Hasil Studi1 'Implementasi transparansi BUMN (Studi berbasis website)' 1.
Latar Belakang 1.1. Peran Penting BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang amat penting dalam perekonomian negara sebagai salah satu maksud dan tujuan didirikannya BUMN.2 Seperti
yang
digambarkan
Menteri
BUMN
Dahlan
Iskan
dalam
kolom
'Manufactoring Hope 47' yang dimuat di beberapa media massa, BUMN adalah 'tangan kedua' Pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Menurut Menteri Dahlan, peran penting BUMN itu dapat dilihat dari fakta kemampuan investasi 141 BUMN yang berjumlah sekitar Rp. 250 triliun per tahun yang kurang lebih sama dengan kemampuan 'tangan pertama' Pemerintah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara.3 Peran penting BUMN juga tergambar dari sisi total asetnya. Seperti yang dikatakan Wakil Menteri Mahmuddin Yasin, pada tahun 2012, total aset BUMN berjumlah Rp. 2.950 triliun, dan jumlah itu akan bertambah menjadi Rp. 6.000 triliun setelah semuat aset BUMN direvaluasi.4 1.2. Kepemilikan BUMN dan Hak Publik Tidak sebagaimana model kepemilikan (ownership) di perusahaan swasta, dua lapis ownership eksis di BUMN. Pada lapis pertama, Pemerintah dianggap sebagai pemilik BUMN karena Pemerintah adalah representasi dan bertindak untuk dan atas nama publik dalam mengelola BUMN, disebut dengan acting owner/shareholders. Publik 1
Studi dirancang dan dilaksanakan oleh 4 orang peneliti dari i-reformbumn, yakni Miko Kamal, PhD; Sudi Prayitno, SH, LLM; Dr Asrinaldi Asril; dan Dr (cand) Akmal, SE, MSi yang dibantu oleh 3 orang asisten riset (Roshanty, Hendra Ritonga, dan Fauzan). 2 Maksud dan tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19/2003, yakni (a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (b) mengejar keuntungan; (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (d) menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 3 Dahlan Iskan, Menggerakkan Tangan Kiri BUMN 22 Kali, http://dahlaniskan.wordpress.com/2012/10/15/menggerakkan-tangan-kiri-bumn-22-kali/ pada 10 April 2013. 4 Republika Online, Wow, Aset BUMN Capai Rp. 6.000 Triliun, http://ekbis.rmol.co/read/2012/07/17/71228/Wow,-Aset-BUMN-Capai-Rp-6.000-Triliunpada 9 Mei 2013.
1
secara umum adalah pemilik BUMN yang sebenarnya pada lapis kedua. Publik sebagai pemilik yang sebenarnya ini disebut dengan ultimate owners/shareholders.5 Sebagai ultimate owners/shareholders, masyarakat berhak mengetahui dan/atau mengontrol aktivitas BUMN. Hak publik untuk mengetahui dan/atau mengontrol aktivitas BUMN tersebut diterjemahkan dengan baik oleh pembuat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 14, setiap BUMN diwajibkan memberikan informasi penting perusahaan kepada publik, yang sifatnya mengikat (binding) seluruh BUMN. 6 Keharusan pengurus BUMN mempublikasikan informasi penting perusahaan termuat secara eksplisit di dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan aturan yang mengikat. Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tidak tersurat bagaimana cara atau medium apa yang dapat dipergunakan oleh para pengelola BUMN dalam menyebarkan informasi penting tersebut. Dengan kata lain, BUMN bebas memilih medium untuk menyebarkan informasi penting yang dimanatkan oleh undang-undang tersebut. Hal yang penting dalam penyebaran infomasi tersebut adalah publik dapat mengakses informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana7 Jaringan situs (website) merupakan salah satu medium yang dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi sekaligus mengontrol BUMN. Melalui website yang informatif, masyarakat tidak perlu bersusah-payah, misalnya datang langsung ke kantor sebuah BUMN, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang BUMN tersebut. 1.3. Transparansi Transparansi
(transparency),
disamping
akuntabiltas
(accountability),
pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency) dan kewajaran (fairness) adalah salah satu prinsip corporate governance. 8 Sebagaimana yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), transparansi 5
Miko Kamal, The Role of Board of Commissioners in Creating Good Governance of Indonesia's State-owned Enterprises, Macquarie University 2012 (PhD Thesis) 6 Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2008 7 Pasal 2 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 8 Wilson Arafat dan Mohamad Fajri, Smart Strategy For 360 Degree GCG (Good Corporate Governance), Skyrocketing Publisher, 2009.
