HAK PENDUDUK ASLI
Lembar Fakta No. 9 (Revisi 1)
Ulang Tahun ke 50 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 - 1998
Tujuan dari Dekade ini adalah pemajuan dan perlindungan terhadap hak penduduk asli dan pemberdayaan mereka untuk menentukan pilihan sendiri yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas kebudayaan dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dengan penghormatan yang penuh terhadap nilai-nilai budaya, bahasa, tradisi dan bentuk-bentuk organisasi sosial mereka. PROGRAM AKTIVITAS UNTUK DEKADE INTERNASIONAL PENDUDUK ASLI DUNIA (1995 - 2004) ♣ (alinea 4)
♣
Keputusan Dewan Umum 50/157, 21 Desember 1995, Lampiran
2
PENGANTAR Penduduk asli mendiami area yang cukup luas di permukaan bumi. Tersebar di seluruh dunia dari Kutub Utara sampai dengan Pasifik Selatan, mereka berjumlah sekitar 300 juta. Menurut perkiraan kasar, mereka disebut sebagai penduduk asli atau masyarakat aborijinal karena telah tinggal di tanah mereka sebelum adanya pendatang dari mana pun. Menurut satu definisi, mereka adalah keturunan orang-orang yang telah mendiami suatu daerah atau wilayah geografis, pada saat datangnya masyarakat dari asal-usul budaya atau etnik yang berbeda. Pendatang baru tersebut kemudian menjadi dominan melalui penaklukan, pendudukan, pemukiman, dan cara-cara lain. Di antara banyak penduduk asli adalah suku Indian dari Amerika (misalnya, Masyarakat Maya di Guatemala dan Masyarakat Aymaras di Bolivia), Inuit dan Aleutian dari wilayah sirkumpolar, Saami di Eropa Utara, Aborijin dan Selat Torres di Australia, serta Maori di New Zealand. Penduduk asli ini sebagian besar telah mempertahankan karakter sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang jelas berbeda dengan yang dimiliki segmen-segmen masyarakat lain dalam suatu nasion. Sepanjang sejarah manusia, bila penduduk terdekat yang dominan telah memperluas wilayah mereka atau pendatang dari jauh telah memperoleh tanah baru melalui jalan kekerasan, maka kebudayaan, kehidupan dan bahkan keberadaan pendudukan asli berada dalam bahaya. Ancaman-ancaman terhadap budaya dan tanah milik penduduk asli, terhadap status mereka dan hak hukum lainnya sebagai suatu kelompok dan penduduk yang berbeda, tidak selalu dalam bentuk yang sama dengan masa sebelumnya. Meskipun beberapa kelompok secara relatif telah berhasil, penduduk asli di hampir seluruh bagian dunia sedang aktif mencari pengakuan atas identitas dan cara hidup mereka. Pada Maret 1997, 15 organisasi penduduk asli telah memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Status konsultatif ini memberikan hak kepada mereka untuk hadir dan berpartisipasi dalam berbagai konperensi internasional dan konperensi antar pemerintah. Organisasi-organisasi tersebut adalah: Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Asociación Kunas Unidos por Nabguana, Four Directions Council, Grand Council of the Crees (Quebec), Indian Council of South America, Indian Law Resource Centre, Indigenous World Association, International Indian Treaty Council, International Organization of Indigenous Resource Development, Inuit Circumpolar Conference, National Aboriginal and Islander Legal Services Secretariat, National Indian Youth Council, Saami Council, Sejekto Cultural Association of Costa Rica, dan World Council of Indigenous Peoples. Ditambah lagi dengan ratusan wakil dari penduduk asli lainnya dan organisasi mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan PBB, terutama pertemuan Kelompok Kerja untuk Penduduk asli. Organisasi non-pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap hak asasi manusia yang bersifat umum, ikut berpartisipasi dengan bekerja secara aktif di bidang hak penduduk asli, disamping mendukung perkara-perkara mereka sendiri. Walaupun berbeda secara budaya dan etnis, dalam paparan penduduk asli di forum-forum internasional, terlihat ada persamaan-persamaan yang menyolok dalam hal permasalahan, keluhan, dan kepentingan. Partisipasi penduduk asli dan organisasi-organisasi dalam pertemuan yang diadakan oleh PBB telah menyoroti persamaan-persamaan ini. Sejak munculnya Bangsa-bangsa baru dalam gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua, kasus yang sering terjadi adalah upaya penduduk asli untuk tetap mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka. Saat ini secara umum telah diakui bahwa kebijakan tentang asimilasi dan integrasi yang bertujuan untuk membawa penduduk asli ke dalam populasi mayoritas penduduk seringkali tidak berhasil.
3
Aktivitas organisasi non-pemerintah di satu pihak, dan inisiatif antar pemerintah di pihak lain, telah membuahkan pengaruh yang saling menguntungkan. Konperensi internasional pertama organisasi non-pemerintah mengenai penduduk asli telah diadakan di Jenewa pada 1977. Konperensi ini kemudian diikuti oleh konperensi organisasi non-pemerintah lainnya mengenai penduduk asli dan tanah, yang juga diselenggarakan di Jenewa, pada 1981. Pertemuan ini dan kajian khusus PBB yang hampir selesai, berpengaruh pada perkembangan yang mengarah pada pendirian Kelompok Kerja PBB untuk Penduduk Asli. PBB dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengakui bahwa penetapan dan perlindungan hak penduduk asli merupakan bagian yang penting dari hak asasi manusia, dan layak diperhatikan masyarakat internasional. Kedua organisasi ini aktif dalam menyusun dan menerapkan standar yang dirancang untuk menjamin penghargaan atas hak penduduk asli yang telah ada dan menetapkan hak tambahan. Lembar Fakta ini secara singkat menjelaskan apa yang dilakukan oleh PBB pada saat ini, perkembangannya dan rencana-rencana ke depan untuk memajukan dan melindungi hak penduduk asli di mana pun. STUDI MENGENAI DISKRIMINASI TERHADAP PENDUDUK ASLI Pada 1920-an, suku Indian Amerika mendatangi Liga Bangsa-bangsa. Kunjungan mereka di Jenewa benar-benar menarik perhatian, namun tidak memperoleh hasil yang nyata. Pada tahun-tahun awal berdirinya PBB, wakil-wakil dari penduduk asli mencoba untuk menarik perhatian organisasi dunia secara sporadis. Walaupun demikian, tidak ada reaksi khusus dari organisasi dunia tersebut. Pada 1948, pemerintah Bolivia di PBB berinisiatif untuk membentuk Sub-Komisi yang meneliti masalah-masalah sosial penduduk asli, namun tidak membuahkan hasil apa pun Sejak didirikan, sebenarnya PBB telah memberikan perhatian pada kondisi yang berpengaruh pada penduduk asli, walaupun hanya sebagai bagian dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Perhatian terhadap penduduk asli diwujudkan dalam sejumlah instrumen dan studi yang dipersiapkan selama bertahun-tahun, dan aktivitas dari badan-badan hak asasi manusia yang menangani minoritas, perbudakan, perhambaan, dan tenaga kerja paksa misalnya. Titik balik terjadi pada 1970, saat Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu studi yang menyeluruh mengenai masalah diskriminasi terhadap penduduk asli. Pada 1971, José R. Martinez Cobo dari Ekuador ditunjuk sebagai Pelapor Khusus untuk melakukan studi. José R. Martinez Cobo mengusulkan upaya-upaya nasional dan internasional untuk menghapus diskriminasi terhadap penduduk asli. Laporan terakhirnya 1 disampaikan kepada Sub-Komisi pada 1981 -1984. Pelapor Khusus ini memusatkan perhatiannya pada masalah hak asasi manusia yang luas. Mereka merumuskan definisi penduduk asli, peran organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah, penghapusan diskriminasi, asas pokok hak asasi manusia, serta tindakan di bidang-bidang khusus seperti kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, bahasa, budaya, institusi sosial dan hukum, lapangan pekerjaan, tanah, hak politik, hak dan praktek keagamaan, serta persamaan dalam penyelenggaraan peradilan. Kesimpulan, usulan, dan rekomendasi dari José R. Martinez Cobo merupakan tonggak sejarah 1 ” Studi Masalah Diskriminasi terhadap Populasi Penduduk Asli”, dipubilikasikan dalam bentuk gabungan dalam 5 volume seperti yang tercantum dalam dokumen E/CN.4/Sub.2/1986/7 dan Lampiran 1 - 4 dalam Volume 5, Kesimpulan, Proposal, dan Rekomendasi, dipublikasikan secara terpisah (Sales no. E.86.XIV.3)
4
yang penting dalam proses pertimbangan PBB tentang masalah hak asasi manusia yang dihadapi oleh penduduk asli. Sebagian besar hasil studi tersebut masih dipertimbangkan, tetapi sebagian lagi telah dimasukkan ke dalam resolusi SubKomisi. KELOMPOK KERJA UNTUK PENDUDUK ASLI Studi yang dilakukan oleh Martínez Cobo, ide-ide yang muncul dalam Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, serta dukungan dari organisasi non-pemerintah, mengarah pada terbentuknya Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1982. Kelompok kerja ini merupakan badan subsider atau pelengkap dari Sub-Komisi. Kelima anggotanya 2 , yang masing-masing berasal dari setiap wilayah geopolitis dunia, merupakan ahli-ahli yang mandiri dan menjadi anggota Sub-Komisi. Sebelum sidang tahunan Sub-Komisi di Jenewa, Kelompok Kerja ini terlebih dahulu mengadakan pertemuan selama seminggu. Pertemuan Kelompok Kerja ini diadakan setiap tahun sejak 1982, kecuali pada 1986. Pada tahun tersebut diselenggarakan Lokakarya Hak Penduduk Asli yang disponsori oleh Masyarakat Anti Perbudakan bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Dewan Dunia Penduduk Asli. Lokakarya tersebut diketuai oleh Erica-Irene A. Daes, Ketua/Pelapor Kelompok Kerja yang sekarang. Kelompok Kerja ini terbuka untuk wakil-wakil dari semua penduduk asli dan komunitas dan organisasi mereka. Sidang Kelompok Kerja yang terbuka untuk semua pihak yang berminat dan dialog konstruktif yang terjadi antara mereka yang berminat, telah memperkuat posisi Kelompok Kerja sebagai pusat aktivitas internasional yang menangani masalah penduduk asli. Beberapa organisasi penduduk asli mengadakan pertemuan persiapan untuk merumuskan inisiatif dan kedudukan yang sama sebelum pertemuan Kelompok Kerja diselenggarakan. Perhatian yang diberikan pada hak penduduk asli melalui aktivitas Kelompok Kerja ini, secara umum dapat dilihat dari jumlah orang yang terlibat. Sekitar 700 orang secara teratur menghadiri sidang-sidang yang diadakan. Mereka termasuk pengamat dari pemerintah dan penduduk asli dan organisasi non-pemerintah, serta para ahli dan akademisi. Kelompok Kerja ini merupakan salah satu forum PBB yang terbesar di bidang hak asasi manusia. Selain mendukung dan mendorong dialog antara pemerintah dengan penduduk asli, Kelompok Kerja memiliki dua tugas utama: •
Meninjau kembali pembangunan nasional yang menyangkut pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penduduk asli; dan
•
Mengembangkan standar internasional yang berkaitan sehubungan dengan hak penduduk asli dengan mempertimbangkan baik persamaan maupun perbedaan situasi dan aspirasi mereka di seluruh dunia. Dalam meninjau kembali pembangunan nasional, Kelompok Kerja menerima dan menganalisis informasi tertulis yang
diberikan oleh Pemerintah, badan-badan khusus dan badan-badan PBB lainnya, organisasi antar pemerintah regional dan internasional, organisasi non-pemerintah, serta dari pihak penduduk asli sendiri.
