MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELAGA ARUM KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2012

http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELAGA ARUM KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA Mukhid Ansori

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : [email protected]

Abstrak

Judul penelitian ini adalah “Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, dimulai dari tahap pra-musrenbang, pelaksanaan musrenbang hingga pasca musrenbang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, baik di tingkat desa maupun pemerintah yang lebih tinggi seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Telaga Arum belum terlaksana dengan optimal, hal ini dapat diketahui dengan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam musrembang kecamatan. Partisipasi masyarakat Desa Telaga Arum dalam musrenbang desa masih rendah karena hanya perwakilan masyarakat yang ikut dalam musrembang. realisasi prioritas pembangunan belum maksimal hal ini terkendala anggaran yang kurang dan tidak mendapatkan respon pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Kata kunci : Musrenbang, partisipasi masyarakat, dan prioritas pembangunan.

Abstract

The title of the research is " Development Planning Meeting in Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara ". The purposes of this research is to know and analiyze how the implementation of Development Planning Meeting in Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, starting from the pre Development Planning Meeting , implementation Development Planning Meeting to after Development Planning Meeting. Method that used to conduct this research a qualitative approach to describe the overall implementation of rural development planning meetings. The data was collected using observation, interviews, and documentation. The research location in Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Subjects were parties to know and be involved in rural development planning meetings, both at the village and higher levels of government such as the district governments and local governments. The results of the field study showed that the implementation of Development Planning Meeting Desa in Telaga Arum has not optimally, it can be identified by the lack of community involvement in determining priorities for actions to be filed in the district Development Planning Meeting. Telaga Arum Village Community participation in Development Planning Meeting still low because only community representatives who participated in Development Planning Meeting. realization of development priorities have not been up it a less constrained budget, and did not get a response at the higher levels of government. Keywords: Development Planning Meeting , community participation, and development priorities.

dari

A. PENDAHULUAN Pelaksanaan

partisipasi

dalam

merencanakan pembangunan itu sendiri. Untuk itu

tergantung dengan kesiapan pemerintah daerah dalam

perlu adanya aturan yang mengatur pelaksanaan

mengelola serta menata sistem pemerintahannya agar

otonomi daerah yang diharapkan.

pembangunan

yang

daerah

berupa

sangat

terwujud

otonomi

masyarakat

efektif,

efisian,

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor

transparan, dan akuntabel, serta mendapat dukungan

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 14

Mukhid Ansori Program Studi Ilmu Pemerintahan-FISIP Universitas Tanjungpura

1



ayat

1

berbunyi

mempunyai

pemerintah

kewajiban untuk

kabupaten/kota

merencanakan dan

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri

dari

pemerintah

desa

dan

Badan

mengendalikan pembangunan. Selain itu, pemerintah

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang

daerah

prinsip-prinsip

terdiri dari kepala desa dan perangkat desa merupakan

pemerintahan yang baik (good governance) dan

penyelenggara pemerintah desa dengan didasarkan

pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam

pada kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan

mewujudkan pembangunan daerah yang demokratis

Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya merupakan

dan desentralistik.

patner dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

perlu

menekankan

pada

Penyelenggaraan pembangunan desa perlu

masuarakat.

pengorganisasian untuk menggerakkan masyarakat agar

mau

berpartisipasi

dalam

Pembangunan saat ini perlu diarahkan dan

melaksanakan

diutamakan kepada pembangunan pedesaan. Keadaan

pembangunan desa serta melaksanakan administrasi

ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa pada

desa. Dengan demikian dapat berjalan secara rasional,

dasarnya masyarakat pedesaan masih diliputi dengan

tidak hanya pada tuntuan emosional yang sulit

berbagai masalah. Perlu usaha atau upaya yang

dipertanggung jawabkan (Suwigjo, 1982:1).

tersusun dalam rencana-rencana atau program-program

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang

mengatur

tentang

desa

yaitu

guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraaan

Peraturan

masyarakat untuk menjadi lebih baik. Setiap program

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

pembangunan di desa dimaksudkan untuk membantu,

Dikatakan bahwa pada pasal 1 ayat 5 desa atau yang

dan memacu masyarakat desa membangun berbagai

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

sarana dan prasarana desa yang diperlukan.

