HKI
&
KOMERSIALISASI Kopertis Wilayah IV, 28 Oktober 2016
SADJUGA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Keunggulan Kekayaaan Alam Indonesia
Sumber: MP3EI, 2013
Basis Ekonomi SDA
4
SDA akan habis
5
Upaya Membangun Daya Saing Global
Faktor Penentu Daya Saing Global
Sumber: World Economic Forum, 2016
Global Competitiveness Index WEF 2016-2017
Sumber: World Economic Forum, 2016
Global Competitiveness Index Indonesia Ranking 41. Pilar Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 63, Sub-pilar Partisipasi Pendidikan Tinggi 82, Sub-pilar Pendidikan Matematik dan sains 53 Sub-pilar Akses Internet di sekolah 43, Sub-pilar Pengelolaan Pendidikan 49, Sub-pilar Pelatihan Staf 34. Partisipasi Pendidikan Tinggi, Kualitas Sistem Pendidikan Mmatematik dan Sains di Indonesia masih kurang baik. 9
Global Competitiveness Index WEF 2016-2017
Ranking Pendidikan Tinggi 82 dari 138
Sumber: World Economic Forum, 2016
Indonesia memiliki "Bonus Demografi" Penduduk Indonesia ke-4 terbesar di dunia, dlm 20 tahun Indonesia memasuki periode “bonus demografi”, angka dependency ratio (indeks perbandingan antara usia tidak produktif dibagi usia produktif) mencapai angka minimal (di bawah 50%). Dlm periode ini terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional. India punya potensi sama, sementara Rusia dan Je-pang menurun, Bonus Demografi ini harus dimanfaatkan secara maksimal di saat negara lain menghadapi situasi “aging population” Periode “Bonus Demografi”
Bonus Demografi Indonesia • Jumlah penduduk Indonesia terbesar ke 4 di dunia. Dependency ratio menurun sejak 1970 dan akan mencapai tingkat terendah pada 2020. • Kondisi negara lain mengalami yang sebaliknya. Kesehatan & Pendidikan yang baik
SDM Unggul
Bonus Demografi
Kesehatan & Pendidikan yangBuruk
SDM lemah
Bencana Demografi
Global Competitiveness Index Indonesia Ranking 41. Pilar Inovasi Ranking 31, Sub-pilar Kapasitas Inovasi ranking 32, Sub-pilar Belanja Teknologi Tinggi Pemerintah Ranking 12, Sub-pilar Paten Internasional Ranking 99.
Indonesia cukup inovatif, tapi Inovasinya dibeli dari luar. 13
Global Competitiveness Index WEF 2016
Ranking Perolehan Paten 99 dari 138
Sumber: World Economic Forum, 2016
Pengertian KI
Kekayaan Intelektual (KI) adalah hasil dari olah pikir otak manusia yang dapat menghasilkan suatu suatu proses, produk atau jasa yang berguna bagi manusia.
Pengelompokan KI Berdasar Pemilik: Komunal -> Pengetahuan Tradisional, GI Individual -> 6 Rezim (M, P, PVT, DI, RD, TLSI) Berdasar Sifat Kodifikasi: Tacit -> Keahlian yg ada di kepala individu Terkodifikasi -> 8 rezim (M, P, PVT, DI, RD, TLSI, GI, HC) Berdasar Jenis Terkodifikasi: Hak Cipta (Copyrights) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)
KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM TRIP’s AGREEMENT*
COPYRIGHTS AND RELATED RIGHTS
INDUSTRIAL DESIGNS
TRADEMARKS
PATENTS
PROTECTION OF UNDISCLOSED INFROMATION
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
LAYOUT-DESIGN (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS
CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES
*Indonesia meratifikasi WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, dalam ketentuan tsb diatur aspek perdagang di bidang HKI atau TRIP’s: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
Kekayaan Intelektual Komunal
Komunal vs Individual
Hak Cipta (Copyrights) Biasanya yang termasuk dalam lingkup Hak Cipta adalah sastra dan karya artistik, yang didalamnya termasuk tulisan (buku), musik, karya seni, dan karya-karya yang berbasis teknologi (program komputer dan basis data elektronik). UU 19/2002 mengatur mengenai Hak Cipta. Prinsipnya bahwa Hak Cipta baik didaftar maupun tidak, tetap dilindungi, sehingga pendaftarannya hanya merupakan pencatatan saja. Jangka waktu pelindungannya adalah 70 thn setelah pemilik haknya meninggal dunia.