2
Pada Juli 1996, anggota dari Kelompok Kerja adalah: Miguel Alfonso Martinez (Cuba), Volodymyr Boutkevitch (Ukrania), Erica Irene A. Daes (penanggung jawab – pelaporan) (Yunani), El-Hadji Guisse (Sinegal) dan Ribot Hatano (Jepang).
5
Ketua/Pelapor Kelompok Kerja, Mrs. Erica-Irene A. Daes, mengunjungi Negara-negara untuk melakukan tiga hal, yaitu memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, memberikan informasi mengenai aktivitas PBB di bidang hak penduduk asli, serta mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan dalam menentukan standar. Kelompok Kerja tidak berwenang untuk memeriksa, membuat rekomendasi atau mengambil keputusan terhadap pengaduan tertentu tentang dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena PBB telah menyediakan saluran pengaduan lainnya untuk keperluan tersebut. 3 PENETAPAN STANDAR Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli memberikan penekanan khusus pada bagian kedua dari tugasnya yaitu: pengembangan standar internasional mengenai hak penduduk asli. Pada 1985, Kelompok Kerja mulai mempersiapkan rancangan Deklarasi Hak Penduduk Asli dengan mempertimbangkan komentar dan saran dari para peserta sidang, terutama dari wakil-wakil penduduk asli dan Pemerintah. Dalam sidang kesebelas pada Juli 1993, Kelompok Kerja menyetujui satu naskah akhir rancangan deklarasi dan menyerahkannya kepada Sub-Komisi. Berdasarkan resolusi 1994/45 tertanggal 26 Agustus 1994, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas menetapkan rancangan deklarasi dan menyampaikannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk dipertimbangkan. 4 Rancangan Deklarasi PBB untuk Hak Penduduk Asli memperlihatkan salah satu perkembangan yang paling penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar penduduk asli. Rancangan deklarasi itu terdiri dari 19 alinea pembukaan serta 45 pasal mengenai hak-hak dan kebebasan yang meliputi pemeliharaan dan pengembangan karakter suku, budaya, serta identitas yang berbeda; perlindungan dari etnosida dan genosida; hak yang berhubungan dengan keagamaan, bahasa, dan institusi pendidikan; kepemilikan, penggunaan dan kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam dari penduduk asli, perlindungan budaya dan hak milik intelektual, pemeliharaan struktur ekonomi tradisional dan kehidupan sehari-hari termasuk berburu, memancing, berternak, berkumpul, menebang pohon, bercocok tanam; perlindungan terhadap lingkungan; partisipasi dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi di dalam Negara yang bersangkutan; terutama hal-hal khusus yang mempengaruhi kehidupan dan martabat penduduk asli; penentuan nasib sendiri; pemerintahan sendiri, otonomi penduduk asli tentang masalah internal/lokal, kontak-kontak tradisional dan kerja sama antar batas negara; serta penghargaan perjanjianan dan kesepakatan yang dibuat dengan penduduk asli. Rancangan deklarasi juga dibuat agar prosedur-prosedur bersifat adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara penduduk asli dan pemerintah, melalui cara-cara seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, pengadilan nasional, serta peninjauan hak asasi manusia dan sarana pengaduan secara internasional dan regional. Lebih jauh lagi, rancangan deklarasi menyatakan bahwa hak-hak yang tercantum di dalamnya merupakan standar minimum untuk hidup dan kesejahteraan penduduk asli seluruh dunia.
3 4
Lihat Lembar Fakta No. 7, Prosedur Komunikasi. Text rancangan deklarasi, lihat Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Resolusi 1994/45, Lampiran.
6
KELOMPOK KERJA UNTUK RANCANGAN DEKLARASI Berdasarkan Resolusi 1995/32 tertanggal 3 Maret 1995, Komisi Hak Asasi Manusia membentuk sidang terbuka antar bagian Kelompok Kerja untuk mempertimbangkan naskah yang disampaikan oleh Sub-Komisi, dan menguraikan rancangan deklarasi untuk dipertimbangkan dan disahkan oleh Majelis Umum pada Dekade Internasional Penduduk Asli Dunia (1995-2004). 5 Majelis Umum telah menyatakan bahwa penetapan deklarasi merupakan tujuan utama Dekade ini. 6 Dalam Aneks resolusi 1995/32, Komisi Hak Asasi Manusia menetapkan prosedur untuk berpartisipasi dalam aktivitas Kelompok Kerja mengenai rancangan deklarasi bagi kelompok penduduk asli yang tidak memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial (lihat Aneks II). Organisasi tersebut diminta untuk mengirim permohonan mereka ke Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB/Pusat Hak Asasi Manusia yang akan meminta komentar dari Negara yang terkait. Permohonan dan komentar pemerintah terkait itu dipertimbangkan oleh Dewan Komite bagi organisasi non-pemerintah. Pada Maret 1997, 99 organisasi penduduk asli telah diakui oleh komite dewan tersebut. Sejak didirikan, Kelompok Kerja untuk rancangan deklarasi telah dua kali mengadakan sidang di kantor PBB di Jenewa. Pada sidang pertama di November-Desember 1995, Kelompok Kerja rancangan deklarasi mempertimbangkan rancangan deklarasi yang ditetapkan oleh Sub-Komisi, dan mengadakan debat umum mengenai bagian demi bagian dari naskah itu, dalam rangka mengidentifikasi kesepakatan umum dan pasal-pasal yang membutuhkan perundingan lebih lanjut (lihat E/CN.4/1996/84). Di sidang kedua pada Oktober-November 1996, pasal-pasal yang memiliki kemiripan tema atau yang mempunyai hubungan satu sama lain dikelompokkan kembali untuk didiskusikan lebih lanjut, dan untuk memperoleh saran-saran (lihat E/CN.4/1997/102). Sampai saat ini, tidak ada perubahan-perubahan pada rancangan deklarasi yang ditetapkan oleh Sub-Komisi; rancangan ini tetap merupakan landasan kerja bagi Kelompok Kerja antar sidang. DANA SUKARELA UNTUK KELOMPOK PENDUDUK ASLI Pada 1985, Majelis Umum mendirikan Dana Sukarela PBB untuk Penduduk Asli. Dana tersebut disediakan bagi wakil-wakil dari komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi penduduk asli, sehingga memungkinkan mereka menghadiri sidang Kelompok Kerja bagi Penduduk Asli. Sidang Kelompok Kerja di Jenewa mempertemukan orang-orang dari seluruh dunia, dan melalui dana itu PBB memungkinkan berpartisipasinya para wakil dari komunitas penduduk asli yang berasal dari wilayah yang cukup jauh. Dana tersebut dikelola oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan lima anggota Dewan Perwalian 7 sebagai penasihat, yang mengadakan pertemuan tahunan untuk menilai permohonan bantuan. Dana tersebut diperoleh dari sumbangan Negara-negara, organisasi non-pemerintah serta badan umum dan swasta lainnya. Setiap tahunnya dana sukarela ini 5
Diproklamirkan oleh Dewan Umum melalui Resolusi 48/13 per 21 Desember 1993.
6
Lihat Resolusi Majelis Umum 50/157 per 21 Desember 1995, Pasal 4.
7
Per-Maret 1997, anggota dari Dewan Perwalian adalah: Mr. Michael Dodson (Australia), Mr. Ole Ntimama (Kenya), Ms. Nina Pacari Vega (Ekuador), Ms. Tove Sovndahl Petersen (Denmark), dan Ms. Victoria Tauli-Corpuz (Filipina).
