HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA Umi Din Nurzanah Br. Sembiring Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan [email protected] Abstract Differences Universal Human Rights to Human Rights in Islam raises discussion long enough to bring some of the figures, both from the West and Muslim thought which reveals the argument that human rights in the West with the human rights in Islam is different. This difference is stem from fundamental aspects, for example human rights in Eastern appear when the discrimination is based violence of the rulers against the people in Europe. While in Islam, human rights principle is stated in the Alquran and Hadith. Human Rights is a very important theme in human life. Is unavoidable Human Rights is a fundamental need for a human. The result of this research indicates that is can be divided into two categories: huqûqullah (rights of Allah), and huqûqul 'ibad (human rights). in this case of Hasan al-Banna was one Muslim leader who upholds the value of human rights in every movement to defend Islam. In his book, Majmu'atu Rasa'il has given instructions for Muslims that Islam upholds Human Rights Principles. As according to Al-Banna Human Rights regarding the right to freedom, independence and Rights Equality Rights. Al-Banna also upholds the values of women's rights. Keywords: Human Rigts, Hasan Al- Banna

Abstrak Perbedaan HAM Universal dengan HAM dalam Islam menimbulkan diskusi yang cukup panjang sehingga memunculkan beberapa tokoh, baik dari kalangan pemikiran Barat dan pemikiran Muslim yang mengungkapkan argumentasi bahwa HAM di Barat dengan HAM di Islam berbeda. Perbedaan ini bersumber pada aspek fundamental, mislanya HAM di Barat muncul ketika proses diskriminasi Eropa yang didasarkan kekerasan para penguasa terhadap rakyat. Sedangkan di dalam Islam, HAM secara prinsip sudah tertera di dalam Alquran dan Hadis. Tema Hak Asasi Manusia merupakan tema yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dihindari Hak Asasi Manusia merupakan kebutuhan yang fundamental bagi seorang manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan pada umat manusia di bawah petunjuk Ilahi dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu huqûqullah (hak-hak Allah), dan huqûqul „ibad (hak-hak manusia). Hasan Al-Banna dalam hal ini merupakan salah satu tokoh Muslim yang menjunjung nilai – nilai HAM dalam setiap pergerakannya membela Islam. Dalam kitabnya yaitu Kitab Majmu‟atu Rasa‟il telah memberikan pentunjuk bagi umat Islam bahwa Islam sangat menjunjung Prinsip Hak Asasi Manusia. Adapun menurut Al-Banna HAM berkaitan dengan Hak Kebebasan, Hak Kemerdekaan dan Hak Persamaan. Al-Banna juga sangat menjunjung nilai-nilai Hak-hak Perempuan.

246 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hasan Al-Banna.

Pendahuluan. Secara umum term hak-hak asasi manusia dinamai dengan hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir. Tanpa dengannya mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia secara utuh. Hak-hak, ini berlaku pada setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau kebangsaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Eggi Sudjana mengemukakan bahwa pada hakekatnya hak-asasi manusia terdiri dari dua hak fundamental yang ada pada diri manusia yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak ini, lahir hak-hak lain yang bersifat turunan. Adapun hak-hak turunan yang dimaksud meliputi segala hak-hak dasar seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak berpenghidupan yang layak, hak persamaan di muka hukum, hak milik, hakhak memperoleh kecerdasan intelektual dan sebagainya.1 Mengenai kategorisasi hak asasi manusia dewasan ini, di ukur berdasarkan nilai subjek dan objek atau generasi. Misalnya hak-hak sipil dan politik berbeda dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak-hak individual terpisah dari hak-hak kolektif dan kelompok.2 Hak-hak sipil dan politik sering diacu sebagai hak-hak „generasi pertama'. Itulah hak-hak tradisional yang terkait dengan kemerdekaan dan keadilan yang setiap individu berhak untuk mengharapnya dari Negara. Selain dari hak menentukan nasib sendiri, hak-hak sipil dan politik lain sebagian besar bersifat individual, di mana tiap individu bisa menuntut dari Negaranya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah yang disebut sebagai hak-hak „generasi kedua‟. Hak-hak itu bisa disebut sebagai hak-hak penghidupan atau penikmatan, dan yang secara kuat diajukan oleh bangsa-bangsa sosialis dan berkembang. Gagasan akan adanya „generasi-generasi‟ hak asasi manusia bisa sangat menyesatkan bila tidak dikemukakan secara tepat. Sebagai contoh, untuk waktu yang lama gagasan ini telah merusak perhatian terhadap pentingnya peran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam meninggikan martabat manusia. Itulah sebabnya banyak sarjana yang menolak gagasan adanya „generasi-generasi‟ ini. Walaupun kategorisasi hak asasi manusia bisa berperan memudahkan tujuan identikasi hak-hak tertentu, tapi penekanan untuk memperlakukan hak asasi

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 247 manusia sebagai sebuah totalitas lebih dibutuhkan. Hal ini untuk menghindari pemilahan kaku hak asasi manusia dan memastikan realisasi utuh dan penuh atas cita-cita hukum hak asasi manusia internasional. Konsep hak asasi manusia dalam Islam tidak menjelaskan kategorsasi apa yang diungkapkan di atas. Namun, prinsip-prinsip hak asasi manusia secara umum terdapat di dalam Alquran dan Hadis serta pengalaman sejarah Islam itu sendiri.

Pengertian Hak Asasi Manusia HAM merupakan hak yang bersifat fundamental. Sehingga, ketika manusia tercabut HAM-nya maka bisa dikatakan ia, secara teoritis tidak layak lagi untuk menyandang predikat sebagai manusia. Di samping itu, melalui HAM-lah manusia pantas untuk mengikrarkan dirinya sebagai mahkluk yang manusiawi, ataupun dengan kata lain dengan adanya HAM setidaknya suatu keadaan dapat diukur kadar kemanusiawiannya.3 Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, hak asasi manusia dikenal dengan empat istilah yaitu (a) human rights; (b) fundamental rights; (c) citizens rights; dan (d) collective rights.4 Dalam bahasa Arab pengertian HAM terdiri dari tiga kata yaitu: hak, asasi, dan manusia. Kata hak (haqq) terambil dari akar kata haqqa- yahiqqu- haqqân artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, yahiqqu, alaika an taf‟ ala kadza, maka artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”5 Berdasarkan pengertian tersebut, maka Haqq adalah kewenangan kewarganegaraan atau kewajban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi (asasiy) berasal dari akar kata assa – yaussu- asasân, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objekya. Secara singkat HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Secara terminologi Hak asasi manusia adalah hak –hak manusia yang sepenuhnya setara. Hak tersebut meliputi: Kebebasan, Persamaan, keadilan. Semua itu berasal dari martabat inheren manusia. Menurut John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.6

