Hubungan Korporasi
BULETIN WWF
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo l Edisi : Desember 2007
Suara Tesso Nilo DARI REDAKSI
Susunan Redaksi
S Penanggungjawab Dudi Rufendi
Redaksi Nursamsu Sri Mariati Dani Rahadian Suhandri Syamsidar M. Yudi Agusrin
Alamat Redaksi: Perkantoran Grand Sudirman B.1 Jl. Dt. Setia Maharaja - Pekanbaru Telp/Fax: (0761) 855006 E-mail:
[email protected] Website: http://www.wwf.or.id/tessonilo
DAFTAR ISI l Tantangan Penegakan Hukum di Taman Nasional Tesso Nilo l Lagi, Tim Flying Squad Mendapatkan Anggota Baru l Dimana Rumah Mereka? l Menuju Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo l Jalan Koridor, Cara pintas menghancurkan hutan l Kisah Sang Survivor di Hutan Belantara Kerumutan l Pembangunan Industri Ubi Kayu (Cassava Project) di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo
alam Lestari, Pembaca yang terhormat, Proses menuju percepatan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi telah memberikan dukungan tertulis untuk perluasan tersebut. Sebagai tindak lanjutnya di tingkat pusat, sekarang tengah dilakukan pembahasan dan langkah-langkah menuju perluasan tersebut. Kami berharap, sedikit informasi yang kami berikan pada buletin edisi kali ini terkait upaya perluasan tersebut dapat memberikan gambaran proses perluasan itu dan semoga upaya tersebut dapat segera menjadi kenyataan demi keutuhan hutan Tesso Nilo. Proses perluasan Taman Nasional Tesso Nilo terus bergulir, pengamanan taman nasional pun terus diintensifkan oleh pemegang otoritas kawasan. Upaya pengamanan tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena harus diakui bahwa berbagai permasalahan telah menanti di kawasan tersebut untuk diselesaikan. Tumpang tindih lahan dengan kawasan taman nasional, perambahan, pembalakan liar adalah beberapa permasalahan yang harus ditangani segera. Seperti halnya yang terjadi pada September lalu, satu koperasi yang lahannya tumpang tindih dengan Taman Nasional Tesso Nilo termonitor oleh tim patroli Balai Taman Nasional Tesso Nilo tengah memasukkan alat berat yang akan digunakan untuk membersihkan lahan yang mereka claim milik koperasi tersebut. Pihak Balai TNTN dan aparat penegak hukum melakukan penyitaan terhadap alat berat tersebut namun hal ini berbuntut pada gugatan pihak koperasi terhadap Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Proses persidangan telah beberapa kali digelar dan redaksi kali ini mengangkat sekelumit kasus ini di edisi kali ini. Konflik manusia dan satwa liar adalah hal lain yang juga kami sajikan kali ini. Korban materil maupun non materil masih akan tetap terjadi selagi akar permasalahan konflik tersebut belum diatasi. Alih fungsi lahan, perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan masih tetap berlangsung di habitat satwa liar yang tersisa. Kondisi ini tentu akan memicu potensi konflik serupa tetap terjadi sehingga penanganan konflik yang lebih komprehensif sangat diperlukan. Tesso Nilo yang dicanangkan menjadi kawasan konservasi gajah juga tidak luput dari perambahan yang terjadi baik didalam kawasan taman nasional maupun usulan perluasannya. Aktifitas illegal ini merupakan ancaman paling berat bagi keutuhan hutan tersebut. Oleh karena itu harus ada upaya komprehensif penanganan permasalahan ini yang dapat memberikan solusi konkrit dan efektif. Pada pertengahan 2005, lewat proses konsultasi dengan pihak terkait, WWF melihat bahwa salah satu bentuk penanganan perambahan tersebut adalah perlu adanya kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat tidak tergantung pada hutan. Salah satu bentuk pengembangan ekonomi yang dapat dikembangkan adalah pengembangan perkebunan ubi kayu dan pabriknya. Hal ini didasari bahwa di provinsi Riau terdapat pabrik kertas yang membutuhkan serat ubi kayu dalam skala besar untuk proses produksinya. Studi kelayakan untuk kegiatan ini dan sosialisasi kepada pihak terkait telah dilaksanakan, proses ini juga merupakan hal yang kami sampaikan pada edisi kali ini. Semoga proses yang telah dilalui ini memberikan gambaran bagi kita untuk kegiatan tersebut. Banyak hal lagi yang pembaca akan dapatkan di edisi kali ini, oleh karena itu kami mengajak pembaca untuk meluangkan waktu membaca buletin Suara Tesso Nilo ini. Semoga bermanfaat dan terimakasih atas perhatiannya. Wassalam ww, Dudi Rufendi Program Manager
LAPORAN UTAMA
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
Tantangan Penegakan Hukum di Taman Nasional Tesso Nilo
B
alai Taman Nasional Tesso Nilo telah mengintensifkan patroli rutin pengamanan kawasan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan taman nasional tersebut dan peraturan terkait terhadap keberadaannya. Pada patroli yang dilakukan bulan September 2007, tim patroli menemukan bahwa salah satu koperasi yang lahannya tumpang tindih dengan taman nasional tersebut tengah berusaha memasukkan sebuah alat berat ke dalam kawasan. Alat berat berupa satu unit excavator ini akan digunakan untuk membersihkan lahan yang di claim koperasi tersebut yang berada dalam taman nasional untuk dijadikan perkebunan sawit. Tim patroli memberikan usaha persuasif kepada pihak koperasi untuk tidak membawa masuk alat berat itu karena kawasan tersebut termasuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Namun usaha persuasif ini tidak diindahkan oleh pihak
koperasi tersebut. Pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo didukung tim patroli bersama Tesso Nilo dan aparat kepolisian kemudian melakukan penyitaan terhadap alat berat tersebut pada September 2007. Pihak Koperasi Mekar Sakti dalam hal ini diwakili oleh ketua koperasi tersebut, Jaffar Tambak mendaftarkan gugatannya terhadap Menteri Kehutanan Rupublik Indonesia CQ Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo ke Pengadilan Negeri Rengat. Dalam gugatannya, Koperasi Mekar Sakti menyatakan bahwa Tergugat dalam hal ini Balai Taman Nasional Tesso Nilo (BTNTN) telah melakukan kesalahan ploting kawasan dimana pihak Tergugat menyatakan bahwa kawasan Koperasi Mekar Sakti berada dalam Taman Nasional Tesso Nilo dibawah administrasi Kabupaten Pelalawan sedangkan menurut pihak Penggugat (Koperasi Mekar Sakti) areal koperasi tersebut telah mendapat sertifikat dari
Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu pada April 1999 sementara Taman Nasional Tesso Nilo ditunjuk pada tahun 2004. Menurut Penggugat jika seandainya lahan-lahan tersebut karena perubahan administrasi pemerintahan daerah (dalam hal ini pemekaran wilayah) masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pelalawan maka perubahan administrasi wilayah itu tidak dapat menghapuskan atau menghilangkan hak-hak kepemilikan yang ada atasnya karena Sertifikat Hak Milik tersebut telah diakui Sah oleh instansi yang ada di daerah maupun pusat. Sidang gugatan ini mulai digelar pada 1 November 2007 dengan agenda proses mediasi antara Tergugat dan Penggugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalan damai. Namun mediasi ini tidak mendapatkan jalan tengah. Dari beberapa kali rangkaian sidang yang telah digelar, Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan dukungan analisa hukum dari Kantor Bantuan Hukum–Riau dan dilengkapi dengan dokumendokumen terkait dan peraturan yang berlaku berkeyakinan bahwa kawasan Koperasi Mekar Sakti tersebut tumpang tindih dengan Taman Nasional Tesso Nilo. Dasardasar pemikiran tersebut antara lain: 1. Bahwa dasar penempatan (ploting) penunjukan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo mengacu kepada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar merupakan areal HPH PT. Inhutani IV (eks
LAPORAN UTAMA
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
HPH PT. Dwi Marta) yang telah dicabut izinnya oleh Menteri Kehutanan melalui keputusan No.10258/Kpts-II/2002 tanggal 13 Desember 2002 jo No. 282/ Kpts-II/2003 tanggal 25 Agustus 2003. Sehingga jauh sebelum kawasan hutan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berarti kawasan hutan ini merupakan Hutan Negara. 2. Bahwa berdasarkan ploting (penempatan) objek sengketa/ perkara dengan peta TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN (TGHK) kawasan tersebut termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986. Sehingga jauh sebelumnya (1986) objek sangketa telah ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) 3. Bahwa berdasarkan ploting (penempatan) objek sengketa/perkara dengan Peta RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I RIAU kawasan terse
but berada di dalam kawasan Hutan Produksi sesuai dengan dengan Pasal 22 huruf (a) point (1) dan (3), Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994, tanggal 19 Agustus 1994. Sehingga jauh sebelumnya (1994) objek sengketa telah ditetapkan sebagai Hutan Produksi sesuai dengan RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I RIAU Hingga awal Januari 2008, rangkaian sidang kasus gugatan ini masih berlanjut di Pengadilan Negeri Rengat-Indragiri Hulu.
Pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo mutlak dilaksanakan untuk melindungi keutuhan kawasan yang kaya akan keaneka ragaman hayati tersebut. Namun tentu saja tidak serta merta upayaupaya pengamanan ini berjalan mulus dilapangan seperti halnya adanya gugatan Ketua Koperasi Mekar Sakti tersebut. Dan tentu saja hal ini tidak akan menyurutkan langkah pemegang otoritas kawasan untuk tetap melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di dalam Taman Nasional Tesso Nilo, seperti halnya penangkapan terhadap enam orang penjarah kawasan TNTN pada awal Desember lalu. (lihat Press Release Balai TNTN). Permasalahan tumpang tindih lahan atau perizinan bukanlah masalah baru tapi masih saja sering terjadi. Permasalahan yang baru terungkap kemudian ini tentunya menyita banyak hal dan memakan waktu dalam upaya mencari kejelasan status lahan tersebut. Pada hal permasalahan tersebut bisa dihindari bila para pemegang otoritas saling berkoordinasi dengan baik dan menerapkan kewenangannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. (Syamsidar)
LAPORAN UTAMA
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO Komplek Rukan Bank Syariah Mandiri Jl. Maharaja Indra Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan – Riau Telp/Fax : (0761) 494728 E_Mail : tn_Tessonilo@ yahoo.com
Siaran Pers Balai Taman Nasional Tesso Nilo
Enam Orang Penjarah Kawasan TNTN Ditangkap Tim Patroli Balai Taman Nasional Tesso Nilo menangkap tangan enam orang penjarah (penebang pohon) di dalam Taman Nasional Tesso Nilo pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 sekitar pukul 13.00 wib. Lokasi penangkapan pada koordinat S 00º 17´ 40´´ dan E 102º 01´ 39,6´´ yang berada dalam wilayah administrasi Dusun Bagan Limau Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kab.PelalawanRiau. Tersangka dan barang bukti berupa dua unit chain saw dan dua unit sepeda motor diamankan di Kepolisian sektor Ukui- Kab. Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut. Ketika ditemukan para tersangka tersebut tengah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan yang termasuk dalam Taman Nasional Tesso Nilo. Tim patroli menemukan mereka pada tiga lokasi berbeda namun masih berdekatan satu sama lain. Lokasi penebangan tersebut merupakan salah satu lokasi yang di claim oleh pihak tertentu sebagai lokasi koperasi yang tumpang tindih dengan kawasan yang ditunjuk menjadi taman nasional tersebut. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Drh. Hayani Suprahman MSc, menyatakan ”Para tersangka tersebut terbukti melakukan penebangan di dalam Taman Nasional Tesso Nilo dan telah menyalahi UU No. 41/ 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf e yang menyatakan setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. “Apa lagi ini jelas-jelas terjadi di dalam kawasan yang telah ditunjuk menjadi Taman Nasional, tentu saja kegiatan ini berkonsekuensi pada penegakan hukum”, jelasnya lebih lanjut. Kepala Balai Taman Nasional menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum terhadap para penebang liar ataupun perambah di dalam kawasan karena hal ini sudah menjadi agenda nasional sesuai instruksi presiden. Oleh karena itu ia menghimbau semua pihak untuk mendukung pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo dan penegakan hukum terhadap kegiatan illegal yang terjadi di dalam taman nasional tersebut. Balai TNTN akan meningkatkan pengamanan taman nasional antara lain dengan meningkatkan frekuensi patroli baik rutin dan gabungan sehingga gangguan terhadap taman nasional tersebut dapat diminimalkan. Selain itu penegakan hukum yang dilaksanakan bersama dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan hutan untuk tidak melakukan kegiatan tersebut baik di Tesso Nilo maupun di kawasan hutan lainnya di Riau.
Mitigasi Konflik Manusia-Gajah
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
Lagi, Tim Flying Squad Mendapatkan Anggota Baru R
ia, salah seekor gajah betina, anggota tim Flying Squad (tim pengusir gajah liar) yang ditempatkan di Taman Nasional Tesso Nilo melahirkan seekor gajah jantan pada Minggu sore kemarin, 16 Desember. Flying Squad terdiri dari empat ekor gajah dan delapan orang perawatnya yang bekerja untuk mengusir gajah liar kembali ke habitatnya di Taman Nasional Tesso Nilo. Dengan kelahiran kali ini, tim Flying Squad kini memiliki dua anggota baru karena Lisa, salah seekor gajah betina lainnya juga telah melahirkan seekor anak gajah bulan Februari lalu. Sekitar pukul empat lewat tiga puluh menit, Minggu sore itu, Warkasa, salah seorang perawat gajah yang bertugas merawat gajah Ria bermaksud mengambil Ria dari tempat dimana ia dirantai, sekitar 1,5 km dari kamp Flying Squad untuk mandi sore. Ketika Warkasa mendekati belukar disekitar akasia dekat perbatasan dengan taman nasional tersebut, ia mendengar suara-suara. Ia curiga, jangan-jangan itu adalah suara gajah
liar, ia kemudian berjalan pelan dan waspada. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat Ria tengah bermain dengan seekor bayi gajah. Dalam keterkejutannya, dia berlalu kembali ke kamp Flying Squad untuk menyampaikan kelahiran ini kepada teman-temannya yang lain dan segera menghubungi Syamsuardi, Koordinator mereka yang berada di Pekanbaru menginformasikan berita gembira ini. Ketika ditanya mengenai jenis kelamin bayi gajah tersebut, Warkasa baru menyadari karena terlalu bersemangatnya dia untuk menyampaikan berita ini, ia belum sempat memperhatikan bayi gajah tersebut lebih lama. Menerima perintah bahwa bayi gajah dan induknya harus dipindahkan ke dalam camp untuk alasan keamanan, semua perawat gajah segera menuju lokasi dimana Ria dirantai. Di lokasi itu, mereka melihat bayi gajah sudah menyusui kepada induknya. Semua sangat bahagia melihat induk dan bayi gajah dalam keadaan sehat. Kebahagiaan bertambah setelah para
perawat menyadari bahwa gajah yang baru lahir berkelamin jantan sehingga sekarang tim Flying Squad memiliki sepasang anak gajah. Para perawat kemudian mengajak Ria dan bayinya berjalan menuju kamp. Sepanjang perjalanan, terkadang bayi gajah yang baru lahir tersebut mencoba berlari, dia terlihat sangat sehat dan senang. Sesampainya di kamp, Ria dan bayinya ditempatkan di pos pemantauan yang terletak dibelakang rumah para perawat gajah. Perawat gajah kemudian memberikan makanan tambahan bagi Ria seperti pelepah pisang dan gula merah. Bagi Ria (25 tahun), bayi ini adalah anak keduanya. Ia telah pernah melahirkan bayi jantan sebelumnya yang diberi nama Riko di tahun 1996 di Pusat Latihan Gajah. Namun sayang, ketika berumur empat tahun, anak gajah tersebut mati. Pengalaman Ria melahirkan sebelumnya bisa jadi banyak membantu dirinya melahirkan Tesso dengan lancar. (Syamsidar)
Mitigasi Konflik Manusia-Gajah
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
K
