DISERTASI
PEMBUATAN KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
MUNNIE YASMIN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
DISERTASI
PEMBUATAN KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
MUNNIE YASMIN NIM: 1390971011
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUID ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 ii
PEMBUATAN KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Disertasi diajukan untuk memperoleh Gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana
MUNNIE YASMIN NIM: 1390971011
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 iii
Lembar Persetujuan TIM /Komisi Promotor
Promotor
Prof. Dr. I Made Pasek Diantha S.H.,M.S. NIP: 19461231 1974031 025 Ko-Promotor I
Ko-Promotor II
Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H. NIP: 19550306 198403 1 003
Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H NIP: 19580917 198601 1 002
Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur, Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudi, S.H., M Prof. Dr. dr. A.A.Raka Sudewi, Sp.S (K) NIP : 19530914 197903 1002 NIP : 19590215 198510 2 001
iv
DISERTASI INI TELAH DIUJI DAN DINILAI TAHAP I (UJIAN TERTUTUP) Oleh Panitia Penguji Pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Pada tanggal
Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana No : Tanggal:
Panitia Penguji Disertasi adalah Ketua
: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S.
(……………)
Sekretaris
: Dr.I Wayan Wiryawan, S.H., M.H.
(……………)
Anggota
:
1. Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H.
(…………….)
2. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.LM
(…………….)
3. Prof. R.A. Retno Murni, S.H., M.H., Ph.D
(…………….)
4. Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H., M.H.
(…………….)
5. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum
(…………….)
6. Dr. I Made Sarjana, S.H., M.H.
(…………….)
v
UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur kehadirat Allah S.W.T/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan berkat, rachmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi yang berjudul “Pembuatan Kontrak Baku dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” ini. Penulis sadari sepenuhnya bahwa penyelesaian disertasi ini terwujud berkat atas bimbingan dari Promotor, dan Ko-Promotor, serta sikap kritis para penguji, dan para Dosen di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana selama penulis menempuh pendidikan. Bantuan dan motivasi segenap pengajar di lingkungan Program Doktor Ilmu Hukum, teman-teman serta keluarga dalam proses penulisan disertasi ini merupakan semangat dan pendorong bagi penulis yang sangat berharga. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, rasa puji dan penghormatan sebesarbesarnya penulis kepada: 1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. dalam kedudukan sebagai Promotor yang sangat tekun dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk, motivasi secara terus menerus dan bantuan literatur mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya karena beliau dengan sifat kebapaannya, dengan kesabarannya yang sangat tinggi, membuka wawasan cara berpikir penulis untuk lebih fokus dan tajam dalam menganalisa permasalah dan penulisan, selalu memberikan semangat yang tidak henti-hentinya untuk tekun dan bekerja keras dalam penulisan ini. 2. Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., dalam kedudukan sebagai KoPromotor I yang selalu memberikan arahan-arahan dan masukanmasukan, selalu meluangkan waktu kapanpun kepada penulis, mencarikan jalan keluar apabila penulis merasa kehabisan ide untuk penulisan, dengan terus semangat memberikan dorongan yang tiada henti dalam penulisan ini. 3. Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H., dalam kedudukan sebagai KoPromotor II, yang mulai membimbing penulis sejak penulis menempuh pendidikan Strata I hingga Strata III, dengan cara beliau yang khas dan murah senyum, tetapi tetap mengkritik penulis agar selalu fokus dan tidak bertele-tele dalam menyajikan uraian pembahasan dalam penulisan ini, menjadi pembimbing sekaligus tempat panutan bagi penulis. 4. Prof. Dr. dr. I Ketut Swastika, Sp.PD-KEMD selaku Rektor Universitas Udayana yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan
vi
pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana; 5. Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S(K)., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Udayana, begitu pula Prof. Dr. Made Budiarsa, MA selaku Asisten Direktur I, dan Prof. Made Sudiana Mahendra, Ph.D. selaku Asisten Direktur II yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana ; 6. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudi, S.H., M.S sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memfasilitasi ujian tertutup ini, yang tetap meluangkan waktu bagi penulis untuk dimintai persetujuan, di tengah kesibukannya yang sangat padat. 7. Dr. I Gede Artha,SH.,MH dalam kedudukan sebagai Pembimbing Akademik penulis dan juga sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana, yang mengarahkan penulis untuk menulis apa yang benar-benar penulis minati, dan selalu menanyakan perkembangan penulisan disertasi ini; 8. Segenap staf Administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bapak Ketut Dyatmika Yadnya yang selalu “diganggu” dan “disibukkan” tanpa henti-henti oleh penulis, yang dengan sabar dan tetap tersenyum menjelaskan segalanya, memberi support dan bantuan yang tak terkira, Bapak I Made Oka, Luh Mastri Diansari dan Ketut Sri Nadi yang telah banyak membantu di dalam penyelesaian proses administrasi selama penulis menempuh studi di Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana; 9. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M, sebagai penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, penulis sampaikan dengan penuh penghargaan dan rasa terima kasih yang sangat mendalam telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat berarti untuk mempertajam fokus penelitian dan penulisan disertasi ini; 10. Prof. R.A. Retno Murni, S.H., M.H., Ph.D, sebagai anggota penguji dan dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang telah membuka cara berpikir penulis untuk lebih logis, mempertajam permasalahan, memberikan ide-ide pemikiran yang sangat membantu, memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat dalam penulisan disertasi ini;
vii
11. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH., MH., dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum., serta Dr. I Made Sarjana, S.H., M.H. selaku anggota penguji, penulis sampaikan terima kasih yang sangat mendalam telah memberikan masukan pemikiran terhadap penulisan disertasi ini. 12. Seluruh Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah memberikan ilmunya secara tulus, sehingga penulis memperoleh wawasan ilmu yang lebih luas dan mendalam; 13. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana Angkatan II Tahun 2013, teristimewa Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati S.H., M.H., yang setiap saat, setiap waktu selalu bersedia membantu penulis tanpa pamrih, selalu memberikan motivasi, selalu mengingatkan penulis untuk tidak “terlena”, menemani penulis dalam menyiapkan penulisan, semangatnya dan ketekunannya merupakan motivasi dan panutan bagi penulis, 14. Ayahanda Jiwaji Nisar Husain, sebagai ayah penulis, sebagai teman penulis, sebagai idola penulis, sebagai segala-galanya bagi penulis, yang tanpa semangat, support, dan doanya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan ini. Harapan agar anaknya menjadi Doktor membuat penulis menjadi terpacu, tanpa semua itu penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan ini, tiada kata yang pantas terucap selain “terimakasih, terimakasih, terimakasih” ayahku tercinta; 15. Ibunda Sakinah Abdul Tayyib, sebagai ibu penulis, sebagai “teman berdebat”, yang selalu bertanya “kapan lulus”, “kapan selesai kuliah” namun tetap selalu mendoakan penulis (walau dalam hati), doadoanya dan harapan-harapannya memberkati penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, terimakasih ibundaku tercinta; 16. Suamiku, Murtaja Ibrahim, dan anak-anakku, Nakia Nasiba, Lajuba Aiman, dan Firkhan Murtaza, yang dengan sabar meminjamkan laptopnya untuk dipakai, dengan sabar merelakan ibunya untuk menyelesaikan penulisan ini walaupun mengganggu waktu bagi keluarga, 17. Adik-adik penulis, Amir Hamzah, Malika Jiwaji, Nur Octaviana, Nina, Daniesh, Akmar, yang telah memberikan dukungan dan semangat, selalu menanyakan “kapan jadi Doktor”, selalu bangga dengan kakaknya, terimakasih saudara-saudaraku tersayang; 18. Sahabat-sahabat terkasih, Anisa, Tasnim, Ninik, Mufadal, yang selalu mendoakan penulis, menemani penulis, memberikan semangat kepada penulis, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat penulis
viii
sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan motivasinya sehingga dapat diselesaikan penulisan disertasi ini. Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini, dapat memberikan manfaat khususnya dalam pembuatan kontrak baku di Indonesia. Denpasar, Oktober 2016 Penulis
Munnie Yasmin
ix
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Munnie Yasmin
NIM
: 1390971011
Program Studi
: Ilmu Hukum
Alamat
: Jl. Sekar Tunjung XIV/9 Denpasar
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Disertasi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor) di suatu Perguruan Tinggi. Karya tulis ini adalah murni hasil gagasan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Promotor, dan tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan untuk dikutip dalam naskah ini, dengan disebutkan sumber kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah diperoleh (Doktor) untuk dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 Undang-Undang No.17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi).
