REAKTUALISASI DAN REVITALISASI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGPERUNDANG-UNDANGAN (SEBUAH RENUNGAN DI PENGHUJUNG TAHUN)
Oleh:: H.M. Aziz Oleh
Jakarta, Desember 2010 HMA www.djpp.depkumham.go.id
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 (PRA AMENDEMEN) MPR
MA
DPA
PRESIDEN
DPR
BPK
HMA www.djpp.depkumham.go.id
AMENDEMEN (PERUBAHAN) UUD 1945 LAMA
BARU
71 BUTIR
199 BUTIR
25 BUTIR LAMA (12%)
199 BUTIR 174 BUTIR BARU (88%) HMA www.djpp.depkumham.go.id
APAKAH HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 PASCA AMENDEMEN SUDAH HARMONIS UUD 1945
BPK
kpu
bank sentral
Presiden dan Wapres
DPR
MPR
DPD
MK
MA KY
Kementerian Negara Wantimpres Kejaksaan POLRI Agung TNI
KPUD
Lingkungan Peradilan
PEMERINTAHAN DAERH PROVIN. KEPDA
Pengadilan Tinggi Umum
DPRD
PROVINSI
Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi TUN Pengadilan Tinggi Militer
Lingkungan Peradilan
KPUD
Pengadilan Umum
PEMERINTAHAN DAERAH KB/KOTA KEPDA
KAB/KOTA
Pengadilan Agama
DPRD
Pengadilan TUN
HMA
Pengadilan Militer I
PRWKL BPK PROVINSI
PUSAT
www.djpp.depkumham.go.id
APAKAH UNSURUNSUR-UNSUR SISTEM PERATURAN PERUNDANG--UNDANGAN INDONESIA SUDAH HARMONIS PERUNDANG PANCASILA
UUD 1945
UU--P3 UU
PERENCANAAN PEMBENTUKAN RANCANGAN PER-UU-AN
PENELITIAN PENGKAJIAN NASKAH AKADEMIK PROLEGNAS/ PROLEGDA PARTISIPASI MASY
PENYUSUNAN RANCANGAN PER-UU-AN TIM ANTAR DEP TIM ANTAR INST PARTIS MASYRK
PEMBAHASAN RANCANGAN PER-UU-AN
INTERNAl PEM INTERNAL PEMDA INTERNAL LEGISLT PEM/PEMDA-LEGISLT PARTIS- MASYRAKAT
PENGUNDANGAN PER-UU-AN
LEMBARAN NEGARA LLMBARAN DAERH PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI
PENEGAKAN/ PENGUJIAN PER-UU-AN
EKSEKUTIF LEGISLATIF IUDIKATIFF BUDAYA MASYR
HMA www.djpp.depkumham.go.id
APAKAH PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UUD 1945 (PASCA AMENDEMEN) TELAH HARMONIS KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Bab IX UUD 1945)
UU No.4/2004 diganti UU No. 48/2009
MK
(Psl 24 (2) dan Psl 24C UUD 1945)
UU No. 14/1985 Jo UU No. 5/2004 dan UU No. 3/2009
MA
(Pasal 24 (2), Psl 24A, dan Psl 25 UUD 1945) L-PERADILAN UMUM
KY
(Psl 24A (3), Psl 24B UUD 1945)
(UU No. 2/1986 jo UU No. 8/2004)
UU No. 24/2003 tentang MK
L-PERADILAN AGAMA
Pasal 24 (2) UUD 1945
(UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006)
UU No. 22/2004 dan Putusan MK (Belum direvisi)
L-PERADILAN TUN (UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004)
L-PERADILAN MILITER (UU No. 31/1997)
Pasal 24 (3) UUD 1945
PENYIDIKAN (POLRI) (UU No. 2/2002) PENUNTUTAN (JAGUNG) (UU No. 16/2004)
www.djpp.depkumham.go.id
APAKAH HARMONISASI DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANGUNDANG-UNDANG (DI LINGKUNGAN INTERNAL EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF) SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK
PERENCANAAN RUU
PEMBAHASAN RUU
PENYUSUNAN RUU
RUU-FINAL
SJDI
HMA www.djpp.depkumham.go.id
APAKAH JENIS DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANGPERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UUD 1945 (PASCA AMENDEMEN) DAN UUUU-P3 TELAH HARMONIS
PANCASILA MPR DPD
UUD 1945 TAP MPR
DPR
UU/PERPU
PRESIDEN
PP PERPRES/DLL
BI;KY
MENTERI-DLL
L/DJ/B/K
PBI
PERMEN/DLL PDIRJ/B/L/K
DPRD PROV
PERDA PROV
GUBERNUR
PERGUB DPRD KAB/KOTA
PERDA KAB/KT
BUP/WK
PERBUP/WK BAPERDES
PERDESA
KADES www.djpp.depkumham.go.id
TERMINOLOGI (PERISTILAHAN) n
n
n
n
n
