KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOPERTIS WILAYAH XIII Jl. H. Dimurtala No. 10 Kuta Alam Banda Aceh 23121 Telp. (0651) 31130 Fax. (0651) 31130 Website: www.kopertis13.org; Email:
[email protected]
AKSES INFORMASI PERGURUAN TINGGI
Menurut Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi bertujuan: (1) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perguruan tinggi, sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus memiliki sumber belajar, sarana, prasarana dan kelengkapan yang memadai agar tujuan pendidikan tinggi tersebut dapat tercapai. Di wilayah Provinsi Aceh terdapat 105 perguruan tinggi swasta (PTS) yang aktif dengan 279 program studi. Informasi mengenai perguruan tinggi ini dapat diperoleh dari situs Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). PDPT dapat diakses oleh masyarakat secara daring (online) melalui laman forlap.dikti.go.id. Melalui PDPT, gambaran
kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi dapat diketahui.
Dalam situs tersebut, masyarakat umum dapat memperoleh informasi tentang profil perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang meliputi surat keputusan pendirian, alamat dan kontak, serta daftar program studi yang dimiliki. Untuk setiap program studi, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai profil program studi yang meliputi surat keputusan pendirian, deskripsi program studi, daftar dosen dan mahasiswa, dan rasio dosen-mahasiswa. Masyarakat bisa melihat pada laman tersebut berapa rasio dosen-mahasiswa di sebuah program studi, dan kemudian membandingkan dengan ketentuan yang menyebutkan batas maksimum rasio dosen-mahasiswa adalah 1:20 untuk bidang IPA dan 1:25 untuk bidang IPS. Selain profil perguruan tinggi, beberapa informasi lain dapat diperoleh, yaitu profil dosen, profil mahasiswa, dan rekapitulasi data. Terkait dengan informasi tentang mahasiswa, maka seorang mahasiswa bisa memeriksa sendiri dalam laman itu, apakah namanya tercantum atau tidak. Bila nama seorang mahasiswa tidak tercantum maka mahasiswa tersebut perlu mempertanyakannya kepada pimpinan program studi tempat mahasiswa itu belajar. Jangan sampai seorang mahasiswa belajar di program studi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan. Di samping itu, informasi penting lainnya mengenai perguruan tinggi adalah akreditasi masing-masing program studi, yang dapat diperoleh dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan alamat banpt.kemdikbud.go.id. Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12/2012 mensyaratkan terakreditasi bagi program studi/perguruan tinggi yang akan menerbitkan ijazah.
Selain dari situs Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan BANPT tersebut, khusus informasi mengenai PTS di lingkungan Kopertis Wilayah XIII (Provinsi Aceh) dapat diperoleh dari situs direktori www.kopertis13.org. Informasi ini mencakup PTS beserta prodinya, nama yayasan, sebaran PTS di setiap kota, dan lokasi/domisili PTS. Selanjutnya, perlu diketahui juga bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 20/2011 (tentang Program Studi di luar Domisili), program studi hanya boleh menjalankan kegiatan pembelajaran di dalam daerah domisili yang tercantum dalam surat keputusan pendirian program studi tersebut. Untuk dapat menyelenggarakan program studi di luar domisili harus memenuhi persyaratan antara lain: Prodi di kampus domisili terakreditasi A, Tercantum dalam Renstra 5 tahun PT, Dosen Tetap minimal 6 orang dengan kualifikasi sesuai ketentuan, Nisbah dosen dengan mahasiswa terpenuhi. Memiliki lahan sendiri/kontrak minimal 5 tahun, Memiliki ruang kuliah : 0,5 m2/mhs, Memiliki Ruang dosen : 4m2/orang, Memiliki Ruang kantor/Adm : 4m2/orang, Memiliki Perpustakaan dengan 120 judul / prodi, Memiliki 10 judul jurnal ilmiah/prodi, Memiliki akses pada sumber belajar digital minimal pada 100 jurnal ilmiah digital dan Memiliki izin dari Menteri Pendidikan & Kebudayaan. Kopertis Wilayah XIII Aceh akan segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk melakukan penertiban terhadap program studi yang dilaksanakan diluar domisili atau yang sering disebutkan dengan kelas jauh. Dan ini juga termasuk PTS/program studi yang izin penyelenggaraannya di wilayah kopertis lain (misalnya dari sumatera utara atau di Palau Jawa) yang menyelenggarakan pembelajarannya di wilayah kopertis XIII Aceh baik Diploma, S1, S2 dan S3 tanpa izin, Kopertis Wilayah XIII akan segera melakukan tindakan-tindakan penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Bila sebuah program studi menjalankan kegiatan pembelajaran di luar domisili (contoh, sebuah perguruan tinggi di kota Banda Aceh, menyelengarakan kegiatan pembelajaran di wilayah Kabupaten Aceh Barat atau Lhokseumawe)
