H. Djafar AI Bram 1. Keywords: tax holiday, sarana pendukung, dunia usaha

FASILITAS PERPAJAKAN (TAX HOLIDAy) PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI (KALANGAN DUNIA USAHA) YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA H. Djafar AI Bram 1

Abstract At the end of the year 2010, the government has prepared a given grant a Tax Holiday and the end of 2011 the government has completed all of its legal basis. The expectations with the this Tax Holiday, government can improve realization offoreign investment in Indonesia to boost economy in real terms by Granting a Tax Holiday is based on Article 29, paragraph (1) of Government Regulation No. 94 Year 2010 concerning Taxable Income Calculation and Income Tax Payment in the Current Year, regulated that the taxpayers making new investments are a pioneer industry, who did not get the facilities referred to in Article 31A of Income Tax Act may be granted exemption or reduction of C Corporate Income Tax as referred to in Article 18 paragraph (5) of the Law No. 25 of 2007 on Investment. Facility forms, application requirements, supervision approval has been set forth in the Regulation of the Finance Minister No. 1301PMK.01112011 on the Facilitation of Corporate Income Taxes Exemption or Reduction. Keywords: tax holiday, sarana pendukung, dunia usaha

Abstrak Pada akhir tahun 2010, pemerintah telah menviapkan hibah den~an memberikan tax Holidav dan pada akhir tahun 2011 pemerintah telah menvelesaikan semua dasar hukumnva. Harapan den~an tax Holidav ini, pemerintah dapat menin~katkan realisasi investasi asin~ di Indonesia untuk menin~katkan perekonomian secara riil den~an Pemberian tax Holidav didasarkan pada Pasal 29 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentan~ Pen~hitun~an Pen~hasilan Kena Pajak Pen~hasilan dan Pembavaran Pajak dalam Tahun Berjalan, diatur bahwa Wajib Pajak melakukan investasi baru industri pionir, van~ tidak mendapatkan {asilitas seba~aimana dimaksud dalam Pasal 31A UU PPh dapat diberikan pembebasan atau pen~uran~an Pajak Pen~hasilan Badan C seba~aimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (5) Undan~-Undan~ Nomor 25 Tahun 2007 tentan~ Penanaman Modal. Bentuk {asilitas, persvaratan aplikasi, persetujuan pen~awasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuan~an Nomor J30IPMK.OllI2011 pada Fasilitasi Pajak Penghasilan Badan Pembebasan atau Pengurangan

1 Alumni (S3) Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Tahun 2005, Praktisi (Customs Expert). Alamat kontak: [email protected]

Tax Holiday, Al Bram

135

Kala kunci: tax holiday, means ofsupport, business I.

Pendahuluan 1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam meningkatkan penerimaan N egara saat ini tidak cukup hanya mengharapkan dari sumber-sumber yang ada, paling tidak diperlukan suatu terobosan baru yang dapat mencapai hal tersebut. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kegiatan investasi langsung. Kegiatan investasi langsung baik itu melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sampai pada percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu danlatau daerah-daerah tertentu. Terlebih dengan dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Pasal 12 ayat 4 dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang U saha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Dengan dikeluarkannya Peraturan ini semakin membuka kesempatan bagi investor terlebih dalam melaksanakan investasi khusus di bidangbidang usaha yang terbuka. Dalam mendorong kegiatan investasi langsung ini Direktorat lenderal Pajak memberikan kemudahan-kemudahan (fasilitas) di bidang perpajakan baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya dalam menunjang peningkatan ekspor. Kemudahan ini diberikan untuk mendorong pembangunan daerah terpencil, seperti yang ban yak terdapat di kawasan timur Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan dan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian kemudahan ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada para wajib pajak, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku sehingga penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Secara garis besar Kemudahan (Fasilitas) Perpajakan diberikan dengan tujuan: 1.

2.

Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entreport untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud ekspor. Menampung kemungkinan atau aplikasi dari pelaksanaan perjanjian dengan negara-negara lain (Treaty Partner) dalam bidang perdagangan dan investasi.

136

Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Mempercepat pemulihan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat pasca bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis. Meningkatkan pendidikan guna kecerdasan bangsa dan pembangunan temp at ibadah. Mendorong peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Menjamin tersedianya peralatan TNIIPolri. Mendorong pembangunan armada nasional di bidang angkutan darat, air dan udara.