Dalam UU No. 10/2004 kata/istilah ”pengharmonisasian” digunakan dalam rangka pembentukan rancangan peraturan perundangperundang-undangan, khususnya UU (vide (vide Pasal 18 ayat (2)), sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j ) digunakan kata/istilah ”keseimbangan”, ”keselarasan”, dan ”keserasian”, sebagai salah satu asas materi muatan peraturan perundang--undangan. Dalam RUUperundang RUU-P3 diatur dalam Pasal 32 32--33 ayat (2). Dalam KBBI kata “harmonis harmonis”” diartikan “selaras selaras”” dan “serasi serasi”. ”. SELARAS Sesuai/ Sesuai /sepadan sepadan/ /cocok cocok,, yang berkaitan dengan nada/ nada/lagu lagu/ /irama irama/ /karya cipta,, dan keadaan alam cipta alam.. SERASI Sesuai/ Sesuai /sepadan sepadan/ /cocok cocok,, yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia antarmanusia,, bersifat lahiriah/ lahiriah/konkret SEIMBANG Sama berat berat/ /sebanding/ sebanding/setimpal setimpal/ /setimbang setimbang,, yang berkaitan dengan timbangan (konkretkonkret-kuantitatif kuantitatif)) dan nilai nilai--nilai nilai,, hak dan kewajiban (abstrakabstrak-kualitatif kualitatif). ). HMA
www.djpp.depkumham.go.id
ASAS HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGPERUNDANG-UNDANGAN n
n
n
Asas ”keseimbangan”, ”keselarasan”, dan ”keserasian”, dalam UU No. 10/2004 (vide (vide Pasal 6 ayat (1) huruf j) merupakan salah satu asas materi muatan peraturan perundangperundang-undangan. Dalam membuat peraturan perundang perundang--undangan (khususnya UU) materi muatannya harus mengandung asas tsb. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam RUURUU-P3 (vide (vide Pasal 6 ayat (1) huruf j RUURUUP3) Dalam Penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa: Setiap materi muatan peraturan perundang perundang--undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan kepentingan bangsa dan negara.. negara Walaupun dalam UU No. 10/2004 baik dalam asas ”pembentukan peraturan perundangperundang-undangan” undangan”--nya (vide (vide Pasal 5) maupun dalam asas ”materi muatannya” (vide (vide Pasal 6 UU) tidak memuat asas ”harmonisasi”, namun di dalam kata ”seimbang”, ”selaras” dan ”serasi” terkandung makna ”harmonis”.
HMA
www.djpp.depkumham.go.id
REAKTUALISASI DAN REVITALISASI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGPERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENDEKATAN “SUBYEK”, “OBYEK”, DAN “PROSES “PROSES--PROSEDUR”, SUBYEK
PROSES PROSEDUR
OBYEK
(Dikutip dan dimodifikasi dari tulisan Prof HAS Natabaya yang berjudul ”Revitalisasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”) HMA
www.djpp.depkumham.go.id
REAKTUALISASI DAN REVITALISASI PEMAHAMAN HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGPERUNDANG-UNDANGAN n
n
n
n
n
n
Pergeseran pembentuk UU yang utama (primaire wetgever) dari Presiden kepada DPR (vide (vide Pasal 20 ayat (1) UUD 1945); Dibentuknya DPD yang diberi kewenangan membuat RUU untuk diserahkan kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah (vide Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUD 1945); Dipisahkannya DPRD dari pemerintah daerah (vide (vide Pasal 18 ayat (2), (3), dan (4) UUD 1945); Dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberi kewenangan antara lain menguji undangundang-undang terhadap UUD yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; Diberikannya kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menguji peraturan perundangperundang-undangan di bawah undangundang-undang terhadap undangundang-undang dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang sebelumnya hanya didasarkan UU Dibentuknya UU No. 10/2004 dan UU N0. 32/2004 dan peraturan pelaksanaannya serta telah dibentuknya perancang peraturan peundangpeundang-undangan (legislative (legislative drafter) secara resmi. HMA
www.djpp.depkumham.go.id
KETERANGAN TENTANG BAGAN REAKTUALISASI DAN REVITALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGPERUNDANG-UNDANGAN n
