KOMITE PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS Lembar Fakta No. 12
158
Kampanye Dunia Untuk Hak Asasi Manusia Diskriminasi Ras: Perserikatan Bangsa-Bangsa Bertindak “Tujuan Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah .... mencapai kerja sama internasional .... dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama” Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (rangkuman Mukadimah) “Semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan haknya” Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 1) Dalam deklarasi, kovenan dan konvensi internasional yang susul-menyusul sejak PBB berdiri, Negara-Negara Anggota sepakat bahwa semua umat manusia memiliki hak yang sama dan tidak dapat dicabut, serta berikrar akan menjamin dan mempertahankan hak tersebut. Meskipun demikian, diskriminasi ras tetap menjadi batu penghalang bagi perwujudan hak asasi manusia sepenuhnya. Meskipun ada kemajuan di beberapa wilayah, ternyata pembedaan, pengecualian, pembatasan dan pengistimewaan atas dasar ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau suku bangsa, masih terus menciptakan dan mempertajam pertentangan, dan menyebabkan penderitaan yang tak terperi dan hilangnya nyawa. Ketidakadilan dasar yang sama besarnya dengan bahaya yang muncul akibat diskriminasi ras mendorong PBB menjadikan penghapusan diskriminasi ras sebagai sasaran kegiatan PBB. Semakin besarnya keprihatinan internasional terhadap diskriminasi ras membuat Majelis Umum PBB pada 1963 melakukan langkah resmi dengan menetapkan Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, yang terdiri dari empat pokok masalah: •
Doktrin apapun mengenai perbedaan atau keunggulan ras adalah keliru secara ilmiah, terkutuk secara moral, tidak adil dan berbahaya secara sosial, dan tidak memiliki pembenaran dalam teori maupun praktek.
•
Diskriminasi Ras – dan terlebih lagi, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dilandasi keunggulan atau kebencian ras, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dasar, membahayakan hubungan bersahabat antar penduduk, kerja sama antar bangsa, dan perdamaian serta keamanan internasional.
•
Diskriminasi Ras merugikan tidak hanya para korban, tetapi juga para pelaku.
•
Tujuan pokok PBB adalah menciptakan masyarakat dunia yang bebas dari pemisahan dan diskriminasi ras yang melahirkan kebencian dan perpecahan. Pada 1965 Majelis Umum memberikan perangkat hukum kepada masyarakat dunia dengan mengesahkan Konvensi
Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Konvensi tersebut memuat langkah-langkah yang telah disepakati semua Negara – begitu mereka menjadi peserta dengan cara meratifikasi atau menyetujui Konvensi tersebut – untuk menghapuskan diskriminasi ras. Berdasarkan Konvensi tersebut, Negara-Negara Pihak berikrar: •
Tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktek diskriminasi ras terhadap pribadi, kelompok orang atau lembaga, dan
159
menjamin bahwa para pegawai dan lembaga pemerintah melakukan hal yang sama; •
Tidak mensponsori, membela atau mendukung diskriminasi yang dilakukan oleh pribadi atau organisasi;
•
Meninjau kebijakan pemerintah, di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah atau mencabut undang-undang dan peraturan yang menciptakan diskriminasi ras;
•
Melarang dan menghentikan diskriminasi ras yang dilakukan pribadi, kelompok atau organisasi;
•
Mendorong organisasi serta gerakan yang merangkul banyak ras dan setiap cara untuk menyingkirkan penghalang antarras dan tidak mendorong apapun yang memperkuat pemisahan ras. Konvensi ini berlaku pada 1969 setelah 27 Negara Anggota meratifikasi atau menyetujuinya. Pada akhir 1990 Konvensi
diratifikasi atau disetujui oleh 128 Negara – lebih dari tiga perempat negara anggota PBB. Ini merupakan Konvensi Hak Asasi yang paling tua dan paling banyak diratifikasi. Di samping memuat kewajiban-kewajiban Negara Pihak, Konvensi telah membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Ras. Komposisi, wewenang serta pekerjaan Komite diuraikan dalam Lembar Fakta ini, yang juga dilampiri teks Konvensi yang lengkap dan daftar Negara Pihak. Pengalaman Perintisan Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (seterusnya disebut Komite) adalah badan pertama yang dibentuk oleh PBB untuk memantau dan menilai langkah-langkah Negara Pihak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan persetujuan hak asasi manusia yang spesifik. Komite Ketiga (yang menangani masalah sosial, kemanusiaan dan kebudayaan) dari Majelis Umum PBB menetapkan untuk memasukkan pembentukan Komite dalam Konvensi berdasarkan alasan bahwa tanpa sarana pelaksanaan, Komite ini tidak akan benar-benar efektif. Tindakan ini menjadi contoh. Setelah itu dibentuklah lima Komite lain dengan anggaran dasar serta fungsi sejenis: Komite Hak Asasi Manusia (yang bertanggungjawab sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), 46 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Komite Menentang Penyiksaan, 47 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 48 dan Komite Hak Anak. 49 Prosedur Konvensi merumuskan tiga prosedur yang memungkinkan Komite meninjau langkah-langkah legislatif, peradilan, administratif dan langkah-langkah lain yang diambil masing-masing Negara untuk memenuhi kewajiban melawan diskriminasi ras. Pertama adalah persyaratan agar semua negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi tersebut menyampaikan laporan berkala kepada Komite. Prosedur kedua dalam Konvensi tersebut mengatur tentang pengaduan-pengaduan antar Negara. Prosedur ketiga diperuntukkan bagi seorang atau sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai korban diskriminasi 46
Lembar fakta tengah dipersiapkan.
47
Lihat Lembar fakta No. 4.
48
Lembar fakta tengah dipersiapkan.
49
Lihat Lembar fakta No. 10.
