1
2
Buku : 1. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid I (Diterbitkan oleh Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, Desember 2010, ISBN : 978-979-16903-2-4); 2. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual (Diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Pebruari 2011, ISBN: 978-602-8963-02-2); 3. Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-996650-3); 4. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-1-0); 5. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2 (diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Nopember 2011, ISBN: 978-602-8963-329).
Jurnal : 1. Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya (Judiciary Jurnal Hukum &Keadilan Vol. 1 No. 1, Desember 2010 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya); 2. Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial (Jurnal Magister Hukum Perspektif Vo. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526 Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang); 3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMD) Mengacu Pada Undang-undang Konsumen (Judiciary Jurnal Hukum &Keadilan Vol. 2 No. 1, Juni 201 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
3
KONSEP HAM DAN BANTUAN HUKUM
UUD 1945 PASAL 27 (1)
PASAL 28 D (1) dan PASAL 28 I (1) BANTUAN HUKUM
UU NO . 8 THN 1981
UU NO . 18 THN 2003
PASAL 54, 56
PASAL 22
UU NO . 12 THN 2005 KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL DAN POLITIK
TERSA NGKA/TERDAKWA
UU NO . 16 THN 2011 PASAL 2, 16
4
MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA
THE CRIME CONTROL MODEL -
METODE PENDEKATAN KETERTIBAN UMUM DAN EFFISIENSI
-
BUTUH KECEPATAN
-
SERING TERJADI PENYIMPANGAN/ PELANG.HAM
-
DILAKS. PARA ERA HIR.
DUE PROCES MODEL -
METODE PENDEKATAN SUPREMASI HUKUM
-
TINDAKAN HKM HRS SESUAI PROSEDURE HKM ACR PIDANA
-
PENYIMPANGAN DPT DITEKAN
-
DILAKSANAKAN PADA ERA KUHAP SAMPAI SEKARANG
-
KESEIMBANGAN KEPNT. HUKUM DAN KEPENTINGAN INDIVIDU (HAM)
5
3 KONSEP/PEMIKIRAN FRIEDMAN GAKKUM AKAN BAIK STRUKTUR - Keseluruhan Institusiinstitusi hukum yang ada beserta pelaksanannya atau aparat hukumnya berjalan dengan baik. - Di antaranya pelaksana hukum Polri dengan Polisinya, Kejaksaan dengan Jaksanya, Pengadilan dengan hakimnya;
POLRI, JPU, HAKIM, KPK, ADVOKAT, LP PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL AKUNTABEL
SUBSTANSINYA Keseluruhan aturan-aturan hukum, norma hukum, asas-asas hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF POWER)
KULTUR Kepercayaankepercayaan, kebiasaankebiasaan, cara bertindak, cara berpikir oleh masyarakat maupun para penegak hukum, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum atas dasar hukum
PENYELEWENGAN HUKUM, HILANGNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT
6
KONTEKS GAKKUM HUKUM BERSIFAT HOLISTIC
1 FILOSOFIS
- Keadilan - Etika, dan - Moral 1 YURIDIS/NORMATIF