n
n
Pendekatan tiga aspek (”subyek”, ”proses”proses-prosedur”, dan ”obyek”) merupakan pemahaman ”harmonisasi” yang merupakan suatu sistem yang unsurunsur-unsurnya terdiri atas ”subyek”, ”proses”prosesprosedur”, dan ”obyek” peraturan perundangperundang-undangan. Ketiga unsur tersebut saling terkait, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung, yang merupakan kesatuan (totalitas) yang intergral. Kalau salah satu unsur tidak berfungsi (disfunction (disfunction), ), maka ”sistem harmonisasi” tersebut akan berjalan pincang yang pada gilirannya akan bermuara pada output berupa peraturan perundangperundangundangan yang cacat hukum dan tidak efektif berlakunya di masyarakat, dan outcome yang bentuknya bisa saja masyarakat banyak melanggar peraturan perundang perundang--undangan tersebut atau mungkin saja peraturan perundangperundang-undangan tersebut diuji oleh masyarakat melalui MK (UU) ataupun di MA (peraturan perundangperundangundangan di bawah UU) atau peraturan perundangperundang-undangan tersebut dibatalkan oleh pemerintah (peraturan perundangperundangundangan tingkat daerah). HMA
www.djpp.depkumham.go.id
REAKTUALISASI DAN REVITALISASI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGPERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENDEKATAN ”SUBYEK”, ”OBYEK”, DAN ”PROSES”PROSES-PROSEDUR”, n
n
n
n
Yang dimaksud dengan ”subyek”: para pelaku pembentuk peraturan perundang--undangan yang terdiri atas: lembaga/pejabat pembentuk perundang peraturan perundang perundang--undangan (yang diberi kewenangan membentuk peraturan perundang perundang--undangan baik tingkat pusat maupun daerah. Termasuk di dalamnya adalah para perancang peraturan perundangperundangundangan (legislative (legislative drafter) drafter) yang dibantu atau ditopang oleh para peneliti, perencana, arsiparis, dokumentaris, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya. Yang dimaksud dengan ”proses”proses-prosedur” adalah proses dan prosedur pembentukan peraturan perundangperundang-undangan sejak perencanaan, penelitian/pengkajian, penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan peraturan perundangperundang-undangan, pembahasan di DPR/DPD (untuk RUU) dan di DPRD (untuk Raperda), pengesahan, sampai dengan pelaksanaan dan penegakannya (termasuk pengujiannya baik di MK maupun di MA). Yang dimaksud dengan ”objek” peraturan perundangperundang-undangan adalah materi muatan, teknik penyusunan, dan penormaan peraturan perundangperundangundangannya. Oleh karena itu pemahaman reaktualisasi dan revitalisasi harmonisasi peraturan perundangperundang-undangan melalui tiga aspek tersebut merupakan conditio sine quanon, dari hulu sampai ke hilir. (Dikutip dan dimodifikasi dari tulisan Prof HAS Natabaya yang berjudul ”Revitalisasi Harmonisasi Peraturan PerundangPerundang-undangan”). HMA
www.djpp.depkumham.go.id
REVITALISASI DAN REAKTUALISASI HARMONISASI UNSUR “SUBYEK” SUBYEK
LEMBAGA
PEJABAT
PERANCANG
1. Lembaga (Presiden dan DPR/DPD/DPRD, Provinsi/Kabupaten/Kota, dsb.); 2. Pejabat (Presiden, Menteri, Dirjen/Kepala Badan/LPND, Gubernur/Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas, dsb.); 3. Perancang peraturan perundangperundang-undangan (termasuk di dalamnya sebagai aspek pendukung seperti peneliti, perencana, dokumentaris, arsiparis, dan jabatan fungsional lainnya yang fungsinya dapat menopang tugas perancang). Ketiga unsur subsistem ini juga saling terkait dan tergantung yang merupakan kesatuan (totalitas) yang integral, sehingga kalau salah satu unsur tidak berfungsi (disfunction (disfunction), ), HASNATABAYA maka subsistem ini akan berjalan pincang.
