HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN DENGAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PBB DI KELURAHAN DURI PULO. Dwi Asri Julianita

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN DENGAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PBB DI KELURAHAN DURI PULO Dwi Asri Julianita Ati Sumiati Universitas Negeri Jakarta

ABSTRACT This research was aimed to obtain valid and reliable data about The Relationship Between The Perception of the Tax Penalty and Tax Compliance on Taxpayer Land and Building Tax at Duri Pulo Villages Jakarta. This research was conducted by survey method with correlational approach. This research was conducted on February to December 2014. The population in this research were all taxpayer. Affordable population in this research were taxpayer land and building tax, amount to 71 persons. Total of samples used were 58 persons research. Sampling technique used simple random sampling. The result from this study partial and simultaneous testing of consciousness there significantly influence to tax penalty and Tax Compliance on Taxpayer Land and Building Tax. Keywords: Tax Penalty, Tax Compliance dalam kehidupan sehari-hari adalah

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Rendahnya

1

subsidi BBM.

tingkat

kepatuhan

Ketidakpatuhan dapat dicermati

mempengaruhi rendahnya penerimaan

dari faktor yang membuat masyarakat

pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak

mematuhi atau tidak mematuhi suatu

dalam

perpajakkan

kewajiban pajak. Faktor-faktor yang

disengaja atau tidak disengaja sejak

mempengaruhi kepatuhan masyarakat

lama menjadi sorotan.

dalam membayar pajak di lihat dari

melaksanakan

Dalam

kegiatan

sehari-hari

fenomena yang ada sekarang ini.

manfaat pajak sangat terasa. Namun, banyak menyadari

Dalam suatu kasus, rendahnya

masyarakat

yang

tidak

pengawasan dan sanksi atau denda

manfaat

tersebut

yang

yang dikenakan terhadap wajib pajak

enggan

yang tidak patuh juga bisa menjadi

mengakibatkan

mereka

membayar pajak atau melaksanakan

salah-satu

kewajiban

diperhatikan. Ada salah satu cara yang

pajaknya.

Salah

satu

manfaat yang dirasakan masyarakat

dapat

faktor

dilakukan

yang

oleh

perlu

Direktorat

Jendral Pajak untuk mengubah cara Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 11, No.1,Tahun 2016

1

pandang tentang pajak yang bukan lagi

mangkir dari kewajiban membayar

suatu kewajiban tetapi hak dan tentu

pajak, kesadaran masyarakat Indonesia

saja

signifikan

untuk membayar pajak juga masih

mendongkrak tingkat kepatuhan wajib

minim. Dari 238 juta jumlah penduduk

pajak yaitu dengan cara membatasi

Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat

masa berlaku NPWP bagi wajib pajak

pajak.

baik perorangan atau badan (Direktorat

masyarakat membayar pajak masih

Jendral Pajak, 1 Maret 2014).

belum

akan

secara

Selanjutnya Inspektorat

menurut

ada

tingkat

mencapai

kesadaran

tingkat

yang

Kepala

diharapkan karena masyarakat masih

Klaten

Eko

sinis dan kurang percaya terhadap

sebanyak

178

keberadaan pajak yang dianggap sama

Daerah

Medisukasto,

Namun

pelanggaran di wilayah ini yang

seperti

berpotensi merugikan negara dari 80

pembayarannya

objek

terehdap

kesulitan, dll. Direktur Jendral Pajak

Klaten

memaparkan masih jutaan yang belum

maupun satuan kerja perangkat daerah

bayar pajak berdasarkan data SPT

(SKPD). Temuan yang berpotensi

pajak tahun 2010, orang pribadi hanya

merugikan negara terjadi di Obrik

8,5 juta dari total jumlah penduduk

Badan

Indonesia

pemeriksaan

perusahaan

milik

Kredit

Jatinom

PemKab

Kecamatan

sebelum

(BKK)

dimarger

dan

pelanggaran terhadap kewajiban setor kepada

negara

terjadi

memberatkan, sering

sekitar

mengalami

240

juta

jiwa

(Direktorat Jendral Pajak, 24 Februari 2014).