Denpasar, Oktober 2016 Yang membuat pernyataan
Munnie Yasmin
x
DAFTAR ISI
SAMPUL DALAM DISERTASI ..................................................................... i PERSYARATAN GELAR DOKTOR ............................................................. ii LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR/KO-PROMOTOR ...................... iii LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI ........................ iv UCAPAN TERIMA KASIH .............................................................................v PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................................. ix DAFTAR ISI .....................................................................................................x DAFTAR TABEL/BAGAN............................................................................xv ABSTRAK ........................................................................................................v ABSTRACT ...................................................................................................... vi RINGKASAN ................................................................................................ vii SUMMARY ..........................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................1 1.1. Latar Belakang Masalah ...........................................................1 1.2. Rumusan Masalah ..................................................................24 1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................24 1.3.1. Tujuan umum ..............................................................24 1.3.2. Tujuan khusus .............................................................24 1.4. Manfaat Penelitian .................................................................25 1.4.1. Manfaat teoritis .........................................................25 1.4.2. Manfaat praktis ..........................................................25 1.5. Orisinalitas Penelitian ............................................................25 1.6. Kerangka Berpikir ..................................................................35 1.7. Metode Penelitian...................................................................38 1.7.1. Jenis penelitian ..........................................................39 1.7.2. Pendekatan penelitian ................................................40 1.7.3. Sumber bahan hukum ................................................45 1.7.4. Teknik pengumpulan bahan hukum ..........................46
xi
1.7.5. Teknik analisis bahan hukum ....................................47
BAB II
KAJIAN TEORITIK ......................................................................49 2.1. Kajian Teoritik Kontrak Baku ...............................................49 2.1.1. Tinjauan umum kontrak baku ...................................50 2.1.1.1. Peristilahan dan pengertian kontrak ............50 2.1.1.2. Peristilahan dan pengertian kontrak baku ...56 2.1.1.3. Ciri-ciri kontrak baku ..................................62 2.1.2. Teori-teori terkait kontrak baku ...............................67 2.1.2.1. Teori keadilan oleh Aristoteles ..................67 2.1.2.2. Teori kehendak (will theory) oleh Roscoe Pound .............................................78 2.1.2.3. Teori keseimbangan (the balance theoryof contract) oleh Joel Levin dan Banks.Mc.Dowell.......................................81 2.1.3. Doktrin Unconscionability)......................................83 2.1.4. Asas-asas hukum kontrak.........................................86 2.2. Kajian Teoritik Hak Asasi Manusia ...................................107 2.2.1. Tinjauan umum hak asasi manusia ........................108 2.2.1.1. Pengertian hak dan kewajiban ...................108 2.2.1.2. Peristilahan dan pengertian hak asasi manusia ......................................111 2.2.1.3. Klasifikasi hak asasi manusia....................117 2.2.2. Teori-teori terkait hak asasi manusia .....................117 2.2.2.1. Teori perlindungan hak asasi manusia oleh John Locke .....................................117 2.2.2.2. Teori perlindungan minimum (the minimum content of natural law) H.L.A.Hart ............................................122 2.2.2.3. Teori fungsi negara sebagai regulator oleh W.Friedmann ..................................123
xii
2.2.3. Doktrin keberlakuan hak asasi manusia dalam hukum perdata ....................................................125 2.2.4. Ajaran hak asasi manusia .....................................126
BAB III
LANDASAN FILOSOFIS PEMBUATAN KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ..................131 3.1. Landasan Filosofis Kontrak Baku ......................................131 3.1.1. Latar belakang pembuatan kontrak baku ................132 3.1.2. Kekuatan mengikat kontrak baku............................135 3.2. Landasan Filosofis Hak Asasi Manusia .............................138 3.2.1. Perkembangan dan klasifikasi hak asasi manusia ...139 3.2.2. Makna substantif perlindungan hak asasi manusia .153 3.3. Landasan Filosofis Kontrak Baku dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ............................................................161 3.3.1. Hubungan hukum perdata atau privat dengan hak asasi manusia ....................................................162 3.3.2. Landasan filosofis pembuatan kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia ........................171
BAB IV
KLAUSULA KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ..........................................................193 4.1. Keseimbangan Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak Baku ...................................................................193 4.1.1. Kriteria keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku ...............................................194 4.1.2. Keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku perspektif hak asasi manusia ...........204 4.2. Klausula Kontrak Baku dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ..........................................................227 4.2.1. Kaitan asas-asas hukum kontrak dengan ajaran hak asasi manusia ........................................227
xiii
4.2.2. Klausula kontrak baku yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia ..................................228 4.2.3. Klausula kontrak baku yang bertentangan dengan hak asasi manusia ...................................................234 4.2.3.1. Klausula eksemsi.......................................234 4.2.3.2. Analisa klausula-klausula kontrak baku dalam kontrak-kontrak komersial .............237 BAB V
