Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
HUBUNGAN KOORDINASI DENGAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA Oleh: SLAMET NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2015. E-mail :
[email protected] ABSTRAK Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hubungan koordinasi antar pegawai di Kantor Camat Seponti dengan kinerja pegawai yang ada di Kantor Camat Seponti. Penulisan Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kinerja pegawai di Kantor Camat Seponti yaitu pegawai masih kurang disiplin, kurang tanggung jawab, dan kurang inisiatif dan koordinasi yang dilakukan antar pegawai masih belum terjalin dengan baik. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran angket/kuisioner. Lokasi penelitian di Kantor Camat Seponti. Subjek Penelitiannya adalah seluruh pegawai di Kantor Camat Seponti. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hubungan kooordinasi dengan kinerja pegawai yang ada di Kantor Camat Seponti dikategorikan cukup baik. Dan sifatnya mempengaruhi, jika koordinasi antar pegawainya semakin baik maka kinerja pegawainya akan semakin baik pula. Kata kunci: hubungan, koordinasi, kinerja pegawai,
1 SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
ABSTRACT This Skripsi is intended to describe the coordination relationships between employees with the performance of employees in district Office Seponti. This writing is based on issues raised at the district office employee performance at the district Office Seponti that employees are still lack of discipline, lack of responsibility, and lack of initiative and coordination among employees has not been well established. This study was analyzed using quantitative methods. Data collection techniques by distributing questionnaires. The location was done at the district Office Seponti. The subject of this research is allemployees at the district Office Seponti. The conclusion of this research is coordination relationships withexisting employees performance at the district office Seponti categorized quite good. And its influence, if the employee is getting better coordination between the performance will be better anyway. Keywords: relationships, coordination, performance of employees
2 SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
obyektif, disebabkan oleh karena
A. PENDAHULUAN
belum
1. Latar Belakang Penelitian Di era globalisasi sekarang ini, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang tidak
dapat
ditawar
keberadaannya.
lagi
Prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik meliputi antara lain: (1) akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya;
(2)
transparansi
keterbukaan (openness
dan and
transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum dalam artian seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; dan (4) partisipasi berbagai
masyarakat kegiatan
dalam
pemerintahan
umum dan pembangunan. Adapun keberhasilan instansi menjalankan
pengukuran maupun
kegagalan
pemerintah tugas
pokok
dalam dan
fungsinya sulit dilakukan secara
diterapkannya
pengukuran
kinerja
sistem
yang
menginformasikan
dapat tingkat
keberhasilan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan programprogram disuatu instansi pemerintah. Dimana kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Berbicara mengenai kinerja setiap
organisasi
pemerintahan
memiliki pencapaian tujuan yang tidak terlepas dari siapa yang ada dalam
menjalankan
organisasi
tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting
dalam
menjalankan
fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang
maksimal.
keberhasilan tergantung
Di
mana
organisasi
sangat
pada
peran
manusia
didalamnya karena manusia sebagai sumber daya yang potensial dan merupakan sumber kekuatan untuk 3
SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
menggerakkan
roda
aktivitas
Masalah
kinerja
pegawai
organisasi. Sumber daya manusia
seringkali dihadapi banyak instansi
harus diarahkan dan dikoordinasikan
pemerintah salah satunya di Kantor
untuk
konstribusi
Camat Seponti yang mana masalah
terbaik bagi organisasi, sehingga apa
yang dihadapi adalah masih belum
yang menjadi tujuan organisasi dapat
optimalnya
terwujud.
Kantor Camat Seponti. Berdasarkan
menghasilkan
Untuk pegawai
mengetahui
dalam
suatu
kinerja
pegawai
di
kinerja
hasil pra penelitian yang dilakukan
organisasi
peneliti di Kantor Camat seponti,
publik menjadi sangat penting atau
peneliti
dengan kata lain memiliki nilai yang
masalah yang secara umum dapat
amat strategis. Informasi mengenai
dikatakan kinerja pegawai di Kantor
kinerja aparatur dan faktor-faktor
Camat
yang
Beberapa
ikut
berpengaruh
terhadap
menemukan
Seponti
beberapa
belum
optimal.
fenomena
yang
masalah
belum
kinerja aparatur sangat penting untuk
mendukung
diketahui, sehingga kinerja aparat
optimalnya
menjadi lebih baik.