160
ras menyampaikan pengaduan kepada Komite terhadap Negara mereka. Hal ini hanya boleh dilakukan apabila Negara bersangkutan merupakan Negara Pihak dan telah mengeluarkan pernyataan mengakui kewenangan Komite untuk menerima pengaduan seperti itu. Sampai akhir 1990, 50 14 Negara telah mengeluarkan pernyataan semacam itu. Konvensi ini juga menentukan bahwa Negara-negara tersebut dapat membentuk atau menunjuk sebuah badan nasional, yang berhak menerima pengakuan dari perseorangan atau kelompok orang yang menyatakan diri sebagai korban pelanggaran hak dan telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia. Hanya apabila tidak puas pada badan yang ditunjuk, pengirim pengaduan dapat membawa persoalan tersebut kepada Komite agar dipertimbangkan. (Dalam program aksi yang dibentuk oleh Konperensi Sedunia Kedua untuk Melawan Rasisme dan Diskriminasi Ras pada 1983, Negara-negara diminta membuka kesempatan seluas dan semudah mungkin untuk mempergunakan prosedur penanganan pengaduan semacam itu di dalam negeri mereka. Prosedur tersebut harus dipublikasikan dan korban diskriminasi harus dibantu agar dapat memanfaatkannya. Peraturan pembuatan pengaduan dibuat sederhana dan pengaduan harus ditangani dengan segera. Harus tersedia bantuan hukum bagi korban diskriminasi yang tidak mampu dalam pengadilan perdata maupun pidana dan harus ada hak memperoleh ganti-rugi yang layak.) Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri Komite mendapat tanggung jawab dari Konvensi untuk memberi pandangan serta saran atas pengaduan kepada badanbadan PBB yang diajukan oleh perseorangan atau kelompok orang di Wilayah Perwalian PBB serta Wilayah-wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, yang menyatakan adanya diskriminasi ras. Komite juga memberikan pandangan dan saran mengenai langkah-langkah legislatif, yudisial, administratif maupun langkah-langkah lain terhadap laporan yang diberikan oleh badanbadan PBB untuk melawan diskriminasi ras di wilayah-wilayah ini. Keanggotaan Komite dalam rumusan Konvensi beranggotakan “18 ahli bermoral tinggi dan sudah diakui ketidak-berpihakannya.“ Anggota-anggota dipilih untuk masa kerja 4 tahun oleh Negara-negara Pihak. Separuh anggota dipilih setiap dua tahun sekali. Komposisi Komite mempertimbangkan perwakilan yang adil bagi wilayah-wilayah geografis di dunia maupun peradaban serta sistem hukum yang berbeda. 51 Otonomi Komite adalah suatu badan otonom. Para ahli yang bekerja dalam Komite dipilih berdasarkan dalam kapasitas pribadi. Mereka tidak dapat dipecat maupun digantikan tanpa persetujuan mereka. Menurut Konvensi, mereka menyusun tata kerja mereka sendiri dan tidak menerima perintah dari luar. Pembiayaan para anggota Komite dipenuhi oleh Negara-negara Pihak, bukan oleh PBB. Namun hubungan Komite dengan PBB cukup jelas. Komite telah dibentuk dengan Konvensi yang dirancang dan ditetapkan oleh PBB. Sekretariat Komite – yang dibentuk di Pusat Hak Asasi Manusia di Jenewa – disediakan dan dibiayai oleh 50
Aljazair, Costa Rica, Denmark, Ekuador, Perancis, Hungaria, Islandia, Itali, Belanda, Norwegia, Peru, Senegal, Swedia dan Uruguay.
51
Para ahli yang menjadi anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Ras sampai denganl 1 Februari 1991 adalah Mahmoud Aboul-Nasr (Mesir), Hak Asasi
Manusiazat Ahmadu (Nigeria), Michale Parker Banton (Inggris), Eduardo Ferrero Costa (Peru), Isi Foighel (Denmark), Ivan Garvalov (Bulgaria), Regis de Gouttes (Perancis), George O. Lamptey (Ghana), Carlos lechuga Hevia (Kuba), Iouri A. Reshetov (Rusia), Jorge Rhenan Segura (Costa Rica), Shanti Sadiq Ali (India), Agha Shahi (Pakistan), Michael E, Sherifis (Siprus), Song Shuhua (Cina), Kasimir Vidas (Yugoslavia), Rudiger Wolfrum (Republik Federal Jerman), dan Mario Jorge Yutzis (Argentina).