urang lebih enam tahun sudah Warkasa merawat gajah, pekerjaan yang ditekuni oleh hanya segelintir orang saja. Awalnya ia tidak pernah membayangkan akan dapat memahami tingkah laku gajah si hewan bertubuh besar tersebut, namun kini ”si raksasa” itu telah menjadi bagian dari irama hidupnya. Setiap pagi dan sore hari Warkasa merawat Ria salah seekor gajah betina dalam Tim Pengusir Gajah Liar (Flying Squad) yang ditempatkan di Taman Nasional Tesso Nilo secara bergantian dengan perawat gajah Ria yang lainnya. Kini kesibukannya semakin bertambah sejak Ria melahirkan Tesso. ”Ria dan Tesso harus mendapatkan perhatian lebih saat-saat sekarang ini,” tutur Warkasa karena Ria perlu mendapatkan makanan tambahan untuk pemulihan kesehatannya setelah melahirkan dan juga bayinya”. Kehadiran Tesso ditengah-tengah tim Flying Squad memberikan keceriaan sendiri. Melihat tingkah laku si kecil Tesso yang berlari-lari pelan mengejar induknya, terkadang terjatuh kemudian bangkit lagi. Atau bila induknya tengah dimandikan, Tesso pun tak mau ketinggalan, sesekali dia menyelip kebawah badan induknya atau mengelilingi perawatnya, kemudian berguling-guling di tanah. Ini sebenarnya cukup menambah repot pekerjaan, tapi bagi Warkasa ada perasaan menyenangkan bekerja sambil mengamati tingkah laku bayi gajah tersebut. Tidak terbayangkan gajah yang dikenal hewan berbadan besar itu bisa terlihat menggemaskan seperti layaknya binatang kesayangan. Terlintas dipikirannya kehidupan alami gajah-gajah liar di habitatnya tentu lebih indah, namun menyempitnya habitat tentu membuat hidup para gajah ini tak seindah dulu lagi. Sebagian gajah-gajah yang berkonflik ditangkap lalu dipindahkan ke habitat lain atau di masukkan ke Pusat Latihan Gajah (PLG) untuk dijadikan gajah atraksi misalnya. Dan di PLG Minas lah pertama kali sekitar akhir 2001 Warkasa mulai belajar memahami karakter gajah. Diawal pembelajarannya, setiap hari ia memperhatikan tingkah laku gajah dan pekerjaan perawat senior dalam merawat gajah. Pelan-pelan ia pun akhirnya mulai bisa mendekati, merawat dan bahkan mengendalikan gajah. Warkasa punya pengalaman yang tak terlupakan, waktu itu ada seekor gajah liar yang baru dilatih di PLG tersebut ketika diperintahkan untuk duduk,
gajah tersebut tidak mau duduk. Warkasa yang bersiap-siap hendak turun dari gajah itu malah terjungkir balik, ”serasa nyawa berada ditiang gantungan” katanya karena ia sempat beberapa menit terbawa oleh gajah itu dalam keadaan posisi kepala menghadap ke bawah. Warkasa mulai bergabung dengan tim Flying Squad (WWF- BBKSDA Riau) pada awal 2006 yang kemudian bertugas untuk merawat Ria, salah satu dari empat ekor gajah Flying Squad tersebut bersama rekannya Erwin Daulay. Disini, Warkasa harus mengasah kemampuannya ”bermain-main” dengan gajah karena sebagai salah satu anggota tim Flying Squad (Pengusir Gajah Liar) dia harus punya keberanian lebih, apalagi bila berhadapan dengan gajah liar. Ia harus dapat memberi motivasi bagi Ria untuk berani berhadapan dengan gajah liar untuk kemudian menggiring gajah liar tersebut kembali ke habitatnya sehingga tidak terjadi konflik antara manusia dan gajah. Konflik antara manusia dan gajah akan terus terjadi selama akar permasalahannya tidak dipecahkan. Warkasa berharap pengambil kebijakan dapat lebih arif bersikap dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga Tesso-Tesso lainnya akan dapat lahir dan berkembang alami di habitatnya.
Mitigasi Konflik Manusia-Gajah
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
Dimana Rumah Mereka?
Dua ekor gajah betina yang terkepung di tengah kebun sawit di Desa Redang Seko. Foto: Syamsuardi/ WWF-Tesso Nilo Prog.
S
udah hampir lima bulan dua ekor gajah betina liar berkeliaran di Desa Redang Seko Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sekitar 25 km dari Taman Nasional Tesso Nilo hingga akhirnya mereka menemukan jalan kembali ke Tesso Nilo. Keberadaan dua gajah ini mulai meresahkan masyarakat pada Mei lalu karena keduanya telah memasuki perkebunan sawit masyarakat. Tindakan pengusiran oleh tim Flying Squad (Pengusir Gajah Liar) dan Balai Besar KSDA Riau telah dilaksanakan namun kondisi gajah yang sudah terkepung diantara keberadaan aktifitas manusia membuat pengusiran tidak berhasil menggiring kedua gajah liar tersebut ke Taman Nasional Tesso Nilo. Namun demikian, pemantauan pergerakan kedua gajah ini tetap dilakukan hingga akhirnya keduanya terpantau oleh tim Flying Squad pada awal September lalu di sekitar Desa Lubuk Kembang Bunga, salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tesso Nilo. Pada beberapa kesempatan lain dua ekor gajah betina tersebut didapati oleh anggota tim Flying Squad mencoba mendekati gajah muda Flying Squad ”Nella”, anak gajah yang berumur satu tahun. Dua ekor gajah liar tersebut begitu menikmati bermain bersama Nella seolah-olah anak gajah tersebut merupakan anak mereka Sementara itu, seekor gajah jantan pada waktu yang bersamaan juga dilaporkan berkeliaran di Desa Kemang Kecamatan Bunut. Tak ada tempat baginya untuk bersembunyi karena tempat ia terdampar merupakan kawasan pemukiman. Secara kasat mata jalur untuk kembali ke Tesso Nilo pun sudah tidak mungkin karena gajah ini berada diseberang jalan lintas timur yang memisahkan daerah tersebut dengan kawasan hutan Tesso Nilo. Hal ini mengakibatkan gajah tersebut beberapa bulan terkepung dan berkeliaran di desa tersebut dan desa sekitarnya. Buntutnya, gajah ini sempat melalap beberapa petak perkebunan sawit masyarakat dalam ruang terkepung itu. Sementara itu, pada bulan Mei tersebut juga satu orang dewasa cedera cukup
parah akibat menjadi korban konflik dengan gajah di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras. Korban ketika itu tengah bekerja di kebun sawitnya. Besar kemungkinan gajah yang terkepung di Desa Redang Sekolah yang mencederai korban tersebut karena dua desa tersebut masih bertetangga. Pemerintah setempat menggelar rapat-rapat untuk membahas upaya penanggulangan konflik gajah ini. Hingga akhirnya sampai pada satu kesimpulan demi keselamatan masyarakat, gajah tersebut ditangkap untuk kemudian dipindahkan ke Pusat Latihan Gajah di Minas. Penangkapan lewat koordinasi dengan pemerintah setempat dilaksanakan di Desa Sering Kecamatan Pangkalan Kuras-Kabupaten Pelalawan karena pada saat itu gajah tersebut telah berpindah lokasi. Kenapa gajah ini kerap muncul ke permukaan? Fakta bahwa hilangnya habitat dan terjadinya fragmentasi adalah sebab utama kenapa gajah kerap berkonflik. Namun, fakta lain yang patut diakui adalah translokasi atau pelepasliaran gajah dari satu tempat ke tempat lain tidak otomatis menyelesaikan konflik, yang ada malah memindahkan masalah ke lain daerah. Bagaimana bisa? Kasus penangkapan gajah
Dua ekor gajah betina yang terkepung di tengah kebun sawit di Desa Redang Seko. Foto: Syamsuardi/ WWF-Tesso Nilo Prog.