Hak Cipta (Copyrights)
Film
Musik - lagu
Hak Kekayaan Industri (Industrial Properti Rights)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Merek Indikasi Geografis Desain Industri Desain Tata Letak Sirkit Terpadu Paten Rahasia Dagang Perlindungan Varitas Tanaman (PVT)
TM
Contoh Merek
02/26/09
GI
Indikasi Geografis (Geographycal Indication)
Indikasi geografi merupakan suatu indikasi yang menunjukkan daerah asal suatu produk produk. Indikasi geografi tercakup dalam Undang-undang Merek. Contohnya Jeruk Garut Ubi Cilembu Apel Malang Salak Bali
Indikasi Geografis (Geographycal Indication)
Desain Industri (Industrial Design)
Disain merupakan penampilan dari suatu produk. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri 10 thn dan tidak dapat diperpanjang.
Diatur dg UU 31/2000 tentang Desain Industri.
Contoh Desain Tata Letak Sirkit Terpadu
Rahasia Dagang (Trade Secret)
Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi, dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Diatur dg UU 30/2000 tt Rahasia Dagang. Tidak perlu pendaftaran. Contoh : Formula parfum. Formula minuman Coca Cola
Perlindungan Varitas Tanaman (PVT) 3 hal penting yg hrs diperhatikan: Varitas alami, tak ada hak eksklusive Varitas buatan hasil rekayasa, ada hak eksklusif Didaftarkan di Pusat PVT Deptan Contoh: Padi Ciherang, Tomat Buah, Cabe
Paten (Patent)
Paten merupakan pelindungan terhadap olah pikir manusia yang berkaitan dengan inovasi, invensi, dan teknologi. Paten dikelompokkan menjadi paten sederhana dan patenbiasa, dimana paten biasa akan melindungi invensi atas suatu produk, alat, atau proses yang memenuhi kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Diatur dg UU 14/2001 tt Perlindungan Paten: paten biasa adalah 20 thn paten sederhana 10 thn masing-masing tidak dapat diperpanjang.
Satu Produk, Banyak KI
Merek Dagang Disain Industri
Hak Cipta Tata Letak Sirkit Paten
Rahasia Dagang? 02/26/09
Kasus HKI Pembajakan oleh Pihak Luar Negeri Batik, Tari Pendet, Wayang, Reog oleh luar negeri Pembajakan oleh pihak Indonesia: Perangkat Lunak Komputer Film, lagu Barang bermerek terkenal: IKEA, Cap Kaki Tiga
Kasus HKI Nichia Corporation membayar Kepada Inventor RP 84 M Untuk Paten Laser Biru yang memungkinkan lampu LED berwarna putih.
The 2014 Nobel Prize for Physics "for the invention of efficient blue light-emitting diodes Prof. Shuji Nakamura
Mengapa RI Mematuhi HKI? Indonesia Negara Terbuka, Anggota: • WTO (World Trade Organization) • TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) th 1997 • APEC Ratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual
Permasalahan Publikasi Ilmiah
Publikasi ilmiah dari Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negaranegara ASEAN.
