HASIL AUDIT SOSIAL CSR MIGAS DI KABUPATEN TUBAN
Oleh FITRA JATIM, didukung oleh Yayasan TIFA
Tuban
Gresik
Bojonegoro
Lamongan
Ngawi Madiun Nganjuk Magetan
Kediri
Ponorogo
Sidoarjo
Mojokerto
Situbondo
Pasuruan Batu
Lumajang
Bondowoso Jember
Banyuwangi
Sumber : Bapeda Tuban
Mojokerto Bojonegoro Lamongan Kota Batu
Gresik Kota Madiun Kota Surabaya
6,68 %
Blitar Tulungagung Malang Trenggalek
Probolinggo
PDRB Perkapita Jawa Timur Rp. 20,77 juta Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember
Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan Jombang Nganjuk Madiun Magetan
Ngawi
Tuban Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Kota Blitar Kota Pasuruan
LPE Jawa Timur
Pacitan
Jombang
Sumenep Bangkalan Pamekasan Sampang Surabaya
Sidoarjo Kota Kediri Kota Malang Kota Probolinggo Kota Mojokerto
Legenda Peta : Kwadran I (LPE Cnggi, PDRB/Cap Cnggi) Kwadran II (LPE rendah, PDRB/Cap Cnggi) Kwadran III (LPE Cnggi, PDRB/Cap Rendah) Kwadran IV (LPE rendah, PDRB/Cap rendah)
KONDISI KEMISKINAN Ò
Berdasarkan Hasil PPLS Tahun 2008 Jumlah Keluarga Miskin (GAKIN) di Kabupaten Tuban mencapai 105.447 KK atau 332.241 jiwa. Pada PPLS tahun 2011 Jumlah Keluarga Miskin bukannya berkurang malah cenderung naik menjadi 147,847 KK, jumlah ini setara dengan 42% dari jumlah KK dikabupaten Tuban yang berjumlah 351,917 KK.
Ò
Wilayah penyangga II yang menjadi Sasaran dan lokasi CSR JOB PPEJ bersama PT. Pentawira Agrahasakti, MCL, PT Perhutani KPH Tuban, KPH Parengan meliputi kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Grabagan, Semanding dan Palang memiliki rumah tangga miskin dengan rerata 45,21% dari jumlah KK di wilayah tersebut. Perkembangan hasil PPLS 2008 ke tahun 2011 semuanya mengalami peningkatan, terparah mencapai 104% terjadi di kecamatan soko yang menjadi wilayah operasi perusahaan migas JOB PPEJ, sebanyak 51% dari jumlah KK yang ada masih dibawah garis kemiskinan.
SASARAN / LOKASI KEGIATAN CSR/ COMMUNITY DEVELOPMENT DI KABUPATEN TUBAN (SUMBER; BAPPEDA TUBAN)
KELOMPOK
KECAMATAN
PELAKU USAHA
WILAYAH PENYANGGA I
Kerek, Montong, Merakurak, Tambakboyo dan Jenu
PT. Semen Gresik, Tbk PT. TPPI dan PT. Holcim Indonesia, dan Pelaku Usaha lainnya
WILAYAH PENYANGGA II
Soko, Rengel, Grabagan, Palang, Widang, Semanding dan Plumpang
JOB PPEJ , PT. Pentawira Agrahasakti, MCL, PT Perhutani KPH Tuban, KPH Parengan dan Pelaku Usaha lainnya
WILAYAH PENYANGGA III
Tuban, Singgahan, Bangilan, Kenduruan, Senori, Parengan, Jatirogo dan Bancar.