Kemang dan disorientasi dua gajah betina Redang Seko adalah contoh kasus aktual. Berdasarkan hasil survei dan rekaman kejadian, sebuah analisis dari tim WWF Riau menunjukkan bahwa individu gajah pada kedua kasus diatas merupakan gajah translokasi dari daerah lain ke Tesso Nilo beberapa waktu lalu. Hal ini dapat dilihat dari identifikasi tanda-tanda fisik yang dapat dikenali, juga dari kurangnya pengenalan gajah tersebut terhadap daerah seki-
Mitigasi Konflik Manusia-Gajah
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo tarnya. Untuk kasus dua ekor gajah betina yang terdampar di Desa Redang Seko tersebut setelah kembali menemukan jalan ke Tesso Nilo, cukup sering terpantau oleh tim Flying Squad keluar masuk kawasan taman nasional. Dari hasil pantauan ini terlihat bahwa kedua gajah betina tersebut tidak cukup mengenali kondisi Tesso Nilo sehingga cukup membuat tim Flying Squad kewalahan untuk menggiring gajah tersebut masuk ke dalam kawasan. Berbeda dengan gajah tempatan, jikapun sesekali mereka ke luar dari kawasan taman nasional, penggiringan akan lebih mudah dilakukan karena mereka biasanya telah menandai jalur-jalur tertentu. Pelepas-liaran yang tidak terukur dan terencana dengan baik adalah fenomena yang sesungguhnya ada terkait upaya instan untuk mengatasi konflik manusia dan gajah. Konflik memang dapat mengancam kedua belah pihak, terutama kelestarian gajah. Eskalalasinya saat ini semakin berkembang dan kompleks. Telah disadari tingginya kebutuhan lahan dengan mengkonversi hutan alam menjadi perkebunan, pemukiman atau pertambangan mendorong timbulnya konflik yang semakin besar dan rumit diselesaikan dengan tuntas dan cepat. Berbagai upaya mitigasi konflik telah dilakukan, namun sejauh ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Kesulitan ini menjadi beban berkepanjangan bagi pemegang otoritas karena kompleksitasnya permasalahan. Ketersediaan pakan, tempat berlindung dan tempat berkembang biak adalah tiga faktor penting yang harus dipenuhi di dalam daerah jelajah (homerange). Gajah sumatera sebagai anak jenis gajah Asia memiliki daerah jelajah yang sangat bervariasi. Belum ada studi yang komprehensif tentang luasan daerah jelajah untuk gajah Sumatera. Namun, sebagai ilustrasi, gajah Asia di India Selatan memiliki daerah jelajah berkisar 105-320 km2 (Sukumar, 1989), atau di India Utara daerah jelajah kelompok betina antara 184320 km2 dan kelompok jantan 188-408 km2 (Williams et al. 2001). Pemahaman yang baik tentang kondisi habitat yang ideal sangat diperlukan bagi pengelola dan eksekutor di lapangan. Pengetahuan tentang pola pergerakan, perilaku sosial, dan ekologi ”kelayakan habitat” adalah patut dipahami. Informasi yang akurat menyangkut kebutuhan ruang yakni daerah jelajah dan juga pergerakan musiman juga menjadi suatu keharusan. Gajah memiliki daya ingat yang sangat baik. Pernah terjadi di Kenya Afrika, sekelompok gajah liar ”dendam” membunuh manusia karena si korban pernah menembak anggota dari kelompok gajah itu dua tahun sebelumnya. Seperti kebanyakan satwa liar, gajah menggunakan homerange yang sama secara
periodik kendati vegetasi di antaranya itu sedang dan atau telah berubah menjadi perkebunan. Belajar dari kasus pelepas-liaran gajah tanpa memahami bio-ekologi, tanpa mengakses denyut sosial ekonomi budaya masyarakat, yang hanya berpikir penyelesaian ”konflik” secara instan dan sektoral maka hasilnya sia-sia. Ongkos penanganan konflik akan lebih menjadi mahal oleh karena penanganannya bisa berulang-ulang. Kerugian akan jadi melebar dalam dua daerah besar yang jaraknya sangat jauh. Kemarahan masyarakat akan bertambah luas seperti hitungan deret ekonomi. Semua itu karena gajah yang semula bermukim di daerah utara dipindah paksa ke selatan, yang notabene ruangnya tidak lebih baik dari tempat sebelumnya. Upaya penanganan konflik manusia-gajah haruslah dilakukan secara komprehensif untuk mencegah kerugian yang siasia. Hasil analisis WWF, tahun 2006 kantong habitat gajah yang
tersisa berkisar antara 9-10 kantong saja dari 15 kantong yang teridentifikasi pada survei tahun 2003. Perlindungan hutan yang tersisa terutama habitat gajah merupakan solusi yang dapat memecahkan akar permasalahan konflik tersebut. Dari beberapa kantong habitat gajah yang ada di Riau, sebagian telah hilang, bahkan yang tersisa pun kini beberapa berada dalam kondisi kritis karena alih fungsi lahan dan permasalahan kehutanan lainnya. Pilihan translokasi gajah yang berkonflik disuatu daerah ke daerah lainnya bukanlah menjadi solusi terhadap permasalahan ini jika tidak diikuti dengan kesiapan kawasan tujuan relokasi. Studi kelayakan habitat secara biologi dan ekologi harus dilaksanakan, selain itu perlu juga kajian sosial ekonomi budaya untuk mengakomodir aspirasi masyarakat sekitar. Pengamanan habitat (misalnya pembuatan parit gajah, pagar listrik dan lainlain) dan monitoring paska translokasi dalam jangka waktu yang aman harus pula diterapkan untuk mencegah terjadinya konflik baru. (Ahmad Yahya, Syamsidar)
Pengelolaan Kawasan Konservasi
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
O
Menuju Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo
ptimisme tercapainya perluasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi 100.000 hektar menjadi harapan baru di tahun 2008. Diakhir 2007, jalan panjang menuju perluasan Taman Nasional Tesso Nilo telah membersitkan harapan untuk terrealisasinya usulan tersebut. Pada tanggal 21 November 2007, Gubernur Riau melalui Surat Rekomendasi nomor: 522.Ekbang/66.30 mendukung perluasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi ± 100.000 hektar. Rekomendasi ini menjadi salah satu dasar fundamental untuk proses perluasan Taman Nasional Tesso Nilo yang memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh perluasan tersebut. Rangkaian pertemuan para pengambil kebijakan terkait di tingkat nasional pun semakin intensif untuk mengambil langkahlangkah persiapan perluasan taman nasional tersebut. Rekomendasi Gubernur Riau dikeluarkan berdasarkan rekomendasi perluasan Tesso Nilo oleh Bupati Pelalawan kepada Gubernur Riau melalui surat rekomendasinya nomor 522.1/Dishut/959 perihal Rekomendasi Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo pada tanggal 16 Juli 2007. Dalam rekomendasi Gubernur Riau menyatakan penambahan luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas ± 67.964 ha yang terdiri dari: 1. Areal HPH Nanjak Makmur seluas ± 44.978 ha 2. Areal HPH Siak Raya Timber seluas ± 18.812 ha 3. Areal HPH Hutani Sola Lestari seluas ± 4.174 ha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 48/ Menhut-II/2004 tentang PERUBAHAN
10
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN bahwa permohonan perubahan fungsi kawasan kepada Menteri Kehutanan antara lain melampirkan saran/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota, Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota dan penelitian dari Tim Terpadu terhadap kawasan hutan yang dimohon. Dari proses yang telah dilewati ini, kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses perluasan TNTN selanjutnya adalah pertimbangan teknis dari Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) dan Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan (BPK). Dengan adanya pertimbangan teknis tersebut, Badan Planalogi (Baplan) akan membuat surat pertimbangan teknis ke Menteri kehutanan tentang perluasan TNTN dan paralel dilakukan pembentukan tim terpadu serta tim terpadu turun ke kawasan usulan perluasan. Hasil kajian lapangan dari tim terpadu ini nantinya menjadi pertimbangan bagi rekomendasi perluasan ke Menteri Kehutanan. Dengan persamaan persepsi diantara pihak berkepentingan untuk penyelamatan kekayaan Tesso Nilo, diharapkan realisasi proses perluasan tersebut dapat terlaksana segera. Kawasan usulan perluasan TNTN ini berada di kawasan hutan produksi terbatas yang saat ini berada di tiga konsesi HPH yang berstatus masih aktif walaupun tidak lagi dikelola secara aktif karena pemegang konsesi tidak mengajukan RKT (Rencana Kerja Tahunan) sejak tahun 2003. Dengan adanya perluasan ini, status
kawasan yang masuk dalam areal perluasan Taman Nasional Tesso Nilo akan mengacu pada mekanisme yang ada dimana BPK (Bina Produksi Kehutanan) akan mencabut ijin HPH yang sepenuhnya masuk dalam kawasan usulan perluasan TNTN. Sementara itu bagi HPH yang sebagian arealnya masuk usulan perluasan TNTN maka perizinannya akan diadendum. Saat ini sedang dalam proses pencabutan dan adendum tersebut. Hingga saat ini sudah dilakukan beberapa langkah-langkah persiapan antara lain: a. Sudah terbentuk Tim Kecil (terdiri WWF, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan BTNTN) yang dikoordinasikan bersama Subdit Pemolaan dan Pengembangan-Dirjen PHKA dan sudah menghasilkan kriteria penunjukan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.. b. Tim Penegakan Hukum dikoordinasikan oleh Balai TNTN beranggotakan SPORC, WWF, dan mitra lainnya tetap melaksanakan upaya-upaya untuk mengurangi kerusakan kawasan dan atau penegakan hukum. c. Tim Sosialisasi dikoordinasikan oleh Balai TNTN bekerjasama dengan WWF dan mitra TNTN lainnya melakukan sosialisasi kepada para pemukim/perambah di areal rencana perluasan TNTN. d. Ditjen PHKA dan Ditjen BPK akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak RAPP dan PT.Siak Raya Timber membahas tumpang tindih lahan dengan kawasan TNTN dan status PT.Siak Raya Timber. e. Ditjen PHKA akan mengkoordinir pembentuk tim Pemerintah
Pengelolaan Kawasan Konservasi
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo Indonesia untuk deklarasi perluasan Taman Nasional Tesso Nilo di CBD (Convention on Biological Diversity-Jerman pada bulan Mei 2008. Melihat upaya persiapan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo yang tengah berlangsung ini kita berharap
semoga dapat berjalan lancar agar penyelamatan kawasan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia tersebut dapat terwujud secepatnya dan ada solusi untuk penanganan konflik gajah yang masih terus terjadi di Riau dengan jalan menyelamatkan habitat gajah yang tersisa saat ini seperti di
areal usulan perluasan TNTN tersebut ada kelompok gajah yang berjumlah lebih dari 20-30 ekor. Dengan menyelamatkan gajah di Riau berarti menyelamatkan masyarakat dari korban jiwa maupun korban harta karena konflik dengan gajah. (Sri Mariati, Syamsidar)
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 48/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 telah diatur ketentuan mengenai penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan; b. bahwa untuk kelancaran di dalam penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. MEMUTUSKAN: Menetapkan
1.