Tax Holiday merupakan salah satu bentuk fasilitas penanaman modal yang diberikan pemerintah kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bentuk fasilitas ini selain yang telah diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Fasilitas ini berupa pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan industri pionir yang melakukan penanaman modal baru di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal asing (investasi) di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian secara riil. Beberapa pendapat terkait dengan Tax Holiday seperti yang diberitakan dalam website http://hukumonline.com/berita/ baca/1 t4e48e65dSOceb/lima-industri-berhak-tax-holiday "Kepala BKPM pada waktu itu Gita Wirjawan, mengaku optimis target investasi tahun 201112012 akan lebih cepat tercapai dengan fasilitas Tax Holiday ini. Sebagaimana diberitakan, BKPM mencanangkan target investasi sepanjang tahun ini sebesar Rp.240 triliun. lumlah ini meningkat 15 persen dari pencapaian 2010 yang sebesar Rp.20S,5 triliun." Berita lainnya yang terkait dengan pemberian Tax Holiday yang menguntungkan investasi Indonesia adalah website yang tercantum dalam majalah tempo elektronik http://www tempo. co/read/news/ 2011/08/26/088353667/Investor-Asing-Pertanyakan-Tax-Holiday "Silmy optimis akan investasi di semester II 2011 akan naik dan bisa melebihi target. Target investasi BKPM untuk total 2011 mencapai Rp.240 triliun. Dengan Tax Holiday, tahun depan bisa diatas itu. Target 2012 dalam RAPBN diusulkan naikjadi Rp.2S0 triliun".


137

Sehubungan dengan besamya harapan pemerintah akan keberhasilan Tax Holiday ini, dengan ini penulis akan membuat suatu tulisan terkait dengan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan secara rinei dan jelas. Sistematikanya meliputi pendahuluan sebagai latar belakang. Kemudian penjelasan dasar hukum pemberian Tax Holiday yang terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Asing, Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Direktur lenderal Pajak. Setelah itu, pembahasan meliputi fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, persyaratan pem-berian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, pengajuan permohonan fasilitas pem-bebasan atau pengurangan Pajak Peng-hasilan Badan, persetujuan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, pengawasan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dan akhimya memberikan kesimpulan dan saran atas pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Teori tidak menjadi titik tolak utama pada penelitian kualitatif karena kuncinya terletak pada data yang diperoleh di lapangan yang akan disandingkan dengan teori untuk membangun suatu penafsiran umum komprehensif. Penelitian yang bertujuan deskriptif dapat digunakan apabila telah terdapat informasi yang belum terperinci mengenai suatu fenomena atau suatu keadaan, sehingga penelitian dilakukan untuk memperinci informasi yang tersedia. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, landasan hukum pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal barn yang mernpakan industri pionir meliputi sebagai berikut: 1.

2.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur bahwa pembebasan at au pengurangan Pajak Penghasilan Badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi barn, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, diatur bahwa:

138


a. Pasal 29 ayat (1), kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 3IA Undang-Undang Pajak Peng-hasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. b. Pasal 29 ayat (2), industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan ekstemalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. c. Pasal 30, ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Peng-hasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor I30/PMKOI1/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, diatur bahwa: a.

Pasal 3 ayat (4), fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang meme-nuhi persyaratan: 1) telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb; dan 2) telah berproduksi secara komersial.

b.

Pasal 3 ayat (4), saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur lenderal Pajak, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Direktur lenderal Pajak. Pasal 4 ayat (1), untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak pengurangan menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pasal 5 ayat (1), atas usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan memper-timbangkan dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional.

c.

d.

Tax Holiday, AI Bram

e.

f.

g.

139

Pasal 5 ayat (2), komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan. Pasal 6 ayat (1), Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan at au pengurangan Pajak Penghasilan badan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur lenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud da1am Pasal 3 ayat (1) huruf c; dan. 2) 1aporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit. Pasa1 6 ayat (2), tata cara pe1aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur lenderal Pajak.

4.

Sebagai panduan teknis dalam mempero1eh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasa1 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01112011 tentang Pem-berian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing menge1uarkan peraturan sebagai berikut: a. Peraturan Kepa1a Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PERJI112011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri.

