Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Indah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail : [email protected] Abstract The problem that would like to be investigated how is the relation between the central government and district government in the frame of unity state because there is an important part in the governmental arrangement in Indonesia. The concept must related with democratic and equity value. There will influence the public policy between the central government and district government. Keyword : The relation, District government, Unity State. Abstrak Diperlukan pemahaman bagaimana seharusnya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta mencerminkan keadilan dan keserasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Kata Kunci : Hubungan Wewenang, Pemerintah Daerah, NKRI. Latar Belakang

adalah pemerintah pusat tanpa ada

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

suatu

delegasi

atau

pelimpahan

Dasar Negara Republik Indonesia

kekuasaan kepada pemerintah daerah

(UUD NRI) Tahun 1945 menyebut-

(local government) (Solly Lubis,

kan bahwa “Negara Indonesia ialah

1993: 8).

Negara Kesatuan yang berbentuk

Negara kesatuan mempunyai asas

Republik,” prinsip negara kesatuan

bahwa segenap urusan negara tidak

ialah pemegang tampuk kekuasaan

dibagi antara pemerintah pusat dan

tertinggi atas segenap urusan negara

pemerintah daerah sedemikian rupa,

137

131

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014

UU No. 42 Tahun 2008 mengatur

Sementara pada huruf d adalah

tindak pidana bagi kontestan.

menghasut dan mengadu-domba per-

Delik Pemilu dalam Pemilihan

seorangan atau masyarakat. Sedang-

Presiden dan Wakil Presiden diru-

kan ancaman sanksi

muskan

Undang-undang

dalam Pasal 214 berupa pidana

Nomor 42 Tahun 2008 pada bebera-

penjara paling singkat 6 (enam)

pa pasal. Pasal yang berkaitan

bulan dan paling lama 24 (dua puluh

dengan penyebaran “Obor Rakyat”

empat) bulan dan denda paling sedi-

adalah Pasal 38 tentang Metode

kit Rp. 6.000.000,00 (enam juta

Kampanye yang mana kampanye

rupiah) dan paling banyak Rp.

dapat dilaksanakan melalui : (a)

24.000.000,00 (dua puluh empat juta

pertemuan terbatas; (b) tatap muka

rupiah).

dalam

yang diatur

dan dialog; (c) penyebaran melalui

Dengan demikian apa yang diatur,

media cetak dan media elektronik;

khususnya Tindak pidana dalam UU

(d) penyiaran melalui radio dan/atau

Nomor 42 Tahun 2008 sudah ada

televisi; (e) penyebaran bahan kam-

perubahan fundamental jika diban-

panye kepada umum; (f) pema-

dingkan dengan UU Nomor 10

sangan alat peraga di tempat kampa-

Tahun 2008. Oleh sebab itu, UU

nye dan di tempat lain yang ditentu-

Nomor 42 Tahun 2008 lebih baik,

kan oleh KPU; (g) debat Pasangan

karena

Calon tentang materi Kampanye

mencakup tidak saja tindak pidana

Pasangan Calon; dan (h) kegiatan

yang dilakukan oleh penyelenggara

lain yang tidak melanggar peraturan

pemilu tetapi mencakup pula apabila

perundang-undangan.

ada

Penyebaran

Undang-undang

kontestan

yang

tersebut

melakukan

“Obor Rakyat” terkait metode pada

perbuatan tercela sehingga harus

point c akan tetapi isi contentnya,

dikualifikasi sebagai tindak pidana.

apabila bertentangan dengan fakta

Benarlah apa yang diungkapkan oleh

dan sesuai yang diatur dalam Pasal

Jeremy

41 ayat (1) huruf c dan d, yaitu pada

dikutip oleh Dedi:

huruf c : menghina seseorang,

“Hukum adalah alat yang dibuat oleh manusia sendiri. Karena setiap saat mestinya berubah berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Apakah

agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;

Bentham

sebagaimana

138


sehingga urusan-urusan negara da-

seimbangan antara tuntutan kesatuan

lam negara kesatuan tetap merupa-

dan otonomi. Berdasarkan hal terse-

kan suatu kebulatan (eenheid) dan

but kemungkinan spanning timbul

bahwa pemegang kekuasaan terting-

(Bagir Manan, 1993 : 3).