tubuh

Menurut Surya Manurung dalam

sejumlah pemerintah desa yang tidak

artikel Kompleksitas Kepatuhan Pajak,

menyerahkan

persentase tingkat kepatuhan wajb

pajak

bangunan

(PBB).

pelanggaran

itu

dikarenakan pembinaan, kelemahan

di

upeti,

bumi

dan

Penyebab

sebagian

pajak

pada

tahun

2012

masih

besar

tergolong rendah. Menurut Menteri

kelemahan

terhadap

Keuangan bahwa orang pribadi yang

pencatatan,

maupun

seharusnya membayar pajak sebanyak

(Direktorat

60 juta orang, yang mendaftarkan

pengawaan

jendral Pajak, 24 April 2014).

dirinya hanya 20 juta orang dan

Menurut Herry Susanto, Selain

membayar pajaknya hanya 8,8 juta

banyaknya pengusaha nasional yang

orang dengan rasio SPT 14,7 persen.

Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 11, No.1,Tahun 2016

2

Sementara badan usaha yang terdaftar

atas,

sebanyak

Hubungan antara Persepsi Sanksi

5

juta,

yang

mau

penelitian

dengan

mendaftarkan dirinya sebagai wajib

Perpajakan

pajak

yang

Perpajakan menjadi hal yang menarik

Surat

untuk diteliti secara lebih mendalam.

Pajak

2.

hanya

1,9

membayar

juta

dan

pajak/melapor

Pemberitahuan

(SPT)

Penghasilannya hanya 520 ribu badan

dengan

judul,

Kepatuhan

Perumusan Masalah Berdasarkan

yang

di

maka

usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4

telah

persen.

perumusan masalah dalam penelitian

Beberapa

faktor

yang

dilakukan

pemaparan atas,

menyebabkan rendahnya kepatuhan

adalah:

wajib pajak antara lain ketidakpuasan

Apakah

masyarakat terhadap pelayanan publik,

persepsi sanksi perpajakan dengan

pembangunan infrastruktur yang tidak

kepatuhan perpajakan?

terdapat

hubungan

antara

merata, dan banyaknya kasus korupsi yang

dilakukan

pejabat

tinggi

(Direktorat Jendral Pajak, 24 Februari

KAJIAN TEORETIK 1.

2014).

Kepatuhan perpajakan Salah

satu

faktor

tingginya

Kasus lain menurut Ahmad Nur

penerimaan pajak adalah kepatuhan

Supit menilai bahwa SDM untuk

masyarakat dalam membayar pajak.

memungut

pajak

karena

Kepatuhan

membayar

pajak

langsung

inisitif dari

masyarakat

dalam

membayar pajak dikenal dalam istilah

masyarakat belum dapat diandalkan.

perpajakan

Persoalan

perpajakan yang merupakan situasi di

utamanya

tenaga

kerja.

adalah

Tenaga kerja untuk memungut pajak

mana

karena system self assessment itu

kewajibannya sebagai wajib pajak.

belum siap digunakan. Ada 50 juta WP

wajib

Safri

pajak

kepatuhan

Nurmatu

melakukan

(2005:148)

yang baru terpungut 2 juta dan sisanya

mendefinisikan kepatuhan perpajakan

tidak bias begitu saja dipungut karena

didefinisikan sebagai suatu keadaan

tenaga kerja yang sedikit (Inilah.com,

dimana wajib pajak memenuhi semua

24 April 2014).

kewajiban

Oleh karena itu, berdasarkan

perpajakan

dan

melaksanakan hak perpajakan.

pemaparan yang telah dikemukakan di


3

Menurut

Adrian

(2011:227) perpajakan

Sutedi

pengertian adalah

kepatuhan

suatu

keadaan

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakan. Menurut Dwikora Harjo

(2013:67)

mendefinisikan

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. d. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Menurut