7
menyediakan dana perjalanan untuk 40 orang wakil dari penduduk asli. Daftar pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Perwalian untuk diisi dengan lengkap oleh pemohon dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada Desember 1995, Majelis Umum memperluas ruang lingkup Dana Sukarela, dengan tujuan untuk memberikan bantuan keuangan bagi wakil-wakil dari organisasi-organisasi penduduk asli yang diakui oleh Komite Organisasi Non-Pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Kerja Komisi Hak Asasi Manusia untuk rancangan deklarasi. Jumlah pemohon bantuan jauh melebihi sumber dana yang ada. Dewan Perwalian, Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, dan Komisi Hak Asasi Manusia ikut serta dalam pencarian dana. Semua sumbangan harap dialamatkan ke: Voluntary Fund for Indigenous Populations High Commissioner/Centre for Human Rights, Palais des Nations, 1211 Genewa 10, Switzerland. Penduduk asli yang meminta bantuan dana harus menulis ke alamat yang sama sebelum 15 Maret setiap tahunnya. STUDI MENGENAI PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN DENGAN PENDUDUK ASLI Dalam banyak kasus, hubungan antara penduduk asli dengan pemerintah Negara tempat mereka berdiam diatur dengan perjanjian, kesepakatan dan aturan lainnya. Beberapa dokumen mengacu pada abad VII dan abad VIII. Di sebagian besar negara, pembuatan perjanjian semacam itu masih terus berlangsung. Beberapa perjanjian yang bersifat abadi menjadi dasar bagi masyarakat dengan latar belakang dan budaya yang berbeda-beda untuk hidup harmonis. Beberapa perjanjian lain menimbulkan perselisihan, karena lahir dari negosiasi yang tidak adil, atau karena hak-hak dalam perjanjian telah dilanggar, dan kewajiban-kewajiban tidak dipenuhi. Banyak perjanjian yang sangat memiliki arti simbolik bagi penduduk asli. Perjanjian ini memberikan pengakuan terhadap penentuan nasib sendiri (self-determination) masyarakat penduduk asli, dan menjamin hak kolektif masyarakat yang bersangkutan. Kesepakatan yang mempunyai ciri perjanjian diam-diam antara satu sama lain, yang dihargai sepenuhnya oleh kedua belah pihak, akan menghasilkan rasa saling percaya dan saling menghormati. Kesepakatan ini memiliki peran yang sangat potensial dalam memajukan dan melindungi hak asasi dan kebebasan mendasar dari para penduduk asli. Berdasarkan alasan-alasan di atas, pada 1989 Dewan Ekonomi dan Sosial memberi wewenang kepada Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas untuk menunjuk Mr. Miguel Alfonzo Martínez, anggota Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli, sebagai Pelapor Khusus (Special Rappoteur). Ia bertugas untuk mempersiapkan sebuah studi mengenai potensi perjanjian, kesepakatan, dan pengaturan konstruktif lainnya yang dilakukan antara pemerintah dengan penduduk asli. Meskipun studi ini mempertimbangkan aspek kedaulatan dan integritas wilayah Negara masing-masing, tetapi Pelapor Khusus diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap standar universal hak asasi manusia yang telah ada dan yang sedang diproses. Ia juga diminta untuk memberikan jalan keluar bagi dicapainya
8
pemajuan dan perlindungan maksimum yang dimungkinkan bagi hak penduduk asli baik dalam perjanjian domestik, mau pun hukum internasional. PBB telah meminta Negara-negara dan penduduk asli untuk memberikan semua informasi yang relevan dengan masalah perjanjian yang ada di antara mereka kepada Pelapor Khusus. Ia meneliti ribuan perjanjian dan kesepakatan yang ada dan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan perjanjian atau kesepakatan itu. Ia juga menganalisis undangundang dan peraturan negara, keputusan peradilan nasional dan internasional, serta informasi yang relevan. Pada 1992, Pelapor Khusus menyerahkan laporan pendahuluan kepada Sub-Komisi. Laporan kedua dan ketiga diberikan secara berturut-turut pada 1994 dan 1996. Laporan terakhir diharapkan dapat diserahkan ke Sub-Komisi pada 1997 ini. STUDI PERLINDUNGAN TERHADAP WARISAN PENDUDUK ASLI Eksplorasi dan penjajahan yang dimulai pada abad ke-15 tidak hanya mengarah pada penguasaan tanah dan sumber daya alam, tetapi juga merusak ilmu pengetahuan, ide-ide, kesenian, dan kebudayaan penduduk asli. Saat ini, minat terhadap pengetahuan dan kebudayaan penduduk asli semakin besar dan eksploitasi kebudayaan pun terus berlanjut. Bidang pariwisata yang dikelola oleh penduduk asli dan komersialisasi kesenian penduduk asli tumbuh dengan subur. Ilmu pengobatan tradisional, keahlian akan keragaman pertanian, dan pengelolaan lingkungan pun digunakan, tetapi keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya dibagi dengan penduduk asli. Banyak penduduk asli merasa prihatin terhadap peninggalan kerangka nenek moyang mereka dan benda-benda sakral yang disimpan di museum. Mereka sedang mencari jalan keluar untuk meminta ganti kerugian. Penduduk asli di seluruh dunia menyatakan bahwa kebutuhan akan perlindungan terhadap budaya dan hak milik intelektual mereka sudah sangat mendesak. Mereka tidak dapat menggunakan hak-hak fundamental mereka sebagai bangsa, masyarakat, dan penduduk sehingga tidak mampu mengamalkan ilmu yang mereka peroleh dari nenek moyang mereka. Pada 1992, Dewan Ekonomi dan Sosial menunjuk Ms. Erica-Irene A. Daes, Ketua/Pelapor Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli, sebagai Pelapor Khusus Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, yang menyiapkan kajian mengenai upaya-upaya yang akan diambil oleh komunitas internasional untuk memperkuat penghormatan pada kekayaan budaya dan hak milik intelektual dari penduduk asli. Hasil studi ini diserahkan kepada Sub-Komisi pada Agustus 1993 (lihat E/CN.4/Sub/2/1993/28). Hal ini dipandang sebagai langkah formal pertama dalam memberikan perhatian pada penduduk asli, dan sebagai dasar bagi pembentukan standar yang layak untuk membebaskan mereka dari ancaman yang sedang berkembang dan menyebar terhadap integritas tradisi budaya, spiritual, seni, agama dan ilmu pengetahuan mereka. Studi ini ditindaklanjuti dengan permintaan kepada Pelapor Khusus untuk membuat rancangan asas-asas dan pedoman khusus untuk melindungi warisan penduduk asli dan untuk memajukan dialog yang lebih luas antara penduduk asli, PBB, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan PBB (UNESCO), Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (WIPO), lembaga keuangan internasional, dan asosiasi ilmu pengetahuan dan profesi dalam bidang ini. Rancangan asas dan pedoman diajukan ke Sub-Komisi pada 1994 dan 1995, dan suatu laporan tambahan diajukan pada 1996.
9
SEMINAR MENGENAI HAK PENDUDUK ASLI Dalam seminar PBB di Jenewa pada Januari 1989, para ahli dari kelompok-kelompok pemerintah dan penduduk asli, diundang untuk mendiskusikan pengaruh-pengaruh rasisme dan diskriminasi rasial dalam konteks sosial dan ekonomi antara penduduk asli dan negara. Kesimpulan dan rekomendasi dari seminar menunjukkan bahwa penduduk asli telah dan masih menjadi korban rasisme dan diskriminasi sosial; bahwa hubungan antara Negara dan penduduk asli harus didasarkan pada kesepakatan dan kerja sama yang bebas dan jelas, dan bukan hanya berdasarkan diskusi dan partisipasi; dan penduduk asli harus dianggap sebagai subjek yang sesuai dalam hukum internasional dengan hak-hak kolektif yang dimilikinya. Seminar ini diketuai oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh pemerintah Senegal, yaitu Mr. Ndazry Toure. Seorang ahli masyarakat penduduk asli, Mr. Ted Moses dari Dewan Agung Crees – dari Quebec (Grand Council of Crees), ditunjuk sebagai Pelapor. Pada September 1991, kelompok para ahli mengadakan pertemuan di Nuuk, Greenland untuk meninjau kembali pengalaman Negara-negara dalam mempraktekkan sistem pemerintahan internal bagi masyarakat penduduk asli. Negara-negara anggota PBB dan organisasi penduduk asli menunjuk ahli-ahli untuk membuat rekomendasi dan meninjau kembali contoh-contoh pengaturan pemerintahan internal masyarakat penduduk asli. Para ahli tersebut mengakui bahwa dalam sejarahnya penduduk asli merupakan masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri (self-governing) dengan bahasa, budaya, hukum, dan tradisi yang dimiliki. Penentuan nasib sendiri masyarakat penduduk asli merupakan syarat untuk menentukan kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dalam suatu Negara dan dalam komunitas internasional. Pusat Hak Asasi Manusia telah mempersiapkan buku pedoman yang berisikan berbagai contoh sistem pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri dari masyarakat penduduk asli. Seminar di Nuuk dianggap telah memberi kontribusi yang penting dalam pembahasan mengenai sistem pemerintahan sendiri masyarakat penduduk asli. Seminar ini diketuai oleh seorang mantan pemimpin Greenland, Mr. Jonathan Motzfeldt. Ms. Maria Lorenza Dalupan dari Filipina ditunjuk sebagai pelapor. Peran penduduk asli itu sendiri dalam mendukung pembangunan, menjadi topik utama dalam konperensi teknis yang diselenggarakan di Santiago, Chili pada Mei 1992. Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari pemerintah dan kelompok-kelompok penduduk asli, serta ahli-ahli mengenai penduduk asli yang mandiri dan merupakan bagian dari persiapan untuk Earth Summit di Rio de Janeiro. Konperensi Teknis PBB tentang pengalaman-pengalaman praktis penduduk asli dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi pada lingkungan, menghasilkan seperangkat asas kerja yang mengakui kebutuhan penduduk asli untuk melaksanakan jurisdiksi yang lebih besar atas kehidupan pribadi mereka, dan hak untuk menentukan pembangunan mereka sendiri dan mengawasi lembaga-lembaga, serta menggunakan sumber-sumber yang mereka anggap cocok. Mr. José Bengoa dari Chili mengetuai pertemuan dan Mr. Ingmar Egede, wakil dari Inuit Circumpolar Conference, bertindak sebagai pelapor. Seminar Ahli tentang Pengalaman Praktis sehubungan dengan Hak atas Tanah dan Tuntutan-Tuntutan Penduduk