Kantor Camat Seponti adalah masih
Dalam hal ini ditegaskan
kinerja
pegawai
di
banyak pegawai yang melanggar
dalam pasal 3 ayat (1) Undang-
aturan
Undang Nomor 43 tahun 1999
terlambat masuk kantor dan pulang
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
lebih awal dari jam kerja yang telah
(1999:4)
negeri
ditentukan di Kantor Camat Seponti.
berkedudukan sebagai unsur aparatur
Adapun pegawai yang sering tidak
Negara
masuk
yaitu:
yang
memberikan
“Pegawai
bertugas pelayanan
untuk kepada
saja
adil
penyelenggaraan pemerintah,
dan
kantor,
seperti
biasanya
masih
mereka
masuk kantor hanya 2 atau 3 hari
masyarakat secara profesional, jujur, dan
disiplin,
dalam
1
minggu
dengan
merata
dalam
berbagai alasan. Selanjutnya dalam
tugas
Negara,
pelaksanaan tugas pegawai di Kantor
pembangunan.”
Camat Seponti masih ada yang
Untuk itu pegawai dituntut memiliki
melaksanakannya
dengan
tidak
kinerja yang baik.
penuh tanggung jawab, contohnya 4
SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
dalam
pembuatan
pelaporan
yang
dokumen
harusnya
dapat
program atau kebijakan yang sama dalam satu bidang.
diselesaikan dalam waktu 1 bulan tetapi
mereka
Koordinasi antara pegawai di
mengerjakannya
Kantor Camat Seponti terkesan tidak
sampai 2 bulan sehingga dapat
berjalan sesuai yang diharapkan dan
mengakibatkan
dalam pelaksanaannya masih belum
tidak
optimalnya
kinerja pegawai.
terlihat
Selanjutnya koordinasi dalam ruang
lingkup
digolongkan
organisasi
menjadi
dapat
adanya
keserasian,
penyesuaian
antara
kesatupaduan
di
bagian Kantor
serta Camat
koordinasi
Seponti juga masih belum terlaksana
internal dan koordinasi eksternal.
dengan baik. Adanya permasalahan
Koordinasi intern atau internal ialah
tersebut dapat menimbulkan dampak
koordinasi
penyatupaduan
terhadap terlambatnya atau tidak
kegiatan dan usaha yang dilakukan di
terselesaikannya dokumen-dokumen
dalam
pelaporan
atau
satu
perusahaan yang
organisasi rnisalnya
dilakukan
antara
atau
koordinasi beberapa
seperti
Akuntabilitas
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintahan (LAKIP) yang dalam
pegawai dan beberapa bagian atau
penyelesaiannya
seksi, antara pekerja dan manajer
koordinasi
pada tingkat yang berlainan selama
seksi) yang ada di Kantor Camat
masih dalam ruang lingkup satu
Seponti. Maka perlu penyelesaian
organisasi yang sama atau masih
berkaitan dengan permasalahan yang
dalam
terjadi diatas agar dapat terwujud
satu
garis
komando.
Sedangkan koordinasi ekstern atau eksternal
ialah
pejabat
(antar
kinerja yang baik. Hal ini tentu saja menjadi
koordinasi
fokus kajian yang menarik untuk
yang dilakukan antar
diteliti dikarenakan bahwa kinerja
dalam
fungsional
pegawai
yang
termasuk
koordinasi
antar
diperlukan
yang
berada
di
dalam
adalah sesuatu yang sangat penting
organisasi yang berbeda atau antar
dan harus dimiliki oleh tiap individu
organisasi dan memiliki kesatuan dan
yang terlibat didalam organisasi.