5.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01112011 tentang Pemberian Fasilitas Pem-bebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, ditetapkan1ah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.01112011 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01112011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, ditetapkanlah Peraturan Direktur lenderal Pajak Nomor PER44/Pll2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Men-

6.

140

Jllrnal Hllkllm dan Pembangunan Tahlln ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

7.

dapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01112011 tentang Pemberian Fasilitas Pem-bebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, ditetapkanlah Peraturan Direktur lenderal Pajak Nomor PER45/P112011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan diatas tersebut, bagan sistematika perundang-undangannya dijelaskan di bawah ini: 1. Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pemberian bentuk fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat meliputi: 1). Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama sepuluh Tahun Pajak dan paling singkat lima Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. 2). Setelah berakhimya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Peng-hasilan badan, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50 % dari Pajak Penghasilan terutang selama dua Tahun Pajak. 3). Dengan mempertimbangkan ke-pentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan dengan jangka waktu melebihi sepuluh Tahun Pajak atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi 2 (dua) Tahun Pajak. 2. Persyaratan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah Wajib Pajak Badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1). merupakan Industri Pionir; 2). mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp.l.OOO.OOO.OOO.OOO,OO (satu triliun rupiah);


141

3). menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan 4). harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama dua belas bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan 1m mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

142


t:ndang-Undall?- NflIDor 25 Tahuo 2007 __

.~---..J

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahan 20 10

Pe-raturnn Kepala Badan Koordinasi Peoanaman Modal Nomor 12 TanHn 20 II

Peraturan Menteri Keuangall Nomor DOlPMK.OW2011

Peraturan Direktur lenrleral Nnmor PER-4·fP JI 20 II

Peraturnn Menter! Perindustrian NomOf' 93iM.INDiPERil11'2011

Pl'raturan Direklur lenderal Pajak Nomor PER·,WP.l2011

Industri Pionir mencakup Industri logam dasar; Industri pengilangan minyak bumi danlatau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; Industri permesinan; Industri di bidang sumberdaya terbarukan; danlatau Industri peralatan komunikasi. Namun, dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat menetapkan Industri Pionir yang diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, selain cakupan Industri Pionir yang telah disebutkan. Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi empat kriteria tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan: 1). telah merealisasikan seluruh penana-man modalnya dengan jumlah paling sedikit sebesar Rp.l.000.000.000.000,OO (satu triliun rupiah); dan 2). telah berproduksi secara komersial. Saat dimulainya berproduksi secara komersial didasarkan pada saat seluruh penanaman modal direalisasikan dan saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan. Saat dimulainya berproduksi secara komersial ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak. Permohonan tertulis diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan melampirkan: I). Fotokopi akta pendirian;


143

2). Fotokopi keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan; 3). Laporan Keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit; 4). Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak; dan 5). Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi sekurang-kurangnya terdiri dari faktur penjualan. faktur pajak, dan bukti pengiriman barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur lenderal Pajak menerbitkan keputusan tentang penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Apabila jangka waktu dua bulan telah terlampaui dan Direktur lenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan keputusan Direktur lenderal Pajak tentang penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir. 3. Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Untuk memperoleh fasilitas pembebasan at au pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Menteri Perindustrian. Berikut ini akan dibahas mengenai proses pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas pembebasan at au pengu-rangan Pajak Penghasilan badan kepada Kepala BKPM melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; b. Surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Kepala BKPM; c. Surat Pemyataan Kesanggupan untuk menempatkan dana paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal di perbankan di Indonesia apabila permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan; d. Dokumen pengesahan badan hukum perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

144


e. f.

Surat Pernyataan adanya keten-tuan mengenai tax sparing di negara domisili, yang dilengkapi dengan dokumen peraturannya; Formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Koor-dinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Kepala BKPM, adalah sebagai berikut: a. Pengertian yang ada pada alur pengajuan permohonan ini, seperti: 1) Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur BKPM, Direktorat lenderal Pembina Industri, dan BPKIMI yang me1aksanakan kegiatan verifikasi dan pengkajian permohonan serta evaluasi efektivitas kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BKPM. 2) Direktorat lenderal Pembina Industri adalah Direktorat I enderal Industri Agro, Direktorat I enderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Direktorat lenderal Basis Industri Manufaktur yang melaksana-kan tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya. 3) Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, yang BPKIMI, merupakan unsur selanjutnya disingkat pendukung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan Master industri prioritas serta iklim dan mutu industri. b.