ASAS-ASAS HUKUM RUJUKAN PEMBUATAN KONTRAK BAKU YANG BERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ..........................................................276 5.1. Asas-asas Hukum dalam Pembuatan Kontrak Baku ........276 5.1.1. Asas-asas hukum yang mendasari lahirnya kontrak baku ...........................................................280 5.1.1.1. Asas kebebasan berkontrak ......................280 5.1.1.2. Asas konsensualitas..................................286 5.1.1.3. Asas kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang (pacta sunt servanda) ..............................290 5.1.2. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan substansi kontrak baku .........................................293 5.1.2.1. Asas keseimbangan .................................293 5.1.2.2. Asas proporsionalitas ..............................295 5.1.2.3. Asas itikad baik .......................................299 5.1.2.4. Asas perlindungan ...................................307 5.2. Asas-asas Hukum Rujukan Penilaian Klausula Baku ................................................................313 5.2.1. Asas-asas hukum rujukan penilaian klausula baku di Indonesia ................................................313 5.2.1.1. Peraturan perundang-undangan ..............314 5.2.1.2. Putusan-putusan pengadilan ..................317 5.2.2. Asas-asas hukum rujukan penilaian klausula
xiv
di beberapa negara..............................................332 5.2.2.1. Penilaian klausula baku di Australia .....332 5.2.2.2. Penilaian klausula baku di Inggris ........335 5.2.2.3. Penilaian klausula baku di Amerika Serikat ....................................341 5.2.2.4. Penilaian klausula baku di Perancis ......344 5.2.2.5. Penilaian klausula baku di Jerman ........345 5.2.2.6. Penilaian klausula baku di Belanda.......348 5.3. Konsep Pengaturan Kontrak Baku Perspektif Hak Asasi Manusia ......................................................354 5.3.1. Model pengaturan kontrak baku........................354 5.3.2. Implementasi teori keseimbangan dalam pengaturan kontrak baku ...................................357 5.4. Asas-asas Hukum Rujukan Pengaturan Kontrak Baku Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.................363 5.4.1. Kriteria asas-asas hukum rujukan pengaturan kontrak baku perspektif hak asasi manusia ..............................................363 5.4.2. Asas-asas hukum rujukan pengaturan kontrak baku berdasarkan Pancasila .................378
BAB VI
PENUTUP 6.1. Kesimpulan ........................................................................387 6.2. Rekomendasi ......................................................................389
DAFTAR PUSTAKA
xv
DAFTAR TABEL DAN BAGAN
A. Daftar Tabel Tabel 1. Orisinalitas Penelitian .......................................................................26 Tabel 2. Kerangka Berpikir .............................................................................35 Tabel 3. Pengaturan dan Sumber Hak Asasi Manusia Terkait Kontrak Baku di Indonesia...........................................................................212 Tabel 4. Perbandingan Penilaian Klausula Baku di Beberapa Negara .........352
B. Daftar Bagan Bagan 1. Landasan Kontrak Yang Mengikat Menurut Teori Keseimbangan........................................................361 Bagan 2. Komponen Keadilan atau Kelayakan dan Kesukarelaan Dalam Kontrak ..............................................................................362 Bagan 3. Skema Kontrak Baku Perspektif Hak Asasi Manusia....................376 Bagan 4. Asas-asas Rujukan Pembuatan Kontrak Baku Perspektif Hak Asasi Manusia ......................................................378
xvi
ABSTRAK Nama Program Studi Judul Disertasi
: Munnie Yasmin : Ilmu Hukum : Pembuatan Kontrak Baku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Kontrak merupakan salah satu perangkat hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu bentuk kontrak adalah kontrak baku. Keabsahan kontrak baku tidak lagi menjadi hal yang perlu diperdebatkan karena telah menjadi kebutuhan bisnis dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas. Kontrak baku berpotensi adanya penyalahgunaan kedudukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi akibat pengusaan salah satu sumber daya (ekonomi, teknologi, atau ilmu) terhadap pihak yang lemah. Hal ini menyebabkan perlunya campur tangan negara dalam pembuatan aturan hukum untuk untuk melindungi pihak yang lemah. Ketidakseimbangan kedudukan dalam kontrak baku menimbulkan permasalahan hukum baik secara filosofis yakni terkait nilainilai keadilan, secara yuridis karena belum ada aturan mengenai kontrak baku yang ditujukan tidak hanya untuk konsumen dan secara sosiologis masih banyak klausula-klausula dalam kontrak baku yang mencerminkan ketidaseimbangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah yang menjadi landasan filosofis pembuatan kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia? Apakah kontrak baku dapat melindungi hak asasi manusia? Apakah asas-asas hukum yang harus dirujuk dalam pembuatan kontrak baku agar dapat melindungi hak-hak asasi manusia? Penelitian merupakan penelitian hukum normatif, dengan mempergunakan Teori keadilan, Teori Kehendak, Teori Keseimbangan Dalam Kontrak, Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia, Teori Perlindungan Minimum dan Teori Fungsi Negara Sebagai Regulator. Hasil penelitian dapat dirumuskan, landasan filosofis pembuatan kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam pembuatan kontrak baku melalui campur tangan negara dalam pembuatan aturan sehingga tercapai keseimbangan kedudukan karena menurut peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional hal itu merupakan kewajiban negara dalam hak asasi manusia (to respect, to protect, to fulfill). Kontrak baku tidak dapat melindungi nilai-nilai hak asasi manusia apabila di dalamnya terdapat klausula-klausula yang berat sebelah atau tidak adil,. Asas-asas hukum yang dapat dijadikan rujukan adalah asas-asas hukum terkait dengan substansi kontrak yang berisikan nilai-nilai keadilan yakni asas keseimbangan, asas proporsionalitas, asas itikad baik dan asas perlindungan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar badan legislatif membentuk undangundang terkait kontrak baku yang tidak hanya ditujukan kepada kontrak konsumen saja, namun juga kepada kontrak-kontrak komersial lainnya. Rekomendasi terhadap hakim, agar dalam menyelesaikan sengketa terkait kontrak baku mengacu pada keadilan substantif dan membatalkan hanya klausula baku yang dinilai tidak adil bukan kontrak secara keseluruhan. Kata Kunci: kontrak baku, hak asasi manusia, perliindungan
xvii