keterikatan program atau memiliki
Kinerja bukan saja menyatakan soal 5
SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
hasil akhir tapi juga bagaimana
peneliti
proses kerja berlangsung, yang mana
masalah sebagai berikut: Apakah
proses inilah yang akan menentukan
terdapat hubungan koordinasi dengan
pencapaian kerja seseorang. Yang
kinerja pegawai di Kantor Camat
perlu diperhatikan adalah bagaimana
Seponti Kabupaten Kayong Utara?
proses dari kinerja pegawai bisa berjalan
secara
optimal,
pemimpin
harus
bagaimana
para
penelitian
pegawai
mengetahui
yang
pegawai
sangat banyak dan luas, seperti apa yang
diungkapkan
Prawirosentono
(dalam
adalah
dan
untuk
menganalisis
pegawai di Kantor Camat Seponti
faktor-faktor kinerja
ini
hubungan koordinasi dengan kinerja
2. Pembatasan Penelitian
mempengaruhi
Secara umum tujuan dari
memperhatikan bisa
perumusan
4. Tujuan Penelitian
para
meningkatkan kinerja mereka.
Karena
mengambil
Suyadi Pasolong,
Kabupaten Kayong Utara. 5. Manfaat Penelitian 5.1 Manfaat teoritis Manfaat teoritis dari penelitian ini
yaitu
dapat
digunakan
2007 : 176) yaitu: keterampilan
sebagai tambahan pengetahuan
(skill),
motivasi,
bagi para akademisi dan bidang
koordinasi, sistem kerja, dan fasilitas
pemerintahan, khususnya yang
kerja atau infasrtuktur. Maka peneliti
berkaitan
membatasinya
bidang koordinasi dan kinerja
kemampuan,
koordinasi.
pada Koordinasi
faktor sendiri
pegawai.
dengan
kajian
Kemudian
di
dapat
terbagi menjadi dua yaitu eksternal
dijadikan sebagai referensi bagi
(antar organisasi) dan internal (antar
para peneliti selanjutnya dalam
pegawai). Dalam hal ini peneliti
meneliti dan mengkaji masalah
fokus
yang sama di kemudian hari.
kepada
koordinasi
antar
pegawai di Kantor Camat Seponti Kabupaten Kayong Utara 3. Rumusan Permasalahaan
5.2 Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:
Atas dasar Latar Belakang
a. Dapat
Masalah tersebut di atas, maka
bahan
digunakan masukan
sebagai atau 6
SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
pertimbangan
bagi
Pemerintah
Daerah
Pasolong, 2007: 176) “Kinerja atau dalam
bahasa
inggris
adalah
Kabupaten Kayong Utara dan
performance”, yaitu: Hasil kerja
Camat Seponti beserta staf
yang dapat dicapai oleh seseorang
untuk meningkatkan kinerja
atau
pegawai.
organisasi,
b. Bagi peneliti, manfaat yang
sekelompok
orang
dalam
sesuai
dengan
wewenang dan tanggung jawab
bisa diperoleh dari penelitian
masing-masing
ini
upaya mencapai tujuan organisasi
adalah
untuk
dalam
rangka
mengembangkan
bersangkutan secara legal, tidak
pengetahuan dan wawasan,
melanggar
khususnya dalam bidang ilmu
dengan moral maupun etika.
pemerintahan sesuai dengan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah. B. KERANGKA
DAN
METODOLOGI
(2006:
63)
Hadari adalah
tinggi
yang
melampui
a. Kinerja Pegawai
dan
sesuai
Nawawi “Kinerja
apabila
suatu
target kerja dapat diselesaikan pada waktu
1. Kerangka teori
Kinerja
Menurut
dikatakan
TEORI
hukum
tepat
batas
disediakan”.
atau
tidak
waktu
yang
Kinerja
menjadi
merupakan
rendah jika diselesaikan melampui
tingkat
batas waktu yang disediakan atau
suatu
sama sekali tidak terselesaikan.
kegiatan , program, atau kebijakan
Menurut Malayu S.P. Hasibuan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
(2006: 94) menjelaskan bahwa
visi, misi organisasi ( Pedoman
“Kinerja merupakan hasil kerja
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja
yang
Instansi
melaksanakan
gambaran
mengenai
pencapaian
pelaksanaan
Pemerintah,
Administrasi
Lemabaga
Negara Republik
dicapai
seseorang
dalam
tugas-tugas
yang
dibebankan kepadanya didasarkan
Indonesia, 1999, hlm. 3). Menurut
atas
Suyadi
kesungguhan serta waktu”.