: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.
Pasal I Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perubahan status kawasan hutan produksi apabila memenuhi persyaratan: a. Digunakan untuk kepentingan strategis. b. Tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang didasarkan hasil penelitian terpadu. c. Tidak menimbulkan enclave atau tidak memotong kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang tidak layak untuk satu unit pengelolaan. d. Hasil scoring berdasarkan kriteria dan standar penatagunaan kawasan hutan mempunyai nilai kurang dari 125. e. Tidak mengurangi kecukupan luas minimal kawasan hutan dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS. f. Apabila berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis harus mendapat persetujuan DPR. g. Pada wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang mempunyai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) harus didahului dengan relokasi fungsi kawasan hutan dengan HPK. h. Pada wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang tidak mempunyai HPK harus disediakan tanah pengganti yang “clear and clean” dengan ratio: 1. 1 : 1 untuk pembangunan kepentingan umum terbatas oleh pemerintah. 2. 1 : 2 untuk pembangunan proyek strategis yang diprioritaskan pemerintah. 3. 1 : 1 untuk penyelesaian okupasi atau enclave. 4. Minimal 1 : 3 untuk yang sifatnya komersial.
11
Pengelolaan Kawasan Konservasi
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK, permohonan harus dilengkapi dengan: a. Hasil penelitian terpadu. b. Butir a dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000. 3.
Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 (1) Atas saran/pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut. (2) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK diproses relokasi fungsi dengan Keputusan Menteri. 4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) butir b dilakukan melalui proses: 1. Permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan kepada Menteri dilampiri: a. Peta dengan skala minimal 1 : 100.000. b. Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000. c. Peta usulan tanah pengganti dengan skala minimal 1 : 100.000. 2. Atas permohonan tukar menukar kawasan hutan, Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan menyampaikan saran/pertimbangan teknis kepada Menteri dengan dilampiri peta skala minimal 1 : 100.000. 3. Penelitian Tim Terpadu terhadap kawasan hutan yang dimohon dan usulan tanah pengganti. 4. Atas dasar saran/pertimbangan teknis butir 2 atau hasil penelitian terpadu butir 3, Menteri memberikan penolakan atau persetujuan permohonan tukar menukar kawasan hutan dan usulan tanah pengganti. 5. Apabila permohonan disetujui, dilakukan penyelesaian “clear and clean” tanah pengganti yang diusulkan. 6. Pembuatan berita acara tukar menukar kawasan hutan. 7. Penunjukan tanah pengganti sebagai kawasan hutan dengan keputusan Menteri Kehutanan. 8. Pelaksanaan tata batas oleh Panitia Tata Batas (PTB) terhadap kawasan hutan yang akan dilepas maupun tanah pengganti dan dibuat serta ditandatangani Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas. 9. Berdasarkan BATB dan Peta Tata Batas kawasan hutan yang telah dilakukan penelahaan hukum dan teknis oleh Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan, Badan Planologi menyiapkan konsep Keputusan Menteri beserta peta lampiran skala minimal 1 : 100.000 tentang: a. Pelepasan kawasan hutan, b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas, dan c. Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan. 10. Menteri menetapkan Keputusan beserta peta lampirannya tentang: a. Pelepasan kawasan hutan, b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas, dan c. Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan. 5.
Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18 Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada Menteri dilampiri: a. Saran/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota. b. Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/Kota. c. Peta skala minimal 1 : 100.000.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pasal II Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 23 Januari 2004 MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.
Ir. SUYONO NIP. 080035380
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta. 4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran di Jakarta. 5. Menteri energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
12
Pengelolaan Kawasan Konservasi
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
13
Pemberantasan Kejahatan Kehutanan
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
Jalan Koridor
Cara Pintas Menghancurkan Hutan S
epanjang mata lurus memandang, jalan yang dibuat di tengah-tengah hutan ibarat satu anugerah yang terindah. Tapi, betulkah begitu, sanak? Pada hakekatnya, jalan penebangan atau lebih dikenal koridor, seperti yang ada di kawasan hutan Tesso Nilo –sektor Ukui dan Baserah—merupakan jalan pintas bagi percepatan kerusakan hutan. Perambahan, pembalakan liar, pembakaran hutan, pemukiman ilegal, pencaplokan
hutan perawan. Tapi, untung bagi perusahaan pulp, rugi tetaplah bagi negara dan kepentingan publik. Ruginya selalu lebih besar dari pada untung bagi kepentingan mereka sendiri. Rugi di sisi ekonomi negara, rugi di sisi agenda konservasi dan rugi di bidang sosial kemasyarakatan yang pelik, seperti apa yang terjadi sekarang di koridorkoridor yang ada di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo.
Koridor RAPP Sektor Ukui yang berbatasan dengan hutan Tesso Nilo pada awal pembukaannya. Foto: WWF-Tesso Nilo Prog.
Pembangunan Koridor RAPP Sektor Ukui telah menjadi salah satu penyebab pemicu perambahan di hutan Tesso Nilo. Foto: WWF-Tesso Nilo Prog.