gi di negara itu adalah pemerintah

Pada era orde baru, konsep

pusat. (Ni`matul Huda, 2009 : 54)

negara kesatuan cenderung ditafsir-

Dalam negara kesatuan, tanggung

kan

jawab pelaksanaan tugas-tugas pe-

kekuasaan dan uniformitas struktur

merintahan pada dasarnya tetap

pemerintahan. Konsekuensinya, oto-

berada di tangan pemerintah pusat.

nomi daerah menjadi suatu yang

Namun,

sistem

identik

dengan

sentralisasi

pemerintahan

niscaya. Daerah tidak memiliki ke-

Indonesia menganut asas negara

merdekaan untuk menentukan masa

kesatuan yang didesentralisasikan,

depannya dan tidak memiliki kele-

artinya ada tugas-tugas tertentu yang

luasaan untuk mengelola pendapatan

diurus oleh pemerintah daerah sendi-

daerah (Ni`matul Huda, 2009 : 60).

ri. Hal ini yang akan melahirkan

padahal otonomi juga berarti mem-

hubungan kewenangan dan penga-

berikan hak yang seluas-luasnya bagi

wasan (Ni`matul Huda, 2009:54).

daerah untuk mengelola sumber daya

Negara kesatuan merupakan landa-

ekonominya.

san batas dari isi pengertian otonomi,

Ketidakadilan distribusi sumber

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

daya politik dan ekonomi pada era

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

orde baru tersebut menjadi masalah

Pemerintahan Daerah menyebutkan

besar dalam hubungan antara peme-

bahwa: “Otonomi daerah adalah hak,

rintah pusat dan pemerintah daerah.

wewenang, dan kewajiban daerah

Pada saat itu negara dianggap gagal

otonom untuk mengatur dan mengu-

membangun sistem pemerintahan

rus sendiri urusan pemerintahan dan

dengan wewenang desentralisasi ka-

kepentingan masyarakat setempat

rena identik dengan sentralisasi

sesuai dengan peraturan perundang-

kekuasaan. Hal ini menimbulkan

undangan.” berdasarkan hal tersebut

keyakinan pada masyarakat di dae-

berkembang peraturan yang menga-

rah bahwa pusat mengeksploitasi dan

tur mekanisme yang menjadi ke-

mengambil alih hak-hak daerah.

Indah: Hubungan Wewenang Antara pemerintah Pusat

Daerah

Istimewa Aceh

dan

139

merintahan Daerah.

Propinsi Papua adalah salah satu

Semangat otonomi daerah terse-

contoh daerah yang kaya akan

but dalam penyelenggaraan pemerin-

sumber daya alam, namun merupa-

tahan Negara Kesatuan Republik

kan daerah yang memiliki gerakan

Indonesia telah membawa perubahan

pemisahan diri yang sangat kuat.

hubungan dan kewenangan antara

Pada bulan November 1999 sekitar 1

pemerintah pusat dan pemerintah

(satu) juta orang berkumpul di ibu-

daerah, gagasan otonomi daerah

kota Propinsi, Banda Aceh menuntut

harus dipahami sebagai masalah

diadakannya referendum yang akan

lama. Dalam sejarah perkembangan

menentukan apakah akan tetap men-

pemerintahan Republik Indonesia.

yatu dalam wilayah Indonesia atau

Gagasan dan realisasi konsep oto-

merdeka sebagai negara sendiri.

nomi jatuh bangun, datang dan pergi

(Wahyudi, 2008 : 16) Gerakan-gera-

(Sabarno, 2008 : 60).

kan pemisahan juga muncul di Papua

Dalam perspektif historis, penera-

ketika ketidakpuasan semakin me-

pan otonomi daerah bergerak fluktu-

ningkat dan masyarakat daerah me-

atif disebabkan dari pengaruh kon-

nuntut bagi hasil yang lebih besar

figurasi politik di tingkat pusat pada

dari hasil kekayaan alam yang dieks-

suatu kurun waktu tertentu, dimana

ploitasi (Wahyudi, 2008 : 16).

pada suatu waktu terasa lebih berpi-

Setelah perubahan UUD Tahun

hak pada pemerintah pusat dan pada

1945, dalam Pasal 18A ayat (2) UUD

saat yang berlainan lebih berat dan

NRI Tahun 1945 diamanatkan agar

berpihak pada pemerintah daerah.