248 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 Prinsip Hak Asasi Manusia Perspektif Hasan Al-Banna. Dalam catatan sejarahnya gagasan tentang hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan aspek politik, Magna Charta tahun 1512 di Inggris misalnya, menggagas bahwa raja yang berkekuasaan absolut (menciptakan hukum) menjadi terbatas dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka umum. Lahirnya Magna Charta kemudian diikuti peraturan sejenis yang lebih dikenal Bill of Right tahun 1689. Saat itu timbul adigium equality before the law (persamaan kedudukan dimuka hukum). Adigium inilah yang akhirnya mendorong timbulnya negara hukum dan demokrasi. Dalam sistem politik Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungisepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip pengakuan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut.7 Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Alquran antara lain dalam Surah Al-Isrâ‟ ayat 70:

َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ٓ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ‫ِو ۡٱ‬ ۡ‫ير‬ ۡ ِ ‫َع ۡكث‬ ۡ ۡ ۡ‫نهم‬ ۡ ۡ‫ج ۡوفضل‬ ِۡ ‫ب‬ َۡ ِ ‫لط ّي‬ َۡ ‫ن ُهم ۡ ّن‬ َۡ ۡ‫لَحۡ ۡرِ ۡ َو َر َزك‬ ۡ ‫بِ ۡ َۡوٱ‬ ّۡ َ ۡ‫ف ۡٱل‬ ۡ ِ ۡ ۡ‫ن ُهم‬ َۡ ۡ‫ن ۡ َءاد َۡم ۡ َوَحَل‬ ۡ ِ ‫۞وللدۡ ۡكرنۡيا ۡة‬ ٗ َ َ َ َ ّ ۡۡ٧٠ۡ‫يل‬ ۡ ‫ض‬ ِ ۡ‫م َِّهوۡۡخللۡياۡتف‬ Artinya: "Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami hamparkan mereka daratan dan lautan serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." Hak Kemanusiaan Hak kemanusiaan merupakan suatu kuasa yang dimiliki sesuatu yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya, hak-hak manusia sepenuhnya setara. Semua hak-hak itu berasal dari „martabat inheren manusia‟ dan telah didefenisikan sebagai „klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain, yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada prikemanusiaan, pada manusia sebagai manusia, anggota umat manusia.8 Klaimklaim ini berhubungan dengan standar kehidupan yang tiap-tiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkannya dari masyarakat sebagai manusia. Berkaitan dengan hak kemanusiaan, Al- Banna telah menegaskan bahwa menghormati hak asasi manusia adalah tuntutan Islam. Dalam menegaskan hakikat penghormatan hak-hak ini, Hasan Al-Banna dan IM berkata:

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 249 “sesungguhnya, kami berada di barisan terdepan dalam menyerukan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, membantu terwujudnya semua hak itu bagi segenap umat manusia, sekaligus mempermudah jalan untuk menerapkan kemerdekaan dalam koridor sistem ahlak dan undangundang. Semua dilakukan Karena keyakinan bahwa kemerdekaan manusia adalah satu-satunya melawan kebajikan, kebangkitan dan inovasi.Berbagai kezaliman yang sangat dahsyat terjadi di zaman sekarang hanyalah menimpa umat Islam, dan bukan ulah umat Islam.Kaum intelektual dan orang-orang beriman disetiap tempat hendaknya meneriakkan suara mereka untuk menyerukan kesetaraan dalam menikmati kemerdekaan dan hak asasi manusia. Kesetaraan inilah yang merupakan jalan sesungguhnya menuju kedamaian sosial, stabilitas nasional, dan tatanan dunia baru, dalam rangka menerangi kezaliman, kejahatan dan permusuhan.”9 Di dalam buku Majmû‟ah Rasâ‟il terdapat beberapa risalah yang menerangkan persoalan hak asasi manusia seperti: “setelah itu, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan sebenar – benar jihad, dengan jalan menyebarkan dakwah Islam kepada segenap umat manusia. Bila mereka enggan menerima dakwah Islam dan bersikap tiran serta zalim maka kita diperintahkan menyebarkan dakwah itu dengan pedang. Dengarlah senandung para penyair, Kalau manusia menolak hujah Dan bersikap tiran Perang lebih baik bagi dunia Dari perdamaian”10 Cakupan hak kemanusiaan ini meliputi: 1. Hak Kemerdekaan Hak kemerdekaan merupakan suatu kuasa untuk membebaskan diri dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh otoritas tertentu. Hak kemerdekaan selalu terkait dengan keselamatan pribadi. Hak kemerdekan mungkin berada persis setelah hak hidup. Dalam hal ini hak hidup tidak dapat dipaparkan secara rinci oleh Hasan Al Banna, diberbagai literatur yang pernah dibuatnya, akan tetapi hak kemerdekaan menjadi poin pertama dalam pembahasan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan hanya dapat dilakukan atas dasar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan melanggar ketentuan hukum memiliki hak untuk mendapat pemulihan, khususnya kompensasi. Hak ini dimuat dengan tegas dalam konvenan internasional hak asasi manusia.11

250 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 Dalam konteks sejarah Islam hak atas kemerdekaan dijelaskan oleh Syek Sukat Husain dalam bukunya Hak Asasi Manusia Dalam Islam 12, “Wahai Rasulullah, atas kejahatan apakah tetanggaku ini telah ditahan? “ Rasulullah hanya mendengar pertanyaan itu dan meneruskan ceramahnya. Orang itu berdiri lagi dan menanyakan pertanyaan sama. Rasulullah Saw. tidak menjawab lagi dan terus melanjutkan pidatonya. Orang itu berdiri lagi untuk ketiga kalinya. Akhirnya Rasulullah Saw. memerintahkan agar tetangga orang itu dibebaskan. Alasan mengapa Rasulullah hanya tetap diam ketika pertanyaan itu diulangi dua kali sebelumnya adalah karena pada saa itu hadir petugas polisi di dalam masjid, dan seandainya terdapat alas an yang tepat atas penangkapan orang ini, maka polisi itu pasti berdiri dan menjelaskan posisinya. Petugas polisi itu sadar bahwa dalam hukum Islam tidak ada tempat bagi pengadilan rahasia, dan karena dia tidak memberikan alasan apa pun atas penangkapan itu pada pengadilan terbuka, maka cukuplah bagi Rasulullah Saw. untuk memberikan pembebasan orang yang ditangkap itu. Sebuah pemerintah Islam tidak dapat melakukan penangkapan kecuali setelah membuktikan tuntutan terhadap seseorang dalam sebuah pengadilan terbuka.Meskipun seseorang ditahan dalam usaha penahanan preventif, dasar-dasar kecurigaan terhadap tersangka harus dinyatakan dalam pengadilan yang memutuskan apakah kecuriagaan terhadap tersangka harus dinyatakan dalam pengadilan terbuka dan pengadilanlah yang memutuskan tersangka menurut dasar-dasar yang dapat dipercaya atau tidak.13