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

Pembangunan yang akan dilakukan tentunya

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

harus mempunyai perencanaan yang matang. Tahap

dan mengurus

awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai

kepentingan

masyarakat

setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

dengan

melakukan

analisis

terhadap

hasil

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

pembangunan dan permasalahannya pada Musyawarah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-desa).

Jelas bahwa desa mempunyai wewenang

Artinya melakukan perencanaan pembangunan dengan

untuk merencanakan pembangunan yang berdasarkan

pola bottom up atau bersumber dari bawah yang

usulan dari masyarakat setempat. Pemerintahan desa

diajukan

sebagai pemerintahan terendah sekaligus merupakan

Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya

garda terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia,

(Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan

yang

yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para

keberadaanya

merupakan

ujung

tombak

pada

level

di

atasnya.

Musyawarah

pembangunan dan mempunyai peran yang penting.

pemangku kepentingan desa (pihak

Sebagaimana pengertian desa di atas, desa memiliki

untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang

kewenangan untuk merencanakan suatu pembangunan

akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk

yang

menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1

pada

akhirnya

dipertanggungjawabkan

kepada

nanti pemerintah

harus dan

berkepentingan

(satu) tahunan (Permendagri66/2007 pasal 1 ayat11).

masyarakat.


3



Musrenbang desa sendiri merupakan forum

68 ayat 1 di dalamnnya dijelaskan sumber-sumber

musyawarah tahunan para pemangku kepentingan

pendapatan desa sebagai penunjang penyelenggaraan

(stackholder) desa untuk menyepakati rencana kegiatan

pemerintahan desa terdiri atas :

untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa

a. Pendapatan Asli Desa

(PAD) terdiri dari hasil

dilakukan setiap bulan januari untuk menyusun rencana

usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan

kegaiatan

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PAD yang

tahunan

desa

dengan

mengacu

dan

memperhatikan kepada Rencana Jangka Menengah

sah.

Desa (RPJM desa) yang sudah disusun. Melalui

b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota,

musrenbang desa akan terbangun kesepahaman tentang

c. Dana perimbangan pusat dan daerah yang lebih

kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi

dan

sumber-sumber

pembangunan

yang

tersedia dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang desa juga akan menentukan prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan rencana

kerja

e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Perlu dipahami bahwa konsep musyawarah dalam perencanaan pembanguna ini menunjukan

menentukan prioritas kegiatan mana yang dapat

bahwa forum musrembang ini bersifat partisipatif dan

dilaksanakan dan dibiayai oleh desa baik yang berasal

dialogis. Jangan sampai musrembang hanya sebagai

dari swadaya masyarakat ataupun Anggaran Dana Desa

suatu acara seremonial saja, karena musrembang

(ADD),

adalah media untuk berdialog dan penyepakatan

prioritas

Sehingga

d. Bantuan keuangan pemerintah, dan

dapat

dan

pembangunan.

dikenal dengan Alokasi Dana Desa(ADD),

kegiatan

yang

akan

diperjuangkan dalam musrembang kecamatan.

penyusunan

program

dan

kegiatan

Perencanaan pembangunan tentunya tidak

memperhatikan partisipasi aktif dari warga.

dapat dipisahkan dengan penggunaan anggaran yang

Pengamatan awal di lapangan

dibutuhkan.

Pemerintah

melalui

Undang-undang

dengan peneliti

menemukan ada beberapa permasalahan pembangunan,

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

antara lain

Pembangunan

bahwa

mendapat perhatian dari pemerintah desa, jalan dan

pembangunan nasional adalah upaya dari seluruh

jembatan yang rusak, kekeringan dan bangunan

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

fasilitas umum yang sudah dimakan usia yang

bernegara. Lebih lanjut di dalam undang-undang ini

seharusnya menjadi priorotas dalam pembangunan.

juga menjelaskan tentang Musyawarah Perencanaan

Selain itu, berdasarkan laporan keterangan pertanggung

Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang

jawaban Desa Telaga Arum Tahun 2010, biaya untuk

adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun

pembangunan desa masih jauh dari yang diharapkan

rencana

rencan

yaitu kurang dari 20% APBD desa. Padahal dalam

pembangunan Daerah. Kemudian melalui kementrian

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang

dalam negeri pemerintah mengeluarkan Peraturan

Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pasal 68

Menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang

ayat 1 butir c dijelaskan untuk dana yang berasal dari

perencanaan

Sebelumnya

kabupaten/kota yang diberikan langsung kepada desa

pemerintah juga telah mengengeluarkan Peraturan

untuk dikelola oleh pemerintah desa pengalokasiannya

Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Desa pasal

adalah 30 persen untuk oprasional pemerintah desa dan

Nasional

pembangunan

mengatakan

Nasional

pembangunan

desa.