Tim akan melakukan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk mengukur efektifitas kebijakan pemberian fasilitas pembebasan atau peng-urangan Pajak Penghasilan badan sehingga Perusahaan yang telah memperoleh keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala BKPM secara berkala 6 bulan yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Realisasi Produksi Komersial, 2) Pemanfaatan Fasilitas Pembe-basan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, 3) Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja, dan 4) Realisasi Penggunaan dan Alih Teknologi


145

Hasil evaluasinya akan diserahkan kepada Kepala BKPM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 2) Menteri Perindustrian Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengu-rangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Sekretariat Tim Direktorat Jenderal Pembina Industri. Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; b. Surat Persetujuan Penanaman Modal baru yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penana-man Modal, yang dilengkapi dengan rinciannya; c. Surat Pemyataan Kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia apabila permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan; d. Dokumen pengesahan Badan Hukum perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Surat Pemyataan adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara asal domisili Perusahaan, dilengkapi dengan dokumen pendukung; f. Formulir yang diisi uraian penelitian tentang: 1. informasi ketersediaan infrastruktur di Iokasi investasi; 2. penyerapan tenaga kerja domestik; 3. kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir; dan 4. rencana tahapan alih tek-nologi;

Formulir tersebut sesuai dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/ PER/I 1/201 I. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada Menteri Perindustrian, adalah sebagai berikut: a. Pengertian yang ada pada alur pengajuan permohonan ini, seperti: 1. Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pembina Industri, BPKIMI, Sekretariat J enderal dan BKPM yang melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengkajian permohonan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembina Industri sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian.

146

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

2. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur J enderal Industri Agro, Direktur J enderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Direktur J enderal Basis Industri Manufaktur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya. b.

Dalam rangka mengukur efektifitas kebijakan pemberian fasilitas pem-bebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, perlu dilakukan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Pembina Industri. Untuk mendukung kegiatan tersebut, terhadap Perusahaan yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri secara berkala (6 bulan) yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Rea1isasi Produksi Komersia1, 2. Realisasi Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasi1an Badan, 3. Rea1isasi Penggunaan dan Alih Teknologi. Masing-masing Direktorat Jendera1 Pembina Industri me1aporkan hasi1 evaluasi kepada Menteri sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

4. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan usu1an untuk memberikan fasi1itas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasi1an Badan yang disampaikan oleh Kepa1a BKPM atau Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional. Komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan tersebut dibentuk oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan membentuk Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. Pengarah Komite: a. Waki1 Menteri Keuangan I

Tax Holiday, At Bram

b.

147

Wakil Menteri Keuangan II

2. Anggota Komite : a. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Ketua Kementerian Keuangan b. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Sekretaris Penerimaan N egara, Kementerian merangkap Anggota Keuangan c. Direktur lenderal Pajak, Kementerian Anggota Keuangan d. Deputi Menteri Bidang Ekonomi Makro Anggota dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian e. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Anggota Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal. f. Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Anggota Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Per-industrian. g. Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan bertugas sebagai berikut: 1. meneliti dan memverifikasi pemenuhan kriteria dan persyaratan Wajib Pajak yang diusulkan oleh Menteri Per-industrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kelengkapan dokumen usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan; 2. mengkaji dampak strategis Wajib Pajak yang diusulkan untuk diberikan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, bagi perekonomian nasional. 3. melakukan konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang P erekonomi an, dalam rangka melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana di-maksud pada huruf a, serta melakukan kajian mengenai dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK. 011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; 4. menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi seta hasil kajian mengenai dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional se-bagaimana dimaksud pada huruf c kepada Menteri Keuangan, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka waktu pemberian fasilitas pembe-basan Pajak Penghasilan badan; 5. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan konsultasi Menteri Keuangan dengan Presiden terkait dengan pemberian fasilitas pembebasan atau pengu-rangan Pajak Penghasilan badan, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3)