PT Perhutani (KPH Tuban, Parengan, Jatirogo dan Kebonharjo), Unsur Perbankan, PT. Telkom, dan Pelaku Usaha lainnya 4
Rumah Tangga Miskin Kab. Tuban 2008 -2011
KECAMATAN SOKO PLUMPANG PALANG SEMANDING BANCAR RENGEL MERAKURAK KEREK JENU WIDANG SINGGAHAN GRABAGAN SENORI PARENGAN MONTONG TUBAN BANGILAN JATIROGO TAMBAKBOYO KENDURUAN
Sumber PPLS 2008-2011
RTM 2008 6,474 9,221 6,619 8,455 5,148 4,394 4,543 5,910 4,920 5,340 3,151 5,546 4,265 4,952 2,354 3,141 4,255 3,118 2,715 1,835
Proporsi 2008 30.7% 47.5% 35.5% 36.0% 37.1% 30.8% 34.2% 35.7% 40.3% 41.0% 31.1% 58.1% 41.7% 35.9% 18.3% 16.0% 37.2% 23.2% 27.9% 25.8%
RTM 2011 13,209 11,608 10,940 10,023 7,964 7,875 7,482 7,459 7,436 7,019 6,695 6,289 6,228 6,057 5,929 5,858 5,849 4,975 4,575 4,377
Proporsi 2011 50.8% 47.8% 45.5% 32.3% 48.7% 43.4% 46.4% 39.3% 48.5% 44.8% 51.5% 52.0% 49.7% 35.3% 39.6% 22.8% 41.4% 30.9% 38.7% 52.1%
12,000 10,000 8,000
JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TUBAN 2011 9,646
Sumber : Bappeda Tuban
7,303 6,201
6,000 4,327
4,000
3,354 2,463
2,000
1,522
-
Soko menjadi kecamatan terbesar se-kabupaten Tuban terdapat rumah tidak layak huni
650 600
DESA BERPENDUDUK MISKIN DI WILAYAH INDUSTRI MIGAS (JOB PPEJ) DI KEC. SOKO 2008 Sumber : PPLS 2008
590
550 500 450 400
450
422 389 379 374
350 300 250 200 150
308 306 299 298 298 274 Rata-Rata : 281 RT
246 238 238
224 222 190
174 174 142
129
110
100 50 0
Potret buram tampak lebih jelas terjadi di desa-desa Ring I wilayah operasi perusahaan Migas, berdasarkan Hasil PPLS Tahun 2008 dua desa terdampak langsung tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi. Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa Rahayu mencapai 308 RTM dan desa Sokosari mencapai 379 RTM, disebelah dua desa tersebut desa Sumurcinde bahkan mencapai 422 RTM dan desa Sandingrowo juga masih sebanyak 274 RTM, begitu juga kawasan yang menjadi lintasan pipa dan pengembangan industri migas ini termasuk memiliki jumlah rumah tangga miskin yang tergolong cukup tinggi di kecamatan Soko seperta desa Pandanwangi 298 RTM, Mojoagung 450 RTM, dan desa Simo dengan jumlah rumah tangga miskin mencapai 374 RTM.
JUMLAH INDUSTRI YANG MENGELOLA CSR TAHUN 2009 - 2012
NO
JUMLAH DANA CSR (Rp)
NAMA PERUSAHAAN TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
I
JOB PPEJ
1,483,744,912
4,528,624,072
7,297,717,000
2,557,440,000
II
PT. SEMEN GRESIK
2,281,430,990
24,000,000,000
90,849,941,827
84,029175000
III
KPH TUBAN
16,724,931,159
-
21,265,488,055
20,926,175,000
IV KPH JATIROGO
2,388,298,364
8,699,028,688
1,865,308,352
22,988,094000
KPH PARENGAN
137,800,000
121,815,800
166,209,217
646,605,600
VI KPH KEBONHARJO
472,393,000
-
388,604,637 72,900,000
650,174,900
88,755,000
52,500,000
660,675,382
478,452,230
421,716,790
77,445,000
1,233,075,470
2,735,297,489
2,428,856,300
4,057,000,000
XII PERTAMINA EP
-
-
21,530,000
-
XIII PT. MONSANTO INDONESIA
-
-
1,200,000,000
-
882,789,600
-
V
VII PENTAWIRA AGRAHASAKTI VIII PT. TPPI IX PT. HOLCIM
XIV BRI
32,400,000,000
XV Mobil Cepu Ltd JUMLAH
85,652,000
25,471,104,277
Sumber : Bappeda Laporan CSR Perusahaan Tuban
40,615,718,279
126,861,061,778
168,417,590,500
INSTRUMEN POKOK Audit Sosial ini menjawab pertanyaan kunci : ¢ ¢ ¢
¢
Bagaimana kebijakan CSR Migas ? Apa saja persoalan pengelolaan CSR Migas (JOB PPEJ) Bagaimana posisi masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pengelolaan CSR Migas (JOB PPEJ)? Bagaimana manfaat dan dampak program CSR Migas (JOB PPEJ)?
METODE ¢
¢
¢
Metode Audit Sosial oleh warga bersifat kualitatif dengan teknik verifikasi lapangan untuk mengetahui kesesuaian Program CSR dengan kebutuhan masyarakat, mekanisme pelaksanaan program CSR dan melihat Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR serta memverifikasi akuntabilitas pelaksanaan program-program CSR, termasuk kegiatan-kegiatan CSR dalam bentuk sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan dan infrastruktur lainnya. Verifikasi lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pelaku CSR yang terdiri dari JOB Pertamina-petrochina East Java, Pemerintah Daerah, Pemerintah desa dan Komite Pelaksana CSR dan penerima manfaat. Verifikasi juga melakukan pencocokan dokumen dengan data lapangan, selanjutnya menganalisa data Primer dan data skunder menjadi temuan sementara. Kemudian melakukan Focus Group Discution (FGD) untuk memastikan temuan audit sosial di yakini kebenarannya Sasaran Audit sosial CSR Migas adalah lima desa Ring I yang menjadi prioritas alokasi program CSR JOB PPEJ Meliputi tiga desa di kecamatan Soko (desa Rahayu, Sokosari dan Sumurcinde) serta dua desa di kecamatan Rengel (desa Bulurejo dan Kebonagung).