2. Hak Kebebasan Secara makna kebebasan memiliki dua pengertian yaitu: Pertama, kebebasan merupakan independensi atau kondisi tidak adanya halangan dari luar. Kedua, Kebabasan adalah sebuah opsi adanya kemungkinan pilihan untuk bertindak.14 Isaiah Berlin membuat distingsi antara kebebasan negative dan positif.15 Ia mengartikan kebebasan negativ sebagai absennya paksaan atau intervensi eksternal. Pengertian tersebut merujuk pada Hobbes yang menerapkan kebebasan negativ untuk melukiskan aliran air sungai yang mengalir lancar mapun bagi manusia yang tidak dihalangi. Sedangkan kebebasan positif sebagai kemampuan untuk mengaktualisasikan diri secara otonom. Ia tidak sekedar membuat distingsi antara konsep “bebas untuk” dari “bebas dari”. Hal ini secara jelas ia mengkategorikan sebagai bagian dari kebebasan negativ, melainkan

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 251 kebebasan positif. Secara umum hak kebebasan adalah hak untuk bebas dari bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh suatu kekuasaan. Kebebasan ini dapat diartikan kebebasan positif, sesuai apa yang dikemukan oleh Isaiah Berlin. Hak kebebasan itu sendiri menurut Hasan Al-Banna meliputi: a. Hak Individu (Personal Right) 1) Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. Akal adalah instrument terhebat dalam kehidupan manusia dan potensi hanya bisa dicapai melalui pertukaran ide antar individu. Oleh karena itu, dalam pengungkapan argumentasi individu wajib dihormati dan di junjung tinggi. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak bawaan sejak lahir setiap manusia. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan kebebasan sentral dalam sebuah masyarakat demokrasi. Hak kebebasan berpendapat secara makna sama dengan hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan atau dalam bentuk seni melalui media lainnya, sesuai dengan hak pilihannya. Pengakuan atas kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Islam yang merupakan hak bawaan sejak lahir setiap manusia ditegaskan dalam Alqurân Surah Ar-Rahmân ayat 1-4:

َّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ۡۡ٤ۡ‫ان‬ ۡ ‫لَ َي‬ ۡ ‫ۡۡعل َه ًُۡۡٱ‬٣ۡ‫و‬ َۡ ٰ‫َسن‬ ۡ ‫ل‬ ِۡ ‫قۡٱ‬ َۡ ‫ۡۡخل‬٢ۡ‫ان‬ ۡ ‫ۡۡعل َۡمۡٱلۡلرۡ َء‬١ۡ‫و‬ ُۡ ‫م‬ َۡ ۡ‫ٱ َّلرح‬

Artinya: (Tuhan) Yang Maha Penyayang; (Dia) telah mengajarkan AlQuran; (Dia) telah menciptakan manusia; (dan) mengajarnya pandai berbicara (Berekspresi). (QS. Arahman 55: 1-4).16 Mengenai kebebasan berpendapat Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa: “Bedakanlah antara kepartaian yang selogannya adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan berselisih dalam berbagai pandangan, baik yang umum maupun yang detailnya, dengan kebebasan berpendapat yang dibolehkan dan dianjurkan dalam Islam dan usaha mengkaji berbagai sudut pandang perbedaan yang terungkapkan dalam rangka mencari kebenaran. Sehingga manakala sudah jelas masalahnya, semua orang mau mengikutinya, baik mengikuti arus mayoritas, maupun ijmak para ulama. Dengan demikian, tidak ada fenomena di tengah masyarakat kecuali tegaknya persatuan, dan tidak pula di tengah para ulama kecuali kesepakatan.”17 Apa yang dikemukan oleh Hasan Al-Banna selaras dengan tujuan syariat Islam adalah untuk menemukan kebenaran dan menjujung martabat manusia.

252 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 Islam berupaya menyeimbangkan dua tujuan utama ini dan tidak membiarkan menyebarnya keburukan dalam ambang kebebasan mengeluarkan pendapat yang diakuinya. Alqurân menjelaskan dalam Surat An-Nisâ ayat 148:

ُ َّ َ َ ٓ َّ َ َ َ َ ُ َ َّ َّ ً ‫ّللۡ َسه‬ ً ‫يعاۡ َعل‬ ۡ١٤٨ۡ‫ِيها‬ ۡ ‫ّلۡنوۡظل ِۡمۡوَك‬ ۡ ِ ‫ِوۡٱلۡلوۡ ِۡلۡإ‬ ۡ ‫لهۡ َۡرۡۡة ِٱلس ۡوءِۡۡن‬ َۡ ‫ّللۡٱ‬ ُۡ ‫ّلُۡيِبۡۡٱ‬ ۡ۞ ِ ُۡ ‫نۡٱ‬

Artinya: Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk Yang dikatakan Dengan berterus-terang...“ (QS. An-Nisâ, 4:148).18 Dan Surat An-Nur ayat 19:

َ َ َ َ ْ َُ َّ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َّ ۡ‫ّلل ۡ َيعۡل ُۡم‬ ۡ ‫ف ۡٱدلنۡ َيا ۡ َۡوٱٓأۡلخِرۡة ِۡ ۡوٱ‬ ۡ ِ ۡ ۡ‫وا ۡل ُهمۡ ۡعذابۡ ۡأ ِِلم‬ ۡ ‫ِيو ۡ َءاني‬ َۡ ‫ف ۡٱَّل‬ ۡ ِ ۡ ‫حش ۡث‬ ۡ ‫ون ۡأن ۡت‬ ۡ ‫ِيو ُۡيِت‬ ۡ ‫ن ۡٱَّل‬ ۡ ِ‫إ‬ ِ ‫شِيع ۡٱلۡ ۡف‬ َ َ َ َ ُ َ‫َوأ‬ ۡۡ١٩ۡ‫ون‬ ۡ ‫ّلۡتعۡل ُه‬ ۡ ۡۡ‫ىتم‬ Artinya: “dan bahwa „Sesungguhnya mereka yang ingin agar (berita) perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat…” (QS. An-Nur 24: 19).19 Dengan demikian kebebasan mengeluarkan pendapat menurut Hasan AlBanna adalah kebebasan mengemukakan pendapat tidak secara mutlak, melainkan dibatasi pada ucapan dan ekspresi yang tepat dan sopan. Hal ini hak kebebasan mengeluarkan pendapat di katagorikan sebagai hak kebebasan positif yang diatur oleh norma agama (syari‟at). 2) Kebebasan Memilih, Memeluk Dan Menjalankan Agama Yang Diyakini. Hak kebebasan beragama serta berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mutlak sebagai wujud dari hak asasi manusia yang paling inti. Karena itu sering dikatakan bahwa, hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat non-derogable rights yaitu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Alquran menegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 256: “Tidak ada pakasaan untuk (memasuki) agama (Islam)”.20 Islam memberikan hak kebebasan suara hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia”. Persamaan umum adalah semboyan Islam dalam segala bentuk hak, kewajiban dan ritual ibadah. Semua ras manusia adalah mulia dan lebih unggul dari kebanyakan makhluk. Dalam Alquran sering sekali diungkapkan dengan kalimat “Hai manusia” yang menunjukkan universalitas dan persamaan manusia dalam segala bentuk hak dan kewajiban; hak spiritual, dan terlebih lagi hak-hak

