HASIL PERTEMUAN PENDALAMAN TEKNIS DALAM PENETAPAN PARAMETER KEPENDUDUKAN PROPINSI BENGKULU TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2035 I. Pendahuluan Laju pertumbuhan penduduk satu dasawarsa terakhir ini lebih tinggi dari sasaran rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yakni 1,14 persen pertahun. Fakta ini mempuyai implikasi yang luas bagi program-program pembangunan lainnya. Perkembangan sisi kuantitas penduduk juga tidak seimbang dengan kualitasnya. Tolok ukurnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih berada pada urutan 124 dari 182 negara di dunia. Ada tiga hal yang patut menjadi perhatian bersama mengenai kependudukan yaitu: Pertama, kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Ketiga, karena luasnya cakupan masalah kependudukan, maka
pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor . Oleh
karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep secara benar. Hal itu dapat dilakukan jika ada acuan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi semua “stakeholders” (Tjiptoheriyanto, 2001). Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga “ penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk, kebijakan
pembangunan
berkelanjutan
adalah 1
kebijakan
pembangunan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
kesejahteraan
penduduk
penduduk
dimasa
saat
ini
mendatang,
sekaligus
kebijakan
mempertimbangkan
pembangunan
untuk
meningkatkan taraf hidup penduduk saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi mendatang. 2. Kebijakan Pemerintah Masalah Kependudukan
Untuk mengatasi masalah kependudukan yang demikian kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah membuat semacam grand design pembangunan kependudukan di Indonesia, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011 – 2035 dengan maksud Tim penyusunan dapat menyusun road map pembangunan , yang terdiri dari dari 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan, yaitu: (1) Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk; (2) Grand Design Peningkatan Kualitas Penduduk; (3) Grand Design Pengarahan Mobilitas Penduduk; (4) ) Grand Design Pembangunan
Keluarga:
dan
(5)
Grand
Design
Pembangunan
Data-Base
Kependudukan untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral agar dapat mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. A. Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk nasional 2010-2035; 2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Road Map pengendalian kuantitas penduduk 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024, 2025-2029, dan 2030-2034. 3. Menjadi pedoman bagi lembaga serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. 2
4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk
optimal
yang
berkaitan
dengan
jumlah,
struktur/komposisi,
pertumbuhan, serta persebaran penduduk. 5. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung
alam dan
daya
tampung
lingkungan
secara
nasional
melalui
pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
B. Pertimbangan dalam penyusunan Penetapan Paramter ini adalah: Pertama, sasaran sebagaimana ditentukan dalam RPJMN 2010-2014 harus dapat tercapai yaitu Angka Fertilitas Total (TFR) sebesar 2,1 dan Laju Pertambahan Penduduk (LPP) sebesar 1,14 %. Kedua, perlu dilakukan penajaman sasaran sesuai dengan daya dukung kondisi dan potensi Kabupaten / Kota serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran nasional. Ketiga, kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan masih terbatas sehingga pengalokasiannya perlu didasarkan pada skala prioritas, baik dalam konteks program maupun wilayah.
C. Manfaat yang dapat diambil dari Penetapan Parameter ini adalah : 1. Pelaksanaan kegiatan operasional dapat dijabarkan sesuai dengan tahapan dan skala prioritas serta kondisi Kabupaten / Kota; 2. Pelaksanaan kegiatan pendukung (intervensi) dapat diantisipasi secara lebih cermat dan dilaksanakan lebih tepat pada sasaran; 3. Pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya lebih efektif dan efesien; 4. Sasaran program dapat disusun dan ditetapkan lebih cermat.