dan


sarana dan prasarana yang kurang

4



BPD serta 70 persen digunakan untuk pemberdayaan

menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1

masyarakat. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian

(satu) tahunan. Perencanaan pembangunan lima tahun

dari pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya.

yang dimaksud adalah RPJM (rencana pembangunan

Apa saja masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa

Jangka Menengah), sedangkan 1 tahun adalah Rencana

dalam upaya melakukan pembangunan. Sehingga perlu

Kerja pembangunan (RKP).

mendapatkan dukungan pelatihan

dalam

melalui

mengelola

pembinaan atau

dan

merencanakan

Hal senada juga terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan

pembangunan.

Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2008 dikatakan

Berdasarkan permasalahn di atas, maka penulis

bahwa,

mempunyai tujuan dari penelitian ini, yaitu : ingin

(Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan

mengetahui

Musyawarah

para pemangku kepentingan (stekeholders) desa untuk

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa

menyepakati Rencana Kerja Pembangunan desa (RKP

Telaga Arum dimulai dari tahap pra-musrenbang,

desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang

pelaksanaan musrenbang hingga pasca musrenbang.

desa dilakukan setiap bulan januari dengan mengacu

bagaimana

pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Perencanaan pembangunan sering diartikan

kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

sebagai awal dari suatu proses pembangunan itu

Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diwajibkan

sendiri. Perencanaan pembangunan yang baik adalah

menyusun dokumen rencana 5 tahun yaitu RPJM desa

yang

dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP.

strategi

melibatkan dan

masyarakat

prioritas

dalam

pembangunan

menentukan yang

akan

dilaksanakan. Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) berpendapat bahwa perencanaan

B. TEORI DAN METODOLOGI

partisipatif adalah

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2010:4)

usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur

masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri

perilaku yang dapat diamati. Sehingga jenis penelitian

perencanaan partisipatif, yaitu : (1) Terfokus pada

yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Melalui

kepentingan

(2)Partisipatoris

metode penelitian kualitatif dihasilkan data yang

(keterlibatan), (3) Dinamis (4) Sinergitas (5) Legalitas

kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan atau

(6) Fisibilitas.

melukiskan secara terperinci atau mendalam terhadap

masyarakat,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66

fenomena-fenomena dilapangan. Dengan pemilihan

Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

rancangan

deskriptif

kualitatif,

maka

penulis

(pasal 1 ayat 11) mengatakan bahwa Musyawarah

melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian

Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya

dengan menggali informasi dari informan melalui

(Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan

interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis

yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para

senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat

pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan

dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan,

untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang

hasil observasi lapangan serta catatan penelitian.

akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk


5



Subyek

penelitian

peneliti

bawah secara partisipatif. Lebih lanjut dijabarkan

mendapatkan informasi yang memadai, sehingga dapat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

menemukan suatu model musyawarah perencanaan

Tentang Desa yang menjelaskan Desa atau yang

pembangunan desa. Maka semua informasi digali

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

langsung dari beberapa informan yang terdiri dari :

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

Bappeda

dan

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

Prasarana), Camat, Kepala desa dan Perangkat Desa,

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

LPMD, Tokoh masyarakat, RT dan RW, Warga

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

masyarakat, Kader Pembangunan dan PKK.

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Kabupaten

digunakan

(Kabid

agar

Fisik,

Sarana

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

data adalah Wawancara (interview), Observasi, dan

Perencanaan pembangunan desa merupakan

Studi dokumentasi. Sedangkan alat bantu yang

salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan

digunakan dalam penelitian ini adalah check list,

pembangunan

panduan wawancara, alat fotografi, tape recorder,

merupakan

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah

pembangunan

penetilian dan alat bantu lainnya.

perencanaan pembangunan pemerintah mengaturnya

daerah bagian

(kabupaten/kota)

dari

nasional.