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 253 sipil, politik, perseorangan, sosial dan ekonomi. Semua diberikan secara merata dan setara kepada semua orang.21 Dalam menjamin kebebasan beragama, Hasan Al-Banna telah berpendapat bahwa menjamin kebebasan keyakinan bagi orangorang beriman.22 Apa yang telah diungkapan oleh Hasan Al-Banna merupakan salah satu dasar masyarakat pluralistik dan demokratik. Hak kebebasan memilih, memeluk dan menjalankan agama yang diyakini dengan tidak memasukkankebebasan untuk berganti agama atau keyakinan. Karena di negeri-negeri Muslim hak tersebut menghadapi tentangan terutama dari negeri-negeri Muslim semisal Mesir, Saudi Arabia, Yaman, dan Afganistan.23

b. Hak Ekonomi (Property Right) 1) Kebebasan Memiliki Sesuatu. Pengertian hak kebebasan memiliki sesuatu, merupakan hak kebebasan seseorang terhadap sesuatu yang diperoleh secara sah menurut hukum, Alquran menegaskan “ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil” (Al-Baqarah, 2:188) dan “ Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang batil” (QS. An-Nisa, 4: 29). Islam bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup juga telah menganugrahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang telah didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum. Nabi Muhamad Saw. pada khutbah dalam kesempatan Haji Wada‟ telah bersabda “Nyawa dan harta bendamu adalah haram bagi tiaptiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu bertemu Tuhanmu pada hari kiamat”.24 Hasan Al-Banna mengungkapkan bahwa menjunjung nilai harta dan menghormati hak milik pribadi selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting dalam mensejahterakan sistem ekonomi.25 Beliau juga mengungkapkan bahwa Islam tidak mengajanjurkan umatnya agar menjalani hidup miskin, sebagaimana dipahami secara salah terhadap pengertian zuhud. Sedangkan, harta dan penghasilan ditujukan kepada kekayaan yang membuat seseorang melampui batas (isrâf), terfitnah, dan berfoyafoya. Ajaran yang mencela dunia itu juga ditujukan kepada orang yang

254 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 menggunakan hartanya untuk berbuatan dosa dan maksiat, serta mengkufuri nikmat Allah.26 Menurut hemat penulis cakupan hak kebebasan memiliki sesuatu di atas, meliputi: hak untuk menikmati dan konsumsi harta, hak untuk investasi dalam bebagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan penduduk mendiami tanah milikinya. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Secara tegas bahwa hak kebebasan memiliki sesuatu atau harta benda dijamin oleh Islam bagi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun. Di samping itu juga pemanfaat hak memiliki sesuatu untuk kepentingan yang bermanfaat bagi umat Islam. Rasulullah Saw., bersabda:

ْ ْ ‫ح‬ ِ ِ‫نِ ْع َم ال َما ُل الصَّالِ ُح لِل َمرْ ِء الصَّال‬ Artinya: “Sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh”.27 2) Kebebasan Atas Pekerjaan. Pekerjaan secara tradisional diakui sebagai sarana sah untuk mendapat mata pencaharian dalam semua masyarakat manusia. Sieghart telah menunjukkan dengan benar bahwa pekerjaan adalah „bagian esensial keadaan manusia melalui pekerjaanlah sumber pendapatan yang terhormat biasanya dijamin dan kesejahteraan material individu dan perkembangan seimbang bagi kepribadiannya bisa diwujudkan.28 Peribahasa populer bahwa „ada kehormatan dalam pekerjaan‟ membuktikan fakta bahwa hak atas pekerjaan bersifat mendasar bagi pemeliharaan martabat seseorang. Dalam konteks modern pemenuhan hak semua orang untuk berkerja, terdapat kewajiban Negara untuk mengupayakan penyusunan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menghapus pekerja di bawah umur dan secara progresif menentukan usia minimum yang diperbolehkan seseorang untuk berkerja. Pengakuan hak atas pekerjaan mencakup kebebasan memilih pekerjaan oleh setiap orang. Hal ini menggugurkan kerja paksa atau kerja wajib bagi siapa saja. Drzewicki juga menunjukkan bahwa kebebasan memilih dalam hak atas pekerjaan bisa dibatasi dengan ketetapan-ketetapan yang dirancang untuk mencegah pribadipribadi yang lemah, seperti perempuan, anak-anak dan remaja, dari pekerjaan dalam kondisikondisi tertentu yang dalam pengertiaan memiliki kemampuan.29

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 255 Hak atas pekerjaan dan kehormatan pekerjaan sepenuhnya diakui oleh hukum Islam. Hal ini terbukti dari banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad yang memuji nilai pekerjaan. Misalnya, Alquran menyebutkan bahwa Allah telah mengatur siang hari untuk mencari nafkah (melalui kerja) bagi manusia,30 dan juga Dia menjadikan perdagangan sebagai sesuatu yang sah secara hukum.31 Nabi sendiri telah memberikan banyak teladan mengenai kemuliaan pekerjaan, baik dengan tindakan maupun dengan kata-kata. Dalam satu Hadis beliau diriwayatkan bersabda: “Tidak ada mata pencaharian yang lebih baik daripada dengan menggunakan tangannya sendiri, karena Nabi Dawud biasa makan dari buah kerja tangannya sendiri”32 dan saat menjawab pertanyaan mengenai apakah cara terbaik untuk mencari nafkah, Nabi memberikan jawaban serupa: “...cara terbaik mencari nafkah ialah melalui tangan kalian sendiri atau melalui perdagangan yang dibenarkan oleh hukum”.33 Beliau juga menegaskan dalam Hadis lain bahwa lebih baik dan lebih mulia bagi seseorang untuk memperoleh nafkah dengan memotong dan menjual kayu bakar daripada dengan meminta-minta34 Nabi sendiri dikisahkan telah bekerja untuk memperoleh penghidupannya. Hasan Al-Banna menegakkan bahwa kewajiban bekerja dan berprofesi bagi setiap orang yang mampu.35 Beliau juga menganggap mencari rezki sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang yang memiliki kemampuan. Islam juga menghargai dan menjujung menyanjung orang yang mempunyai pekerjaan dan keahlian, mengharamkan meminta-minta, serta menyatakan sebaikbaiknya ibadah adalah bekerja. Bekerja itu merupakan sunah Nabi. Sangat berdosa orang yang menjadi pengangguran dan orang yang hidup belas kasihan masyarakat, meskipun dengan alasan agar ibadahnya tidak terganggu. Islam tidak mengenal prinsip hidup menganggur seperti ini.36

c. Hak Politik (Politik Right) 1) Kebebasan Memilih dan Dipilih Dalam Suatu Pemilihan. Hak asasi politik adalah hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat. Olehnya itu, tiap-tiap warga negara wajar mendapat hak keikutsertaan dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih, mendirikan organisasi atau partai politik serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Perbincangan ihwal prinsip-prinsip politik dari perspektif Islam sering kali

