Hukum Pajak Kewajiban Perpajakan (Pertemuan #9) Semester Genap 2015-2016
Fakultas Hukum
Tujuan Pembelajaran • Mahasiswa memahami pemungutan pajak melalui sistem self assessment; • Mahasiswa memahami berbagai macam kewajiban dalam bidang perpajakan; dan • Mahasiswa mengetahui sanksi-sanksi dalam perpajakan.
Fakultas Hukum
Ruang Lingkup Sistem self assessment; Kewajiban perpajakan WP secara umum; Kewajiban dalam hal pendaftaran WP dan Pengukuhan PKP; Kewajiban berkaitan dengan Surat Pemberitahuan; Kewajiban berkaitan dengan pembayaran dan penagihan pajak; • Kewajiban berkaitan dengan pembukuan dan pencatatan • Sanksi perpajakan • • • • •
Fakultas Hukum
Latar Belakang Kewajiban Perpajakan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memiliki tujuan: • Lebih memberikan keadilan • Meningkatkan pelayanan kepada WP • Meningkatkan kepastian dan penegakan hukum • Meningkatkan keterbukaan adminstrasi perpajakan • Meningkatkan kepatuhan sukarela WP • Meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan
Fakultas Hukum
Latar Belakang Kewajiban Perpajakan • Aktor penting dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak adalah pihak yang harus melunasi pajak terutang ke kas negara, yaitu WP. • Definisi WP UU KUP: WP adl orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fakultas Hukum
Latar Belakang Kewajiban Perpajakan •
•
UU KUP Pasal 2 ayat (1): Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn perpajakan WAJIB mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak UU KUP Pasal 2 ayat (3): Setiap WP sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, WAJIB melaporkan usahanya pada kantor DJP yg wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat keg usaha dilakukan untuk dikukuhkan mejadi PKP.
Fakultas Hukum
Macam-Macam Kewajiban WP 1.Mendaftarkan diri sebagai WP 2.Melapor sebagai PKP 3.Mencatat dan membukukan transaksi 4.Menyimpan data dan dokumen transaksi 5.Menghitung pajak 6.Memotong pajak 7.Memungut pajak 8.Memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan 9.Membayar pajak 10.Melaporkan pajak 11.Meminjamkan dokumen saat pemeriksaan pajak
Kewajiban WP Secara Umum Mendaftarkan diri menjadi WP; Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP; Menghitung sendiri pajak yang terutang; Membayar sendiri pajak terutang tanpa mendasarkan pada surat ketetapan pajak; dan • Melaporkan Surat Pemberitahuan • • • •
Kewajiban WP Secara Umum • Kewajiban mendaftarkan diri menjadi WP Definisi WP? Apakah telah memenuhi persyaratan subjektif? Apakah telah memenuhi persyaratan objektif? Bagaimana dengan orang asing? Pasal 2 ayat (4) UU KUP: “DJP menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud …” Pasal 2 ayat (4a) UU KUP: “Kewajiban perpajakan bagi WP yg diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sbg PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pd ayat (4) dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif…, paling lama 5 thn sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sbg PKP”
Kewajiban WP Secara Umum
Kewajiban WP Secara Umum • Kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 3 ayat (1) UU KUP: “Setiap WP WAJIB mengisi SPT dg benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP” Peraturan DJP No PER – 03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik: mengakomodir peraturan tentang fasilitas penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara online melalui aplikasi e-Filing. http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12630, http://www.pajak.go.id/e-filing Batas waktu penyampaian SPT SPT Masa: paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak SPT Tahunan PPh WP OP: paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau untuk SPT Tahunan PPh WP Badan: paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Kewajiban WP Secara Umum • Kewajiban membayar atau menyetor pajak terutang Pasal 10 UU KUP: “WP wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan PMK” Pasal 12 UU KUP: “ Setiap WP wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”
Kewajiban Memotong Pajak • Pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut pajak dan menyetorkannya ke kas negara. • Jenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.
Kewajiban Membukukan, Mencatat dan Menyimpan • Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. • Yang wajib menyelenggarakan pembukuan: 1. WP Badan 2. WP/OP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, kec yang peredaran brutonya kurang dari Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah.
Sanksi Perpajakan • Sanksi Administrasi 1. Bunga 2. Denda 3. Kenaikan • Sanksi Pidana 1. Kurungan 2. Penjara 3. Denda
THANK YOU