10
Asli diselenggarakan di Whitehorse, Canada pada Maret 1996 atas undangan Pemerintah Kanada. Seminar ini merupakan bagian dari Program Aksi Dekade Internasional Penduduk Asli Dunia. Mr. David Keenan dari Yukon Council of First Nations, mengetuai seminar, dan Mr. José Aylwin Oyarzon dari pemerintah Chili ditunjuk sebagai pelapor. Seminar ini menetapkan kesimpulan dan rekomendasi akhir mengenai hak atas tanah dan tuntutan dari penduduk asli. Seminar ini menekankan bahwasanya pemajuan dan perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam penduduk asli, merupakan hal yang penting bagi perkembangan masyarakat dan perjuangan budaya. Lebih lanjut ditegaskan tentang pentingnya partisipasi penduduk asli dalam proses pengambilan keputusan. Seminar ini menyimpulkan bahwa kemauan politik dalam bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan, dan untuk menghindari terjadinya pertentangan antara berbagai pihak. Seminar ini juga menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai penduduk asli, pengetahuan, dan teknologi, dalam rangka menjamin sumber daya alam bagi generasi-generasi selanjutnya. HAK PENDUDUK ASLI: PERSPEKTIF YANG LEBIH LUAS Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli merupakan pusat aktivitas hak penduduk asli di PBB. Pada saat laporan Kelompok Kerja ditinjau dan didiskusikan, fokus beralih ke badan-badan induk seperti Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas dan Komisi Hak Asasi Manusia. Badan-badan induk ini mengembangkan rekomendasi yang ada di dalam laporan Kelompok Kerja dengan memasukkan banyak inisiatif dari penduduk asli. Sub-Komisi meninjau kembali laporan tahunan Kelompok Kerja, dan bertindak sesuai dengan rekomendasi menurut Pasal dalam agenda yang berjudul “diskriminasi terhadap penduduk asli”. (Sub-Komisi menyetujui penggunaan istilah penduduk asli (indigenous peoples) dan meninggalkan istilah ‘populasi asli’ (indigenous populations) sejak 1988). Kemudian, laporan Kelompok Kerja yang sekaligus merupakan laporan Sub-Komisi ini dianalisis oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Pada 1996, Komisi Hak Asasi Manusia memutuskan untuk menambahkan satu Pasal baru dalam agenda yang diberi judul “Permasalahan Penduduk Asli.” Di dalam kedua badan induk itu, laporan Kelompok mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam bentuk berbagai debat dan resolusi. Semakin banyak organisasi penduduk asli hadir dalam pertemuan hak asasi manusia PBB, disamping mereka yang bergabung di dalam Kelompok Kerja. Penduduk asli berhak untuk menikmati seluruh hak asasi manusia yang ada. Komite PBB yang mengawasi penerapan kesepakatan yang mengikat, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Hak Anak, termasuk ketentuan khusus sehubungan dengan penduduk asli, mempertimbangkan masalah-masalah penduduk asli dan memeriksa laporan Negara mengenai pelaksanaan perjanjian itu. Badan-badan yang terlibat adalah Komite Hak Asasi Manusia, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, serta Komite Hak Anak. Penduduk asli dan organisasi mereka makin lama makin sering menggunakan beragam prosedur komunikasi atau pengaduan yang tersedia. Prosedur yang biasa digunakan adalah prosedur 1503, yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk melihat pola tetap pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan prosedur dari Protokol Opsional
11
Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. 8 Pelapor Khusus melakukan investigasi mengenai situasi-situasi hak asasi manusia di Negara-negara tertentu, atau menyiapkan laporan tentang topik-topik yang spesifik, misalnya tidak adanya toleransi beragama, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pemindahan penduduk, dan masalah-masalah khusus yang dikemukakan oleh penduduk asli. Dua Konperensi Dunia untuk Penghapusan Rasisme dan Diskriminasi Rasial yang diselenggarakan oleh PBB di Jenewa pada 1978 dan 1983, memperdebatkan aspek-aspek diskriminasi terhadap penduduk asli, prinsip-prinsip yang layak dan upaya-upaya dalam resolusi dan program aksi mereka. Beberapa prinsip direfleksikan dalam rencana deklarasi tentang penduduk asli. Seminar-seminar yang diselenggarakan untuk Dekade bagi Aksi untuk Memberantas Rasisme dan Diskriminasi Rasial, diadakan di Jenewa pada 1979 dan di Managua pada 1981, telah mencakup masalah hak asasi manusia yang berpengaruh pada penduduk asli. Konsultasi sedunia di Jenewa pada Oktober 1988 diselenggarakan di bawah Program Aksi untuk Dekade Kedua yang memperhatikan masalah rentannya penduduk asli terhadap rasisme dan diskriminasi rasial. Para peserta menyarankan agar pemerintah menetapkan upaya-upaya legislatif, administratif, ekonomi dan sosial untuk menghapus kebijakan dan praktek diskriminatif terhadap penduduk asli sebagai individu, kolektif, dan bangsa, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan serta mencapai hubungan yang harmonis antara penduduk asli dan yang bukan penduduk asli. Semua upaya yang dimungkinkan, apabila mereka setuju, harus diambil untuk mengijinkan penduduk asli mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka. Pemerintah harus menciptakan kondisi dan menerapkan upaya-upaya hukum untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua pihak yang menikmatinya, termasuk penduduk asli. TAHUN INTERNASIONAL PENDUDUK ASLI SEDUNIA Majelis Umum PBB dalam resolusinya No. 45/164 tanggal 18 Desember 1990, mengakui bahwa dibutuhkan suatu pendekatan baru dalam masalah penduduk asli. Resolusi ini menyatakan bahwa 1993 adalah Tahun Internasional Penduduk Asli Sedunia. Selama bertahun-tahun penduduk asli mengharapkan suatu tahun internasional untuk meningkatkan kesadaran internasional akan situasi yang mereka hadapi. Pada upacara pembukaan di New York, untuk pertama kalinya dalam sejarah PBB, pemimpin-pemimpin penduduk asli berbicara secara langsung dari podium PBB. Tujuan dari tahun tersebut adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mencari solusi masalahmasalah yang dihadapi oleh penduduk asli, seperti di bidang hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Tema dari tahun tersebut, “Penduduk Asli: Sebuah Kemitraan Baru”, ditujukan untuk mengembangkan hubungan baru yang sejajar antara komunitas internasional, Negara-negara, dan penduduk asli berdasarkan keterlibatan penduduk asli dalam perencanaan, penerapan dan evaluasi proyek yang mempengaruhi kondisi kehidupan dan masa depan mereka. Sebagai bagian dari aktivitas program tahunan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membuka dana sukarela yang menyediakan bantuan bagi 40 proyek penduduk asli yang berbasis komunitas dan berskala kecil. Aktivitas lain dalam jumlah besar dibiayai langsung oleh Pemerintah-pemerintah. Sekretaris Jenderal menunjuk Rigoberta Menchú Tum,
8
Lihat, Lembaran Fakta No. 7, Prosedur Komunikasi.
12
pemenang Nobel Perdamaian 1992, sebagai Duta Besar yang Beritikad Baik (Goodwill Ambassador) untuk tahun itu. Asisten Sekretaris Jenderal ditunjuk sebagai koordinator Tahun Internasional Penduduk Asli Sedunia. KONPERENSI DUNIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA Pada Juni 1993, Konperensi Hak Asasi Manusia Sedunia kedua diselenggarakan di Wina. Ratusan wakil penduduk asli menghadiri konperensi ini, dan wakil-wakil mereka mengikuti sidang paripurna. Di dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi yang telah ditetapkan 9 , Konperensi ini mengakui ‘martabat yang melekat dan kontribusi yang unik dari penduduk asli demi perkembangan dan keragaman komunitas’ dan menegaskan ‘komitmen komunitas internasional terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya, serta kesempatan bagi penduduk asli untuk menikmati pembangunan yang berkesinambungan’ (Bagian I, Pasal 20). Konperensi ini mengundang Negara-negara untuk ‘mengambil langkahlangkah positif untuk menjamin penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi penduduk asli berdasarkan asas persamaan dan non-diskriminatif, serta mengakui nilai dan keragaman identitas, organisasi sosial dan budaya’. Konperensi ini juga menyarankan diproklamirkannya suatu dekade internasional bagi masyarakat penduduk asli dunia dan mempertimbangkan pendirian forum tetap untuk penduduk asli dalam sistem PBB. Forum Tetap Berdasarkan masukan dalam Konperensi Dunia Hak Asasi Manusia mengenai usulan supaya Majelis Umum mempertimbangkan pembentukan forum tetap bagi penduduk asli dalam sistem PBB, diselenggarakanlah sebuah lokakarya pada Juni 1995 di Kopenhagen. Pesertanya terdiri dari 21 wakil pihak pemerintah, 21 delegasi dari penduduk asli, dan 2 ahli independen. Masalah yang didiskusikan adalah ruang lingkup dari forum tetap, badan PBB di mana forum ini akan melapor, mandat dan konteks acuan, aktivitas yang dilaksanakan, keanggotaan, partisipasi, dan hubungan forum dengan Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli, serta implikasi finansial dan kesekretariatan. Atas permintaan Majelis Umum, Sekretaris Jenderal telah mempersiapkan suatu evaluasi dari mekanisme yang ada, prosedur dan program-program bagi penduduk asli dalam sistem PBB (A/51/493). DEKADE INTERNASIONAL PENDUDUK ASLI SEDUNIA Berdasarkan hasil Konperensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia, melalui Resolusi No. 48/163 tertanggal 21 Desember 1993, Majelis Umum menyatakan Dekade Internasional Penduduk Asli Sedunia (1995 - 2004). Tujuan dari diproklamirkannya dekade ini adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi oleh penduduk asli di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Tema yang dipilih untuk dekade ini adalah “Penduduk Asli: Aksi Kemitraan”. Program aksi untuk dekade ini telah disetujui oleh Dewan Umum pada Desember 1995 , seperti yang terdapat dalam Lampiran 3.