256 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 menjadi sangat hangat. Hal ini mengingat fakta bahwa Alqur‟an dan Sunah tidak membeberkan sistem politik tertentu bagi Negara Islam. Syariat hanya menekankan pemerintahan yang baik berdasarkan keadilan, persamaan dan pertanggungjawaban, tapi meninggalkan pelaksanaan aktualnya di tangan komunitas. Tapi, ada bukti di dalam Syariat bahwa komunitas memiliki hak untuk memilih

pemimpinnya

sendiri,

baik

secara

langsung

maupun

tidak

langsung.Alqur‟an menegaskan dalam banyak ayat bahwa kekuasaan langit dan bumi adalah milik Allah tapi juga menyebutkan dalam ayat-ayat lain bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dan wakil-Nya di Bumi.37 Para sarjana dan ahli Fiqih Islam sepakat bahwa kapasitas perwakilan manusia ini diberikan kepada setiap manusia secara sama.38 Menurut hemat penulis hak memilih dan dipilih dalam konteks pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang menjamin rakyatnya turut serta dalam Pemilu.Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsip. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketata-negaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyeleng-garaan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya. Hasan Al-Banna mengkritik sistem pilihan langsung sesuai dengan Udangundang tahun 1923, dan pada kali yang lain menerapkan perwakilan sesuai Undang-undang tahun 1930. Kedua cara itu ternyata tidak dapat memenuhi sasaran yang dinginkan. Ketika pelaksanaan pemilu dilaksanakan, tampak, secara jelas adanya kecacatan yang mengharuskan untuk diperbaiki secara meneyeluruh. Sisi-sisi yang mendesak untuk dilakukan perbaikan diantaranya adalah:39 Pertama, menyebutkan kereteria orang-orang yang akan dipilih sebagai calon legislativ. Jika mereka adalah wakil dari organisasi, maka organisasi itu harus mempunyai program kerja yang jelas dan sasaran program yang rinci, yang

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 257 akan ditawarkan oleh mereka yang dicalonkan. Jika yang akan dipilih tidak mewakili suatu kelompok maka mereka harus memiliki sifat-sifat yang layak untuk menjadi anggota dewan sebagai wakil rakyat. Kedua, memperbaiki aturan pelaksanaan pemilu dan sosialisasinya, karena masalah peraturan ini sering dipermainkan oleh ambisi partai dan kepentingan pemerintah, disamping juga adanya pemaksaan dalam memilih, sehingga perlu diberikan sanksi yang berat kepada setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya praktek dan praktek suap dalam pemilihan. Ketiga, Jika pemilihan dilakukan dengan memilih tanda gambar dan bukan memilih orang itu lebih baik, sehingga calon legislative tidak dapat memaksa para pemilihnya dan kepentingan umum akan dapat diletakkan di atas kepentingan pribadi dalam menilai dan berhubungan dangan orang yang akan dipilih. Dengan wakyu Allah Swt. Nabi Saw., meletakan beberapa kaedah yang mengatur proses pemilihan para pemimpin atau para penguasa. Islam meyerahkan hak memilih itu kepada manusia. Mereka sendirilah yang memilih orang yang akan mempersentasikannya, yang akan menjadi pemimpin, atau berkuasa atas mereka.40 Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan merupakan hak individu yang menuntut kebebasan dan intervensi dari pihak manapun. Menurut hemat penulis hak dipilih dapat diperoleh melalui pengajuan diri sendiri atau melalui organiasi, sedangkan hak untuk memilih ditujukan kepada setiap warga negara yang memiliki kereteriaberdasarkan hukum yang berlaku tanpa ada unsur paksaan ataupun bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan dengan berbagai cara. 2) Membuat Dan Mengajukan Usulan Petisi. Petisi adalah surat permohonan resmi kepada pemerintah.41 Petisi merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Petisi juga berarti sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut. Biasanya, hal ini ditandatangani oleh beberapa orang, menunjukkan bahwa sekelompok besar orang mendukung permintaan yang terdapat dalam dokumen. Di beberapa negara, hak masyarakat untuk mengajukan petisi dilindungi oleh hukum. Negara tersebut memiliki sistem hukum yang didasarkan pada sistem hukum Inggris (merujuk pada Magna Carta).

258 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 Secara politik, petisi dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan pada pemungutan suara di beberapa negara dengan asumsi bahwa cukup banyak orang menandatangani surat dukungan tersebut. Petisi juga dapat digunakan untuk mencabut undang-undang atau untuk mengingatkan pejabat terpilih. Dalam kasus lain, petisi dapat digunakan untuk mengajukan permohonan masyarakat. Hak petisi ada pada warga negara dan juga badan-badan pemerintahan, seperti kotapraja, kabupaten dan provinsi agar pemerintah pusat membela atau memperjuangkan kepentingan daerahnya. Hasan Al-Banna juga berpendapat bahwa Islam juga memiliki hak petisi yang harus diperjuangkan, dan hak Islam juga harus terpenuhi. Disebabkan Islam pada dasarnya merupakan sistem sosial internasional, memberi jaminan kepada manusia dengan adanya kebaikan dan kebahagiaan, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat. Sebagai tuntutan praktisnya bagi hak Islam yang harus diperjuangkan adalah sebagai berikut: a) Harus mendeklarasikan bahwa pemerintahnya adalah pemerintah yang Islam, yang merepresentasikan pemikiran Islam secara formal. b) Syiar dan ajarannya harus di hormati. Semua pegawai dan pekerja harus disiplin dengan etika Islam, dan para pejabat di level atas harus menjadi contoh bagi yang lain. c) Semua yang diharamkan Islam harus dilarang, seperti minuman keras, zina, dan riba, sekaligus semua jenis judi dan penghidupan yang haram. Pemerintah harus tegas atas hal ini dan tidak mengizinkan semua hal ini, tidak bekerja melindungi dengan undang – undang tidak juga berhubungan dengan masyarakat atas dasar perilaku ini. d) Kurikulum pendidikan harus diperbaharui agar bertumpu kepada pendidikan Islam dan nasional. Bahasa Arab dan nasional harus ditanamkan dengan baik, sehingga bisa mencetak jiwa para pendidik dengan ajaran Islam dengan mengisi wawasan pengetahuannya dengan hukum dan nilai – nilainya. e) Syariat Islam harus menjadi asas dasar bagi undang – undang. f) Semua keputusan yang dilahirkan pemerintah harus berdasarkan bimbingan Islam, disemua sektornya.42