ARTIKEL INDONESIA TERINDEKS SCOPUS
23.414/ 2015
11.632/ 2015
6.280/ 2015
2.091/ 2015
Tren Meningkat Jumlah Publikasi Internasional Perguruan Tinggi Publikasi Ilmiah Internasional Perguruan Tinggi 9000
8000 7000
Jumlah
6000 5000 4000 3000 2000
1000 0 PTS PTN
2010 246 1395
2011 303 1748
Sumber: http://simlitabmas.dikti.go.id/kinerja
2012 590 2518
2013 955 3505
2014 1368 5097
2015 1921 6177
56
Fasilitasi Publikasi Ilmiah Insentif Artikel Terbit di Jurnal Internasional (100)
50 Insentif Buku 100 Bimbingan Penulisan Buku 300 Pelatihan Penulisan Artikel 1 Peta Publikasi Perguruan Tinggi
Publikasi Nasional
Publikasi Internasi onal
Pelatihan Penulisan Artikel Internasional (400)
Penyelenggaraan Konferensi Internasional di Indonesia (19) Mengikuti Konferensi Internasional di LN (225)
Permasalahan Jurnal Ilmiah 229
250
Indonesia 200
Malaysia Singapore
150
108 113 100
50
00
10 0
20 0
2 1 001
4 3 1 001
6 4 2 001
9 4 3 050
80 78 72 70 55 45 42 36 36 31 29 19 13 17 16 16 13 16 13 14 12 10 7 710 15 501 12 406 10 3 1 1 1 01
0
Thailand Philippines Cambodia Brunei Vietnam
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Country
2011
2015
Malaysia
46
79
Thailand
26
26
Philippines
13
22
Indonesia
8
20
Jurnal Terindex Scopus
Jurnal Terindex DOAJ
TERINDEX
DOAJ
TERINDEX
200
Scopus 20
Perubahan Paradigma Tatakelola Jurnal Ilmiah
Media Cetak
Media Elektronik
Paradigma Lama Akreditasi Cetak
Paradigma Baru Akreditasi elektronik
Fasilitasi Jurnal Ilmiah Bantuan Internasionalisasi Jurnal Ilmiah (25)
(700) Pelatihan Penggunaan OJS (269) Akreditasi Jurnal Ilmiah
(1) Perbaikan Sistem Akreditasi (50) Bantuan Tata Kelola Jurmnal Internasional
Jurnal Nasional
Jurnal Internasi onal
Workshop Internasionalisasi Jurnal Ilmiah (43)
Langganan basis data e-Jurnal (4) Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi e-Journal (900)
Kekayaaan Intelektual Dunia Didominasi Asia
Sumber: WIPO 2012
PERMASALAHAN PATEN a. PCT/1 juta penduduk yaitu ranking 106 dari 144. b. Pendafaran di dirjen HKI didominasi oleh paten asing. c. HKI yang diaplikasikan belum dinilai dampak ekonominya.
Ranking Perolehan Paten 99 dari 138
8000 7000 6000
Jmlh
5000 4000 3000 2000
1000 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Domestik 233 Asing
285
283
388
423
500
535
614
678
762
677
4181 4426 4921 4796 4173 5097 5357 6184 7021 7937 5009
Skema Program Peningkatan Paten Penguatan Sentra KI (20)
Valuasi Teknologi
15 Teknologi
PROGRAM PATEN
Pelatihan Penulisan Draft (400) paten Pendaftaran Paten: Raih KI Non Per Ti (20) Uber KI Per Ti (250) Fasilitasi Konsultasi dgn Pemeriksa Paten (100)
Sumber: Ristekdikti, 2016
66
UU 13/2016 tt Paten
UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016 (20 BAB,173 PASAL)
I.
KETENTUAN UMUM II. LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN III. PERMOHONAN PATEN IV. PENGUMUMN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF V.
PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN
VI. KOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING VII. PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016 (20 BAB, 173 PASAL) VIII.
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH PATEN SEDERHANA
IX.
DOKUMENTASI DAN PELAYANANINFORMASI PATEN
X. XI. XII. XIII. XIV.
BIAYA PENGHAPUSAN PATEN
PENYELESAIAN SENGKETA
PENETAPAN SEMENTARAPENGADILAN
UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016 (20 BAB, 173 PASAL) XV.
PENYIDIKAN XVI.
XVII.
KETENTUAN PIDANA
XVIII.
KETENTUAN LAIN-LAIN
XIX.
XX.