hubungan

pelayanan

Hal ini mengindikasikan formulasi

umum, sumber daya alam dan

mengenai otonomi daerah dengan

sumber daya lainnya antara pemerin-

segala implikasinya belum secara

tah pusat dan daerah diatur dan dilak-

permanen menjawab kebutuhan dan

sanakan secara adil dan selaras ber-

kepentingan dua kutub pemerintahan

dasarkan Undang-Undang. Pasal ter-

yang berbeda baik pusat dan daerah

sebut merupakan landasan filosofis

(Sabarno, 2008 :64-65).

keuangan,

dan landasan konstitusional pemben-

Berdasarkan kronologis perkem-

tukan Undang-Undang tentang Pe-

bangan kebijakan otonomi daerah,

140


terus terjadi pergantian Undang-

naan penelitian hukum normatif

Undang yang mengatur Pemerintah-

secara garis besar akan ditujukan

an Daerah. Masing-masing Undang-

kepada; (1) Penelitian terhadap asas-

Undang Pemerintahan Daerah terse-

asas hukum, (2) Penelitian terhadap

but memiliki ciri dan karakteristik

sistematika hukum, (3) Penelitian

yang berbeda-beda satu sama lain

terhadap sinkronisasi hukum, (4)

sehingga

formulasi

Penelitian sejarah hukum, (5) Peneli-

pengaturan yang berbeda pula dalam

tian terhadap perbandingan hukum

penyelenggaraan pemerintahan dae-

(Bambang. Waluyo,1996 :13-15).

memberikan

rah dari masa ke masa. Oleh karena

Sifat penelitian preskriptif dan

itu, diperlukan pemahaman tentang

terapan. Penelitian ini bersifat pres-

bagaimana

hubungan

kriptif dan terapan untuk mempela-

wewenang antara pemerintah pusat

jari tujuan hukum, konsep-konsep

dan pemerintah daerah dalam Negara

hukum dan norma-norma hukum

Kesatuan Republik Indonesia yang

sehingga sebagai penelitian terapan

sesuai dengan nilai-nilai demokrasi

penelitian ini mempunyai standar,

serta mencerminkan keadilan dan

prosedur, ketentuan-ketentuan dan

keserasian antara pemerintah pusat

rambu-rambu dalam mengkaji prin-

dan pemerintah daerah. Penelitian

sip hukum pemerintahan daerah.

dilakukan dengan metode penelitian

Mempelajari prinsip hukum berarti

hukum normatif, Penelitian hukum

mempelajari yang menjadi alasan

normatif yang dilakukan oleh peneli-

dasar dari diadakannya suatu pera-

ti adalah penelitian hukum perpus-

turan perundang-undangan (basic

takaan atau studi dokumen, karena

policy) dan mempelajari tujuan atau

penelitian ini dilakukan atau dituju-

alasan yang muncul dibalik pember-

kan pada peraturan-peraturan yang

lakuan suatu peraturan perundang-

tertulis atau bahan-bahan hukum

undangan (enactment policy), se-

yang lain. Sebagai penelitian perpus-

hingga sifat preskriptif ilmu hukum

takaan ataupun studi dokumen dise-

akan nampak jelas. (Peter Mahmud

babkan penelitian ini lebih banyak

Marzuki, 2005 :22 dan 24) dengan

dilakukan terhadap bahan hukum

tujuan untuk menemukan hubungan

yang ada di perpustakaan. Pelaksa-


seharusnya

141


dan pemerintah daerah dalam negara

negara kesatuan (eenheidstaat) men-

Kesatuan Republik Indonesia.

jadi tidak harmonis atau bahkan berada pada titik yang mengkhawa-

Pembahasan

tirkan

A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sehingga

timbul

gagasan

untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal. Dengan

Hubungan antara pusat dan dae-

perkataan lain, gagasan negara fede-

rah merupakan sesuatu yang banyak

ral atau negara serikat dapat dipicu

diperbincangkan, karena masalah

oleh sentralisasi pemerintahan yang

tersebut dalam praktiknya sering

dianggap berlebihan (a highly cen-

menimbulkan upaya tarik-menarik

tralized government), di samping

kepentingan (spanning of interest)

terdapat sebab lain seperti hubungan

antara kedua satuan pemerintahan.

