71
menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. P3K yang dimaksud harus dikelola oleh tenaga kesehatan yang professional. Yang menjadi dasar pengadaan P3K di tempat kerja adalah UndangUndang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja; kewajiban manajemen dalam pemberian P3K, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
No.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja; tugas pokok meliputi P3K dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1995 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit sangatlah perlu mendapat perhatian yang serius oleh karena pelayanan kesehatan ini bersifat continuum. Perhatian pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit tidak hanya untuk pengguna rumah sakit yang meliputi pasien, pengunjung rumah sakit, dan tenaga pemberi pelayanan kesehatan tetapi juga bagi pelaksana dan pengelola rumah sakit. Organisasi K3 di Rumah Sakit ini sudah memiliki program-program yang baik tetapi selama ini mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Dalam hal ini seluruh panitia K3 masih merangkap jabatan pada setiap unit kerjanya masing-masing sehingga keaktifan seluruh unit dalam melaksankan program kerja K3 kurang begitu maksimal. Koordinasi antar unit untuk pelaksanaannya belum maksimal. Selain panitia setiap tenaga kerja kurang memiliki kesadaran diri untuk mengikuti sosialisasi tentang K3 yang diadakan oleh panitia. Dan dalam pelaksanaan tugas kesehariannya tenaga kerja belum
72
memiliki kesadaran menggunakan alat pelindung diri yang wajib digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang mereka masing-masing. Alat-alat pemadam kebakaran (APAR) di Rumah sakit ini jarang di cek kondisi alatnya, dikarenakan tidak ada unit khusus yang berfungsi mengecek alat-alat tersebut, sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu terjadi kebakaran alat itu tidak berfungsi yang dapat membahayakan seluruh tenaga kerja, pasien dan pengunjung yang ada di Rumah Sakit ini. Untuk pelaporan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja juga terdapat beberapa hambatan. Diantaranya untuk tenaga kerja yang tidak tetap belum mendapat jamsostek, sedangkan untuk tenaga kerja yang sudah tetap harus melalui beberapa proses yang panjang untuk mendapatkan klain dari jamsostek. Selain itu masih banyak tenaga kerja yang tidak melaporkan kecelakaan kerja yang dialaminya pada waktu bertugas di Rumah Sakit. Belum adanya Peraturan yang berhubungan dengan K3 bagi Rumah Sakit yang membahas secara khusus membuat panitia K3 kadang merasa kesulitan dalam menerapkan program-program K3 yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit. Saat ini untuk pengaturan K3 di Indonesia biasanya mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja dan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk Rumah Sakit Islam Surakarta ini selain mengacu kepada kedua Undang-Undang di atas, mereka juga berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan No. 1087 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Panitia K3 di Rumah Sakit Islam Surakarta merasa Keputusan Menteri kesehatan tersebut
73
belum memadai untuk mengatur Implentasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Islam Surakarta sehingga perlu adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang K3 bagi Rumah Sakit. Program kerja K3 yang ada di Rumah Sakit ini perlu dilaksanakan sebaikbaiknya agar tingkat kecelekaan kerja dapat diminimalkan. Terdapat sejumlah hambatan dalam melaksanakan program-program tersebut sehingga untuk dapat melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan diatas. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan ini, terutama dimulai dari panitia K3 yang ada di Rumah Sakit ini. Setiap anggota panitia K3RS harus benarbenar memahami tugasnya masing-masing. Di dalam kepanitian K3 setiap unit kerja diharapkan ada tenaga kerja yang memiliki kompotensi di bidang K3 yang tidak merangkap jabatan di bidang lain sehingga bisa bekerja secara maksimal. Kurangnya sosialisasi tentang K3 juga menjadi hambatan di Rumah Sakit ini, kadang-kadang sosialisasi hanya sampai pada manager masing-masing unit sehingga upaya yang harus di lakukan panitia K3 antara lain melakukan sosialisasi secara langsung kepada semua tenaga kerja pada unit masingmasing dengan peran serta manager masing-masing unit, karena selama ini masih keaktifannya masih kurang. Alat-alat pelindung diri kadang kurang begitu diperhatikan tenaga kerja, sehingga bisa membahayakan tenaga kerja. Oleh karena itu panitia K3 juga seharusnya membentuk tim khusus yang mempunyai tugas dalam melakukan
74
pengecekan secara berkala sehingga keselamatan kerja tenaga kerja terjamin. Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran tenaga kerja di Rumah Sakit ini mengadakan simulasi pelatihan bencana seperti latihan simulasi kebakaran, banjir, dan gempa bumi selama 2 kali dalam satu tahun.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Rumah Sakit dituntut harus melaksanakan dan mengembangkan program K3 di Rumah Sakit (K3RS) seperti yang tercantum dalam buku Standar Pelayanan Rumah Sakit dan terdapat dalam instrumen akreditasi Rumah Sakit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa : 1. Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Pada Rumah Sakit Islam Surakarta di Surakarta belum dilakukan secara maksimal walaupun di Rumah Sakit ini sudah ada Panitia K3RS yang bertugas untuk melakukan penerapan program-program K3 bagi pekerja. 2. Panitia K3RS di Rumah Sakit Islam Surakarta mempunyai beberapa hambatan dalam menjalankan program-program K3 yang mereka rencanakan. Hambatan tersebut antara lain kurangnya kesadaran dari pekerja untuk memakai alat pelindung diri (APD), Masih adanya panitia K3RS yang merangkap jabatan sehingga kurang maksimal dalam tugasnya, belum adanya peraturan Rumah Sakit Islam Surakarta yang mengatur secara khusus tentang K3 dan kurang aktifnya manager masingmasing unit dalam sosialisasi program-program K3. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain Manajemen Rumah Sakit Islam Surakarta
berusaha
melakukan
pelatihan
untuk
panitia
dalam
melaksanakan program-program K3, dan lebih aktif melakukan sosialisasi
75
76
program-program K3 kepada seluruh pekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan maka kepada Manajemen
Rumah Sakit Islam Surakarta disarankan untuk : 1. Menumbuhkan kesadaran pekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan sosialisasi secara berkala yang melibatkan peran serta manager pada masing-masing unit. 2. Memberikan reward dan punishment kepada pekerja sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran pekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta akan pentingnya keselamatan saat bekerja. 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PK3RS) Rumah Sakit Islam Surakarta yang ditujukan kepada pekerja dalam pemakaian alat-alat perlengkapan dan perlindungan pada saat bekerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar para pekerja dengan kesadaran dan kedisipliannya dalam memakai alat-alat perlengkapan dan perlindungan kerja supaya tidak terjadi kecelakaan pada saat bekerja.