Safri

kepatuhan perpajakan adalah suatu

(2005:148-149)

keadaan dimana WP memenuhi semua

kepatuhan

kewajiban

kepatuhan

perpajakan

dan

melaksanakan hak perpajakannya.

material,

ada

Nurmantu dua

perpajakan, formal yaitu

dan

macam yaitu

kepatuhan

kepatuhan

formal

Menurut Kamus Umum Bahasa

adalah suatu keadaan di mana wajib

Indonesia dalam buku Siti Kurnia

pajak memenuhi kewajiban secara

Rahayu (2010:138) tentang kepatuhan

formal sesuai dengan ketentuan dalam

perpajakan adalah istilah kepatuhan

undang-uandang

berarti tunduk atau patuh pada ajaran

Misalnya,

atau

perpajakan

dalam penyampaian SPT PPh tahunan

memberi pengertian bahwa kepatuhan

tangal 31 Maret. Apabila melaporkan

perpajakan

ketaatan,

SPT sebelum batas waktu memasukan

tunduk dan patuh serta melaksanakan

SPT tanggal 31 Maret, maka wajib

ketentuan perpajakan.

pajak

aturan.

Dalam

merupakan

Kepatuhan

wajib

perpajakan.

ketentuan

dianggap

batas

telah

memenuhi

pajak

kepatuhan

dikemukakan oleh Norman D. Nowak

kepatuhan

(Sony Devano, 2006) sebagai suatu

keadaan di mana wajib pajak secara

iklim

substantive

kepatuhan

pemenuhan

dan

kewajiban

kesadaran perpajakan,

formal.

waktu

material

Sedangkan adalah

atau

suatu

hakekatnya

memenuhi semua ketentuan material

tercermin dalam situasi di mana:

perpajakan, yakni susuai isi dan jiwa

a. Wajib pajak paham atau berusaha

Undang-undang perpajakan. Wajib

untuk memahami semua ketentuan

pajak

peraturan

formal adalah wajib pajak yang

perundang-undangan

perpajakan.

yang

memetuhi

kepatuhan

mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan.


4

Kepatuhan material dapat meliputi

menginterpretasikan dan memahami

kepatuhan formal.

sekitar kita. Persepsi merupakan proses

Menurut

Harjo

kognitif yang dialami semua orang

(2013:67) menjelaskan terdapat dua

dalam bermasyarakat untuk memahami

macam kepatuhan, yaitu kepatuhan

lingkungannya melalui panca indera

formal

yang dimiliki. Persepsi dapat dipahami

dan

Kepatuhan keadaan

Dwikora

kepatuhan formal

dimana

material.

adalah WP

suatu

memenuhi

melalui suatu penafsiran sesuatu hal terhadap situasi sekitar.

kewajiban perpajakan secara formal sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan

Sedangkan menurut

McShane

dalam

dan Von Glinow dalam buku Wibowo

perpajakan.

(2013:59), persepsi merupakan proses

Contoh: menyampaikan SPT tepat

menerima

waktu. Sedangkan kepatuhan material

pengertian tentang dunia disekitar.

adalah suatu keadaan dimana wajib

Menurutnya hal tersebut memerlukan

pajak

pertimbangan informasi mana yang

secara

hakekatnya)

substansi memenuhi

(pada semua

perlu

informasi,

diperhatikan,

membuat

bagaimana

ketentuan material perpajakan sesuai

mengkategorikan

isi dan jiwa perundang-undangan

bagaimana

perpajakan. Contoh: mengisis SPT

dalam kerangka kerja pengetahuan kita

dengan

yang telah ada. Jadi sebuah informasi

baik,

benar

(jujur),

dan

lengkap.

informasi,

dan

menginterpretasikannya

akan menjadi sebuah keyakinan diri seseorang apabila informasi tersebut

2.