lahan, dan konversi hutan lainnya merupakan turunan akibat dari pembukaan koridor. Belum lagi, ketegangan sosial yang dipicu oleh koridor dengan ongkos sosial dan ekonominya cukup besar. Dari tiga kasus yang sudah dan sedang terjadi, jalan koridor dibuat oleh perusahaan bubur kertas dan kertas. Di Tesso Nilo, PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), anak perusahaan APRIL, di Kampar Peninsula oleh RAPP/APRIL dan yang terbaru yang kini sedang berlangsung oleh Sinar Mas Group (APP) di kawasan blok hutan Bukit Tigapuluh. Artinya, praktek pengelolaan buruk pun (tandingan untuk “better management practice”) bisa saling tiru antara perusahaan kehutanan, asalkan itu atas nama keuntungan yang berlimpah. Ada dua motif dari koridor di hutan alam: keserakahan akan kayu alam dan murahnya biaya operasional. Bayangkan berapa kubik mereka akan mendapatkan kayu MTH (.....) jika lebar jalan dan paritnya sekitar 20-50 m, dengan panjang 30 km, ini ukuran sedang saja. Berapa kayu masuk kantong mereka? Setelah itu, berapa juga biaya ekonomis yang mereka raup dengan membuat terobosan jalan dengan memangkas hutan-
Areal hutan segera jadi chaos amburadul setelah jalan koridor dibuka. Dan pihak yang membuka jalan tak pernah bersedia bertanggungjawab atas dampak jalan yang dibukanya. Tidak ada akuntabilitas dan penilaian yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pembukaan koridor, seolah dua hal ini merupakan sesuatu yang terpisah. Lihatlah apa yang terjadi di lapangan. Pembuatan koridor oleh RAPP/APRIL di Tesso Nilo sebagaimana juga pengembangan akasia pada luas 500 m di dua sisi sepanjang 30 km (luas sekitar 3.000 ha) dirintis pada 2001-2002. Jalan ini bernama koridor sektor Baserah. Menyusul pembuatan koridor ini kurun 2002-2003 muncullah 25 kelompok pembalakan liar (illegal logging) yang beroperasi guna memenuhi permintaan bahan baku untuk pulp dan kertas, termasuk untuk APRIL sendiri. Si perusahaan pembuat jalan tidak melindungi area yang seharusnya dilindunginya. Perkembangan pesat kelompok perusak hutan tak lama setelah jalan dibuka, tentu bukan satu kebetulan, dan berkemungkinan besar ada korelasinya dengan koridor yang dibuat. Kisah koridor berulang pada 2004 ketika RAPP mem-
14
Pemberantasan Kejahatan Kehutanan
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo babat hutan guna membangun jalan penebangan yang baru, bernama sektor Ukui dengan panjang 25 km. Kawasan hutan HPH PT Nanjak Makmur dan PT Siak Raya Timber yang diabaikan pemiliknya jadi sasaran empuk penebangan kayu oleh siapapun. Dan akhirnya membuka akses perambahan ke kawasan hutan Tesso Nilo. Pemukiman ilegal pun bermunculan, tidak hanya disepanjang koridor namun jauh ke jantung hutan tersebut. Sekitar 15.000 ha hutan alam habis dan berubah jadi kebun sawit, karet dan ratusan rumah ilegal. Apakah perusahaan bisa melepaskan diri dari tanggungjawab melindungi area yang seharusnya dilakukannya itu? Peraturan mengatakan pengembangan koridor yang dilakukan oleh perusahaan seharusnya juga menjadi tanggungjawab oleh perusahaan guna melindungi kawasan di sepanjang koridor dari aksi ilegal. Bukit Tigapuluh Bukit Tigapuluh dan Tesso Nilo merupakan dwi tunggal dalam impian konservasionis Riau untuk bisa dipersatukan. Tapi, berhati-hatilah untuk memimpikan hal itu mengingat betapa rusaknya Tesso Nilo sekarang dan ancaman besar di depan mata yang dihadapi lanskap hutan Bukit Tigapuluh. Yang menghubungkan dua hutan besar ini bukanlah kawasan konservasi, tapi kesamaan nasib hutan akibat pembuatan koridor. Sinar Mas Group/APP membuat koridor baru dengan menebangi hutan alam, membelahnya menjadi bersimpang mengarah ke Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan bekas HPH PT Dalek Hutani Esa, padahal areal ini diusulkan kelompok konservasi menjadi Kawasan Lindung Khusus bagi kelangsungan hidup populasi orang utan Sumatera yang dilepas liarkan kembali. Sementara di bagian lainnya di sini, ditemukan bagian akhir pembuatan koridor di ujung selatan oleh PT Satria Baja Perkasa (SBP),
kontraktor PT WKS ( Wana ....). Pembuatan jalan penebangan yang membabat habis hutan alam di Kawasan Hutan Lindung Khusus yang diusulkan kelompok konservasi jelas mengancam keanekaragaman hayati yang kaya di lanskap ini. Koridor kecil dan lama eks HPH PT IFA dibuka lagi oleh SMG/APP. Padahal koridor di konsesi eks HPH PT IFA ini berada di dalam usulan konsesi HTI yang belum dikukuhkan oleh Departemen Kehutanan. Adanya
dampak lingkungan dan sebagainya. Kasus koridor Tesso Nilo dimana puluhan ribu hutan alam dengan cepat dibabat dan dikonversi akan kembali terulang di Bukit Tigapuluh. Ketika faktor legalitas dipermainkan dan disembunyikan, hutan-hutan alam yang dijadikan jalan koridor tanpa kajian Amdal yang komprehensif, tentu menjadi korban tak berdaya. Siapa yang bertanggungjawab sekarang dan nanti? Jika dikritik, para pembuat koridor hanya
Koridor yang baru dibuka oleh APP di blok hutan Bukit Tigapuluh. Foto: Tim FCU / WWF-Tesso Nilo Prog.
koridor di wilayah minim pengawasan aparat justru mempercepat laju perusakan hutan. Kegiatan konversi hutan alam ini jelas dipertanyakan legalitasnya karena pengelolaan eks HPH PT IFA sedang diproses oleh Departemen Kehutanan dan masih pertanyaan besar, apakah grup APP sudah memenuhi persyaratan analisa
berlindung pada nama masyarakat, mereka yang juga nanti yang pertama dikriminalisasikan. Dan sejauh mata memandang, pohon-pohon akasia lurus menjulang, ketika hutan alam habis dibabat. Jalan pintas menuju deforestasi: koridor. (Afdhal Mahyuddin)
15
Konservasi Harimau Sumatera
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
Kisah Sang Survivor di Hutan Belantara Kerumutan S
udah dua belas hari nasib seorang pemuda terkatung-katung di belantara hutan rawa Kerumutan- Semenanjung Kampar Kabupaten Pelalawan Riau. Berjuang sendiri mencari jalan keluar dari belantara, semakin jauh ia berjalan yang ditemui bentang sungai yang luas. Ia mungkin tak kan pernah melupakan hari itu, hari ke tiga belas, ketika kondisinya telah lemah tak berdaya akhirnya diselamatkan oleh empat orang pemuda. Luka-luka disekujur tubuh pemuda itu pun telah pulih seolah ingin menghapus jejak nasibnya yang terdampar tiga belas hari di tengah-tengah hutan dan air. Kini pemuda itu kembali menekuni pekerjaannya membantu orang tua nya menjual buah-buahan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan- Riau.
Peser
Saat itu tim kami yang terdiri dari empat orang, yaitu Budi, Sukur, Pak Eran dan saya, Zulfahmi, sedang melakukan survei di daerah Tanjung Sepoteh dan Suaka Margasatwa Kerumutan ,Kabupaten Pelalawan-Riau mencari tanda-tanda keberadaan harimau Sumatera. Kami mengumpulkan informasi dari masyarakat sekitar tentang tanda-tanda keberadaan harimau. Tanda-tanda itu kami perlukan untuk mendukung studi populasi dan distribusi harimau Sumatera yang tengah dilaksanakan oleh WWF Indonesia dimana saya ikut bergabung. Setelah informasi terkait didapat, kami akan memasang kamera jebak (camera trap) pada beberapa lokasi sampel untuk mendapatkan informasi yang akurat yang mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan. Ini bukanlah survei kami yang pertama ke kawasan tersebut, sebelumnya kami telah pernah melakukan pemasangan kamera jebak pada beberapa lokasi disekitarnya.
16
Siang itu, tanggal 9 November, 2007 dengan mengendarai perahu motor,tim kami bergerak membelah sungai Kerumutan menuju Suaka Margasatwa Kerumutan. Dimulai dari Dusun Tanjung Kepalo, Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Kiri dan kanan sungai adalah hutan gambut yang ditumbuhi pepohonan khasnya rawa, pandan pandanan di pinggiran sungai harus membuat kami tetap waspada kalau tidak mau terjerat durinya yang tajam. Bila kita memandang lebih ke darat tampak pohon-pohon besar dengan diameter diatas 30 cm, serta tanaman rotan yang terkadang saling membelit. Sesekali kami menjumpai pondok – pondok sederhana beratap rumbia dipinggiran sungai tempat warga setempat mencari ikan. Pelan namun pasti, sambil melakukan pengamatan, pompong demikian masyarakat lokal menyebut perahu dengan mesin tempel tersebut terus bergerak menelusuri sungai yang membelah Suaka Margasatwa Kerumutan. Diantara suara pompong yang bising, tiba tiba kami dikejutkan oleh panggilan seseorang “Tolong….