www.djpp.depkumham.go.id
URAIAN REAKTUALISASI DAN REVITALISASI HARMONISASI UNSUR “SUBYEK” n
n
n
Pada subunsur ”lembaga”: Harmonisasi diadakan terhadap kewenangan lembaga tersebut baik yang diberikan oleh UUD, UU, atau peraturan perundangperundang-undangan lainnya, baik yang bersifat atributif maupun delegatif. harus dihindarkan tumpang tindih kewenangan baik secara horisontal maupun vertikal baik secara internal maupun eksternal. Asas kelembagaan yang tepat (het juiste orgaan beginsel) harus benar--benar dilaksanakan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan benar juga menghindari sengketa kewenangan antarlembaga pembentuk peraturan. Pada subunsur ”pejabat”: Sama dengan lembaga, karena pejabat adalah personifikasi dari lembaga. Pejabat yang dimaksud di sini adalah pejabat di lingkungan eksekutif di Pusat (Presiden, Menteri, Dirjen, Kepala Badan/LPNK, dsb.) dan di Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas, dsb.) dan di lingkungan legislatif adalah para anggota DPR/DPD/DPRD. Perlu juga ditingkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan para pejabat. Peningkatan kompetensi dan kualitas pengetahuan dan wawasan para pejabat ini mutlak diperlukan karena merekalah ”the man behind the gun” yang menghidupkan lembaga tersebut sekaligus yang berfungsi menangkap aspirasi masyarakat. Pada subunsur ”perancang”: harmonisasi perlu diadakan dan ditingkatkan baik mengenai jumlah (kuantitas) dan kompetensi dan ketrampilan pengetahuan dan wawasan (kualitas) para perancang. Tugas para perancang baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif adalah membantu para pejabat pembentuk peraturan perundang--undangan dalam menyusun peraturan perundangperundang perundang-undangan. Jumlah perancang harus disesuaikan dengan beban kerja. Hal ini diperlukan agar para perancang yang merupakan pejabat fungsional dapat tetap meningkatkan kariernya sebagai pejabat penyelenggara negara di bidang penyusunan peraturan perundangperundangundangan tanpa harus memikirkan macammacam-macam di luar profesinya sebagai perancang perundang-undangan. HASNATABAYA peraturan perundangwww.djpp.depkumham.go.id
REAKTUALISASI DAN REVITALISASI HARMONISASI UNSUR “OBYEK” OBYEK
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TEKNIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENORMAAN (INTERNAL-EKSTERNAL)
Ketiga unsur subsistem ”obyek” ini juga saling terkait dan tergantung serta saling mempengaruhi yang merupakan suatu kesatuan (totalitas) yang integral. Kalau salah satu unsur tidak berfungsi (disfunction (disfunction), ), maka subsistem ”obyek” ini akan berjalan pincang yang akan bermuara pada output dan outcome peraturan perundang--undangan yang tidak efektif di masyarakat yang bentuknya bisa saja perundang masyarakat tidak menerima atau banyak melanggar peraturan tersebut atau mungkin saja peraturan tersebut diuji baik di MK ataupun di MA atau dibatalkan oleh pemerintah pusat (untuk peraturan perundangperundang-undangan tingkat daerah). HASNATABAYA
www.djpp.depkumham.go.id
URAIAN REVITALISASI HARMONISASI PADA UNSUR “OBYEK” n
n
n
Pada subunsur ”materi muatan” perlu diadakan dan ditingkatkan harmonisasinya baik dengan menggunakan testpen UUD 1945 (eksternal(eksternal-vertikal) maupun penyesuaian dengan materi muatan peraturan lainnya (eksternal (eksternal--horisontal) yang semuanya dilandasi asasasas-asas materi muatan (Pasal 6 UUUU-P3). Kalau hubungan eksternal--vertikal tidak harmonis peraturan perundangeksternal perundang-undangan tersebut dapat saja diuji di MK atau MA atau dapat dibatalkan pemerintah (peraturan perundangperundangundangan tingkat daerah). Kalau tidak harmonis secara eksternaleksternal-horisontal, menjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya, dapat merugikan masyarakat karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Pada subunsur ”teknik” , harmonisasi perlu diadakan dan ditingkatkan pelaksanaannya sehingga