dan

sistem

perencanaan

Dalam

melakukan

Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah

di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono,

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam

dan sekaligus sebagai payung hukum pelaksanaan

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

musrembang. Untuk musrenbang desa diatur dalam

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu

Permendagri

data reduction, data display, dan conclusion. Untuk

Perencanaan Pembanguan Desa yang mengacu pada

menghindari kesalahan antara temuan data yang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Secara

dianalisis dengan data yang sebenarnya di lapangan,

teknis

maka peneliti melakukan keabsahan data yang perlu

Penyelenggaraan

diuji dengan Uji Kredibilitas data dengan melakukan

Pembangunan Desa yang dikeluarkan oleh Forum

triangulasi

Pengembangan Departemen dalam negeri Tahun

Triangulasi

yang

meliputi

Sumber,

3

triangulasi,

Triangulasi

Teknik

yaitu dan

pelaksanaannya

Tahun

diatur

2007

dengan

Musyawarah

Tentang

Panduan

Perencanaan

Musrenbang dilakukan secara partisipatif, artinya

Tahapan-Tahapan

Proses

Pelaksanaan

tetapi

aspirasi

musrenbang

Musrenbang-Des tahun

memperhatikan

dari

bawah

dan

desa

masyarakat

tidak

sampai

pada

tingkat

hingga

tingkat

musrembang kabupaten. Hal ini karena tidak adanya

menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sinkronisasi perencanaan antara desa dan kabupaten.

Tentang

Kondisi ini tentu bukan harapan dari masyarakat Desa

Daerah

pemerintah

dari

telah

Pemerintah

2004

usulan

dilakukan secara dialogis atau musyawarah. Akan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada

66

2008.

Triangulasi Waktu.

1.

Nomor

yang

merupakan

kerangka dasar otonomi daerah, mengamanatkan agar

Telaga

dilaksanakannya

disampaikan dalam musrenbang agar dapat terealisasi.

perencanaan

pembangunan

dari

Arum


yang

menginginkan

usulan

yang

6



Sedangkan

mekanisme

musrenbang

desa

menentukan

waktu

sendiri masih mengacu pada Permendagri Nomor 66

disesuaikan

dengan

Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

musrenbang desa. Hal ini dikarenakan pihak-pihak

Hal ini dikarenakan hingga saat ini pemerintah

yang terlibat dalam musrenbang sebagian pesertanya

Kabupaten Kayong Utara belum menerbitkan peraturan

memiliki aktivitas atau kegiatan rutin di luar wilayah

daerah tentang perencanaan pembangunan desa. Hal ini

Desa Telaga Arum, sehingga perlu membuat jadwal

dapat menjadi kendala bagi pemerintah desa sebagai

musrenbang yang dapat menghadirkan semua unsur-

penyelenggara musrenbang desa. Peraturan daerah atau

unsur desa. Contohnya Ketua LPMD yang merangkap

peraturan bupati menjadi landasan dan pedoman dalam

sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Perpustakaan

melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut.

Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong

1.1 Tahapan Pra-Musrenbang Desa

Utara.

Tahap pra musrenbang desa atau persiapan

pelaksanaannya kesibukan

yang para

harus peserta

Pada tahap pra musrenbang desa Tim

adalah tahapan yang sangat penting karena pada

Penyelenggara

tahapan ini menjadi awal terselenggaranya musrenbang

beberapa kendala dalam menjaring aspirasi masyarakat

desa. Pada tahapan ini ditetapkan Tim Penyelenggara

dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat

Musrenbang (TPM) yang diketuai oleh Sekertaris Desa

ikut berperan dalam perencanaan pembangunan desa.

dan Tim Pemandu yang diketuai oleh Ketua LPMD.

Hal ini tentu harus mendapat perhatian dari pemerintah

Tim TPM dan Tim Pemadu ini mempunyai tugas dan

terutama pemerintah desa agar pada musrenbang

tanggung jawab terselenggaranya musrenbang desa.

selanjutnya

Dimulai dari persiapan teknis, pengkajian desa secara

berperan merencanakan pembangunan menjadi lebih

partisipatif hingga menyusun draf rancangan awal

besar.