keuangan antara pusat dan daerah

Terlebih dalam negara kesatuan,

yang dianggap kurang adil (soal

upaya pemerintah pusat untuk selalu

prosentase) yang merugikan daerah.

memegang kendali atas berbagai

Berdasarkan hal tersebut terdapat

urusan pemerintahan sangat jelas

tiga hubungan antara pusat dan

sekali ( Jimly, 2004: 218).

daerah. Pertama, hubungan pusat dan

Alasan menjaga kesatuan dan

daerah menurut dasar dekonsentrasi

integritas negara merupakan salah

teritorial. Hubungan pusat dan dae-

satu alasan pemerintah pusat untuk

rah menurut dasar dekonsentrasi

senantiasa mendominasi pelaksa-

teritorial, bukan merupakan hubu-

naan urusan pemerintahan dengan

ngan antara dua subjek hukum (pu-

mengesampingkan peran dan hak

bliek rechtspersoon) yang masing-

pemerintah daerah untuk ikut terlibat

masing mandiri. Satuan pemerintah-

langsung dan mandiri dalam rangka

an teritorial dekonsentrasi tidak

mengelola serta memperjuangkan

mempunyai wewenang mandiri. Sa-

kepentingan daerahnya.

tuan teritorial dekonsentrasi merupa-

Dominasi pemerintah pusat atas

kan satu kesatuan wewenang dengan

urusan-urusan pemerintahan telah

departemen atau kementerian yang

mengakibatkan

antara

bersangkutan. Sifat wewenang sa-

pemerintah pusat dan daerah dalam

tuan pemerintahan teritorial dekon-

hubungan

142


sentrasi adalah delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi.

kepada satuan otonomi. c. Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang “di-

Kedua, hubungan pusat dan dae-

ciptakan” atau yang kemudian

rah menurut dasar otonomi teritorial.

diatur dan diurus satuan otonomi

Otonomi teritorial merupakan kon-

baik karena tidak diatur dan

sep dalam negara kesatuan. Satuan

diurus pusat maupun atas dasar

otonomi teritorial merupakan suatu

semacam concurrent power.

satuan mandiri dalam lingkungan

d. Membiarkan suatu urusan yang

negara kesatuan yang berhak mela-

secara

kukan tindakan hukum sebagai sub-

semula dikenali sebagai fungsi

jek hukum untuk mengatur dan me-

pemerintahan yang diatur dan

ngurus fungsi pemerintahan (admi-

diurus satuan satuan otonomi.

nistrasi negara) yang menjadi urusan

Cara-cara penentuan urusan ru-

rumah tangganya. dalam otonomi

mah tangga satuan otonomi ini akan

territorial pada dasarnya seluruh

menentukan suatu otonomi bersifat

fungsi kenegaraan dan pemerintahan

luas atau terbatas.

tradisional

atau

sejak

ada dalam lingkungan pemerintah

Ketiga, hubungan pusat dan dae-

pusat yang kemudian dipencarkan

rah menurut dasar federal, merupa-

kepada satuan-satuan otonomi. Pe-

kan hubungan antara dua subjek

mencaran ini dapat dilakukan dengan

hukum yang masing-masing berdiri

beberapa cara yaitu :

sendiri. Hal ini memiliki kesamaan

a. Undang-Undang menetapkan se-

dengan hubungan pusat dan daerah

cara tegas berbagai fungsi pemerintahan

(administrasi

atas dasar otonomi teritoria.

negara)

Mengenai hubungan satuan fede-

sebagai urusan rumah tangga dae-

ral dengan negara bagian sangat

rah. Cara-cara ini mirip dengan

beraneka ragam. Tergantung sistem

cara-cara dalam sistem federal

federal yang dijalankan. Tetapi ada

yang merinci kekuasaan negara

satu persamaan dasar pada semua

bagian.

negara federal. Hubungan antara

b. Pusat dari waktu ke waktu me-

satuan federal dengan negara bagian

nyerahkan berbagai urusan baru

merupakan hubungan kenegaraan.


