I. Beberapa Istilah dalam Izin dan Pertimbangan Teknis terkait Izin Pemanfaatan Ruang ( IPPL, Rencana Tapak dan IMB )

I.

Beberapa Istilah dalam Izin dan Pertimbangan Teknis terkait Izin Pemanfaatan Ruang ( IPPL, Rencana Tapak dan IMB ) a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan yang dimohon dari aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek teknis bangunan gedung, aspek ekonomi dan sosial budaya sebagai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang lainnya b. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan sebagai persetujuan penguasaan lahan sesuai rencana tata ruang yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak c. Pertimbangan Teknis Peil Banjir adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Air mengenai : - penentuan ketinggian minimal dan maksimal pematangan lahan pada daerahyang akan dibangun yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk denganmemperhatikan lingkungan geografis sekitar - penentuan arahan sistem drainase d. Pertimbangan Teknis Analisa Dampak Lalu Lintas adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Peruhubungan terhadap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang memuat rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas e. Pertimbangan teknis proteksi kebakaran adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran yang memuat rekomendasi rencana penyediaan sarana pemadam kebakaran yang harus disediakan terhadap setiap bangunan yang akan dibangun f. Pertimbangan Teknis Lingkungan adalah Pertimbangan Teknis AMDAL atau Pertimbangan Teknis UKL-UPL atau SPPL yang dikeluarkan oleh BPLH terhadap Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan g. Izin Lingkungan adalah Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pelengkap untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan

II.

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG (IPPL, RENCANA TAPAK DAN IMB) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan IPPL, Rencana Tapak dan IMB untuk Seluruh peruntukkan meliputi sekurang-kurangnya : 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi KTP Pemohon, atau Surat Kuasa dan Fotocopy KTP yang diberikan Kuasa dalam hal Permohonan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri. 3. Fotokopi bukti penguasaan Lahan (SPJB/AJB/SPH/Sertifikat: An. Perusahaan untuk Izin Perusahaan, A.n Pribadi untuk Izin Pribadi) (*) 4. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir atau minimal tahun sebelumnya bagi permohonan izin bulan Juni - Desember 5. Fotokopi akte perusahaan untuk pemohon berbadan hukum 6. Surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak yang diakibatkan konstruksi kegiatan pembangunan yang diterbitkan oleh Camat dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. 7. Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT dan RW dan dilampiri dengan Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak.(*) 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. Untuk syarat administrasi Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak, tidak mensyaratkan Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak dan Pertimbangan Teknis Pemadam Kebakaran.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

30

III.

Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan IPPL dan Rencana Tapak meliputi : A. PERUMAHAN A.1 Rumah Tinggal Tunggal tidak ada persyaratan teknis A.2 Perumahan Horisontal (Kavling Siap Bangun, Perumahan dan sejenisnya) 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku (memiliki lebih dari 25 unit bangunan) (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran). (*) 5. Pertimbangan teknis lingkungan UKL/UPL untuk luas lahan > 7500 m2 - 25 Ha atau AMDAL > 25 Ha (dari BPLH) (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 7. Bukti penyerahan lahan TPU sebesar 2% dari lahan yang dikuasai/dimohon (dari Bagian Pertanahan pada Sekretaris Daerah) (*) 8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas (dari Dinas Tata Kota) (*)

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. A.3 Perumahan Vertikal (Apartemen / Rusunami dan sejenisnya) 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha 3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 6. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 7. Bukti penyerahan lahan TPU, untuk tipe di atas 36 sebesar 3.5 M2 per unit atau untuk tipe 36 dan di bawahnya sebesar 2 M2 per unit (dari Bagian Pertanahan Setda) (*) 8. Rekomendasi ketinggian bangunan dari Pangkalan Udara untuk bangunan lebih dari 8 lantai yang berada di wilayah KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) (*) 9. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas (dari Dinas Tata Kota) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

31

B. INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA B.1 Ruko/Rukan 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan.(*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah ruko >10 unit untuk lokasi pada Jalan Kota dan jumlah ruko > 5 unit untuk lokasi pada jalan Provinsi, dan Jalan Negara (dari Dinas Perhubungan). (*) 4. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 5. Pertimbangan teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 6. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 7. TPU untuk ruko/rukan yang berjumlah ≥ 5 unit seluas 2 M2 per unit ruko/rukan (dari Bagian Pertanahan Setda) (*) 8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas (dari Dinas Tata Kota) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.2 Toko/Kios 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan atau aktivitas perkotaan dan atau memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah toko >20 unit untuk lokasi Jalan Kota, Provinsi, dan Jalan Negara (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 5. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.3 Pasar Tradisional 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha 3. Rekomendasi dari Dinas Perekonomian Rakyat. (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah kios >10 unit (dari Dinas Perhubungan). (*) 6. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 7. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) 8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan Pasar (dari Dinas Tata Kota). (*) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

32

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.4 Mall, pusat pertokoan/perkulakan atau bangunan sejenis 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki 2. resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 3. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha (*) 4. Pertimbangan teknis lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Perhubungan) (*) 5. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 6. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 7. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan pusat perbelanjaan (dari Dinas Tata Kota ) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.5 SPBU dan SPBE 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Rekomendasi dari Pertamina. (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran). 5. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk semua luasan (dari Dinas Perhubungan). (*) 6. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 7. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.6 Kantor 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku memiliki karyawan lebih dari 100 orang (dari Dinas Perhubungan). (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran). 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

33

7. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan perkantoran (dari Dinas Tata Kota). (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.7 Rumah Makan 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran). (*) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.8 Showroom dan Bengkel Mobil 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Perhubungan). (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.9 Hotel 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha 3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 6. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 7. Rekomendasi ketinggian bangunan dari Pangkalan Udara untuk bangunan lebih dari 8 lantai yang berada di wilayah KKOP (*) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

34

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.10 Industri/Pabrik 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ ha (*) 3. Pertimbangan teknis Lalu Lintas untuk luasan ≥ 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 6. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 7. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan industri (dari Dinas Tata Kota) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.11 Gudang 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas untuk luasan ≥ 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luas Lahan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi.