2
dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, yakni keharusan perusahaan menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Lebih jauh KNKG mengatakan bahwa perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tentang perusahaan, tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya 9 Dalam konteks BUMN, transparansi didefinisikan sebagai 'keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan'.10 2.
Research Question
Untuk menjaga fokus riset ini, peneliti merumuskan research question dari penelitian ini, yaitu apakah BUMN transparan kepada publik, sebagai ultimate shareholders, dilihat dari konten website? Research question ini kemudian diturunkan menjadi beberapa pertanyaan detail sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 14 UndangUndang No. 14 Tahun 2008. Pasal 14 Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang ini adalah: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan; l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
9
Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate Governance, KNKG, 2006. 10 Penjelasan Pasal 14 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011.
3
3.
Metoda Studi dan Teknik Analisis Data
Website analysis adalah metoda yang dipergunakan dalam studi ini, yakni peneliti melakukan analisis terhadap isi website dengan mengacu kepada kewajiban BUMN sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik sensus dengan analisis statistik deskriptif. 4.
Prosedur Pengumpulan Data
Peneliti menempuh dua langkah dalam mengumpulkan data. Pertama, Peneliti memastikan apakah BUMN memiliki website atau tidak dengan cara: 1. Peneliti mengakses tautan (link) yang ada di website Kementerian BUMN (www.bumn.go.id) untuk memastikan apakah BUMN tersebut memiliki website atau tidak; 2. Peneliti mempergunakan mesin pencari google dengan cara mengetikkan nama BUMN yang diriset. Kedua sumber tersebut (website Kementerian BUMN dan hasil telusuran mesin pencari google) digunakan sebagai sumber riset dan sekaligus menjadi bahan perbandingan. Selanjutnya, kalau BUMN yang diriset memiliki website, peneliti mengisi checklist di dalam daftar pertanyaan. 5.
Waktu Pelaksanaan Studi
Studi ini dilaksanakan dalam rentang waktu 1 Februari – 21 Maret 2013. 6.
Obyek Studi (BUMN yang diriset):
Obyek studi ini adalah semua BUMN, 141 BUMN. Jumlah ini mengacu kepada daftar BUMN yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN (http://www.bumn.go.id/daftarbumn/).
7.
Informasi Penting
Sebagaimana tertera dalam definisi transparansi yang dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 14 huruf h Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, tujuan dari transparansi adalah agar pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dapat dengan leluasa mengakses setiap informasi penting dan relevan tentang perusahaan. Setelah peneliti mempelajari dengan seksama poin-poin dari informasi wajib yang harus dibuka kepada publik sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 14
4
Undang-Undang
No. 14 Tahun 2008, didapat kesimpulan bahwa sebagian dari
informasi tersebut adalah informasi yang bersifat administratif atau bukanlah informasi relevan yang mesti diketahui publik. Berdasarkan itu, studi ini menetapkan 8 informasi penting dan relevan yang harus disediakan oleh BUMN, yakni: (1) Nama lengkap pemegang saham; (2) Laporan tahunan; (3) Laporan keuangan, neraca laporan laba rugi; (4) Laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; (5) Hasil penilaian oleh auditor eksternal; (6) Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; (7) Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; (8) Menkanisme pengadaan barang dan jasa. 8.
Hasil Studi
8.1.
BUMN yang Memiliki Website
Dari hasil penelitian diketahui bahwa keseluruhan BUMN (141 atau 100%) memiliki website, baik website yang terintegrasi ke website Kementerian Badan Usaha Milik Negara maupun website yang berdiri sendiri. 8.2.
BUMN yang Meng-upload dan Tidak Meng-upload Semua Informasi Wajib
Dari 141 BUMN yang diteliti, sebanyak 139 BUMN (99%) adalah BUMN yang tidak meng-upload semua informasi wajib di masing-masing websitenya.