161
anggaran PBB. Setiap usulan menyangkut pembiayaan sebelum disetujui Komite harus dimintakan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal. Rapat Komite, yang menurut rencana diadakan dua kali setahun, biasanya diadakan di Markas Besar PBB di New York atau di Kantor PBB di Jenewa. Komite melaporkan kegiatan-kegiatan kepada Majelis Umum PBB melalui Sekretaris Jenderal dan menjalin dialog dengan Komite Tiga Majelis Umum. Tambahan pula, Komite bekerja sama dengan Dewan Perwalian PBB dan Komite Khusus tentang Situasi yang berkaitan dengan Penerapan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Jajahan. Komite juga mengatur kerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). PEKERJAAN KOMITE Negara Pihak diminta untuk menyampaikan laporan menyeluruh kepada Komite setiap empat tahun sekali dan laporan ringkas yang diperbaharui pada periode dua tahun di antaranya. Jika sebuah laporan dipertimbangkan Komite, seorang wakil dari Negara yang bersangkutan dapat menyajikan laporan itu, menjawab pertanyaan para ahli, dan memberi tanggapan atas pengamatan mereka. Laporan Komite kepada Majelis Umum merangkum acara-acara ini dan menawarkan usulan dan rekomendasi. Dari 1970 sampai Maret 1991, Komite menerima 882 laporan termasuk 73 laporan yang diminta Komite untuk mendapatkan keterangan tambahan. Sejak awal Komite harus menghilangkan sejumlah kesalahpahaman mengenai sifat dan tujuan laporan-laporan ini. Komite telah menjelaskan bahwa walaupun Pemerintah yakin tidak ada diskriminasi ras terjadi di wilayahnya, sebagai Negara Pihak , Negara tersebut harus menyampaikan laporan menyeluruh dan laporan berkala lainnya. Satu kesalahpahaman lain adalah bahwa Negara tidak diwajibkan melaksanakan Konvensi bilamana Negara itu yakin tidak terjadi diskriminasi rasial di wilayahnya. Komite memperlihatkan bahwa Konvensi ini tidak hanya ditujukan pada praktekpraktek yang terjadi sekarang, tetapi juga masalah-masalah yang mungkin muncul di masa datang, dan bahwa dengan meratifikasi Konvensi, maka semua Negara Pihak telah berjanji untuk memasukkan ketentuan Konvensi dalam hukum nasional. Beberapa laporan menimbulkan kesan bahwa bila Konvensi telah menjadi bagian dari hukum tertinggi dari Negara tersebut, tidak perlu ada langkah legislatif lebih lanjut. Namun Konvensi memerlukan perundang-undangan untuk menjamin agar tindakan-tindakan tertentu dapat dipidana, dan juga menyerukan agar dilakukan tindakan-tindakan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan informasi. Demikian juga, suatu Negara Pihak tidak lantas lunas kewajibannya hanya dengan mengutuk diskriminasi ras dalam konstitusi Negara tersebut. Dalam kasus-kasus tertentu, laporan-laporan terfokus pada langkah-langkah legislatif dan mengabaikan langkah-langkah peradilan, administratif dan upaya-upaya lainnya untuk menghapuskan diskriminasi ras, atau tidak melampirkan naskah undang-undang menentang diskriminasi. Komite memberikan garis pedoman kepada Negara-Negara Pihak dalam menyiapkan laporan mereka dan seringkali meminta mereka memberikan keterangan tambahan. Komite juga telah membuat rekomendasi umum kepada Negara-negara Pihak bila menganggap terdapat kekurangan dalam informasi mengenai pasal tertentu dari Konvensi yang berguna bagi para ahli untuk menetapkan fakta-fakta dan merangkum pandangan-pandangan mereka.
162
Pengaduan Antar-Negara Semua Negara Pihak pada Konvensi mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh salah satu di antara mereka, bahwa Negara Pihak yang lain tidak menerapkan ketentuan dalam Konvensi tersebut. Namun demikian, prosedur ini tidak dapat menggantikan prosedur lain yang tersedia bagi pihak yang bersangkutan. Sejauh ini tidak ada Negara Pihak yang telah memanfaatkan prosedur yang mengatur tentang pembentukan sebuah komisi konsiliasi, apabila masalah tersebut tidak terselesaikan dengan cara lain. Pengaduan Perorangan Prosedur pengaduan perorangan atau kelompok orang yang menyatakan diri sebagai korban suatu pelanggaran terhadap Konvensi yang diterima Komite mulai berlaku sejak 1982, ketika 10 Negara Pihak menyatakan mengakui kewenangan Komite dalam masalah ini. Komite mengajukan pengaduan seperti ini secara rahasia agar diperhatikan Negara yang terkait, namun tanpa persetujuan Negara Pihak Komite tidak dapat mengungkapkan identitas seseorang atau suatu kelompok yang menyatakan diri menjadi korban pelanggaran. Bilamana Negara itu memberi penjelasan tentang pandangan-pandangannya dan mungkin memperlihatkan itikad pemulihan, maka Komite membicarakan masalah tersebut dan dapat memberi saran atau rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada perorangan maupun kelompok bersangkutan dan kepada Negara Pihak itu. Wilayah Perwalian Dan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri Semenjak Komite berdiri banyak Wilayah-wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, termasuk beberapa wilayah yang diperintah oleh Negara-Negara di bawah perjanjian perwalian dengan PBB, memerdekakan diri. Meskipun demikian, masih terdapat 18 Wilayah semacam itu, dan ketika pengaduan mengenai masalah diskriminasi ras diajukan oleh penduduk yang bersangkutan, Komite bertanggungjawab untuk mempelajarinya dan membuat laporan beserta rekomendasi kepada Majelis Umum. Komite juga secara umum melaporkan tentang masalah-masalah diskriminasi ras di Wilayah-Wilayah ini. Mandat Komite meliputi semua Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, entah diperintah Negara Pihak atau bukan. Tiga kelompok kerja Komite masing-masing menangani situasi di wilayah Afrika; di wilayah Samudera Atlantik dan Karibia, termasuk Jibraltar, dan di wilayah Samudra Pasifik dan India. Negara-negara Pihak tidak wajib melaporkan kepada Komite masalah diskriminasi ras di Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, yang ada di bawah pengelolaannya. Dengan demikian, informasi bagi Komite sebagian besar berasal dari laporan yang disiapkan untuk atau dibuat oleh Dewan Perwalian atau Komite Khusus tentang Situasi yang berkaitan Penerapan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Bangsa Jajahan. Komite sering menghadapi banyak hambatan untuk memahami masalah-masalah diskriminasi di Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, dan dalam membuat rekomendasi penyelesaian masalah. Banyak laporan yang diterima Komite berisi masalah-masalah di luar masalah diskriminasi ras dan pihak berwenang yang menyerahkan laporan tidak terikat secara hukum untuk menetapkan atau melaksanakan upaya-upaya anti diskriminasi. Komite berulang kali berseru meminta informasi yang lebih menyeluruh dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masalah ini. Mobilisasi Pendapat Umum Keistimewaan Konvensi ini adalah adanya ikrar Negara-negara Pihak untuk bertindak di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan serta informasi untuk menentang prasangka dan mengembangkan pengertian, toleransi, dan persahabatan antar