ABSTRACT Name : Munnie Yasmin Study Program : Law Science Title of Dissertation : Standard Contract Writing in Human Right Perspective Contract is one of the legal instruments to meet the needs of human life. One of the forms of contract is the standard form of contract. The validity of standard form of contract is no longer a debated issue as it has become a business necessity in relation to efficiency and effectiveness. The standard form of contract is potential to have abuse of position by the parties having higher position due to their control to one of the resources (economic, technology, or science) against the weaker parties. This leads to the need of interference by government in drawing up rules of law to protect the weaker parties. The imbalance position in standard contract has caused legal issues both philosophically, namely, related to the value of justice, and legally since there are no rules regarding standard contract intended not only to consumers and sociologically there are a lot of clauses in the standard contract reflecting imbalance. Based on the background, the problems are formulated as follows: What are the philosophical foundations in the drawing up standard contract in human rights perspective? Can standard form of contract protect human rights? What legal principles to be referred to in drawing up standard form of contract to protect human rights? This study is a normative legal research, applying the theory of justice, theory of will, theory of balance in contract, theory of human rights protection, theory of minimum protection and state functional theory as regulator. The results of the study can be formulated that the philosophical basis of the drawing up standard form of contract in human rights perspective is the protection of weaker parties in drawing up standard form of contract through state intervention in rulesmaking in order to reach balance of position since under national and international legislations, it is the obligation of the state in human rights (to respect, to protect, to fulfill). Standard form of contracts cannot protect the values of human rights if there are bias or unfair clauses in it. The legal principles that can be used as a reference is the principles of law relating to the substance of contract which contains the values of justice, namely, the principle of balance, proportionality, the principle of good faith and protection. The recommendation of this study is that the legislative drawing law related standard form of contract should not only be addressed to consumer contracts, but also to other commercial contracts. The recommendation to judges is that to resolve disputes related standard contract should refer to substantive justice and cancel only the standard clause considered unfair not to the contract as awhole. Keywords: standard form of contract, human rights, protection
xviii
RINGKASAN PEMBUATAN KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Penelitan ini didasari oleh latar belakang filosofis yakni pembuatan kontrak baku belum dapat memenuhi nilai-nilai keadilan, latar belakang yuridis karena di Indonesia belum ada aturan yang khusus mengatur mengenai kontrak baku tanpa membatasi keberlakuannya hanya pada konsumen akhir, dan landasan sosiologis akibat adanya klausula-klausula baku dalam kontrak baku yang berat sebelah sehingga merugikan salah satu pihak. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah antara lain: 1) Apakah yang menjadi landasan filosofis pembuatan kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia?; 2) Apakah kontrak baku dapat melindungi hak asasi manusia?; 3) Asas-asas hukum apakah yang harus dirujuk dalam pembuatan kontrak baku agar dapat melindungi hak asasi manusia?. Penelitian dilakukan dengan mempergunakan jenis penelitian normatif, dengan mempergunakan jenis pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tesier diperoleh melalui metode kepustakan dengan sistem kartu elektronik applikasi “evernote.” Bahan-bahan hukum yang ada diolah dan dianalisa secara preskriptif, argumentatif, interpretatif dan evaluatif sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Rumusan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: I. Landasan filosofis pembuatan kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia 1. Landasan filosofis kontrak baku (a) Landasan filosofis kontrak baku adalah kebutuhan untuk memfasilitasi perdagangan dalam bentuk yang seefisien mungkin. Faktor efisiensi dan efektifitas sebagai faktor utama tumbuhnya kontrak baku. Keuntungan dari segi efisiensi biaya, waktu dan tenaga karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang telah siap untuk ditandatangani. Pengurangan biaya karena formulir atau blanko kontrak telah dicetak secara massal, tidak perlu mencetak satu demi satu naskah kontrak yang akan meningkatkan biaya. Pengurangan biaya akan meningkatkan laba perusahaan. Dari segi waktu, penggunaan kontrak baku menyebabkan penyelesaian cepat karena pihak penerima kontrak tinggal menandatangani saja. Dari segi tenaga, kontrak baku tidak memerlukan banyak tenaga karena tidak perlu bertatap muka merundingkan poin-poin yang akan disepakati, sehingga jumlah tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit. Kontrak baku juga dapat meningkatkan efektifitas karena sifat homogenitas kontrak yang dibuat dalam jumlah banyak, dapat digunakan untuk mengontrol penjualan dan jenis-jenis barang atau jasa yang lebih diminati karena
xix
konsumen dihadapkan pada kontrak yang sifatnya sama.. Kontrak baku dibutuhkan dalam lapangan bisnis yang berorientasi profit atau keuntungan. (b)Kekuatan mengikat dari kontrak baku berasal dari asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak yang berasal dari kehendak bebas. 2. Landasan filosofis hak asasi manusia (a) Perkembangan dan klasifikasi hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia berasal dari keberadaan hak asasi manusia yang melekat dari diri manusia itu sendiri dan merupakan hak-hak yang berasal dari anugerah Tuhan. Hak asasi manusia ada akibat kodrat manusia sebagai manusia itu sendiri. Hak asasi manusia turun dari hukum alam. Perkembangan pemikiran perlindungan hak asasi manusia dimulai dari hukum alam, yang merupakan proses dari kelahiran alam itu sendiri.Tahap-tahap perkembangan hak asasi manusia dari hukum alam ke arah hukum positif mengalami tiga tahapan yakni tahapan paling abstrak dan filosif, tahap konstitusional dan tahap legislatif. Perkembangan perlindungan hak asasi manusia terbagi dalam beberapa generasi. Generasi pertama menekankan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Generasi kedua menekankan pada bidang sosial, ekonomi dan budaya. Generasi ketiga menekankan pada hak-hak untuk pembangunan (rights to development). Konteks yang berkembang pada masa ini adalah konteks hak asasi manusia bukan hanya dalam hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal (antara rakyat dengan pemerintahan dalam suatu negara) tapi juga bersifat horizontal antara rakyat dengan pemegang kekuasaan di bidang ekonomi, teknologi dan industri pelaku usaha (konsumen dengan produsen). Penekanan utama pada konteks horizontal adalah bagaimana hak-hak atau kepentingankepentingan konsumen dijamin. (b) Makna substantif perlindungan hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak atas privasi. Kebebasan merupakan kemampuan manusia untuk menentukan pilihannya. Menghalangi kebebasan berarti menentang derajat dan harkat martabat manusia itu sendiri. Kebebasan seseorang mungkin saja akan berbenturan dengan kebebasan orang lain sehingga perlu diatur. Sarana yang paling tepat untuk mengatur adalah hukum. 3. Landasan filosofis kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia (a) Nilai hak asasi manusia melengkapi hukum privat. Nilai-nilai hak asasi manusia secara tidak langsung tampak dalam asas-asas hukum kontrak yakni asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik (good faith), asas perlindungan, asas keseimbangan. Hal ini sesuai dengan model keberlakuan tidak langsung hak asasi manusia dalam hukum privat. (b) Dasar kekuatan mengikat kontrak adalah berasal dari hukum alam, sehingga hak untuk mengadakan kontrak adalah salah satu hak asasi
xx
II.