143

Tidak hanya mengenai fungsi penye-

horizontal berarti kekuasaan untuk

lenggaraan administrasi negara. Hu-

menyelenggarakan pemerintahan se-

bungan itu meliputi juga di bidang

bagaimana mestinya. Dan wewenang

kekuasaan kehakiman dan pemben-

dalam pengertian vertikal berarti

tukan undang-undang. Ada pula

kekuasaan untuk menjalankan pe-

sistem federal yang menyediakan

merintahan dalam suatu tertib ikatan

hal-hal yang terbuka dan dapat

pemerintah negara secara keseluru-

diselenggarakan federal atau negara

han.

bagian (concurrent power).

Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhir-

B. Hubungan Wewenang An-

nya juga akan mempengaruhi hubu-

tara Pemerintah Pusat dan Peme-

ngan antara pemerintah pusat dan

rintah Daerah

daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pe-

Kewenangan berasal dari kata

ngaturan atas urusan-urusan peme-

dasar “wewenang” yang dalam ba-

rintahan. Oleh karena itu, adanya

hasa hukum tidak sama dengan

satuan pemerintahan yang berla-

kekuasaan (macht). Kekuasaan ha-

pis-lapis maupun bertingkat tujuan-

nya menggambarkan hak untuk

nya antara lain adalah untuk mence-

berbuat atau tidak berbuat. Atau

gah dominasi kewenangan pemerin-

kekuasaan adalah kemampuan untuk

tah yang lebih tinggi.

melaksanakan

kehendak.

Dalam

Dalam negara kesatuan, semua

hukum, wewenang sekaligus hak dan

kekuasaan pemerintahan ada di

kewajiban (rechten en plichten)

tangan pemerintah pusat. Pemerintah

(Fauzan, 2006 :80).

pusat dapat mendelegasikan kekua-

Dalam kaitannya dengan otonomi

saannya kepada unit-unit konstituen

daerah, hak mengandung pengertian

tetapi apa yang didelegasikan itu

kekuasaan untuk mengatur sendiri

mungkin juga ditarik kembali. Da-

(selfregelen) dan mengelola sendiri

lam negara kesatuan pada asasnya

(self besturen). Sedangkan kewa-

kekuasaan seluruhnya dimiliki oleh

jiban mempunyai dua pengertian

pemerintah pusat. Artinya, peratur-

yakni horizontal dan vertikal. Secara

an-peraturan pemerintah pusatlah

144


yang menentukan bentuk dan susu-

otonomi relatif pemerintah daerah

nan pemerintahan daerah otonom,

dapat membuat kebijakan yang

termasuk macam dan luasnya oto-

dibagi dengan pemerintah pusat

nomi menurut inisiatifnya sendiri.

atau yang berada dari kebijakan

Daerah otonom juga turut mengatur

yang ditetapkan oleh pemerintah

dan mengurus hal-hal sentral (mede-

pusat.

bewind), pemerintah pusat tetap

2. Model Agensi, ini adalah model

mengendalikan kekuasaan penga-

pemerintahan daerah yang dilihat

wasan terhadap daerah-daerah oto-

terutama sebagai agen pelaksa-

nom tersebut.

naan kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan hal tersebut terdapat

Hal ini diyakinkan melalui spesi-

tiga model hubungan kewenangan

fikasi yang terperinci dalam pera-

antara pemerintah pusat dengan

turan, perkembangan peraturan

pemerintah daerah (Fauzan, 2006 :

dan pengawasan.

80-85) yaitu:

3. Model Interaksi, dalam model ini

1. Model otonomi relatif, model ini

sulit ditentukan ruang lingkup

memberikan kebebasan kepada

kegiatan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, dan pada saat

pemerintah daerah, karena mere-

yang sama tidak mengingkari

ka terlibat dalam pola hubungan

realitas negara bangsa. Pene-

yang rumit, yang penekanannya

kanannya adalah dengan mem-

ada pada pengaruh yang mengun-

berikan kebebasan bertindak pada

tungkan saja.

pemerintah daerah dalam kerang-

Hubungan kewenangan, antara

ka kerja kekuasaan dan kewajiban

lain bertalian juga dengan cara pem-

yang telah ditentukan. Hubungan

bagian


pemerintahan atau cara menentukan

daerah oleh karenanya ditentukan

urusan rumah tangga daerah. Cara

oleh perundang-undangan, Pe-

penentuan ini akan mencerminkan

ngawasan dibatasi. Pemerintah

suatu bentuk otonomi terbatas atau

daerah meningkatkan kebanyakan

otonomi luas.

dari penghasilannya melalui pajak

langsung.