163
bangsa dan kelompok ras atau etnis. PBB menindaklanjuti Tahun Internasional untuk Aksi Terhadap Rasisme dan Diskriminasi Ras (1971) dengan secara berturut-turut melembagakan dua Dasawarsa bagi Aksi untuk Menentang Rasime dan Diskriminasi Ras (1973-1983 dan 19831993). Konperensi Dunia untuk melawan Rasisme dan Diskriminasi Ras telah diadakan di bawah naungan PBB pada 1978 dan 1983. Sebagai badan tetap yang paling luas diterima yang diciptakan PBB sebagai upaya menghapuskan diskriminasi ras, Komite sangat erat terkait dengan segala prakarsa ini. Komite terwakili pada seminar dan lokakarya tentang diskriminasi ras yang diorganisir oleh Pusat Hak Asasi Manusia. Komite menerbitkan kajian-kajian untuk melengkapi konperensi serta dasawarsa menentang rasisme dan diskriminasi ras. Kajian ini membahas upaya-upaya yang dirancang untuk menghapuskan hasutan dan tindakan diskriminasi ras; pengajaran, pendidikan, budaya dan informasi sebagai suatu cara untuk menghapus diskriminasi ras; dan kegiatan Komite sendiri. Dampak Berlakunya Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras serta tinjauan berkala yang telah dilakukan oleh Komite selama 20 tahun terakhir ini terhadap laporan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan Negara-negara Pihak untuk memenuhi kewajiban, memberi hasil positif. Di berbagai Negara ini meliputi: •
Amandemen terhadap konstitusi nasional supaya mencantumkan ketentuan-ketentuan yang melarang adanya diskriminasi ras;
•
Tinjauan sistematis terhadap hukum dan peraturan yang ada serta mengubah hukum dan peraturan yang cenderung melestarikan diskriminasi ras, atau pemberlakukan hukum baru yang memenuhi syarat-syarat Konvensi;
•
Perubahan-perubahan hukum berdasarkan saran Komite;
•
Menentukan bahwa diskriminasi ras sebagai tindak pidana;
•
Jaminan hukum untuk melawan diskriminasi dalam keadilan, keamanan dan hak politik, atau akses ke tempat-tempat umum;
•
Program pendidikan;
•
Pembentukan badan-badan baru untuk menangani masalah diskriminasi ras dan untuk melindungi kepentingan golongan penduduk asli;
•
Konsultasi dengan Komite terlebih dulu untuk perubahan terencana dalam hukum atau praktek administratif, dengan indikasi bahwa nasehat Komite akan menjadi bahan pertimbangan. Kenyataan bahwa Negara-Negara Pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan mereka mengenai
diskriminasi ras dalam forum internasional merupakan pemacu aksi menyelaraskan hukum dan praktek nasional dengan Konvensi. Dari tahun ke tahun Komite dan Negara-Negara Pihak membangun suasana saling percaya; rekomendasi dan permintaan Komite pada umumnya dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Permasalahan Untuk menetapkan diskriminasi ras dalam agenda internasional, Komite menghadapi dua masalah yang menghambat
164
pekerjaannya, dan menyulitkan pelaksanaan tugasnya. Pertama adalah kegagalan – atau keterlambatan – beberapa Negara Pihak untuk menyampaikan laporan berkala. Berbagai alasan diberikan, termasuk tidak adanya staf nasional yang mampu membuat laporan tentang hak asasi manusia, dan beban kerja untuk memenuhi kewajiban laporan internasional dalam bidang hak asasi manusia yang jumlahnya semakin banyak. Komite berpandangan bahwa laporan dari Negara-negara Pihak merupakan unsur kunci dalam tugas pemantauan. Kenyataan bahwa diskriminasi ras bertahan dan bisa meledak secara tiba-tiba, menggarisbawahi perlu adanya pemantauan yang teliti dan teratur. Masalah kedua adalah soal keuangan. Ketika Komite berdiri, telah ditentukan bahwa Negara-Negara Pihaklah penanggungjawab atas pembiayaan anggota-anggota Komite dan tidak membebani anggaran rutin PBB. Pada saat itu ketentuan ini dipandang sebagai suatu sarana untuk mempertahankan ketidak-berpihakan para ahli. Walaupun jumlah yang diwajibkan dari masing-masing Negara Pihak kecil, namun banyak yang terlambat memenuhi kewajiban mereka. Kesenjangan ini ditutup oleh anggaran rutin PBB sampai dengan akhir tahun 1985. Tetapi sejak itu PBB tidak lagi mampu membantu akibat kesulitan keuangan dan Komite harus mempersingkat atau menunda sidang-sidang yang mestinya diadakan selama tiga minggu dua kali setiap tahunnya. PANDANGAN KE DEPAN Komite berharap agar PBB memusatkan usaha untuk menyebarluaskan ke seluruh dunia Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras melalui keikutsertaan Negara-negara Anggotanya. Komite sendiri harus terus bekerja ke arah pelaksanaan Konvensi secara universal. Tujuan kedua adalah menambah jumlah Negara-negara yang menyatakan bahwa mereka mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan perseorangan atau kelompok orang yang menyatakan diri menjadi korban diskriminasi ras. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Komite yakin bahwa Negara-negara Pihak harus lebih banyak lagi bertindak dalam empat bidang, yakni: •
Menetapkan undang-undang yang menghukum penyebaran gagasan-gagasan yang dilandasi atas keunggulan atau kebencian ras dan hasutan untuk melakukan diskriminasi ras maupun tindak kekerasan serta pemberian bantuan pada kegiatan rasis; dan pelarangan organisasi dan kegiatan yang mendorong atau memancing diskriminasi ras;
•
Perundang-undangan yang menjamin persamaan orang di depan hukum tanpa mengindahkan ras, warna kulit, asal kebangsaan atau sukubangsa;
•
Perundang-undangan yang menjamin perlindungan serta pemulihan dari tindakan diskriminasi ras;
•
Langkah-langkah di bidang pendidikan, pengajaran, kebudayaan dan informasi yang melawan prasangka, mengembangkan pengertian, toleransi dan persahabatan, dan menyebarkan pengetahuan mengenai Piagam PBB dan perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.