Persepsi Sanksi Perpajakan

dibentuk sesuai dengan pengetahuan

a.

Pengertian Persepsi

yang telah ada.

Persepsi

masyarakat

terhadap

Pendapat

lainnya

menurut

buku

Wibowo

sanksi perpajakan dalam pembahasan

Robbins

ini akan dibahas menganai pengertian

(2013:59),

atau konsep dari persepsi itu sendiri.

proses dimana individu mengorganisir

Persepsi menurut Kreitner dan Kinickid

dalam

buku

Wibowo

dan

dalam persepsi

adalah

menginterpretasikan

kesan

mereka

pada

tanggapan maksud

(2013:59) adalah proses kognitif yang

memberi

memungkinkan

mereka. Tetapi apa yang kita rasakan

kita

makna

dengan

suatu

lingkungan


5

dapat berbeda dari realitas objektif.

(2013:59)

Salah satu faktor yang mempengaruhi

sanksi perpajakan merupakan jaminan

persepsi

menurut

bahwa ketentuan peraturan perundang-

perilaku

persepsi.

Robbins Bila

ialah seorang

mendefinisikan

undangan

perpajakan

individu memandang suatu objek dan

perpajakan

mencoba

dituruti/ditaati/dipatuhi.

menafsirkan

dilihatnya,

apa

penafsiran

itu

yang sangat

Menurut Erly Suandy (2011:L1) mendefinisikan

dari perilaku persepsi individu itu.

merupakan

disimpulkan

bahwa

(norma akan

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi

Dapat

bahwa

peraturan

sanksi

perpajakan

jaminan

ketentuan

perundangan

perpajakan

persepsi merupakan suatu rangkaian

(norma perpajakan) akan ditaati atau

bagaimana seseorang melihat dengan

dipatuhi. Sedangkan menurut Hilarius

indra,

dengan

Abut (2010:68) sanksi perpajakan

karakteristik pribadi, dan merenungkan

merupakan alat pencegah (preventive)

semua anggapan untuk menciptakan

agar wajib pajak tidak melanggar

gambaran sesuai dengan pengetahuan

undang-undang

yang telah ada.

perpajakan.

memilih

sesuai

atau

norma

Menurut Diana Sari (2013:272) b.

Pengertian Sanksi Perpajakan

mengatakan

sanksi

perpajakan

Pengenaan sanksi dalam suatu

merupakan jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan adalah

peraturan

suatu alat pencegah pelanggaran yang

perpajakan (norma perpajakan) akan

telah

ketentuan

dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau

perpajakan,

dengan kata lain sanksi perpajakan

kesengajaan dan kelalaian wajib pajak

merupakan alat pencegah (preventive)

akan memperoleh sanksi perpajakan.

agar

Sanksi

perpajakan.

ditetapkan

tertentu.

oleh

Dalam

perpajakan

adalah

alat

perundang-undangan

tidak

melanggar

norma

Macam

Sanksi

penjamin akan dituritu/dipatuhi/ditaati sebuah ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi

3.

Macam

-

Perpajakan Dalam

undang-undang

perpajakan dikenal dua macam sanksi


6

perpajakan yang terdapat pada buku

Rp9.000.000 dan subjek pajak yang

Mardiasmo ((2013:59), yaitu sanksi

bertempat tinggal sesuai dengan objek

administrasi dan sanksi pidana:

pajak.

a) Sanksi Administrasi Sanksi

Dalam

Administrasi

pembayaran

merupakan

kerugian

pengambilan

sampel

penelitian menggunakan teknik sempel

kepada

acak. Merut Suharsimi (2010:177)

Negara, khususnya berupa bunga,

mendefinisikan teknik sempel acak

denda, dan kenaikan.

adalah teknik pengambilan sempel

b) Sanksi Pidana

secara acak yang menganggap semua

Sanksi pidana merupakan suatu alat

subjek-subjek dalam populasi sama.

terakhir atau benteng hokum yang

Jumlah

digunakan

penelitian

fiskus

agar

norma

perpajakan dipatuhi.

sempel

yang

sampel

dijadikan

adalah

58

menggunakan tabel Issac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%.