9
A/CONF.157/24 (bagian I), Bab III
13
DANA SUKARELA UNTUK DEKADE INTERNASIONAL Dana sukarela untuk Dekade Internasional Penduduk Asli Dunia merupakan dana khusus yang ditetapkan oleh Majelis Umum, dengan tujuan untuk mendukung aspek finansial proyek dan program yang dilaksanakan dalam dekade ini. Pada bulan April 1996, sebuah lembaga penasihat mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya dengan tujuan menyusun pedoman bagi Dana ini, peninjauan proyek dan program. Pedoman-pedoman yang disetujui dapat dilihat dalam Lampiran 4. Lembaga penasihat ini terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwalian Dana Sukarela untuk Populasi Penduduk Asli, Ketua/Pelapor Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli, dan seorang wakil dari Program Pembangunan PBB (UNDP). Tiga lembaga dari pihak pemerintah pemberi donor (pendukung dana) bertugas sebagai pengawas. HARI INTERNASIONAL: 9 AGUSTUS Dalam Resolusi 49/214 tertanggal 23 Desember 1994 (alinea 8), Majelis Umum menetapkan bahwa setiap tahun selama dekade internasional, 9 Agustus merupakan Hari Internasional Penduduk Asli Sedunia. Peristiwa ini digunakan oleh PBB untuk memberikan perhatian terhadap masalah-masalah penduduk asli dan masyarakat. Pada hari tersebut, pemerintah, organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok lain yang peduli mempunyai kesempatan untuk mengadakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan kebudayaan penduduk asli. SISTEM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Organisasi Buruh Internasional (ILO) merupakan badan internasional pertama yang melakukan tindakan untuk penduduk asli. Sejak didirikan pada 1919, ILO telah membela hak-hak sosial dan ekonomi kelompok yang memiliki kebiasaan, tradisi, lembaga sendiri, serta bahasa yang berbeda dari komunitas lain dalam suatu negara. Pada 1953, ILO mempublikasikan studi tentang penduduk asli dan pada 1957 ILO menetapkan Kovensi no: 107 dan Rekomendasi no. 104 mengenai Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku. Konvensi dan rekomendasi ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang diciptakan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang gaya hidup dan keberadaannya terus terancam oleh budaya yang dominan baik di masa lampau maupun sekarang. Setelah selama empat tahun dipersiapkan, pada Juli 1996 Konperensi ILO menetapkan versi yang diperbaharui dari Konvensi No. 107 (sekarang menjadi Konvensi No. 169) tentang Penduduk dan Suku Bangsa Asli. Instrumen baru ini menghapuskan pendekatan-pendekatan paternalistik dan asimilatif terhadap penduduk asli yang terjadi pada 1950-an. Konvensi No. 169 merupakan dasar bagi pelaksanaan ILO dan kegiatan bantuan teknis bagi penduduk asli. Pada Juli 1996, beberapa Negara seperti Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, Denmark, Guatemala, Honduras, Meksiko, Norwegia, Paraguay dan Peru, meratifikasi Konvensi ILO no. 169 tersebut. (Deklarasi PBB mengenai hak penduduk asli yang saat ini masih dalam tahap persiapan, sebagai suatu resolusi dari Majelis Umum, terdiri atas seperangkat rekomendasi untuk Negaranegara anggota; Konvensi ILO menciptakan komitmen hukum internasional yang mengikat Negara-negara yang secara resmi meratifikasi naskah itu) PBB dan ILO bekerja sama secara erat dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan Konvensi no. 169 dan tujuan Dekade Internasional.
14
Dalam beberapa tahun terakhir ini, bagian lain dari sistem PBB telah aktif dalam memajukan hak-hak penduduk asli. Sebagai contoh, pada tahun 1981, UNESCO menyelenggarakan sebuah seminar internasional tentang pembasmian etnis (ethnocide) dan perkembangan etnik di Amerika Latin. Dalam seminar tersebut, ethnocide didefinisikan sebagai kondisi-kondisi di mana sebuah kelompok etnik dihapus hak-haknya untuk menikmati, mengembangkan, mewariskan kebudayaan dan bahasa yang dimilikinya. Sejak itu, UNESCO telah mendukung sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berhubungan dengan penduduk asli. Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada Juni 1992, menghasilkan sebuah perkembangan baru bagi penduduk asli tentang hubungan mereka dengan PBB. Konperensi tersebut mengakui bahwa penduduk asli dan komunitasnya memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan, berdasarkan ilmu yang dimiliki dan praktek-praktek tradisional mereka. Ditekankan bahwa usaha dalam lingkup nasional dan internasional untuk menerapkan pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi lingkungan harus mengakui, mengakomodasi, memajukan dan memperkuat peran penduduk asli dan komunitasnya. Pasal 26 dari Agenda 21 (program aksi yang ditetapkan dalam konperensi) diperuntukkan bagi penduduk asli. Penduduk asli mengadakan pertemuan dalam Earth Summit, yaitu suatu Forum Organisasi Non-Pemerintah yang terbesar. Forum tersebut menetapkan Deklarasi Kari-Oka, sebuah deklarasi mengenai lingkungan dan pembangunan. Salah satu hasil dari forum tersebut adalah ditandatanganinya Konvensi Keanekaragaman Hayati yang memasukkan kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penduduk asli. Konperensi-konperensi tingkat tinggi termasuk Konperensi Internasional tentang Penduduk dan Pembangunan (Kairo, 1994), Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Sosial (Kopenhagen, 1995), Konperensi Dunia tentang Wanita yang Keempat (Beijing, 1995), dan Konperensi PBB tentang Kependudukan Manusia (Habitat II) (Istambul, 1996) telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sehubungan dengan penduduk asli. Bank Dunia juga telah mengakui kebutuhan akan perlindungan bagi penduduk asli. Pada September 1991, Bank Dunia menetapkan Arahan Operasional (operational directive) 4.20 untuk menyusun kebijakan-kebijakan dan prosedurprosedur bagi proyek-proyek yang berpengaruh pada penduduk asli. Arahan operasional ini memberikan pedoman kebijakan untuk menjamin bahwa penduduk asli juga akan memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan yang dilaksanakan, dan akan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran terhadap mereka. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika (Pan American Health Organization) telah memulai proyek-proyek bagi penduduk asli. Pada Juli 1996, Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli yang bekerja sama dengan WHO mengadakan sesi untuk membahas masalah kesehatan dan penduduk asli. KESIMPULAN Pembahasan dalam Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli Dunia dan dalam badan-badan hak asasi manusia lainnya menunjukkan, bahwa walaupun proses tertentu sudah dibuat, banyak hal yang masih harus dilakukan untuk mengatasi masalah pelik yang berasal dari kepentingan penduduk asli dengan pembangunan nasional dan sektor swasta, antara kehidupan dan gaya hidup masyarakat yang bersangkutan dan kebijaksaan dan proyek publik. Sumbangan positif yang diberikan penduduk asli bagi perlindungan terhadap lingkungan hidup telah disebutkan di atas.
15
Tanah masih merupakan permasalahan penting. Pembangunan ekonomi nasional memberikan tekanan pada wilayah yang dimiliki oleh penduduk asli. Lahan tidur yang tidak subur atau hutan pedalaman yang sebelumnya dianggap kurang memiliki nilai ekonomis, politis, maupun militer, sekarang diidentifikasi sebagai daerah yang sangat penting. Pembangunan lahan tersebut dapat mempengaruhi ekonomi dan lingkungan hidup, serta sistem sosial, agama, dan kebudayaan penduduk asli. Komunitas dunia sejak dulu mengakui bahwa budaya dan bahasa penduduk asli merupakan bagian dari warisan budaya manusia yang harus dilindungi. Bahasa tidak hanya diartikan sebagai cara berkomunisasi sehari-hari, tetapi juga terutama merupakan budaya dan identitas penduduk asli. Organisasi yang membela penduduk asli melihat kasus-kasus dimana sistem pendidikan yang ada di suatu Negara memaksakan digunakannya satu bahasa, satu sejarah, dan satu budaya. Banyak pemerintah Negara menyatakan bahwa mereka menyadari ada masalah serius yang dihadapi oleh penduduk asli yang hidup di dalam wilayah mereka, dan ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat penduduk asli menjadi kelompok yang rentan dalam kehidupan nasional. Di beberapa Negara telah diselenggarakan pertemuan tetap mengenai penduduk asli. Di tempat lain, negosiasi langsung antara penduduk asli dan pemerintah telah dimulai dan sedang berjalan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak penduduk asli. Beberapa Negara telah memperkenalkan lembaga otonomi dan program khusus untuk penduduk asli di tingkat lokal dan regional. Gerakan-gerakan tersebut dirancang untuk perbaikan di bidang kesehatan, perumahan, pekerjaan dan pendidikan, serta mencoba untuk tetap memelihara cara hidup tradisional seoptimal mungkin. Pada tahun-tahun terakhir ini, beberapa pemerintahan telah memberi tambahan ketentuan pada peraturan dan undang-undangnya dengan memperhatikan karakter keragaman budaya dalam kehidupan nasional. Beberapa kemajuan telah dicapai dalam rangka mengembalikan dan menjamin pemilikan kolektif atas tanah penduduk asli. Keterlibatan PBB dalam pemajuan dan perlindungan hak penduduk asli telah mengalami kemajuan yang pesat. Peran PBB ini akan mempertinggi kesadaran dan pemahaman tentang masalah-masalah yang mendasar. Dekade Internasional menawarkan suatu kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan minat untuk mengembangkan rencana aksi internasional dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan penduduk asli.