•
Kompilasi undang-undang nasional yang berlaku, yang menentang diskriminasi ras, saat ini tengah disiapkan oleh Pusat Hak Asasi Manusia dan akan diterbitkan dengan segera. Model perundang-undangan antidiskriminasi juga sedang dibuat. Komite akan berperan dalam menentukan agar dokumen-dokumen tersebut bermanfaat sebesar-besarnya di Negaranegara yang berusaha untuk menerapkan Konvensi itu.
165
KONVENSI INTERNASIONAL PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RAS Disetujui dan dibuka bagi penandatanganan dan ratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum 2106 A (XX) 21 Desember 1965 Berlaku 4 Januari 1969 sesuai dengan pasal 19 Negara-Negara Pihak Konvensi ini, Menimbang bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada prinsip-prinsip mengenai martabat dan persamaan yang melekat dalam setiap manusia, dan bahwa semua Negara Anggota telah berikrar untuk mengambil tindakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dalam kerja sama dengan Organisasi ini, untuk mencapai salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni memajukan dan mendorong penghormatan universal dan pematuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa mengindahkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan haknya, dan bahwa setiap orang berhak memiliki segenap hak dan kebebasan yang tertera di dalamnya tanpa pembedaan apapun juga, khususnya dalam hal ras, warna kulit dan asal-usul kebangsaan, Menimbang bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap diskriminasi apapun, dan terhadap hasutan untuk melakukan diskriminasi, Menimbang bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk penjajahan dan praktek pemisahan dan diskriminasi yang terkait dengannya dalam bentuk apapun dan di manapun, dan bahwa Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negaranegara dan Bangsa-Bangsa Jajahan 14 Desember 1960 (Resolusi Majelis Umum 1514 XV) telah menegaskan dan dengan khidmat menetapkan perlunya melakukan hal ini dengan segera dan tanpa syarat, Menimbang bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 20 November 1963 (Resolusi Majelis Umum 1904 XVIII) dengan khidmat menegaskan perlunya segera menghapuskan diskriminasi ras di seluruh dunia dalam segala bentuk dan perwujudannya, dan menjamin pemahaman dan penghormatan bagi martabat manusia, Meyakini bahwa doktrin keunggulan apapun yang didasarkan pada perbedaan ras adalah salah secara ilmiah, terkutuk secara moral, tidak adil dan berbahaya secara sosial, dan tidak ada satupun pembenaran bagi diskriminasi ras baik dalam teori maupun praktek di manapun juga, Menegaskan kembali bahwa diskriminasi di antara manusia yang didasarkan pada ras, warna kulit, atau asal-usul bangsa merupakan hambatan bagi hubungan antarbangsa yang bersahabat dan damai, dan dapat mengganggu perdamaian dan keamanan antarbangsa, dan keharmonisan orang-orang yang hidup berdampingan bahkan dalam satu negara yang sama, Dicemaskan oleh perwujudan diskriminasi ras yang masih ada di beberapa wilayah di dunia, dan oleh kebijakan pemerintah yang didasarkan atas keunggulan atau kebencian ras, seperti kebijakan apartheid, pemecahan atau pemisahan, Berniat menggunakan segenap tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan dengan segera diskriminasi ras dalam segala bentuk dan perwujudannya, dan untuk mencegah dan menentang setiap doktrin dan praktek rasis dalam upaya untuk memajukan pemahaman antar-ras, dan membangun masyarakat dunia yang terbebas dari segala bentuk pemisahan dan diskriminasi ras, Mengingat Konvensi Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang disetujui Organisasi Buruh Internasional pada 1978
166
dan Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan yang disetujui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan pada 1960, Menginginkan penerapan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk memastikan pengambilan tindakan-tindakan praktis paling awal untuk mencapai tujuan tersebut, Telah menyetujui sebagai berikut: BAGIAN I Pasal 1 1.
Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.
2.
Tidak satupun dalam Konvensi ini yang boleh diartikan sebagai berakibat apapun terhadap ketentuan-ketentuan hukum Negara-Negara Pihak mengenai kebangsaan, kewarganegaraan atau naturalisasi, asalkan ketentuan demikian tidak membedakan setiap kebangsaan tertentu.
3.
Tindakan khusus diambil untuk tujuan semata-mata menjamin kemajuan yang layak bagi kelompok ras atau sukubangsa atau perorangan tertentu yang memerlukan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau menggunakan hak asasinya sebagai manusia dan kebebasan dasarnya, dan hal itu tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi ras, asalkan tindakan seperti itu tidak berakibat munculnya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan itu tidak dapat diteruskan setelah tujuan bagi mereka tercapai. Pasal 2
1.
Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi ras dan berjanji menggunakan semua sarana yang memadai, segera melakukan kebijakan penghapusan diskriminasi ras dalam segala bentuknya, dan mengembangkan pengertian di antara semua ras, dan untuk mencapai tujuan ini : (a) setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktek diskriminasi ras terhadap orang, kelompok orang atau lembaga, dan menjamin bahwa semua aparat dan lembaga-lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini; (b) Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak mensponsori, membela atau mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi manapun; (c) Setiap negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras di manapun; (d) Setiap Negara Pihak harus melarang dan mengakhiri diskriminasi ras oleh perseorangan atau organisasi dengan caracara yang sesuai, termasuk pembentukan undang-undang apabila keadaan membutuhkan; (e) Setiap negara Pihak berjanji untuk mendorong, kalau perlu, organisasi dan gerakan multi ras yang terpadu serta bermacam cara lain untuk menghilangkan penghalang antar-ras, dan mencegah apapun yang cenderung memperkuat pemisahan ras.
167
2.