Hanya ada 2 BUMN yang memenuhi perintah Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (meng-upload semua informasi wajib). Dua BUMN tersebut adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
5
PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan milik negara bidang energi yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Sebagai perusahaan milik negara, kepemilikan saham PT Pertamina (Persero) diwakili oleh Kementerian BUMN sebagai acting shareholders. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk terdaftar di bursa efek Indonesia.
8.3.
BUMN yang meng-upload dan tidak meng-upload nama lengkap pemegang saham
Dari 141 BUMN, 63% diantaranya meng-upload nama lengkap pemegang sahamnya di website perusahaan. Sisanya (37%) tidak meng-uploadnya di websitenya.
8.4. BUMN yang meng-upload dan tidak meng-upload laporan tahunan Dari 141 BUMN, 59% diantaranya tidak mengupload laporan tahunan (annual report) mereka di website mereka masing-masing. Hanya sebagian kecil (41%) yang mengupload informasi tentang laporan tahunan di website mereka.
6
8.5. BUMN yang meng-upload dan tidak meng-upload laporan keuangan, neraca dan laba rugi Sebesar 55% BUMN tidak meng-upload laporan keuangan, neraca dan laba rugi di website mereka masing-masing. Hanya 45% diantaranya yang meng-upload informasi tersebut di website mereka.
8.6. BUMN meng-upload dan tidak meng-upload laporan CSR Tidak banyak BUMN yang meng-upload laporan Corporate Social Responsibilty (CSR) di website mereka masing-masing, hanya 45%. Sedangkan sebagian besarnya (55%) tidak melakukannya.
!"#$ %&'$ ()"#*$!"#$ &&'$
8.7. BUMN yang meng-upload dan tidak meng-upload hasil penilaian dari auditor eksternal Sebagian besar (69%) dari BUMN tidak meng-upload informasi tentang hasil penilaian auditor eksternal di dalam website mereka. BUMN yang meng-upload informasi tersebut hanya 31%.
7
8.8. BUMN yang meng-upload dan tidak meng-upload sistem dan alokasi dana Remunerasi anggota dewan komisaris/pengawas dan direksi Informasi
tentang
sistem
dan
alokasi
dana
remunerasi
anggota
dewan
komisaris/pengawas dan direksi sangat penting untuk diketahui publik. Sayangnya, hanya 16% BUMN yang meng-upload informasi tersebut di website mereka. Sebagian besar lainnya (84%) tidak melakukanya.
8.9. BUMN yang meng-upload dan tidak meng-upload informasi tentang penugasan oleh pemerintah dan atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi Sebagian besar (55%) BUMN meng-upload informasi tentang penugasan oleh Pemerintah dan atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi. Hanya 45% BUMN yang tidak melakukannya.
8.10.
BUMN yang meng-upload dan tidak meng-upload informasi tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa
Perihal pengadaan barang dan jasa, sebagian besar (62%) BUMN tidak meng-upload di website mereka. Hanya 38% BUMN yang melakukannya.
8
9.
Analisis
9.1.
Sebagian besar BUMN tidak transparan
Sebagaimana yang disampaikan di atas, hanya 2 BUMN (1%) yang meng-upload semua informasi wajib pada masing-masing websitenya. Dari perspektif hak publik untuk mendapatkan akses informasi terhadap BUMN dengan cepat, tepat dan sederhana, fakta ini menunjukkan
bahwa sebagian besar BUMN (99%) adalah
perusahaan-perusahaan pelat merah (apakah semuanya plat merah?) yang tidak transparan. Kebijakan sebagian besar BUMN yang tidak meng-upload semua informasi wajib itu menyulitkan publik sebagai ultimate shareholders BUMN untuk mengetahui keadaan BUMN dan memastikan apakah BUMN dijalankan dengan baik demi tercapainya salah satu maksud dan tujuan penting pendirian BUMN, yakni memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 9.2.