manusia di bidang ekonomi. Pembuatan kontrak baku merupakan salah satu perwujudan dari hak asasi manusia di bidang ekonomi (property rights) Kontrak pada umumnya merupakan perwujudan kebebasan kehendak oleh kontraktan. Salah atu bentuk dari kontrak adalah kontrak baku. Kontrak baku lahir dari kebebasan itu sendiri yakni kebebasan berkontrak. Permasalahan kontrak baku adalah pada aspek keseimbangan kedudukan. Pembuatan kontrak baku yang mencerminkan ketidakseimbangan kedudukan mengakibatkan nilainilai keadilan tidak terwujud, sehingga melibatkan campur tangan negara terkait kewajiban negara untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia dan fungsi negara sebagai regulator. Fungsi negara sebagai regulator dilakukan dengan membuat aturan hukum terkait kontrak baku. Aturan ini diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak dan melindungi pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah dibandingkan pihak lainnya, sehingga nilai-nilai hak asasi manusia dapat dilindungi. Klausula kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia: 1. Keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku. (a) Kriteria keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku dapat dilihat berdasarkan perbuatan para pihak, isi dari kontrak dan pelaksanaan kontrak. Keseimbangan terwujud apabila perbuatan para pihak didasarkan pada kehendak bebas (tidak ada cacat kehendak yang disebabkan oleh penyalahgunaan keadaan. Isi dari kontrak mencerminkan keadilan, tidak terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak menyebabkan kerugian, tidak menyimpangi prosedur, prestasi tidak dilarang. Pelaksanaan kontrak dilandasi itikad baik, baik itikad subjektif (kejujuran para pihak) maupun itikad baik objektif (mengacu pada norma yang objektif). (b) Keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku perspektif hak asasi manusia. Hal ini terkait dengan salah satu jenis kriteria keseimbangan yakni isi kontrak maka kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia dilihat dari substansinya. kontrak baku secara tidak langsung merupakan satu jenis hukum yang berlaku di kalangan pihak yang membuatnya, sehingga substansinya dikatakan memiliki nilai muatan hak asasi manusia apabila mampu menjunjung tinggi dengan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan non-diskriminasi. Nilai-nilai kesetaraan dan non diskriminasi dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tentang 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dengan pertimbangan apa yang telah diatur dalam konvensi-konvensi internasional telah pula diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM. kesempatan dan manfaat yang sama, hak akan kepastian hukum. 2. Klausula kontrak baku dalam perspektif hak asasi manusia, (a) Kaitan antara asas-asas hukum kontrak dengan nilai-nilai hak asasi manusia merupakan jenis model keberlakuan tidak langsung. Nilai-
xxi
III.
nilai hak asasi manusia yaitu kebebasan, persamaan atau kesetaraan dan non-diskriminasi tidak dapat digunakan secara langsung dalam menangani perkara-perkara perdata khususnya terkait kontrak baku, namun nilai-nilai itu diserap (absorption) dan dipakai sebagai asasasas atau doktrin-doktrin yang ada dalam hukum kontrak. Asas-asas hukum kontrak yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut dalam penulisan ini ada 7 (tujuh) yakni asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang (pacta sunt servanda), asas konsensualitas, asas keseimbangan, asas proporsionalitas, asas itikad baik dan asas perlindungan. (b) Klausula-klausula kontrak baku yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia yakni klausula-klausula yang menjamin nilai-nilai kebebasan, persamaan dan non-diskriminasi. Klausula-klausula baku yang memberikan hak kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa tekanan (asas kebebasan berkontrak), menghargai harkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan (asas keseimbangan, asas proporsionalitas, asas itikad baik dan asas perlindungan), tidak membedakan perlakuan antara para pihak dalam pemenuhan hubungan kontraktual (asas keseimbangan, asas proporsionalitas, asas itikad baik dan asas perlindungan), (c) Klausula-klausula kontrak baku yang bertentangan dengan hak asasi manusia adalah klausula eksemsi, klausula-klausula yang memberikan kewajiban berlebihan kepada salah satu pihak, memberikan ketidakpastian dan menghilangkan atau membatasi hak upaya hukum salah satu pihak sehingga mengakibatkan keuntungan yang tidak wajar pada salah satu pihak. Berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa kontrak baku belum dapat melindungi hak asasi manusia. Asas-asas hukum rujukan pembuatan kontrak baku yang berspektif hak asasi manusia 1. Asas-asas hukum dalam pembuatan kontrak baku dibagi dua yakni asasasas hukum yang mendasari lahirnya kontrak baku dan asas-asas hukum terkait substansi kontrak baku. Asas-asas hukum yang mendasari lahirnya kontrak baku adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang (pacta sunt servanda), sedangkan asas-asas hukum terkait substansi kontrak baku adalah asas keseimbangan, asas proporsionalitas, asas itikad baik dan asas perlindungan. 2. Asas-asas hukum rujukan penilaian klausula baku (a) Asas-asas hukum rujukan penilaian klausula baku di Indonesia, dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013
xxii
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Asas hukum yang dianut dalam UUPK ada 5 (lima) yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. Asas-asas hukum yang menjiwai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah selain asas-asas terkait perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan yakni asas perlakuan yang adil, asas keandalahan, asas kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen, asas penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya rendah juga diakuinya asas hukum yang memberikan perlindungan kepada pelaku jasa keuangan yakni asas itikad baik yang ditujukan kepada konsumen. Asas-asas hukum terkait pembuatan kontrak baku yang diatur berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku ini adalah asas keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan kontrak baku. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa UUPK dan OJK asas-asas hukum yang dirujuk lebih banyak berpedoman pada substansi kontrak baku untuk mewujudkan keadilan. Asas-asas hukum rujukan yang dilihat berdasarkan putusan pengadilan maka kesepakatan dipandang sebagai faktor penentu keberlakuan klausula baku. Kesepakatan dilihat dari adanya tanda tangan pada kontrak baku (kesepakatan secara formil), sehigga kontrak menjadi sah sesuai Pasal 1320 KUHPer dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Pasal 1338 kalimat pertama KUHPer Konsekuensinya adalah para pihak dianggap telah tunduk dengan adanya kontrak tersebut. Kurangnya kesempatan atau pemahaman dari pihak yang menerima kontrak baku tidak menjadikan alasan pembatalan dari kontrak tersebut. Secara tidak langsung hakim-hakim di Indonesia lebih mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural dengan penekanan pada keberlakuan asas-asas hukum kontrak yang mendasari lahirnya kontrak baku yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas dan asas kekuatan mengikat kontrak (pacta sunt servanda). Sepanjang kontrak baku telah dibuat berdasarkan prosedur formal yang diatur oleh undang-undang maka kontrak itu sah dan mengikat. Hal ini tidak menyampingkan bahwa terdapat pula putusan pengadilan berkaitan dengan kontrak baku yang mempertimbangkan asas itikad baik. (b) Asas-asas hukum rujukan penilaian klausula baku di beberapa negara yakni Australia, Inggris, Perancis dan Jerman menekankan pada asas keseimbangan dan itikad baik, Belanda pada asas itikad baik sedangkan di Amerika pada doktrin ketidakadilan dan