PERBUATAN YANG DILARANG
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
1. Perluasan objek pelindungan Paten Sederhana (prinsip dasar: pelindungan bersifat teritorial)
Pasal 3 ayat (2)
Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
2. Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah: c. diumumkan oleh Inventornya dalam: 1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau 2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
3. Inventor ASN/PNS: sebagai Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan dan Royalti, dan dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga. (Pasal 13) 1. Pemegang Paten dalam hubungan dinas adalah instansi pemerintah dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain. 2. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor mendapatkan Imbalan. 3. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga. 4. Selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga. 5. Ketentuan ini tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
4. Pengangkatan Expert/Ahli sebagai Pemeriksa Paten Pasal 53 1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa. 2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif. 3) Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
5. Percepatan/Pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan substantif
Pasal 57 Paten, paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan substantif
Pasal 124 ayat (1) Paten sederhana, paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan
6. Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi dan Litbang Pemerintah, Pasal 126 ayat (4)
pembebasan dan pengurangan biaya pemeliharaan Paten.
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
7.
Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing) Pasal 24 ayat (4)
Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun non- elektronik.
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
8.
Mekanisme Paralel Impor dan Bolar Provision Pasal 167
Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas: (2) produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya pelindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah pelindungan Paten tersebut berakhir.
Peraturan Menteri Keuangan 72/2014 FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN ATAS PNBP ROYALTI PATEN
I. Tarif Imbalan Paten Tarif Imbalan tertentu tertinggi adalah 40% sampai dengan sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:
Nilai Sampai 100 jt
Nilai 100 jt – 500 jt Nilai 500 jt – 1 M
: 40% : 30% : 20%
Nilai Lebih dari 1 M :10%
Contoh Penghitungan Imbalan Atas 1 Paten, 1 Inventor Paten Z pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti pada tahun 20xx sebesar Rpl.250.000.000,-. Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar 80%. Dasar penghitungan Imbalan sebesar:
Penghitungan Imbalan:
DPI
= Rpl.250.000.000,- × 80% = Rpl.000.000.000,-
Lapisan DPI (Rp) 1 s.d 100.000.000,Lebih dari 100.000.000,- s.d. 500.000.000,Lebih dari 500.000.000,- s.d. 1.000.000.000,Lebih dari 1.000.000.000,-
Penghitungan DPI (Rp) 2 100.000.000,- – 0,00 500.000.000,- – 100.000.000,-
Nilai DPI (Rp) 3 100.000.000,400.000.000,-
Tarif 4 40% 30%
Penghitungan 5=3×4 40.000.000,120.000.000,-
1.000.000.000,- – 500.000.000,-
500.000.000,-
20%
100.000.000,-
0
10%
0
1.000.000.000,- – 1.000.000.000,Total
l.000.000.000,-
Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,-.
260.000.000,-
02/26/09
Rhs Dagang
Merek
Sirkuit Terpadu
Design
Hak Paten
Hak Cipta
Dari Ide Ke Profit
Tingkat Keberhasilan Inovasi Rendah Invensi
Inovasi
Difusi
Diperkenalkan ke pasar
22%
Sukses secara ekonomis
60% 18%
Kegagalan Teknis
Berhenti karena potensi kesuksesan ekonominya kecil
60%
40%
8.8% dari seluruh projek
Kegagalan secara ekonomis 83
Sumber: Bahan Kuliah DR. M Tasrif, ITB, 2013
Tingkat Keberhasilan Komersial Penelitian dan Pengembangan
84
Tingkat Keberhasilan Inovasi Rendah
Sumber: Crowd Crux, http://www.crowdcrux.com/
Kesuksesan Senyawa Calon Obat Hingga Disetujui
5000
250
1
5
Disetujui Regulator
Skrining
Pengujian Praklinis
Pengujian Klinis
Sumber: Hine & Kapeleris, 2006, Innovation And Entrepreneurship In Biotechnology, An International Perspective.
Inovasi Melewati Jalan Sulit
Catatan Penutup:
TERIMA KASIH
89