tanpa izin, maka proses pembelajaran tersebut dinyatakan illegal, dan ijazah yang diperoleh dari program studi di luar domisili tanpa izin Mendikbud dinyatakan tidak memberikan efek sipil apapun (tidak dapat digunakan untuk pendaftaran PNS/ABRI, kenaikan pangkat, dan sebagainya). Demikian juga, perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa sebuah PTS diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang dapat berupa yayasan, perkumpulan, persyarikatan, ormas dan lain-lain. Badan penyelenggara ini harus memiliki akta notaris pendirian badan hukum,
telah memiliki SK
Pengesahan sebagai Badan Penyelenggara dari pejabat berwenang (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menkumham untuk yayasan, dan Menteri Dalam Negeri, Mendagri untuk ormas), dan khusus yayasan yang didirikan sebelum tahun 2001 harus sudah memiliki Surat Menkumham yang menyatakan bahwa yayasan tersebut telah disesuaikan dengan UU Yayasan. Bila nama Badan Penyelenggara sebuah perguruan tinggi mengalami perubahan maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud dalam rangka perubahan SK tentang perguruan tinggi tersebut. Ketentuan tentang Yayasan diatur dalam UU no. 16 tahun 2001 junto UU no. 28 tahun 2004. Yayasan adalah suatu organisasi sosial yang berbentuk badan hukum, status yayasan sebagai badan hukum baru ada setelah adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU no. 16 tahun 2001. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU no 28 tahun 2004, bahwa semua yayasan yang sudah terlebih dahulu ada sebelum lahirnya uu tersebut tetap diakui statusnya sampai jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak tanggal undang-undang tersebut mulai berlaku (disahkan tanggal 6 Oktober 2004), berarti paling lama 6 oktober 2008, semua yayasan lama yang sudah ada sebelum lahirnya UU ini harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang tersebut. Dengan cara mengajukan penyesuaian anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia. Konsekswensi suatu yayasan lama yang tidak dilakukan
penyesuaian dengan undang undang yayasan yang baru, maka yayasan tesrsebut dianggap tidak berbadan hukum. Suatu yayasan yang tidak berbadan hukum dan/atau tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yayasan dan masih menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dapat dibubarkan melalui putusan Pengadilan. Permohonan untuk membubarkan ke pengadilan dapat diajukan oleh pihak Kejaksaan ataupun pihak lain yaitu pihak yang berkepentinagan. (Pasal 71 ayat 4 UU No. 28 tahun 2004). Pihak yang berkepentingan disini termasuk KOPERTIS selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta. Undang undang No.12 tahun 2012 menegaskan bahwa yang melaksakan pendidikan tinggi disamping pemerintah maka dilaksanakan juga oleh pihak swasta. Penyelenggraan pendidikan tinggi oleh swasta (masyarakat) harus diselenggrakan melelui suatu badan yang berbentuk badan hukum, baik berupa yayasan, perkumpulan maupun bentuk lain, tetapi tetap harus statusnya sebagai badan hukum. (Pasal 60 ayat 2 UU no. 12 tahun 2012). Dengan demikian apabila perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akan tetapi masih bermasalah dengan badan hukum yayasannya maka penyelenggaraan pendidikan tersebut sebenarnya dapat dihentikan (bahkan dibubarkan) sampai yayasan sebagai induk perguruan tinggi tersebut memperoleh status badan hukum. Sejumlah PTS saat ini sedang berada dalam kondisi konflik internal, baik antar anggota yayasan, antara yayasan dengan pimpinan perguruan tinggi, ataupun antar sivitas akademika; dan konflik ini seringkali sangat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Dalam menghadapi PTS yang sedang berada dalam kondisi konflik, Kopertis Wilayah XIII tidak memberikan pelayanan apapun; dan apabila konflik itu berkepanjangan maka Kopertis
Wilayah XIII bisa mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencabut izin perguruan tinggi tersebut. Demikian informasi ini disampaikan agar masyarakat luas dan calon mahasiwa dapat memanfaatkan akses informasi yang ada dalam rangka pemilihan program studi (perguruan tinggi) dan terlindungi dalam rangka memperoleh pendidikan yang bekualitas, dan kami berharap agar masyarakat pengguna lulusan dapat mempertimbangkan informasi tersebut dalam proses penerimaan pegawai baru atau peningkatan jenjang karir. Banda Aceh, 17 Maret 2014 Koordinator Kopertis Wilayah XIII,
Prof. Dr. Jamaluddin, M.Ed