xxiii
pelaksanaannya diserahkan pada hakim. Jika diperhatikan tampak dari beberapa negara yang dipilih asas itikad baik dan asas keseimbangan mendominasi penilaian klausula baku. Asas itikad baik dan keseimbangan ini merupakan asas-asas yang terkait dengan substansi kontrak baku dan terkandung nilai-nilai keadilan di dalamnya. Asas-asas ini juga merupakan pencerminan dari nilai-nilai hak asasi manusia. 3. Konsep pengaturan kontrak baku perspektif hak asasi manusia (a) Terdapat 4 (empat) model pengaturan kontrak baku yakni 1) model tanpa permasalahan tertentu (the no particular problem model); 2) model kontrak baku (the standard-form contract model); 3) model perlindungan konsumen (the consumer protection model); 4) model pengaturan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan pada umumnya (the general fairness model). Model tanpa permasalahan tertentu yakni model pengaturan kontrak baku yang berdasarkan pada aturanatauran dan asas-asas yang melandasi kontrak pada umumnya dengan tidak menutup kemungkinan penambahan beberapa aturan yang menyesuaikan terhadap kontrak tersebut. Model kedua yakni model kontrak baku adalah model yang merupakan penyempurnaan dari prinsip-prinsip yang melandasi kontrak pada umumnya. Model ketiga yakni model pengaturan berdasarkan perlindungan konsumen adalah model yang menekankan pada perlindungan konsumen. Model keempat yakni model yang menjangkau lebih luas hubungan konsumen dan hubungan bisnis. (b) Implementasi teori keseimbangan dalam pengaturan kontrak baku adalah dengan menerapkan asas atau komponen keadilan sebagai “check and balance.” Artinya apabila unsur komponen kesukarelaannya berkurang maka unsur komponen keadilan akan meningkat sehingga tercapai keseimbangan. 4. Asas-asas rujukan pengaturan kontrak baku perspektif hak asasi manusia di Indonesia. (a) Memperhatikan keempat model pengaturan tersebut di atas, maka negara dalam fungsinya sebagai regulator dapat mengeluarkan aturan dalam bentunk undang-undang yang mengatur mengenai pedoman pembuatan kontrak baku sehingga menghasilkan pembuatan kontrak baku yang adil. Undang-undang ini dibuat dengan menggabungkan antara model kedua dengan keempat yakni membentuk aturan mengenai kontrak baku dengan menerapkan asas-asas atau prinsipprinsip umum yang berkaitan dengan keadilan. Dalam kaitan pengaturan kontrak baku, fungsi negara yang lebih ditekankan adalah fungsi negara sebagai regulator yang mencangkup berbagai cara di mana negara melakukan intervensi melalui penggunaan hukum langkah-lagkah kontrol di bidang legislatif. Undang-undang ini akan mencangkup asas-asas yang merupakan pencerminan dari nilai keadilan yakni asas keseimbangan, asas proporsioalitas, asas itikad baik dan asas perlindungan. Dengan berpedoman pada asas-
xxiv
asas hukum ini maka dalam pembuatan kontrak baku, klausulaklausulanya tidak membuat salah satu pihak menjadi lebih baik dengan menempatkan pihak lainnya menjadi lebih lemah. (b) Asas-asas hukum rujukan dapat dijadikan ukuran atau pedoman pembuatan aturan terkait kontrak baku yang berdasarkan Pancasila sehingga dapat dilaksanakan sebagai suatu kesatuan dengan sila-sila lainnya, yang artinya keadilan yang hendak dicapai dalam pembuatan kontrak baku memperhatikan sifat keagamaan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. dalam pembuatan kontrak baku. Kemanusiaan ditandai dengan kejujuran (asas itikad baik subyektif), kepatutan (asas itikad baik objektif), dan melindungi pihak yang lemah (asas perlindungan). Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan terhadap rumusan masalah bahwa: I. Kontrak baku lahir dari kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas, dan didasari dari kebebasan berkontrak dan kehendak bebas. Permasalahan yang timbul adalah adanya ketidakseimbangan kedudukan sehingga nilai-nilai keadilan tidak terwujud. Hal ini menyebabkan campur tangan negara dalam fungsi negara sebagai regulator dan terkait kewajiban “to fulfil” dalam menajmin hak asasi manusia. Campur tangan negara dalam hal pembuatan undang-undang pedoman pembuatan kontrak baku. II. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka Dalam pembuatan kontrak baku, salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah, memiliki sedikit kesempatan untuk dapat melakukan perubahan-perubahan dalam klausula yang dibuat oleh pihak pembuat kontrak baku, sehingga pada umumnya dalam klausula kontrak baku berpihak berat sebelah sehingga kedudukannya menjadi tidak seimbang. klausula-klausula baku eksemsi, atau yang bersifat mengurangi, menghilangkan, membatasi kewajiban salah satu pihak sehingga menimbulkan keuntungan yang tidak wajar pada pihak lainnya menyebabkan kontrak baku belum dapat melindungi hak asasi manusia. III. Asas-asas hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan undangundang terkait kontrak baku dengan melihat pemakaian di beberapa negara seperti Australia, Inggris, Perancis dan Jerman menekankan pada asas keseimbangan dan itikad baik, Belanda pada asas itikad baik sedangkan di Amerika pada doktrin unconscionability dan pelaksanaannya diserahkan pada hakim adalah asas-asas hukum yang bersifat substansi keadilan. Asasasas hukum tersebut, yakni itikad baik, keseimbangan, proporsionalitas, perlindungan merupakan asas-asas hukum yang dijadikan acuan dalam pembuatan undang-undang kontrak baku di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diajukan oleh penulis dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: I. Negara perlu membuat undang-undang mengenai pedoman pembuatan kontrak baku agar dapat mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak dalam pembuatan kontrak baku. II. Hakim dalam menangani perkara-perkara terkait kontrak baku, agar dapat melihat keseluruhan proses pembuatan kontrak baku, dan membatalkan
xxv
III.