peraturan tersebut tersusun secara sistematis tidak tumpang tindih baik internal maupun eksternal maupun secara horisontal atau vertikal. Penguasaan (ketrampilan) teknik bagi pejabat pembentuk peraturan dan perancang merupakan conditio sine quanon kalau tidak ingin dihasilkan peraturan yang amburadul baik sistematikanya maupun penormaannya, yang bermuara pada tidak efektifnya peraturan di masyarakat dan dapat diujinya peraturan tersebut baik di MK maupun di MA atau dibatalkan oleh Pemerintah. Pada subunsur ”penormaan”, erat kaitannya dengan unsur ”teknik”. Penguasaan ”teknik” akan bermuara kepada penguasaan ”penormaan” peraturan. Pada unsur ini harmonisasi norma internalinternal-eksternal atau horisontal horisontal--vertikal sangat penting. Penguasaan bahasa hukum/peraturan perundangperundang-undangan mutlak diperlukan bagi pejabat dan perancang pembentuk peraturan, karena hukum adalah bahasa (Padmo Wahyono/Apeldoorn). Harmonisasi internal antarnorma dituangkan dalam bentuk penormaan yang sistematis dan logis sehingga tidak menimbulkan multi tafsir atau saling bertentangan. Harmonisasi vertikal dituangkan dalam bentuk penormaan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 (bagi UU) maupun tidak bertentangan dengan UU atau peraturan perundang perundang--undangan yang lebih tinggi bagi peraturan tingkat daerah. Akibat tidak harmonisnya secara horisontal/vertikal dapat mengakibatkan peraturan diuji di MK (UU) atau di MA (bagi peraturan di HASNATABAYA bawah UU) atau dapat dibatalkan oleh pemerintah (peraturan perundangperundangwww.djpp.depkumham.go.id undangan tingkat daerah).
REAKTUALISASI DAN REVITALISASI HARMONISASI UNSUR “PROSES“PROSES-PROSEDUR” PROSES-PROSEDUR
PERENCANAAN/PENELITIAN PENGKAJIAN/PENULISAN-NA
PROLEGNAS PROLEGDA
PEMBAHASAN INTERNAL-EKSTERNAL (EKSEKUTIF/DPR/DPD/DPRD)
Ketiga unsur subsistem ”proses”proses-prosedur” juga saling terkait dan tergantung serta saling mempengaruhi yang merupakan suatu kesatuan (totalitas) yang integral. Kalau salah satu unsur tidak berfungsi (disfunction (disfunction), ), maka subsistem ”proses”proses-prosedur” ini akan berjalan pincang yang akan bermuara pada output dan outcome peraturan perundang--undangan yang tidak efektif di masyarakat yang bentuknya bisa saja perundang masyarakat tidak menerima atau banyak melanggar peraturan tersebut atau mungkin saja peraturan tersebut diuji baik di MK ataupun di MA atau dibatalkan oleh pemerintah pusat (untuk peraturan perundangperundang-undangan tingkat daerah). HASNATABAYA
www.djpp.depkumham.go.id
URAIAN REVITALISASI HARMONISASI PADA UNSUR “PROSES“PROSES-PROSEDUR” n
n
n
Pada subunsur ”perencanaan/penelitian/pengkajian/penulisan naskah akademik”, harmonisasi harus diadakan terhadap jumlah, obyek perencanaan dan penelitian/pengkajian/penulisan NA, sehingga terjadi keselarasan dan keserasian serta keseimbangan antara bidangbidang-bidang kehidupan masyarakat yang akan diteliti/dikaji melalui perencanaan yang matang dengan skala prioritas tinggi sesuai dengan kebutuhan yang kemudian hasilanya dituangkan dalam naskah akademik rancangan peraturan perundangperundang-undanan. Pada subunsur ”Prolegnas/Prolegda” perlu diadakan dan ditingkatkan harmonisasi kewenangan dan substansi serta jumlah RUU/Raperda yang akan dimuat dalam Prolegnas/Prolegda sesuai dengan kebutuhan dengan skala prioritas yang tinggi. Bila daftar keinginan instansi dari lembaga pembentuk peraturan perundangperundang-undangan (Pemerintah Pusat/Daerah dan DPR/DPRD) yang dituangkan dalam RUU/Raperda terjadi tumpang tindih baik dalam judul maupun materi pokok yang akan diatur, maka perlu diadakan lagi harmonisasi terhadap daftar RUU/Raperda yang tertuang dalam Prolegnas/Prolegda tersebut, sehingga dalam penyusunan rancangan selanjutnya RUU/Raperda tersebut telah matang dan bulat konsepsinya. Demikian pula daftar RUU (perubahan/penggantian UU) yang merupakan akibat adanya putusan MK perlu diharmoniskan