Prawirosentono
(dalam
kecakapan,
pengalaman,
7 SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Dari definisi diatas kinerja diartikan sebagai hasil kerja atau tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi dalam rangka
mencapai
tujuan
organisasi. Lebih lanjut lagi Suyadi Prawirosentono (dalam Pasolong, 2007:
176)
terdapat
mengungkapkan
delapan
faktor
yang
mempengaruhi kinerja yaitu: a. b. c. d. e. f.
keterampilan (skill), kemampuan, motivasi, koordinasi, sistem kerja, dan fasilitas kerja infasrtuktur
Yaitu taat pada hukum dan aturan yang belaku. Disiplin pegawai adalah ketaatan pegawai yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dimana dia bekerja. c) Inisiatif Berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide yang berkaitan tujuan instansi. Sifat inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan dari instansi dan atasan yang baik. Dengan perkataan lain inisiatif pegawai merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja pegawai. b. Koordinasi Hasibuan berpendapat
atau
adalah
bahwa:
kegiatan
“Koordinasi mengarahkan,
mengintegrasikan, mengkoordinasikan
Menurut
(2006:85)
dan unsur-unsur
Suyadi
manajemen dan pekerjaan pekerjaan
Prawirosentono (dalam Pasolong,
para bawahan dalam mencapai tujuan
2007: 176), terdapat tiga indikator
organisasi”. Menurut Handoko (2003
yang
untuk
: 195) “Koordinasi adalah proses
mengukur kinerja pegawai yaitu
pengintegrasian tujuan-tujuan dan
sebagai berikut:
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan
dapat
digunakan
a) Tanggung jawab Merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan wewenang. b) Disiplin
yang terpisah (unit-unit atau bidangbidang
fungsional)
pada
suatu
organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif”. Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, The 8
SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Principle
and
Practice
of
pengintegrasian tujuan dan aktivitas
dikutip
di dalam suatu organisasi agar
(2002:54)
mempunyai keselarasan di dalam
Koordinasi adalah mengimbangi dan
mencapai tujuan yang ditetapkan,
menggerakkan
Management
yang
Handayaningrat
tim
dengan
pengkoordinasian dimaksudkan agar
lokasi
kegiatan
para manajer mengkoordinir sumber
kepada
daya manusia dan sumber daya lain
masing-masing dan menjaga agar
yang dimiliki organisasi tersebut.
kegiatan itu dilaksanakan dengan
Kekuatan suatu organisasi tergantung
keselarasan
pada
memberikan pekerjaan
yang
cocok
yang
semestinya
di
kemampuannya
untuk
antara para anggota itu sendiri.
menyusun berbagai sumber dayanya
Sedangkan menurut G. R. Terry
dalam
dalam
of
Penggunaan istilah koordinasi sering
dikutip
tertukar dengan istilah kerja sama
Handayaningrat (2002:55) koordinasi
(cooperation). Padahal, koordinasi
adalah suatu usaha yang sinkron atau
lebih daripada sekedar kerja sama
teratur untuk menyediakan jumlah
karena
dan
dan
terkandung singkronisasi. Sementara
untuk
kerja sama merupakan suatu kegiatan
menghasilkan suatu tindakan yang
kolektif dua orang atau lebih untuk
seragam dan harmonis pada sasaran
mencapai tujuan bersama. Dengan
yang telah ditentukan
demikian kerjasama dapat terjadi
bukunya,
Management
waktu
mengarahkan
Principle yang
yang
tepat
pelaksanaan
mencapai
dalam
suatu
koordinasi
tujuan.
juga
Dari definisi koordinasi diatas,
tanpa koordinasi, sedangkan dalam
diartikan sebagai suatu usaha ke arah
koordinasi pasti ada upaya untuk
keselarasan kerja antara anggota
menciptakan kerjasama.
organisasi sehingga tidak terjadi
Lebih lanjut Menurut Henry
kesimpang siuran, tumpang tindih.