148


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1301 PMK.OI1I2011; 6. menyusun dan menyampai-kan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, dalam hal fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan telah disetujui Menteri Keuangan; 7. menyampaikan pemberitahu-an secara tertulis kepada Wajib Pajak Badan dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Mo-dal, dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan; 8. mengevaluasi laporan berkala yang disampaikan oleh Wajib Pajak penerima fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan; 9. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka pencabutan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan kriteria dan persyaratan serta ketentuan mengenai penyampaian laporan berkala; 10. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang melebihi jangka waktu, sesuai kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.OI1I201I, dengan disertai kajian mengenai kepentingan untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu; dan 11. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai cakupan Industri Pionir yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurang Pajak Penghasilan badan, sesuai kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1301 PMK.011/20Il, dengan disertai kajian mengenai kepentingan untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu. Hasil penelitian dan verifikasi serta hasil kajian mengenai dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30

Tax Holiday, AI Bram

149

hari kerja terhitung sejak usulan Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterima secara lengkap. 5.

Pengawasan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pengawasan atas Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui penyampaian laporan secara berkala kepada Direktur lenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengu-rangan Pajak Penghasilan Badan yang terdiri atas: 1.

2.

laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling sedikit 10 % dari total rencana penanaman modal barn yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.

Laporan penggunaan dana tersebut harns disampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat dana tersebut mulai digunakan sampai dengan triwulan dana digunakan selurnhnya yang dilampiri dengan fotokopi rekening koran atas dana tersebut. Laporan penggunaan dana tersebut disampaikan dengan meng-gunakan format yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur lenderal Pajak Nomor PER-44/Pl1 2011 Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit tersebut harns disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan Tahun Pajak penanaman modal direalisasikan selurnhnya yang dilampiri dengan surat pemyataan akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan realisasi penanaman modal telah diaudit dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya. Selain menyampaikan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit Wajib Pajak juga harns menyampaikan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit secara triwulanan. Laporan triwulanan tersebut disampaikan sejak triwulan saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan triwulan penanaman modal direalisasikan selurnhnya. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit dan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit disampaikan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur lenderal Pajak Nomor PER-44/P112011 Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

150


Batas waktu penyampaian laporan-laporan yang terkait dengan Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut: a.

b.

Laporan penggunaan dana dan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit disampaikan kepada Direktur lenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan. Laporan realisasi penanaman modal yang wajib diaudit disampaikan kepada Direktur lenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal penanaman modal direalisasikan seluruhnya pada bagian tahun berjalan maka laporan realisasi penanaman modal yang wajib diaudit disampaikan kepada Direktur lenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan paling lama 4 (empat) bulan setelah bulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya.

Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyampaian laporan tersebut dilakukan dengan cara disampaikan langsung dan kepada pengurus/kuasa Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan; atau dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi dengan tanda bukti pengiriman surat. Tanggal dan tanda bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tang gal dan tanda bukti penerimaan sepanjang laporan tersebut telah lengkap. III. Kesimpulan

Pemerintah telah mempersiapkan pemberian Tax Holiday dengan sangat hati-hati. Hal tersebut terlihat dengan kesiapan landasan hukum pelaksanaan pemberian Tax Holiday berupa pem-bebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Seluruh fungsi pelaksanaannya telah dibuat seperti kepastian adanya fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak tercantum di Pasal 3lA Undang-Undang Nomor 7


151

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian atas ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01112011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, sebagai landasan hukum fungsi permohonan, persetujuan, dan pengawasannya. Fungsi permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan ada di tangan Kepala Badan Penanaman Modal Asing dan Menteri Perindustrian yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PERI 11/2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pem-bebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri. Alur permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan harus memperhatikan jangka waktunya. Fungsi persetujuan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan ada di tangan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.011/2011 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fungsi pengawasan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan ada di tangan Menteri Keuangan yang didelegasikan wewenangnya kepada Direktur lenderal Pajak yang diatur dalam Peraturan Direktur lenderal Pajak Nomor PER-44/Pl/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Agar seluruh fungsi dapat dijalankan, komitmen instansiinstansi pemerintah yang terlibat harus senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok terkait dengan proses permohonan.

152

Jurnai HuJ..1lm dan Pembangllnan Tahlln ke-43 No.1 Janllari-Maret 2013

Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Un dangUndang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Kepa1a Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PERlllI2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.01l2011 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-44/PJ12011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan dan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

H. Djafar AI Bram 1. Keywords: tax holiday, sarana pendukung, dunia usaha

Recommend Documents