Denda Pidana

Metode yang digunakan dalam

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi

yang

penelitian ini adalah metode survei

hanya

dengan pendekatan korelasi. Menurut

diancam/dikenakan kepada wajib pajak

Sugiyono (2009:6) menjelaskan bahwa

yang melanggar katentuan peraturan

survei digunakan untuk mendapatkan

perpajakan.

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan

melakukan

METODE PENELITIAN Populasi

dalam

buatan),

penelitian

ini

tetapi

peneliti

perlakuan

dalam

pengumpulan data, misalnya dengan

adalah seluruh wajib pajak PBB yang

mengedarkan

terdaftar pada Kantor Kelurahan Duri

wawancara

Pulo

sebagainya (perlakuan tidak seperti

Jakarta

terjangkau

Pusat.

menggunakan

Populasi metode

purposive sampling dengan jumlah

kuesioner,

test,

tersetruktur,

dan

eksperimen). Pendekatan korelasi dipilih karena

wajib pajak sebanyak 71 orang yang

dapat

tersebar dalam satu kelurahan dengan

antara kedua variabel yaitu persepsi

kriteria jumlah objek pajak yang

sanksi perpajakan sebagai X dan

berkisaran

kepatuhan perpajakan sebagai Y.

Rp5.000.000

s.d.

memperlihatkan

hubungan


7

Populasi

dalam

penelitian

ini

Mean

adalah seluruh wajib pajak PBB di

Std. Deviasi

Kelurahan Duri Pulo. Adapun populasi

Varians

78,12

52,26

3,50

4,54

12,28

20,62

terjangkaunya yaitu wajib pajak yang mempunyai nilai objek pajak yang

1.

Uji Persyaratan Analisis

tinggi

a.

Uji Normalitas

sebesar

71.

Kemudian

berdasarkan tabel Isaac dan Michael

Pengujian

normalitas

yang

dengan taraf kesalahan 5%, maka

digunakan adalah Uji Liliefors. Hasil

jumlah sampel sebanyak 58 siswa.

Uji Normalitas terdapat pada tabel 3

Sebelum

dilakukan

pengujian

berikut:

hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian

persyaratan

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Normalitas

analisis,

Galat Taksira N n Linearitas Regresi. Regresi Teknik yang digunakan untuk Y atas X 58 melakukan pengujian normalitas data

Lhitung

Ltabel = 5%

Keterangan

0,0382

0,1163

Normal

meliputi Uji Normalitas dan Uji

adalah

Uji

Liliefors.

Data

yang

terkumpul kemudian dianalisis dengan

b.

Uji Linearitas Regresi Bentuk

regresi dan korelasi.

berbentuk HASIL DAN PEMBAHASAN Berikut adalah distribusi data hasil penelitian. Tabel 1. Deskripsi Data Responden Deskripsi Jumlah Presentase Jenis kelamin: Laki-laki 37 64% Perempuan 21 36% Total 58 100%

persamaan

linear.

Hal

regresi ini

dapat

dibuktikan dengan hasil penghitungan. Fhitung = 1,14; sedangkan Ftabel = 1,88. c.

Pengujian Hipotesis Hasil

analisis

data

menginformasikan bahwa persamaan regresi pasangan variabel ini adalah Ŷ = 65,39 + 0,24X. Hasil pengujian signifikansi dan linearitas persamaan regresi disajikan pada tabel 4.