Fayol (dalam Sutarto, 1993: 14), ada
Hal ini berarti pekerjaan akan dapat
3 hal yang menjadi indikator dari
dilaksanakan
koordinasi yaitu :
efisien.
Jadi
secara dapat
efektif
dan
disimpulkan
bahwa koordinasi merupakan proses
1) Keserasian adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara 9
SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetapi tidak menimbulkan duplikasi,maupun pertentangan. 2) Kesatupaduan Terdapatnya hubungan antara sesamanya sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak. 3) Penyesuaian antar bagian Adanya keseimbangan yang menunjukkan bahwa terdapat suatu keadaan saling bergantung baik dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masingmasing pihak pelaksana. c. Hubungan koordinasi
dengan
dalam
satuan
kerja atau organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikembangkan
dalam
tujuan
telah
yang
Koordinasi
berhubungan
kepentingan
unit
sendiri dan memperkokoh kerjasama. Menangani bagian-bagian pekerjaan maka
diperlukan
memiliki
orang
yang
(skill)
pada
keahlian
masing-masing
bagian,
setiap
dapat
bagian
dengan
sehingga beroperasi
efektif.
Dengan
diperlukannya orang yang memiliki keahlian maka pada dasarnya telah diadakan spesialisasi dengan maksud suapaya setiap bagian atau individu menkonsentrasikan
pekerjaan untuk
dengan
mencapai
semua
sebaik-baiknya tujuan
bagian
terssebut. ( Handoko, 2003:199)
mencapai ditetapkan.
pengangguran,
melenyapkan
dapat
Kinerja Pegawai Koordinasi
mengurangi
Pelaksanaan koordinasi ini bertujuan
untuk
meningkatkan
dengan
kinerja pegawai, untuk itu pemimpin
tugas-tugas untuk menyatukan usaha
atau atasan perlu memperlihatkan
agar
dan
berhasil
tujuan. tersebut
Untuk
dalam
pencapaian
mencapai
diperlukan
tujuan
serangkaian
melakukan
berkelanjutan terjadinya
koordinasi untuk
yang
mencegah
ketidakefektifan
dalam
kegiatan yang saling berhubungan
melakukan pekerjaan, begitu juga
antara satu sama lain sesuai dengan
dengan setiap pihak yang terlibat
prinsip
saling
dalam suatu organisasi harus selalu
membagi-bagi pekerjaan atas bagian-
menunjukkan sikap koordinasi agar
bagian. Sebab adanya koordinasi
tercipta
dapat
keharmonisan
organisasi
yaitu
menghindarkan
mengurangi
duplikasi
konflik,
keselarasan dalam
dan organisasi.
tugas, 10
SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Dengan
koordinasi
baik
sehingga hasil dari penelitian dapat
kegiatan
menjelaskan kenapa atau mengapa
akan berjalan sesuai dengan rencana
terjadi gejala atau kenyataan sosial
yang telah ditetapkn dan melalui
tertentu.
diharapkan
yang
pelaksanaan
koordinasi maka seeluruh pegawai akan memusatkan perhatiannya pada pekerjaan. Koordinasi yang tepat akan memotivasi pegawai sehingga menimbulkan antusias yang tinggi bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi koordinasi yang tepat merupakan salah satu kunci untuk memperoleh kinerja yang optimal dari setiap pegawai salain moral kerja, kreativitas dan prakarsanya juga akan berkembang. Sehingga koordinasi
ini
akan
mendorong
pencapaian kinerja pegawai yang lebih baik dalam melaksanaakan tugas
dari
organisasi.