Dalam

model

urusan

penyelenggaraan

Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:

145


Pertama, urusan-urusan rumah

luas, daerah diharapkan mampu

tangga daerah ditentukan secara ka-

meningkatkan daya saing dengan

tagoris dan pengembangannya diatur

memperhatikan prinsip demokrasi,

dengan cara-cara tertentu pula.

pemerataan, keadilan, keistimewaan

Kedua, apabila sistem supervisi

dan kekhususan serta potensi dan

dan pengawasan dilakukan sede-

keanekaragaman daerah dalam sis-

mikian rupa, sehingga daerah oto-

tem Negara Kesatuan Republik Indo-

nom kehilangan kemandirian untuk

nesia.

menentukan secara bebas cara-cara mengatur

dan

mengurus

rumah

tangga daerahnya.

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah

Ketiga, sistem hubungan keu-

daerah harus selalu berorientasi pada

angan antara pusat dan daerah yang

peningkatan kesejahteraan masya-

menimbulkan hal-hal seperti keter-

rakat dengan selalu memperhatikan

batasan kemampuan keuangan asli

kepentingan dan aspirasi yang tum-

daerah yang akan membatasi ruang

buh dalam masyarakat. Selain itu

gerak otonomi daerah.

penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian

C. Hubungan Wewenang An-

hubungan antara daerah dengan

tara Pemerintah Pusat dan Peme-

daerah

rintah

membangun kerjasama antar daerah

Daerah

dalam

Negara

Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah daerah berwenang

lainnya,

artinya

mampu

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan

untuk mengatur dan mengurus sendi-

antar daerah.

ri urusan pemerintahan menurut asas

Hubungan

wewenang

antara

otonomi dan tugas pembantuan.


Pemberian otonomi luas kepada

daerah juga harus mampu menjamin

daerah diarahkan untuk memperce-

hubungan yang serasi antar daerah

pat terwujudnya kesejahteraan ma-

dengan pemerintah pusat, artinya

syarakat melalui peningkatan pela-

harus mampu memelihara dan men-

yanan, pemberdayaan dan peran

jaga keutuhan wilayah Negara dan

serta masyarakat. Melalui otonomi

tetap tegaknya Negara Kesatuan

146


Republik Indonesia dalam rangka

ngan. Dengan demikian, hubungan

mewujudkan tujuan Negara (Bagir


Manan, 2004:32-33).

dan pemerintah daerah harus mem-

Hubungan

wewenang

antara

perhatikan aspek demokrasi, keadi-


lan, pemerataan, serta potensi dan

daerah agar dapat dilaksanakan harus

keanekaragaman,

sejalan dengan tujuan yang hendak

nyata,

dicapai, terdapat pedoman seperti

Sesuai dengan UUD NRI Tahun

dalam penelitian, pengembangan,

1945, sehingga terjamin hubungan

perencanaan dan pengawasan sesuai

serasi antara pemerintah pusat dan

dengan peraturan perundang-unda-

pemerintah daerah serta antar daerah.

dan

otonomi

bertanggung

luas, jawab.

Tabel : Analisis Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 No. Pasal 1. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Isi Pasal (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal

Analisis Terdapat pembedaan urusan yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi dan juga ada urusan pemerintahan

147


No.

Pasal

2. Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Isi Pasal nasional; dan f. agama

Analisis tahan yang diserahkan kepada kabupaten/ kota.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dominasi kekuasaan pemerintah pusat dalam menentukan pembagian urusan.