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 259 d. Hak persamaan 1) Hak Hukum (Legal Equality Right) Mendapatkan Perlakuan, Pelayanan dan Perlindungan yang Sama Dalam Hukum, Hak persamaan dalam hukum adalah hak memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hukum merupakan suatu bentuk upaya yang kemudian berbentuk tatanan yang mencerminkan kehendak dari segenap masyarkat untuk mencapai suatu keadaan yang ideal, dan upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pengaturan. Pengaturan disini meliputi segala bentuk regulasi dan deregulasi. Melalui pengaturan ini pula diharapkan akan terciptanya ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Singkatnya, hukum hadir untuk membimbing manusia pada keadaan yang diinginkan oleh para pembuatan hukum.43 Di samping itu hukum dituntut pula untuk mampu memecahkan segala persoalan yang hadir sebagai akibat dari berbagai transaksi sosial. Atas dasar itulah pengaturan konflik antara kepentingan pun menjadi bagian dari fungsi utama hukum. Untuk menghindari terciptanya konflik maka dibuatlah aturan yang memberi justifikasi bagi kepemilikan. Maka lahirlah hak yang mewakili kuasa seseorang terhadap objek yang dihakinya. Dengan demikian, ketika seseorang menyandang hak yang terkandung dalam pengertian bahwa ia memiliki kuasa terhadp objek yang dihakinya terebut. Akan tetapi, dengan diciptakannya hak tidak berarti konflik yang didasarkan pada rasa kepemilikan berakhir. Hak akan tidak berarti sama sekali ketika hukum yang dijadikan sandarannya tidak berfungsi atau tidak ditegakkan. Ini tidak terlepas dari efektifitas penegakan hukum itu sendiri. Maka, di dalam sebuah Negara yang dikatagorikan sebagai failed state, hak tidak akan memiliki arti apa-apa, jelaslah kiranya apabila Negara memiliki peranan penting dalam efektifita sebuah hak. Dari penjelasan tersebut jelas terlihat akan adanya korelasi antara hukum dan hak.44 Menurut hemat penulis, idealnya dalam Negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu Negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan. Seperti halnya yang tercantum pada pasal 6 UU Deklarasi Universal yang isinya “setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum

260 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 sebagai manusia secara pribadi di mana saja ia berada” dan pasal 7 “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa dikriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”. Ketentuan persamaan di muka hukum, mengandung tiga aspek yaitu; persamaan di muka hukum, perlindungan hukum yang sama, dan perlindungan dari diskriminasi berdasarkan apapun.45 Setiap umat tentu memiliki sumber hukum tempat mereka bertahkim, bagi kaum Mulimin, produk hukum haruslah bersumber dari syariat Islam, berakar dari Alquran dan sesuai dengan dasar-dasar yang terdapat dalam fiqih Islam. Sebab, sesungguhnya dalam syariat Islam dan dalam hukum yang kemudian lahir darinya Ijtihad para ahli hukum Islam.46 Oleh karenanya Al-Banna menjelaskan bahwa dengan hukum itu mereka akan mencapai hasil yng paling baik dan sempurna dan hukum yang baik adalah sebaik-baiknya hukum Allah. Sebagaimana yang dijelakan Hasan Al-Banna ialah Hakku adalah hakmu, kewajibanku adalah kewajibanmu. Hanya kitab Allah yang berhak menjadi hakim diantara kita.47 2) Hak Sosial Budaya (Social Culture Right) Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan adalah kebebasan hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan atau hak memilih pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting untuk membangun pendidikan di duni ini. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan harmonis dinamis secar pendidikan formal maupun non-formal dan berlangsung secara terus menerus. Pendidikan sebagai bagaian dari Ilmu Humaniora memperlihatkan proses yang terus menerus mengarah pada kesempurnaan, yang semakin manusiawi. Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, dan ini memuat hominisasi dan humanisasi.48 Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, serta pada pasal 31 (2) ”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 261 Selanjutnya pada ayat (3) ” Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar dan pemerintah wajib mebiayainya. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaan hak pendidikan tersebut harus dilakukan sama rata, serta peran aktivitas sosial sangat berperan dalam pelaksanaan hak tersebut. Hak sosial merupakan pemersatu antara tingkatan sosial yang pada akhirnya menutup perbedaan antara si kaya dan si miskin. Hasan Al-Banna menerangkan bahwa Jaminan sosial bagi setiap warga Negara, asuransi bagi kehidupan, dan upaya untuk mensejahterakan mereka harus terpenuhi.49 Setiap warga Negara berhak mendapatkan jaminan sosial, ketenangan, dan penghidupan yang layak sebagaimanpun kondisinya, baik ketika ia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, maupun ketika tidak ampu melaksanakan kewajibannya dikarenakan halangan tertentu.50 Tentang hak atas pendidikan Negara memiliki kewajiban untuk:51 1. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang 2. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap. 3. Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap.

262 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 4. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang

yang

belum

pernah

menerima

atau

menyelesaikan

keseluruhan periode pendidikan dasar mereka. 5. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi

material

staf

pengajar

harus

ditingkatkan

secara

berkelanjutan. Adapun perangkat yang dipergunakan Al-Banna dalam melakukan penTarbiyahan adalah sebagai berikut:52 a) Usrah b) Katibah c) Rihlah d) Mukhayam atau Mu‟asykar e) Daurah f) Nadwah g) Muktamar

e. Hak Perempuan Hak perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. 53 Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya diakui sebagai hak yang inheren yang tidak bisa dipisahkan.Pemahaman ini menjadi point

penting

untuk

menempatkan

perempuan

sebagai

manusia

yang

bermartabat.Perbedaan biologis dengan laki-laki bukan alasan untuk serta merta menjadikannya sebagai manusia kelas kedua.54 Alasan khusus yang mendasari terwujudnya hak perempuan tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor sosio-kultural yang merugikan kaum perempuan itu sendiri. Terlepas dari potensi dan kontribusi yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri. Sebagai respon atas situasi di atas, maka dianggap perlu sebuah tindakan yang bersifat afirmatif. Ini dikarenakan untuk menciptakan suatu situasi adil bagi kaum perempuan tidak bisa hanya sebatas dilakukan sebuah upaya yang dapat menjadikan titik permulaan yang sama. Sebagai contoh, kepercayaan perempuan sebagai manusia kelas dua telah begitu mendarah daging sampai – sampai telah menjadi kebenaran umum yang tidak hanya diakui oleh kaum lelaki

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 263 tapi juga oleh sebagian kaum perempuan sendiri, dan kepercayaan ini tidak bersifat partikular dalam artian hanya terdapat di budaya tertentu tapi terdapat hampir disemua budaya modern.55 Sebagai contoh yang paling mudah dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah yang terkait dengan pembagian peran dalam kehidupan berumah tangga. Bisa dikatakan disemua budaya terdapat keyakian apabila hanya laki-laki yang memikul tanggung jawab untuk mencari nafkah. Sedangkan perempuan berperan di rumah untuk membesarkan anak dan mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga. Pelanggaran yang sudah bersifat umum ini memiliki konsekuensi lanjut yang sangat serius terhadap posisi kaum perempuan dikemudian hari. Misal, ditetapkannya perempuan harus berada di rumah atau diranah

domestik

konsekuensinya

akses

perempuan

terhadap selalu

keuangan

menjadi

ketergantungan

terbatas.

terhadap

Sebagai

suami.

