HAKIKAT DEMOKRASI CONDRA ANTONI
Makna dan Hakikat Demokrasi 1.
2.
Macam-macam pengertian demokrasi: Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa, demokrasi berarti keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan dan kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat.
3. Menurut Joseph A Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individuindividu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 4. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana segala keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa.
5. Menurut Philippe C Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakantindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. 6. Menurut Henry B Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan sebuah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik 7. Menurut Affan Gaffar, demokrasi dimaknai dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Normatif berarti demokrasi dilakukan secara ideal, sedangkan empirik dilakukan secara praktis.
Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara artinya ialah rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya. Termasuk, dalam menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.
• Menurut Polybios, monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas rakyat dengan baik dan dapat dipercaya. Lama kelamaan keturunan sang raja (yang kesekian) tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Sejak itu monarki bergeser menjadi tirani. • Dalam situasi pemerintahan tirani yang sewenang-wenang, muncullah kaum bangsawan yang bersekongkol untuk melawan. Mereka bersatu, tampil ke muka melawan (mengadakan pemberontakan) sehingga kekuasaan beralih kepada mereka. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh beberapa orang dan memperhatikan kepentingan umum, serta bersifat balk. Sejak saat itulah pemerintahan berubah dari tirani menjadi aristokrasi. Aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum lama kelamaan (keturunannya) tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan itu mengakibatkan pemerintahan aristokrasi bergeser ke oligarki. • Dalam pemerintahan oligarki yang tidak ada keadilan, rakyat berontak mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasib. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya, pemerintah bergeser menjadi demokrasi.
• Namun, pemerintahan demokrasi yang awalnya baik lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan, kebobrokan, dan korupsi sehingga hukum sulit ditegakkan. Masing-masing pihak ingin mengatur sendiri. Keadaan itu mengakibatkan bergesernya demokrasi menjadi okhlokrasi. • Dari pemerintahan okhlokrasi ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan kembali dipegang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki. • Perjalanan siklus pemerintahan di atas memperlihatkan pada kita akan adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu sebagai akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada.
Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat memiliki pengertian: 1. Pemerintah dari rakyat (government of the people), maksudnya pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat karena dipilih oleh rakyat. 2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people), maksudnya pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan diawasi oleh rakyat, bisa secara langsung atau tidak langsung yaitu melalui DPR. 3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people), maksudnya pemerintah menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat.
Demokrasi sebagai Pandangan Hidup Demokrasi biasa ada jika ada usaha nyata dari setiap warga untuk mewujudkannya. Untuk itu, masyarakat perlu mengkondusifkannya dalam kerangka berpikir (mind set) serta rancangan masyarakat (setting social), sehingga bisa menjadi pandangan hidup.
Menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur), ada tujuh norma yang menjadi pandangan hidup demokratis: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Pentingnya kesadaran akan pluralisme Musyawarah Pertimbangan moral Pemufakatan yang jujur dan sehat Pemenuhan segi-segi ekonomi Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masingmasing Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan
Unsur Penegak Demokrasi
1. 2. 3. 4.
Ada empat unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi, antara lain: Negara hukum Masyarakat madani Infrastruktur politik (parpol) Pers yang bebas dan bertanggungjawab
1. Negara Hukum Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas, tidak memihak, dan menjamin hak asasi manusia.
Ciri-ciri negara hukum sendiri adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Adanya perlindungan terhadap HAM Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri
2. Masyarakat Madani 1. 2.
3. 4.
Ciri-ciri dari masyarakat madani adalah: Terbuka Bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara Kritis dan berpartisipasi aktif Egaliter (adanya persamaan)
Perwujudan dari masyarkat madani ini adalah adanya organisasi di luar negeri yang disebut NGO (non government organizatation) atau yang jika di Indonesia dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat. Perannya adalah sebagai mitra dari lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta menjadi kontrol sosial.
3. Infrastruktur Politik 1. 2. 3.
Ini terdiri dari: Partai politik Kelompok gerakan atau ormas Kelompok penekan atau kelompok kepentingan, yaitu sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu
4. Pers yang Bebas dan Betanggungjawab Pers harus bebas dari segala bentuk keberpihakan terhadap pihak manapun. Selain itu, pers juga harus bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang telah dibuatnya.
Model-model Demokrasi 1.
2.
Ada tujuh model demokrasi yang ada di berbagai macam belahan dunia, antara lain: Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang teratur. Banyak dianut oleh negara di Afrika. Demokrasi terpimpin dimana para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. 4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. 5. Demokrasi konstitusional menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
Sementara itu menurut Inu Kencana, ada dua model demokrasi yaitu: 1. Demokrasi langsung 2. Demokrasi tidak langsung
Prinsip dan Parameter Demokrasi
1. 2. 3. 4. 5.
Menurut Inu Kencana, ada 20 prinsip demokrasi: Adanya pembagian kekuasaan Adanya pemilihan umum yang bebas Adanya manajemen yang terbuka Adanya kebebasan individu Adanya peradilan yang bebas
6. Adanya pengakuan hak minoritas 7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum 8. Adanya pers yang bebas 9. Adanya beberapa partai politk 10. Adanya musyawarah
11. Adanya persetujuan parlemen 12. Adanya pemerintahan yang konstitusional 13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian 14. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik 15. Adanya perlindungan hak asasi
16. Adanya pemerintahan yang bersih 17. Adanya persaingan keahlian 18. Adanya mekanisme politik 19. Adanya kebijakan negara 20. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggungjawab
EMPAT ASPEK UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN DEMOKRASI 1. Masalah pembentukan negara. Adanya Pemilu dapat sebagai indikator tentang baik tidaknya proses pembentukan pemerintahan 2. Dasar kekuasaan negara. Ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat 3. Susunan kekuasaan negara. Harus dilaksanakan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan 4. Kontrol rakyat