TAHAPAN AUDIT SOSIAL :
Study Awal
Workshop Penyusunan Instrumen
Audit Sosial
Penulisan Laporan
Desiminasi Hasil Audit Sosila
FGD Verfikasi Temuan
1. Regulasi belum secara tegas mengatur transparansi
dan keterlibatan masyarakat di wilayah operasi dalam pengelolaan dana CSR Migas 2. Inisiasi Corporate Forum For Community Development (CFCD) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban belum melibatkan Masyarakat lokal 3. Sistem perencanaan CSR belum di lakukan secara sinergis dengan program pemerintah, masingmasing melakukan perencanaan sendiri-sendiri
1.
2. 3. 4. 5.
6.
Proses persetujuan rencana program dan anggaran PSPO dan CSR di internal JOBPPEJ hingga SKKMIGAS cukup memakan waktu Sumber anggaran PSPO dan CSR JOBPPEJ berasal dari skema cost recovery dan non cost recovery JOB PPEJ Melaksanakan sendiri program PSPO dan CSR Program Kompensasi, Infrastruktur dan kehumasan masih menjadi prioritas utama Pembangunan infrastruktur belum berkaitan secara langsung pada peningkatan pendapatan dan hak dasar masyarakat sekitar Tahun 2011 akhir membentuk KPPMD di lima desa Sekitar sebagai Pengelola dana PSPO dan CSR namun Sebagian besar dana PSPO & CSR tetap dikelola sendiri oleh JOBPPEJ
TAHUN
2008
%
2009
%
2010
%
2011
520,368,453 31% 1,036,498,622 70%
431,812,263 10% 1,814,621,000
281,263,220 17%
108,800,000 7%
182,100,000
4%
190,916,145 11%
-‐ 0%
135,670,850
3%
E k o n o m i & 100,000,000 6% Pertanian
41,868,790 3%
238,700,000
5%
infrastruktur Pendidikan Kesehatan
Kompensasi
-‐ 0%
Kehumasan
585,974,950 35%
Jumlah
150,000,000 Masuk kegiatan kompensasi
% 25% 2% 0%
275,000,000
4%
-‐ 0% 3,063,530,258 68% 4,495,880,000
62%
296,577,500 20%
476,810,701 11%
562,216,000
8%
1,678,522,768 18% 1,483,744,912 -‐12% 4,528,624,072 205% 7,297,717,000
61%
Sumber : Laporan JOB PPEJ Tuban
PROGRAM INFRASTRUKTUR
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
URAIAN
ANGGARAN
ANGGARAN
ANGGARAN
Jalan Tembok penahan Jalan dan plengsengan
216,500,000
170,812,263
320,268,000
264,199,316
50,000,000
188,277,000
3,440,000
155,000,000
420,000,000
Pendidikan
10,320,000
123,600,000
785,068,500
Tempat Ibadah
15,480,000
Balaidesa
Kuburan Kantor Instansi Pemerintah
1,720,000
25,000,000
76,007,500
96,000,000
Sumber : Laporan JOB PPEJ Tuban
USULAN DESA Melalui Komitte Usulan Masyarakat di sepakati melalui Musyawarah Desa disesuaikan dengan RPJMDes di catat dalam APBDes
LPJ/EVALUASI di laporkan pada Musyawarah Warga, pemerintah Desa & JOB PPEJ
APPROVE / PERSETUJUAN di verifikasi dan dimasukan RK JOB PPEJ di setujui oleh Pertamina, petrochina, pertamina EP & BPMIGAS (SKKMIGAS)
PELAKSANAAN KEGIATAN CSR dilaksanakan oleh Komite CSR bersama Masyarakat dengan Pembinaan dari JOB PPEJ
Pembentukan Komite Pengembangan Masyarakat pada pertengahan tahun 2011 di lima desa ring satu oleh JOB PPEJ dianggap lebih transparan dalam penentuan pagu anggaran disetiap desa, atas inisiatif pemerintah desa usulan-usulan program di singkronisasikan dengan prioritas desa dalam RPJMD dan tercatat dalam APBDes, dan diharapkan dapat meningkatkan Partisipasi warga utamanya penerima manfaat.