Tabel 2. Rangkuman Deskripsi Data Nilai Sanksi Kepatuhan Tendensi Perpajakan Perpajaka Sentral (X) n (Y) N 58 58

Tabel 4. ANOVA Uji Keberartian dan Kelinieran Regresi


8

maka kepatuhan perpajakan akan ANOVA LINIER DAN BERARTI Sumber Variasi dk JK KT F Hitung F Tabel Keterangan semakin tinggi pula. Regresi (a) 1 353964.84 353964.84 Koefisien determinasi sebesar Regresi (ba) 1 68.69 68.69 Ho harus ditolak Residu (S) n - 2 = (58 - 2 = 56) 631.47 11.28 6.09 4.01 Regresi berarti 0,095 menunjukkan bahwa sebesar Tuna Cocok (TC) k - 2 = (20 - 2 = 18) 221.72 12.32 Ho tidak harus ditolak9,95% variabel yang terdapat pada Kekeliruan (G) n - k = (58 - 20 = 38) 409.75 10.78 1.14 1.88 Regresi linier motivasi berprestasi ditentukan oleh Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi

variabel pola asuh orang tua dengan persamaan regresi Ŷ = 65,39 + 0,24X.

tersebut adalah signifikan dan linear. Selanjutnya,

tingkat

hubungan

antarvariabel dihitung melalui korelasi Product Moment, kemudian koefisien

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 1.

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan

determinasi. Hasil pengujian disajikan

penghitungan, maka dapat disimpulkan

pada tabel 5.

bahwa Tabel 5. Pengujian Signifikan Koefisien

sanksi

perpajakan

mempengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak pada Kelurahan Duri Pulo

Korelasi

Jakarta.

Dengan

demikian,

dapat

Persamaan Regresi Koefisien Korelasi Koefisien Determinasi t hitung t tabeldisimpulkan dalam penelitian ini 0,3155 9,95% 2,488 2,003 bahwa semakin baik sanksi perpajakan Ŷ = 65,39 + 0,24X maka akan semakin tinggi atau baik Berdasarkan

hasil

pengujian

signifikansi seperti yang terlihat pada tabel

di

atas,

diketahui

bahwa

koefisien korelasi antara pola sanksi perpajakan (X) dengan kepatuhan perpajakan (Y) termasuk pada kategori sedang. Selain itu, berdasarkan uji t yang telah dilakukan, diketahui pula bahwa terdapat hubungan yang positif antar kedua variabel. Dengan kata lain, semakin tinggi sanksi perpajakan,

pula

kepatuhan

perpajakan

yang

dimiliki wajib pajak. Begitu pun sebaliknya,

semakin

buruk

sanksi

perpajakan maka akan semakin rendah kepatuhan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Selain

itu,

berdasarkan

hasil

penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui

bahwa

data

kepatuhan

perpajakan ditentukan oleh sanksi perpajakan dan sisanya dipengaruhi


9

oleh faktor-faktor lain yang tidak

perpajakan.

terdapat dalam variabel yang diteliti

apabila

oleh peneliti.

dikenakan sanksi administrasi akan

2.

Implikasi

memiliki tingkat kepatuhan material

Implikasi dari hasil penelitian ini

yang

adalah

sanksi

administrasi

saat

Hal

wajib

rendah,

ini

menunjukan

pajak

wajib

yang

pajak

akan

bersikap tidak baik, benar (jujur), dan

terlambat membayar pajak merupakan

lengkap saat mengisi SPOP.

sub indikator terbesar pada variabel

3.

sanksi perpajakan. Ini menunjukkan

tidak

Saran Berdasarkan

kesimpulan

dan

bahwa wajib pajak yang mendapat

implikasi yang dikemukakan di atas,

sanksi

saran-saran

administrasi

membayar

pajak

saat

terlambat

memiliki

tingkat

yang

dapat

diberikan

peneliti adalah:

kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi

a. Kepada wajib pajak agar lebih

dalam hidup dibandingkan wajib pajak

memiliki kepatuhan perpajakan

yang mendapat sanksi administrasi saat

dengan mengisi SPOP dengan

tidak membayar pajak.

baik, benar (jujur), dan lengkap,

Kepatuhan indikator

formal

terbesar

kepatuhan

merupakan

dari

variabel

perpajakan.