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa). Pengkajian

desa

dilakukan

dengan

Musrenbang

tingkat

partisipasi

(TPM)

mengalami

masyarakat

untuk

Forum yang melibatkan masyarkat pada

perencanaan

proses perencanaan pembangunan hanya di tingkat

partisipatif yang salah satu cirinya adalah terfokus pada

desa dan kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi

kepentingan masyarakat, yang didasarkan pada masalah

keterlibatan masyarakat semakin berkurang. Oleh

dan kebutuhan yang dihadapai oleh masyarakat. Hal ini

karena itu perlu upaya maksimal untuk memperoleh

dapat dilakukan melalui kegiatan identifikasi yaitu

aspirasi dari masyarakat mengenai masalah dan

meliputi proses mengetahui, menggali dan menghimpun

kebutuhan mereka. Kualitas dan kuantitas kader

masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada dan

pembanguna juga harus ditingkatkan.

berkembang di masyarakat. Kegiatan ini dimulai dari

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan

level pemerintahan desa yang terendah yaitu tingkat RT

bahwa penjaringan masalah dan kebutuhan masyarakat

(Rukun Tetangga). Ketua RT mengumpulkan warganya

tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

untuk melakukan seleksi masalah dan kebutuhan-

Sehingga wajar jika tidak sesuai antara rencana dengan

kebutuhan

masalah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

sebagai

prioritas

dalam

tahapan

musrenbang. Desa

Kegiatan penjaringan aspirasi ditingkat RT hanya Telaga

Arum

bahwa

persiapan

perwakilan masyarakat saja yang menyampaikan

musrenbang sudah dilakukan sebelum pelaksanaan

masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hal ini tentu

musrenbang. Hanya saja mengalami kesulitan dalam

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip musrembang yang


7



mengutamakan

yang

partisipatif.

pelaksanaannya

musrembang

merencanakan. Namun karena kurangnya sosialisasi

menjujung tinggi prinsip-prinsip tersebut. Seperti

yang menyebabkan ketidak hadiran mereka dalam

prinsip anti diskriminasi yang member hak dan

musrembang. Tentunya hal ini menjadi koreksi bagi

kewajiban yang sama kepada masyarakat untuk

pemerintah Desa Telaga Arum agar pada pelaksanaan

menjadi peserta musrenbang, menyatakan pendapat

musrenbang

dan tidak dibedakan.

keterwakilan unsur desa seperti keterwakilan wanita

Seharusnya

perencanaan

dalam

Sebelum musrenbang desa dilaksanakan Tim

bagian

dari

pembangunan

desa

karena

selanjutnya

ikut

dapat

dalam

melibatkan

dan kelompok marjinal.

Penyelenggara Musrenbang (TPM) mempunyai tugas

Keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang

untuk menyusun Rancangan Awal RKP yang merujuk

menjadi sesuatau yang tidak dapat di hindari dan

pada dokumen RPJM Desa dan hasil kajian tim

diabaikan. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah agar

Pemandu Musrenbang desa. Rancangan ini memberikan

masyarakat mempunyai peran dalam merencanakan

bayangan

tentang

pembangunan dan kontrol terhadap pembangunan yang

perkembangan pembangunan yang telah terlaksana

dilaksanakan. Sudah upaya menghadirkan masyarakat

pada tahun sebelumnya dan gambaran kegiatan

telah dilakukan. Akan tetapi terkendala ruang dan

pembangunan selanjutnya. Selanjutnya Kepala desa

kesibukan atau kegiatan masyarakat. Sehingga Ketua

bersama perangkat desa dan tim penyelenggara

RT dan Kadus lah yang menjadi harapan masyarakat

musrembang desa membahas Rancangan tersebut dalam

untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan

musyawarah.

anggapan

kepada

peserta

Mengevaluasi

musrenbang

hasil

RKP

tahun

sebelumnya dan rencana yang akan dimasukkan dalam

bahwa

mereka

memahami

dan

tahu

kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

RKP selanjutnya. RKP ini harus berdasarkan RPJM

Pada tahap pelaksanaan musrenbang dapat

yang telah disusun sebelumnya dan menyesuaikan

diketahui apa saja yang menjadi prioritas pembangunan

dengan anggaran yang dimiliki oleh desa. Rancanngan

desa

ini tidak sepenuhnya akan diterima dalam musrenbang,

perencanaan

pembangunan

tergantung kesepakatan musyawarah para peserta

Selanjutnya

ditentukan

musrenbang.

kesepakatan

kegiatan

Kegiatan

pembangunan

yang

akan

dan

sekaligus

mengevaluasi tahun

mana prioritas

pelaksanaan sebelumnya.

yang

menjadi

dan

anggaran

dilakukan harus berupaya mendorong kesejahteraan

perbidangnya. Selain itu juga menentukan tim delegasi

dan kemajuan desa secara utuh dan menyeluruh tanpa

desa

ada untuk mengistimewakan salah satu kelompok atau

kecamatan.Pelaksanaan musrenbang di Desa Telaga

wialayah.