Negara-Negara Pihak, bila keadaan memerlukan, harus mengambil tindakan-tindakan khusus dan konkret di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang lainnya untuk menjamin perkembangan serta perlindungan yang memadai bagi kelompok ras tertentu atau anggota kelompok tersebut, dengan tujuan menjamin mereka untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara sama dan sepenuhnya. Tindakan-tindakan ini, bagaimanapun juga, tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya hak yang berbeda dan terpisah bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda setelah tujuan dari tindakan-tindakan itu tercapai. Pasal 3 Negara-Negara Pihak secara khusus mengutuk pemisahan ras dan apartheid serta berusaha untuk mencegah, melarang
dan menghapuskan semua praktek semacam ini di dalam wilayah hukum mereka. Pasal 4 Negara-Negara Pihak mengutuk semua propaganda dan organisasi yang dilandasi pemikiran atau teori keunggulan suatu ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang sama, atau yang mencoba membenarkan atau menyebarkan kebencian dan diskriminasi ras dalam bentuk apapun, dan memutuskan secepatnya tindakan-tindakan positif yang dirancang untuk menghalau semua hasutan atau tindakan diskriminatif seperti itu, dan untuk mencapai tujuan ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hak yang disebutkan dalam pasal 5 Konvensi ini, Negara-Negara Pihak: (a) menyatakan setiap penyebarluasan gagasan berdasarkan keunggulan atau kebencian terhadap ras tertentu, hasutan ke arah diskriminasi ras maupun semua tindak kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan semacam itu terhadap ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang berbeda, dan juga pemberian bantuan bagi kegiatan-kegiatan rasis, termasuk bantuan keuangan, adalah kejahatan yang dapat dituntut secara hukum; (b) akan menyatakan tidak sah secara hukum dan melarang semua organisasi dan kegiatan yang diorganisir serta kegiatankegiatan propaganda lain yang menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras, dan menyatakan bahwa keikutsertaan dalam organisasi serta kegiatan semacam itu sebagai kejahatan yang dapat dihukum oleh undang-undang; (c) Tidak membolehkan pegawai atau lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, untuk menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras. Pasal 5 Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini: (a) Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan lain; (b) Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga; (c) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut serta dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada tingkat manapun, dan
168
untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pelayanan umum; (d) Hak sipil lainnya, khususnya: (i) Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara yang bersangkutan; (ii) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri; (iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan; (iv) Hak untuk menikah dan memilih teman hidup; (v) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain; (vi) Hak waris; (vii) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; (viii) Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat; (ix) Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai; (e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya: (i) Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, memperoleh perlindungan dari pengangguran, mendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan; (ii) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja; (iii) Hak atas perumahan; (iv) Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial; (v) Hak atas pendidikan dan pelatihan; (vi) Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan; (vii) Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti transportasi, hotel, restoran, warung kopi, teater, dan taman. Pasal 6 Negara-Negara Pihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu. Pasal 7 Negara-Negara Pihak setuju untuk secepatnya mengambil tindakan-tindakan efektif terutama di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan informasi, dengan maksud menentang prasangka yang mengarah ke diskriminasi ras, dan mengembangkan pemahaman, toleransi, dan persahabatan antarbangsa dan kelompok ras atau sukubangsa, maupun menyebarluaskan tujuan serta prinsip-prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Ras, dan Konvensi ini. BAGIAN II Pasal 8
169
1.
Akan dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (selanjutnya disebut sebagai Komite), beranggotakan 18 orang ahli yang bermoral tinggi dan diakui ketidak-berpihakannya, yang dipilih oleh Negara-Negara Pihak dari antara warganegara mereka, yang harus bertugas dalam kapasitas pribadi, di mana pemilihan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil, dan perwakilan berbagai bentuk peradaban maupun sistem hukum yang utama.
2.
Anggota-anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia dari suatu daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang di antara warganegaranya.
3.
Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berkirim surat kepada Negara-Negara Pihak agar mereka menyampaikan calon masing-masing dalam jangka waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar nama calon menurut abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkannya dan harus mengkomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak.
4.
Pemilihan anggota Komite diadakan pada pertemuan Negara-Negara Pihak yang diselenggarakan Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut, di mana persyaratan kuorum adalah dua pertiga dari Negara–Negara Pihak, orang-orang yang dipilih adalah calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak suara dari perwakilan Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.
5.
(a) Anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian, masa jabatan dari sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama harus berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama, nama kesembilan orang ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua Komite; (b) Untuk menggantikan anggota Komite yang tidak lagi menjalankan fungsinya, Negara Pihak asal ahli yang tidak lagi berfungsi sebagai anggota Komite harus menunjuk ahli lain di antara warganegaranya, dengan persetujuan Komite.
6.
Negara-Negara Pihak bertanggungjawab atas pembiayaan yang dikeluarkan anggota Komite untuk pelaksanaan tugastugas Komite. Pasal 9
1.
Negara Pihak akan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai langkahlangkah legislatif, peradilan, administratif maupun langkah lain yang telah dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini: (a) dalam waktu satu tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara yang bersangkutan; dan (b) setelah itu, setiap dua tahun dan setiap kali Komite memintanya, Komite dapat meminta informasi tambahan dari Negara Pihak.
2.
Komite ini menyampaikan laporan tahunan melalui Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa mengenai kegiatan-kegiatannya, dan dapat memberikan usulan dan rekomendasi umum yang didasarkan atas pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari Negara Pihak. Usulan atau rekomendasi semacam itu wajib dilaporkan pada Majelis Umum bersama dengan komentar dari Negara Pihak, bila ada. Pasal 10
1.
Komite ini harus menyusun tata kerjanya sendiri.
2.
Komite ini memilih pegawainya untuk masa kerja dua tahun.
170
3.
Sekretariat Komite akan disediakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa.
4.
Persidangan-persidangan Komite biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 11
1.
Apabila suatu Negara Pihak menganggap bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, Negara tersebut dapat mengajukan masalah ini untuk diperhatikan Komite. Komite kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite, penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah tersebut dan upaya penyelesaian, jika ada, yang telah diambil Negara tersebut.
2.