Adanya kepastian Hukum dalam masyarakat
2 SOSIOLOGIS
3 YURIDIS/NORMATIF
Adanya kemanfaatan Bagi masyarakat
Adanya kepastian Hukum dalam masyarakat
2
3
SOSIOLOGIS
FILOSOFIS
Adanya kemanfaatan Bagi masyarakat
- Keadilan - Etika, dan - Moral 7
UU NO. 14 / 1970 SETIAP ORG YG TERSANGKUT PKR.PIDANA BERHAK PEROLEH BH ( PS. 35 )
PENASEHAT HUKUM SEORANG YG MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN OLEH ATAU UNDANG-2 UTK BERIKAN BH ( PS.1 angka 13 KUHAP )
PROTES MENYUMBAT HAK ORANG LUAR ADVOKAT
TAMBAHAN PEDOMAN PELAKS. KUHAP, TH. 1983
UU.NO.18 TH.2003 ORG YG BERPROFESI BERIKAN JS. HUKUM DI DLM/ DILUAR PENGADILAN HANYA ADVOKAT PS. 31 DIANULIR PUT. M.K. NO. 066/PUU-I/2004, TGL 13 DES 2004
UU.NO.18 TH.2003 PASAL 32 (1) SEBUTAN ADVOKAT
8
HAK PH (PS. 69-74 KUHAP ) -
MENGHUB TSK SEJAK DI KAP/ DITAHAN
- MENGHUBUNGI DAN BERBICARA DG TSK SETIAP WAKTU;
PKR. PID YG DIANCAM - DGN HUKMATI ATAU 15 TH/ LEBIH ATAU - BG YG TDK MAMPU YG DIANCAM PID 5 TH/ LBH YG TDK PUNYA PH SENDIRI (PS. 56 AYAT 1 KUHAP) WAJIB DIDAMPINGI PH
- MINTA TURUNAN BAP - KIRIM /TRIMA SRT KE/DR TSK
HAK TSK/ TDW - Ps. 50 s/d. 68 KUHAP;
MIRANDA RULE
PKR. PID YG DIANCAM - DGN HUKUMAN DIBAWAH 5 TH - YG MENOLAK DIDAMPINGI PH - BUAT BA PENOLAKAN (HAK) PSL 75 (1) K. BUKAN MERUPAKAN KEWJAIBAN - PUT MA R.I. NO. 1565K/PID/1991, TANGGAL 16 SEPTEMBER 1993 SYARAT TUNTUTAN TDK DITERIMA
PJBT. WAJIB TUNJUK PH
- AJUKAN PRA PERAD. ( PS. 77 - 83 KUHAP;
- AJUKAN TUT GR DAN/ATAU REHABILITASI ( Ps. 95 - 101 KUHAP )
9
LEMBAGA PEMASY
PENYIDIK
HAKIM
P. UMUM
10
UU NO. 16/2011 PASAL 16 (1) MELALUI APBN (2) HIBAH DAN SUMB ER LAIN TDK MENGIKAT
PASAL 21 KETENTUAN PIDANA PEMBERI BANTUAN HUKUM MINTA PENJARA 1TH DAN DENDA 50 JT RP
PASAL 17
PASAL 19
(1) PEMERINTAH WAJIB ALOKASI ANGGARAN APBN
(1) PEMERINTAH DAERAH WAJIB ALOKASI ANGGARAN APBD
(2) KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIATUR PP
(2) DIATUR PERDA
SURAT EDARAN MA RI NO 10 TAHUN 2010 TANGGAL 30 AGUSTUS 2010 - ANGGARAN NEGARA - PROSES PERIKSAAN SIDANG PN S/D MA - TDK DIATUR ANGGARAN TINGKAT PENYIDIKAN
11
PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945 - KEDUDUKAN YG SAMA DIDEPAN HUKUM - PEMERINTAH WAJIB MENJUNJUNG HUKUM
BANTUAN HUKUM (PS. 56 KUHAP) - ANCAMAN MATI, 15 THN ATAU LEBIH TDK PUNYA PH SENDIRI WAJIB MENUNJUK PH - BAGI ANCAMAN DIBAWAH 5 THN MASIH MERUPAKAN HAK - BELUM TERMASUK KATAGORI WAJIB DIDAMPINGI PH - BANTUAN HUKUM DIATUR DLM KUHAP BELUM WEWUJUDKAN PERSAMAAN HAK DI DEPAN HUKUM - -
PASAL 28 HURUF D AYAT (1) DAN PASAL 28 HURUF I AYAT (1) UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN MENYATAKAN - JAMINAN & PERLINDUNGAN HAK ASASI SETIAP WN TANPA KECUALI
PASAL 22 AYAT (1) UU NO. 18 TAHUN 20003 TTNG ADVOKAT, BAHWA: BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI YG TDK MAMPU DAN
PASAL 2 UU NO. 16 /2011 BANKUM: -
KEADILAN, PERSAMAAN, TERBUKA, EFESIENSI, EFEKTIF DAN AKUNTABILTAS
12
13