Arum juga mengalami beberapa kendala berkaitan

1.2 Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

dengan

untuk

ikut

kesepakatan

dalam

kegiatan

musrenbang

prioritas

dan

Desa Telaga Arum melaksanakan musrenbang

penganggaran. Usulan yang banyak harus disertai

desa pada bulan januari setiap tahunnya. Musrenbang

pembiayaan yang besar pula. Sedangkan Desa Telaga

itu sendiri dihadiri dari berbagai komponen masyarakat

Arum hanya memiliki Anggaran kurang dari 200 juta.

seperti keterwakilan wilayah (RT/RW/Kadus), LPMD,

Hal ini menjadi tugas dari tim penyelenggara

tokoh masyarakat, tokoh pemuda, PKK dan pengusaha.

musrenbang agar dapat mensosialisasikan kepada

Masyarakat yang diundang cukup antusias dalam

peserta tentang mekanisme musrenbang.

mengikuti proses Musrenbang. Mereka merasa menjadi

1.3 Tahap Pasca Musrenbang Desa


8



Setelah musrenbang desa dilaksanakan, perlu

2015 ada bebrapa perencanaan pebangunan yang akan

tindak lanjut agar hasil keputusan musrenbang desa

dilaksanakan,

yang telah dilakukan tidak hanya menjadi tumpukan

pembangunannya baru. Terbatasnya anggaran yang

kertas tak berguna. Pasca musrenbang desa adalah

dimiliki oleh desa, maka perencanaan ini dirancang

tahap yang menentukan hasil akhir atau finalisasi. Pada

dengan menyertakan sumber pembiayaannya. Sumber-

tahap ini diadakan rapat kerja tim perumus hasil

sumber itu antara lain ADD, Swadaya Masyarakat,

musrenbang desa yang terdiri dari 2-3 orang dari TPM,

APBD kabupaten, APBD provinsi, PNPM, dan APBN.

kepala desa beserta perangkat desa dan 3 orang tim

Jika dilihat RPJM yang dimiliki oleh Desa

delegasi desa. Tim ini akan menyusun Anggaran

Telaga Arum kemungkinan terealisasi perencanaan

Pendapatan dan Belanja Desa dengan mengacu pada

tersebut secara keseluruhan

dokumen hasil musrenbang desa. Nantinya hasil

contoh rencana pembangunan jalan yang cukup

keputusan rapat akan disahkan dengan diterbitkannya

panjang dan menelan biaya miliaran rupiah. Padahal

Surat keputusan Kepala Desa atau Peraturan Desa

pembangunan jalan kabupaten menuju kecamatan lebih

sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan di

utama. Hal ini perlu ditinjau kembali perencanaan yang

Desa Telaga Arum. Rapat ini juga akan menyusun

telah dilaksanakan, bagian mana yang menjadi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

kewenangan

Des) 5 tahun dan Rencana Kegiatan Pembangunan

mengusulkannya.

(RKP Desa) 1 Tahun.

skalanya besar merupakan bagian dari pemerintahan

Usulan

yang

diajukan

dalam

forum

musrenbang merupakan keputusan bersama pihakpihak terkait yang memadukan antara prioritas usulan

sebagaian

dan

besar

merupakan

sifat

cukup kecil. Sebagai

memungkinkan Sedangkan

desa

untuk

pembangunan

yang

yang lebih tinggi seperti kabupaten yang ditunjang dengan pembiayaannya. Dalam

penyusunan

anggaran

harusnya

yang berasal dari beberapa dusun. Prioritas usulan

disesuaikan dengan hasil kesepakatan musrenbang

adalah

dengan

yang telah diprioritaskan. Kepala desa dan ketua BPD

sinergitas seperti pembangunan jalan desa. Prioritas

harus menjelaskan kebijakan penggunaan anggaran

pembangunan ini sendiri terbagi menjadi beberapa

sebagaimana yang ada dalam aturan pemerintah.