BUMN tertutup dan terbuka bukan penentu transparansi
Hasil studi yang mengungkapkan bahwa 2 BUMN yang transparan adalah BUMN tertutup (seluruh sahamnya dimiliki oleh negara) dan BUMN terbuka (sebagian sahamnya sudah dilepas kepada publik), memberikan gambaran bahwa jenis BUMN (terbuka atau tertutup) bukanlah menjadi faktor penentu transparan atau tidaknya sebuah BUMN. Sebagaimana diketahui, dari 141 BUMN, 15 BUMN merupakan BUMN yang sudah melantai (go public) di pasar modal11 dan faktanya hanya 1 diantaranya yang transparan. Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, dua BUMN yang terkategori transparan adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 9.3.
Sebagian besar BUMN tidak transparan dalam hal informasi sensitif
Studi ini menemukan bahwa sebagian besar BUMN tidak transparan dalam 6 hal, yakni: (1) Laporan tahunan; (2) laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi; (3) Laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; (4) Laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor eksternal; (5) Sistem dan alokasi dana remunerasi
11
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Daftar BUMN, http://www.bumn.go.id/daftarbumn/ 9 Mei 2013.
9
anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi; (6) mekanisme pengadaan barang dan jasa. 9.4.
Sebagian besar BUMN transparan dalam hal informasi administratif
Berbeda dengan 6 informasi di atas, sebagian besar BUMN (diatas 61%) transparan dalam dua hal, yakni: (1) informasi tentang nama lengkap pemegang saham, dimana 63.1% BUMN membuka informasi ini kepada publik; (2) informasi tentang kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umu atau subsidi, dimana 53.3% BUMN memberitahukan soal ini kepada publik. Poin 9.3. dan 9.4. bisa bermakna bahwa BUMN tidak transparan kepada publik berkenaan dengan informasi-informasi sensitif. Misalnya, sebagian besar BUMN tidak menginformasikan kepada publik tentang pendapatan (sistem dan alokasi remunerasi) direksi dan dewan komisaris. Transparansi BUMN dalam hal pendapatan direksi dan komisaris bisa menjadi alat yang efektif bagi publik untuk mengontrol keseimbangan pendapatan dan pengeluaran sebuah BUMN. Sedangkan tentang informasi yang bersifat admnistratif, sebagian besar BUMN sangat terbuka kepada publik. Misalnya, BUMN sangat terbuka kepada publik memberikan informasi tentang nama-nama pemegang saham. 10.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil penelitian membuktikan bahwa 99% BUMN tidak transparan kepada publik dilihat dari sisi pemuatan (uploading) informasi-informasi wajib yang harus disampaikan BUMN kepada publik sebagai ultimate shareholders. Secara khusus, berkenaan dengan informasi yang bersifat administratif, sebagian BUMN transparan kepada publik. Berdasarkan hasil studi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang semestinya ditempuh baik oleh pengambil kebijakan maupun pengelola BUMN: 10.1. Karena sekarang Pemerintah dan DPR sedang mempersiapkan undang-undang BUMN yang baru (sebagai pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara), semestinya undang-undang baru tersebut memastikan seluruh BUMN transparan kepada publik. Berkaca dari UU KIP yang tidak menyediakan sanksi bagi BUMN yang tidak transparan, UU baru
10
tersebut seharusnya memuat sanksi yang tegas bagi BUMN yang tidak transparan. 10.2. Studi ini adalah pintu pembuka bagi riset-riset selanjutnya yang berhubungan dengan
transparansi BUMN. Riset yang mendalam dan khusus harus
dilakukan demi mendorong transparansi BUMN yang pada akhirnya menjamin terwujudnya BUMN profesional, sehat dan berlaba banyak. Misalnya, hasil studi ini tentang pendapatan direksi dan dewan komisaris mesti ditindaklanjuti dengan kajian atas keseimbangan besaran pendapatan direksi dan dewan komisaris dengan keuntungan BUMN. 10.3. Menghimbau seluruh BUMN agar menjalankan prinsip-prinsip corporate governance khususnya transparansi melalui pemuatan seluruh informasi publik yang wajib diketahui masyarakat luas dalam website perusahaan dan meng-up-date-nye secara reguler. 10.4. Mendesak Kementerian BUMN untuk melakukan monitoring dan supervisi terhadap semua BUMN yang ada agar menjalankan prinsip transparansi secara bertanggung jawab.
11