16
LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Kuesioner Permohonan Memperoleh Bantuan Keuangan dari Dana Sukarela untuk Populasi Penduduk Asli Perserikatan Bangsa-Bangsa 1. Berikan nama lengkap dari organisasi atau komunitas penduduk asli anda dan jelaskan kelembagaannya, juga jenis dan tingkatan dari fungsi serta aktivitasnya. 2. Identifikasi kelompok penduduk asli yang diwakili oleh organisasi atau komunitas anda. Berikan informasi tentang lokasi geografis penduduk asli ini dan data demografis yang relevan. 3. Tunjukkan, apakah ada kebutuhan dana untuk bepergian baik seluruhnya maupun sebagian, dan uang saku ketika anda berada di Jenewa. Sangat penting untuk menyertakan data tentang anggaran dan/atau pengeluaran tahunan serta aspek lain tentang keadaan keuangan organisasi atau komunitas bersangkutan, juga kemungkinan-kemungkinan penggalangan dana dari sumber lainnya, termasuk dukungan pemerintah. 4. Berikan nama lengkap dan ciri umum orang yang akan mewakili organisasi atau komunitas anda dalam Kelompok Kerja. Alamat setiap penerima dana yang dapat langsung dihubungi sangatlah penting untuk dicantumkan. Anda juga harus memberikan informasi berikut: keterangan tentang riwayat hidupnya, termasuk juga posisi dan pekerjaan atau aktivitas orang ini atas nama organisasi atau komunitas anda di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; pengalaman lain dalam urusan-urusan tentang penduduk asli; bahasa-bahasa yang dikuasai baik bahasa asli ataupun bukan; berikan prioritas jika ada wakil lebih dari seorang; apakah membutuhkan penerjemah atau pendamping. 5. Tunjukkan, jika mungkin, catatan tentang kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap wakil dalam agenda Kelompok Kerja, berdasarkan pengalaman-pengalaman komunitasnya yang berhubungan dengan hak-hak dasar mereka dan masukan-masukan tentang cara terbaik untuk membuat kontribusi tersebut ada gunanya, terutama yang berhubungan dengan kajian tentang perkembangan usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan/atau untuk perkembangan standar internasional. 6. Kemukakan, secara khusus, rencana perjalanan yang akan ditempuh ke dan dari Jenewa, termasuk rute, alat transportasi dan biayanya. Para pendaftar harus ingat bahwa Dewan akan mengutamakan para calon yang telah berupaya untuk mendapatkan cara perjalanan yang paling murah menuju dan dari Jenewa. United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations High Commissioner/Centre for Human Rights Palais des Nations 1211 Geneva 10 Switzerland
17
LAMPIRAN 2
Prosedur bagi Organisasi Penduduk Asli Untuk Berpartisipasi dalam Sidang Antar Kelompok Kerja yang Terbuka yang Dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia untuk menguraikan Rancangan Deklarasi Tentang Hak Penduduk Asli
1. Prosedur yang terdapat dalam Lampiran ini hanya untuk menyetujui partisipasi organisasi penduduk asli yang tidak mempunyai status konsultasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial. 2. Prosedur-prosedur ini sejalan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam resolusi 1296 (XLIV) tertanggal 23 Mei 1968 dari Dewan Ekonomi dan Sosial, dan tidak menciptakan preseden apa pun dalam situasi lain. Prosedur ini hanya berlaku untuk Kelompok Kerja yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan 1995/32 tertanggal 25 Juli 1995 dan harus tetap berlaku selama Kelompok Kerja bertugas. 3. Organisasi penduduk asli yang tidak mempunyai status konsultasi tetapi ingin berpartisipasi dalam Kelompok Kerja, dapat mendaftar ke Koordinator Dekade Internasional untuk Penduduk Asli Sedunia. Pendaftar harus memasukkan informasi-informasi berikut mengenai organisasi yang bersangkutan: a) Nama, kantor pusat atau tempat, alamat dan orang yang menjadi penghubung untuk organisasi; b) Cita-cita dan tujuan organisasi (semuanya harus sesuai dengan semangat, tujuan, dan prinsip dari Piagam PBB); c) Keterangan mengenai program dan kegiatan organisasi dan Negara atau Negara-negara tempat semua kegiatan tesebut dilaksanakan atau diterapkan; d) Uraian tentang keanggotaan dalam organisasi yang menjelaskan jumlah anggota secara keseluruhan.
4. Dalam menerima pendaftaran, Koordinator Dekade Internasional harus berkonsultasi dengan Negara yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 71 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan alinea 9 resolusi 1296 (XLIV) Dewan Ekonomi dan Sosial. Koordinator harus segera menyampaikan semua pendaftaran dan informasi yang diterima ke Komite Dewan untuk Organisasi Non-Pemerintah untuk menunggu keputusan dari Komite. 5. Persetujuan untuk berpartisipasi harus tetap berlaku selama Kelompok Kerja yang tunduk pada ketentuanketentuan yang relevan dari bagian VIII resolusi 1296 (XLIV) Dewan Ekonomi dan Sosial bertugas.
18
6. Kegiatan-kegiatan organisasi penduduk asli yang disetujui untuk berpartisipasi dalam Kelompok Kerja, sesuai dengan prosedur-prosedur ini akan diatur oleh peraturan-peraturan 75 dan 76 dari aturan-aturan prosedur yang dikeluarkan oleh komisi fungsional Dewan Pembimbing Ekonomi dan Sosial. 7. Organisasi penduduk asli yang disetujui untuk berpartisipasi dalam Kelompok Kerja akan memiliki kesempatan untuk mengarahkan Kelompok Kerja, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari alinea 31 dan 33 dari resolusi 1296 (XLIV) Dewan, dan didorong untuk mengatur mereka sendiri ke arah tujuan kegiatan. 8. Organisasi penduduk asli dapat membuat presentasi tertulis, yang tidak akan ditetapkan sebagai dokumen resmi. 9. Negara-negara yang memiliki populasi penduduk asli harus melakukan upaya-upaya efektif untuk menerima memenuhi undangan untuk berpartisipasi dan membuat agar prosedur ini diperhatikan oleh organisasi penduduk asli yang secara potensial tertarik untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam Kelompok Kerja.
19
LAMPIRAN 3
Program Kegiatan-Kegiatan dalam Rangka Dekade Internasional untuk Penduduk Asli Dunia
A. TUJUAN 1. Memperhatikan resolusi Majelis Umum PBB No. 48/163 tertanggal 21 Desember 1993, tujuan utama Dekade Internasional untuk Penduduk Asli Dunia adalah memperkuat kerja sama internasional untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk asli di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan, kesehatan, budaya dan pendidikan. 2. Badan-badan khusus dalam sistem PBB dan badan-badan internasional dan nasional lainnya, serta komunitas dan perusahaan swasta, harus memberikan perhatian khusus kepada pembangunan kegiatan yang menguntungkan bagi komunitas penduduk asli. 3. Tujuan utama Dekade adalah pendidikan masyarakat baik yang asli maupun yang bukan asli mengenai situasi, budaya, bahasa, hak dan aspirasi penduduk asli. Secara khusus, usaha-usaha harus diwujudkan untuk bekerja sama dengan Dekade PBB bagi Pendidikan Hak Asasi Manusia 4. Salah satu tujuan Dekade adalah pemajuan dan perlindungan hak penduduk asli, dan pemberdayaan mereka untuk membuat pilihan-pilihan yang membuat mereka mampu untuk mempertahankan identitas budaya sambil berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial, dengan penghormatan penuh terhadap nilai-nilai kebudayaan, bahasa, tradisi dan bentuk organisasi sosial mereka. 5. Suatu tujuan Dekade adalah melanjutkan penerapan rekomendasi yang berkaitan dengan penduduk asli dari semua konperensi internasional tingkat tinggi, termasuk Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Konperensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia terutama rekomendasi bahwa pertimbangan harus diberikan untuk pembentukan forum tetap penduduk asli dalam sistem PBB, Konperensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Sosial, juga semua pertemuan tingkat tinggi di masa datang. 6. Suatu tujuan Dekade adalah penetapan rancangan deklarasi PBB tentang hak penduduk asli dan perkembangan
20
lebih lanjut dari standar internasional serta hukum nasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, termasuk cara-cara efektif untuk memantau dan menjamin hak-hak tersebut. 7. Tujuan Dekade harus dinilai dengan hasil kuantitatif yang dapat memperbaiki kehidupan penduduk asli dan dapat dievaluasi di pertengahan waktu dan pada akhir dekade ini.
B. AKTIVITAS YANG DIJALANKAN OLEH PARA PELAKU UTAMA 1.
Pengamatan oleh PBB
8. Suatu pengamatan formal dilakukan tiap tahun, yaitu pada Hari Internasional Penduduk Asli Dunia di New York, Jenewa dan di kantor-kantor PBB lainnya. 9. Pengamatan resmi dari Dekade sebagai bagian dari Konperensi Dunia Keempat mengenai Wanita, Konperensi PBB mengenai Pemukiman Manusia dan konperensi internasional lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan tema-tema dalam Dekade. 10. Penerbitan sebuah perangko seri khusus oleh Administrasi Pos PBB yang menunjukkan tujuan dan tematema dalam Dekade. 2.