(Silalahi,
2002:243)
Menurut Sugiyono (2011:11) menjelaskan
bahwa
peneliti
kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal),
sehingga
penelitiannya independen
ada dan
dalam variabel
dependen.
Dari
variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen
terhadap
variabel
dependen. Adapun yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah koordinasi sedangkan variabel dependennya adalah kinerja pegawai Kantor Camat Seponti. Dalam penelitian ini, yang
2. Metode penelitian Penelitian
yang
menjadi populasinya adalah seluruh dilakukan
oleh penulis adalah menggunakan jenis penelitian Eksplanasi Asosiatif dengan
pola
hubungan
kausal.
Menurut Tohardi (2008:108) maksud dari
penelitian
eksplanasi
yaitu
menemukan dan mengembangkan teori yang telah ada sebelumnya,
pegawai dan staf Kantor Camat Seponti yang berjumlah 30 orang. tenik analisis yang peneliti gunakan adalah korelasi product momen untuk mengetahui hubungan koordinasi dengan kinerja pegawai di Kantor Camat Seponti. Hubungan
11 SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
tersebut diuji dengan rumus sebagai
korelasi berguna untuk mengetahui
berikut;
kedekatan hubungan atau pengaruh antara variabel yang sedang diteliti.
=
∑
{ ∑
Keterangan :
− (∑
− (∑
)(∑
) }{ ∑
)
− (∑
= Angka indeks korelasi “r”
Dalam penelitian kali ini terdapat dua variabel yang dicari ) } hubungannya yakni variabel X yakni
koordinasi yang diduga memiliki hubungan dengan kinerja pegawai
product moment
sebagai variabel Y. Berdasarkan
n = Populasi
hasil
penghitungan
menggunakan
= Jumlah seluruh skor x
SPSS versi 17 for windows, diperoleh
= Jumlah seluruh skor y
hasil estimasi besarnya hubungan
= Jumlah hasil kali antara skor x dan skor y
C. HASIL
antara variabel X dan variabel Y pada tabel dibawah ini:
PENELITIAN
DAN
. Tabel 1 Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y
PEMBAHASAN
Correlations koordin asi
Pembuktikan hipotesis sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa hipotesis sangat vital dalam
koordina Pearson si Correlation
sebuah penelitian. Dalam penelitian
Sig. (2-tailed)
ini,peneliti akan menguji hubungan
N
koordinasi antar pegawai dengan
Kinerja Pearson Pegawai Correlation
kinerja pegawai di Kantor Camat
Sig. (2-tailed)
Seponti. hipotesis
menggunakan dengan
analisis
metode korelasi
423**
1
.000 30
30
.423**
1
.000
N Uji
Kinerja Pegawai
30
30
ini statistik
Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS versi 17
pada
program SPSS versi 17. Analisis 12 SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Berdasarkan pengolahan di
variabel yang memiliki hubungan.
atas, dapat dilihat koefisien korelasi
Koefisien determinasi berguna untuk
antara variabel koordinasi dengan
mengetahui seberapa besar pengaruh
kinerja
yang
pegawai
yang
dihitung
diberikanoleh
variabel
X
dengan koefisien korelasi adalah
terhadap variabel Y. Untuk itu,
sebesar 0,423. Hal ini menunjukkan
digunakanlah
terdapat
dengan menggunakan program SPSS
hubungan
yang
sedang
antara koordinasi dengan kinerja
versi
1
Std. Error R Adjusted of the Square R Square Estimate
R .712
.504
dengan
hasil
statistik
sebagai
berikut:
Model Summary Mod el
17
analisis
.463
Tabel 2 Koefisien
Determinasi
1.195 Antara Variabel X dan Variabel
a
Y a. Predictors: (Constant), x pegawai di Kantor Camat Seponti. Arah hubungan positif ditunjukkan dengan tidak adanya tanda negative pada
angka
0,423.