Konservasi Harimau Sumatera
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo
tolong bang…..”. Dengan sedikit bingung kami mencari – cari si pemilik suara tersebut . Dipinggir sungai kami melihat seorang laki-laki tanpa pakaian melambaikan tangan pada kami.Secara spontan mesin pompong kami matikan, kebingungan masih melanda kami sementara pemuda di seberang sungai tersebut terus berteriak minta tolong “Tolong …. tolong bang….saya orang baik-baik”. Secara naluriah kami ingin segera menolong orang itu, tapi tiba-tiba “Tunggu, hati-hati, kita belum tahu siapa orang itu” Pak Eran, masyarakat lokal yang mengemudikan pompong kami itu mengingatkan kami sembari mengambil sebilah parang untuk berjaga-jaga. “Jangan merapat dulu, kita pastikan dulu asal-usul orang itu” katanya lagi. Jarak kami dengan orang itu masih cukup jauh. Ku keluarkan kamera, kupikir dengan memotretnya kami akan dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Ternyata benar, ketika kulihat hasil zoom kamera terlihat pemuda itu dengan badan kurus dan penuh luka. Maka berbagai pertanyaan pun meluncur dari mulut kami, “Siapa kau…dari mana kau…bagaimana kau bisa sampai kesini…?” Pemuda itu
menjawab dengan memelas “ Tolong, bang… aku orang baik-baik, sudah tiga belas hari tidak makan…tolong antarkan aku ke kantor polisi…” Tak kurang waspada dengan mengeluarkan senjata kami balas bertanya dengan lantang “Dimana kawankawan mu?” Sementara pompong bergerak mendekat, wajah orang tak dikenal itu semakin jelas,muka yang pucat dan badan yang penuh luka dengan hanya terbalut selembar kain
sarung. Semua ini membuat kami makin iba. Dengan suara seperti hampir menangis dia menjawab pertanyaan kami “ Tak tahu bang….aku tak tau….” Kami diam sejenak. Kami saling berpandangan mencari-cari keputusan yang tepat. Akhirnya aku memutuskan untuk menolong pemuda tersebut. Sukur, pemuda setempat yang juga menjadi pemandu kami, berusaha merapatkan perahu kami ketepian.”Cepatlah naik.” katanya pada orang itu. Dengan binar mata bahagia dan tenaga yang tersisa ia berusaha berenang mencapai pompong kami. Kelelahan tak terkira namun rasa lega terpancar dari wajah pemuda itu, terkulai lemah badan nya setelah ia berhasil menaiki pompong kami. “Siapa nama kamu?” tanya ku padanya. “Syawal Sidabutar, bang… Umur saya 26 tahun” jawabnya sambil terengah. Tanpa pikir panjang ku suruh Budi mengambil makanan dan air minum. ”Nih makan” kata Budi sambil membuka bungkusan coklat. Syawal pun menyantapnya dengan lahap. Sukur memberikan pakaian dan celana pendek untuk digunakan nya. Beberapa saat kemudian kami memberikan nasi beserta lauk pauk kepadanya. Setelah beristira-
Menyelamatkan seorang yang terdampar di rimba rawa Kerumutan. Foto: Tim Riset Harimau/ WWF-Tesso Nilo Prog.
17
Konservasi Harimau Sumatera
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo hat sebentar, raut wajah Syawal tampak lebih segar. Barulah saat itu kami berani menanyakan cerita yang selengkapnya. Diceritakannya bahwa ia berasal dari desa Ukui. Bersama sepuluh orang teman sekampungnya, ia baru saja lari dari pekerjaannya sebagai perawat akasia di perkebunan akasia yang baru seminggu mereka jalani. Mereka mendengar kabar bahwa mandor perkebunan itu tidak akan bertanggung jawab atas nasib mereka. Upah mereka dibawa pergi oleh mandor perkebunan yang nama perkebunannya pun Syawal tak pernah tahu. Melihat kondisi ini, Syawal dan teman-temannya memutuskan untuk melarikan diri dari perkebunan tersebut. “Saya sudah dua hari berada di tepi sungai ini, bang.” tambahnya “Dari sepuluh orang, kami memencar menjadi dua kelompok, masingmasing lima orang. Tapi kami bersama di dalam hutan hanya dua hari. Pada hari ketiga ketika bangun pagi saya sudah sendirian, tas berisi pakaian dan uang saya dibawa pergi oleh keempat teman saya, entah apa sebabnya saya tidak tahu. Setelah itu saya berjalan tanpa arah, tak tahu mau kemana” Aku bertanya padanya “Bagaimana kamu bertahan hidup di hutan ini?” “Saya makan buahbuahan hutan dan minum air rawa” jawabnya. “Apa kamu tidak takut dengan binatang buas?” tambah Budi penasaran. “Tidak terpikirkan lagi bang, saya cuma mencoba bertahan hidup dari hari ke hari dan berharap akan menemukan orang atau kampung.” jawabnya menerawang hari yang telah dilaluinya. “Pada hari ketujuh, sayup-sayup saya mendengar suara pompong, semangat saya timbul lagi, membayangkan akan bertemu dengan orang. Saya berjalan kearah asal suara pompong itu. Tiga hari kemudian baru saya temukan sungai ini.” “Sebelum ditolong oleh abang, saya pernah bertemu pompong penangkap ikan, tapi mereka tak mau
18
menolong karena takut. Mereka mengira saya orang jahat katanya sambil melihat pada ku. “Saya berhutang nyawa pada abang–abang semua karena mau menolong saya.” tambahnya. Terpikir oleh kami akan nasibnya dan ingin membantunya sepenuhnya, namun pekerjaan kami harus tetap berlanjut. Tak lama kemudian kami berpapasan dengan pompong lain yang menuju ke desa Teluk Meranti. Kami menghentikan pompong tersebut untuk menanyakan kesediaan mereka mengantarkan Syawal ke kantor polisi terdekat. Tapi apa mau dikata, mereka tidak bersedia mengantarkan Syawal
ke kantor Polisi karena takut akan dimintai keterangan. Akhirnya kami memutuskan membawa serta Syawal ikut dengan kami. Hari semakin sore, kami melanjutkan perjalanan menelusuri sungai Kerumutan dan menumpang di salah satu pondok masyarakat pencari ikan yang kebetulan lagi kosong. Dalam pikiran kami ada perasaan senang telah menyelamatkan orang yang betul-betul butuh pertolongan. Mendengar kisah Syawal, kami merasa takjub dan seakan tidak percaya bahwa ada seorang manusia yang berhasil bertahan hidup di dalam hutan tanpa pakaian dan makanan selama tiga belas hari. (Zulfahmi)
Pemberdayaan Masyarakat
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo Membuka Peluang Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Pembangunan Industri Ubi Kayu (Cassava Project) di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo Penanganan illegal logging yang cukup berhasil di Kawasan Hutan Tesso Nilo tidak dengan sendirinya menghilangkan ancaman terhadap habitat Kawasan Hutan Tesso Nilo. Ancaman baru yang lebih menghawatirkan adalah perambahan yang berdasarkan hasil monitoring terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat ancaman semakin tinggi juga muncul dari perkebunan (HTI dan kebun sawit) maupun pemukiman baru yang akan semakin memperbesar deforestasi. Berdasarkan pengamatan kasat mata di lapangan, terlihat wilayah-wilayah konsesi perusahaan yang memiliki HPH (Hak Pengusahaan Hutan), saat ini sudah tidak mampu dijaga lagi dari konversi hutan untuk perkebunan terutama kebun sawit oleh masyarakat setempat atau pendatang. Konversi hutan berlanjut terus seperti halnya pada beberapa lokasi di kawasan Tesso Nilo dan beralih fungsi menjadi pemukiman-pemukiman perambah. Konsep pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan secara langsung komponen-komponen penting dalam pengelolaannya, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat serta didukung oleh LSM perlu dikembangkan. Upaya yang dilakukan adalah mencari strategi yang paling tepat dalam melibatkan semua pihak dalam perlindungan kawasan, namun juga meningkatkan ekonomi masyarakat secara nyata. Inisiatif pengembangan perkebunan dan pabrik pengolahan ubi kayu (cassava) menjadi tapioka (modified starch) bertujuan untuk mendapatkan pilihan ekonomi yang berarti bagi masyarakat di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), membangun pembiayaan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) jangka panjang dan pelibatan kelompok masyarakat lokal maupun pendatang yang melakukan perambahan dalam kegiatan perke-