Ini

ditunjukkan, contoh, ketika suami mulai melakukan hal-hal yang sudah di luar batas kewajaran maka si istri akan enggan melakukan perlawanan mengingat ia tidak memiliki bekal untuk menjalani hidup sendiri.56 Dalam disiplin hukum internasional umum pada saat ini telah muncul kelompok feminisme. Kelompok ini mengusung perspektif dengan tema untuk membongkar dominasi nilai-nilai maskulin yang selama ini berkuasa. Diharapkan melalui ini bias jender dalam hukum internasional dapat terhapuskan. Kelompo ini bukan untuk bertujuan menghapuskan “kebenaran” satu dengan kebenaran yang lain, melainkn bertujuan difokuskan padda “upaya” untuk menyelidiki apa yang menyebabkan berlangsungnya dominasi kelompok laki-laki atas perempuan. Dengan demikian relasi sosial yang didasarkan pada dominasi kaum laki-laki atas perempuan dapat digantikan dengan kesetaraan di antara keduanya.57 Pandangan Islam trasdisional terhadap perempuan memungkinkan dirinya untuk memainkan sejumlah peranan selama hidupnya. Masing-masing peranan itu menimbulkan seperangkat hak dan kewajiban khusus yang dapat dilakukan setiap perempuan yang melakukan peran tersebut. Seluruh hak dan kewajiban ini disebutkan secara rinci di dalam peraturan-peraturan syariah, hukum yang diwahyukan, yang berasal dari prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang disebutkan dalam Alquran dan dipertahankan dalam Sunnah Nabi. Hukum ini tidak hanya mengatur tingkah laku perempuan ketika ia memainkan peran tertentu, tetapi juga tingkah laku semua orang yang berhubungan dengannya selama ia memainkan

264 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 peran tersebut. Peran-peran yang secara hukum terbuka bagi perempuan Muslimdalam seluruh kehidupannya, dapat ditempatkan dengan baik dalam tiga kategori: Pertama, peran yang dilakukan sebagai anggota ummat manusia. Perempuan merupakan makhluk manusia suatu again dari ciptaan Allah, peran pertama yang dilakukan bagi dirinya sendiri adalah mengabdi kepada Allah. Ini merupakan peran utama perempuan yang harus dilakukannya sepanang hidupnya, sejak lahir hingga wafat dan lebih jauh hingga akhir masa. Sebagai hamba Allah prempua mendapatkan hak-hak tertentu, yang utamanya adalah rukun iman melakukan ibadah ritual seperti shalat, puasa, membayar zakat serta menunaikan haji. Walaupun ini merupakan hal yang wajib dilakukan setipa muslim laki-laki maupun perempuan, namun dalam pelaksanaanya perempuan mendapatkan pengecualian khusus sedangkan laki-laki tidak.58 Kedua, Peran yang ia lakukan sebagai anggota keluarga. Keluarga merupakan satu-satunya institusi yang paling penting dalam Islam, karena ia merupakan unit dasar masyarakat, unit dimana setiap individu membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan primernya sebelum menjalani hubungan dengan anggota masyarakat yang lebih luas. Dalam unit keluarga ini, perempuan selalu memerankan suatu rangkaian peran yang berbed-beda seperti putri, saudara, istri, dan ibu.59 Ketiga, Peran yang ia lakukan sebagai anggota masyarakat. Setiap perempuan atapun laki-laki berkewajiban untuk berbuat sesuatu sejauh yang memungkinkan untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan masyarakat. Tugas ini merupakan sesuatu yang tidak saja diterima dari masyarakat tetapi juga dari tuhan, pencipta manusia. Perempuan dan laki-laki menuntut hak yang sama dari masyarakat yaitu hak untuk memperoleh martabat, penghormatan dan penghargaan sebagaimana halnya hak keamanan da kesejahteraan pribadi. Lakilaki dan perempuan memiliki kewajiban khusus yang sama terhadap masyarakat, dan oleh karena itu mereka juga sama-sama memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Wanita sebagaimana pria, mampu melaksanakan peranan intelektual, fungsi keterampilan, politik, militer, hukum, dan ekonomi. Sebagaimanapun dalam memerankan peranan tersebut, wanita memiliki beberapa hak pengecualian khusus pada pria. Adapun hak-hak pengecualian itu disebabkan oleh karakteristik fisiologis.60

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 265 Hasan Al-Banna meletakkan tiga dasar yang ditetapkan oleh Islam terkait dengan hak perempuan, yaitu: 61 a) Islam mengangkat kedudukan perempuan dan memposisikannya sejajar dengan laki-laki. Keduanya sama dalam hak dan kewajiban kemanusiaan secara umum. b) Kalaupun dalam beberapa hal membedakan antara hak dan kewajiban perempuan dengan laki – laki, hal itu semata karena tugas dan karakter fisiologi keduanya yang memang berbeda. c) Islam mengakomodasi gharizah seksual antara laki-laki dan perempuan serta membimbingnya pada hal posistif dan membuat berbagais sekat agar tidak mengarah kepada sesuatu yang merugikan.

Penutup Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia Perspektif Hasan Al-Banna 1. Hak Kemerdekaan 2. Hak Kebebasan a. Hak Individu (Personal Right) 1) Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. 2) Kebebasan Memilih, Memeluk Dan Menjalankan Agama Yang Diyakini b. Hak Ekonomi (Property Right) 1) Kebebasan Memiliki Sesuatu. 2) Kebebasan Atas Pekerjaan. c. Hak Politik (Politik Right) 1) Kebebasan Memilih dan Dipilih Dalam Suatu Pemilihan. 2) Membuat Dan Mengajukan Usulan Petisi d. Hak persamaan 1) Hak Hukum (Legal Equality Right) yaitu: mendapatkan Perlakuan, Pelayanan dan Perlindungan yang Sama Dalam Hukum 2) Hak Sosial Budaya (Social Culture Right) yaitu: mendapatkan Pengajaran. e. Hak Perempuan

266 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270 Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya diakui sebagai hak yang inheren yang tidak bisa dipisahkan. Hasan Al-Banna meletakkan tiga dasar yang ditetapkan oleh Islam terkait dengan hak perempuan, yaitu: Hak perasaman dn kedudukan, Hak untuk terbebas dari bentuk diskriminasi serta, hak atas standar tertinggi yang bisa dicapai dari kesehatan fisik dan mental.

