BAB 10 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya. Untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 beserta amendemennya sangat penting untuk menjadi acuan universal para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penguatan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melakukan penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi antara lain tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965). Adanya ratifikasi CEDAW ini, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Konvensi internasional tersebut dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan kewajiban melaporkan pelaksanaan dalam rangka menghapuskan segala bentuk diskriminasi terutama yang terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan.
A. PERMASALAHAN Diskriminasi dalam praktik dapat terjadi secara eksplisit ataupun secara terselubung. Peraturan perundang-undangan yang membeda-bedakan warga negara merupakan bentuk diskriminasi yang terbuka. Namun yang terbanyak adalah diskriminasi terselubung dalam bentuk pemberlakuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda terhadap warga negara yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan. Dominannya kepentingan sektor dalam penyusunan peraturan perundangundangan. Upaya untuk menghapus diskriminasi dihadapkan pada kendala pelaksanaan nya dalam melakukan penyesuaian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pelaksanaannya benturan kepentingan, tumpang tindih pengaturan dan kepentingan sektoral lebih Bagian III.10 – 1
mendominasi upaya penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan berbagai bentuk diskriminasi, sehingga menghambat upaya untuk mengurangi perlakuan diskriminasi terhadap warga negara pada berbagai bidang kehidupan. Rendahnya kualitas hukum dan kepastian hukum dalam rangka mengurangi perlakuan diskriminasi. Sampai saat ini hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) merupakan satu-satunya landasan hukum bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Dari sisi kuantitas, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan setiap tahunnya cukup banyak, namun dari sisi kualitas masih banyak ditemui peraturan yang mengandung perlakuan diskriminasi antara lain yang terkait dengan peraturan di bidang kewarganegaraan, keimigrasian, usaha kecil, kesehatan dan perkawinan. Masih rendahnya kewibawaan lembaga dan sistem peradilan. Peran lembaga peradilan sangat penting untuk mengurangi terjadinya perlakuan diskriminasi terhadap setiap warga negara. Kewibawaan lembaga dan sistem peradilan di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat, karena keberhasilan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera ditentukan oleh seberapa jauh sistem hukum yang berlaku ditegakkan dengan konsisten dan adil. Upaya menggerakkan perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, maupun penghapusan kemiskinan tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila diskriminasi masih terjadi dan keadilan masih berpihak kepada siapa kuat, bukan berpihak pada kebenaran. Rendahnya pemahaman aparat dan sistem pelayanan publik terhadap pentingnya peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif. Sesuai dengan fungsinya setiap penyelenggara negara harus mempunyai kesadaran dan komitmen bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan negara tidak boleh ada perlakuan diskriminasi pada setiap warga negaranya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28. Hal ini juga berarti bahwa di Indonesia tidak boleh ada perlakuan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama penyelenggara negara dalam lingkup Eksekutif harus benar-benar menjunjung tinggi asas kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, menegakkan hukum dengan adil dalam arti tidak ada pembedaan baik dari warna kulit, golongan, suku, etnis, agama dan jenis kelamin, selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan harus berani ditindaklanjuti dengan langkah menghapus dan/atau melakukan berbagai perubahan. Walaupun peraturan perundang-undangan yang dibuat telah dipersiapkan dengan baik, namun manusia yang berada di belakang peraturan tersebut sangat menentukan yaitu mereka yang menerapkan dan menegakkan hukum serta yang memberikan pelayanan hukum. Dalam praktik, perlakuan diskriminasi dialami oleh warga negara, lembaga/ instansi pemerintah, lembaga swasta/dunia usaha oleh aparat yang melakukan pelayanan publik. Perlakuan diskriminasi tersebut pada akhirnya berujung pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut terjadi karena pelaksana hukum (aparat) cenderung dipandang lebih tinggi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Kondisi tersebut sampai saat ini masih terus terjadi karena masih terdapatnya kesenjangan antara pihak yang memerlukan dengan pihak yang memberikan pelayanan publik.
Bagian III.10 – 2
B. SASARAN Untuk mendukung upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah: 1. Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta/dunia usaha secara konsisten dan transparan; 2. Terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara; 3. Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara.
C. ARAH KEBIJAKAN Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsiten, adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah: 1. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk ketidakadilan gender bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali; 2. Menerapkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa.
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menghapus diskriminasi dalam berbagai bentuk dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dibidang hukum serta memberikan bantuan kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan baik dari warna kulit, golongan, jenis kelamin, suku, etnis, agama, dan golongan yang kurang mampu sehingga rasa keadilan masyarakat benar-benar diperoleh sebagaimana adanya. Program ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang merata, dalam arti mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat, dan terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh keadilan. 1.
Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi: Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang hukum, pada bidang antara lain pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan yang dibutuhkan oleh berbagai bidang pembangunan; pemberian status badan hukum; pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, pembuatan akte kelahiran gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan sipil yang adil bagi setiap warga negara dan lain sebagainya;
Bagian III.10 – 3
2. 3.
Peningkatan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu baik laki-laki dan perempuan dalam proses berperkara di pengadilan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukumnya; Penyederhanaan syarat-syarat pelayanan jasa hukum pada semua lingkup lembaga/instansi yang dapat dimengerti, informasi yang terbuka, transparan dengan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat luas.
Bagian III.10 – 4