klausula baku yang bertentangan dengan asas itikad baik, keseimbangan, proporsionalitas dan perlindungan dengan tetap memperlakukan kontrak tanpa adanya klausula baku yang dibatalkan; Agar dalam pembuatan undang-undang terkait pedoman pembuatan kontrak baku dengan menerapkan gabungan antara model khusus kontrak baku dan prinsip-prinsip keadilan dalam hal ini adalah asas itikad baik, perlindungan, asas keseimbangan dan asas perlindungan. Undang-undang yang akan dibentuk ini tidak terbatas pada konsepsi “konsumen kecil” atau “pengusaha kecil” tetapi dengan menerapkan konsep “vulnerability” atau perlindungan bagi pihak yang lemah dan tidak dibatasi hanya pada konsumen akhir saja, sehingga bisa pada segala transaksi komersial.
xxvi
SUMMARY THE MAKING OF STANDARD CONTRACT IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE This legal research is based on the philosophical foundation that is making of standard contract has not meet the values of justice, juridical background because in Indonesia there is no special rules governing the standard contract without limiting enforceability only on the end consumer, and the sociological base as result of the clauses standard in standard form of contract to the detriment of either party. This legal research was carried out in order to address three (3) legal issues in this dissertation, i.e.: 1) What are the philosophical foundations in the drawing up standard contract in human rights perspective?; 2) Can standard form of contract protect human rights?; 3) What legal principles to be referred to in drawing up standard form of contract to protect human rights? This legal research is normative legal research,that employs statutory, conceptual, case and comparative approach. The legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. These legal materials obtained through literature method with application electronic card system "Evernote." The existing legal materials are processed and analyzed by prescriptive, argumentative, interpretive and evaluative technique. The legal research results and obtained from this study can be described as follows: IV. Philosophical foundation in the drawing up standard contract in human rights perspective 4. The philosophical foundation of standard contract (c) Philosophical foundation of standard form of contract is the need to facilitate trade in the form as efficiently as possible. Factors of efficiency and effectiveness as a major factor of the growth of standard contract. The advantages are in efficiency terms of cost, time and energy, because the availability of hard copy document namely form or blank that is ready to be signed. Cost reduction due to the form or blank contract has been printed massively, do not have to print out one by one of contract document that will increase costs. Cost reduction will increase the profits of corporate. In terms of time, the use of standard contracts led to a quick resolution because the contract recipient just needs to sign only. In terms of energy, standard contract does not require a lot of energy because of not having to meet face to face to negotiate the points to be agreed upon, so that the amount of energy needed is less. Standard contract can also improve the effectiveness because of the nature of contract homogeneity made in large quantities, can be used to control the sale and the types of goods or services that are more desirable because consumers are faced with a contract having the same characteristic.
xxvii
Standard contract is required in the busines field that oriented at profit motive. (d) The binding power of the standard contract comes from the freedom of contract and the agreement of the parties that have a free intention. 5. Philosophical foundation of human rights (c) The development and classification of human rights. Development of human rights derived from the existence of human rights inherent in human beings themselves and the rights that come from God's grace. Human rights exist due to human nature as human itself. Human rights derived from the natural law. The development of human rights protection begun from the natural law, which is the process of the birth of nature itself. The development stages of human rights from natural law to positive law undergo three phases namely the most abstract and Philosophical stages, constitutional stage and legislative stage. The development of human rights protection is divided into several generations. The first generation emphasizes the protection of civil rights and politics. The second generation emphasizes on social, economic and cultural. The third generation emphasizes on the right to development (rights to development). The context developed in this period is the context of human rights not only in the power relation vertically (between the society and government in a country) but also horizontally between the society and authorities in the fields of economy, technology and industry businesses (consumer to producer). The main emphasis on horizontal context is how the rights or interests of consumers is guaranteed. (d) The substantive meaning of human rights protection is the freedom and right to privacy. Freedom is the ability of humans to make their choice. Obstructing freedom means opposing human dignity itself. The freedom of a person may be in conflict with the freedom of others so that need to be regulated. The most appropriate means to regulate is the law. 6. The philosophical foundation of standard contract in human rights perspective (c) The values of human rights complement private law. The values of human rights are not immediately apparent in the principles of contract law namely the principle of freedom of contract, the principle of good faith (good faith), the principle of the protection, the principle of balance. This is consistent with the model of indirect enforceability of human rights in private law. (d) The foundation of the contract binding strength is derived from natural law, so that the right to held into contracts is one of the human rights in the economic field. The making of standard contract is the manifestation of human rights in the economic fields (property rights). Contracts are generally a manifestation of free intention by the contractor. One type of contract is standard contract. The
xxviii
V.
problems of standard contract is the imbalance position. The imbalance position in standard contract has caused legal issues both philosophically, namely, related to the value of justice, and legally since there are no rules regarding standard contract intended not only to consumers and sociologically there are a lot of clauses in the standard contract reflecting imbalance. the philosophical basis of the drawing up standard form of contract in human rights perspective is the protection of weaker parties in drawing up standard form of contract through state intervention in rules-making in order to reach balance of position since under national and international legislations, it is the obligation of the state in human rights (to respect, to protect, to fulfill). Standard contract clauses in the human rights perspective: 3. The balance position of the parties in standard contract. (c) The criteria for the balance position of the parties in standard contract can be seen by the actions of the parties, the contents and the execution of the contract. The balance will be achieved if the actions of the parties are based on the free will (no defects will caused by the abuse of situation. The contents of the contract reflect the justice, there are no clauses unfairly burdensome for one of the parties, not in contrary with the law, not causing harm, does not deviate from procedures, achievement is not prohibited. Implementation of the contract is based on good faith, both subjectively (honesty of the parties) and objectively (refer to objective norms). (d) The balance position of the parties in standard contract in human rights perspective. It is associated with one type of balance criteria that is the content of contract. The standard contract in human rights perspective viewed from the substance of the contract. Standard contract indirectly is one of the types of laws that prevail among the parties who made it, so that the substance is said to have the value of the content of human rights if it is able to uphold the values of freedom, equality and non-discrimination. The values of equality and non-discrimination are set out in the State Constitution of 1945 (UUDNRI 1945) and Human Rights Act No. 39 of 1999 (Human Rights Act) with the consideration of what has been stipulated in the international conventions has also stipulated in UUDNRI 1945 and Human Rights Act. 4. The standard contract clauses in human rights perspective (d) The relevancy between the principles of contract law with the values of human rights is a indirectly applicable model. The values of human rights, namely freedom, similarity or equality and nondiscrimination can not be used directly for handling the case-related civil cases, especially standard contract, but the values are absorbed (absorption) and are used as principles or doctrines in contract law. The principles of contract law that reflect the values of human rights
xxix
VI.