Catatan 1

Eggi Sudjana. Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki. Cet. I, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 4. 2

Mashood Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003), h. 21. 3

Iskandar, Pranoto. Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, ed.II, (Cianjur: IMR Press, 2013), h. 21. 4

Manfred Nowak, Introduction to the International (Leiden/Boston: Martinus Nihoff Publishers, 2003), h.4.

Human

Rights

Regime

5

Ensiklopedi Islam (Jakara: Ictiar Van Hoeve, 1994), h. 67-69.

6

Locke, Two Treatises of Government, Laslett, P., (ed.) (Cambridge: University Press, 1988), h.9. 7

Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Peiode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 95. 8

Dowrick.F.E ,Human Right: Problems Perspective and taks, 1979, dalam Mashood Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003), h. 15. 9

Taufiq Yusuf Al-Wa‟iy, Al-Fikr As- Siyasy Al- Mu‟ashir‟inda Al- Ikhwan Al- Muslimin (Dirasat Tahliliyat Maidaniyat Muwatsaqat), Trj. Wahid Ahmadi, Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun: Studi Analitis Observatif, Dokumentatif, (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 56. 10

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil Imam Asy-Syahîd Hasan Al-Bannaa, Terj. Anis Matta, Risalah Pergerakan Majmu‟atu Rasail Hasan Al-Banna, Jil. I, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012), h. 29-30. 11

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hal Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 90. 12

Syek Sukat Husain, Human Right In Islam, Terj. Abdul Rochim, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 66-67. 13

Amin Ashan Islahi, Islami Riyasat, dalam Syek Sukat Husain, Syek Sukat Husain, Human Right In Islam, h. 67. 14

Otto Gusti Mandung, Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis, (Maumere: Ledalero: 2013), h. 158. 15

Isaiah Berlin, Empat Esai Kebebasan, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), h. 227.

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 267

16

QS. Arahman/ 55: 1-4

17

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil., Jil. I, h. 378-379.

18

QS. An-Nisâ/ 4:148

19

QS. An-Nur/ 24: 19.

20

QS. Al-Baqarah 2:256.

21

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil., Jil. II, h. 507.

22

Ibid., h. 523.

23

K.J. Patsch, „Freedom of Conscience and Expression, and Political Freedoms‟, dalam Mashood Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, h. 121. 24

Syek Sukat Husain, Human Right In Islam h. 61 dan HR. Muslim Kitabul Hajj.

25

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil., Jil. II, h. 569.

26

Ibid., h. 570.

27

HR. Ahmad 4/197. Syaikh Syu‟aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 28

P. Siegart, The Lawful Rights of Mankind: An Introduction to the International Legal Code of Human Rights, (London: Oxfort University Press, 1985), h. 23. 29

K. Drzewicki,The Right to work and Right in Work, 1995 dalam Mashood Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, h. 181. 30

QS. An-Naba‟/ 78:11

31

QS. Al-Baqarah/ 2: 275.

32

HR. Bukhari, Hadis No. 109, dalam dalam Mashood Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, h.182. 33

HR. Ahmad, Hadis No. 131, dalam Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, h.182. 34

HR. Bukhari, Hadis No. 108, dalam dalam Mashood Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, h.182. 35

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil., Jil. II, h. 568.

36

Ibid., h. 571.

37

QS Al-Imran/ 3: 189.

38

Mashood Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, h.160.

39

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil., Jil. II, h. 466-468.

40

Taufiq Yusuf Al-Wa‟iy, Al-Fikr As- Siyasy Al- Mu‟ashir‟inda Al- Ikhwan Al- Muslimin,

h. 94. 41

http://kbbi.web.id/petisi. diakses pada tgl. 30-03-2017.

42

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil., Jil. II, h. 314- 315.

268 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270

43

Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, (Cianjur, IMR Press, 2013), h. 40. 44

Ibid., h. 40.

45

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hal Asasi Manusia, h. 94-95. 46

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil., Jil. I, h, 61-62.

47

Ibid., h. 72.

48

Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukan manusia dalam lingkup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. 49

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil., Jil. II, h. 569.

50

Ibid., h. 575.

51

Kovenan Internasional Hak ECOSOB yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005. 52

Ali Abdul Halim Mahmud, Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ihkwanul Muslimin, h. 122.

53

Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X), (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), h. 1. 54

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hal Asasi Manusia, h. 456. 55

Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, h. 456-

457 56

Ibid., h. 458.

57

Ibid., h.464-465.

58

Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta: Obor Indonesia, 1987), h. 229. 59

Ibid,. h. 223.

60

Ibid., h. 244-246.

61

Hasan Al-Banna, Majmû‟ah Rasâil.,Jil. II, h. 11.

Daftar Pustaka Alquran & Hadis Al-Banna, Hasan. Majmû‟ah Rasâil Imam Asy-Syahîd Hasan Al-Bannaa, Terj. Anis Matta, Risalah Pergerakan Majmu‟atu Rasail Hasan Al-Banna, Jil. I, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012.

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Umi Din Nurzannah) 269

Al-Wa‟iy, Taufiq Yusuf. Al-Fikr As- Siyasy Al- Mu‟ashir‟inda Al- Ikhwan AlMuslimin (Dirasat Tahliliyat Maidaniyat Muwatsaqat), Trj. Wahid Ahmadi, Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun: Studi Analitis Observatif, Dokumentatif, Solo: Era Intermedia, 2002. Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Peiode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Baderin, Mashood. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003. Berlin, Isaiah. Empat Esai Kebebasan, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004. E ,Dowrick.F. Human Right: Problems Perspective and taks, 1979, dalam Mashood Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003. Eddyono, Sri Wiyanti. Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X), Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004. Ensiklopedi Islam, Jakara: Ictiar Van Hoeve, 1994. http://kbbi.web.id/petisi. diakses pada tgl. 30-03-2017 Husain, Syek Sukat. Human Right In Islam, Terj. Abdul Rochim, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Iskandar, Pranoto. Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, ed.II, Cianjur: IMR Press, 2013. Locke, J. Two Treatises of Government, Laslett, P., (ed.) Cambridge: University Press, 1988. Mandung, Otto Gusti. Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis, Maumere: Ledalero: 2013. Nasution , Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. Instrumen Internasional Pokok Hal Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Nasution, Harun dan Bahtiar Efendi. Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Obor Indonesia, 1987. Nowak, Manfred. Introduction to the International Human Rights Regime Leiden/Boston: Martinus Nihoff Publishers, 2003. Siegart, P. The Lawful Rights of Mankind: An Introduction to the International Legal Code of Human Rights, London: Oxfort University Press, 1985.

270 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270

Sudjana Eggi. Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki. Cet. I, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.