bunan ubi kayu. Industri kertas memerlukan kanji yang dikandung oleh ubi kayu dalam proses produksinya. Seperti halnya RAAP, Selama ini masih mengimpor bahan tersebut dari Thailand. Setiap tahunnya RAPP memerlukan sekitar 35.000 ton tapioka (8.000 tapioka alami dan 27.000 tapioka yang telah dimodifikasi). Industri tapioka yang cukup dominan sebenarnya ada di Lampung namun kenyataannya tidak cukup memadai untuk memenuhi standar kebutuhan dan kualitas untuk indutri. Padahal, ini adalah suatu peluang yang bagus bahwa Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini seharusnya mampu memproduksi produk yang bernilai tambah, misalnya tapioka yang diperlukan untuk industri kertas tersebut. Pihak PT RAPP diperkirakan langsung dapat menghemat biaya transportasi untuk pembelian modified starch dari Thailand setiap tahunnya. Disisi lain, sebagian keuntungan pabrik dan perkebunan ini diharapkan dapat disisakan sebagai dana investasi untuk perlindungan TNTN dan meningkatkan kesadaran dan perilaku positif masyarakat pada perlindungan TNTN. Dalam semangat konservasi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan terutama hutan Tesso Nilo maka WWF-Indonesia dengan dukungan WWF-Belanda pada awal tahun 2006 melakukan survei terhadap alternatifalternatif ekonomi yang dapat dikembangkan di sekitar Tesso Nilo dalam upaya mencari solusi untuk perambahan yang sangat mengancam keutuhan kawasan hutan tersebut. Dari hasil survei awal yang dilaksanakan oleh TDI (Tournois Dynamic Innovations BV), sebuah lembaga konsultan dari Belanda yang telah memiliki pengalaman serupa di Brazil, ditarik suatu kemungkinan untuk mengembangkan perkebunan ubi
kayu dan pabriknya guna memenuhi kebutuhan industri kertas tersebut. WWF- Indonesia dengan dukungan WWF- Belanda, TDI, PT RAPP, Forum Masyarakat Tesso Nilo dan Pemerintah (baik pemerintah di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten) merupakan para pihak yang terlibat melalui porsinya masing-masing dalam pengembangan industri cassava ini. WWF sebagai suatu lembaga konservasi tetap pada komitmennya bahwa proyek ini haruslah dapat menurunkan tekananan masyarakat pada Taman Nasional Tesso Nilo dan tidak memunculkan masalah baru yang meningkatkan konflik satwa liar (gajah dan harimau) dengan manusia. Dilain pihak, untuk keperluan industri, pihak PT. RAPP telah menyatakan perhatian mereka bahwa produk modified starch yang dihasilkan dari pengembangan proyek ini harus memenuhi standar mutu yang diterima RAPP. Sedangkan Forum Masyarakat Tesso Nilo mendorong kepedulian pihak investor untuk penyerapan tenaga kerja masyarakat dan keuntungan ekonomi yang akan diperoleh masyarakat sekitar TNTN. Fase persiapan proyek telah dimulai pada bulan Maret 2006 dan diperkirakan berlanjut hingga pertengahan 2008. Kemudian rencananya akan dilanjutkan dengan pembangunan perkebunan dan pabrik pada akhir tahun 2008. Proses pengembangan proyek ini telah melalui tahapan antara lain : (1) Survei awal dari TDI yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2006 untuk memetakan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar Tesso Nilo (2) Pencarian informasi dalam rangka menyusun rencana usaha yang telah dilaksanakan TDI pada bulan Desember 2006 yang memfokuskan kepada pencarian informasi yang diperlukan dalam pengembangan
19
Pemberdayaan Masyarakat
Edisi Desember 2007
Suara Tesso Nilo perencanaan usaha (3) Studi kelayakan pengembangan proyek cassava pada Juli 2007 yang memfokuskan pada kelayakan usaha, ketersediaan lahan dan dukungan masyarakat (4) Pengembangan konsorsium investor Penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui hasil pertanian bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagi isu-isu penguatan masyarakat lainnya. Pengusahaannya tidak bisa dipandang dari kacamata ekonomi dan peningkatan pendapatan belaka. Yang tidak kalah pentingnya, saat penguatan ekonomi dilakukan, penguatan-penguatan lain pun terjadi dalam masyarakat. Penguatan kelompok, penguatan jender, peningkatan posisi tawar dalam kebijakan dan saling belajar antar komunitas merupakan beberapa hal yang terjadi saat atau sesudah upaya penguatan ekonomi dilakukan. Upaya mendorong pengembangan industri yang melibatkan masyarakat miskin sekitar hutan berbasis pertanian di Riau memang bukan persoalan mudah. Pengalaman mereka dengan perkebunan sawit selama ini menjadi pembanding secara nyata dan menjadi tantangan besar bagi pengembangan industri cassava. Namun pendekatan yang berbeda yang ditawarkan di balik upaya ini adalah pilihan cukup menarik bagi masyarakat. Tahapan pengembangan budidaya ubi kayu dan industri tepung starch ini dimulai dengan membangun komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan antara pembuat kebijakan dan pelaksana proyek untuk mendapatkan dukungan dan komitmen terhadap pengembangan proyek ini. Dengan adanya dukungan kebijakan perizinan, keamanan investasi dan keterlibatan secara aktif dari instansi terkait, proyek ini diharapkan merupakan upaya berbasis kolaborasi yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan perlindungan sumber daya alam. Organisasi petani sangatlah penting, untuk mempertahankan distribusi dan supply sehingga terjaminnya produksi.
20
Selain dari sisi harga harus terjamin dan kualitas hasil perkebunan ubi kayu (cassava). Jaminan kontrak pembelian hasil produksi dari pabrik kertas yang membutuhkan tapioka tersebut memberikan jaminan bagi petani tentang nilai jual produk mereka. Dari proses komunikasi yang dibangun dengan masyarakat bersama Forum Masyarakat Tesso Nilo, bentuk organisasi yang akan dibangun oleh petani ubi kayu ini nantinya berupa Koperasi. Koperasi tersebut akan memiliki saham di pada pabrik ubi kayu yang akan dibangun nanti (antar 10 hingga 30%) sehingga mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari pabrik tersbut tidak hanya dari hasil pertaniannya saja. Potensi Pengembangan Proyek Ubi Kayu di sekitar Tesso Nilo Dari hasil survei dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh TDI didapat beberapa point yang mendukung pengembangan perkebunan ubi kayu dan pabriknya antara lain: • Lahan untuk pembangunan perkebunan tersedia (sekitar 20.000 ha yang terletak di sekitar hutan Tesso Nilo). Lahan tersebut bukan merupakan lahan hutan atau pun hutan yang bernilai konservasi tinggi • Ubi kayu mudah untuk ditanam dan dengan pengelolaan pertanian yang baik dapat menghasilkan sedikitnya 20 to ubi kayu/ ha • Pengembangan perkebunan ubi kayu akan memberikan pendapatan bagi petani. Hasil produksi ubi kayu itu akan menghasilkan 25% tepung tapioka olahan. Pendapatan yang akan diperoleh oleh petani sekitar 5-7 juta rupiah per ha per panen (9-12 bulan masa panen). Asumsinya harga ubi kayu segar diperkirakan sekitar : Rp 375.000 per ton lalu harga tepung kanji lokal: Rp. 3.000.000 per ton dan harga tepung olahan sebesar Rp. 4.000.000 per ton. • RAPP, sebagai target pasar tahap pertama dari proyek ini sangat membutuhkan tapioka (starch) yang dapat memenuhi standar industri. Untuk itu perlu teknolo-
gi maju untuk dapat memenuhi permintaan industri tersebut dan mempertahankan keberlanjutan proyek pengembangan perkebunan ubi kayu dan pabrik nya ini. • Proyek ubi kayu ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan Tesso Nilo karena akan memberikan jaminan pendapatan jangka panjang. Dan juga akan mengurangi konflik manusiasatwa liar karena ketergantungan masayrakat akan lahan hutan telah dapat diminimalkan. Program ini akan dijalankan dalam waktu 24 bulan dengan mengambil lokasi di 4 kabupaten yang termasuk wilayah Taman Nasional Tesso Nilo, yaitu Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu. Pembangunan perkebunan dan pabrik cassava ini diperkirakan akan membutuhkan investasi Rp. 38 miliar dengan Kapasitas 30.000 ton tepung / tahun untuk 5.000 ha lahan. Asumsinya dengan jangka waktu 5 hingga 6 tahun akan kembali modal (IRR = Internal Rate of Return). Kebutuhan lahan untuk tahap awal sekitar 5.000 ha, dan untuk tahap pengembangan nantinya diperlukan hingga sekitar 20.000 ha. Salah satu tujuan dari proyek ini adalah mengurangi tekanan terhadap Taman Nasional Tesso Nilo. Proyek ini akan dapat berkontribusi kepada upaya tersebut dimana miliki pendapatan jangka panjang yang cukup menjanjikan sehingga tidak lagi tergantung dengan hutan. Proyek ini juga menciptakan kesempatan kerja dan menyediakan ekonomi alternatif yang dapat ditawarkan pemerintah kepada perambah kawasan hutan tersebut. Sehingga diharapkan penanganan perambahan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan dapat mendukung upaya penegakkan hukum terhadap kegiatan illegal yang mengancam keutuhan taman nasional tersebut. (M. Yudi Agusrin Syahir, Syamsidar)