katagori atau kelompok yaitu; bidang sarana dan

Sebagaiman yang kita ketahui bahwa desa memilik

prasarana fisiki, bidang pertanian, bidang kesehatan,

anggaran

bidang pendidikan dan bidang pemberdayaan. Setiap

kabupaten/kota berupa Alokasi Dana Desa (ADD)

katagori atau bidang mempunyai program yang

(pasal 1 PP No.72/2005). Dana tersebut dikelola oleh

dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

pemerintah

usulan

yang

mempunyai

kaitan

yang

desa

dialokasikan

dengan

oleh

ketentuan

pemerintah

30

persen

Pemerintah desa mengalami kendala dalam

digunakan untuk biaya oprasional pemerintah desa dan

pembiayaan atau dana sebagai penunjang rencana

BPD, serta 70 persen digunakan untuk kegiatan

kegiatan pembangunan yang telah ditentukan pada saat

pemberdayaan masyarakat (pasal 69 ayat 1 PP

musrenbang desa. Solusi yang dapat mereka lakukan

No.72/2005).

hanya

memprioritaskan

pada

kegaiatan

yang

Berdasarkan hasil observasi di lapangan

mendesak. Sedangkan yang tidak mendapatkan pos

didapatkan kondisi pembangunan di Desa Telaga

anggaran diajukan dalam musrebang kecamatan.

Arum belum optimal, masih ditemukan kondisi jalan

Berdasarkan RPJM Desa Telaga Arum tahun 2011-

dan jembatan yang rusak serta fasilitas umum yang


9



kodisinya kurang terawat. Hasil musrembang desa

ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dan

yang menghasilkan prioritas program pembangunan

dijalankan agar pembangunan dapat berjalan secara

belum sepenuhnya terlaksana. Selanjutnya peneliti

terencana sehingga menciptakan pemerintahan yang

melakukan observasi di kantor Desa Telaga Arum

efektif, efisien dan transparan. Walaupun dalam

untuk

perencanaan

kenyataan dilapangan usulan-usulan tersebut tidak

pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana

sepenuhnya mendapat respon bahkan tidak sama

Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa),

sekali,

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan

pertimbangan

Laporan

kebijakan

mengetahui

pelaksanaan

Pertanggung

Jawaban

Penyelenggaraan

Pemerintah Desa sebagai bukti realisasi anggaran di

akan

tetapi

pemerintah

terutama

D. PENUTUP

tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah.

1.

faktor

lain

mempengaruhi

proses

pelaksanaan

berkaitan

dengan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa

musyawarah

tahap-tahap musrenbang Desa Telaga Arum belum

Perencanaan

maksimal. Pertama, Tahap pra-musrenbang desa,

pembanguna di Desa Telaga Arum masih belum

proses perencanaan pembangunan pada tahap ini masih

sepenuhnya menerapkan perencanaan partisipatif.

belum optimal. Hal itu dapat diketahui dengan masih

Sebagimana

pendapat Wicaksono dan Sigiarto

minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjaring

(Wijaya 2001) yang menyebutkan bahwa ciri-ciri

aspirasi dari yang disebabkan kurangnya informasi dan

perencanaan

partisipatif

pemahaman masyarakat tentang musrenbang desa.

kepentingan

masyaraktat,

pembangunan

peneliti

yang

mengeluarkan

lihat

perencanaan

yang

dalam

memberikan

Simpulan

Selama melakukan penelitian di lapangan, beberapa

tidak

pembangunan desa.

lapangan. Beberapa prioritas usulan hasil musrenbang

ada

paling

desa.

harus

terfokus

partisipatoris,

pada

dinamis,

Kedua,

Tahap

pelaksanaan

musrenbang

desa,

sinergitas, legalitas, dan fisibilitas. Seperti pada tahap

partisipasi

pra musrembang desa masih ada masyarakat yang

pembangunan di Desa Telaga Arum masih rendah.

belum mengetahui dan terlibat dalam musyawarah

Pada saat musrembang desa kehadiran masyarakat

perencanaan pembangunan. Hal ini tentunya menjadi

tidak

koreksi bagi penyelenggara musrembang desa agar

musrenbang

partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Karena

perencanaan

konsep musrembang desa sendiri adalah perencanaan

pelaksanaan. Ketiga, Tahap Pasca Musrenbang desa,

partisipatif yang mengutamakan peran aktif dari

masih kurangnya anggaran yang menjadi kendala

masyarakat itu sendiri. Sebagaimana prinsip-prinsip

dalam merealisasikan prioritas pembangunan hasil

musrembang

perencanaan

musrenbang. Selain itu tidak ada respon terhadap

patisipatif dengan melibatkan masyarakat keseluruhan

prioritas usulan yang diusulkan pada musrenbang

tanpa ada perbedaan keterwakilan baik gender

kecamatan dan kabupaten. Hasilnya masih ditemukan

maupun kaum marjinal.