B.12 Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Perguruan Tinggi 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Rekomendasi dari Walikota Bekasi untuk SD s/d SMA sederajat, Kepmendiknas untuk Perguruan Tinggi, izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk SD s/d SMA sederajat, izin operasional dari kopertis atau kopertais untuk Perguruan Tinggi Swasta. (*) 4. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas untuk di lokasi jalan protokol, jumlah karyawan dan mahasiswa lebih dari 300 orang (dari Dinas Perhubungan). (*) 5. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luas Lahan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) 7. Luas Lahan minimal untuk SD, SDLB, MI adalah 1000 M2; luas Lahan minimal untuk SLTP, SLTPLB, MTS adalah 3000 M2, dan luas Lahan minimal untuk SMU, SMULB, MA adalah 5000 M2. (*)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

35

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi.

B.13 Rumah Sakit dan bangunan sejenisnya 1. Rekomendasi dari Walikota. (*) 2. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 3. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 4. Pertimbangan teknis Lalu Lintas untuk luasan ≥ 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan) (*) 5. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 6. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 7. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*)

C. BANGUNAN NON GEDUNG (Menara TelekomunikasI, Reklame, Monumen dan bangunan sejenisnya) 1. 2. 3. 4.

Surat pernyataan jaminan keselamatan dan asuransi dari badan asuransi yang diakui Perjanjian sewa menyewa lahan/bangunan jika menyewa Surat pernyataan siap bongkar sesuai masa sewa/izinnya Rekomendasi ketinggian untuk menara dari Pangkalan Udara yang berada di wilayah KKOP ( Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan ) Rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi

5.

D. SARANA IBADAH 1. Rekomendasi Walikota Bekasi untuk pendirian rumah ibadah 2. Rekomendasi dari FKUB 3. Rekomendasi dari Kantor Depag 4. Rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatan 5. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (ANDALL) untuk lokasi lebih dari 250 orang (dari Dinas Perhubungan) 6. Daftar jamaah pengguna rumah ibadah yang berdomisili di wilayah setempat minimal 90 orang yang ditandatangani Lurah dan Camat 7. Surat pertimbangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS)

IV.

Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan meliputi : 1.

Untuk jenis IMB baru : -

Gambar Rencana Arsitektur (denah, tampak, potongan dan detail bangunan) dan Gambar Rencana Struktur (pondasi, kolom, balok, Lantai, Atap) Izin / Rekomendasi Teknis PPL dan Rencana Tapak perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi (SIPB) untuk bangunan di atas 2 lantai dan/atau bangunan konstruksi beton yang memiliki bentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter;

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

36

2.

Untuk jenis IMB khusus :

a) IMB Pemutihan Sama dengan IMB baru dengan ketentuan : - Penetapan objek IMB / retribusi melalui SK Walikota b) IMB Perpanjangan : 1) SIPMB habis masa berlaku: Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru 2) IMB masa sewa menyewa/Kontrak habis masa berlaku: Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru c) IMB balik nama Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru d) IMB perluasan - Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru e) IMB alih fungsi bangunan Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru Seluruh persyaratan teknis tersebut adalah persyaratan wajib yang bila tidak disertakan akan membatalkan permohonan. V.

STANDAR BIAYA Retribusi IMB

=

Nilai Bangunan (A)

x

Koefisien Pelayanan IMB (B)

A = Luas Bangunan x SHDB x Koefisien Bangunan - SHDB ditetapkan melalui keputusan Walikota untuk tahun berjalan - Koefisien bangunan meliputi : Koefisien jalan, kelas jalan, guna bangunan, luas bangunan dan tingkat bangunan - Nilai Bangunan dicantumkan dalam rekomendasi teknis bangunan. B = diperoleh dari : a. Jasa Administrasi : - Permohonan koefisien pelayanan 0,05 - Penatausahaan koefisien pelayanan 0,1 - Plat Nomor koefisien pelayanan 0,05 - Penerbitan Sertifikat IMB koefisien pelayanan 0,2 b. Jasa Teknis : - Verifikasi Data Teknis koefisien pelayanan - Pengukuran koefisien pelayanan - Pematokan GSJ dan/atau GSS koefisien pelayanan - Pemeriksaan Gambar Rencana koefisien pelayanan - Pengawasan izin koefisien pelayanan Ket.

0,1 0,2 0,2 0,3 0,2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

37

a. Untuk bangunan gedung baru, bangunan tambahan dan alih fungsi, dikenakan retribusi 100% dari Total Nilai Perhitungan Retribusi untuk bangunan yang dimohon; b. Untuk IMB pemutihan dan IMB perpanjangan, dikenakan retribusi 50% dari total Nilai Perhitungan Retribusi untuk bangunan dimohon; c. Untuk IMB Balik Nama tidak dikenakan retribusi dan IMB Hilang, dikenakan retribusi 10% dari Total Nilai Perhitungan Retribusi untuk bangunan dimohon.

Seluruh persyaratan teknis tersebut adalah persyaratan wajib yang bila tidak disertakan akan membatalkan permohonan.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

38