KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1277/MENKES/SK/VIII/2003 TENTANG TENAGA AKUPUNKTUR MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan belum secara tegas mengatur tenaga akupunktur sebagai tenaga kesehatan;
b.
bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan tenaga akupunktur sebagai tenaga kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan;
1.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); MEMUTUSKAN:
Menetapkan Pertama
: :
Kedua
:
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan tenaga akupunktur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Akupunktur yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Ketiga
:
Tenaga Akupunktur merupakan salah satu tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok keterapian fisik.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AKUPUNKTUR.
Keempat
:
Tenaga Akupunktur sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan standar profesi dan bekerjasama dengan profesi kesehatan terkait.
Kelima
:
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengabdian profesi tenaga akupunktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keenam
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2003 MENTERI KESEHATAN,
Dr. ACHMAD SUJUDI
2
Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : Tanggal :
PEDOMAN PENEMPATAN DAN IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS
I.
PENDAHULUAN A. Umum Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengamanatkan untuk mengatur penempatan tenaga medis melalui masa bakti dan cara lain adalah dimaksudkan sebagai upaya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan sekaligus pendayagunaan tenaga kesehatan secara rasional. Mengingat meningkatnya peran sektor swasta di dalam memproduksi tenaga medis melalui Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus segera direspon dan diimbangi dengan kemampuan daya serap penempatannya. Untuk mendorong penyebaran tenaga medis dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LNDP), Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, serta sector swasta di dalam penyerapan dan pemerataan tenaga medis. Dengan melibatkan semua sektor yang ada termasuk meningkatkan peran serta tenaga medis di dalam meraih peluang mendirikan dan/atau memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan swasta yang bersifat sosial diharapkan pemerataan pelayanan kesehatan secara bertahap dapat terpenuhi. Untuk meningkatkan informasi bagi tenaga medis yang baru lulus yang akan melaksanakan masa bakti dan cara lain diperlukan adanya bursa 3
tenaga medis yang dapat menginformasikan mengenai peluang kerja yang tersedia bagi tenaga dokter/dokter gigi di berbagai sector yang membutuhkan. Selama ini penempatan tenaga medis terkonsentrasi pada Departemen Kesehatan yang tidak sesuai lagi dengan program desentralisasi, globalisasi dan modernisasi administrasi penempatan, untuk itu penempatan tenaga medis dan pemberian izin praktik tanaga medis perlu disesuaikan kembali dengan tetap mengacu pada program pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana tertuang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Untuk melaksanakan hal tersebut perlu disusun rencana kebutuhan tenaga medis secara nasional agar dapat memberikan gambaran tingkat pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia. Rencana kebutuhan tenaga medis tersebut disusun secara berkala oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota.
B. Maksud Dan Tujuan Pedoman penempatan dan izin praktik tenaga medis disusun dengan maksud agar para pejabat yang terkait serta pihak yang berkepentingan dapat memahami tata laksana penempatan tenaga medis dan pemberian izin praktik tenaga medis baik melalui masa bakti maupun cara lain. Disamping itu dimaksudkan untuk penegasan kembali tentang keberpihakan pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan kepada masyarakat luas yang selama ini memanfaatkan Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan sarana kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, serta memberikan dampak positif kepada tenaga medis dalam menjalankan profesinya. C. Ruang Lingkup 1. 2. 3. 4.
Pengertian Pelaporan. Regitrasi Penempatan a. Masa bakti b. Cara lain 4
5. 6. 7. 8. 9.
II.
Izin Praktik Pembinaan Pengawasan Peralihan Penutup
PENGERTIAN Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialils baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan oleh pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap. 3. Cara lain adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap. 4. Surat Penugasan adalah surat yang memberikan kewenangan kepada tenaga medis untuk melakukan pekerjaan sebagai tenaga medis. 5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga medis yang telah mempunyai kualifikaasi dan diakui oleh hukum untuk melakukan tindakan profesionalnya. 6. Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya. 7. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. 8. Brigade Siaga Bencana (BSB) adalah Tim Reaksi Cepat dan sekaligus sebagai tim pelaksana penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana.
