan Hurl sluetil s;;;i'-ioaran lzin
!diberlakukan,tetaprnelaksanakanlzinBelajarataurugaS'J,:;;.
1
1.
Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan terima kasih.
BUPATI ROKAN HULU,
Drs.H. ACHMAD, M.Si
ini