Pasal 13 3. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- (1) Urusan wajib yang Undang Nomor menjadi kewenangan pemerintahan daerah 32 tahun 2004 tentang Pemerin- provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang tahan Daerah meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

Dalam melakukan pendistribusian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, memiliki kecenderungan kearah resentralisasi kewenangan yaitu dengan dianutnya paham pembagian urusan, dimana pembagian urusan di rinci menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dengan urusan yang sama baik untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian timbul permasalahan dengan dihilangkannya atau digantinya kata kewenangan menjadi urusan. Kata kewenangan dan urusan adalah dua hal yang berbeda secara subtansial. Perincian terhadap urusan baik untuk

148 No.


Pasal

Isi Pasal Analisis j. pengendalian lingkungan pemerintah propinsi hidup; dan kabupaten/kota, k. pelayanan pertanahan sehingga dalam hal ini termasuk lintas kabupaten/ pelaksanaan urusan kota; hanya menjadi terbal. pelayanan kependudukan, tas pada apa yang terdan catatan sipil; cantum dalam m. pelayanan administrasi Undang-Undang umum pemerintahan; Nomor 32 tahun 2004 n. pelayanan administrasi tentang Pemerintahan penanaman modal termasuk Daerah. lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pasal 14 (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, peman-

149


No.

Pasal

Isi Pasal faatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; l. pelayanan administrasi umum pemerintahan; m. pelayanan administrasi penanaman modal; n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan a. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Analisis

150 No.


Pasal

4. Pasal 37 dan pasal 38 UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Isi Pasal (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Analisis

Pasal 37 (1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Adanya tumpang tindih kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sebagai kepala daerah.

Pasal 38 (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang: a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota; Sumber daya alam di 5. Pasal 17 Undang- Pasal 17 kelola bersama antara Undang Nomor (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber Pemerintah Pusat dan 32 tahun 2004 daya alam dan sumber daya Pemerintah Daerah tentang Pelainnya antara Pemerintah merintahan dan pemerintahan daerah Daerah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;

151


No.

Pasal

6. Pasal 218 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Isi Pasal b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Analisis

Pasal 218 Pengawasan seperti ini (1) Pengawasan atas penye- akan mempengaruhi lenggaraan pemerintahan pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan oleh daerah, karena prinsip Pemerintah yang meliputi: otonomi yang dianut a. Pengawasan atas pelak- adalah prinsip otonomi sanaan-urusan pemerintah- seluas-luasnya. an di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sumber : diolah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

152


Kesimpulan

Bambang. Waluyo,1996, Penelitian

Dalam hubungan antara pusat dan daerah paling tidak ada empat faktor

Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi yaitu: 1).

Hari Sabarno, 2008, Untaian Pemi-

hubungan kewenangan. 2). Hubu-

kiran Otonomi Daerah Memandu

ngan keuangan. 3).Hubungan penga-

Otonomi Daerah Menjaga Kesa-

wasan. 4). Hubungan yang timbul

tuan

dari susunan organisasi pemerintah-

Jakarta.

Bangsa,

Sinar

Grafika,

an di daerah. Hubungan wewenang antara pe-

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi,

merintah pusat dan pemerintah dae-

2011, Dekonstruksi Hukum Pe-

rah dalam Negara Kesatuan Repub-

ngawasan Pemerintahan Daerah,

lik Indonesia adalah harus sesuai

Malang, UB Press.

dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 meliputi: aspek demokrasi,

Jimly Asshidiqie, 2004, Konstitusi

keadilan, pemerataan, serta potensi

dan Konstitusionalisme Indone-

dan keanekaragaman, otonomi luas,

sia, Jakarta, Mahkamah Konstitu-

nyata, dan bertanggung jawab.

si RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.

Daftar Rujukan Buku Bagir

Ni’matul Huda, 2009, Otonomi DaeManan,

1994,

Hubungan

rah (Filosofi, Sejarah Perkemba-

antara Pusat dan Daerah Menurut

ngan dan Problematika), Pustaka

UUD 1945, Jakarta, Sinar Hara-

Pelajar, Yogyakarta.

pan. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Pene-----------------, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakar-

litian, Hukum ,Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

ta: Pusat Studi hukum Fakultas Hukum UII.

Wahyudi Kumorotomo, 2008, Desentralisasi Fiskal (Politik dan


Perubahan

Kebijakan

1974-

153

Padjajaran.

2004), Kencana Pranada Media Peraturan Perundang-Undangan

Group, Jakarta. Disertasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Muhammad Fauzan, 2006, Hubu-

(UUD NRI Tahun 1945).

ngan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dalam Tata Penyelengga-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun

raan Pemerintahan di Indonesia,

2004 tentang Pemerintahan Dae-

Disertasi, Program Pascasarjana

rah.

Fakultas

Hukum

Universitas

Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Recommend Documents