5
9. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya. 10. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya. 11. Daerah Biasa adalah dearah diluar ketentuan daerah terpencil dan daerah sangat terpencil. 12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai. 13. Perguruan tinggi adalah Universitas atau Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga medis serta memiliki izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Dokter/dokter gigi keluarga adalah dokter/dokter gigi yang melaksanakan tugas profesi untuk memelihara kesehatan bagi komunitas tertentu berdasarkan ikatan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 15. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
III. PELAPORAN
(2)
Tenaga medis yang baru lulus dilaporkan secara kolektif oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dimana fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi berada selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan sesudah diberikan ijasah asli atau surat keterangan lulus dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian.
(3)
Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Pasal 3
6
(1)
Tenaga medis yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi meliputi: a. Surat permohonan untuk registrasi dengan melampirkan : 1) Foto copy ijasah yang telah dilegalisir oleh Dekan; 2) Foto copy surat bukti sumpah dokter/dokter gigi. 3) Surat keterangan berbadan sehat. 4) Pas foto ukuran (4x6) cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan (2x3) cm sebanyak 2 (dua) lembar. b. Permohonan yang menyebutkan jalur peminatan : 1) Penundaan masa bakti; 2) Melaksanakan masa bakti dengan pilihan PTT Pusat atau PTT Daerah. 3) Sebagai Prajurit TNI, POLRI, 4) Sebagai PNS; 5) sebagai staf Pengajar ; 6) Sebagai Karyawan Sarana Pelayanan Kesehatan BUMN/BUMD; 7) Sebagai Karyawan sarana pelayanan kesehatan swasta yang bersifat sosial ; 8) Sebagai Karyawan sarana pelayanan kesehatan milik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya. Dengan melampirkan : 1) Foto copy ijaza h yang telah dilegalisir oleh dekan; 2) Foto copy surat bukti sumpah dokter/dokter gigi; 3) Surat keterangan berbadan sehat; 4) Fas foto ukuran (4x6) cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar. 5) Surat Nikah bagi yang sudah menikah; 6) Surat keterangan selesai adaptasi/ujin nasional bagi tenaga medis ulusan luar negeri.
(2)
Tenaga medis yang telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diregistrasi secara otomatis dan diberikan nomor registrasi serta bukti lapor.
(4)
Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang menerima laporan tenaga medis yang baru lulus melaporkan secara kolektif nama tenaga medis yang telah diberikan nomor registrasi, serta pilihan penempatan 7
melalui masa bakti, kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah diberikannya nomor registrasi dan bukti pelaporan. (5)
Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menetapkan surat penugasan atas nama Menteri Kesehatan serta mencantumkan nomor registrasi dan menyampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Pasal 4 (1)
Tenaga medis Warga Negara Indonesia lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melaporkan diri kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian.
(2)
Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti adaptasi/ujian nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)
Tenaga medis yang telah selesai adaptasi/ujian nasional berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
BAB III MASA BAKTI Pasal 5 (1)
Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat pemerintah menempatkan tenaga medis pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
(2)
Penempatan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui masa bakti dengan cara pengangkatan sebagai
8
pegawai tidak tetap, Pegawai Negeri Sipil dan atau mengangkat sebagai karyawan swasta. Pasal 6 (1)
Penempatan tenaga medis melalui masa bakti dilaksanakan dengan memperhatikan : a. kondisi wilayah dimana tenaga medis yang bersangkutan ditempatkan; b. lamanya penempatan; c. jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat; d. prioritas sarana kesehatan.
(2)
Penempatan tenaga medis melalui masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada : a. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah; b. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta; c. Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai staf pengajar; d. Di Lingkungan TNI, POLRI.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 7 (1)
Tenaga medis yang akan melanjutkan pendidikan spesialis dapat menunda masa bakti.
(2)
Penundaan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)
Ketentuan tentang penundaan masa bakti ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BAB IV PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP Bagian Pertama Umum
9
Pasal 8 (1)
Tenaga medis dalam masa bakti dapat diangkat sebagai pegawai tidak tetap pusat, pegawai tidak tetap provinsi dan pegawai tidak tetap kabupaten/kota.
(2)
Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.
(3)
Jangka waktu pelaksaan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap adalah selama 3 (tiga) tahun.
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pasal 9 Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap berkewajiban : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. b. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil. d. Melaksanakan masa bakti selama ketentuan yang berlaku. e. Melaksanakan program kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. f. Menjadi peserta PT. Asuransi kesehatan dan wajib membayar iuran sebesar 2% dari gaji pokok. g. Membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Mengikuti latihan pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas pada wilayah kerjanya.
Pasal 10 Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap berhak : a. Memperoleh penghasilan berupa : 10
1) gaji pokok; 2) tunjangan pegawai tidak tetap; 3) tunjangan bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil; 4) tunjangan pajak penghasilan; 5) insentif dan tunjangan lain. b. Memperoleh biaya perjalanan dari ibukota provinsi lulusan/adaptasi ke provinsi/kabupaten/kota penempatan. c. Memperoleh biaya pemakaman dan uang duka, apabila tenaga medis meninggal dunia dalam melaksanakan masa bakti. d. Memperoleh cuti. e. Melakukan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Mengajukan usul sebagai tim Kesehatan Haji Indonesia melalui provinsi setempat. g. Bonus nilai pada saat seleksi penerimaan CPNS, bagi tenaga medis pegawai tidak tetap yang ditempatkan di daerah terpencil/sangat terpencil. h. Mendapatkan pelatihan yang sama dengan PNS/karyawan lainnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. i. Dipilih sebagai tenaga medis teladan. Bagian Ketiga Pegawai Tidak Tetap Pusat Pasal 11 (1)
Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat hanya dapat dilakukan pada : a. Daerah terpencil/sangat terpencil yang tidak diminati pada daerah kabupaten yang kurang mampu. b. Daerah biasa pada kabupaten berdasarkan usul kebutuhan dari Bupati dan menyatakan bahwa daerahnya termasuk daerah kurang mampu mengangkat pegawai tidak tetap daerah. c. Daerah propinsi/kabupaten/kota dengan potensi rawan konflik/dalam situasi konflik. d. Rumah sakit tertentu sebagai tenaga medis Brigade Siaga Bencana (BSB)
11
(2)
Pengangkatan tenaga medis dilaksanakan oleh Menteri.
sebagai
pegawai
tidak
tetap
pusat
(3)
Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas usul kebutuhan yang diajukan oleh Gubernur berdasarkan usul Bupati.
(4)
Ketentuan dan tata cara pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat dan tenaga medis Brigade Siaga Bencana (BBS) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pasal 12 (1)
Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat antar Puskesmas, rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam satu daerah kabupaten menjadi kewenangan Bupati.
(2)
Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat antar kabupaten di wilayah provinsi menjadi kewenangan Gubernur.
(3)
Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat antar provinsi menjadi kewenangan Menteri.
(4)
Perpindahan tempat tugas tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan dinas atau keadaan darurat setelah tenaga medis yang bersangkutan melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
Pasal 13 Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat yang ingin melanjutkan masa baktinya lebih dari ketentuan minimal dapat mengajukan permohonannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.
Pasal 14 Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat yang telah menyelesaikan masa baktinya ata u yang sedang melanjutkan masa baktinya untuk periode 12
berikutnya dapat mengikuti seleksi CPNS Departemen Kesehatan/Instansi lainnya atau memilih penempatan melalui cara lain.
Bagian Keempat Pegawai Tidak Tetap Daerah Pasal 15 (1)
Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap provinsi/ kabupaten/kota dapat dilakukan pada : a. Daerah terpencil/sangat terpencil b. Daerah biasa.
(2)
Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap povinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)
Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan pembiayaan yang tersedia dalam APBD provinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang diusulkan oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pasal 16
(1)
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat surat perjanjian kerja bersama tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah yang disetujui oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai.
(2)
Setelah disepakati surat perjanjian kerja Gubernur/Bupati/Walikota segera menetapkan surat keputusan penugasan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah Pasal 17
(1)
Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah antar provinsi/kabupaten/kota dapat dilaksanakan atas persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota masing -masing.
13
(2)
Ketentuan mengenai perpindahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 18
(1)
Perpindahan tempat tugas tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah antar propinsi/kabupaten/kota dapat dilaksanakan atas persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tempat tugas tujuan
(2)
Perpindahan jenis kepegawaian pegawai tidak tetap daerah menjadi pegawai tidak tetap pusat hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Gubernur/ Bupati/Walikota.
BAB VI PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 19 (1)
Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagai pegawai negeri sipil dapat dilaksanakan sebagai : a. b. c. d. e. f.
Prajurit TNI dan Anggota POLRI; PNS TNI dan POLRI; PNS Departemen Kesehatan; PNS Departemen lain/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); PNS Daerah provinsi/kabupaten/kota; Staf pengajar pada Fakultas Kedokteran/Kedokteran gigi negeri;
(3)
Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagai pegawai negeri sipil dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan instansi bersangkutan masing-masing.
(4)
Ketentuan tentang tatacara pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagai pegawai negeri dilaksanakan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pasal 20 14
(1)
Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagai pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan formasi masing-masing daerah.
Pasal 21 Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagai pegawai negeri sipil pusat maupun daerah dilaksanakan melalui seleksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB VII PENEMPATAN TENAGA MEDIS SEBAGAI PEGAWAI SWASTA Pasal 22 (1)
Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagai pegawai swasta dilaksanakan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan sebagai : a. Staf pengajar pada Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi Swasta; b. Karyawan sarana pelayanan kesehatan milik BUMN/BUMD; c. Karyawan sarana pelayanan kesehatan swasta yang bersifat sosial yang berada di kabupaten di luar ibu kota negara dan atau di luar ibu kota provinsi; d. Karyawan sarana pelayanan kesehatan milik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya.
(2)
Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati/Walikota Up. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 15
BAB VIII IZIN PRAKTIK Pasal 23 (1)
Tenaga medis yang terlah memperoleh surat penugasan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Praktik (SIP) Sementara yang berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
(2)
Surat Ijin Praktik Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati/Walikota up. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(3)
Surat Ijin Praktik Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara otomatis tidak berlaku apabila tenaga medis yang bersangkutan telah melaksanakan masa bakti.
(4)
Tenaga medis yang sedang menjalankan masa bakti dapat diberikan Surat Ijin Praktik (SIP).
(5)
Tenaga medis yang telah menyelesaikan masa bakti dan berminat untuk melaksanakan tugas profesinya di sarana pelayanan kesehatan atau praktik mandiri/keluarga wajib memiliki surat ijin praktik.
(6)
Tatacara dan persyaratan memperoleh surat ijin praktik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24
(1)
Berdasarkan Keputusan Menteri ini surat ijin praktik milik tenaga medis yang berhenti/diberhentikan pada saat menjalankan masa bakti dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)
Surat Ijin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui kembali apabila tenaga medis yang bersangkutan menjalankan masa bakti kembali.
16
BAB VIII PENGEMBANGAN KARIR TENAGA MEDIS PASKA MASA BAKTI Pasal 25 (1)
Tenaga medis yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap dapat mengembangkan karir sesuai dengan pilihan sebagai : 1. Calon Pegawai Negeri Sipil; 2. Prajurit TNI, POLRI 3. Karyawan pada sarana pelayanan kesehatan BUMN/BUMD; 4. Karyawan pada sarana pelayanan kesehatan swasta; 5. Praktik Mandiri sebagai dokter/dokter gigi keluarga; 6. Mengikuti pendidikan : a. jalur spesialis/sub spesialis; b. jalur akademik, paska sarjana atau doktor.
(2)
Pengembangan karir sesuai pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis yang sedang menjalankan masa bakti atau praktik mandiri/keluarga dengan mengikutsertakan organisasi profesi. Pasal 27 (1)
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
(2)
Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin praktik.
17
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1170A/Menkes/Per/X/1999 tentang Masa Bakti Tenaga Medis dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1170A/Menkes/SK/X/1999 tentang Masa Bakti Tenaga Medis dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di JAKARTA Pada tanggal ………………….. MENTERI KESEHATAN,
Dr. ACHMAD SUJUDI
18