Ini

bukan hanya kepatuhan dalam membayar tepat waktu. b. Untuk

penelitian

selanjutnya,

menunjukkan bahwa wajib pajak yang

diharapkan

memiliki kepatuhan perpajakan yang

penelitian ini dengan cakupan

tinggi akan memilih untuk mengisi

populasi yang lebih luas, indikator

SPOP tahunan dengan tepat waktu.

yang lebih luas, ataupun dengan

Sementara itu, indikator terendah

mengembangkan

menambah variabel lain yang juga

dari variabel sanksi perpajakan adalah

menjadi

sanksi

mempengaruhi

administrasi

saat

tidak

faktor

yang kepatuhan

membayar pajak. Hal ini menunjukan

perpajakan,

bahwa wajib pajak cenderung tidak

membayar

ingin membayar pajak tanpa sanksi

peneliti juga menyarankan untuk

administrasi.

melakukan

Indikator terendah dari variabel kepatuhan material adalah kepatuhan

seperti pajak.

kesadaran Selain

penelitian

itu,

secara

khusus pada salah satu jenis sanksi perpajakan

sehingga

dapat


10

memperoleh

hasil

yang

lebih

mendalam. c. Kepada pemerintah untuk dapat lebih

meningkatkan

sanksi

perpajakan sesuai dengan aturan serta sanksi

memberikan

pengetahuan

perpajakan.

Pemerintah

sebaiknya memberikan tarif yang konsisten kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Abut,

Hillarius. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Didit Media, 2010.


11

Arianto, Aris. Separo Lebih Desa Di Wonogiri Nunggak PBB. 2014. http://www.timlo.net/baca/5951 1/separo-lebih-desa-diwonogiri-nunggak-pbb/ (Diakses tanggal 24 April 2014). Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarat: Rineka Cipta, 2010.

pajak#.U4TStnKSzGA (Diakses tanggal 24 2014).

April

Manurung, Surya. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. 2014. http://www.pajak.go.id/content/ article/kompleksitas-kepatuhanpajak (Diakses tanggal 24 Februari 2014). Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI, 2013.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana, 2006.

Rahayu, Siti Kurnia. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Eprilianto, Indrato. 178 Kasus Di Klaten Berpotensi Rugikan Negara. 2014. http://www.timlo.net/baca/1449 1/178-kasus-di-klatenberpotensi-rugikan-negara/ (Diakses tanggal 24 April 2014).

Rahman, Aidin Fathur. NPWP: valid date thru?. 2014. http://www.timlo.net/baca/5951 1/separo-lebih-desa-diwonogiri-nunggak-pbb/ ( Diakses tanggal 1 Maret 2014).

Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM” pada Tax&Accounting, VOL.1,NO.1, 2013.

Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003. Sari,

Diana. Konsep Dasar Perpajakan. Jakarta: Refika Aditama, 2013.

Suandy, Erly. Perencanaan Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Harjo,

Dwikora. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.

Harto,

Budi Yuni. DPR Minta Pemerintah Naikan Setoran Pajak. 2014. http://ekonomi.inilah.com/read/ detail/2102401/dpr-mintapemerintah-naikkan-setoran-

Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2010. Supangat, Andi. Statistik dalam Kajian Deskriptif Inferensi


12

dan Nonparametik. Jakarta: Kencana, 2007. Susanto, Herry. Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajin Pajak. 2014. http://www.pajak.go.id/content/ membangun-kesadaran-dankepedulian-sukarela-wajibpajak (Diakses tanggal 24 Februari 2014). Utami, Renny Sri. “Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak”, pada e-journal Unikom. Utami,

Thia Dwi dan Kardinal. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang” pada jurnal STIE MDP

Wibowo. Prilaku Dalam Organisasi. Jakarta: Rajawali, 2013. Zain,

Mohammad. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2008.


13


14

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN DENGAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PBB DI KELURAHAN DURI PULO. Dwi Asri Julianita

Recommend Documents