menunjukkan,
Hal
semakin
ini baik
Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS versi 17 Setelah
melihat
hasil
pengolahan atau perhitungan di atas
koordinasi yang dilakukan sesama
melalui
pegawai maka akan membuat kinerja
diketahui bahwa R square bernilai
pegawai semakin baik. Demikian
0,504 dan inilah nilai yang disebut
pula
sebagai
sebaliknya,
jika
koordinasi
program
koefisien
SPSS,
maka
determinasinya,
sesama pegawai buruk maka akan
koefisien
semakin rendah pula kinerja pegawai
memiliki rumus sebagai berikut:
tersebut.
determinasi
sendiri
KD = (R Square) X 100% KD = (0,504) X 100% =
Tahap penelitian
ini
selanjutnya adalah
dalam
50,4%
mencari
koefisien determinasi diantara kedua 13 SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Hasil
dari
perhitungan
Menindaklanjuti dari data dan
menurut rumus diatas menunjukkan
fakta
bahwa
variabel
berdasarkan fenomena yang terjadi di
koordinasi terhadap variabel kinerja
Kantor Camat Seponti Kabupaten
pegawai di Kantor Camat Seponti
Kayong Utara, hendaknya camat
sebesar 50,4%, sedangkan sisanya
sebagai pimpinan tertinggi di kantor
yaitu sebesar 49,6% adalah faktor-
tersebut dapat mengkoordinasikan
faktor lain yang tidak disertakan
setiap kegiatan dengan baik agar
dalam penelitian ini. Artinya faktor
kinerja pegawainya baik pula..
determinasi
koordinasi di Kantor Camat Seponti dalam
penelitian
ini
memiliki
pengaruh sebesar 50,4%. Mengingat
yang
peneliti
tangkap
3. Keterbatasan Penelitian Kurangnya pemahaman dari
kembali bahwa sebenarnya terdapat
responden
banyak
dapat
pertanyaan yang tertera di dalam
pegawai,
kuesioner serta sikap kepedulian
namun peneliti hanya membatasi
dan keseriusan dalam menjawab
hanya pada faktor koordinasi saja.
semua pertanyaan yang ada menjadi
faktor
mempengaruhi
lain
yang
kinerja
terhadap
pertanyaan-
kendala dalam penelitian ini dan D. PENUTUP
Masalah subyektifitas
1. Simpulan Pengaruh
responden. dari
variabel
koordinasi terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 50,4%. Sedangkan sisanya sebesar 49,6% merupakan faktor
lain
mempengaruhi
yang
juga
variabel
ikut kinerja
pegawai, namun tidak diteliti dalam penelitian ini. 2. Saran
jawaban
DAFTAR PUSTAKA Buku – Buku Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Kedua. Handayaningrat, S. 2002. Pengantar suatu ilmu administrasi dan manajemen. Jakarta: Gunung agung. Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: 14
SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
BPFE UGM, Cetakan keDelapan belas Hasibuan. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Revisi Cetakan Keempat. Margono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta Nawawi, Hadari, et.al. 2006. Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta : UGM Press.
Gadjah Press.
Mada
Tohardi. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung : Mandar Maju Pedoman : Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instaansi Pemerintah, Lemabaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
Kantor Camat Seponti
Riduwan dan Akon. 2007. Rumus dan Data Analisis Statistik Untuk penelitian. Bandung: Alfabeta
Skripsi:
Silalahi, Ulber. 2002. Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen. Bandung : Mandar Maju Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : CV Alfabeta. ________.2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Bandung: Alfabeta. ________. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
University
Kecamatan Seponti dalam angka 2013
Fitri Dwi Haryani.2012. Pengaruh Koordinasi terhadap Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kantor Camat Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak. Rika
Meilia Tarigan (2007). Pengaruh koordinasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas jalan Dan jembatan Provinsi Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sutarto. 1993. Organisasi,
Dasar-dasar Yogyakarta:
15 SLAMET, NIM. E42010068 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat