Harapan dan kebimbangan

Harapan dan kebimbangan Mengulik jalan panjang pembangunan ekonomi di Indonesia

Disponsori oleh Shell


Daftar Isi

1

Kata Pengantar

2

Biografi penulis

3

Menakar keamanan Indonesia di era pasca-Jakarta Jack Hewson, Editor kontributor, Unit Intelijen The Economist

5

Indonesia Jilid Jokowi: Kontrol dan reformasi Aaron Connelly, South-East Asia Fellow, Lowy Institute

9

“Ini masih negara terbuka” Wawancara dengan Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

15

Kejanggalan kognitif: Sinyal-sinyal ambigu Indonesia perihal penanaman modal asing Paul Rowland, Konsultan independen

21

Indonesia: Peluang investasi demi pertumbuhan Bambang Brodjonegro, Menteri Keuangan Republik Indonesia

25

Mendongkrak manufaktur dengan berinvestasi pada infrastruktur Scott Younger, Direktur PT Nusantara Infrastructure

29

Mengangkat kembali manufaktur sebagai mesin pertumbuhan bagi Indonesia: Sekarang atau tidak sama sekali? Ndiamé Diop, Penasihat ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia

35

© Unit Intelijen The Economist Limited 2016


Kata Pengantar Dalam kancah politik, harapan yang membubung tinggi hampir selalu berujung pada kekecewaan. Dan memang sudah sepantasnya istilah “mengecewakan” dipakai untuk menggambarkan tahun pertama Joko Widodo sebagai presiden Indonesia. Sejak pemerintahannya dimulai pada Oktober 2014, Jokowi, demikian panggilan populernya, bertanggung jawab atas rerata pertumbuhan ekonomi kurang dari 5% per tahun, di bawah nilai rata-rata tahunan di Indonesia selama sepuluh tahun belakangan ini, yakni 5,9%. Nilai rupiah pun merosot lebih rendah dari nilainya semasa krisis keuangan Asia 1997-1998. Pasar negara berkembang di seluruh dunia juga mengalami pertumbuhan yang melambat dan kenaikan volatilitas mata uang, tetapi investor punya alasan yang kuat untuk merasa waswas di Indonesia. Stimulus ekonomi dalam bentuk penambahan pengeluaran pemerintah pada sektor pekerjaan dan pelayanan umum juga mandek di tempat. Kebijakan proteksionis dari era presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, masih terus berlanjut. Pembatasan yang kian memberatkan dalam pemberian izin kerja bagi ekspatriat juga merupakan kendala dalam investasi asing. Padahal, di lain sisi, banyak perusahaan kesulitan menemukan sumber daya yang layak dalam kolam bakat Indonesia yang belum berkembang. Serangan tragis pada Januari 2016 seketika menambahkan keamanan ke daftar masalah agenda kebijakan negeri ini, kendati implikasinya utamanya masih belum jelas untuk saat ini. Di lingkup domestik, Jokowi berjuang untuk memoles pencapaiannya dalam pemberantasan korupsi. Mau tak mau dia membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai komisaris jenderal polisi setelah Gunawan menjadi target penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). EIU mencermati kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan reformasi yang signifikan, seperti penghapusan peraturan proteksionis yang menyetir

perdagangan dan penanaman modal asing, serta pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel. Oleh karena itu, pertumbuhan diperkirakan berada di bawah potensi kekuatannya, dengan PDB meningkat hingga 4,8% pada 2015 sebelum mencuat ke 5,2% pada 2016 dan 5,5% pada 2017, terutama berkat konsumsi swasta. Dengan pengembangan kapasitas yang lambat namun konsisten dalam sektor manufaktur Indonesia yang berorientasi pada ekspor, defisit transaksi berjalan akan dapat dibendung secara bertahap. Prospek Indonesia tidak seratus persen suram. Fokus pemerintahan yang baru pada reformasi ekonomi menjanjikan harapan, demikian pula penunjukan anggota kabinet dengan pola pikir serta pendekatan yang segar seperti Thomas Lembong. Mantan investor ekuitas swasta tersebut dilantik sebagai menteri perdagangan pada Agustus 2015. Laporan ini menyatukan berbagai perspektif seputar tahun pertama Jokowi sebagai presiden dan prospek ekonomi Indonesia. Bahasan dimulai dengan penilaian terhadap implikasi politik serangan Januari 2016 di Jakarta. Kemudian, laporan ini beralih mengulas tantangan kebijakan dengan menghadirkan dua perspektif berbeda perihal kemajuan pemerintah dalam tahun pertama Jokowi ini. Berikutnya, laporan ini menguraikan beberapa pandangan yang kontras seputar lingkungan investasi. Sebagai penutup, dua pandangan mengenai potensi Indonesia sebagai pusat manufaktur akan dibagikan. Harapan dan kebimbangan:Mengulik jalan panjang pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan laporan dari Unit Intelijen Economist (EIU) yang disponsori oleh Shell. Proyek ini ditugaskan oleh sponsor tanpa memberi masukan editorial, sehingga laporan ini murni merupakan buah karya para penulis. Penyunting laporan ini adalah Kevin Plumberg dan Jack Hewson dari EIU. n


2


Biografi AARON CONNELLY adalah rekan peneliti di Program Asia Timur di Lowy Institute untuk Kebijakan Internasional di Sydney. Yang menjadi fokusnya adalah Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Myanmar, serta peran AS di wilayah tersebut. Sebelum bergabung dengan Lowy Institute, Mr Connelly bekerja di Albright Stonebridge Group, konsultasi diplomasi komersial yang berkantor pusat di Washington. Di sana, dia membantu berbagai perusahaan dan lembaga nirlaba untuk memahami risiko politik bagi investasi dan operasi di Asia Tenggara. Aaron menuntaskan studi pascasarjana di School of Foreign Service, Georgetown, lalu mengadakan penelitian dengan beasiswa Fulbright di Centre for Strategic and International Studies (Pusat Studi Strategis dan Internasional) di Jakarta. LUHUT PANJAITAN merupakan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan Indonesia. Sebelum menempati posisi ini, dia menjabat sebagai kepala staf kepresidenan Joko Widodo. Luhut yang juga merupakan mantan jenderal militer bintang empat ini menjadi menteri perindustrian dan perdagangan semasa pemerintahan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya dia bertugas sebagai duta besar untuk Singapura dan mendirikan Toba Sejahtra Group, perusahaan swasta dengan kepemilikan utama di sektor batu bara, minyak dan gas, pembangkit listrik, dan pertanian. Sambil menangani segudang tanggung jawab ini, Luhut memantau langkah-langkah pengamanan, termasuk upaya menanggulangi ancaman ISIS dan terorisme di Indonesia. Dia juga bertugas menentukan respons negara ini terhadap kehadiran kekuatan militer Tiongkok yang berkembang di Laut Tiongkok Selatan. 3


PAUL ROWLAND adalah konsultan dan analis yang berbasis di Jakarta. Dia menghabiskan lebih dari belasan tahun di Asia dan enam tahun sebelumnya di Eropa Timur, tempat ia memimpin operasi besar di sejumlah pasar negara berkembang. Selama tiga dekade terakhir, Rowland menjadi penasihat bagi pejabat senior pemerintahan, termasuk presiden, perdana menteri, menteri kabinet, serta anggota parlemen, PNS, dan diplomat dari semua jenjang di lebih dari tiga puluh negara, mulai Mauritania hingga Mongolia. BAMBANG BRODJONEGORO adalah Menteri Keuangan Indonesia yang menjabat saat ini. Dalam pemerintahan sebelumnya, dia bertugas sebagai Wakil Menteri Keuangan (2013-2014) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (2011-2013). Bambang memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia dan meraih gelar PhD dalam bidang ekonomi di University of Illinois, Urbana-Champaign. Ia sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005-2009).


NDIAMÉ DIOP saat ini merupakan penasihat ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia. Selama enam belas tahun pengabdiannya di Bank Dunia, Diop telah menerbitkan artikel Jurnal dan buku bertopik pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun sebagian besar kariernya berbasis di Washington, DC, Diop berpengalaman menangani dua tugas negara, yaitu Tunisia (sebagai wakil Bank Dunia periode 2007-2010) dan Indonesia (sebagai penasihat ekonomi sejak Juli 2012). Saat ini dia memimpin sekelompok besar ekonom yang menyediakan dukungan teknis bagi pemerintah berdasarkan praktik terbaik internasional dan menyusun analisis berbasis bukti mengenai Indonesia, termasuk Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia.

JACK HEWSON, seorang jurnalis dan analis konsultan yang berkedudukan di Asia Tenggara,membuat video dan laporan tulisan untuk berbagai organisasi media, termasuk Economist Group, Al Jazeera English, Guardian, dan FRANCE 24, sejak pertama kali menulis laporan tentang Indonesia pada tahun 2011. Dia memegang gelar sarjana politik dan filsafat dari University of Manchester dan gelar master dalam bidang jurnalisme investigasi dari City University London.

SCOTT YOUNGER adalah insinyur sipil kawakan yang mengantongi pengalaman selama lebih dari 38 tahun di banyak negara di Asia. Dia meraih gelar dari Glasgow University, UC Berkeley, dan Hong Kong University, serta merupakan anggota Institution of Civil Engineers and Honorary Research Fellow di Glasgow University. Younger telah mengabdi selama bertahun-tahun di Dewan BritCham and EuroCham Indonesia. Sejak tahun 2003, dia bertugas di Dewan International Business Chamber sebagai Senior Vice Chairman. Otoritas yang diakui dalam ranah infrastruktur ini menulis secara profesional dan menjadi kontributor rutin perihal subjek tersebut di majalah bisnis regional. Dia juga menyampaikan ceramah di berbagai konferensi. Baru-baru ini dia ditunjuk sebagai Chancellor International of President University, Jabodetabek. © Unit Intelijen The Economist Limited 2016

4


1

Menakar keamanan Indonesia di era pasca-Jakarta Jack Hewson, Editor kontributor Economist Intelligence Unit

P

ada 14 Januari silam, sesaat sebelum jam menunjukkan pukul 11 siang, ledakan pertama dari enam ledakan yang menyusul kemudian mengumandang di sekitar Jalan MH Thamrin, Jakarta pusat. Letusan tersebut diikuti rentetan tembakan dari senjata kecil. Jalan raya nan ramai yang menghubungkan bundaran ikonis Monumen Selamat Datang dengan Alun-alun Merdeka pun menggelar aksi baku-tembak yang menyebabkan tewasnya tiga orang warga sipil, seorang petugas polisi, dan empat anggota kelompok Islam militan. Gambar petugas bersenjata yang berjongkok sambil berlindung di belakang SUV dengan cepat menyebar di media sosial. Insiden tersebut menandai aksi terorisme akbar pertama di bumi Indonesia sejak pemboman Hotel Marriott dan Ritz-Carlton pada 2009, akan memberikan tantangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasi kekuatan keamanan negara dan melawan propaganda ekstremis pelaku kejahatan yang disebut sebagai Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pihak otoritas mengkhawatirkan bahwa kejadian tersebut akan sangat krusial seandainya pejuang yang kembali akan menghidupkan lagi jaringan teror yang selama ini terdesak di nusantara dan mengobarkan serangan ala Paris.

5


Respons yang terukur Jokowi menuai pujian dengan tanggapannya yang cermat dan terukur terhadap serangan tersebut. Meskipun serangan teroris lanjutan bisa saja terjadi, Jokowi telah menegaskan bahwa ancaman teror selanjutnya harus dianalisis dengan fokus yang tepat. Pada hari serangan nahas tersebut, Jokowi mengatakan, “Negara, bangsa, dan, rakyat, kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini. Saya berharap masyarakat tetap tenang karena semuanya masih terkendali.” Ucapannya benar. Negara Indonesia masih didominasi oleh kaum Muslim moderat dan sebagian besar dari mereka menentang pergerakan jihad. Jumlah militan Indonesia per juta warga juga sangat rendah. Coba bandingkan 1 hingga 3 per satu juta orang dengan 18 per satu juta orang di Prancis, demikian menurut majalah The Atlantic. Tentu hal ini tidak dapat dianggap sebagai ancaman militer yang signifikan. Disebut ancaman bagi perekonomian Indonesia pun belum layak.


Konsekuensi utama dari serangan 14 Januari lebih bersifat politis ketimbang ekonomi. Suku bunga investasi asing sebagian besar tidak terdampak oleh insiden teror sebelumnya. Kendati sempat merosot pada tanggal 14 Januari, harga saham Indonesia keesokan harinya melambung kembali. Rasionalitas pasar tersebut menenteramkan hati, meski apabila terjadi lebih banyak serangan yang mematikan, konsekuensi ekonominya tentu jauh lebih signifikan. Selepas bom Bali pada Oktober 2002, banyak negara mengeluarkan peringatan perjalanan untuk destinasi turisme ini, dan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali menurun hingga 57%. Alhasil, sekitar 2,7 juta pekerja pariwisata kehilangan pekerjaan mereka.

Konsekuensi politik Kendati demikian, untuk saat ini, konsekuensi utama dari serangan 14 Januari lebih bersifat politis ketimbang ekonomi. Pada hari insiden tersebut, baik militer maupun polisi dikerahkan dengan cepat. Kedatangan tentara bersenjata pada saat itu dimungkinkan oleh adanya unit militer yang bertugas melindungi istana presiden di dekatnya. Namun

kebingungan terkait pihak yang bertanggung jawab mungkin akan meruncing dalam beberapa bulan mendatang, apabila militer meminta peran yang lebih signifikan dalam operasi kontraterorisme. Selama bertahun-tahun, militer berupaya untuk menduduki kembali peran keamanan dalam negeri yang dialihkan kepada polisi selama era reformasi. Ancaman teror baru ini jelas dapat menjadi peluang untuk mewujudkan ambisi kelembagaan tersebut. Menteri Keamanan saat ini, Luhut Panjaitan, pernah menjabat sebagai komandan Densus 81, satuan pasukan khusus kontraterorisme pada era Suharto. Para loyalis orde lama bisa saja mendorongnya untuk menyarankan agar militer dapat lebih dilibatkan. Panjaitan juga diposisikan secara unik untuk melakukannya. Sebagai salah satu dari segelintir sekutu dekat Jokowi dalam pembentukan kabinet, dukungan Panjaitan sangat berharga bagi presiden yang terkucilkan secara politis ini. Otomatis, daya tawarnya cukup besar. Akan tetapi, Indonesia mungkin akan lebih aman jika tanggung jawab atas operasi kontraterorisme tetap diamanatkan kepada polisi, yang didukung oleh inteligensi operasional yang jauh lebih hebat dan dihimpun selama 14 tahun terakhir. Sebagai tanggapan terhadap bom Bali 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang, pada tahun 2003, pemerintah Indonesia membentuk Densus 88, detasemen khusus kepolisian yang ditugaskan untuk memberantas Jemaah Islamiyah (JI), pelaku serangan. Selama lebih


6


Pasukan antiteror perlu menunjukkan kemampuan beradaptasi yang hebat dan berkolaborasi lintas batas untuk menembus jaringan baru ini.

dari 13 tahun, Densus 88 berhasil meringkus dan menewaskan pimpinan JI, melumpuhkan kemampuan mereka dan mengumpulkan intelijen operasional yang berharga dalam prosesnya. Sangatlah penting bagi polisi untuk melindungi perannya jika pasukan keamanan berhasil membendung ancaman dari ISIS — yang ambisi dan kemampuannya jauh melebihi ancaman teror yang diamati selama lima tahun terakhir ini. Lantaran kekejaman Densus 88 dalam memburu target terornya, sejak 2010 hingga pekan lalu, pelaku jihad memusatkan mayoritas serangan mereka kepada polisi. Untungnya upaya mereka tidak terorganisir dengan rapi dan kompeten, sehingga tiga bom bunuh diri yang diledakkan hanya merenggut nyawa para penyerang. Namun, sebagaimana terlihat dari serangan 14 Januari, yang polisi yakini didalangi oleh Bahrun Naim, orang Indonesia yang saat ini berjuang untuk ISIS di Suriah, ISIS memiliki pengaruh dalam tujuan strategis dan metodologi teroris dalam negeri. Seperti dalam insiden sebelumnya, polisi menjadi sasaran dalam serangan 14 Januari.

7


Namun, pekerja asing dan kafe Starbucks juga turut menjadi korban sehingga serangan ini menjadi penting di mata internasional. Operasi multipentas ini dimaksudkan untuk menarik kerumunan orang sebelum perangkat lainnya diledakkan. Syukurlah, beberapa perangkat tambahan itu tidak sempat digunakan. Para pelaku kejahatan juga mampu memulai rencana yang rumit tanpa terdeteksi, dan itu menunjukkan keamanan operasional yang efektif. Serangan kemarin juga merupakan yang paling ambisius dalam lima tahun terakhir. Persaingan antara “waralaba” ISIS yang berkembang di wilayah ini juga dapat memicu aktivitas teroris yang lebih akbar karena sejumlah fraksi berupaya mengklaim tampuk kepemimpinan ISIS di Asia Tenggara. Pada 14 Januari, Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian diberitakan mengatakan bahwa sejumlah serangan di Jakarta adalah bagian dari persaingan antara kelompok jihad Filipina dan Bahrun Naim guna memperebutkan posisi pemimpin kelompok ISIS di wilayah tersebut. Pasukan antiteror perlu menunjukkan kemampuan beradaptasi yang hebat dan berkolaborasi lintas batas untuk menembus jaringan baru ini.

Dibutuhkan upaya baru Selain kepolisian yang tangguh dan upaya baru dalam menginfiltrasi jaringan teror ISIS yang mulai merebak, terdapat sejumlah langkah tambahan yang akan diperlukan untuk menandingi ancaman jihad di negeri ini. Pertama, reformasi sistem penjara dibutuhkan guna mencegah penyebaran ideologi jihad dan menghambat koordinasi antara tahanan


dan teroris di luar penjara. Residivisme merupakan masalah utama di kalangan narapidana teroris. Sekurang-kurangnya 40 terpidana teroris kembali beraksi sesudah dibebaskan dari penjara.

komplotan serangan 14 Januari hingga menjelang insiden tersebut.

Di dalam penjara Indonesia, ulama ekstremis biasanya tidak diawasi dan dapat dengan mudah menyiarkan informasi kepada tahanan lainnya.

Orang muda yang aktif di dunia maya namun tidak sukses dalam kehidupan nyata biasanya menjadi sasaran pelaku jihad. Pemerintah harus melansir kampanye di platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menandingi narasi ekstremis. Hingga saat ini, sebagian besar dalil pelaku jihad di media sosial tidak ditentang sama sekali.

Penyerang dalam insiden 14 Januari, Afif Sunakim, diyakini telah dihasut oleh ulama ternama, Aman Abdurrahman, selama dia mendekam di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta. Banyak tahanan juga mudah mengakses kontak dan materi pelaku jihad melalui internet pada ponsel pintar mereka. Menurut Kapolri Badrodin Haiti, sekurangkurangnya lima militan yang dipenjara masih berkomunikasi dengan anggota

Kedua, propaganda ISIS harus dilawan di ranah online.

Ketiga, program deradikalisasi harus diadakan untuk menarget mereka yang dideportasi kembali ke Indonesia setelah gagal mencapai Suriah. Sejauh ini, Jokowi mendulang pujian atas responsnya yang netral terhadap serangan teror Januari. Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu dituntaskan. n


8


2

Indonesia Jilid Jokowi: Kontrol dan reformasi Aaron Connelly, , South-East Asia Fellow, Lowy Institute

K

ala itu sore menjelang malam saat Jokowi keluar dari istana negara dalam balutan kemeja putih nan rapi untuk mengumumkan kabinet pertamanya pada Oktober 2014. Pengumuman ini sebetulnya dijadwalkan untuk disampaikan beberapa jam sebelumnya di halaman kediaman barunya. Namun rupanya langkah Jokowi terhambat oleh tuntutan pertimbangan khusus perihal susunan kabinet barunya. Permintaan itu berasal dari sejumlah pemimpin partai dan suporter kaya yang turut menyukseskan kampanye pemilunya. Megawati Soekarnoputri, mantan presiden dan ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang notabene adalah partai Jokowi, memveto beberapa pilihan pada menit terakhir. Di saat wartawan datang lebih awal dan hilirmudik di halaman, para ajudan Jokowi sibuk mencari pengganti yang layak. Susunan yang diumumkan kemudian sungguh mengecewakan. Di dalamnya tercakup banyak pejabat yang setia kepada Megawati, Wakil Presiden Jusuf Kalla, atau Surya Paloh, ketua partai Nasional Demokrat. Yang lainnya tidak menyandang reputasi sebagai pelaku pemerintahan yang baik. Pengumuman tersebut pun mencuatkan dua pertanyaan yang menegaskan sejumlah fakta mengenai kepresidenan Jokowi. Pertama, hingga sejauh mana Jokowi mengendalikan pemerintahannya?

9


Dan kedua, hingga mana sejauh dirinya, selaku presiden, menjadi seorang reformator?

Ini kabar baiknya Pada hari-hari sebelum Jokowi menjabat, kekhawatiran terkait stabilitas pemerintahan barunya berpusat pada niat oposisi Koalisi Merah Putih (KMP). Dipimpin oleh ketua partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan kandidat presiden yang kalah, Prabowo Subianto, oposisi yang bangkit kembali ini bersatu lebih kuat dan erat dibanding dalam sepuluh tahun ini. Sikap mereka kelak dijamin garang. Di tengah situasi yang meresahkan ini, mata-mata Jokowi khawatir kalau-kalau pihak oposisi berusaha menggalang suara untuk memakzulkan presiden yang baru.

Keberhasilan terbesar dalam pemerintahan Jokowi adalah caranya merangkul oposisi ini tanpa banyak bicara. Keberhasilan terbesar dalam pemerintahan Jokowi adalah caranya merangkul oposisi ini tanpa banyak bicara. Dan dia memang berhasil meloloskan dua anggaran melalui badan


legislatif yang dikuasai oposisi. Bahkan, langkah pemotongan subsidi BBM secara drastis, yang notabene adalah isu yang amat sensitif dan kontroversial, ditempuh tanpa perlawanan berarti dari KMP. Jokowi melakukan hal itu dengan melindungi mantan lawannya. Misalnya, dia menandatangani dekrit yang memberi wewenang pada pembuat undang-undang untuk membiayai kendaraan pribadi dengan dana negara. Dia juga mengesahkan pinjaman negara sejumlah US$62m untuk salah satu perusahaan Bakrie. Strategi ini tentu berisiko karena Jokowi terpilih sebagai presiden karena dia mengusung janji pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Tindakan perlindungan melalui jalur biasa, seperti pemberian kontrak pada badan usaha milik negara yang terkait secara politis, akan memperlambat program investasi infrastruktur Jokowi yang ambisius serta menorehkan rekam jejak yang mengecewakan dalam kampanye pemilu keduanya pada 2019.

gamblang. Sang ketua DPR, Setya Novanto, mengundurkan diri setelah dituduh berupaya memeras US$4 miliar dalam bentuk saham dari unit daerah Freeport-McMoRan. Dalam suatu rekaman rahasia, Novanto terdengar meminta 20% saham dari perusahaan Freeport-McMoRan dan menyiratkan bahwa permintaan tersebut direstui oleh presiden dan ajudan tertingginya. Semua orang yang bersangkutan dalam pemerintahan Jokowi membantah setiap dugaan tentang upaya pemerasan tersebut. Namun apabila skandal itu mendesak Jokowi untuk mengekang upaya para pembantunya dalam meraih dukungan legislatif – secara sah ataupun tidak – KMP akan bangkit sekali lagi untuk bertarung dan mempersulit upayanya dalam meloloskan agenda legislatifnya. Dirinya pun dapat dicekal oleh investigasi legislatif saat menjalankan pemerintahannya.

Mengendalikan koalisinya sendiri

Jika perlindungan itu diberikan dengan cara yang menyeleweng, tuduhan korupsi dapat meruntuhkan pamor Jokowi di mata pemilih.

Sejak dulu, mengelola kericuhan dalam koalisinya sendiri merupakan tantangan besar yang dihadapi Jokowi. Sebagaimana dilihat oleh salah satu penasihat kepresidenan, Jokowi tidak hanya melawan KMP, tetapi juga “KMP satunya”, yaitu Kalla, Megawati, dan Paloh. Wakil presiden, ketua partai, dan pendukung keuangan utamanya berebut dalam penunjukan kabinet dan cekcok karena perbedaan kebijakan.

Jika perlindungan itu diberikan dengan cara yang menyeleweng, tuduhan korupsi dapat meruntuhkan pamor Jokowi di mata pemilih. Skandal menggemparkan yang melengserkan ketua DPR pada Desember kemarin menggambarkan risiko tersebut dengan

Jokowi berusaha menyenangkan mereka dengan mengangkat sekutu mereka di posisi-posisi kunci, kendati hal itu melemahkan reputasi pemerintahan yang baik dalam kabinetnya sendiri. Kementerian Pertanian dipimpin oleh anak didik Kalla yang masih muda. Posisi Jaksa


10


Namun jumlah teknokrat dalam kabinet Jokowi tidak mencapai separuhnya, sementara separuh lainnya ditempatkan di sana untuk menyenangkan hati para pemimpin partai dalam koalisinya.

Agung, yang sangat sensitif karena berkaitan dengan upaya memerangi korupsi dalam sistem hukum, dipegang oleh sekutu Paloh, padahal Paloh sendiri dicurigai tersangkut kasus korupsi. Dan menambah daftar kesalahannya yang fatal, Jokowi menempatkan Budi Gunawan, mantan ajudan Megawati, sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Jokowi akan menyesali tiap-tiap penunjukan tersebut, namun yang paling mengecewakan adalah pengangkatan Gunawan. Tak lama sesudah Gunawan dicalonkan sebagai calon Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka korupsi. Polisi balik menyerang dengan menetapkan masing-masing komisioner KPK sebagai tersangka untuk berbagai kejahatan dengan bukti minim. Berdasarkan undang-undang, terdakwa pidana tidak dapat melanjutkan tugasnya di pemerintahan, sehingga gerakan itu sangat melemahkan kepemimpinan di KPK, lembaga paling tepercaya dan populer di Indonesia.

11


Alih-alih membela KPK dan mempertaruhkan bentrokan dengan Megawati dan kepolisian, Jokowi terombang-ambing selama beberapa minggu sebelum akhirnya menggulirkan kompromi. Gunawan akhirnya diangkat sebagai wakil Kapolri, sementara ketua KPK sementara dengan mandat gabungan ditunjuk untuk menjabat selama sembilan bulan yang tersisa dari masa jabatan pendahulu mereka. (Semenjak itu, daftar pemimpin baru yang lebih lemah dan dipilih melalui proses yang melibatkan presiden dan pembuat undang-undang, berlangsung hingga kini). Meskipun terus menghimpun penyelidikan terhadap beberapa tokoh kuat, sejak saat itu KPK menjauh dari target nyata lainnya. Aksi Jokowi dalam perkara Budi Gunawan tak diragukan lagi melemahkan KPK dan memberi contoh yang mengganggu tentang kekebalan polisi. Tak heran bila dalam tahun-tahun mendatang, kasus korupsi yang menjalari tubuh kepolisian tak akan pernah terungkap. Kru mitra dan pendukung koalisi Jokowi kemungkinan akan memunculkan ujian lain yang serupa dalam masa pemerintahannya yang masih akan berjalan tiga setengah tahun lagi.

Benarkah Jokowi seorang reformator? Jokowi memenangkan hati banyak orang ketika menjadi walikota Solo dan gubernur Jakarta yang terkenal serbabisa. Namun, rekam jejaknya sesudah pemilu menimbulkan banyak tanda tanya di benak para analis asing, apakah selain tidak mampu mengontrol, Jokowi juga sebetulnya tidak memiliki naluri reformis yang menandai masa kejayaannya di tingkat kotamadya dan provinsi.


Dalam beberapa hal, keraguan ini terkait erat dengan kurangnya kontrol Jokowi. Di tingkat yang paling mendasar, selama kampanye pemilu, Jokowi berjanji untuk mentransformasi politik Indonesia dan tidak menawarkan kursi kabinet kepada para pemimpin partai sebagai ganti dukungan di legislatif. Dia juga berjanji untuk menyusun kabinet yang sebagian besar terdiri dari kaum teknokrat. Namun jumlah teknokrat dalam kabinet Jokowi tidak mencapai separuhnya, sementara separuh lainnya ditempatkan di sana untuk menyenangkan hati para pemimpin partai dalam koalisinya. Kendati awalnya dia tidak mau menawarkan kursi kabinet untuk menarik partai-partai oposisi agar menyeberang dari KMP, perombakan kabinet berikutnya kemungkinan akan mengakomodasi kesepakatan semacam itu. Perlindungan yang diberikan Jokowi di awal pemerintahannya guna meraih kerja sama legislatif juga sama problematisnya. Alih-alih mengganti aturan permainan, selama tahun pertama ini, Jokowi belajar memainkannya dengan lebih cerdik. Selain itu, dalam kebijakan tertentu, rekam jejak Jokowi sebagai reformator tidak lagi murni. Jokowi memahami bahwa defisit infrastruktur di Indonesia menahan laju perekonomiannya, dan dia berjanji untuk mengatasinya melalui portofolio proyek infrastruktur yang ambisius. Banyak di antaranya terhenti selama bertahuntahun dalam pemerintahan terdahulu. Jokowi mengerti bahwa dia perlu menarik investasi masif dari luar negeri demi mewujudkan rencana tersebut. Namun, para menterinya justru memboroskan bulan-bulan awal pemerintahannya dengan menerapkan peraturan yang justru merugikan investasi dan perdagangan asing.

Kekontrasan ini tampil sangat jelas pada April 2014. Dalam konferensi World Economic Forum di Jakarta, Jokowi menjanjikan “keuntungan yang luar biasa” bagi investor dan meminta mereka untuk menghubunginya jika terbentur masalah. Dua hari berselang, Jokowi menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin negara nonblok dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Dalam kesempatan itu, dia menyerukan tatanan ekonomi global yang baru dengan mengecilkan peran lembaga-lembaga dari Barat. Ketika rupiah dan pangsa pasar terjun bebas dalam bulan-bulan berikutnya, Jokowi melipatgandakan proteksinya dengan meningkatkan cukai pada ratusan item. Pengangkatan Thomas Lembong, investor ekuitas swasta yang sempat tinggal di Singapura, sebagai menteri perdagangan pada Agustus 2014 mengisyaratkan perubahan dalam pendekatan Jokowi. Dalam wawancara pada hari pertamanya menjabat, Lembong mengatakan kepada Bloomberg bahwa “pada akhirnya proteksionisme selalu menjadi bumerang”. Selama sisa tahun 2015, Jokowi dan Lembong memperkenalkan tujuh paket yang dirancang untuk memacu pertumbuhan dan penanaman modal asing. Paket-paket ini berhasil memperbaiki iklim investasi, namun kebanyakan dalam hal margin, melalui pemangkasan birokrasi dalam proses perizinan. Puluhan langkah telah diumumkan dengan tindak lanjut penerapan yang tidak seberapa. Namun Jokowi jelas meyakini bahwa dirinya adalah reformator, terutama dalam caranya mendefinisikan diri dalam kaitannya dengan sang pendahulu, Susilo Bambang Yudhoyono.


12


Jokowi jelas meyakini bahwa dirinya adalah reformator, terutama dalam caranya mendefinisikan diri dalam kaitannya dengan sang pendahulu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Anti-SBY Menjelang akhir dari sepuluh tahun pemerintahan Yudhoyono, berbagai tokoh masyarakat di Indonesia semakin sering menyuarakan kritik yang memadukan argumen reformis, nasionalis, dan populis terhadap Presiden Yudhoyono. Menurut mereka, selama masa jabatan Yudhoyono, Indonesia menjadi lebih lemah. Mereka berargumen bahwa hukum tidak ditegakkan, korupsi semakin marak, dan sumber daya publik dihamburhamburkan dengan sia-sia. Upaya Yudhoyono berkeliling dunia untuk menghebatkan citral Indonesia di kancah internasional dipandang tak lebih dari pemuas egonya semata. Sebagian kalangan bahkan meyakini bahwa dia menukar pertimbangan khususnya dengan sanjungan pemerintah dan perusahaan asing. Sebaliknya, Jokowi memasuki masa pemerintahannya dengan kerendahan hati yang menjanjikan. Meskipun kekayaannya bernilai lebih dari US$2,5 juta pada saat itu, dia mengusung latar belakangnya yang bersahaja

13


semasa kampanye. Poster kampanye Jokowi membanggakan bahwa harga setelan jasnya tidak lebih dari US$100. Kendati Yudhoyono memerintahkan pembelian Boeing 737 untuk perjalanan kepresidenan, selama kampanye dan pada hari-hari awalnya sebagai presiden, Jokowi terbang dengan penerbangan komersial kelas ekonomi. Jokowi juga mencitrakan dirinya sebagai sosok yang lebih tegas dalam hal akhlak, yang dianggapnya menurun di Indonesia semasa pemerintahan Yudhoyono. Slogan “revolusi mental”-nya disiarkan terus-menerus selama kampanye. Dalam manifesto pemilunya, dia berjanji untuk “menolak negara yang lemah”, dan berjanji untuk bersikap tegas pada korupsi, perdagangan narkoba, dan penangkapan ikan secara liar. Meskipun memungkinkan reformasi di lembaga negara tertentu yang selama ini digerogoti korupsi, agenda ini juga memuat kritik yang semakin mengemuka terhadap peran pemerintah dan investor asing di Indonesia. Menurut argumen tersebut, pemodal asing terlibat dan turut meraup untung dari lemahnya negara Indonesia. Selama pemilu 2014, Prabowo menggembargemborkan pandangan ini dan berceramah tentang bahaya “intervensi asing”. Dia dan para pengikutnya menuai lebih banyak perhatian — dan keprihatinan yang lebih dari kalangan investor asing. Namun banyak retorika Jokowi yang juga membenarkan keprihatinan nasionalis ini, sekalipun tidak sekeras dan setegas yang disampaikan Prabowo. Sepanjang kaum nasionalis mendukung narasi yang digunakan presiden Jokowi untuk membenahi kegagalan yang dianggap berasal dari jilid Yudhoyono, hal


tersebut mungkin akan terus berperan dalam penyusunan kebijakan selama pemerintahannya.

Saatnya beraksi Jokowi pun dihadapkan pada dilema. Dia tak akan sanggup mewujudkan tujuan pembangunannya yang ambisius tanpa penanaman modal asing. Namun langkahlangkah yang harus diambilnya untuk menyambut investasi asing, melukai hati kaum nasionalis Indonesia—yang sepertinya justru tidak begitu dipedulikan Jokowi. Dimulai Agustus lalu, dengan pengangkatan Lembong sebagai menteri perdagangan, Jokowi telah berupaya untuk berkompromi dengan mengadakan perubahan kecil dalam hal izin. Kemudian, dia menyampaikan pengumuman

yang dramatis namun tidak realistis bahwa Indonesia akan bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik. Dia juga mencari mitra yang berkuasa, terutama Tiongkok dan Jepang, yang mungkin bersedia menutup mata pada risiko yang mengancam investor asing dalam sistem negeri ini. Namun, langkah itu saja tidak akan cukup untuk menarik investasi dengan skala yang Indonesia butuhkan. Jika negeri ini tidak ingin menyia-nyiakan satu dekade lagi, Jokowi harus membereskan masalah korupsi dan penjabat daerah yang memanfaatkan peraturan rezim lama untuk menangguk keuntungan dari investor asing. Langkah tersebut tentu berbahaya dalam lingkungan politik, namun risikonya berlipat mengingat posisi politik dan pengaruh Jokowi yang lemah pada aparat pembuat kebijakan. n


14


3

“Ini masih negara terbuka” Wawancara dengan Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

S

ejak menjabat pada Oktober 2014, rapor kerja Jokowi sangatlah bervariasi.

Di awal pemerintahannya, Jokowi berhasil menggulirkan program kesehatan dan kesejahteraan yang ambisius, mencabut subsidi bahan bakar, serta mengalihkan dana pemerintah ke pembelanjaan infrastruktur yang sangat dibutuhkan Indonesia.

Ideologi apakah yang memandu Jokowi dan agenda kebijakannya? Apakah kepentingan perusahaan besar ataukah kaum pekerja yang menjadi prioritas utama sang presiden?

Namun ada juga sejumlah kemunduran yang membuat keputusan Jokowi dipertanyakan.

Politik Indonesia tidak berada tepat di sepanjang garis sayap kiri atau kanan, namun saya kira Jokowi seorang sentris. Beliau berada di tengahtengah. Beliau seorang reformator.

Eksekusi terhadap narapidana narkoba asing menyebabkan kecaman diplomatik yang meluas dan mendominasi liputan tentang Indonesia di berita mancanegara. Selain itu, rentetan pengumuman kebijakan yang terkesan proteksionis seolah kontradiktif dengan retorika Jokowi bahwa negara ini “terbuka untuk bisnis”. Ketidakcocokan yang kentara ini tentu membuat sejumlah pihak meragukan tujuan utama Jokowi. Sebagai pemimpin pertama Indonesia yang berasal dari luar elite politik atau militer tradisional, terbetik kekhawatiran tentang kemampuannya memproyeksikan kekuasaan dan meloloskan agenda kebijakannya. Pada Desember 2015, EIU mewawancarai Luhut Panjaitan, menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan Indonesia, sekaligus mitra

15

bisnis lama sang presiden, dan memintanya membeberkan prioritas kebijakan dalam pemerintahan Jokowi.


Jokowi tidak menghiraukan investor besar. Meskipun kami ingin melihat pertumbuhan, kami juga ingin menyaksikan tumbuhnya kesetaraan. Ambillah contoh peraturan pemerintah tentang kepemilikan minyak kelapa sawit berkenaan dengan hubungan antara konglomerat dan petani kecil. Semenjak era Suharto, konglomerat terlalu banyak mendulang untung meski peraturan yang berlaku semestinya menjamin bagian yang adil bagi petani kecil. Namun kini, untuk pertama kalinya, kami berusaha menegakkan peraturan ini sehingga distribusi keuntungan yang tepat benar-benar terjadi. Jika tidak, kesenjangan antara kaya dan miskin dalam koefisien Gini akan menjadi semakin besar. Apabila orang muda melihat bahwa orang kaya semakin kaya sedangkan keluarga mereka tetap


miskin, efeknya akan berbahaya. Kita harus memandangnya sebagai potensi masalah yang mengancam dalam waktu dekat — hindari betul kemarahan orang muda. Jadi Jokowi seorang sentris. Beliau reformator tetapi juga nasionalis karena partai politiknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), adalah partai yang berpihak kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Beliau memandang nasionalisme sebagai perekat yang menyatukan negeri ini. Dengan 250 juta penduduk dan banyaknya pulau di Indonesian, hal itu memang wajib hukumnya. Namun, berkaitan dengan nasionalisme Jokowi, orientasi beliau adalah untuk kepentingan yang lebih besar dari negara ini. Saya perlu memperjelas bahwa nasionalisme berbeda dengan proteksionisme. Kami menyambut investasi asing dengan tangan terbuka. Bahkan sore ini pun kami mengadakan pertemuan kabinet dan menyatakan bahwa kami okeoke saja bila mayoritas investasi di bidang infrastruktur dalam tahun-tahun mendatang berasal dari luar negeri. Kami tengah menyusun lebih banyak insentif untuk PMA. Namun tidak adakah kontradiksi dengan kebijakan investasi asing yang semestinya terbuka ini? Sebagai contoh, pada 2014 ada lebih banyak industri yang ditambahkan ke daftar negatif investasi pemerintah, yang melarang penanaman modal asing pada sektor industri yang dipilih. Tidak, bukan begitu keadaannya. Ambillah contoh kepemilikan properti oleh investor asing. Saya baru saja berdiskusi dengan menteri koordinator perekonomian kami, dan dalam beberapa bulan mendatang akan diadakan

liberalisasi kepemilikan properti. Jika Anda mencermati seluruh paket regulasi ekonomi yang digulirkan oleh Jokowi, inti dari semua paket ini adalah menyederhanakan perizinan yang akan menguntungkan investor asing ataupun lokal. Saya kira Jokowi mengerti bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa mendatang, dukungan investor asing adalah syarat mutlak. PMA wajib hukumnya. Investasi domestik dan investasi pemerintah tidaklah cukup; PMA amat sangat penting. Kami sama sekali tidak ingin melihat proteksionisme di negara ini; jangan salah paham, ya. Saya sudah menegaskannya. Saya memahami bahwa beberapa jurnalis di AS menganggap kebijakan kami bersifat proteksionis. Dan saya berani menjamin: Jangan khawatir, ini masih negara terbuka. Namun kami ingin melihat rakyat Indonesia dan investor sama-sama diuntungkan. Saya tidak melihat adanya kontradiksi dalam kebijakan investasi asing Indonesia. Jokowi berupaya membawa Indonesia memasuki era yang baru. Beliau berusaha membawa Indonesia dari ekonomi yang berbasis komoditas menjadi ekonomi yang berbasis manufaktur. Misalnya saja, beliau mengalihkan uang hasil pencabutan subsidi BBM ke pembelanjaan infrastruktur. Sekali lagi, kami melihatnya dari kelanjutan larangan ekspor bijih mineral yang belum diolah. Langkah ini dapat memengaruhi perekonomian untuk sementara waktu, namun beliau memahaminya. Kami akan menderita dalam jangka pendek, dan mungkin dalam waktu satu tahun, tetapi perekonomian kami menunjukkan


16


tanda-tanda membaik. Pada kuartal ketiga [PDB Indonesia meningkat] 4,73%, dan itu indikasi yang kuat bahwa kebijakan beliau berada di jalur yang tepat.

Terdapat ketidakefisienan di berbagai bidang yang juga perlu ditangani, dan kami menjadikan negara-negara seperti Singapura dan Amerika Serikat sebagai panutan.

Jadi ke depannya apa yang akan menjadi prioritas kebijakan ekonomi Jokowi pada 2016?

Hambatan apa saja yang mungkin ditemui saat Jokowi berusaha meloloskan agenda kebijakannya? Banyak yang menganggap Jokowi berutang budi kepada tokoh politik yang lebih berkuasa, terutama Megawati Soekarnoputri, sang pemimpin PDI-P. Apakah Jokowi pemimpin yang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri?

Salah satu prioritas kebijakan khusus tahun ini adalah mengatasi ketidakefisienan. Kami harus mengenyahkannya jauh-jauh. Misalnya saja, dalam bidang logistik, waktu tunggu kapal di Tanjung Priok Jakarta pada saat ini adalah 7-14 hari. Tahun depan, kami ingin memangkasnya menjadi 3-6 hari saja. Dampaknya akan sangat terasa. Kami juga akan mengupayakan efisiensi yang lebih baik dalam pemungutan pajak. Jumlah wajib pajak Indonesia saat ini kurang dari 1 juta orang, padahal golongan kelas menengah kini dihuni oleh 45 juta warga. Mengapa hanya 1 juta orang yang berhasil dijaring? [Kami ingin membereskan] masalah dan ketidakefisienan sistem. Jadi bagaimana kami akan membereskan ketidakefisienan ini? [Melalui] penghubung antara kantor pajak dan komunitas bisnis. Kami punya basis datanya — ada 172 juta pemilih yang terdaftar dalam pemilihan kepala daerah. Jadi sekarang infrastruktur data tersebut bisa kami gunakan untuk mengejar pajak. Dalam waktu dua tahun, prediksi kami akan ada 3 atau 4 juta orang yang membayar pajak. Apabila hal itu terjadi, saya sangat yakin bahwa kami dapat meningkatkan pendapatan pajak dari sekitar 1.350 triliun rupiah saat ini hingga mencapai 1.800 atau 1.900 triliun rupiah. Dengan demikian, ada lebih banyak dana untuk membangun infrastruktur.

17


Yah, beliau sangat menghormati Ibu Megawati, itu sudah jelas. Jokowi pernah berkata kepada saya, “Ibu Mega jauh lebih tua dari saya, Pak Luhut. Dia ketua partai politik kita, [dan] sebagai orang Jawa, saya harus bersikap sopan kepada Ibu Mega; itu budaya saya”. Tidak ada yang salah dengan itu, namun bukan berarti Jokowi menuruti semua permintaan Ibu Megawati, dan beliau memahami hal itu. Dengan Pak Jusuf Kalla, sang wakil presiden, saya kira hubungan mereka juga sangat baik, dan saya rasa beliau juga memahami batas-batas dari apa yang dapat dikatakan atau disarankannya. Saya rasa Jokowi sekarang mengerti bahwa beliau memiliki alat atau kekuasaan yang tidak dapat diusik oleh siapa pun. Yaitu hak prerogeratif presiden. Beliau paham bahwa beliau punya alatnya dan [sudah tahu] cara memanfaatkannya. Di hadapan angkatan bersenjata, beliau berkata: “Hei, ingatlah bahwa saya pemimpin tertinggi kalian dan kesetiaan kalian hanyalah kepada saya”. Beliau menyampaikannya dengan sangat terbuka. Dulu beliau mungkin terkesan kurang asertif, namun sekarang sikapnya


sangat tegas. Kini beliau berbicara kepada para menterinya dengan penuh otoritas. Sore ini di rapat kabinet beliau menegur seseorang yang berusaha membelokkan pikiran mereka; Jokowi menandaskan bahwa beliau “tidak mau mendengarnya lagi”. Dalam hal ini beliau menjadi lebih tegas. Mungkin dalam enam bulan pertamanya di pemerintahan, Jokowi butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan jabatan barunya. Namun sekarang beliau benar-benar memahami posisinya. Saat ini beliau sangat tegas... Beliau tahu bahwa beliau punya kuasa. Jokowi sebelumnya dikritik karena mengangkat terlalu banyak anggota PDI-P di jabatan kementerian, yang menurut berita dilakukannya demi menyenangkan anggota senior partainya. Namun, perombakan kabinet terbaru menempatkan lebih banyak teknokrat yang berpengalaman di posisiposisi kunci. Apakah Jokowi kini menjadi lebih leluasa untuk menunjuk siapa pun yang dikehendakinya? Ya, tentu saja. Namun, di saat bersamaan, beliau perlu mempertahankan keseimbangan politik. Ini bukan perkara yang dapat diabaikan begitu saja. Namun saya rasa beliau lebih banyak menempatkan kaum profesional dalam jabatan strategis, misalnya dalam kasus Thomas Lembong, menteri perdagangan yang baru. Beberapa pengangkatan terbaru juga tidak melibatkan partisan partai. Lembong bahkan tidak tergabung dengan partai politik mana pun. Saya sering menghabiskan waktu dengan presiden dan perombakan kabinet terbaru ini menunjukkan bahwa beliau lebih percaya diri.

Tim ekonomi sekarang cukup oke. Pengalaman Jokowi sebagai presiden semakin banyak dan ekonomi pun membaik — jadi beliau mengerti bahwa program ekonominya berjalan dengan baik. Tuduhan yang baru-baru ini menjerat mantan ketua DPR Setya Novanto, yang diduga meminta miliaran dolar dalam bentuk saham dari Freeport McMoran untuk mengamankan perpanjangan kontrak pertambangan mereka di Papua, mencuatkan keraguan baru atas kemampuan pemerintahan ini dalam memberantas korupsi. Bagaimana Jokowi akan menjawab semua permasalahan ini? Saya tidak percaya Setya secara pribadi meminta US$4 miliar dari Freeport. Saya bukan sedang berusaha membelanya, namun saya tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Beliau mungkin telah mengundurkan diri, namun lebih karena tekanan politik, dan saya tidak ingin membahas hal itu. Tetapi bagaimana permintaan sejumlah miliaran dolar dalam bentuk saham ini dapat dipenuhi. Bagaimana bisa 20% saham perusahaan ini dapat diberikan padahal Freeport adalah perusahaan publik? Bagaimana bisa kita berkata kepada direktur utama Freeport, “Beri saya 20% atau 30% dari perusahaan ini”? Setya bukan orang bodoh. Anda juga harus ingat bahwa rekaman asli [dari percakapan yang diduga berlangsung antara Novanto dan Maroef Sjamsoeddin, Direktur Utama Freeport Indonesia], belum disidangkan di pengadilan. Kasus yang melibatkan Novanto dan Freeport memang harus melalui penyelidikan, tetapi tampaknya jelas bahwa komisi pemberantasan korupsi di Indonesia (KPK) telah melemah sejak Jokowi menjabat.


18


Sejak Januari, tidak ada pejabat tinggi yang diusut oleh KPK, sementara polisi meluncurkan berbagai kontra-penyelidikan terhadap komisi ini — yang ditafsirkan secara luas sebagai balas dendam atas penetapan KPK terhadap calon kapolri saat itu, Budi Gunawan, sebagai tersangka korupsi. Tidak, itu tidak benar. Jika Anda tidak menemukan satu pun pejabat tinggi yang korup, maka tentu Anda tidak dipaksa untuk melakukannya. KPK masih menjalankan tugasnya dengan baik. Hanya karena tidak ada pejabat tinggi yang tertangkap, bukan berarti komisi ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jika ada begitu banyak pejabat tinggi yang tertangkap oleh KPK, itu berarti kami berhasil memperbaiki sistem secara keseluruhan, sehingga hal itu juga menentang argumen tersebut. Kendati demikian, banyak pengamat melihat adanya kebutuhan untuk memperkuat langkah-langkah pemberantasan korupsi. Dapatkah kita mengharapkan gerakan-gerakan ini berlaku pada 2016? Kami ingin merevisi peraturan KPK, dan harus ada komite pengawas yang merupakan tambahan baru, mirip dengan KPK Hong Kong. Kami juga akan memperkenalkan kriteria yang dapat menetapkan cukup sehat-tidaknya seseorang untuk menjalani proses penyelidikan. Sebagai contoh, jika seseorang menderita stroke dan sedang sekarat, serta tidak dapat bersaksi, namun kemudian didesak untuk melakukannya, hak asasi manusia orang itu jelas dilanggar. Juga, jika Anda merekam telepon orang lain, prosedur untuk melakukannya harus diadakan secara khusus oleh KPK, bukan dari luar KPK. n

19




20


4

Kejanggalan kognitif: Sinyal-sinyal ambigu Indonesia perihal penanaman modal asing Paul Rowland, Konsultan independen

“

K

ami menanti Anda sekalian untuk datang ke Indonesia. Kami menanti Anda untuk berinvestasi di Indonesia,” ucap Jokowi dalam Forum CEO APEC pada Oktober 2014. Maka dimulailah serangan pesona ke ranah internasional yang ditujukan pada perekonomian Indonesia yang melonjak serta memenuhi target pertumbuhan yang ditetapkan presiden, yakni 7% pada akhir masa jabatannya. Pada April 2015, Jokowi mengambil risiko. “Indonesia harus melalui restrukturisasi yang penting,” katanya di hadapan lebih dari 700 pemimpin bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil di sesi pembukaan Forum Ekonomi Dunia ke-24 di Asia Timur. “Hari ini, kami harus beralih dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi dalam infrastruktur, investasi dalam industri kami, tetapi yang terpenting, investasi dalam modal manusia kami, sumber daya paling berharga dalam abad 21” Sambutannya ditutup dengan mendorong setiap investor yang menghadapi masalah untuk menghubunginya secara pribadi. Jokowi menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuannya yang ambisius dalam membangun infrastruktur dan mengembangkan perekonomian, Indonesia membutuhkan investasi swasta dari dalam dan luar negeri.

21


Tentu saja, pemerintah mengawalinya dengan baik. Keputusan yang diambil sebelumnya untuk mencabut subsidi BBM adalah langkah pertama politik yang berani untuk seorang presiden baru dan mungkin terbukti sebagai salah satu prestasinya yang paling penting. Dia juga bersikap tegas terhadap penangkapan ikan secara liar dan sebagian besar keputusan itu berjalan efektif. Yang paling menggembirakan adalah pengumuman mengenai pelayanan terpadu yang berjanji memangkas birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan di Indonesia.

Dengan membentuk pelayanan terpadu, pemerintah jelas berada di jalur yang benar. Namun, pemerintah juga dapat disalahkan karena membangun harapan yang tidak realistis. Kejanggalan kognitif Awal yang penuh semangat dan menjanjikan ini terhenti setelah rentetan keputusan buruk yang mengejutkan barisan pendukungnya dan


juga masyarakat investasi. Meskipun sang presiden memuji-muji kebijakan investasi di negara terpadat keempat di dunia ini, jajaran kementeriannya sibuk mengonsep berbagai kebijakan yang langsung bertentangan dengan janji presiden dan membingungkan kaum investor. Kamus Merriam-Webster mendefinisikan cognitive dissonance atau kejanggalan kognitif sebagai “konflik psikologis yang berangkat dari keyakinan dan sikap yang tidak cocok namun dilaksanakan secara serentak”. Pemerintahan Jokowi jelas menderita akibat kondisi ini. Di penghujung 2014, berbagai kebijakan yang belum matang namun diumumkan oleh jajaran kementeriannya terkesan kontradiktif dengan mantra “terbuka untuk bisnis” yang didengung-dengungkan sang presiden. Departemen Tenaga Kerja mengumumkan bahwa akan digelar tes wajib bahasa Indonesia bagi semua orang asing yang mengajukan izin kerja. Ide tersebut kemudian dibatalkan, namun peraturan lain yang diberlakukan pada Juli 2015 mensyaratkan izin kerja untuk direktur dan komisaris perusahaan Indonesia yang berbasis di luar negeri dan bahkan untuk staf perusahaan luar negeri yang ditempatkan di Indonesia untuk jangka pendek. Larangan penjualan alkohol di toko-toko kecil, larangan impor pakaian bekas karena dapat menularkan AIDS, dan pemangkasan kuota impor daging sapi Australia hingga 80%, menimbulkan keraguan tentang keterbukaan Indonesia dan kepercayaan investor yang menurun. Pada pertengahan 2015, negara ini merosot secara signifikan dari proyeksi pertumbuhan

5,7%-nya dengan pertumbuhan aktual kuartal kedua yang mendekati 4,7%. Sayangnya, pengumpulan pendapatan masih jauh dari target ambisius yang ditetapkan dalam revisi anggaran Januari dan pembelanjaan untuk proyek-proyek infrastruktur jauh lebih rendah dari perkiraan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akhirnya menukik ke level terendah dalam 17 tahun ini.

Diagnosis dan penanganan Yang patut dipuji, presiden dengan tepat mendiagnosis akar masalahnya dan mulai menerapkan langkah-langkah perbaikan. Dia merombak kabinetnya pada bulan Agustus, mendepak sejumlah menteri, memindahkan yang lain, serta membawa masuk orang baru untuk mengisi pos menteri koordinator senior, terutama Darmin Nasution untuk koordinator tim perekonomian. Mungkin langkah Jokowi yang paling signifikan adalah mencopot Rachmat Gobel yang kontroversial dari Departemen Perdagangan dan menggantikannya dengan Thomas Lembong, lulusan Harvard. Adapun langkah yang kurang digembar-gemborkan adalah penempatan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Sebagai pembuat undang-undang dan petugas partai kawakan, Anung dengan cepat bergerak untuk menegaskan kehendak presiden dalam koordinasi langkah kebijakan di seluruh pemerintahan. Yang terakhir, pemindahan Luhut Panjaitan dari peran kepala staf presiden ke jabatan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan membawa bobot dan fokus yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.


22


Perombakan itu disusul dengan rentetan perubahan kebijakan berlabel paket “stimulus” atau “deregulasi” yang dimulai pada bulan September. Paket tersebut digulirkan setiap beberapa minggu dan, meskipun umumnya positif, lebih bersifat taktis dan bertahap. Pemerintah tampaknya sedang mengatasi masalah tertentu yang mereka anggap menghambat investasi. Mungkin perubahan paling signifikan yang terjadi adalah pencabutan peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai pekerja asing yang memberatkan perusahaan asing dan Indonesia yang mempekerjakan tenaga profesional dan manajer mancanegara. Secara bersama-sama, perombakan kabinet dan perubahan kebijakan ini berdampak positif bagi perekonomian. Namun apakah semua ini dapat berkembang menjadi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menarik investasi senilai ratusan miliar dolar yang dibutuhkan untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi?

Layanan satu jendela (single window) Seperti yang dijanjikan, pemerintah membentuk pelayanan terpadu atau ‘layanan satu jendela’ bagi investor. Sesudah satu tahun berlalu, apakah hasilnya seefektif yang diharapkan? Mampukah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menjalankan perannya sebagai promotor investasi Indonesia sambil tetap menjadi wali Daftar negatif investasi yang menghambat investasi asing di berbagai sektor industri terpilih?

23


Meskipun membangun pelayanan terpadu bagi investor adalah ide yang bagus, kenyataan yang berbeda di lapangan ditemui oleh sejumlah investor. Kini perolehan izin terkadang membutuhkan waktu lebih lama karena BKPM masih menyesuaikan diri dan belajar memahami seluk-beluk tugasnya. Beberapa kementerian dan lembaga lainnya juga masih belum bersedia menyerahkan wewenangnya. Kendati pejabat dari sejumlah lembaga tergabung di BKPM, tidak semuanya memiliki wewenang untuk memutuskan. Akibatnya, prosesnya menjadi lebih lambat. Inilah salah satu perubahan yang mungkin menarik: di penghujung Desember, pemerintah nasional memberdayakan BKPM untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan khusus yang dikenal sebagai IUP. Langkah ini pada dasarnya mengembalikan peran pemerintah provinsi dan daerah dalam menerbitkan izin bagi perusahaan pertambangan asing dan menjanjikan penghematan besar-besaran dari segi waktu dan uang untuk pemilik usaha pertambangan, setidaknya dalam jangka panjang. Namun, kita punya sejumlah alasan untuk meragukan bahwa perubahan ini mampu mendatangkan hasil yang cepat. Pertama, mengembangkan kemampuan administrasi staf BKPM untuk mengambil peran ini tentu butuh waktu. Menurut penasihat hukum asing yang bergabung dengan firma hukum di Jakarta, hal tersebut justru akan menyebabkan keterlambatan yang lebih lama.


Kedua, wewenang belum dialihkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Meskipun ada anggota staf kementerian yang ditempatkan di BKPM untuk mempercepat proses, kecepatan adaptasinya dengan prosedur yang sudah ada juga dapat memperparah keterlambatan. Terakhir, dalam peraturan baru ini, tidak ada sanksi yang diberlakukan untuk gubernur, walikota, atau bupati yang tidak bersedia mematuhi langkah tersebut. Mengingat jumlah pendapatan yang terlibat, pelaksana di tingkat daerah cenderung tidak bersedia menyerahkan wewenangnya. Akibatnya, pemilik usaha pertambangan bisa saja terjebak dalam pertarungan yang berlarut-larut antara pihak berwenang di lingkup daerah dan nasional. Dengan membentuk pelayanan terpadu, pemerintah jelas berada di jalur yang benar. Namun, pemerintah juga dapat disalahkan karena membangun harapan yang tidak realistis tentang secepat apa solusi itu mampu mempersingkat proses.

Pendapatan dan pajak Pemerintah telah memasang target pendapatan yang ambisius dan diharapkan mampu mendongkrak infrastruktur yang dikuasai BUMN, namun melenceng jauh dari targetnya pada tahun 2015. Pada tahun 2016, target tersebut menjadi semakin ambisius. Apakah masuk akal bertaruh dengan kebijakan yang gagal atau merencanakan reformasi yang mampu melonjakkan pendapatan dalam dua atau tiga tahun saja?

Analis ternama Indonesia yang juga mantan penasihat ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Raden Pardede, barubaru ini mengemukakan bahwa mengharapkan peningkatan pendapatan secara tajam melalui pajak turun mesin merupakan ide bagus untuk jangka panjang, kendati tidak realistis dan berpotensi menimbulkan bencana untuk jangka pendek. Pemungut pajak yang agresif jauh lebih menakutkan bagi investor ketimbang regulasi pajak yang juga agresif. Pelaku usaha perlu waktu untuk beradaptasi dengan perubahan peraturan dan metode penegakannya. Pelaku usaha juga membutuhkan kepastian.

Izin kerja Isu lain yang menjadi perhatian investor asing adalah kans mendapatkan izin kerja bagi para eksekutif senior, serta staf teknis dan administrasi asing yang mereka butuhkan. Kementerian Tenaga Kerja memang telah membatalkan usulan tes bahasa karena dianggap tidak praktis. Meskipun begitu, beberapa pembatasan lain untuk bekerja di Indonesia diberlakukan pada bulan Juli. Jumlah ekspatriat yang bekerja di Indonesia berkurang hampir 20% sejak setahun lalu walaupun sebagian besar pembatasan tersebut telah dihapus pada bulan Oktober. Tulisan “Disewakan” menjamur di kawasan perumahan para ekspatriat. Dilaporkan pula adanya penurunan pendaftaran yang tajam di beberapa sekolah internasional. Konon, berkurangnya jumlah ekspatriat disebabkan sulitnya memperoleh izin kerja, selain dapat juga dikaitkan dengan anjloknya harga komoditas global.


24


Setelah berbagai regulasi yang memberatkan dicabut, permasalahannya ternyata lebih dari sekadar regulasi itu sendiri. Sering kali, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas wilayah kerja tertentu, misalnya jasa keuangan atau migas, menunda atau menahan pemberian izin kerja bagi orang-orang yang dianggap mumpuni oleh si pemberi kerja. Bahkan meski telah disetujui, masa berlaku izin kerja biasanya begitu singkat, sehingga siklus permohonan perpanjangannya harus dilakukan berulang-ulang. Masalah ini tidak hanya dialami oleh perusahaan asing. Perusahaanperusahaan Indonesia juga mengeluh karena tidak dapat mengaryakan staf yang mereka perlukan. Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Surya Sulisto, berulang kali menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan tenaga ahli asing. Pemerintah tidak boleh meremehkan masalah yang dapat menjadi sandungan bagi investasi ini.

Deregulasi vs regulasi baru Beberapa regulasi telah diberlakukan meskipun banyak regulasi lainnya telah direvisi, dihapus, atau sedang dikaji. Contohnya dalam industri pangan. Seorang pejabat Eropa yang bertugas menjembatani peluang bisnis menegaskan bahwa beberapa perusahaan Eropa skala kecil dan menengah mulai enggan berinvestasi di Indonesia, karena adanya regulasi baru yang memberatkan dan mengharuskan agen inspeksi dari Indonesia untuk berkunjung ke fasilitas mereka di Eropa. Tren ini akan terus memburuk ketika undang-undang Halal yang baru mulai berlaku di tahun-tahun mendatang.

25


Positif, bukan negatif Alih-alih membenahi kebijakan baru secara bertahap, yang sebenarnya dibutuhkan adalah strategi jangka panjang yang jelas dan dapat membalikkan tren proteksionis dalam satu dasawarsa terakhir, serta membuka pintu bagi modal asing dan bakat mancanegara di seluruh sektor ekonomi. Hal ini seharusnya dimulai dengan merevisi atau menghapus daftar negatif investasi secara radikal karena namanya saja menyiratkan bahwa investor swasta tidak diterima. Strategi semacam itu pasti akan menuai pertentangan sengit dari berbagai kalangan, namun rata-rata masyarakat Indonesia cenderung hanya peduli pada pekerjaan, harga, dan layanan ketimbang siapa yang menyediakannya. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat menghargai pemerintah yang menorehkan keberhasilan di bidang-bidang tersebut. n



26


5

Indonesia: Peluang investasi demi pertumbuhan Bambang Brodjonegro, Menteri Keuangan Republik Indonesia

I

ndonesia terbuka untuk bisnis.

Teori konvergensi mendengungkan bahwa negara-negara berkembang akan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dengan menyadur metode produksi, teknologi, serta kelembagaan mereka. Hal itu tentunya akan lebih mudah dengan bantuan PMA. Dengan sifat jangka panjang secara umum dan kekebalan terhadap guncangan ekonomi dari aliran dana portofolio yang berubah-ubah, PMA tidak hanya akan menyediakan sumber dana dan kesempatan kerja baru, namun juga tempat pelatihan bagi industri dalam negeri. Indonesia saat ini menginginkan dan membutuhkan PMA, lebih dari sebelumnya. Perusahaan asing sendiri akan mendapatkan banyak keuntungan melalui kemitraan dengan Indonesia. Indonesia menawarkan lingkungan yang menguntungkan bagi investor karena iklim politik yang stabil, fondasi makroekonomi yang kuat, letak geografis yang strategis, serta tenaga kerja dan sumber daya alam yang melimpah. Dokumen anggaran tahun 2016 menampilkan berbagai alasan untuk optimis, termasuk perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,3% yang didorong oleh konsumsi swasta serta belanja dan investasi pemerintah.

27


Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja manajemen fiskal berdisiplin yang menyeimbangkan stabilitas jangka pendek dan sasaran pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Poin ini ditegaskan dalam dokumen anggaran tahun 2016.

Reformasi yang direncanakan dan diberlakukan Sejumlah reformasi telah diberlakukan oleh pemerintahan periode ini untuk menjadikan Indonesia negara tujuan investasi yang semakin menarik. Misalnya, sejak menjabat tahun lalu, kami telah merampingkan proses pembuatan izin investasi

Kami menyadari bahwa reformasi lebih lanjut diperlukan untuk membantu transisi ekonomi dari ketergantungan terhadap komoditas.


dengan menciptakan One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu. OSS memberikan dukungan yang cepat, ringkas, dan transparan bagi pelaku usaha yang ingin beroperasi di Indonesia. Pemerintah juga membentuk sistem penyesuaian upah yang stabil melalui peraturan upah minimum provinsi baru untuk meredakan kekhawatiran investor atas melonjaknya biaya tenaga kerja. Ini hanyalah beberapa di antara serangkaian tindakan yang dirancang untuk meningkatkan iklim investasi. Pemerintah juga telah mengumumkan reformasi kebijakan tambahan sejak September 2015. Reformasi ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli serta mendukung investasi dengan mempermudah iklim bisnis dan mengucurkan stimulus ketika diperlukan. Langkah-langkah untuk mempertahankan daya beli tersebut meliputi: meningkatkan ambang batas penghasilan kena pajak hingga 50%; merumuskan kembali perhitungan upah minimum; menyesuaikan harga bahan bakar dan energi; serta menambah alokasi raskin. Untuk merangsang sektor bisnis, pemerintah telah memberikan pembebasan dan kelonggaran pajak; persyaratan izin yang lebih sederhana dan efisien; fasilitas logistik terpadu; ekspansi Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program kredit usaha kecil dan menengah pemerintah; serta sejumlah insentif tambahan untuk kawasan ekonomi khusus Indonesia. Melalui pelaksanaan reformasi ini, pemerintah menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan penggerak kebijakan yang penting di masa mendatang.

Kami telah bekerja keras untuk menggaet investor asing ke Indonesia. Tetapi, tentu saja masih ada tantangan ke depannya.

Ketergantungan akan sumber daya Kendati situasi makroekonomi dan potensi pasar domestik di Indonesia begitu stabil, kami menyadari adanya ketidakpastian global saat ini. Salah satu hambatan pergerakan pertumbuhan yang lebih tinggi ialah kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk ekspor primer. Hal ini menekan perekonomian kami karena harga komoditas global melemah. Kami menyadari bahwa reformasi lebih lanjut diperlukan untuk membantu transisi ekonomi dari ketergantungan terhadap komoditas. Kami akan berfokus pada penyediaan sektor industri domestik bernilai tambah yang kukuh dan pembukaan peluang bisnis baru. Indonesia diakui sebagai negara dengan konsumsi domestik yang begitu tinggi. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50%. Konsumsi domestik telah menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun terjadi serangkaian guncangan ekonomi global. Namun, konsumsi saja tidak akan mampu mendongkrak pendapatan dan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan yang dapat melejitkan Indonesia melampaui status pendapatan menengahnya. Dalam teori pertumbuhan yang dikenal luas, kenaikan pertumbuhan ekonomi membutuhkan modal saham publik yang lebih besar. Efek


28


pengganda modal saham terhadap pertumbuhan total jauh lebih tinggi daripada efek yang dihasilkan oleh konsumsi. Maka dari itu, pemerintah saat ini telah menetapkan infrastruktur sebagai prioritas utama dengan meningkatkan pendanaan infrastruktur sektor publik dan berupaya mempercepat pengerjaan pembangunan infrastruktur melalui sektor swasta.

Pertumbuhan yang digerakkan oleh investasi Pemerintah era ini juga berhasil menghapuskan subsidi BBM yang telah lama menguras anggaran tahunan hingga sebesar 287 triliun rupiah (US$20,7 miliar). Dengan hilangnya beban keuangan sebesar itu pun, negara ini masih tetap memerlukan lebih banyak sumber keuangan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Maka, BUMN akan diminta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur. Keterlibatan swasta yang lebih besar juga akan didorong melalui kemitraan pemerintah dan swasta (public-private partnerships/PPP). Pemerintah saat ini menyediakan modal untuk meningkatkan kapasitas BUMN dan juga jaminan keuangan bagi proyek-proyek infrastruktur berisiko tinggi. Inilah beberapa langkah yang diambil pemerintah saat ini untuk menunjukkan komitmennya dalam mengadakan reformasi yang memudahkan investor. Peralihan dari konsumsi ke pertumbuhan yang digerakkan oleh investasi merupakan hal penting

29


demi menggapai target pertumbuhan yang lebih tinggi dan peningkatan lapangan kerja. Akan tetapi, pertumbuhan yang digerakkan oleh investasi tak luput dari risiko dan tantangan. Peningkatan investasi yang besar dapat menimbulkan risiko inflasi terhadap perekonomian. Selain itu, bertambahnya investasi perlu didukung dengan pengumpulan pendapatan yang tangguh. Untuk mengatasi tantangan ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional lima tahunan pemerintah menjabarkan strategi pembangunan secara menyeluruh yang juga mencakup target investasi dan sumber pembiayaan. Pemerintah menyadari bahwa selain kesenjangan insfrastruktur dan tantangan terkait birokrasi, daftar negatif investasi yang ketat sering kali menghambat bertumbuhnya investasi. Meskipun daftar negatif investasi dapat membatasi jumlah keseluruhan investasi yang dilakukan di dalam negeri, pemerintah wajib menyediakan iklim investasi yang mendukung keberlangsungan berbagai segmen usaha domestik. Kami ingin menekankan bahwa sektor yang tercantum dalam daftar negatif investasi hanyalah sebagian kecil dari total peluang investasi yang tersedia di Indonesia. Masih banyak kesempatan lain bagi investor asing untuk bermitra atau bekerja sama dengan pelaku usaha lokal. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengkaji daftar negatif secara teratur demi memastikan melimpahnya kesempatan usaha bagi investor domestik dan asing.

Aliran PMA Terlepas dari ketidakpastian global dan hambatan lain yang tercantum di sini, PMA telah


mengalir dengan mantap karena perbaikan dalam lingkup kebijakan di Indonesia.

Indonesia menawarkan peluang pertumbuhan yang luar biasa bagi investor domestik maupun asing.

Pada kuartal ketiga tahun 2015, total investasi langsung mencapai 140,3 triliun rupiah, dengan 66%-nya merupakan PMA. Dari Januari hingga September tahun ini, akumulasi PMA di Indonesia menyentuh angka 266 triliun rupiah. Pada periode yang sama tahun lalu, akumulasi PMA kurang bagus dan hanya berada di kisaran 22,8 triliun rupiah. Kendati adanya faktor ketidakpastian global, membaiknya investasi langsung selama beberapa tahun terakhir jelas menandakan bahwa Indonesia semakin menarik di mata investor.

Selain itu, strategi reformasi pemerintah periode ini dirancang dengan tujuan meningkatkan kemudahan usaha dan jelas mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung investasi jangka panjang. Memang diperlukan waktu cukup lama untuk melihat hasil dari reformasi ini, namun kami berada di jalur tepat yang akan memandu kami menuju tangga pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di masa depan. n


30


6

Mendongkrak manufaktur dengan berinvestasi pada infrastruktur Scott Younger, Direktur PT Nusantara Infrastructure

I

nvestasi dalam ranah infrastruktur dan pendidikan menjadi prioritas dari agenda pemerintah selama satu dekade ini. Namun, investasi dalam bidang ini dijegal oleh bermacam faktor, terutama ketatnya birokrasi. Hal ini menyebabkan situasi kritis yang berdampak negatif pada pembangunan ekonomi, terutama di bidang manufaktur. Tingkat pertumbuhan yang saat ini kurang dari 5% sebagian disebabkan oleh lemahnya perekonomian global. Namun, kondisi ini juga mencerminkan kurangnya tindakan jangka panjang terkait pembangunan infrastruktur.

Gabungan demografi kawula muda Indonesia berpotensi menghasilkan produk yang mengesankan, tetapi hal ini tidak akan terjadi tanpa infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung basis manufaktur yang meningkat.

31


Menemukan cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ialah kunci untuk meningkatkan PDB dengan sektor-sektor yang perlu diperhatikan secepatnya. Gabungan demografi kawula muda Indonesia berpotensi menghasilkan produk yang mengesankan pada 25 tahun mendatang. Namun, hal ini tidak akan terjadi tanpa infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan industri manufaktur. Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan perbaikan pendidikan di semua jenjang serta peningkatan penelitian dan pengembangan.

Listrik: Permintaan melampaui persediaan Permintaan listrik di Indonesia akhirnya melebihi pasokan yang ada dengan peningkatan sebesar 6% per tahun. Alhasil, berbagai lokasi, khususnya Sulawesi dan Lampung, mengalami pemadaman listrik bergilir. Hal ini mungkin hanya membuat kesal konsumen domestik, namun dapat menjadi petaka bagi pabrik dan perusahaan komersial lainnya. Dalam beberapa bulan mendatang, situasi ini kemungkinan akan memburuk karena semakin langkanya proyek pembangkit listrik. Langkah-langkah jangka pendek, seperti pengiriman kapal pembangkit listrik darurat, akan sangat diperlukan oleh daerah dan kota-kota pesisir dalam dasawarsa mendatang.


Kapal penyuplai listrik yang terdampar beberapa kilometer ke daratan akibat tsunami Aceh tahun 2004, tidak hanya merupakan monumen peringatan tragedi tersebut, namun juga fakta bahwa kelangkaan listrik di daerah bukanlah hal baru. Agar dapat memenuhi permintaan, pemerintah memperkirakan bahwa selama beberapa tahun ke depan ketersediaan minimal daya baru setiap tahunnya harus sekitar 7 gigawatt, atau 35 gigawatt selama masa pemerintahan ini. Namun, tampaknya tingkat persiapan proyek belum mampu mewujudkan hal tersebut dalam waktu dekat, dan banyak bisnis yang tetap harus mengandalkan sumber dayanya sendiri. Dulu, hal ini terpenuhi melalui penggunaan generator diesel setempat, dan sejumlah bisnis terus mempertahankannya hingga kini. Pengembangan pembangkit listrik baru yang memadai, mulai dari tahap perencanaan hingga operasi, memakan waktu minimal empat tahun, dengan asumsi pemrosesan izin dan lisensi berjalan mulus. Pemerintah akan sangat bergantung pada unit daya panas (batu bara dan gas), namun juga berusaha mendongkrak sokongan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air. Kemajuan yang dicapai dalam teknologi penyimpanan baterai menjadikan tenaga surya sebagai opsi sumber daya alternatif yang menarik. Tenaga surya menghadirkan kontrol langsung terhadap kebutuhan listrik guna mendukung bisnis manufaktur serta pengembang kawasan industri. Tak pelak lagi, pengembangan manufaktur serta kota atau resor yang beragam di masa yang akan

Tantangan yang lebih besar dan perlu penanganan segera adalah menyediakan pasokan air bersih untuk pusat kehidupan masyarakat utama seperti Jakarta dan sekitarnya, yang akan menjadi rumah bagi 50 juta penduduk dalam 25 tahun ke depan.

datang harus mempertimbangkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan daya, karena kemampuan negara untuk memasok daya dari sumber jaringan pusat akan terbatas selama beberapa waktu ke depan.

Pasokan air: Keadaan jenuh Selama ini, air hujan mencukupi pasokan air di Indonesia; lebih dari 3.000 M m3 per tahun di seluruh nusantara, meskipun 40% air hujan diterima oleh Papua. Namun, sebagian besar dari 131 waduk yang tersebar di negara ini berada dalam keadaan jenuh, yang berarti bahwa selama bulan-bulan penting dalam setahun, permintaan air jauh melebihi pasokan. Stabilnya arus urbanisasi di Jawa dan berbagai pusat kota lainnya, mengakibatkan berubahnya riwayat permintaan air dengan peningkatan


32


kebutuhan dari masyarakat, pemerintahan, serta industri. Tantangan yang lebih besar dan perlu penanganan segera adalah menyediakan pasokan air bersih untuk pusat kota besar seperti Jakarta, yang akan menjadi rumah bagi 50 juta penduduk dalam 25 tahun ke depan. Selain itu, upaya yang lebih serius untuk mulai merampungkan sanitasi yang layak harus menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur selama dasawarsa berikutnya. Hal ini harus diutamakan agar Jabodetabek menjadi kawasan urban abad ke-21 yang aman dan layak huni. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkirakan diperlukan anggaran sekitar US$ 65 M untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Milenium tahun 2015 terkait dengan pasokan air dan sanitasi sebelum 2019. Sekitar 50% dari sumber dana tersebut berasal dari sektor swasta. Pukulan terbesar pada sektor air adalah pembatalan Undang-Undang tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh mahkamah konstitusi, yang berarti kembali berlakunya Undang-Undang 1974 tentang Pengairan. Undang-undang lama ini tentu saja tidak mengakomodasi kebutuhan negara saat ini. Pada tahun 1974, populasi warga negara Indonesia tidak lebih dari 40% dari populasi saat ini (256 Juta) dan pada masa itu ada desakan untuk meremajakan sektor pedesaan/pertanian yang kurang berperan dengan penekanan pada irigasi. Dalam proses meluruskan “penyimpangan” undang-undang tahun 2004, pemerintah tidak tinggal diam dan serta-merta menentang pembatalan Undang-Undang tahun 2004.

33


Indonesia memiliki kerapatan jaringan jalan terendah dibandingkan dengan seluruh negara di Asia. Pada umumnya perusahaan besar di sektor manufaktur membuat ketentuan sendiri untuk pasokan air dan pengolahan limbahnya. Ketiadaan pasokan baku yang memadai semestinya mempercepat digalakkannya penggunaan peralatan dan metode daur ulang air limbah untuk digunakan kembali. Hal ini merupakan unsur penting dalam meningkatkan perkembangan perkotaan baru dan yang ada saat ini.

Akses Jalan: Yang dibutuhkan bukan hanya kuantitas, melainkan juga kualitas Jaringan jalan di Indonesia terbentang sepanjang 480.000 km dan 90% berada di bawah yurisdiksi daerah. Namun pada kenyataannya, Indonesia memiliki kerapatan jaringan jalan terendah dibandingkan dengan seluruh negara di Asia dan dinilai perlu untuk menambah jalan sepanjang 500.000 km lebih. Kualitas jalan di Indonesia juga dipertanyakan, dengan kondisi 50% jaringan jalan kabupatennya yang rusak parah. Maka, tidaklah mengejutkan apabila biaya logistik jalan raya begitu tinggi. Masalah ini diperburuk oleh jaringan jalan utama dan tol yang menghubungkan pusat perkotaan


utama seperti Jakarta, yang merupakan basis manufaktur/industri utama. Di sini, jaringan jalan untuk pengiriman barang ke toko tergolong yang paling macet di dunia. Oleh karena itu, banyak perusahaan baru yang tertarik untuk mencari lokasi lain guna menjaga biaya logistik tetap rendah. Lokasi tersebut bisa saja tetap terkait dengan salah satu dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan.

Pelabuhan dan pengiriman: Pembaruan yang terlambat Jaringan pelabuhan utama di seluruh nusantara dikelola oleh empat perusahaan milik negara, yakni Pelindo I-IV. Namun yang terbesar dan berada di Jakarta telah berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia. Pelindo I-IV melayani di tiap lingkupnya masing-masing, dari barat ke timur. Pemerintah mempunyai rencana jangka panjang untuk menggabungkan keempat BUMN tersebut menjadi PT Pelabuhan Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa sejumlah pelabuhan pemerintah daerah dan pelabuhan tujuan khusus untuk pengiriman komoditas sebagian besar dimiliki oleh perusahaan swasta. Selama dua dasawarsa, hampir tidak ada investasi di sektor pelabuhan hingga pertengahan 2000an. Akibatnya, ketika ekonomi Indonesia mulai bertumbuh di akhir tahun 2004, pelabuhan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada tahun awal sejak 2004, perbaikan pelabuhan ditangani melalui anggaran pemerintah. Sayangnya, operasi pelabuhan tetap saja tidak efisien dan waktu bongkar muat di pelabuhan masih terlampau lama.

Karena itu, pemerintah saat ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan sektor maritim agar jauh lebih baik dalam tempo yang secepatcepatnya. Hal tersebut telah dimulai dengan pengembangan (meski tergolong terlambat) fasilitas peti kemas pelabuhan utama Jakarta, Tanjung Priok. Sebagian dari total 46 pelabuhan yang tersebar di negara ini butuh perbaikan dan pengembangan. Pekerjaan ini akan dibiayai melalui perpaduan anggaran pemerintah, pinjaman, dan investasi sektor swasta. Rencana khusus disiapkan untuk pelabuhan di kawasan timur Indonesia yang sebagian besar kondisinya telantar. Seperti yang kita ketahui bersama, memiliki banyak pelabuhan di KEK mendatangkan berbagai manfaat sehubungan dengan menarik investasi masuk, terutama di industri manufaktur.

Bandara: Kurang terlayani Selama hampir satu dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan lalu lintas penumpang yang cukup signifikan. Kini, banyak bandara menampung jumlah penumpang yang jauh melampaui kapasitas rancangan aslinya.

Dalam infrastruktur, diperkirakan Indonesia kekurangan lebih dari 100.000 insinyur teknik sipil berkualitas.


34


Selain itu, munculnya “kebijakan langit terbuka” Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan mampu melebarkan sayap transportasi udara regional dan semakin mendorong lalu lintas penumpang. Bandara Soekarno-Hatta Jakarta yang awalnya dirancang untuk mengangkut sebanyak 25 juta penumpang per tahun, kini menjadi bandara tersibuk kedelapan di dunia yang harus menampung lebih dari 60 juta penumpang setiap tahunnya. Jelas bahwa kapasitas yang dipakai saat ini untuk melayani wilayah Jakarta telah melebihi batas, meskipun perpanjangan landasan pacu dilakukan demi meringankan tekanan operasi. Langkah-langkah jangka pendek yang dilakukan adalah membuka kembali bandara Halim di Jakarta Timur, yang ditutup pada tahun 1985, serta meningkatkan kapasitasnya hingga mampu menampung 10 juta penumpang. Baru-baru ini Garuda mengumumkan akan menggunakan bandara Pertamina Pondok Cabe yang terletak di sebelah selatan Jakarta untuk melayani beberapa lalu lintas domestik jarak pendek mulai Juli 2016. Bandara Ngurah Rai Bali yang merupakan bandara tersibuk kedua di negara ini telah diperbarui dengan fasilitas yang ditingkatkan, namun perluasan lebih lanjut terhalang oleh kesulitan membangun landasan pacu lain di lokasi yang ada saat ini. Hal tersebut meningkatkan tekanan agar segera dibangun bandara baru yang nantinya berlokasi di sisi utara pulau ini. Secara umum, saat ini Jakarta tergolong kurang terlayani apabila dibandingkan dengan jumlah

35


bandara yang melayani kota-kota besar seperti London, New York, atau Los Angeles. Dibutuhkan dukungan dari bandara lain secepatnya, khususnya di Jawa, misalnya Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan menjadi bandara internasional baru untuk Bandung. Selain itu, sepuluh bandara kelas II, termasuk di Lampung, perlu diperbarui dan diperluas. Beberapa di antaranya mungkin dapat menarik investasi sektor swasta. Lokasi yang lebih kecil akan ditangani oleh Kementerian Perhubungan. Kesatuan lokasi bandara utama sangatlah penting bagi industri komersial utama seperti barang bawaan, jasa kurir, dan bahan makanan tertentu. Nantinya, hal ini akan membantu perusahaan manufaktur beroperasi secara lebih efisien, sejalan dengan usaha mereka meminimalkan biaya logistik.

Pendidikan dan keterampilan Banyak pengamat menaruh perhatian pada sistem pendidikan yang secara umum buruk di seluruh negara ini, dengan kurangnya guru berkualitas dan lulusan sekolah yang rata-rata kurang kompeten. Secara keseluruhan, negara ini kekurangan jumlah guru berkualitas dan staf teknis, khususnya orang yang berprofesi di bidang teknik dan berbasis ilmu pengetahuan. Dalam infrastruktur, diperkirakan Indonesia kekurangan lebih dari 100.000 insinyur teknik sipil berkualitas. Hal ini merupakan situasi yang serius karena kecepatan penyelesaian proyek juga meningkat sesuai kebutuhan. Terkait dengan manufaktur, perusahaan yang telah lama berdiri di Indonesia sangat menyadari kebutuhan


untuk mengadakan pelatihan dan hal ini harus dipahami oleh semua investor baru di sektor ini. Selain itu, manufaktur membutuhkan banyak insinyur teknik elektro serta mesin dan teknisi mesin yang saat ini sangat sedikit jumlahnya. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas adalah hal mendasar yang menghadirkan landasan bagi penelitian dan pengembangan.

Hal tersebut nantinya diperlukan untuk desain produk dan manufaktur selanjutnya. Terlebih lagi, dengan kehadiran MEA, Indonesia akan bersaing dengan negara-negara tetangga dalam upaya menarik perusahaan manufaktur dan investasi terkait. Perhatian yang lebih serius dari sebelumnya perlu ditujukan terhadap pendidikan dan pelatihan guna memastikan kemenangan Indonesia dalam persaingan ini. n


36


7

Mengangkat kembali manufaktur sebagai mesin pertumbuhan bagi Indonesia: Sekarang atau tidak sama sekali? Ndiamé Diop, Penasihat ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia

S

ejak tahun 2003-2012, dunia melalui ledakan komoditas terbesar sepanjang masa. Dan sebagai salah satu negara dengan komoditas terkaya di dunia, Indonesia memanen hasilnya. Antara tahun 2000 hingga 2010, masing-masing harga tolok ukur internasional untuk batu bara, minyak sawit mentah, karet, dan minyak mentah naik tiga kali lipat dalam dolar AS. Ekspor Indonesia meningkat tajam, investasi pulih ke tingkat krisis keuangan Asia sebelum tahun 1997, dan pendapatan rumah tangga meningkat. Kondisi tersebut pada gilirannya meningkatkan konsumsi swasta.1 Dalam periode ini, pertumbuhan PDB tahunan Indonesia mencapai rata-rata 5,8%. Namun ledakan komoditas mengakibatkan kegiatan menufaktur tampak tidak lagi menjanjikan bagi investor. Mengapa harus berinvestasi di bidang manufaktur jika laba atas investasi komoditas berlipat ganda dari yang mampu diperoleh dalam industri manufaktur? Sekarang haluan ekonomi wilayah ini telah berubah. Indonesia kini menanggung akibat dari ketergantungan berlebih pada komoditas. Sejak tahun 2012, harga komoditas terjun bebas dan diperkirakan terus menukik. Harga komoditas

1

37

Baca Bank Dunia (2014): Melepaskan Diri dari Jerat. 2014. © Unit Intelijen The Economist Limited 2016

yang rendah menghadirkan permasalahan makro-fiskal karena dapat melemahkan ekspor dan pendapatan pemerintah, investasi di sektor sumber daya utama, dan pertumbuhan jangka pendek. Berakhirnya ledakan komoditas harus dipandang sebagai kesempatan unik untuk membangkitkan industri manufaktur.

Meskipun Indonesia menyumbang sekitar setengah dari keseluruhan armada kerja ASEAN, namun hal tersebut hanya diwakili oleh 16% dari ekspor kelompok manufaktur. Ledakan komoditas dan penurunan dini industri manufaktur Setelah sempat menjadi lokomotif industri global, sektor manufaktur Indonesia melamban sejak awal 2000-an. Pada tahun 2006, komoditas Indonesia menyalip bidang manufaktur sebagai ekspor terbesar Indonesia.


Kini, tujuh dari sepuluh produk ekspor Indonesia adalah komoditas dan sekitar 60% dari ekspor negara ini berupa komoditas atau terkait dengan komoditas (Gambar 1). Sebagian besar komoditas Indonesia diekspor tanpa melalui pemrosesan. Pada saat yang sama, ekspor teknologi tinggi sebagai bagian dari total ekspor manufaktur menurun dari 16% menjadi 11% pada tahun 2005-08.2 Meskipun Indonesia menyumbang sekitar setengah dari keseluruhan armada kerja ASEAN, namun hal tersebut hanya diwakili oleh 16% dari ekspor kelompok manufaktur. Pengembangan struktural telah menyebabkan deindustrialisasi dini. Penurunan saham di bidang hasil manufaktur dalam PDB terjadi di seluruh Asia (Gambar 2).3 Meskipun demikian, deindustrialisasi Indonesia terjadi pada pendapatan per kapita di tingkat yang rendah. Maka dari itu, hal tersebut dapat digolongkan ‘prematur’. Hal tersebut mencerminkan fakta

bahwa investasi yang masuk di bidang manufaktur pada tahun 2003-2012 sangatlah terbatas. Meskipun rasio investasi terhadap PDB Indonesia naik menjadi 32% pada tahun 2012 (lebih tinggi dari India dengan nilai 30%), 85% pembentukan modal bruto yang tercatat disebabkan oleh konstruksi. Investasi asing langsung (FDI) tumbuh sebesar 21% menjadi US$ 23 M pada tahun 2014, namun hal tersebut hanya terpusat pada bidang layanan (ritel, perdagangan, dan keuangan) serta agrobisnis, dan tidak mencakup bidang infrastruktur atau manufaktur. Faktor utama di balik anjloknya sektor manufaktur adalah apresiasi terhadap nilai tukar efektif riil (NTER). Hal ini terkait dengan nominal nilai tukar efektif (nilai dari satu mata uang terhadap nilai rata-rata sejumlah mata uang asing) yang dibagi dengan deflator harga atau indeks biaya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyewaan sumber daya komoditas cenderung memompa nominal upah dan harga di

Gambar 1: Komoditas telah menyalip bidang manufaktur sebagai ekspor terbesar Indonesia

Gambar 2: Pangsa pasar manufaktur global Indonesia masih rendah dan stagnan

(bagian dari total ekspor, dalam persen)

(dalam persen)

Basis Manufaktur

Tiongkok (LHS)

Basis Komoditas

Indonesia (RHS)

Malaysia (RHS)

70

18

3.0

60

15

2.5

12

2.0

9

1.5

6

1.0

3

0.5

0

0.0

50 40 30 20 10 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Sumber: COMTRADE berdasarkan WITS dan perhitungan staf Bank Dunia Ekspor dalam bentuk mentah merupakan standar untuk beberapa produk komoditas. Hal tersebut terjadi pada batu bara. Hal ini juga berlaku pada konsentrat tembaga yang sebagian besar nilai tambahnya diperoleh pada tingkat “konsentrat”(yaitu, pengolahan minimal). 3 Tentu saja hal ini kurang diharapkan. Imbas Hukum Engel dalam konsumsi menunjukkan bahwa permintaan terhadap layanan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan, sebagai akibat dari elastisitas pendapatan permintaan yang lebih tinggi untuk layanan yang berkaitan dengan produk pertanian dan manufaktur (Chenery dan Syrquin 1975; Chenery, Robinson, dan Syrquin 1986). 2


38


lokasi produksi komoditas serta pada sektor nonperdagangan. Berkat harga tinggi (internasional) untuk produk mereka, perusahaan dalam sektor energi yang diperdagangkan dapat memberikan upah lebih tinggi. Demikian pula, perusahaan yang bergerak di sektor non-perdagangan (misalnya hotel, restoran, serta perdagangan ritel) mampu mengakomodasi peningkatan upah dan harga dengan membebankannya kepada konsumen. Namun, pada sektor perdagangan non-sumber daya seperti manufaktur, perusahaan merupakan pengambil harga dan tidak dapat membebankannya pada kenaikan harga non-perdagangan (termasuk upah). Maka, melambungnya harga barang nonperdagangan yang berkenaan dengan barang perdagangan menjadi penghalang bagi industri manufaktur. Hal tersebut menjadikan sektor ini kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan sektor jasa ataupun sektor energi yang diperdagangkan.4

Peran produktivitas tenaga kerja Pola biaya tenaga kerja yang mencolok terjadi di Indonesia. Kendati Indonesia memiliki biaya upah terendah se-Asia dalam dolar AS, keuntungan ini sirna saat disandingkan dengan produktivitas tenaga kerja (Gambar 3 dan Gambar 4). Pada 2014, biaya tenaga kerja per

Hanya sekitar 30% perusahaan Indonesia yang bergerak dalam sektor formal. Sementara itu, Brasil dan Tiongkok masingmasing memiliki 95% dan 96% perusahaan dalam sektor ini.

Gambar 3: Upah bulanan rata-rata dalam manufaktur

Gambar 4: Biaya tenaga kerja per unit:

(2012 dalam US$)

(2012 = 100)

Tiongkok

Indonesia

Malaysia

Filipina

800

160

600

140

400

120

200

100

0

80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2011

Thailand

2012

Vietnam

2013

Sumber: Perhitungan berdasarkan data CEIC

4

39

Untuk pengembangan teori terkait, baca Corden dan Neary 1982, Corden 1984. Untuk tes empiris terhadap konsep ini, baca Rodrik 2008; Havrylyshyn 2010. © Unit Intelijen The Economist Limited 2016

2014


unit di Indonesia — yakni perbandingan antara upah yang diterima pekerja dengan jumlah produksi — lebih tinggi dibandingkan dengan di Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Hal ini bukan disebabkan oleh nominal upah pekerja, melainkan karena sedikitnya jumlah produksi mereka (peningkatan drastis biaya tenaga kerja per unit di Thailand juga mencerminkan masalah serupa). Malaysia menguraikan bahwa tingginya produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang vital bagi daya saing biaya. Walaupun upah manufakturnya tinggi, para pekerja Malaysia tetap kompetitif lantaran besarnya tingkat produktivitas mereka. Dengan upah yang 7-8 kali lipat lebih besar, biaya tenaga kerja per unit-nya hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Upah di Tiongkok sendiri telah meningkat tiga kali lipat semenjak 2005, namun karena keterbatasan data kami tidak dapat menghitung besar biaya tenaga kerja per unit di sana. Maka, tidak jelas apabila Tiongkok telah kehilangan daya saing biaya, karena peningkatan upah mungkin saja berbanding lurus dengan pertambahan produktivitas. Produktivitas tenaga kerja bergantung pada jenis produksi (misalnya produksi dengan nilai tambah rendah atau tinggi), tingkat teknologi yang digunakan, tingkat kemampuan pekerja, serta gangguan kerja. Secara bertahap, Indonesia mendaki rantai nilai manufaktur pada 1990an, tetapi tren ini berbalik dengan adanya lonjakan harga komoditas serta ekspor teknologi tinggi yang mengikuti jebloknya saham total ekspor manufaktur. Tingkat pertambahan nilai, teknologi, serta kemampuan juga erat kaitannya dengan tingkat informalitas dalam produksi. Saat ini, hanya sekitar 30% perusahaan Indonesia yang bergerak dalam sektor formal. Sementara

itu, Brasil dan Tiongkok masing-masing memiliki 95% dan 96% perusahaan dalam sektor ini.

Peran biaya tidak langsung Hasil survei mengungkapkan bahwa perusahaan Indonesia menanggung biaya tidak langsung yang lebih besar akibat buruknya logistik serta prosedur perizinan dan pemberian lisensi yang berbelit-belit. Akibatnya, ini menempatkan mereka pada posisi yang merugikan jika dibandingkan dengan rekan mereka yang beroperasi di negara dengan biaya tidak langsung yang lebih rendah. Paket kebijakan yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah Indonesia demi memangkas biaya tersebut dianggap tepat waktu. Logistik yang mumpuni merupakan prasyarat vital untuk memasok pasar domestik secara efisien serta bersaing di kancah internasional. Sekitar 24% PDB dikeluarkan untuk biaya logistik — memindahkan serta keluar-masuknya barang di seluruh negeri — yang tinggi di Indonesia. Sementara Thailand hanya menghabiskan sekitar 16% PDB untuk pengeluaran yang sama. Untuk Indonesia, selisih ini berjumlah hingga US$ 70 miliar per tahun. Survei terkini dari Bank Dunia mengenai produsen di seluruh aglomerasi utama Indonesia mengungkapkan perincian biaya logistik. Ratarata dari keseluruhan biaya logistik merupakan biaya transportasi dan bongkar muat peti kemas (40% dari total biaya), biaya persediaan (26%), pergudangan (17%), serta biaya administrasi logistik (17%). Biaya persediaan di Indonesia jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan sejumlah negara pesaingnya. Malaysia hanya


40


menghabiskan 13%, sedangkan Thailand menghabiskan 16% dari total biaya. Tingginya biaya persediaan mencerminkan ketidakpastian pada rantai suplai. Kunci dari ketidakpastian ini terletak pada hubungan dengan daerah pemasok. Biaya mendatangkan peti kemas ke dermaga utama Jakarta sebesar dua kali lipat jika dibandingkan dengan Malaysia. Padahal, jarak yang ditempuh hampir sama. Survei terhadap 83 perusahaan truk yang beroperasi di Jakarta Raya menjabarkan alasannya: diam berkepanjangan dan lamanya waktu tunggu akibat kemacetan, antrean panjang di dermaga, serta rendahnya efisiensi dalam sinkronisasi pengiriman dan pengambilan kargo. Kerumitan prosedur regulasi, perizinan, dan pemberian lisensi pada tingkat pusat juga memaksa terjadinya penundaan serta biaya tambahan. Bersama dengan izin konstruksi, pembayaran pajak serta pemenuhan kontrak di Indonesia menjadi salah satu prosedur yang paling merepotkan di dunia (hasil survei Doing Business, Grup Bank Dunia).5 Pemerintah sendiri telah mengumumkan pembentukan berbagai kawasan ekonomi khusus (KEK), yang diharapkan dapat segera mengurangi beban regulasi bagi sektor dan produk tertentu, seiring dengan upaya mereformasi regulasi yang terus dilakukan. Mengingat hal yang mengekang daya saing di Indonesia, KEK dapat dirancang sebagai iklim mikro yang kondusif bagi pertumbuhan produksi. Insentif pajak, jika diberikan, dapat dikaitkan dengan tindakan penumbuh produktivitas, seperti melatih pekerja demi meningkatkan produktivitas tenaga kerja.6

Sekaranglah saatnya bagi Indonesia untuk mengembalikan daya saingnya di sektor manufaktur Kini, sebagian besar kendala pertumbuhan manufaktur yang diakibatkan oleh apresiasi nilai tukar riil selama lonjakan harga komoditas telah diberantas. Harga komoditas tidak lagi seperti dahulu. Hal ini meningkatkan daya tarik relatif akan kegiatan manufaktur bagi para investor yang mencari keuntungan berlimpah. Terlebih lagi, tajamnya depresiasi nominal rupiah sejak 2013 lalu seharusnya meningkatkan prospek bagi produsen Indonesia, walaupun batasannya masih kabur. Ketika rupiah secara terang-terangan melemah terhadap dolar AS, mata uang Indonesia ini sedikit berapresiasi terhadap yen Jepang dan mata uang lain akibat tingginya inflasi. Selain itu, tatkala pelemahan rupiah menurunkan biaya produk jadi Indonesia di pasar mancanegara, hal tersebut juga menaikkan biaya komponen yang diimpor, sehingga menggerus pungutan neto perdagangan yang seharusnya diperoleh Indonesia dari mata uang lain yang lebih lemah. Ditambah lagi dengan merosotnya inflasi dari tingkat atas selama tiga tahun terakhir ini (perkiraan sebesar 4,6% pada 2016 dibandingkan dengan rata-rata 6,5% pada 201315), NTER diperkirakan akan lebih mendukung ekspor manufaktur untuk bergerak maju. Reformasi yang dicanangkan pemerintah baru-baru ini juga menjadi faktor lain yang memberikan konteks positif demi bangkitnya daya saing manufaktur Indonesia. Untuk pertama kalinya, arah kebijakan mulai berpindah dari kebijakan berorientasi ke dalam yang menaikkan biaya serta mencegah investasi dan

Diperlukan lebih dari 200 hari untuk mendapatkan izin konstruksi. Kinerja ini tentu di bawah rerata regional (Asia Timur dan Pasifik) serta kinerja dari sejumlah negara tetangga: Filipina menduduki peringkat ke-95, Tiongkok ke-90, Thailand ke-26, serta Malaysia di peringkat ke-18. 6 Kawasan ekonomi sendiri biasanya dibentuk sebagai katalis perdagangan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Tujuan tersebut dapat beragam di pelbagai negara dan waktu, dari menarik PMA untuk membuka kesempatan kerja hingga bereksperimen dengan reformasi yang ada. 5

41



kompetisi baru dari swasta, menuju kebijakan yang mengurangi beban regulasi perusahaan serta merangkul perdagangan global. Hal ini tergambar dari tujuh paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam empat bulan terakhir ini serta besarnya minat untuk bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik (KTP). Jika perubahan arah kebijakan ini tetap dipertahankan, hal tersebut akan memberikan konteks dan dorongan yang tepat bagi Indonesia untuk meninggikan daya saing globalnya.

Potensi sebagai pusat kekuatan? Kini, lebih dari 50% pekerja Indonesia mencari nafkah dalam bidang pertanian dan jasa menengah ke bawah. Indonesia harus memutar otak untuk meluaskan lapangan kerja ke bidang manufaktur dan jasa menengah ke atas.7 Ratarata produktivitas pekerja manufaktur sendiri tetap lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan di pertanian.8 Indonesia akan menyaksikan bangkitnya pertumbuhan produktivitas agregat jika sebagian besar dari 15 juta individu yang akan bergabung dalam angkatan kerja pada 2020 bekerja di sektor manufaktur dan jasa menengah ke atas. Namun, produktivitas manufaktur di sini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Tiongkok. Dengan demikian, tantangan yang ada bukan hanya untuk menciptakan pekerjaan dalam sektor manufaktur, melainkan juga meningkatkan kemampuan pekerja serta menciptakan pekerjaan dengan upah yang lebih memadai. Berbagai kekurangan yang dikemukakan sebelumnya dapat disiasati jika negara ini mengambil serangkaian langkah khusus: 7

n Pertama, melalui langkah-langkah peningkatan produktivitas tenaga kerja, seperti pelatihan dalam perusahaan, akses kredit untuk pembiayaan teknologi dan peralatan baru, serta memfasilitasi mobilitas pekerja dengan mengurangi kekakuan sistem pasar kerja. n Kedua, melalui langkah untuk mengurangi biaya logistik, yakni dengan menguatkan koordinasi antarlembaga demi penerapan reformasi kebijakan logistik yang lebih baik; mengurangi penghalang regulasi pada rantai suplai dan meningkatkan fasilitas perdagangan; serta menutup kesenjangan dalam infrastruktur logistik. n Ketiga, memfasilitasi perizinan dan lisensi, mengurangi biaya bisnis, serta memajukan PMA, misalnya dengan mengurangi daftar negatif investasi demi menyuntikkan modal dan teknologi pada sektor yang tertutup. KEK juga dapat membantu dengan segera menyediakan iklim mikro yang kondusif bagi pertumbuhan produktivitas pekerja dan perusahaan. Sejumlah penghalang industrialisasi pun telah terekam dengan baik, mulai birokrasi yang berlebihan hingga infrastruktur yang buruk. Acap kali tantangannya adalah menemukan titik masuk yang benar. Paket kebijakan terbaru ini memberikan kerangka demi menerapkan banyak reformasi yang diperlukan, seiring dengan momentum yang lahir dari minat Indonesia untuk bergabung dengan KTP. Jika Indonesia ingin meraih tujuannya, inilah saatnya untuk berusaha sekuat tenaga demi mengembalikan kejayaan sebagai pusat kekuatan manufaktur. n

Persyaratan kemampuan yang lebih tinggi dalam sektor jasa menengah ke atas mengisyaratkan bahwa cakupan untuk lapangan kerja dalam manufaktur jauh lebih besar, mengingat rata-rata kemampuan yang terdapat dalam angkatan kerja. 8 Bank Dunia (2014): Indonesia: Melepaskan Diri dari Jerat. © Unit Intelijen The Economist Limited 2016

42

LONDON 20 Cabot Square London E14 4QW United Kingdom Tel: (44.20) 7576 8000 Fax: (44.20) 7576 8500 E-mail: [email protected] NEW YORK 750 Third Avenue 5th Floor New York, NY 10017, US Tel: (1.212) 554 0600 Fax: (1.212) 586 0248 E-mail: [email protected] HONG KONG 1301 Cityplaza Four 12 Taikoo Wan Road Taikoo Shing Hong Kong Tel: (852) 2585 3888 Fax: (852) 2802 7638 E-mail: [email protected] SINGAPORE 8 Cross Street #23-01 PWC Building Singapore 048424 Tel: (65) 6534 5177 Fax: (65) 6428 2630 E-mail: [email protected] GENEVA Rue de l’Athénée 32 1206 Geneva Switzerland Tel: (41) 22 566 2470 Fax: (41) 22 346 9347 E-mail: [email protected]

Meskipun segenap upaya telah dilakukan demi mengecek keakuratan informasi ini, baik Unit Intelijen The Economist Ltd. maupun sponsor laporan ini tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas keterandalan pihak mana pun dalam laporan ini atau setiap informasi, opini, ataupun kesimpulan yang tertera di sini.

Harapan dan kebimbangan

Recommend Documents