kembali dengan pasal--pasal UUD 1945 (harmonisasi vertikal) dan berbagai UU yang ada pasal (harmonisasi horisontal) sehingga nantinya akan dihasilkan UU yang tidak akan diuji kembali ke MK. Pada subunsur ”pembahasan” baik di lingkungan pemerintah (Pusat dan Daerah) dan internal DPR/DPD/DPRD, maupun eksternal (pembahasan bersama), harmonisasi berbagai unsur perlu ditingkatkan lagi sehingga nantinya akan dihasilkan suatu rancangan peraturan perundangperundang-undangan yang bermuara pada (output) terbentuknya peraturan peraturan perundangperundang-undangan yang benarbenarbenar harmonis baik yang menyangkut kelembagaannya maupun materinya baik secara internal (internal peraturan perundangperundang-undangan) maupun eksternal HASNATABAYA (dengan peraturan lainnya), baik secara horisontal maupun vertikal. www.djpp.depkumham.go.id
KESIMPULAN n
n
Reaktualisasi dan Revitalisasi harmonisasi peraturan perundangperundangundangan mutlak diperlukan karena adanya perubahan yang mendasar dalam UUD 1945 yang implikasinya besar terhadap sistem peraturan perundangperundang-undangan Indonesia. Salah satu pendekatan atau cara untuk menyusun kembali sistem peraturan perundang--undangan yang sesuai dengan UUD 1945 adalah perundang dengan mengadakan harmonisasi peraturan perundangperundang-undangan sejak dari hulu sampai ke hilir sehingga dapat dihasilkan peraturan perundangperundang-undangan yang baik dan berkualitas. Reaktualisasi dan Revitalisasi harmonisasi melalui pendekatan tiga dimensi (subyek, obyek, dan Proses/Prosedur) merupakan pilihan yang tepat karena pendekatan tersebut bersifat komprehensif dan multimulti-facet sehingga diharapkan pemahaman harmonisasi tradisonal yang hanya menyentuh saat perancangan peraturan perundangperundang-undangan saja diperluas dan ditingkatkan sehingga mencakup pembentukan peraturan perundangperundangundangan dari hulu sampai dengan ke hilir. Dengan pendekatan semacam ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan output dan outcome peraturan perundang perundang--undangan yang baik dan berkualitas sehingga dapat berlaku secara efektif di masyarakat dan tidak mudah dibatalkan oleh MA/MK. HMA www.djpp.depkumham.go.id
SARAN Untuk mendukung Reaktualisasi dan Revitalisasi harmonisasi peraturan perundang-- undangan maka kualitas, kompetensi, pengetahuan dan perundang wawasan serta keterampilan para pejabat pembentuk peraturan perundangperundangundangan baik di lingkungan pemerintah (khususnya perancang) maupun di legislatif (anggota DPR/DPD/DPRD) perlu ditingkatkan. n Peningkatan kualitas dan kompetensi para pejabat pembentuk peraturan perundang--undangan dapat dilakukan baik melalu pendidikan fformal, perundang pendidikan informal, pelatihan, studi banding, maupun autodidak di dalam maupun di luarnegeri. n Sosialisasi berbagai peraturan perundangperundang-undangan demi meningkatkan kualitas dan kompeteni pemahaman pengetahuan dan wawasan khususnya UUD 1945 (hasil amendemen) dan Putusan MK dan MA yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundangperundang-undangan (judicial review) mutlak diperlukan karena dengan perubahan yang mendasar pada UUD 1945 sangat mempengaruhi sistem ketatanegaraaan (dan kelembaganegaraan), dan sistem hukum dan peraturan perundangperundang-undangan yang memerlukan revitalisasi paradigma berpikir dan bertindak para pembentuk peraturan perundang--undangan di Pusat maupun di Daerah. perundang n Karena peraturan perundangperundang-undangan merupakan produk politis (khususnya UU dan Perda) maka dalam rangka proses demokratisasi dan penangkapan aspirasi masyarakat maka peran serta masyarakat (secara proporsional) perlu ditingkatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang--undangan sehingga kepentingan mereka dapat diharmoniskan perundang dalam normanorma-norma yang merupakan cerminan kehendak mereka (asas kedaulatan rakyat). n
HMA
www.djpp.depkumham.go.id
HMA www.djpp.depkumham.go.id