Aktivitas Koordinator dan Pusat Hak Asasi Manusia
11. Membentuk sebuah unit yang beranggotakan ahli-ahli mengenai penduduk asli. 12. Meminta para pemerintah untuk menyokong penduduk asli yang berkualitas, melalui konsultasi dengan organisasi penduduk asli di negaranya, untuk membantu dalam penyelenggaraan Dekade. 13. Menciptakan program beasiswa melalui kerja sama dengan Pelayanan Bimbingan dari Pusat Hak Asasi Manusia dari pihak Sekretariat dan Pemerintah, untuk membantu penduduk asli yang ingin memperoleh pengalaman dari cabang-cabang Pusat ini dan dari bagian lain sistem PBB. Beasiswa ini bisa digunakan untuk penelitian mengenai penduduk asli dan aktivitas lain yang serupa. 14. Membuat daftar tentang ahli-ahli mengenai penduduk asli di berbagai bidang, yang mungkin membantu badan-badan PBB, bekerja sama dengan Pemerintah-pemerintah, atau bila mungkin untuk menjadi mitra atau konsultan. 15. Menciptakan kelompok pembimbing yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang isuisu penduduk asli, bertindak dalam kapasitas dirinya, untuk membimbing Koordinator Dekade dan organisasi PBB berdasarkan permintaan kelompok. Anggota-anggota kelompok ini dapat mengikutsertakan tokoh-tokoh penduduk asli,
21
wakil-wakil pemerintah, ahli-ahli yang independen, dan pejabat-pejabat dari badan-badan khusus. 16. Mempertimbangkan kebutuhan untuk mengadakan pertemuan koordinatif antara Pemerintah-pemerintah, organisasi dalam sistematika PBB dan penduduk asli serta organisasi non-pemerintah. Jika perlu, mempertimbangkan, menganalisis dan menilai kegiatan Dekade dan mengembangkan strategi yang terpadu dan berorientasi kepada pelaksanaan untuk meningkatkan minat-minat penduduk asli. Dewan Ekonomi dan Sosial harus mengadakan penilaian pada pertengahan dan akhir Dekade, sesuai dengan Resolusi No. 63/1988 tanggal 27 Juli 1988. Kelompok Kerja mengenai Populasi Penduduk Asli dari Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas harus meninjau kembali kegiatan internasional yang dilakukan selama Dekade dan menerima informasi dari Pemerintah-pemerintah tentang penerapan tujuan Dekade di negaranya masing-masing. 17. Menyusun lembar berita berkala yang berisi informasi tentang pertemuan yang berkenaan dengan minat, proyek penting atau inovatif, sumber pendanaan baru, pengembangan kebijakan dan berita lain yang akan disebarluaskan, berdasarkan komunikasi antar titik dalam sistem PBB. 18. Mendorong pengembangan proyek kemitraan melalui kerja sama dengan Pemerintah-pemerintah untuk mengarahkan masalah-masalah khusus yang bersifat regional atau pokok bersama-sama dengan pemerintah, penduduk asli dan badan-badan PBB yang terkait. 19. Membentuk suatu program informasi yang menghubungkan Koordinator Dekade dengan titik-titik temu dari sistem PBB, komite nasional untuk Dekade dan jaringan-jaringan penduduk asli, melalui jalur-jalur yang tepat; juga mengembangkan database tentang organisasi-organisasi penduduk asli dan informasi lain yang berkaitan, melalui kerja sama dengan penduduk asli, pemerintah, lembaga-lembaga akademis dan badan-badan lainnya yang terkait. 20. Mengadakan pertemuan mengenai tema-tema yang sesuai dengan pusat perhatian penduduk asli, dengan partisipasi penduduk asli. 21. Meluncurkan sebuah publikasi berseri mengenai isu-isu penduduk asli untuk memberi informasi kepada pembuat kebijakan, pembentuk opini, pelajar dan masyarakat lain yang tertarik mengenai isu ini. 22. Mengembangkan program pelatihan mengenai hak asasi untuk penduduk asli, melalui kerja sama dengan Pemerintah, termasuk mempersiapkan materi pelatihan, jika memungkinkan dalam bahasa penduduk asli. 23. Membentuk sebuah dewan kehormatan atau kelompok pembimbing dengan melibatkan penduduk asli, untuk membantu Koordinator Dana Sukarela untuk Dekade Internasional.
22
24. Mendorong pengembangan proyek dan program untuk mendukung Dana Sukarela untuk Dekade Internasional, melalui kerja sama dengan pemerintah dan dengan memperhitungkan pandangan penduduk asli dan badanbadan PBB yang terlibat. 25. Memastikan dilakukannya langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pembiayaan demi mencapai tujuan dari Dekade, melalui kerja sama dengan Pemerintah dan organisasi penduduk asli. 3.
Aktivitas Informasi Publik PBB
26. Menghasilkan dan menyebarluaskan seperangkat poster-poster tentang Dekade dengan menggunakan desain seniman-seniman penduduk asli. 27. Mengorganisasikan sejumlah kuliah di pusat-pusat informasi PBB dan kampus-kampus yang berhubungan dengan Universitas Perserikatan Bangsa-bangsa, dengan penceramah dari penduduk asli. 28. Menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, konvensi internasional hak asasi manusia dalam bahasa penduduk asli, juga deklarasi PBB tentang hak-hak penduduk asli pada saat ditetapkan; dengan menggunakan alat-alat audio-visual untuk tujuan ini. Mempertimbangkan pula keterlibatan para ahli tentang penduduk asli dan jaringan-jaringan informasi yang mereka miliki dalam penyebaran informasi tentang Dekade. 29. Mempersiapkan informasi mengenai penduduk asli, dengan bekerja sama dengan Pusat Hak Asasi Manusia untuk disebarkan ke masyarakat umum. 4.
Aktivitas Operasional Sistem PBB
30. Membentuk titik-titik sentral untuk isu-isu mengenai penduduk asli di semua organisasi yang terkait dalam sistem PBB. 31. Mendorong penentu keputusan dalam badan-badan khusus dalam sistem PBB untuk menetapkan program pelaksanaan Dekade di bidang-bidang yang dikuasainya, melalui kerja sama dengan penduduk asli. 32. Mendorong Pemerintah-pemerintah untuk menjamin bahwa program dan anggaran organisasi antar pemerintah yang terkait memberikan prioritas dan menyediakan sumber-sumber yang cukup untuk mencapai cita-cita Dekade, dan meminta mereka menyerahkan laporan berkala kepada badan pengarah atau badan eksekutif tiap organisasi mengenai langkah-langkah yang diambil dan tentang pelaksanaannya. 33. Mempersiapkan, menerbitkan dan menyebarkan suatu panduan berisi informasi praktis untuk penduduk asli mengenai cara kerja dan prosedur badan-badan PBB.
23
34. Mengembangkan penelitian mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk asli, melalui kerja sama dengan organisasi penduduk asli dan mitra-mitra lain yang tepat, untuk menerbitkan laporan berkala dalam rangka memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk asli, dengan mempertimbangkan alinea 6.26 dari Program Pelaksanaan Konperensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan yang berlangsung di Kairo antara 5 sampai 13 Desember 1994. 35. Mendorong Pemerintah-pemerintah untuk membentuk mekanisme dan praktek yang tepat untuk menjamin partisipasi penduduk asli dalam perencanaan dan penerapan program nasional dan regional yang menjadi perhatian mereka. 36. Mengadakan konsultasi antar-lembaga secara berkala, melalui kerja sama dengan Pemerintah-pemerintah dan penduduk asli, untuk bertukar pandangan dan mengembangkan strategi mengenai program pelaksanaan untuk Dekade. 37. Mengadakan konsultasi dengan Pemerintah-pemerintah untuk mengamati kemungkinan kerja sama dalam kegiatan Dekade, dengan komite nasional dan badan pembangunan. 38. Mengembangkan materi pelatihan untuk penduduk asli tentang hak asasi manusia, termasuk juga penerjemahan instrumen internasional yang penting ke bahasa-bahasa asli, dan menyebarluaskannya. Mempertimbangkan kemungkinan penggunaan program radio untuk memperoleh akses ke komunitas penduduk asli yang tidak memiliki bahasa tertulis. 39. Mempersiapkan suatu database tentang peraturan nasional mengenai hal-hal khusus yang berkaitan dengan penduduk asli. 40. Mengadakan konsultasi dengan semua pihak yang tertarik dengan tema hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan, kesehatan, budaya dan pendidikan, dengan tujuan merinci program-program di bidang ini. 5.
Aktivitas Organisasi Regional
41. Menerapkan program pelaksanaan regional yang sudah ada dan mengembangkan program yang baru untuk memajukan dan mendukung tujuan Dekade. 42. Mengadakan pertemuan regional mengenai isu-isu penduduk asli dengan organisasi yang sudah ada dengan maksud untuk memperkuat koordinasi, memanfaatkan perlengkapan sistem PBB dan mempromosikan partisipasi langsung dan aktif penduduk asli dari daerah-daerah yang berbeda, melalui kerja sama dengan pemerintah. Kelompok Kerja mengenai Penduduk Asli dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan sesi yang berhubungan dengan pertemuan ini.
24
43. Mengembangkan kursus pelatihan dan program bantuan teknis untuk penduduk asli di bidang-bidang seperti perencanaan proyek dan pengelolaan, lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan, dan mempromosikan pertukaran ketrampilan dan pengalaman penduduk asli dari daerah-daerah yang berbeda. 44. Menyediakan dana di tingkat regional untuk aktivitas yang memberi manfaat bagi penduduk asli. 45. Mendorong organisasi regional untuk membuat instrumen regional untuk memajukan dan melindungi penduduk asli dalam struktur kerangka kerja mereka sendiri dan mempromosikan instrumentasi regional yang sudah ada. 6.