in this disertatiion are seven (7) principles that is: freedom of contract, the binding force of the contract (pacta sunt servanda), consensuality, balance, proportionality, good faith and protection of the weak party. (e) The standard contract clauses which reflect the values of human rights namely clauses that guarantee freedom, equality and nondiscrimination. Standard clauses which give the right of freedom to express opinions without pressure (freedom of contract princple), respect the dignity prestige and human values (the principle of balance, proportionality, good faith and protection), indiscriminate treatment between the parties in the fulfillment contractual relations (principles of balance, proportionality, good faith and protection), (f) The standard contract clauses contrary to human rights is standard contract clause which provide obligations excessively to one side, give uncertainty and eliminate or limit the right of law effort on one of the parties resulting unfair advantage in any one party (an exemption clause). Based on the research it can be said that the standard contract clauses has not been able to protect human rights. Legal principles that can be used as reference of making standard contract that have perspektive of human rights 5. The legal principles in making of standard contract are divided into two, namely the legal principles underlie the emerge of standard contract and legal principles related to the substance of standard contract. Legal principles underlie the emerge of a standard contract are freedom of contract principle, principle of consensuality, the binding force of the contract principle (pacta sunt servanda), whereas the legal principles related to the substance of the standard contract are the principle of balance, proportionality, good faith and protection. 6. The reference of legal principles (c) The reference of legal principles viewed by legislation and court decision. Based on the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 (UUPK) and the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) namely Financial Services Authority Regulation No. 01/POJK.07/2013 on Consumer Protection of Finance Service Sector and financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.07/2014 on standard Treaty. The legal principles adopted in UUPK are five (5) principles, which are the principle of benefit, principle of justice, principle of balance, principle of security and safety of consumers and principle of legal certainty. The legal principles according from Financial Services Authority Regulation No.01/POJK.07/2013 on Consumer Protection of Financial Services Sector is in addition to the principles related to consumer protection in financial services namely the principle of equal treatment, the principle of mainstay, confidentiality and security of consumer information data, the principle of handling
xxx
complaints and consumer dispute resolution in a simple, fast and low cost is also recognition of the principle of law that provides protection to the implementer of financial services namely the principle of good faith aimed at consumers. Legal principles related to the making of standard contract regulated by the Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.07/2014 about standard Treaty is the principle of balance, justice and reasonableness in making standard contract. Based on this, it appears that legal principles according to UUPK and OJK, are more based on the substance of standard contract to achieve justice. The legal principles which are seen based on the court decision, the agreement is seen as a validity decisive factor of the standard clause. Agreement is seen from the existence of signature on the standard contract (agreement formally), so contract to be legal in accordance with Article 1320 KUHPer and binding as law for them who make it, Article 1338 of first sentence of KUHPer the consequence of the parties are considered to have been subject to the existence of the contract. The lack of opportunity or understanding from the party who receives the standard contract does not make reason for cancellation of the contract. Indirectly, the judges in Indonesia more set out procedural justice with an emphasis on the enforceability of contract law principles underlying the emerge of the standard contract principle namely freedom of contract, consensuality principle and the principle of the binding force of contract (pacta sunt servanda). Throughout the standard contract has been made based on formal procedure stipulated by law, the contract is legal and binding. This does not put beside that there is also a court decision related to a standard contract which considers the principles of good faith. (d) The legal principles based on the regulation in several countries namely Australia, England, France and Germany are insists on the principle of balance and good faith, the Netherlands on the principle of good faith, while in America the doctrine of unconscionabilty and its implementation is referred to the judge. If the taken note from several countries which have the principles of good faith and the principle of balance is visible to dominate assessment of standard clause. The principles of good faith and balance are the principles relating to the substance of standard contract and contained the values of justice therein. These principles are also a reflection of the values of human rights. 7. The regulatory concept of standard contract of human right perspective (c) There are four (4) regulatory models of standard contract namely 1) the model without particular problem (the no particular problem model); 2) The standard contract model (the standard-form contract model); 3) the consumer protection model (the consumer protection model); 4) regulatory model based on the principles of justice in
xxxi
general (the general fairness model). Model without particular problem namely the regulatory model of standard contract based on rules and principles that underlie the contract in general by not closing the possibility of adding some rules that adjust to the contract. The second model is the standard contract model which is a model that is action of perfecting of principles underlying the contract in general. The third model is the regulatory model based on consumer protection which is a model that emphasizes consumer protection. And the fourth model is a model that reaches broader of customer relationship and business relationship. (d) Implementation of equilibrium theory in the standard contract regulatory is to apply the principle or justice component as a "check and balance." This means that if element of volunteerism component is reduced, the element of justice component will be increased so as to achieve a balance. 8. The legal principles of standard contract regulatory reference of human right perspective in Indonesia. (c) Based of the four regulatory models mentioned above, the state in its function as a regulator can publish rule in legislation form governing about guidelines the making of standard contract so produce the making of a fair standard contract. This regulation will be created by combining the second model with the fourth model, that is shaping the rule on standard contract only by applying the principles or the general principles relating to justice. In regard to standard contract regulatory, the state function more emphasized is the function of state as a regulator that covers the various ways in which the state does intervene through the law use of control steps in the legislative field. This law will cover the principles which is a reflection of the justice values i.e. principle of balance, principle of proporsionality, principle of good faith and principle of protection.. (d) The legal principles be used as standard or guidelines for the creation of regulation related to the standard contract based on Pancasila so that it can be implemented as a unity with other basic principles, which means that the justice to be achieved in the standard contract making harmonious to the characteristic of religion, humanity, unity and populist. Based on the results of the research, the answers of the issues could be concluded: I. Standard contract is emerge from the need for efficiency and effectiveness, and is based on freedom of contract and free will. The problem that arises is the imbalance position so that the values of justice are not materialized. This leads to state interference in the state function as regulator and the State obligation "to fulfil" in assure of human right. II. Based on the research, in the process of making the standard contract, one of the parties is in a weak position, has little chance to be able to make changes in the clauses made by the other party. The position
xxxii
becomes unbalanced. The exemption standard clauses, or which have character of reducing, eliminating, limiting the obligation one of the party, giving rise to unfair advantage on the other party so that standard contract have not been able to protect the human rights. III. The legal principles can be used as a reference in legislation related to standard contract by looking at regulation in several countries such as Australia, Britain, France and Germany insists on the principle of balance and good faith, the Netherlands on the principle of good faith, while in America the doctrine of unconscionability and implementation referred to the judge is the principles of law that are the substance of justice. Legal principles, namely good faith, balance, proportionality, the protection are the principles of law which are used as a reference in the making of standard contract in Indonesia Recommendations which can be submitted by the author in this dissertation are as follows: I. The State should make the regulation about guidelines of the making of standard contract in order to balancing the position of the parties. II. The judge for handling the cases related to standard contract, should see the whole process of making standard contract, and cancel the standard clause which is contrary to the principle of good faith, balance, proportionality and protection without cancelling the whole contract. III. The regulation of standard contract should be harmonious with the Pancasila.
xxxiii