Apabila masalah tersebut tidak diselesaikan hingga memuaskan kedua pihak baik melalui negosiasi bilateral atau prosedur lain, dalam waktu enam bulan setelah diterimanya pengaduan pertama oleh Negara penerima, masing-masing Negara mempunyai hak untuk mengajukan lagi masalah tersebut ke depan Komite dengan memberitahukan Komite dan Negara lain tersebut.
3.
Komite akan menangani masalah yang diajukan sesuai dengan ayat 2 pasal ini setelah Komite yakin bahwa dalam kasus tersebut semua upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Ketentuan ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut telah berlangsung terlalu lama tanpa alasan yang jelas.
4.
Dalam kasus-kasus yang diajukan kepadanya, Komite dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan agar menyampaikan semua informasi lain yang relevan.
5.
Apabila suatu masalah yang timbul dari pasal ini sedang dalam pertimbangan Komite, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan berhak untuk mengirimkan seorang wakil untuk mengambil bagian dalam pertemuan Komite ketika masalah tersebut sedang dipertimbangkan Komite, tanpa mempunyai hak suara. Pasal 12
1.
(a) Setelah Komite memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, Ketua Komite menunjuk Komisi Pendamai ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi), yang terdiri dari lima orang yang merupakan anggota Komite maupun bukan anggota Komite. Anggota Komisi harus diangkat dengan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, dan anggota-anggota Komisi harus menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut pada Negara-Negara yang terlibat sengketa dengan maksud menghasilkan penyelesaian yang diterima semua pihak berdasarkan penghormatan pada Konvensi ini; (b) Apabila Negara-Negara Pihak yang terlibat sengketa gagal mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai semua atau sebagian dari komposisi komisi, anggota-anggota Komisi yang belum disetujui oleh Negara-negara Pihak yang bersengketa harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia oleh dua pertiga dari suara mayoritas Komite di antara anggota-anggota Komite sendiri.
2.
Anggota-anggota Komisi wajib bekerja dalam kapasitas pribadi mereka. Mereka tidak boleh warganegara dari NegaraNegara Pihak yang bersengketa ataupun Negara yang tidak menjadi Pihak pada Konvensi ini.
3.
Komisi harus memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan tata kerjanya sendiri.
4.
Persidangan Komisi biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain yang layak sebagaimana ditentukan Komisi.
171
5.
Sekretariat yang disediakan seperti disebutkan pasal 10, ayat 3, Konvensi ini juga harus melayani Komisi apabila terjadi sengketa antar-Negara Pihak yang melibatkan Komisi ini.
6.
Negara-Negara Pihak yang bersengketa secara bersama dan bagi adil menanggung semua pengeluaran anggota-anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7.
Bilamana perlu, Sekretaris Jenderal menanggung pembiayaan anggota-anggota Komisi sebelum adanya penggantian dari Negara-Negara Pihak yang bersengketa sesuai dengan ayat 6 pasal ini.
8.
Informasi yang diperoleh dan dikumpulkan Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat meminta NegaraNegara yang bersangkutan untuk memberikan informasi lain yang berkaitan. Pasal 13
1.
Setelah secara lengkap mempertimbangkan masalah tersebut, Komisi harus mempersiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komite yang berisi temuan atas semua pertanyaan tentang fakta yang relevan dengan masalah pihak-pihak yang bersengketa, dan rekomendasi yang tepat bagi penyelesaian masalah itu secara bersahabat.
2.
Ketua Komite menyampaikan laporan Komisi kepada masing-masing Negara Pihak yang bersengketa. Dalam waktu tiga bulan, Negara-negara ini harus memberitahukan Ketua Komite apakah mereka menerima atau menolak rekomendasi yang dimuat dalam laporan Komisi.
3.
Setelah jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 2 pasal ini, Ketua Komite perlu memberitahukan laporan Komisi dan pernyataan Negara-negara Pihak yang bersangkutan kepada Negara-Negara lain Pihak Konvensi. Pasal 14
1.
Suatu Negara Pihak sewaktu-waktu dapat menyatakan bahwa Negaranya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan dari perorangan atau kelompok orang dalam wilayah hukumnya yang menyatakan diri sebagai korban pelanggaran hak sebagaimana tercantumkan dalam Konvensi ini yang dilakukan oleh Negara Pihak tersebut. Pengaduan menyangkut Negara Pihak yang belum membuat pernyataan semacam itu tidak akan diterima.
2.
Negara Pihak yang telah membuat pernyataan sebagaimana dicantumkan dalam ayat 1 pasal ini dapat membentuk atau menunjuk suatu badan dalam tata hukum nasionalnya, yang berwenang menerima dan memeriksa petisi dari perorangan dan kelompok orang dalam wilayah hukumnya, yang menyatakan diri telah menjadi korban pelanggaran haknya sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi ini dan telah memakai seluruh upaya penyelesaian dalam negeri.
3.
Pernyataan yang dibuat sesuai dengan ayat 1 pasal ini dan nama badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini diserahkan dan disimpan oleh Negara Pihak yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa, yang harus menyampaikan salinannya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal tetapi penarikan kembali semacam ini tidak mempengaruhi pengaduan yang tengah diperiksa Komite.
4.
Daftar petisi disimpan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini dan salinan daftar yang dilegalisir diserahkan pada Sekretaris Jenderal setiap tahun dengan pengertian bahwa isinya tidak boleh diumumkan.
5.
Apabila tidak puas pada badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini, pihak yang mengajukan pengaduan berhak menyampaikan masalah ini pada Komite dalam jangka waktu enam bulan.
6.
172
(a) Secara rahasia Komite memberitahukan pengaduan yang diajukan kepadanya agar diperhatikan Negara Pihak yang
dituduh telah melanggar ketentuan Konvensi ini, tetapi identitas perorangan atau kelompok orang yang bersangkutan tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan orang atau kelompok itu. Komite tidak akan menerima pengaduan tanpa identitas jelas. (b) Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite penjelasan resmi atau pernyataan yang menjernihkan masalah tersebut dan upaya-upaya penyelesaiannya, jika ada, yang telah diambil oleh Negara tersebut. 7.