3
III. Tahapan dalam melakukan Penetapan Parameter Dalam melakukan penetapan parameter kependudukan dilakukan langkahlangkah sebagai berikut : a. Mengindentifikasi kebijakan-kebijakan kependudukan yang teruang dalam Undang-Undang no. 52 tahun 2009 yang dijabarkan melalui Grand Design dan Road Map Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010 – 2035, dimana pokok-pokok pencapaian pada tahun 2015 TFR sebesar 2,10 dan tahun 2035 sebesar 1,85 dan NRR tahun 2015 sebesar 1 b. Mengumpulkan data akhir menyangkut kependudukan melalui analisa hasil Sensus Penduduk 2010 dan SDKI tahun 2007 dan data-data lainnya seperti Data Statistik, Satkernas, Riskesdas, Susenas, dan RPJMN dari masingmasing
Departemen
yang
mempunyai
kaitan
dengan
masalah
Kependudukan dan Program KB c. Melakukan Diskusi dengan para pakar terutama Kelompok Koalisi Kependudukan dalam mempertimbangkan target yang ingin dicapai sesuai dengan UU No.52 Tahun 2009, serta melakukan konsultasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional d. Melakukan
penghitungan
menggunakan
Program
Spectrum
dengan
memperhitungkan hasil konsultasi dengan melakukan skenario-skenario TFR pada tahun 2015 dan TFR tahun 2035 sebagai berikut. 1. Hasil Keputusan Pertemuan :
Pertemuan yang dihadiri dari unsur Perwakilan BKKBN Propinsi Bengkulu, Tim TOT Spectrum, BPS, Bappeda Provinsi, Koalisi Kependudukan Indonesia Bengkulu, Pusat Study Kependudukan menghasilkan kesepakatan bahwa : a. Data Dasar Yang Digunakan: 1. Data Penduduk menggunakan publikasi dari BPS tanggal 15 Mei 2011 2. Data TFR menggunakan perhitungan dari BPS 2,51 perhitungan Bengkulu 4
3. Data ASFR menggunakan perhitungan dari BPS 4. Data IMR menggunakan perhitungan dari BPS yaitu 27 5. Migrasi menggunakan Migrasi Risen Publikasi BPS Pusat 6. ALH sementara menggunakan Proyeksi BPS 2005 yaitu ALH Laki-Laki sebesar 68,8 dan ALH Perempuan 72,8 Total 70,8 7. Sex Ratio Birth sebesar 106,66 perhitungan BPS Provinsi Bengkulu
b. Menentukan Asumsi 2035 Dalam menentukan asumsi dari parameter penduduk menggunakan perubahan TFR dan Migrasi serta ALH yang diinginkan pada tahun 2035 dengan pertimbangan : 1. Komitmen pemerintah yang serius terhadap masalah kependudukan, kelembagaan,
Sumber
Daya
Manusia
yang
menangani
masalah
kependudukan dan pendanaan 2. Dalam penurunan TFR (Fertilitas) dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya masyarakat terhadap jumlah anak yang diinginkan, ada kecenderungan pasca pemerintah Orde Baru pada jaman reformasi penerimaan NKKBS terhadap jumlah anak 2 cukup cenderung tidak dipenuhi lagi oleh masyarakat 3. Kelembagaan yang menangani masalah Keluarga Berencana, Pendanaan mengenai masalah Keluarga Berencana dan tenaga yang mengelola Keluarga Berencana mempengaruhi dalam penurunan fertilitas 4. Pendidikan melalui kependudukan sangat diperlukan dalam rangka merubah pola pikir masyarakat tentang fertilitas terutama pada kelompok menengah atas secara ekonomi dan pendidikan tinggi 5. Segmen garapan pada masyarakat menengah bawah akan mempengaruhi pola penurunan fertilitas 6. Pada sekian tahun yaitu 2035 di Provinsi Bengkulu terhadap masalah migrasi belum terlalu menyulitkan bila tidak ada perbaikan dalam sektor infrastruktur dan lahan pekerjaan terutama industri 5