Aktivitas Negara Anggota
46. Membentuk komite nasional untuk Dekade atau dengan mekanisme yang sama melibatkan penduduk asli, semua depertemen yang terkait dan pihak-pihak lain, yang dibentuk oleh Pemerintah-pemerintah untuk memobilisasi dukungan publik terhadap berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan Dekade. 47. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi di tingkat nasional antara kementerian, badan dan pemegang wewenang regional dan lokal yang relevan dengan membentuk titik-titik sentral atau mekanisme lain untuk koordinasi dan penyebaran informasi. 48. Memanfaatkan bagian dari sumber program yang telah ada dan bantuan internasional untuk kegiatan yang secara langsung menguntungkan bagi penduduk asli dan, jika memungkinkan, menyediakan dana tambahan untuk aktivitas yang khusus. 49. Mengembangkan perencanaan nasional untuk Dekade termasuk pula tujuan utama dan target, dan mempertimbangkan kebutuhan untuk sumber yang ada atau kemungkinan lain untuk pendanaan, melalui kerja sama dengan penduduk asli. 50. Menyediakan sumber-sumber yang tepat untuk lembaga penduduk asli, organisasi dan komunitas untuk mengembangkan rencana mereka sendiri dan pelaksanaan yang sesuai dengan prioritas mereka. 51. Menetapkan langkah-langkah untuk mengembangkan pengetahuan, mulai dari tingkat sekolah dasar dan sesuai dengan umur serta perkembangan anak-anak sekolah, dengan memperhatikan sejarah, tradisi, budaya dan hak asasi manusia milik penduduk asli, dengan penekanan khusus terhadap pendidikan para guru di segala jenjang dan untuk mengembalikan nama-nama tempat penduduk asli. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan atas kerja sama dengan penduduk asli. 52. Mempertimbangkan untuk meratifikasi dan menerapkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional mengenai Penduduk Asli dan Masyarakat Suku (169), dan instrumen penduduk asli internasional dan regional lainnya, melalui
25
konsultasi dengan organisasi penduduk asli setiap negara. 53. Menyadari keberadaan, identitas dan hak penduduk asli melalui perubahan konstitusi atau penetapan hukum baru, jika dipandang layak, untuk memperbaiki status hukum mereka dan menjamin hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan sipil. 54. Menerapkan Bab 26 Agenda 21, yang ditetapkan oleh Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan dan ketentuan yang terkait dengan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, Deklarasi Program Pelaksanaan Wina yang ditetapkan oleh Konperensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Program Pelaksanaan Konperensi Internasional mengenai Populasi dan Pembangunan dan Program Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Sosial juga ketentuan yang relevan dengan konperensi tingkat tinggi di masa depan. 7.
Aktivitas Organisasi Penduduk Asli
55. Membentuk suatu jaringan informasi yang dapat dihubungkan dengan Koordinator Dekade dan menjembatani fasilitasi komunikasi antara sistem PBB, departemen pemerintah yang terkait dan komunitas penduduk asli. 56. Organisasi penduduk asli dan jaringan penduduk asli internasional harus mengembangkan informasi mengenai tujuan Dekade dan kegiatan PBB untuk komunitas lokal. 57. Membentuk dan mendukung sekolah penduduk asli dan institusi setingkat universitas dan bekerja sama dengan badan-badan PBB yang terkait; berpartisipasi dalam revisi buku pelajaran dan isi dari program studi dalam rangka menghapuskan isi-isi yang dikriminatif dan memajukan perkembangan budaya penduduk asli dan jika mungkin, naskah dan bahasa penduduk asli; mengembangkan kurikulum penduduk asli untuk sekolah dan lembaga penelitian. 58. Menciptakan pusat dokumentasi, arsip dan museum di situs aslinya (in situ) tentang penduduk asli, budaya, hukum, kepercayaan dan nilai-nilai mereka dengan materi yang dapat digunakan untuk memberi informasi dan mendidik penduduk non-asli. Penduduk asli harus berpartisipasi secara khusus dalam penyelenggaraan pusat-pusat semacam ini. 59. Membentuk dan mempromosikan jaringan wartawan penduduk asli dan meluncurkan terbitan periodik di tingkat regional dan internasional. 60. Penduduk asli diperkenankan mengemukakan pandangan mereka tentang program mengenai hak prioritas mereka kepada Pemerintah-pemerintah, PBB dan badan-badan khusus serta organisasi regional. 8. Aktivitas Organisasi Non-Pemerintah dan Pihak-Pihak Lain yang Memiliki Kepedulian, Termasuk Pembentukan Tempat Pendidikan, Media Massa dan Bisnis
26
61. Bekerja sama dengan organisasi penduduk asli, komunitas dan masyarakat dalam perencanaan kegiatan untuk Dekade. 62. Organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan penduduk asli harus melibatkan penduduk asli dalam kegiatan mereka. 63. Menciptakan pusat radio dan televisi di daerah-daerah penduduk asli, jika mungkin, dan disesuaikan dengan peraturan nasional, untuk menyediakan informasi tentang masalah dan usulan dari masyarakat asli dan untuk memperbaiki komunikasi antar komunitas penduduk asli. 64. Mempromosikan budaya penduduk asli, dengan menghormati hak milik intelektual, melalui buku-buku, pembuatan compact discs dan pengorganisasian bermacam acara budaya dan kesenian yang meningkatkan pengetahuan dan pelayanan untuk mengembangkan budaya penduduk asli dan membentuk pusat dokumentasi dan budaya. 65. Melibatkan kelompok-kelompok budaya dan sosial yang berbeda-beda dalam kegiatan yang direncanakan untuk Dekade.
27
LAMPIRAN 4 Dana Sukarela untuk Dekade Internasional tentang Penduduk Asli Dunia: Panduan yang Disepakati pada Pertemuan Pertama Kelompok Penasihat (Jenewa, April 1996)
Tujuan Dana Sukarela : •
mendukung program kegiatan yang ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 50/157;
•
menyediakan pendampingan untuk proyek dan program peningkatan tujuan Dekade Internasional: kerja sama internasional untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi penduduk asli di bidang-bidang seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan, pendidikan, budaya dan kesehatan.
Mereka yang dapat mendaftar adalah: •
penduduk-penduduk asli, komunitas dan organisasi, organisasi non-pemerintah dan institusi akademis dan sejenisnya; organisasi harus berupa organisasi nirlaba;
•
komite nasional untuk Dekade;
•
organisasi antar pemerintah dan Pemerintah-pemerintah dengan usulan untuk proyek kemitraan atau keterikatan yang bekerja sama dengan penduduk asli.
Bidang-bidang Utama Proyek: •
program kegiatan dan tujuan dari Dekade sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam Deklarasi Wina dan Program Pelaksanaan (Programme of Action) karena berhubungan dengan penduduk asli;
•
struktur dan prosedur organisasi penduduk asli dan pemberdayaannya melalui pendidikan, pelatihan dan pembangunan lembaga dan kemampuannya (institutional and capacity building), dengan mengingat perlunya penghormatan terhadap tradisi mereka;
•
pendidikan dan pelatihan dalam hak asasi dan hak penduduk asli;
•
informasi tentang penduduk asli dan Dekade Internasional;
28
•
komunikasi dan pertukaran antara sistem PBB dan penduduk asli, dan antar penduduk asli;
•
inisiatif pengumpulan dana dalam rangka pencapaian tujuan Dekade lebih jauh lagi.
Kriteria pemilihan : •
proyek harus mendatangkan manfaat langsung untuk penduduk asli di semua bagian dunia;
•
proyek harus dipersiapkan oleh penduduk asli atau setidaknya dengan konsultasi penuh dengan penduduk asli;
•
proyek akan dipertimbangkan dengan mengingat keseimbangan jender;
•
pertimbangan khusus akan diberikan untuk proyek dari daerah terbelakang (underdeveloped areas) di wilayah-wilayah yang berbeda;
•
proyek akan disetujui di daerah-daerah termasuk yang berkaitan dengan promosi, perlindungan dan penerapan hak asasi dan hak penduduk asli.
29
KUESIONER UNTUK PARA PELAMAR DANA SUKARELA 1. Harap cantumkan judul proyek. 2. Deskripsikan tujuan-tujuan utama proyek. Harap tunjukkan pula bagaimana keterkaitan proyek dengan satu dari enam bidang utama proyek. 3. Sediakan suatu ringkasan proyek, termasuk informasi tentang cara-cara penerapannya. 4. Apa nama organisasi pelaksananya? Harap berikan informasi tentang organisasi tersebut, termasuk informasi tentang keanggotaan, aktivitas-aktivitas dan proyek-proyek di masa lampau juga perincian keuangan. Berikan informasi tentang organisasi yang menjadi mitra kerjanya. 5. Manfaat apa yang diharapkan untuk penduduk asli? Apa tindak lanjut yang diharapkan dari proyek ini? 6. Berapa lama jangka waktu proyek? Harap masukkan informasi tentang tiap tahap dari proyek. 7. Berapa jumlah total biaya proyek, termasuk uraian dari pengeluaran yang diusulkan? Apa sumbangan yang diharapkan dari Dana Sukarela? Sumber lain apa yang mendanai? Bagaimana pengaturan pembukuan dari proyek tersebut? 8. Bagaimana cara penilaian/evaluasi proyek tersebut? Apakah hasilnya dapat dihitung secara kuantitatif?
PROYEK DIKIRIMKAN KE DANA SUKARELA SEBELUM 15 MARET SETIAP TAHUN
PERMOHONAN KE DANA SUKARELA AKAN DIPERTIMBANGKAN PADA BULAN APRIL SETIAP TAHUNNYA SUMBANGAN DARI DANA SUKARELA TIDAK AKAN MELEBIHI US$ 50.000 Voluntary Fund for the International Decade of the World’s Indigenous People High Commissioner/Centre for Human Rights Palais des Nations 1211 Geneva 10 Switzerland
30
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program PBB tentang Penduduk Asli, silakan hubungi: Indigenous Project Team High Commissioner/Centre for Human Rights Palais des Nations 1211 Geneva 10 Switzerland Telefax : 41 22 917 0212
Informasi mutakhir mengenai program-program Penduduk Asli, termasuk dokumen dan sidang PBB, dapat anda temukan di Internet pada situs www.unhchr.ch.
31