TEMUAN AUDIT SOSIAL
Perencanaan dan Kelembagaan : 1. Penerima manfaat tidak terlibat dalam perencanaan PSPO & CSR 2. Tidak ada pemetaan potensi dalam perencanaan usulan Minimnya kapasitas KPPMD 3. Belum ada sinergi perencanaan antara program pemerintah dengan program PSPO & CSR 4. Tidak ada verifikasi dan kriteria kelayakan usulan dan sasaran program PSPO & CSR 5. Usulan kegiatan infrastruktur desa menjadi prioritas KPPMD 6. Waktu pelaksanaan sangat singkat 7. Struktur kelembagaan pengelola PSPO & CSR (KPPMD) di dominasi elit desa 8. Tidak dibentuk lembaga pengawas sementara BPD juga masuk dalam kelembagaan KPPMD
ALOKASI ANGGARAN CSR MELALUI KOMITE CSR DESA PROGRAM
RAHAYU
% SOKOSARI % BULUREJO % SUMURCINDE % KEBONAGUNG %
Infrastruktur 400,000,000 58% 50,000,000 34% 270,000,000
100 %
Ekonomi
75,000,000 11% 50,000,000 34%
-‐
0% 50,000,000 34% 50,000,000 25%
Pendidikan
75,000,000 11% 25,000,000 17%
-‐
0% 25,000,000 17% 25,000,000 13%
Kesehatan
144,000,000 21% 20,000,000 14%
-‐
0% 20,000,000 14% 25,000,000 13%
JUMLAH
694,000,000
145,000,000
270,000,000
50,000,000 34% 100,000,000 50%
145,000,000
200,000,000
Sumber : Laporan JOB PPEJ Tuban
Pelaksanaan Program Infrastruktur: 1. Masyarakat hanya terlibat sebagai tenaga kerja tapi tidak tahu jumlah dana pembangunannya 2. Pembangunan tidak sesuai LPJ dan terjadi mark-up harga satuan bahan bangunan 3. Beberapa kegiatan infrastruktur kurang dianggap masyarakat kurang bermanfaat
Pelaksanaan Program Ekonomi : 1. Banyak Kelompok Usaha Bersama yang dibentuk JOBPPEJ tidak jalan 2. KUB yang menjadi BUMDes tidak transparan 3. KPPDM melakukan pemotongan bantuan modal untuk KUB dan usaha kecil dengan alasan sebagai biaya operasional 4. Penerima manfaat tidak tahu jumlah nominal bantuan yang seharusnya diterima 5. Terdapat nama-nama fiktif penerima bantuan 6. KPPMD mengalihkan kegiatan ekonomi produktif untuk kegiatan infrastruktur
Pelaksanaan Program Pendidikan : 1. KPPDM melakukan pemotongan bantuan untuk lembaga pendidikan 2. Lembaga pendidikan tidak merasa mengusulkan dan tidak tahu jumlah dana bantuan yang seharusnya diterima 3. Bantuan tidak sesuai LPJ KPPMD
Pelaksanaan Program Kesehatan : 1. Bantuan pelayanan kesehatan gratis dianggap tumpang tindih dengan program pemerintah 2. Bantuan Gizi Balita (PMT) masih bersifat penyuluhan belum PMT pemulihan dan sudah di anggarkan juga dari APBD 3. Bantuan Ape di anggap bermanfaat 4. Kegiatan kepemudaan dimasukkan dalam bidang kesehatan, kualitas bantuan mudah rusak 5. Penerima manfaat tidak tahu jumlah dana bantuan yang seharusnya diterima
Pertanggungjawaban Program : 1. LPJ KPPMD hanya secara administratif kepada JOB PPEJ sebagai pemberi bantuan dan kepada Kepala desa. 2. Belum ada media informasi yang mudah diakses masyarakat untuk mengetahui bentuk kegiatan, jumlah anggaran, lokasi kegiatan, dan penerima manfaatnya yang di danai dari PSPO & CSR JOBPPEJ 3. KPPMD melempar tanggungjawab penyampain informasi kepada JOBPPEJ 4. Masyarakat tidak tahu jumlah dan penggunaan dana PSPO & CSR JOBPPEJ di desa
REKOMENDASI AUDIT SOSIAL CSR
Sumber Foto: seputartuban.com
Menjamin Tranparansi pengelolaan dana
CSR serta adanya keterlibatan warga dalam pengelolaan CSR Memperkuat kapasitas Pemerintah desa dan KPPMD Membangun sinergi perencanaan antara pemerintah dan KKKS Adanya efesiensi dalam Mekanisme persetujuan usulan CSR di KKS tanpa mengurangi akuntabilitas
TERIMA KASIH