7. Dengan adanya jaman moderen terutama masalah konsumsi makanan akan mempengaruhi dalam rata-rata angka harapan hidup Dengan pertimbangan tersebut diatas maka disepakati penentuan TFR untuk parameter di Provinsi Bengkulu pada tahun 2035 terdapat dua pilihan yaitu TFR tinggi sebesar 2,10 dan TFR rendah sebesar 1,90, sehingga diperoleh hasil proyeksi penduduk sebagai berikut : C Hasil Pengolahan Spectrum TFR 2,10 dan TFR 1,90 1. TFR hasil 2 skenario
2. Jumlah Penduduk
6
Dengan TFR 1,90 jumlah penduduk tahun 2035 sebesar 2.291.691 dengan penduduk laki-laki sebesar 1.158.669 dan penduduk perempuan 1.133.021 dengan sex rasio sebesar 102.26 dan skenario TFR 2,10 penduduk sebesar 2.332.951 dengan penduduk laki-laki 1.179.860 dan penduduk perempuan 1.153.091 dengan sex rasio sebesar 102.32 Penduduk usia balita dengan Umur 0 – 4 tahun pada tahun 2035 dengan skenario 1,90 sebesar 161.807 dan skenario 2,10 sebesar 177.484, penduduk usia remaja pada tahun 2035 dengan TFR 1,90 sebesar 356.616 atau 15.56 dari total penduduk 2.291.691 dan skenario 2,10 sebesar 363.046 atau 15.56 dari total, untuk penduduk usia kerja 15 – 64 tahun skenario I sebesar 1.577.205 atau 67.95 dan skenario II sebesar 1.583.635 atau 67.88 dan penduduk usia lanjut 65 keatas sebesar 211.444 dengan skenario 1,90 dan 211.444 dengan skenario 2,10
3. Ukuran Fertilitas
7
Angka Reproduksi Bruto atau Gross Reproduction Rate(GRR) yang merupakan ukuran-ukuran dasar fertilitas adalah banyaknya bayi perempuan yang akan dilahirkan oleh suatu kohor perempuan selama usia reproduksi mereka dengan skenario 1,90 pada tahun 2035 sebesar 0,92 sedangkan skenario 2,10 sebesar 1,02, sedang NRR ukuran fertilitas yang telah memperhitungkan faktor kematian bayi perempuan sebelum mencapai akhir masa reproduksinya skenario 1,90 tahun 2035 sebesar 0,9 artinya pada tahun 2035 di provinsi Bengkulu 100 orang perempuan akan digantikan oleh 90 orang perempuan yang akan tetap hidup sampai seumur ibunya waktu melahirkan mereka sedang skenario 2,10 sebesar 99 bayi perempaun. Rasio anak wanita (CWR) merupakan perbandingan antara jumlah anak dibawah lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi skenario 1,90 tahun 2035 terdapat anak usia 0 -4 tahun sebesar 280, sedang skenario 2,10 sebesar 310 anak.
4. Ukuran Kematian Bayi dan Balita
8
Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) yang merupakan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun (0-11 bulan) di Provinsi Bengkulu dengan skenario 1,90 tahun 2035 sebesar 20,6 kematian bayi berusia dibawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup sedang kematian bayi dengan skenario 1,90 dan 2,10 sebesar 17,8. Kematian balita laki-laki sebesar 24,7 per 1.000 kelahiran hidup skenari 1,90 pada tahun 2035 sedangkan untuk kematian balita perempuan sebesar 16,1 per 1.000 kelahiran hidup. Rata-rata Usia Melahirkan anak dengan skenario 1,90 tahun 2035 sebesar 26,5 dengan skenario 2,10 sebesar 27,10,
5. TOTAL KELAHIRAN DAN KEMATIAN
9
Pada tahun 2035 dengan skenario TFR 1,90 terdapat kelahiran total sebesar 32.385 terdiri laki-laki sebesar 16.714 dan perempuan 15.671 dan skenario 2,10 sebesar 35.922 dengan laki-laki 18.540 dan perempuan 17.382. sedangkan kematian dengan skenario 1,90 sebesar 17.141 terdiri laki-laki sebesar 9.693 dan peremuan 7.448 dan skenario TFR 2,10 sebesar 17.222 terdiri laki-laki sebesar 9.744 dan perempuan 7.478. Untuk hasil selengkapnya sebagaimana dalam lampiran, semoga penetapan parameter dapat berguna sebagaimana yang diinginkan.
10