(a) Komite akan mempertimbangkan pengaduan dengan memperhatikan semua informasi yang disediakan untuknya oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan oleh pengirim pengaduan. Komite tidak akan mempertimbangkan pengaduan sebelum Komite yakin bahwa pengirim pengaduan telah mempergunakan semua upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian ditunda-tunda tanpa alasan yang wajar. (b) Komite akan meneruskan usulan dan rekomendasinya, jika ada, kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan pihak yang mengajukan pengaduan.
8.
Komite akan memasukkan dalam laporan tahunan ringkasan pengaduan-pengaduan semacam itu, dan bila perlu, ringkasan penjelasan dan pernyataan dari Negara-negara Pihak yang bersangkutan dan ringkasan usulan dan rekomendasi Komite.
9.
Komite berwenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam pasal ini apabila sedikitnya ada 10 Negara Pihak Konvensi telah terikat melalui pernyataan yang sesuai dengan ayat 1 pasal ini. Pasal 15
1.
Sebelum tercapainya tujuan-tujuan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan yang termuat dalam Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960, ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagaimanapun juga tidak dapat membatasi hak untuk mengajukan pengaduan yang diberikan kepada Bangsa-Bangsa tersebut oleh instrumen-instrumen internasional lainnya, atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya.
2.
(a) Komite yang dibentuk menurut pasal 8 ayat 1 Konvensi ini harus menerima salinan petisi-petisi dari, dan menyampaikan pandangan serta rekomendasi mengenai petisi tersebut kepada, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi ini, dalam mempertimbangkan pengaduan dari penduduk Wilayah-wilayah Perwalian dan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, dan semua wilayah yang terkena Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum, berkaitan dengan masalah-masalah yang tercakup Konvensi ini, yang diajukan kepada badan-badan ini. (b) Komite wajib menerima salinan-salinan laporan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang mengenai langkah legislatif, yudikatif dan administratif serta langkah lainnya yang berkaitan langsung dengan prinsipprinsip dan tujuan-tujuan Konvensi, yang dilaksanakan penguasa administratif di wilayah-wilayah yang disebut dalam subayat a. dari ayat ini, dan wajib mengutarakan pendapat dan rekomendasi pada badan-badan tersebut.
3.
Komite wajib mencantumkan dalam laporan kepada Majelis Umum ringkasan pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan yang diterima dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ringkasan pendapat dan rekomendasi Komite sehubungan dengan pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan tersebut
4.
Komite akan meminta semua informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkenaan dengan Konvensi ini dan yang tersedia untuk Sekretaris Jenderal mengenai wilayah-wilayah yang tersebut dalam ayat 2 a. pasal
173
ini. Pasal 16 Ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai penyelesaian sengketa atau pengaduan akan diberlakukan tanpa mengabaikan prosedur-prosedur lain dalam penyelesaian sengketa atau pengaduan dalam bidang diskriminasi yang tercantum dalam instrumen atau konvensi yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, dan tidak boleh menghalangi Negara-Negara Pihak untuk memanfaatkan upaya lainnya dalam menyelesaikan sengketa, sesuai dengan perjanjian internasional umum maupun khusus yang berlaku di antara mereka. BAGIAN III Pasal 17 1.
Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan khususnya, oleh Negara Anggota Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lain yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Negara Pihak Konvensi ini.
2.
Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan dan disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 18
1.
Konvensi ini terbuka untuk persetujuan oleh setiap Negara yang disebut dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini.
2.
Persetujuan akan berlaku dengan diserahkannya dokumen persetujuan untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 19
1.
Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dokumen keduapuluh tujuh dari ratifikasi atau persetujuan.
2.
Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini, setelah penyerahan dokumen ratifikasi atau persetujuan yang keduapuluh tujuh, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan dokumen ratifikasi atau persetujuan itu. Pasal 20
1.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menerima dan mengedarkan keberatan yang diungkapkan pada saat ratifikasi atau persetujuan kepada semua Negara yang telah atau akan menjadi Pihak Konvensi ini. Setiap Negara yang berkeberatan dalam waktu sembilan puluh hari setelah tanggal pengungkapan harus menyampaikan pada Sekretaris Jenderal bahwa Negara yang bersangkutan tidak dapat menerimanya.
2.
Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi tidak dilayani, demikian pula keberatan yang mengakibatkan terganggunya kerja badan-badan yang dibentuk oleh Konvensi ini. Suatu keberatan dianggap tidak sesuai atau mengganggu apabila sekurangnya duapertiga dari Negara-Negara Pihak Konvensi ini menolak keberatan itu.
3.
174
Keberatan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Pemberitahuan
semacam itu berlaku pada tanggal penerimaan. Pasal 21 Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri ini akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 22 Sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang tidak terselesaikan melalui negosiasi atau prosedur yang secara tegas ditentukan dalam Konvensi ini, atas permintaan pihak yang bersengketa bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional untuk mendapat keputusan, kecuali pihak-pihak yang berselisih menyetujui suatu cara lain untuk menyelesaikannya Pasal 23 1.
Permohonan untuk mengubah Konvensi ini dapat diajukan kapan saja oleh Negara Pihak dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memutuskan langkah-langkah, kalau ada, yang mesti diambil terhadap permohonan semacam itu. Pasal 24 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara yang dimaksud dalam pasal 17, ayat 1,
Konvensi ini mengenai hal-hal di bawah ini: (a) Tandatangan, ratifikasi dan persetujuan berdasarkan pasal 17 da 18; (b) Tanggal berlakunya Konvensi ini berdasarkan pasal 19; (c) Pengaduan dan pernyataan yang diterima berdasarkan pasal 14, 20 dan 23; (d) Penarikan diri berdasarkan pasal 21. Pasal 25 1.
Konvensi ini, dalam naskah berbahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama otentiknya, disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyampaikan salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua Negara yang termasuk dalam kategori yang disebut dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini.
175