kondisi jalan yang memprihatinkan dan jembatan yang

yang

Penyelenggaraan

mengutamakan

proses

perencanaan

masyarakat

seluruhnya

mewakili.

belum yang

dalam

Selain

perencanaan

itu

memahami

menjadi

pedoman

peserta

mekanisme pedoman

sudah tidak layak atau rusak.

pembangunan di tingkat desa merupakan tanggung jawab kepala desa dibantu dengan perangkat desa. Hal

2.

Saran


10



Adapun saran yang penulis ingin samapaikan

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut :

tingginya penulis ucapkan kepada semua pihak yang

Perlu optimalisai dari pemerintah desa untuk menjaring

telah membantu baik selama pengerjaan maupun dalam

aspirasi masyarakat sehingga desa memiliki data

proses pengelesaian penelitian ini. Tidak lupa juga

potensi dan masalah

apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada

sebagai

bahan

serta kebutuhan masyarakat

pertimbangan

menentukan

pemerintah Desa Telaga Arum yang telah mengizinkan

prioritas kegiatan. Perlu peningkatan sumber daya

dan banyak membantu serta banyak memberikan

manusia seperti perangkat desa, kader pembangunan

informasi dalam proses penelitian yang saya lakukan

dan

ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat

masyarakat

dalam

dalam

memahami

mekanisme

perencanaan pembangunan desa. Sehingga tingkat aspirasi dan peran masyarakat dalam merencanakan

dalam

proses pelayanan kedepannya. F. DAFTAR PUSTAKA

pembangunan desanya akan lebih besar. Perlu adanya

Buku-buku :

upaya

Arikunto Suharsimi, 1998, Metode Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Edisi Dokumen :Jakarta Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta. Koentjaraningrat, 1973, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kunarjo, 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta. Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi, Kreasi Wacana, Yogyakarta. Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Rustandi, Ernan dkk, 2009, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Restpent Press, Jakarta. Siagian, Sondang P, 1994, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Sinambela, Poltak.l,dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Public. Bumi Aksara: Jakarta. Sugiyono 2005, Memahami Penelitian Kualitatif . Alphabet: Bandung. ----------- 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alphabet: Bandung. Syakrani dan Syahriani, 2009, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Manajemen Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Tohardi, A, 2008, Petunjuk Praktis menulis Skripsi, Mandar Maju, Bandung. Wacana, Yogyakarta. Wijaya, Rina, 2001. Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres

maksimal

mensosialisasikan perangkat

pemerintah kepada

desa

desa

masyarakat

agar

dapat

untuk

khususnya

mengupayakan

pembangunan yang telah menjadi prioritas dalam musrenbang.

Sehingga

prioritas

tersebut

dapat

terealisasi baik melalui swadaya masyarakat, anggaran desa

maupun

pemerintah

memperjuangkannya

pada

daerah tingkat

dengan

musrenbang

kecamatan dan kabupaten. 3.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki banyak kekurangan antara

lain Kurangnya pemahaman aparat pemerintah di tingkat desa menjadi kendala tersendiri bagi penulis dalam

mengidentifikasi

pelaksanaan

musyawarah

perencanaan pembangunan desa, dan terbatasnya waktu penelitian membuat penulis tidak maksimal dalam menggali lebih dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di desa Telaga Arum. Sehubungan

dengan

masih

banyak

terdapatnya kekurangan dalam hasil penelitian ini, maka

peneliti

selanjutnya

berharap agar

kepada

dapat

peneliti-peneliti

meneruskan

dan

menyempurnakan penelitian yang telah sedia ada ini supaya lebih bermanfaat lagi untuk kelak dikemudian hari. E. APRESIASI


11



Kota Surakarta), Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta. Peraturan Perundang-undangan/Dokumen: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Telaga Arum Tahun 2011-2015. Laporan

Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan

Pemerintah Desa Telaga Arum Tahun 20052011.


12




13




14

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELAGA ARUM KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

Recommend Documents